Upload
atosanda-gampoung-padambal
View
25
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
bahan prajab
Citation preview
ALASAN AMANDEMENALASAN AMANDEMENUUD 1945UUD 1945
HAL – HAL POKOK DALAM RANGKAIAN HAL – HAL POKOK DALAM RANGKAIAN
PERUBAHAN UUD NKRI TAHUN 1945PERUBAHAN UUD NKRI TAHUN 1945 TUNTUTAN REFORMASITUNTUTAN REFORMASI Amandemen UUD 45Amandemen UUD 45 Penghapusan dokrin Dwi Fungsi ABRIPenghapusan dokrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, HAM, dan Penegakan hukum, HAM, dan
pemberantasan KKNpemberantasan KKN Otonomi DaerahOtonomi Daerah Kebebasan PersKebebasan Pers Mewujudkan kehidupan demokrasiMewujudkan kehidupan demokrasi
SEBELUM PERUBAHANSEBELUM PERUBAHAN
Jumlah Jumlah 1.1. 16 bab16 bab2.2. 37 Pasal37 Pasal3.3. 49 Ayat49 Ayat4.4. 4 pasal aturan peralihan4 pasal aturan peralihan5.5. 2 ayat aturan tambahan2 ayat aturan tambahan6.6. Penjelasan Penjelasan
DASAR PEMIKIRAN PERUBAHANDASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN
1.1. Kekuasaan tertinggi di Tangan MPRKekuasaan tertinggi di Tangan MPR
2.2. Kekuasaan yg sangat besar pada presidenKekuasaan yg sangat besar pada presiden
3.3. Pasal-pasal multi tafsirPasal-pasal multi tafsir
4.4. Pengaturan lembaga negara oleh presiden Pengaturan lembaga negara oleh presiden melalui pengajuan UUmelalui pengajuan UU
5.5. Praktek ketatanegaraan tdk sesuai dgn jiwa Praktek ketatanegaraan tdk sesuai dgn jiwa Pembukaan UUD 45Pembukaan UUD 45
TUJUAN PERUBAHANTUJUAN PERUBAHAN
1.1. Menyempurnakan aturan dasar Menyempurnakan aturan dasar 2.2. Tatanan NegaraTatanan Negara3.3. Kedaulatan rakyatKedaulatan rakyat4.4. HAMHAM5.5. Pembagian KekuasaanPembagian Kekuasaan6.6. Kesejahteraan sosialKesejahteraan sosial7.7. Eksistensi Negara Demokrasi dan negara Eksistensi Negara Demokrasi dan negara
hukumhukum8.8. Sesuai dgn aspirasi dan kebutuhan bangsaSesuai dgn aspirasi dan kebutuhan bangsa
Jumlah Jumlah 1.1. 21 bab21 bab2.2. 73 pasal73 pasal3.3. 170 Ayat170 Ayat4.4. 3 pasal aturan peralihan3 pasal aturan peralihan5.5. 2 pasal aturan tambahan2 pasal aturan tambahan6.6. Tanpa penjelasan Tanpa penjelasan
HASIL PERUBAHANHASIL PERUBAHAN
KESEPAKATAN DASARKESEPAKATAN DASAR
Tdk mengubah pembukaan UUD 45Tdk mengubah pembukaan UUD 45 Tetap mempertahankan NKRITetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistem presidensilMempertegas sistem presidensil Penjelasan UUD 45 yg memuat hal-hal Penjelasan UUD 45 yg memuat hal-hal
normatif akan dimasukan ke dlm pasal-pasal normatif akan dimasukan ke dlm pasal-pasal ( batang Tubuh )( batang Tubuh )
Perubahan dilakukan dengan cara “ Perubahan dilakukan dengan cara “ AdendumAdendum “ “
Pasal 24 (1)***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan
MA MK
Pasal 4 (1)Memegang kekuasaan
pemerintahan
Presiden
Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD
Pasal 20 (1)*Memegang kekuasaan
membentuk UU
DPR
Presiden
dibantumenteri-menteri negara
[Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden[Pasal 17 (2)*]
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan[Pasal 17 (3)*]
membentuk suatu dewan pertimbangan
yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
(Pasal 16) ****
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAKementerian Negara dan Dewan Pertimbangan
Pembentukan, pengubahan, dan
pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang
[Pasal 17 (4) ***]
SISTEM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARALEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2007JAKARTA, 2007
Oleh :Drs. Nasri Effendy, M.Sc
Mata diklat Sistem Penyelenggaraan Mata diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia membahas pengertian sistem Indonesia membahas pengertian sistem penyelenggaraan pemerintahan negara RI, penyelenggaraan pemerintahan negara RI, penyelenggaraan tata kepemerintahan yang penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (baik (good governancegood governance), pembentukan ), pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga-peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga pemerintah, hubungan Presiden lembaga pemerintah, hubungan Presiden dengan lembaga-lembaga negara lainnya dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam rangka penyelenggaraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, dan proses pemerintahan negara, dan proses manajemen pemerintahan dengan mengacu manajemen pemerintahan dengan mengacu kepada UUD 1945 dan peraturan perundang-kepada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.undangan lainnya yang berlaku.
DESKRIPSI SINGKATDESKRIPSI SINGKAT
PENDAHULUANPENDAHULUAN
MANFAATMANFAATMANFAATMANFAAT
Dengan mempelajari mata Dengan mempelajari mata diklat ini peserta diklat diklat ini peserta diklat
akan memperoleh akan memperoleh pengetahuan tentang pengetahuan tentang Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Pemerintahan Negara
Kesatuan RI yang Kesatuan RI yang diharapkan dapat diharapkan dapat
mendukung pelaksanaan mendukung pelaksanaan tugas peserta.tugas peserta.
Setelah mengikuti Setelah mengikuti
pembelajaran ini peserta pembelajaran ini peserta
diharapkan mampu diharapkan mampu
memahami hal ikhwal tentang memahami hal ikhwal tentang
sistem penyelenggaraan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara pemerintahan negara
kesatuan Republik Indonesia.kesatuan Republik Indonesia.
UMUMUMUM TUJUAN PEMBELAJARAN
TUJUAN PEMBELAJARAN
KHUSUSa)Menjelaskan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;
b)Menjelaskan tata kepemerintahan yang baik (good governance);
c)Menjelaskan pembentukan peraturan perundangan;
d)Menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah;
e)Menjelaskan hubungan Presiden dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;
f) Menjelaskan proses manajemen pemerintahan.
SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA
SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA
Mekanisme bekerjanya lembaga Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden baik selaku Kepala Presiden baik selaku Kepala
Pemerintahan maupun sebagai Pemerintahan maupun sebagai Kepala NegaraKepala Negara
PENGERTIAN
Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Selain itu, dalam menjalankan fungsinya Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, dimana setiap Menteri Negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri-Menteri Negara ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Hak Presiden
Sebagai
Kepala Negara1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain dengan persetujuan DPR.3. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan
akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR.
4. Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.
5. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, memperhatikan pertimbangan DPR.
6. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Hak Presiden
Sebagai
Kepala Negara
7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).
8. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
9. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang.
10.Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang.
11.Membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR.
12.Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi Undang-Undang.
Lanjutan . . . 1
13.Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
14.Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
15.Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD.
16.Menetapkan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi hakim agung.
17.Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
18.Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.
Hak Presiden
Sebagai
Kepala NegaraLanjutan . . . 2
PENYELENGGARAAN TATA PENYELENGGARAAN TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
((GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE))
1. Partisipasi
2. Aturan Hukum
3. Transparansi
4. Ketanggapan
5. Orientasi Pada
Konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan Efisiensi
CIRI – CIRIGood Governance
Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani.
PRINSIP GOOD GOVERNANCE
1. Wawasan ke Depan2. Keterbukaan dan Transparansi3. Partisipasi Masyarakat4. Tanggung Gugat5. Supremasi Hukum6. Demokrasi7. Profesionalisme dan Kompetensi8. Daya Tanggap9. Keefisienan dan Keefektifan10.Desentralisasi11.Kemitraan Dengan Dunia Usaha Swasta dan
Masyarakat12.Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan13.Komitmen Pada Lingkungan Hidup14.Komitmen Pada Pasar Yang Fair
AKIP AKIP
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
PRINSIP PRINSIP AKUNTABILITASAKUNTABILITAS
Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) dibentuk berdasarkan (PTUN) dibentuk berdasarkan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan Undang-Undang No. 9 Negara dan Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 5 Tahun atas Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Negara.
PERADILAN TATA USAHA
NEGARA (PTUN)
Peradilan Tata Usaha Negara melengkapi 3 peradilan lain yang sudah
lama ada dibawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama
dan Peradilan Militer, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga negaranya.
PERADILAN TATA USAHA
NEGARA (PTUN)
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
ASAS PERATURAN PERUNDANG-ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUNDANGAN
ASAS PERATURAN PERUNDANG-ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUNDANGAN
Kejelasan Tujuan
Kelembagaan / Organ Pembentukan Yang Tepat
Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan
Dapat Dilaksanakan
Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Kejelasan Rumusan
Keterbukaan
Pengayoman
Kemanusiaan
Kebangsaan
Kekeluargaan
Kenusantaraan
Bhineka Tunggal Ika
Keadilan
Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan
Ketertiban dan Kepastian Hukum
Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
ASAS MATERI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUNDANGAN
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Peraturan Daerah
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Judul
PEMBUKAAN
BATANG
TUBUH
PENUTUP
Judul
PEMBUKAAN
BATANG
TUBUH
PENUTUP
1
2
3
4
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun
pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Perundang-
undangan. Nama peraturan perundang-undangan dibuat
secara singkat dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Judul
ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.
1. Judul
Lanjutan . . . 1
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Lanjutan . . . 2
2. Pembukaan
Frase Dengan Rahmat Tuhan YME
Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-
undangan
Konsiderans
Dasar Hukum
Diktum
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Lanjutan . . . 3
3. Batang Tubuh Ketentuan Umum
Materi Pokok Yang
Diatur
Ketentuan Pidana
(jika diperlukan)
Ketentuan Peralihan
(jika diperlukan)
Ketentuan Penutup
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Lanjutan . . . 4
4. Penutup
Penjelasan (jika
diperlukan) Lampiran
(jika diperlukan)
LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH
1. Kementerian Negara
a. Kementerian Koordinator
b. Departemen
c. Kementerian Negara
2. Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND)
3. Kesekretariatan Yang Membantu
Presiden
A. LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT PUSATPemerintah Pusat atau Pemerintah adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah adalah
Presiden RI yang memegang kekuasaan Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI.pemerintahan negara RI.
4. Kejaksaan Agung5. Perwakilan RI di Luar Negeri6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)7. Kepolisian Negara RI (POLRI)8. Badan / Lembaga Ekstra Struktural.
B. PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
LEMBAGA PEMERINTAH
TINGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PROVINSI 1. Sekretariat Daerah2. Sekretariat DPRD3. Dinas Daerah 4. Lembaga Teknis Daerah
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.Sekretariat Daerah2.Sekretariat DPRD3.Dinas Daerah4.Lembaga Teknis Daerah5.Kecamatan6.Kelurahan
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT(Mutlak Urusan
Pemerintah Pusat)
• Politik Luar Negeri• Pertahanan• Keamanan• Moneter dan Fiskal• Yustisi• Agama
WAJIB(Obligatory)
PILIHAN(Optional)
CONCURRENT(Urusan Bersama
antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten / Kota)
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
PROVINSI,
KABUPATEN / KOTA
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;e. Penanganan bidang kesehatan;f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten / kota;h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten / kota;i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas
kabupaten / kota;j. Pengendalian lingkungan hidup;k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten / kota;l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten / kota;o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan
oleh kabupaten / kota;p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
URUSAN WAJIB DALAM SKALA PROVINSI
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;e. Penanganan bidang kesehatan;f. Penyelenggaraan pendidikan;g. Penanggulangan masalah sosial;h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;j. Pengendalian lingkungan hidup;k. Pelayanan pertanahan; l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;n. Pelayanan administrasi penanaman modal;o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; danp. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
URUSAN WAJIB DALAM SKALA KABUPATEN / KOTA
LEMBAGA PEREKONOMIAN
NEGARA
a) Perusahaan Perseroan
(Persero)
b) Perusahaan Umum (Perum)
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
a) Persahaan Umum Daerah (Perumda)
b) Perusahaan Perseroan Daerah
(Perseroda)
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
A. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MPR
B. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPR
C. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPD
D. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BPK
E. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MA
F. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MK
G. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN
BANK INDONESIA (BI)
PROSES MANAJEMEN PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan
pembangunan untuk
menghasilkan rencana
pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah,
dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan
di pusat dan daerah dengan
melibatkan masyarakat.
PERENCANAAN
??
PERENCANAAN
Penyusunan Rencana
Penetapan Rencana
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Tahap-Tahap
Perencanaan
Pengorganisasan dapat diartikan sebagai penetapan pekerjaan-
pekerjaan yang harus dilaksanakan, pengelompokkan
tugas-tugas dan pembagian pekerjaan kepada setiap pegawai
dan penetapan hubungan-hubungan kerja.
PENGORGANISASIAN
PENGORGANISASIAN
Prinsip
Pengorganisasian
1. Prinsip Pembagian Habis Tugas2. Prinsip Perumusan Tugas
Pokok Dan Fungsi Yang Jelas3. Prinsip Fungsionalisasi4. Prinsip Koordinasi, Integrasi,
dan Sinkronisasi5. Prinsip Kontinuitas6. Prinsip Lini dan Staf 7. Prinsip Kesederhanaan
8. Prinsip Fleksibilitas9. Prinsip Pendelegasian
Wewenang Yang Jelas10. Prinsip Pengelompokkan
Yang Homogen11. Prinsip Rentang / Jenjang
Pengendalian12. Prinsip Akordion
Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan pada dasarnya terbagi habis kepada setiap aparat
pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah.
PELAKSANAAN
4. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Sistem
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
a. Sidang Kabinet (Paripurna dan Terbatas)
b. Rapat di Lingkungan Menko c. Koordinasi Antar Departemen /
Instansi Pemerintah Pusat d. Koordinasi Aparatur
Pemerintah Pusat Di Luar Negeri e. Koordinasi Pemerintah Pusat
Terhadap Pemerintah Daerah f. Koordinasi Tingkat Daerah
5. Koordinasi dan Hubungan Kerja
1. Jenis Koordinasia. Koordinasi Hierarkisb. Koordinasi Fungsional - Fungsional Horizontal - Fungsional Diagonal - Fungsional Teritorial
2. Pedoman Koordinasi3. Sarana Atau Mekanisme
Koordinasia. Kebijakanb. Rencanac. Prosedur dan Tata Kerjad. Rapate. SKB / SEBf. Tim, Panitia, Gugus Tugas atau Satuan Tugasg. Dewan atau Badanh. SAMSAT dan Sistem Pelayanan Satu Pintu
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
Pengawasan adalah salah satu fungsi
organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa
tujuan dan sasaran serta tugas-tugas
organisasi akan dan telah terlaksana
dengan baik sesuai dengan rencana,
kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan.
PENGAWASAN
JenisJenis
PengawasaPengawasa
nn1. Pengawasan Melekat (Waskat)
2. Pengawasan Fungsional
(Wasnal)
3. Pengawasan Teknis Fungsional
4. Pengawasan Legislatif (Wasleg)
atau Pengawasan Politik
(Waspol)
5. Pengawasan Masyarakat
(Wasmas)
6. Pengawasan Yudikatif
TERIMA KASIH . . .