Upload
vynna-kumala
View
241
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
1/25
KELOMPOK 6
OLEH
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DANDAERAH
Nama Anggota Kelompok :
Andry Kurniawati (115030100111018)
Vanny Kumalasari (115030100111021)Gita Ayu H (115030100111031)
Ajeng Rohanies (115030101111024)
Putri Tanjung Sari Kusuma (115030101111104)
Vinna Kumalasari (1150307111022)
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
2/25
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
3/25
Dalam era otonomi daerah ini, bentuk hubungan
keuangan Pemerintah Pusat dan daerah terdiri dari dari:
HUBUNGAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Desentralisasi
Dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Pinjaman daerah
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
4/25
Dari sisi keuangan Negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskaltelah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskalyang cukup mendasar.
Pada tahun anggaran 2000 (dengan periode 9 bulan), transfer berjumlah Rp34 trilyundari total belanja Rp197 trilyun. Dengan kata lain, sekitar 17% belanja PemerintahPusat ditransfer untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Jumlah itu meningkat tajambaik dalam nominal maupun persentase. Pada tahun anggaran 2002 ini, transfer dalambentuk dana perimbangan direncanakan Rp 98 trilyun, atau sekitar 29% dari totalbelanja APBN.
DESENTRALISASI FISKAL
makin tingginya transfer dana dariAPBN ke daerah
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
5/25
Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke Daerah melalui DanaPerimbangan
Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga disertai fleksibilitas yang cukuptinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utamapembiayaan tersebut.
DESENTRALISASI FISKAL
berkurangnya porsi dana yangdikelola Pemerintah Pusat
porsi dana yang menjadi tanggung jawabDaerah melalui APBD meningkat tajam.
berkurangnya porsi dana yangdikelola Pemerintah Pusat
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
6/25
Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antaraPusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian
rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjaditanggungjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumberpenerimaan yang ada. Maka pengaturan pembiayaan Daerahdilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasidan tugas pembantuan.
Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azasdesentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaanpenyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaanazas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN danpembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkatpemerintahan yang menugaskan.
KEBIJAKSANAAN PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN
DAERAH
mengikutipembagiankewenanga
n ataumoneyfollows
function.
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
7/25
kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan
pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana
perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD.
sumber dana bagi daerah :
.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
BERDASARKAN AZAS DESENTRALISASI
pendapatan asli daerah
dana perimbangan (dana bagihasil, dana alokasi umum, dan
dana alokasi khusus)
pinjaman daerah
dekonsentrasi
Tugas pembantuan
dikelolaoleh
PemerintahDaerahmelaluiAPBD
dikelola oleh PemerintahPusat melalui kerjasama
dengan Pemerintah Daerah
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
8/25
sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yangbersangkutan yang terdiri dari :
PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH)
HASIL PAJAK DAERAH
HASIL RETRIBUSI DAERAH (retribusi jasa umum, jasa usaha, retribusiperizinan)
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANGDIPISAHKAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
9/25
Bagi hasil penerimaan meliputi :
(berdasarkan UU no.25 tahun 1999
dan PP no 104 tahun 2000)
Mulai TA 2001, Daerah juga memperoleh bagi hasil dari PajakPenghasilan orang pribadi, yaitu :
a. PPh Karyawan
b. PPh orang pribadi
Hal ini sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidakmemiliki SDA namun memiliki SDM yang memberikan kontribusibesar bagi penerimaan negara.
BAGIAN DAERAH DALAM BENTUK BAGI
HASIL PENERIMAAN
(REVENUE SHARING)
PBB
BAGI HASIL SDA
BEA PEROLAHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB)
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
10/25
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada
setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap
tahunnya sebagai dana pembangunan
Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
DAU (DANA ALOKASI UMUM)
Dana Alokasi Umum untuk DaerahProvinsi
10 %
Dana Alokasi Umum untuk DaerahKabupaten/Kota
90%
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
11/25
DANA ALOKASIUMUM
Pada Pasal 2 Perpres No.10/2013 tersebut disebutkan,penghitungan DAU untuk masing-masing daerah provinsi dankabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula DAU
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004, yaitu formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar.
Pendekatan Konsep Celah Fiskal (Fiscal Gap)
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluhenam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalamAPBN.
selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) danpotensi daerah (fiscal capacity)
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
12/25
Pada Pasal 2 Perpres No.10/2013 tersebut disebutkan,penghitungan DAU untuk masing-masing daerah provinsi dankabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula DAU
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004, yaitu formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar.Formula Celah Fiskal dihitung berdasarkan :
DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitungberdasarkan :
DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kotadihitung berdasarkan :
kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal Daerah
bobot daerah provinsi x jumlah DAU seluruh daerah provinsi.
bobot daerah kabupaten/kota x jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/
kota
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
13/25
Kelemahan pada perhitungan DAU melalui konsep Fiscal Gap adalah AlokasiDAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecilakan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi
fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasiDAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAUsebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.
Faktor Penyeimbang.
Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002tertanggal 31 Desember. Selanjutnya pada tanggal yang sama telah puladitetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 685/KMK.07/2001 tentangPenetapan Rincian Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2002 Kepada DaerahPropinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
formula DAU + Dana Kontinjensi bagi Daerah yangmenerima
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
14/25
DANA ALOKASI KHUSUS
alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan PemerintahDaerah dan sesuai dengan prioritas nasional
DASAR HUKUM
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah; dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
UU 25/1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak
dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhanyang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain. (ii) kebutuhan yang merupakan
komitmen/prioritas nasional.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
15/25
Mekanisme Pengalokasian DAK
Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu::
1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerahyang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanjaPNSD;
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan
karakteristik daerah; dan3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapatmenggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknispelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
Konsep DAK di Indonesia mencakup alokasi dana untuk kegiatan penghijauan danreboisasi yang sumber pembiayaannya ditetapkan sebesar 40% dari penerimaanDana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan kepada Daerah penghasil.
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
16/25
DANA ALOKASI KHUSUS
Pedoman Umum Pengelolaan DAK-DR untuk Penyelenggaraan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan Tahun 2001 diatur dalam Surat Edaran Bersama Departemen
Keuangan, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah, dan Bappenas Nomor : SE-59/A/2001, Nomor: SE-720/MENHUT-
II/2001, Nomor : 2035/D.IV/05/2001, dan Nomor : SE-522.4/947/5/BANGDA
Dalam hubungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat ikut
campur tangan langsung atas penggunaannya. Hubungan ini bisa dikatakan
semacam joint venture antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Bentuk joint venture itu secara umum sama antara dekonsentrasi
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
17/25
DEKONSENTRASI
pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di propinsi. Dalam pelaksanaanya, instansi yang melaksanakan
adalah dinas propinsi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Propinsi
pendanaan atas pelaksanaan wewenang tersebut merupakan
tanggung jawab Pemerintah Pusat dan dengan sendirinyabersumber dari APBN. Sebagai konsekuensinya, jika dikemudian
hari kegiatan menghasilkan pendapatan maka pendapatan itu
menjadi hak Pemerintah Pusat dan dipertanggungjawabkan melalui
APBN.
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
18/25
TUGAS PEMBANTUAN
Bentuk hubungan tugas pembantuan mirip dengan dekonsentrasi, bedanya adalah:
Yang menjadi sasaran Pemerintah Pusat ini adalah Pemerintah Daerah dan Desa
Sifatnya bukan pelimpahan kewenangan tapi penugasan
Pihak yang memberikan tugas pembantuan tidak terbatas dari Pemerintah Pusattapi bisa berasal dari tingkatan pemerintah di atasnya seperti dari Pemerintah
Propinsi ke Kabupaten atau Kabupaten ke Desa.
Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dimaksud berasal
dari APBN. Sebagai akibatnya, bilamana ada pendapatan yang
berasal dari kegiatan tersebut, maka pendapatan itu juga harus
mengalir ke Pemerintah Pusat.
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
19/25
PINJAMAN DAERAH
Pembiayaan kebutuhan Daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang
dapat menghasilkan (pengeluaran modal), Daerah dapat melakukan pinjaman baik
dari dalam negeri (Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar
negeri dengan persetujuan dan melalui Pusat. Sumber pinjaman bisa berasal dari
sumber di luar keuangan negara, yaitu jika pinjaman berasal dari lembaga swastaatau masyarakat langsung.
Penggunaan :
Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan prasarana
yang akan menjadi aset Daerah. Selain memberikan manfaat bagi pelayananumum, diharapkan aset itu juga dapat menghasilkan penerimaan untuk
pembayaran pinjaman.
Pinjaman jangka pendek, hanya dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan
kas Daerah yang sifatnya hanya untuk membantu likuiditas.
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
20/25
Kebijakan Pemerintah terhadap pinjaman luar negeri (penerusan pinjaman) dalamkerangka desentralisasi fiskal saat ini merupakan permasalahan yang mendesak dan
perlu segera diselesaikan, permasalahan tersebut antara lain:
Sebagian besar perjanjian pinjaman luar negeri untuk Pemerintah Daerah telahditandatangani, namun belum dapat disalurkan karena mekanisme-nya belumdiatur secara jelas;
Sebagian proyek-proyek pinjaman sedang berjalan (on-going);
Mekanisme untuk repayment/disbursement terhadap pokok pinjaman, bunga dan
resiko terhadap perubahan nilai kurs (foreign ex-change risk) belum diatur secararinci;
Jaminan terhadap pinjaman daerah masih belum jelas;
Akuntabilitas terhadap pemanfaatan pinjaman daerah belum jelas
Guna penyelesaian permasalahan on-lending, Pemerintah segera mengantisipasidengan mengambil langkah-langkah penyelesaian berikut:
Merumuskan kebijakan Pemerintah terhadap pinjaman luar negeri dalamkerangka desentralisasi fiskal; dan
Menyusun mappingkapasitas Daerah untuk melakukan pinjaman.
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
21/25
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satukesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Misi utama dari UU 22/1999 dan UU 25/1999 bukan sekedarkeinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih pentingadalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkankesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, danakuntabilitas harus acuan dalam proses penyelenggaraanpemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah pada khususnya.
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
22/25
Pemerintah mengeluarkan PP 105/2000 sebagai penjabaran dari UU 25/1999dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, yang antara lain menjelaskan:
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggarantertentu yang berisi sumber pendapatan dan penggunaan dana Pemda
Struktur APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yang memuat sasaran yangdiharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan danperkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatanAPBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan
pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan;
Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yangterdiri atas Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan AliranKas, dan Neraca Daerah.
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
23/25
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
24/25
Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu kabupaten di propinsi Bali dimanapembangunannya juga merupakan sub sistem dari pembangunan nasional. Dad basilpenelitian ini diperoleh beberapa temuan bahwa tingkat desentralisasi fiskal daerah dikabupaten Buleleng masih rendah yaitu hanya mencapai 12,70 %, sedangkan tingkatketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Hal tersebut ditunjukkandengan adanya kenyataan bahwa tingginya proporsi rata-rata subsidi pusat terhadap
penerimaan daerahnya yaitu sebesar 66,47 %. Kondisi tersebut didukung pula denganrendahnya perolehan PAD yang hanya mencapai 2,73 % dari kapasitasnya. Suatu yangmembanggakan dimana PAD cukup responsif terhadap perubahan PDRB. Artinya,upaya / kebijakan hendaknya ditujukan untuk menstimulus peningkatan PDRB. Sektor-sektor utama pembentuk PDRB: Pertanian, 1ndustri, Perdagangan, dan Jasa-jasa adalah
penggerak dalam memobilisasi pembangunan di daerah studi. Mi dibuktikan daritemuan bahwa sektor-sektor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap DerajatOtonomi Fiskal Daerah (DOFD), kecuali sektor perdagangan. Hasil studi inimerekomendasikan bahwa pemerintah daerah melakukan kebijakan yang dapatmeningkatkan PAD, peningkatan kinerja aparatur didaerah, dan upaya untuk
menciptakan kondisi kondusif sehingga memacu aktivitas ekonomi masyarakat yangpada akhimya dapat meningkatkan PDRB.
STUDI KASUS
8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)
25/25