PRAKTEK POLIGAMI DI KALANGAN JEMAAH GLOBAL IKHWAN

BOGOR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H.)

Oleh:

MUHAMMAD FAISAL AMIN

NIM. 1112044100001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2018 M

ABSTRAK

Muhammad Faisal Amin. NIM 1112044100001. PRAKTEK POLIGAMI DI

KALANGAN JEMAAH GLOBAL IKHWAN SENTUL, BOGOR. Program Studi

Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 1438 H/2017 M. xi + 76 halaman.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik poligami yang berlaku di

kalangan Jemaah Global Ikhwan di Sentul, Bogor. Skripsi ini terlebih dahulu

memaparkan praktek perkawinan monogami dan poligami Jemaah Global Ikhwan.

Skripsi ini juga menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terlaksananya praktek

poligami di kalangan Jemaah Global Ikhwan. Terakhir, skripsi ini menganalisa urgensi

pelaksanaan praktek poligami di kalangan Jemaah Global Ikhwan di Sentul, Bogor.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang

dikembangkan menjadi penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normative-

empiris (applied law research). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data

berupa hasil wawancara (interview) dan pengamatan (observation) yang diolah

menggunakan metode analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 13 keluarga poligami Jemaah

Global Ikhwan yang sah dan legal yang berdomisili di Sentul, Bogor. Jemaah Global

Ikhwan diikat dalam sistem pelaksanaan perkawinan monogami dan poligami yang

diatur oleh Pengurus Global Ikhwan. Selain itu, analisa urgensi berpoligami Jemaah

Global Ikhwan menunjukan bahwa dari sekian banyak poin yang dipaparkan Ulama

terkait urgensi berpoligami, dalam hal ini praktek poligami Jemaah Global Ikhwan

memenuhi satu poin urgensi yakni syiar agama Islam.

Kata Kunci : Peradilan Islam, Hukum Keluarga Islam, Bogor, Poligami,

Pembimbing : Dr. H. A. Juaini Syukri, Lc, MA.

Daftar Pustaka : Tahun 1946 s.d. Tahun 2016

vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah

mencurahkan nikmat jasmani dan ruhani kepada kita semua. Salawat dan salam semoga

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat

manusia. Sungguh, penyelesaian skripsi “Praktek Poligami di Kalangan Jemaah Global

Ikhwan Sentul, Bogor” tidak terlepas dari dukungan moril dan materil dari berbagai

pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang

setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, beserta jajarannya.

2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. dan Indra Rahamatullah, SH.I, MH., Ketua dan

Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa mengarahkan,

membimbing serta membina para mahasiswa/I dengan semangat juang yang

tinggi.

3. Dr. H. A. Juaini Syukri, Lc, MA., dosen pembimbing skripsi yang telah

memberikan banyak ide, gagasan serta kritik yang membangun semangat belajar

penulis selama masa penulisan skripsi ini. Lebih dari itu, beliau senantiasa sabar

dan selalu menyempatkan waktu untuk memfasilitasi penulis berkonsultasi dan

bertukar banyak pikiran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan

penelitian ini.

4. Pimpinan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum

yang telah memberikan fasilitas yang memadai, sehingga penulis dapat

menghimpun referensi dengan baik.

5. Dr. Yayan Sofyan, S.H., M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa

memfasilitasi penulis untuk berkonsultasi selama menjalani masa studi.

vii

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan

banyak ilmu dan wawasan yang akan menjadi bekal bagi penulis untuk

melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi serta siap sedia di masyarakat.

7. H. Drs. Agus Yusuf dan Hj. Kartinah, S.Pd., orang tua penulis yang telah

memberikan cinta-kasih dan kepercayaan yang begitu besar kepada penulis untuk

menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Keduanya adalah semangat bagi penulis untuk selalu

berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa bermanfaat atas ilmu dan

pengalaman yang telah digapai hingga saat ini. Tidak lupa, penulis juga ucapkan

rasa terima kasih kepada aa dan teteh penulis, Yasir Ahmad Maulana dan Rini

Nuroni Awaliyah. Keduanya selalu menjadi role model bagi penulis untuk terus

menggapai kebanggaan dan prestasi bagi orang tua dan keluarga.

8. Sahabat-sahabat “Capolista”, yang sudah penulis anggap sebagai keluarga

kedua- tempat penulis melepaskan penat, keluh kesah, dan berbagi kebahagiaan.

9. Seluruh rekan mahasiswa/i angkatan 2012, terkhusus kawan-kawan mahasiswa/i

Kelas Peradilan Agama A 2012, penulis sampaikan terima kasih karena telah

menemani dan mengiringi penulis dalam suka duka selama menempuh studi di

Program Studi Hukum Keluarga.

10. Rekan-rekan UKM Bahasa-FLAT UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih

yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum

keluarga Islam. Selain itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang memebangun

dari seluruh pembaca dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kualitas tulisan ini.

Jakarta, 18 Januari 2018 M

01 Jumadil Awwal 1439 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………….i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………………....ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI …………………………………………..iii

LEMBAR PERNYATAAN ………………………………………………………iv

ABSTRAK …………………………………………………………………………v

KATA PENGANTAR …………………………………………………………… vi

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …..........................................................1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah …………………………..7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………8

D. Metode Penelitian ………………………………………………8

E. Review Studi Terdahulu ……………………………………….12

F. Sistematika Penulisan ………………………………………….13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Sejarah Poligami ………………………………….15

B. Poligami dalam Bingkai Hukum Syaraʽ ………………………..21

C. Poligami dalam Bingkai Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia ……………………………………………………….33

BAB III ORGANISASI GLOBAL IKHWAN BOGOR

A. Biografi Pendiri Global Ikhwan ………………………………..42

B. Sejarah Pendirian Global Ikhwan ……………………………...44

C. Profil Organisasi …………………………………………….....47

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktek Perkawinan dan Poligami Anggota Global Ikhwan Sentul,

Bogor …………………………………………………………..55

B. Faktor Penyebab Poligami Anggota Global Ikhwan Sentul, Bogor

………………………………………………………………….60

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek dan Urgensi Poligami

Anggota Global Ikhwan Sentul, Bogor ………………………..64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …………………………………………………….71

B. Saran-saran …………………………………………………….72

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………….73

LAMPIRAN ………………………………………………………………………77

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut Huzaemah mempunyai tiga motif dasar dalam kehidupan

yaitu motif mutlak, motif biologis, dan motif sosial. Motif mutlak tercermin dari

keinginan dirinya untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Motif biologis

tercermin kepada hal-hal yang berhubungan dengan naluri-naluri alamiah sebagai

manusia. Sedangkan yang terakhir adalah motif sosial merupakan sifat manusia

yang ingin berhubungan dengan makhluk lainnya.1 Dalam hal membentuk

keluarga yang bahagia ketiga motif tersebut mesti diupayakan bersama oleh suami

dan istri. Upaya membentuk keluarga bahagia adalah konsekuensi dan tanggung-

jawab atas keputusan membina sebuah keluarga. Sehingga berkeluarga (menikah)

tetap menjadi media ibadah dalam mendapatkan rida Allah swt. Sebagaimana

dijelaskan dalam Q.S. al-Dzariyat: 49 sebagai berikut.

(٤٩: )الذاريات ونومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكر

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu

mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. al-Dzariyat: 49)

Pada hakikatnya, Islam menjadikan pernikahan lebih dari sekedar jalan

untuk menghalalkan penyaluran hasrat biologis, akan tetapi yang paling utama

adalah untuk menjaga nilai-nilai kehormatan manusia. Oleh sebab itu, seseorang

yang hendak menikah haruslah memiliki kesiapan diri lahir dan batin yang

dilandasi mengharap berkah dan rida Tuhan. Sehingga seharusnya perdebatan

panjang tidak hanya terjadi terkait isu poligami saja namun juga perihal

1 Huzaemah Tahido Yanggo, Hukum Keluarga dalam Islam, (Jakarta: Yayasan Masyarakat

Indonesia Baru, T.th.), h.122-123.

2

monogami pun perlu dipahami secara sempurna sesuai dengan tuntunan syariat

Islam. Tidak sedikit terjadi di masyarakat kasus-kasus keretakan rumah tangga

yang diakibatkan oleh ketidaksiapan suami dan/atau istri untuk membina

kehidupan pernikahan. Alhasil rumah tangga yang tidak harmonis harus berujung

kepada keputusan bercerai yang lebih banyak mendatangkan madlarat

dibandingkan dengan manfaatnya. Hal-hal seperti terputusnya silaturahmi,

terpuruknya mantan istri pasca bercerai, dan terganggunya psikologis anak adalah

sejumlah efek negatif pasca perceraian yang sering ditemukan di masyarakat. Hal

yang demikian tentunya adalah contoh pelaksanaan pernikahan yang jauh dari

hikmah pernikahan menurut Agama Islam.

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa poligami hingga saat ini masih

banyak diperdebatkan oleh banyak orang di berbagai tempat termasuk di

Indonesia. Kondisi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk

beragama Islam2 menyebabkan isu-isu terkait keislaman berkembang dinamis dan

menyita perhatian berbagai kalangan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan

poligami. Bila dirunut, persoalan poligami yang banyak menyita perhatian

masyarakat di Indonesia pernah kembali populer pada tahun 2001 saat muncul

nama Puspo Wardoyo - seorang pengusaha beristri empat asal Solo - yang tenar

karena menggagas acara Poligamy Award yaitu acara yang menganugerahi

penghargaan bagi pelaku-pelaku poligami. Selanjutnya, pada tahun 2006 polemik

poligami kembali bergulir disebabkan karena respon negatif masyarakat atas

keputusan berpoligami Abdullah Gymnastiar yakni Dai dan mantan pimpinan

Darut Tauhid Bandung. Terakhir pada tahun 2011 terjadi fenomena yang akan

menjadi pembahasan penelitian ini yakni terdapat Organisasi bernama Global

Ikhwan yang pernah menggagas klub poligami bernama Klub Taat Suami.

2 Sebanyak lebih kurang 210 juta dari 237.641.325 adalah muslim. Badan Pusat Stastistik,

“Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut”, artikel diakses pada 18 Juni 2017

dari http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321.

3

Klub Taat Suami ini diresmikan dan berada dibawah naungan organisasi

yang bernama Global Ikhwan. Salah satu orang yang memiliki peranan penting

dalam pendirian klub dan organisasi ini adalah Dr. Gina Puspita. Beliau dapat

disebut sebagai perempuan yang “melawan arus” karena disaat para perempuan

lainnya menolak poligami tanpa ampun, beliau justru tampil menjadi perempuan

yang memperjuangkan poligami dengan mendirikan klub tersebut.3 Beliau

memaparkan bahwa Organisasi dan Klub ini tidak hanya pro terhadap poligami

tetapi juga mengajak masyarakat untuk memperjuangkan poligami.4

Global Ikhwan adalah nama resmi saat ini dari organisasi Islam yang pernah

dibubarkan oleh Pemerintah Malaysia yaitu Darul Arqam. Darul Arqam

dibubarkan karena dianggap sebagai gerakan sesat oleh Pemerintah Malaysia.

Meski demikian, Kegiatan Jemaah Darul Arqam tetap berlanjut hingga berdirinya

Rufaqa yang tiada lain adalah Darul Arqam jilid kedua dan pada akhirnya berganti

nama lagi menjadi Global Ikhwan.5

Global Ikhwan di Indonesia telah tersebar di beberapa kota sebagai cabang

dari pusat studi kajiannya yang berada di Sentul, Bogor. Pusat studi kajian yang

berada di Sentul dikenal dengan nama Bandar Ikhwan Sentul yang dinilai sebagai

model perkampungan Islam dan dijadikan pusat kajian Islam tentang keluarga

Islam yang terbuka untuk umum. Model perkampungan Islam ini menampilkan

3 Wisnu Agung Prasetyo, “Dr. Gina Puspita-Deklarator Klub Taat Suami: Poligami itu Bukan

Suami yang Suruh”, artikel diakses pada 19 Juni 2016 dari

https://m.tempo.co/read/news/2011/06/26/001343303/dr-gina-puspita-deklarator-klub-taat-suami-

poligami-itu-bukan-suami-yang-suruh.

4 Wawancara pribadi dengan Bapak Umair, selaku jemaah Global Ikhwan, Tangerang Selatan

pada tanggal 14 Juli 2016.

5 Wawancara pribadi dengan Bapak Umair, selaku jemaah Global Ikhwan, Tangerang Selatan

pada tanggal 14 Juli 2016.

4

kehidupan berpoligami jemaah yang beberapa diantaranya menempatkan seluruh

istrinya tinggal dalam satu atap.6

Berkaitan dengan poligami, bahwasanya persoalan poligami adalah

persoalan yang masih terdapat dalam frame atau ruang lingkup syariat

perkawinan. Oleh sebab itu, untuk memahami poligami mesti terlebih dahulu

diuraikan hal-hal yang terkait dengan perkawinan. Secara umum, terdapat 7

(tujuh) asas atau kaidah hukum tentang pernikahan di Indonesia dalam peraturan

perundang-undangan7 dan salah satunya adalah asas monogami yakni seorang

suami adalah untuk seorang istri.8 Asas pernikahan ini terdapat dalam definisi

pernikahan dalam hukum tertulis di Indonesia yakni pada Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (satu) yang tertulis bahwa perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, aturan

menyebutkan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu suami diperbolehkan untuk

berpoligami atau memiliki istri hingga empat orang dengan syarat terdapat izin

dari pengadilan.9

6 Ardian Didik, “Manajemen Konflik Suami Istri pada Pasangan Poligami dalam

Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Deskriptif Suami Istri pada Pasangan Poligami

yang Tinggal Seatap di Komunitas Global Ikhwan Bogor dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah

Tangga)”, h.35.

7 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam antara lain: asas membentuk keluarga bahagia dan kekal,

asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak,

asas monogamy terbuka, asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya, asas

mempersulit terjadinya perceraian, asas keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri, dan asas

pencatatan perkawinan.

8 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.7-8.

9 Yayan Sopyan, Islam Negara; Transformasi Hukum Pernikahan Islam dalam Hukum

Nasional, (Jakarta: RMBooks, 2012), h.162.

5

Istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani. Kata Poligami dibentuk atas

dua suku kata yaitu poli atau polun yang bermakna banyak dan gamein atau

gamos yang bermakna kawin atau pekawinan.10 Secara garis besar, Poligami

adalah ikatan pernikahan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa

(lebih dari satu) istri dan istri terdahulu belum meninggal atau diceraikan.

Sungguhpun dikenal dalam Islam, Poligami berdasarkan literatur sejarah

telah ada jauh sebelum Islam datang. Poligami sudah lebih dulu ditemukan pada

masyarakat di beberapa bangsa diantaranya adalah Orang-orang Hindu, Bangsa

Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan seterusnya.11 Namun tak

dapat dipungkiri tidak sedikit pihak yang menyimpulkan bahwa praktek poligami

dikenal mula-mula dari Agama Islam disebabkan karena merujuk kehidupan

berpoligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Perilaku Rasul yang menikahi

banyak janda perang semasa hidupnya telah dianggap menjadi legitimasi poligami

secara mutlak.12

Legitimasi poligami dalam al-Qur’an tertera pada Q.S. al-Nisa’: 3 yaitu:

فإن وثلث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من الن ساء مثنى وإن خفتم أل تقسطوا في اليتامى

(٣: النساء) أل تعولوا لك أدنى ذ خفتم أل تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut

tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

10 Saleh Ridwan, Poligami di Indonesia, no.2, vol.10, (November 2010), h.369.

11 Mustafa ibn Hasani al-Sabaʽi, al-Mar’ah baina al-Fiqh wa al-Qanun, (Beirut: Dar al-Waraq

li al-Nasyr wa al-Tauziʽ, 1384 H), h.60. Lihat juga Tihami, Fikih Munakahah, (Jakarta: Rajawali

Press, 2010), h.352. Lihat juga Muhammad ʽAli al-Sabuni, Rawa’iʽ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam,

juz.I, (Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980), h.428.

12 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2007), h.44.

6

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat

aniaya.” (Q.S. al-Nisa’: 3)

Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang kebolehan berpoligami

sampai dengan memiliki 4 (empat) orang istri saja. Ketentuan tersebut boleh

dilaksanakan bila suami dapat memenuhi syarat yaitu dapat berlaku adil kepada

masing-masing istri. Sungguhpun demikian, sebagian kalangan masyarakat

memahami ayat tersebut dengan cara beragam yang menyebabkan beragam pula

kesimpulan terkait urgensi berpoligami.

Pembahasan poligami di Indonesia telah dituangkan ke dalam 5 (lima)

produk legislatif yang menjadi pedoman dan referensi hukum bagi masyarakat

yang tinggal di Indonesia antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI).13

Tidak dipungkiri bahwa poligami adalah syariat yang perlu direspon secara

bijaksana. Permasalahan-permasalahan seperti suami yang tidak bisa adil,

poligami liar, ketidakcukupan ekonomi yang menyebabkan istri dan anak

terlantar14 dan lain sebagainya adalah hal-hal yang menjadi kekhawatiran pasca

poligami. Fenomena Global Ikhwan sebagai organisasi pejuang poligami yang

hadir ditengah masyarakat di Indonesia perlu dikaji mendalam sehingga dapat

menjawab realitas praktek poligami Global Ikhwan dan urgensinya.

13 Atik Wartini, Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-undangan, no.2, vol.10 (Yogyakarta:

Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 2013), h.238.

14 Ayang Utriza, Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenadamedia

Grup, 2016), h.174.

7

Atas dasar itulah penulis tertarik membahas dan melakukan penelitian

tentang praktek poligami di kalangan jemaah Global Ikhwan yang berdomisili di

Sentul, Bogor. Tema penelitian ini lebih lanjut akan diangkat dalam sebuah

skripsi dengan judul “Praktek Poligami di Kalangan Jemaah Global Ikhwan

di Bogor”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan agar arah pembahasan penelitian

menjadi lebih spesifik. Maka dari itu sesuai judul penelitian, penulis akan

memberikan batasan-batasan pembahasan penelitian sebagai berikut.

a. Penelitian terfokus pada permasalahan Hukum Keluarga Islam yang dibatasi

pada perkara poligami.

b. Perkara poligami yang dibahas adalah praktek poligami jemaah Global

Ikhwan di Sentul, Bogor.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya,

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah praktek poligami di

kalangan jemaah Global Ikhwan di Bogor dan selanjutnya dirumuskan dalam

rumusan masalah sebagai berikut.

a. Bagaimana praktek poligami di kalangan jemaah Global Ikhwan di Bogor?

b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap urgensi berpoligami di kalangan

jemaah Global Ikhwan di Bogor?

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai

berikut.

a. Mengetahui praktek poligami di kalangan Jemaah Global Ikhwan di Bogor.

b. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap urgensi berpoligami di

kalangan Jemaah Global Ikhwan di Bogor.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai wujud kontribusi penulis terhadap perkembangan pemahaman

Hukum Islam khususnya mengenai perilaku poligami dalam keluarga Islam.

b. Memberikan satu karya ilmiah yang bermanfaat bagi civitas akademika

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

D. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field Research yakni

Penulis berusaha menelaah praktek poligami yang dilakukan oleh subjek

penelitian yaitu Organisasi Global Ikhwan dengan cara berpartisipasi langsung

dalam lingkup kehidupan sosial subjek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikembangkan menjadi penelitian kualitatif yaitu salah satu

bentuk proses penelitian yang difokuskan untuk menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat

9

diamati15, untuk penganalisaan data secara non-statistik. Tipe dan strategi yang

digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah Studi Kasus atau Case Studies

yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam,

mendetail, intensif, holistic, dan sistematis tentang orang, kejadian, social

setting (latar social), atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode

dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif

bagaimana orang, kejadian, latar alami (social setting) itu beroperasi atau

berfungsi sesuai dengan konteksnya.16 Dalam kaitannya dengan bahasan

penelitian ini, kelompok sosial yang dimaksud adalah Organisasi Global

Ikhwan di Sentul, Bogor.

Penulis menguraikan penelitian berdasarkan bukti kenyataan di lapangan

atau realitas sosial dan menganalisa hasil data yang diperoleh untuk

mendapatkan kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian didapat dengan

cara menyandingkan kondisi-kondisi riil praktek poligami Organisasi Global

Ikhwan di Bogor dan kondisi-kondisi anjuran poligami dalam literatur Hukum

Islam. Sehingga didapatkan respon Hukum Islam terkait urgensi berpoligami

Organisasi Global Ikhwan.

3. Sumber Data

a. Sumber primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan yaitu

pengurus organisasi Global Ikhwan dan pasangan poligami yang berupa

hasil interview dan observasi tentang objek penelitian.

15 Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi (Jakarta: PT.

Bumi Aksara, 2007), h.92.

16 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2014), h.339.

10

b. Sumber Sekunder

Di dalam penelitian ini, digunakan pula data sekunder yang

memiliki kekuatan mengikat yang dibedakan dalam beberapa macam:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang

utama. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Nas Al-Qur’an, Hadis, dan Kaidah-

Kaidah Fiqh.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum penunjang. Bahan

hukum tersebut berupa buku, makalah seminar, jurnal-jurnal, laporan

penelitian, artikel, majalah, situs, testimony, koran maupun blog.

3) Bahan hukum tersier yaitu: berupa kamus hukum/ ensiklopedia, dan

sebagainya.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan dengan memilih lokasi penelitian di Pusat

Organisasi Global Ikhwan di Sentul, Bogor. Subjek dalam penelitian ini

adalah pengurus dan pasangan poligami anggota Organisasi Global Ikhwan.

Penulis dalam kaitannya dengan subjek penelitian, menggunakan metode

Purposive Sampling yakni penentuan sumber informasi dengan

pertimbangan kesesuaianya dengan objek penelitian17 yaitu Pengurus

Global Ikhwan dan pasangan poligami yang berdomisili kerja di Sentul,

17 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan, h.369.

11

Bogor baik kedua belah pihak dan/atau salah satunya saja. Adapun objek

dalam penelitian ini adalah praktek poligami.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan

data sebagai berikut.

a. Interview atau Wawancara, dilakukan dengan narasumber dalam hal ini

adalah pengurus organisasi Global Ikhwan dan pasangan poligami

anggota Global Ikhwan yang berdomisili di Bogor untuk mendapatkan

data mengenai pendapat mereka tentang poligami. Dengan terlebih

dahulu menyusun daftar pertanyaan terkait tema yang dibahas sehingga

dapat dilakukan proses wawancara yang terstruktur.18

b. Observation atau Pengamatan, dilakukan untuk memperkaya data tentang

ciri khas fisik dan tingkah laku Jemaah Global Ikhwan di Bogor.

6. Pedoman Penulisan Penelitian

Penulisan penelitian Skripsi ini mengacu pada “Pedoman Penulisan

Skripsi” yang diterbitkan oleh Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM)

Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017.

7. Analisis Data

Tahap akhir dalam sebuah penelitian setelah data dikumpulkan adalah

analisis data. Tahapan tersebut dilakukan dengan mengalisis data yang telah

terkumpul dengan tujuan memperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian.

Pada penelitian ini, kesimpulan didapatkan dengan menggunakan metode

18 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet.III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2004), h.109.

12

induktif yaitu dengan menghimpun data hasil wawancara dan pengamatan

terkait praktek poligami dari pengurus organisasi Global Ikhwan dan

pasangan poligami jemaah Global Ikhwan di Bogor dan kemudian

disandingkan dengan pembahasan poligami dalam literatur Hukum Islam.

Sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

E. Review Studi Terdahulu

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, penulis

telah melakukan review studi terdahulu dan mendapatkan bahwa penelitian

dengan objek dan/atau subjek serupa yaitu poligami Organisasi Global Ikhwan

telah diteliti oleh dua peneliti yaitu Ardian Didik dan Naimullah. Berkaitan hal

tersebut, penulis akan memaparkan perbedaan spesifikasi penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya dalam rincian sebagai berikut.

No Aspek

Perbandingan Penelitian Terdahulu Penelitian Sekarang

1 Judul Penelitian

1. Ardian Didik Kisnaningtyas,

Manajemen Konflik Suami-

Istri pada Pasangan Poligami

dalam Mempertahankan

Keutuhan Rumah Tangga

(Studi Deskriptif Suami-Istri

pada Pasangan Poligami

Global Ikhwan Bogor),

Skripsi, Konsentrasi Ilmu

Politik FISIP UMY, 2009.

2. Naimullah, Pola Pernikahan

Club Berpoligami Global

Ikhwan Ditinjau Menurut

Hukum Islam (Studi Kasus di

Kecamatan Rumbai Kota

Pekanbaru), Skripsi,

Konsentrasi Ahwal

Assyakhsiyah FSH UIN Riau,

2010.

1. Muhammad Faisal Amin,

Praktek Poligami di

Kalangan Jemaah Global

Ikhwan Bogor, Skripsi,

Konsentrasi Peradilan

Agama FSH UIN Jakarta,

2017.

13

2 Fokus penelitian

1. Fokus pada bagaimana

pasangan suami-istri yang

berpoligami mengatasi konflik

yang terjadi karena disatu-

rumahkan. Pembahasan

ditelaah dengan bidang Ilmu

Sosial.

2. Focus pada realisasi syarat adil

dalam kehidupan berpoligami

Jemaah Global Ikhwan di

Pekanbaru.

Fokus pada memaparkan

praktik poligami di kalangan

Jemaah Global Ikhwan Bogor.

Pembahasan ditelaah dalam

bidang Ilmu Hukum Keluarga

Islam. Hasil temuan

dipertemukan dengan aturan-

aturan poligami dalam hukum

positif dan hukum syara’.

Sehingga didapat akhir

kesimpulan tentang urgensi

berpoligami pada Jemaah

Global Ikhwan Bogor.

3 Objek penelitian

1. Jemaah Global Ikhwan di

Bogor.

2. Jemaah Global Ikhwan di

Pekanbaru.

Jemaah Global Ikhwan di

Bogor.

4 Metode

penelitian 1. Penelitian Lapangan (Field

Research).

2. Penelitian Lapangan (Field

Research).

Penelitian Lapangan (Field

Research).

5 Metode analisis

isi 1. Menggunakan metode analisis

isi kualitatif.

2. Menggunakan metode analisis

isi kualitatif.

Menggunakan metode analisis

isi kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini kemudian terbagi ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika

sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan perihal teknis penulisan penelitian. Bab ini

berisi latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan

14

manfaat penelitian, metode penelitian, review studi terdahulu, dan

sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini akan memberikan penjelasan terkait kajian-kajian teoritis

tentang pembahasan-pembahasan terkait poligami. Pembahasan teori

tentang poligami disusun dalam tiga kategori yaitu sejarah, hukum

syaraʽ, dan hukum positif di Indonesia.

BAB III ORGANISASI GLOBAL IKHWAN DI BOGOR

Bab ini berisi uraian tentang objek penelitian yakni Organisasi Global

Ikhwan di Bogor. Bab ini memaparkan biografi pendiri, sejarah

berdiri, dan Profil Organisasi Global Ikhwan di Bogor.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini berisi analisis data. Bab ini memaparkan sistem poligami,

faktor penyebab, dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktek dan

urgensi poligami di kalangan Jemaah Global Ikhwan di Bogor.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab penutup ini, penulis

membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan, disertai dengan pemaparan poin-poin yang menjadi

kekurangan dari penelitian ini. Selain itu, penulis memberikan saran

yang dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis.

15

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini membahas sejumlah teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

Bab ini disusun menjadi beberapa subbab pembahasan. Sub bab pertama membahas

definisi dan sejarah poligami. Sub bab kedua membahas poligami ditinjau dari hukum

syaraʽ. Sub bab ketiga membahas poligami ditinjau dari segi peraturan perundang-

undangan di Indonesia.

A. Definisi dan Sejarah Poligami

1. Definisi Poligami

Definisi Poligami yang berkembang saat ini telah mengalami

penyempitan makna. Poligami dijelaskan sebagai usaha suami untuk memiliki

beberapa istri (mengumpulkan lebih dari satu istri dalam tanggungannya),

padahal pada hakikatnya poligami memiliki makna yang lebih luas. Makna asal

poligami dapat ditemukan berdasarkan pembahasan bentuk-bentuk perkawinan

menurut Ilmu Budaya yang terdiri dari 4 (empat) bentuk1, yaitu:

a. Monogami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan.

b. Poligini, perkawinan antara seorang laki-laki dengan dua atau lebih

perempuan.

c. Poliandri, perkawinan antara seorang perempuan dengan dua atau lebih laki-

laki.

d. Kawin Kelompok (dapat juga diistilahkan sebagai campuran poligini dan

poliandri), yaitu beberapa laki-laki dan beberapa perempuan saling

berhubungan sebagai suami dan isteri.

1 Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-soal Pernikahan, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), h.24.

16

Berdasarkan paparan diatas, bahwa makna sebenarnya poligami tidak

hanya menjelaskan praktek perkawinan antara seorang laki-laki dengan dua

atau lebih perempuan, namun istilah poligami juga menjelaskan bentuk

perkawinan lain yakni perkawinan antara seorang perempuan dengan dua atau

lebih laki-laki. Sehingga menurut Ilmu Budaya tidak tepat bila penggunaan kata

poligami disempitkan hanya untuk menjelaskan bentuk perkawinan poligini

saja, seperti anggapan masyarakat saat ini. Hal tersebut terjadi disebabkan

karena praktek yang lebih umum dilakukan dan ditemukan di masyarakat

adalah bentuk perkawinan poligini saja. Sungguhpun demikian, penulis dalam

kaitan pembahasan penelitian ini tetap akan menggunakan istilah poligami yang

merujuk kepada praktek perkawinan laki-laki dengan dua atau lebih perempuan

atas dasar bahwa istilah poligami telah secara khusus memiliki makna tersebut

seiring dengan perkembangan makna kata poligami dan poliandri saat ini.

Makna istilah poligami (poligini dan poliandri) bisa dipahami juga

ditinjau dari tata-bahasanya atau secara etimologi. Ketiga istilah tersebut

merupakan kata yang berasal dari Bahasa Yunani. Kata poligami merupakan

derivasi – proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru

(menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigm yang berbeda)2 – dari kata

apolus yang berarti banyak, dan gamos yang berarti pasangan,3 atau berasal dari

kata poli atau polun yang bermakna banyak dan gamein yang bermakna kawin

atau perkawinan.4 Sedangkan poligini dan poliandri dibentuk dari kata polus

yang berarti banyak dan gune yang berarti perempuan serta andros yang berarti

laki-laki.5 Secara istilah atau terminologi, poligami adalah perkawinan yang

2 Hasan Alwi, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.256.

3 Nasaruddin Baidan, Tafsir Bial-Ra’yi, Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam Al-quran

(Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam Al-quran), cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

1999), h.94.

4 Saleh Ridwan, Poligami di Indonesia, no.2, vol.X, (November 2010), h.369.

5 Zakiah Darajat, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.17.

17

salah satu pihak mengawini beberapa (lebih dari satu) lawan jenisnya dan istri

atau suami terdahulu belum meninggal atau diceraikan. Jika seorang laki-laki

menikahi lebih dari satu perempuan disebut dengan poligini sedangkan bila

seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki disebut dengan

poliandri.6

Dalam Bahasa Arab, poligami disebut dengan istilah Taʽaddud al-Zaujat,

sedangkan dalam istilah Bahasa Indonesia populer disebut “madu”. Menurut

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh ʽala al-Islam wa Adillatuh, yang

dimaksud dengan Taʽaddud al-Zaujat adalah perbuatan seorang laki-laki

mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak lebih

darinya, dalam satu waktu.7

Uraian-uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa poligami (poligini

dan poliandri) terjadi bila seorang pihak (laki-laki atau perempuan) kawin

dengan lawan jenisnya berdasarkan jumlah dan masih terikat ikatan perkawinan

dengan pihak sebelumnya. Sehingga bukanlah disebut dengan praktek poligami

bila unsur “masih terikat ikatan perkawinan dengan pihak sebelumnya” tidak

terpenuhi. Sebagai contoh seorang laki-laki telah kawin dengan 3 orang

perempuan, namun perkawinan-perkawinan tersebut dilakukan atas dasar

meninggal istri-istri terdahulunya. Sehingga contoh tersebut tidak dapat disebut

sebagai praktek poligami.

6 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2007), h.43.

7 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fiqh ʽala al-Islam wa Adillatuh, cet.II, Juz.IX, (Beirut:

Dar al-Fikr, 1985), h.165.

18

2. Sejarah Perkembangan Poligami

Islam mengakui adanya poligami. Meskipun demikian sebagaimana yang

dijelaskan Dedi Supriyadi8 dan Ali Hasan9 bahwa Islam bukanlah agama

pertama yang melegitimasi poligami, ia telah ada jauh sebelum Islam datang.

Poligami dalam islam dituntun berdasarkan QS. al-Nisa’: 3.

Sebelum Islam datang, poligami telah umum dilakukan oleh beberapa

bangsa. Bangsa Ebre, Arab Jahiliyah, dan Bangsa-bangsa Salafiyyun seperti

negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, Cekoslawakia, Yugoslavia

dan sebagian dari Negara Jerman dan Inggris adalah bangsa-bangsa yang sudah

mempraktekan poligami terlebih dahulu.10 August Forel dalam buku Het

Sexueele Vraag Stuk berpendapat bahwa poligami telah dijalankan dari zaman

primitif. Bahkan Bangsa Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya

tidak beristri lebih agar raja dan kaum bangsawan bisa memiliki gundik yang

tidak terbatas. Poligami pun banyak dilakukan oleh orang-orang besar dan

ternama di berbagai bangsa, misalnya Raja Solomon yang memiliki ratusan istri

dan gundik, Raja Niger di Afrika memiliki ribuan istri, serta rekor fantastis

pernah dilakukan oleh Raja Uganda yang memiliki tujuh ribu istri. Orang-orang

ternama Eropa seperti Karen de Groonte, Hendrick Lodewijk, Richealieu dan

Napoleon Bonaparte pun melakukan poligami. Selain itu, jejak praktek

poligami juga telah ada di Indonesia. Ken arok, Raden Wijaya, dan Airlangga

adalah orang-orang besar-ternama di Indonesia yang melakukan poligami.11

8 Dedi Supriyadi, dkk, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka

Al-Fikriis, 2009), h.82.

9 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media-

Siraja, 2003), h.271.

10 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz.II, (Libanon: Dar al-Kitab al-ʽArabi, 1420 H), h.122.

11 Dedi Supriyadi, dkk, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, h.82.

19

Demikian pula dengan Bangsa Ibrani dan Cicilia yang menganggap poligami

sebagai sebuah kebiasaan.12

Contoh praktek poligami di masyarakat dapat ditemukan pada masyarakat

Baganda yang mendiami daerah di Uganda, Afrika Timur. Praktek poligami

pada masyarakat tersebut tidak terjadi tanpa alasan. Poligami terjadi karena

tingginya angka kematian laki-laki disebabkan praktek adat-istiadat setempat.

Dalam upacara keagamaan masyarakat Uganda, laki-lakilah yang selalu

dikorbankan untuk dewa-dewa. Selain itu, peperangan-peperangan yang

dilakukan pun membunuh sejumlah besar laki-laki masyarakat Baganda.

Bahkan setelah pangeran-mahkota ditunjuk, pangeran-pangeran lainnya akan

dibunuh. Tidak hanya demikian, Bangsa Baganda dipimpin oleh seorang raja

yang dapat dengan mudah membunuh pengikut dan pelayan laki-laki yang tidak

disukainya.13 Alhasil, ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan di

masyarakat Baganda menjadi faktor utama yang memungkinan berlaku luasnya

poligami di masyarakat ini.

Berbeda dengan poligami, poliandri seperti telah disinggung sebelumnya

lebih jarang ditemukan prakteknya di masyarakat. Salah satu contoh praktek

poliandri yang dapat ditemukan adalah pada masyarakat Todas (bagian selatan

India). Praktek poliandri yang dilakukan adalah poliandri fraternal dan

nonfraternal. Fraternal adalah sebutan untuk praktek poliandri yang masih

mempunyai hubungan saudara, sedangkan nonfraternal adalah kebalikannya.

Sama seperti masyarakat Baganda, kesenjangan jumlah laki-laki dan

perempuan karena dibunuhnya bayi-bayi perempuan menjadi faktor utama

terjadinya praktek poliandri pada masyarakat Todas.14

12 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, h.271.

13 Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-soal Pernikahan, h.26.

14 Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-soal Pernikahan, h.26.

20

Contoh praktek poliandri lainnya dapat ditemukan pada masyarakat Tibet.

Adat setempat menganggap bahwa seorang perempuan yang kawin dengan

seorang laki-laki, mengawini sekalian ipar-ipar laki-lakinya. Sistem poliandri

pada masyarakat Tibet menyebabkan masalah tersendiri, yaitu tidak dapat

ditentukan pasti siapa bapak kandung dari seorang anak. Karena itu seorang

anak menyebut suami-suami ibunya dengan istilah paman dalam bahasa

setempat. Sehingga menyebabkan istilah ayah tidak dikenal pada kebudayaan

masyarakat Tibet. Selain hal tersebut, faktor penting berlakunya poliandri pada

masyarakat Tibet disebabkan lama berpisahnya pasangan suami-isteri karena

suami berdagang. Kegiatan perdagangan masyarakat Tibet yang berkafilah-

kafilah membawa barang dagangannya hingga ke Cina memakan waktu yang

sangat lama. Sehingga ketika masa berpisah dengan suami, adat

memperbolehkan istri untuk melakukan perkawinan lagi.15

Pada bangsa-bangsa yang tidak beragama Islam pun ditemukan praktek

poligami seperti di Afrika, India, Cina dan Jepang. Sebenarnya agama Kristen

juga tidak melarang poligami, sebab di dalam injil tidak ada satu ayat pun

dengan tegas melarang poligami. Praktek monogami adalah adat-istiadat yang

telah ada sejak dahulu, seperti yang terjadi pada pemeluk Kristen Bangsa

Eropa. Hal ini disebabkan, karena sebagian besar bangsa Eropa penyembah

berhala, yang kemudian didatangi oleh agama Kristen. Adalah orang Yunani

dan Romawi yang terlebih dahulu telah mempunyai kebiasaan yang melarang

poligami. Setelah mereka memeluk agama Kristen, kebiasaan dan adat-istiadat

nenek moyang mereka tetap dipertahankan dalam agama baru ini. Jadi, sistem

monogami mereka bukan berasal dari Agama Kristen, tetapi merupakan

warisan agama berhala (paganisme). Kemudian gereja mengambil alih paham

15 Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-soal Pernikahan, h.28.

21

yang berkembang dalam masyarakat dan akhirnya melarang poligami dan

dinyatakan sebagai aturan agama.16

B. Poligami dalam Bingkai Hukum Syaraʽ

Uraian sebelumnya telah dipaparkan bahwa poligami tidak dibawa oleh

Agama Islam dan Islam bukan agama pertama yang melegitimasi poligami.

Kedatangan Agama Islam membawa misi perbaikan dan perubahan terkait praktek

poligami. Praktek poligami yang telah ada dan berkembang pada masyarakat

terdahulu menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap

perempuan. Kesewenang-wenangan tersebut disebabkan karena tidak terbatasnya

jumlah perempuan yang boleh dijadikan istri. Perubahan dan perbaikan praktek

poligami yang diajarkan Islam salah satunya adalah berbatasnya jumlah istri yang

boleh dikawini.17

QS. al-Nisa’: 3 menjadi dasar hukum kebolehan sekaligus dasar hukum

mengenai batasan jumlah istri dalam poligami. Adapun teks ayatnya adalah

sebagai berikut.

رباع فإن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من الن ساء مثنى وثلث و

(٣: )النساء خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak

akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak

berbuat zalim."

16 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, h.274.

17 Dedi Supriyadi, dkk, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, h.82.

22

Berbagai pendekatan dicoba untuk memahami maksud yang sempurna dari

teks ayat tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yayan Sopyan18 bahwa

dalam ilmu tafsir dikenal dua metode menafsirkan al-Qurʽan yakni metode tahlili

dan mauduʽi. Dari kedua metode ini dimungkinkan adanya perbedaan kesimpulan

yang dihasilkan. Penggunaan metode tahlili menghasilkan kesimpulan bahwa teks

ayat poligami tersebut mengijinkan adanya poligami, yaitu seorang laki-laki boleh

kawin dengan lebih dari satu hingga empat orang isteri, asal yang bersangkutan

dapat berbuat adil. Sedangkan penggunaan metode mauduʽi menghasilkan

kesimpulan bahwa ayat tersebut harus dipahami dengan melihat keutuhannya,

tidak dipenggal-penggal, apalagi hanya mengambil ayat yang menguntungkan saja

dan menafikan yang dirasa merugikan. Dengan penggunaan metode maudhuʽi ini

tegas dijelaskan bahwa ada ayat lain yang menyebutkan bahwa syarat adil itu

mustahil untuk dicapai yaitu terdapat pada ayat ke 129 di Surat yang sama.

1. Status Hukum Poligami Menurut Ulama

Sungguhpun sama teks dalil yang digunakan yaitu QS. al-Nisa’: 3 dan

129, namun ulama masing-masing memberikan penekanan berbeda terkait

status kebolehan poligami dalam Islam. Beberapa pendapat Ulama mengenai

hal tersebut antara lain:

a. Al-Jaziri dalam kitabnya al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arbaʽah

mengungkapkan bahwa perbedaan status poligami terletak kepada persoalan

“adil”. “Adil” yang dijadikan syarat untuk berpoligami menurut al-Juzairi

menjadi elemen wajib untuk dipenuhi. Sehingga jika khawatir tidak mampu

18 Yayan Sopyan, Islam dan Negara: Tranformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional, h.143.

23

menegakan adil, cukup menikah dengan satu istri. Sebaliknya, bila mampu

berlaku adil maka diperbolehkan beristri lebih dari seorang.19

b. Al-Shobuni dalam kitabnya Rawaiʽu al-Bayan: Tafsir Ayati al-Ahkam,

menjelaskan status poligami ditinjau dari makna teks ayat (“Fankihu ma

Taba lakum min al-Nisa’matsna wa Tsulatsa wa Rubaʽ”). Jumhur ulama

sepakat bahwa lafaz amr (kata perintah) dalam ayat tersebut bermakna

ibahah (kebolehan, tidak mengikat), seperti makna lafaz amr dalam firman

Allah lainnya yaitu (“wa Kulu wasyrabu”) seperti pada QS. al-Mursalat: 43,

QS. al-Aʽraf: 31, QS. al-Baqarah: 187 dan (“Kulu min Tayyibat ma

Razaqnakum”) seperti pada QS. al-Baqarah: 57 dan 172. Sementara ulama

Zahiriyyah berpendapat bahwa nikah tersebut wajib, kami berpegang kepada

zahir ayat karena sesungguhnya amr itu wajib.20

c. Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar-nya memberikan pemaparan

tentang poligami sebagai berikut: “Barang siapa memperhatikan kedua ayat

itu akan tahulah ia bahwa poligami dalam Islam adalah suatu hal yang amat

disempitkan, seakan-akan poligami itu suatu keadaan darurat yang hanya

dibolehkan bagi orang yang terpaksa serta meyakini pula bahwa dia akan

berlaku adil. Pada masa permulaan Islam betul faedah poligami itu, dan

belum ada lagi bahaya yang kelihatan di zaman sekarang. Kalau ada

bahayanya pun, maka bahaya itu tidak melampaui perempuan yang dimadu.

Adapun di zaman sekarang bahaya permaduan itu telah menyebabkan

permusuhan di kaum kerabat, maka rusaklah seluruh keluarga karena

permaduan itu. Para ulama berkewajiban meninjau kembali hukum poligami

ini, apalagi tak ada orang yang mengingkari bahwa agama didatangkan

untuk kebahagiaan manusia. Salah satu dasar agama ialah membuang

19 ʽAbd al-Rahman bin Muhammad ʽAud al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arbaʽah, juz

IV, cet.II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiah, 1424), h.212.

20 Muhammad ʽAli al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Sudan: al-Maktabah al-ʽUsriyyah li al-

Thibaʽah wa al-Nasyr, 2002), h.210.

24

kemudlaratan dan melarang berbuat mudlarat. Maka kalau suatu hukum

dapat menimbulkan kemudlaratan, walaupun pada masa-masa yang lampau

tidak demikian, wajiblah hukum tersebut dirubah dan disesuaikan dengan

zaman sekarang. Telah kita bicarakan diatas bahwa poligami amat

disempitkan dalam Islam. Dan mempunyai syarat-syarat yang sukar

memenuhinya, maka seakan-akan Tuhan melarang poligami.”21

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Muhammad Abduh

sepakat atas kebolehan melakukan poligami namun prosentase melakukan

poligami sangatlah kecil. Bahkan saking kecilnya prosentase kemungkinan

melakukan poligami tersebut, Muhammad Abduh berpendapat dengan tegas

bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi syarat poligami. Hal

tersebut Muhammad Abduh yakini bahwa QS. al-Nisa’: 3 yang menjadi hujjah

poligami tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan ayat ke 129-nya yakni

sebagai berikut:

معلاقة ل ٱل فتذروها ك مي ل ٱلا ڪ فل تميلوا تم حرص ء ولو لن سا ٱن دلوا بي ا أن تع تطيعو ولن تس

اقوا فإنا لحوا و وإن تص كان غفور ٱتت حيم للا (١٢٩: النساء) اا را

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu),

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu

terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain

terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri

(dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha

Penyayang.”

Muhammad Abduh berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan

kesulitan berlaku adil dalam poligami yang mengindikasikan bahwa monogami

adalah bentuk perkawinan yang lebih ditekankan untuk dipilih.

21 Muhammad Rasyid bin ʽAli Rida bin Muhammad Syams al-Din bin Muhammad Baha al-

Din, Tafsir al-Manar, juz IX, (Mesir: al-Hai’ah al-Misriyyah al-ʽAmah li al-Kitab, 1990), h.286.

25

d. Rasyid Rida - murid dari Muhammad Abduh - melanjutkan tafsiran gurunya

bahwa menurut hukum Agama Islam yang asal dan wajar ialah beristri

seorang yakni seorang suami adalah untuk seorang istri. Adapun poligami

adalah sesuatu yang tidak asal dan tidak wajar, hanya diperbolehkan karena

darurat, dengan syarat bahwa suami berlaku adil dan tidak melakukan

aniaya.22

Berkaitan dengan paparan ulama terkait status hukum poligami, menurut

Ibrahim Hosen terdapat dua hal yang dapat disimpulkan antara lain.23

a. Kebolehan melakukan poligami digantungkan pada syarat adil sebagai syarat

mutlak.

b. Syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh para ulama selaku

syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapatlah

hukum kebolehan berpoligami, dan ketika tidak terdapat keadilan maka

terdapatlah hukum larangan berpoligami.

Ibrahim Hosen kemudian memberikan bantahan terhadap dua kesimpulan

yang beliau dapatkan dari pendapat-pendapat ulama. Bantahannya sebagai

berikut.

a. Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah Syarat Hukum

sebagaimana yang dapat disimpulkan dari pendapat ulama. Akan tetapi ia

adalah Syarat Agama dengan pengertian bahwa agama yang

menghendakinya karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang

dituntut adanya sebelum adanya hukum sebagaimana wudlu sebagai syarat

hukum sahnya salat. Sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum

22 Muhammad Rasyid bin ʽAli Rida bin Muhammad Syams al-Din bin Muhammad Baha al-

Din, Tafsir al-Manar, h.287.

23 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Talaq, Rujuk, dan Hukum

Kewarisan, cet.I, (Jakarta: Yayasan Ihya ʽUlumiddin Indonesia, 1971), h.91-92.

26

sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum

terwujudnya poligami. Selain ketiadaan syarat hukum dapat menyebabkan

batalnya hukum tersebut, tetapi syarat agama tidak demikian halnya. Suami

yang tidak dapat berlaku adil pasca berpoligami dia berdosa, akan tetapi bila

adil dijadikan sebagai syarat hukum, maka ketika suami tidak berlaku adil

nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini tidak ditemukan seorang pun dari

kalangan ulama berpendapat demikian.

b. Adapun fiʽil amr yang tersirat yang dianggap selaku jawab syarat dari ayat

(“Fain Khiftum alla Taʽdilu Fawahidatan”) tidak mempunyai indikasi

kepada perintah wajib atau perintah sunnah, akan tetapi indikasinya adalah

kepada ibahah (kebolehan), karena dalam ayat tersebut terdapat redaksi ayat

(“Au Ma Malakat Aimanukum”). Ayat ini jelas menghendaki orang yang

tidak sanggup berlaku adil supaya memilih antara menikah atau memiliki

jariyah (budak wanita). Ulama Fiqh sependapat bahwa membeli budak

hukumnya mubah (boleh). Huruf au dalam ayat tersebut menunjukan pilihan

antara dua perkara. Oleh karena membeli jariyah (budak wanita) hukumnya

mubah (boleh) maka menikahi seorang istri pun hukumnya mubah atas dasar

Qaʽidah Usuliyyah bahwa tidak ada pilihan antara dua perkara yang salah

satunya wajib atau sunnah, sedang yang satunya lagi mubah.24

2. Jumlah Istri dalam Poligami

Ulama bersepakat bahwa seorang pria dibolehkan berpoligami hingga

memiliki empat orang istri meski disuguhkan dengan pemaparan yang berbeda-

beda terkait teks ayat 3 QS. al-Nisa’. Berikut beberapa pemaparan Ulama

terkait batasan jumlah istri dalam poligami:

24 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Talaq, Rujuk, dan Hukum

Kewarisan, h.93-95.

27

a. Ali al-Sayis berpendapat bahwa teks ayat: (“matsna wa tsulasa wa rubaʽ”)

adalah hal dari kata taba yang merupakan kalimat hitungan yang

menunjukan jumlah yang disebut itu. Misalnya lafaz matsna menunjukan

kepada dua-dua, lafaz tsulasa menunjukan kepada tiga-tiga dan ruba

menunjukan kepada empat-empat. Sedangkan penafsiran huruf wau dalam

kata wa tsulasa wa rubaʽ menempati huruf au yang berarti atau. Dengan

demikian, batas maksimal berpoligami adalah hanya sampai dengan empat

orang istri. Lebih lanjut, Ali al-Sayis memaparkan bahwa pengertian tersebut

diperkuat oleh runtutan kata dalam ayat tersebut. Hal itu terbukti ada kata

Milk al-Yamin secara mutlak. Pengertian umum yang diperoleh dari lafaz

(“maa thaba lakum”) sudah dikhususkan oleh dua hal. Pertama mukhassis

(pengkhusus) yang bersifat maʽnawi (segi arti) dan kedua mukhassis yang

bersifat lafzi (segi kata). Adapun mukhassis yang bersifat maknawi adalah

khitab (objek) (“fankihu ma taba lakum”) adalah orang islam. Sedangkan

mukhassis yang bersifat lafzi adalah adanya keterangan berupa bilangan

(“matsna, tsulatsa, rubaʽ”). Ali al-Sayis menambahkan bahwa maksud ayat

tersebut adalah larangan menikah lebih dari empat dengan tujuan menjaga

agar jangan sampai harta anak yatim dipergunakan oleh wali mereka.25

b. Rasyid Rida menyatakan bahwa batas jumlah istri dalam poligami bukanlah

seperti penafsiran sebagian orang yang berpendapat bahwa batas jumlah istri

dalam poligami adalah 9 yang merupakan jumlah dari 2, 3, dan 4 serta bukan

pula dengan penafsiran hingga 18 istri yang merupakan jumlah dari 2-2, 3-3,

dan 4-4. Menurut Rasyid Rida poligami boleh dua, tiga, sampai dengan

empat orang istri. Sebagaimana dalam ungkapan “berikanlah harta ini

kepada orang miskin dua qirsy-dua qirsy, tiga-tiga, dan empat-empat”.

Ungkapan tersebut bermakna ada orang miskin yang akan mendapatkan dua

qirsy, tiga qirsy, sampai dengan empat qirsy. Sedangkan Nabi yang menikahi

25 Muhammad Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, h.210-211.

28

hingga 9 orang istri, ijmaʽ ulama menjelaskan bahwa hal tersebut adalah

kekhususan bagi Nabi saw.26

c. Al-Syaʽrawi mengemukakan pendapat yang sama dengan Rasyid Rida

bahwa penafsiran sembilan dan delapan belas istri tidak dapat diterima.

Khitab ayat tersebut tidak ditujukan hanya untuk seorang melainkan untuk

semua orang. Sebagai contoh ungkapan seorang guru “Bukalah oleh kalian

buku-buku kalian”. Ungkapan tersebut bermakna bahwa semua murid

masing-masing membuka buku mereka, tidak mengandung arti bahwa

murid-murid harus membuka semua buku yang mereka miliki. Gabungan

penggunaan jamak dan jamak mengandung arto pembagian secara individu.

Sehingga ayat ketiga QS. al-Nisa’ dipahami bahwa ada yang menikah

dengan dua orang istri, tiga orang istri, hingga empat orang istri.27

Selanjutnya, para ulama bersepakat bahwa menikahi perempuan atau

menghimpun perempuan lebih dari empat orang sebagai istri dalam satu waktu

adalah haram dan batal status hukum atas perkawinan dengan perempuannya

yang kelima. 28

3. Makna Adil dalam QS. al-Nisa’: 3 dan 129

Permasalahan selanjutnya terkait poligami adalah mengenai makna adil

yang disebutkan dalam ayat. Pemaknaan yang dimaksud adalah mengenai

26 Muhammad Rasyid bin ʽAli Rida bin Muhammad Syams al-Din bin Muhammad Baha al-

Din, Tafsir al-Manar, h.280.

27 Muhammad Mutawalli al-Syaʽrawi, Tafsir al-Syaʽrawi, juz IX, (t.t.: Matbaʽ Akhbar al-Yaum,

1418 H), h.2000-2002.

28 Ahmad Salamah al-Qaliyubu dan Ahmad al-Birlisi ʽUmairah, Hasyiyyata Qaliyubi wa

ʽUmairah, Juz.III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h.247. Lihat juga Muhammad bin Ahmad bin Mustafa

bin Ahmad “Abu Zahrah”, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, cet.III, (t.t.: Dar al-Fikr al-ʽArabi, 1957), h.91.

Lihat juga Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun

2013 Tentang Beristri Lebih dari Empat Dalam Waktu Bersamaan, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia

Komisi Fatwa, 2013).

29

perwujudan adil yang menjadi syarat dalam poligami. Berikut beberapa

pendapat Ulama terkait makna “adil” pada QS. al-Nisa’: 3 dan 129.

1. Abu al-Tib29 berpendapat bahwa suami tidak mampu berlaku adil diantara

istri dalam hal-hal yang berhubungan dengan naluri alamiah yakni

kecenderungan untuk memiliki rasa cinta lebih terhadap salah satu istri.

Sebagian orang menganggap bahwa ayat ini menjelaskan larangan

berpoligami, padahal di akhir ayat jelas disebutkan kecenderungan yang

dilarang adalah kecenderungan yang menyebabkan istri lain terkatung-

katung. Menurut Ibn Masʽud bahwa yang dimaksud adil diantara para istri

adalah al-Jimaʽ atau berhubungan suami-istri. Sedangkan al-Hasan

berpendapat bahwa bercengkrama, duduk bersama, berpandangan, dan

berhubungan badan diantara para istri adalah suatu bentuk keadilan dan

kesamaan dalam urusan rasa cinta.

2. Al-Syaʽrawi30 berpendapat bahwa Perwujudan adil dalam poligami yang

dimaksud dalam ayat tersebut adalah terkait hal-hal yang dapat diupayakan

seperti memberi tempat tinggal, waktu bersama dan giliran bermalam yang

sebanding. Tidak dalam hal kecenderungan hati pada salah satu istri karena

hal tersebut diluar batas kemampuan manusia dan allah tidak menuntut hal

diluar batas kemampuan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS.

al-Nisa’ ayat 129 dan hadits dari ʽAisyah r.a.:

عنها قالت: عليه وسلام يقسمكا»عن عائشة رضي للاا ويعدل ن رسول هللا صلاى للاا

ويقول:« اللهم هذا قسمي فيما أملك فل تلمني فيما تملك ول أملك. 31

29 Abu al-Tib Muhammad Sadiq Khan, Fath al-Bayan fi maqasid al-Qur’an, juz III, (Beirut: al-

Maktabah al-ʽAsriyyah li al-Tabaʽah wa al-Nasyr, 1412 H), h.257.

30 Muhammad Mutawalli al-Syaʽrawi, Tafsir al-Syaʽrawi, h.2003.

31 Abu Dawud Sulaiman bin al-‘Asyʽats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin ʽAmr al-Azdi al-

Sijistani, Sunan Abi Dawud, juz II, no.2134, (Beirut: al-Maktabah al-ʽUsriyyah, t.th.), h.242.

30

3. Al-Hajazi32 berpendapat bahwa Adil yang dituntut dalam poligami adalah

adil dalam pembagian diantara para istri. Adil dalam giliran bermalam,

makanan, minuman, tempat tinggal, dan lainnya yang bersifat materi.

Adapun hal yang termasuk hati – kecenderungan mencintai salah satu istri –

bukan merupakan perwujudan adil yang dituntu dalam poligami.

Sebagaimana Nabi yang memiliki kecenderungan hati lebih besar terhadap

ʽAisyah dari lainnya. Sedangkan adil dalam ayat 129 adalah kecenderungan

hati. Sesungguhnya untuk mencapai keadilan yang sempurna adalah sangat

sulit. Perihal kecenderungan hati ini adalah hal yang tidak mungkin untuk

disamakan. Poligami dibolehkan dengan adanya batasan dan syarat. Namun

dengan syarat yang jauh seperti keadilan dalam kecenderungan hati, sampai

kapanpun poligami tidak akan dapat dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini

poligami merupakan satu jalan yang bersifat daruriyyah atau kondisi genting

yang berkaitan dengan persoalan naluriah manusia. Sehingga perlu berhati-

hati karena rentan disalahgunakan. Adapun pendapat yang menentang

terhadap poligami jelas bertentangan dengan al-Qurʽan dan kemaslahatan

pria dan wanita.

4. Abu Zahrah berpendapat bahwa Perwujudan adil yang dimaksud adalah adil

yang bersifat zahir seperti perlakuan yang sama diantara para istri dalam hal

pangan, pakaian, tempat tinggal, dan giliran bermalam. Sedangkan adil yang

bersifat batin seperti kesamaan rasa cinta atau kecenderungan hati adalah

perwujudan adil yang mustahil dicapai dan bukan yang dimaksud.33

32 Muhammad Mahmud al-Hajazi, al-Tafsir al-Wadih, juz I, (Beirut: Dar al-Jil al-Jadid, 1413

H), h.336-337.

33 Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad “Abu Zahrah”, Zahrah al-Tafasir, juz III,

(Dar al-Fikr al-ʽArabi, T.tp.), h.1584.

31

4. Hujjah Berpoligami

Rasyid Rida34 dan al-Hajazi35 serupa dalam mengemukakan pendapat

terkait kondisi-kondisi yang dapat diperbolehkan berpoligami. Kondisi-kondisi

tersebut adalah sebagai berikut.

a. Istri mandul, tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Istri mendapat penyakit yang dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban-

kewajibannya kepada sang suami.

c. Bilamana suami mempunyai dorongan syahwat yang tidak bisa ditahan

sedangkan perempuan memiliki keadaan-keadaan khusus berkaitan dengan

nifas dan haid.

d. Bila pada suatu daerah dan masa tertentu jumlah perempuan lebih banyak

dari jumlah laki-laki atau bila laki-laki tidak diperbolehkan beristri lebih dari

seorang, dikhawatirkan kaum perempuan akan berbuat serong.

Sungguhpun hampir serupa, al-Maraghi36 menambahkan satu poin dalam

kondisi-kondisi diperbolehkan berpoligami yang tidak disebutkan oleh

pendapat Rasyid Rida dan al-Hajazi, yakni suami boleh berpoligami bila isteri

sudah tua dan mencapai umur yaʽisah (tidak haidl, menopause) lagi padahal

suami berkeinginan mempunyai anak dan dalam kondisi mampu memberikan

nafkah dan menjamin kebutuhan kepada istri-istri dan anak-anaknya.”

34 Muhammad Rasyid bin ʽAli Rida bin Muhammad Syams al-Din bin Muhammad Baha al-

Din, Tafsir al-Manar, h.289-290.

35 Muhammad Mahmud al-Hajazi, al-Tafsir al-Wadih, h.337.

36 Ahmad bin Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, cet.I, juz IX, (Mesir: Syirkah Maktabah

wa Matbaʽah Mustafa al-Babi al-Haliy wa Auladuhu, 1946), h.182.

32

Lain halnya dengan ketiga ulama tersebut, Wahbah Zuhaili37 membagi

kondisi-kondisi tersebut menjadi 2 kelompok sebab yaitu sebab umum dan

sebab khusus.

Sebab umum diperbolehkannya poligami sebagai berikut.

a. Tidak seimbangnya jumlah pria dan wanita.

b. Kebutuhan untuk memperbanyak umat untuk menambah kekuatan

dalam peperangan atau kepentingan-kepentingan yang menyangkut

kehidupan bermasyarakat.

c. Memperluas syiar agama Islam.

Sebab khusus diperbolehkannya poligami sebagai berikut.

a. Kondisi istri yang mandul atau terkena penyakit atau ketidakcocokan

tabiat istri dengan tabiat suami.

b. Adanya perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Poligami

dianggap lebih baik daripada menempuh jalan perceraian.

c. Tingginya hasrat seksual suami dan khawatir terjerumus dengan zina.

Komentar tegas selanjutnya disampaikan oleh ulama Islam kontemporer

Muhammad Syahrur yang memberikan penegasan bahwa konteks ayat poligami

ini harus dipahami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan,

bukan konsep biologis (senggama), dan berkisar pada masalah anak-anak yatim

dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil terhadapnya.38

37 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, h.6671-6673.

38 Yayan Sopyan, Islam dan Negara: Tranformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional, h.146.

33

C. Poligami dalam Bingkai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Konstitusi Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam,

namun sebuah negara yang dihuni umat Islam terbesar di dunia yang menetapkan

Pancasila sebagai dasar negara, Hukum Islam secara tidak langsung mempunyai

posisi yang penting. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sejalan dengan ajaran

tauhid sebagai sendi pokok ajaran Islam dan hukum Islam telah memberikan

landasan dasar yang cukup kokoh untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam

dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kemudian ditegaskan pula

negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Landasan konstitusional ini adalah merupakan jaminan formal dari setiap muslim

dan umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum

Islam dalam hidup dan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa

Indonesia serta dalam kehidupan bernegara.39

Uraian tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa meski poligami

yang merupakan produk hukum Islam, dalam kaitannya dengan Indonesia tidak

dapat dipisah-pisahkan dengan konteks Indonesia sebagai negara hukum. Sehingga

dalil-dalil atau dasar hukum melakukan suatu perbuatan mestilah mempunyai

hujjah yang bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang telah

disahkan. Ketentuan poligami di Indonesia adalah permasalahan keagamaan yang

telah diakomodir dalam bentuk produk-produk legislatif.

Pembahasan poligami dalam produk-produk legislatif telah tertuang tidak

kurang dari 5 pedoman sebagai referensi. Referensi-referensi tersebut yaitu UU

39 Yayan Sopyan, Islam dan Negara: Tranformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional, h.66.

34

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun

1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).40

Walaupun dinyatakan bahwa pada prinsipnya dasar perkawinan adalah

monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, namun dalam

kondisi-kondisi tertentu dibolehkan untuk berpoligami yaitu beristri lebih dari

satu. Hal tersebut diperbolehkan dengan syarat terdapat ijin dari pengadilan.41

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Asas monogami tersebut tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Penggunaan frasa “seorang pria” dan “seorang wanita” jelas menunjukan

bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Keberadaan monogami

sebagai asas perkawinan di Indonesia diperkuat dengan pasal lainnya yaitu

Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai

seorang suami.”

Meski begitu, beberapa pasal selanjutnya dalam UU Perkawinan ini tetap

mengakomodir perihal poligami. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

40 Atik Wartini, Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-undangan, no.2, vol.10, (Yogyakarta:

Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 2013), h.238.

41 Yayan Sopyan, Islam dan Negara: Tranformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional, h.162.

35

Pasal 3 ayat (2)

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka

ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat

tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini,

harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

36

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu

mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal 65

1. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-

ketentuan berikut:

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua

isteri dan anaknya.

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta

bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua

atay berikutnya itu terjadi.

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang

terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

2. Jika pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang

menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah

ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

2. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun !974 tentang

Perkawinan

Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam

peraturan pelaksananya yaitu terdapat pada PP Nomor 9 Tahun 1975. Prosedur

poligami dijelaskan dalam 5 pasal yang secara khusus dikumpulkan di BAB

VIII tentang Beristri Lebih dari Seorang. Teks pasal-pasalnya adalah sebagai

berikut:

37

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka

ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinan seorang suami kawin

lagi, ialah:

i. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya

sebagai isteri.

ii. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan.

iii. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan

maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan,

persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan

hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani

oleh bendahara tempat bekerja, atau

ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau

iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil

terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau

janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

38

Pasal 42

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan

41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang

bersangkutan.

2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimnaya surat permohonan

beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk

beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya

yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin

Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

3. Kompilasi Hukum Islam

Produk legislatif berikutnya yang membahas aturan terkait poligami

adalah Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat dengan KHI. Meski hanya

dikeluarkan melalui Instruksi Presiden yang secara hierarkhi peraturan

perundang-undangan berada dibawah dua produk legislatif yang terlebih dahulu

disebutkan, namun KHI atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ini tetap digunakan

sebagai pedoman hukum bagi hakim. KHI tidak hanya memuat perihal

perkawinan tapi dua subjek lainnya yaitu Kewarisan dan Perwakafan. Sehingga

KHI dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai lex generalis. Poligami dalam

KHI dijelaskan dalam BAB IX tentang Beristeri lebih dari Satu Orang dengan

39

dilengkapi 5 pasal sebagai turunannya. Kelima pasal tersebut adalah sebagai

berikut:

Pasal 55

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya

sampai empat orang isteri.

2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku

adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin

dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin

dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dialkukan menurut

tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat

tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang

akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

40

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut padal Pasal 55 ayat (2) maka untuk

memperolah izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat

yang dietentukan pada Pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974

yaitu:

a. Adanya persetujuan isteri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup

isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat

diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan

isteri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi

seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin

dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya

sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu

mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin

untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan

yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar

isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap

penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

41

4. PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Sedangkan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan poligami

tertuang pada PP Nomor 10 Tahun 1983 yang mendapat perubahan dengan

disahkannya PP Nomor 45 Tahun 1990. Kedua Peraturan Pemerintah ini

menjabarkan pedoman hukum terkait hal-hal perkawinan bagi Pegawai Negeri

Sipil (PNS).

Berdasarkan beberapa uraian peraturan perundang-undangan di Indonesia

terkait perkawinan yang memuat juga perihal poligami, penulis dapat

menyimpulkan beberapa poin penting terkait poligami adalah sebagai berikut:

a. Poligami hanya bisa dilakukan apabila memperoleh ijin dari pengadilan seperti

tertuang pada Pasal 3 ayat (1), 4 ayat (2), 5, KHI Pasal 57 dan Pasal 4 PP

Nomor 10 Tahun 1983.

b. Jumlah istri dalam poligami terbatas hanya sampai empat orang seperti

dijelaskan pada Pasal 55 KHI.

c. Ijin permohonan poligami ketat dengan kondisi-kondisi khusus sesuai dengan

Pasal 40, 41, 43 PP Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya sebagai kondisi istri

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan

atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan

keturunan.

42

BAB III

ORGANISASI GLOBAL IKHWAN BOGOR

Pembahasan bab ini difokuskan pada kondisi-kondisi objektif subjek penelitian

yaitu Organisasi Global Ikhwan di Sentul, Bogor yang dibagi ke dalam tiga sub bab.

Pertama, biografi pendiri Organisasi Global Ikhwan yaitu Abuya Assari Muhammad

al-Tamimi. Kedua, sejarah pendirian Organisasi Global Ikhwan, yakni masa

perkembangan organisasi dari awal berdiri dengan nama Darul Arqam hingga

menjadi Global Ikhwan saat ini. Ketiga, struktur organisasi, anggota, dan aktivitas

Organisasi Global Ikhwan di Bogor.

A. Biografi Pendiri Global Ikhwan

Gambar 3.1

Pendiri Global Ikhwan Abuya Assari Muhammad Al-Tamimi

Darul Arqam atau sekarang lebih dikenal dengan nama Global Ikhwan

didirikan oleh seorang pria berkebangsaan Malaysia yang kerap dipanggil dengan

sebutan Abuya oleh para jemaahnya. Nama lengkap beliau adalah Ashaari

Muhammad bin Idris bin Malik bin Abdul Kadir, lahir di Malaysia pada tanggal 30

Oktober 1937. Abuya memiliki nasab keturunan Arab yang dibawa dari ayahnya.

43

Sementara sang ibu dikabarkan memiliki nasab keturunan keluarga Rasulullah

Muhammad yaitu dari garis keturunan Husein.1

Semasa hidupnya Abuya lebih banyak mendapatkan pendidikan non-formal

yaitu dengan berguru kepada ulama. Ulama yang sempat mengasuh beliau

diantaranya adalah lebai Ibrahim yang merupakan murid Syeikh Muhammad as-

Suhami, Syeikh Mahmud Bukhari saat beliau bersekolah di Ma’had Hisyamudin,

Syeikh Khalil, Abdul Hakim al-Azhari dan Dahlan Abdul Manaf.

Abuya di umurnya ke 21 tahun telah aktif di jemaah Tabligh, Ikhwan,

ABIM, dan Partai Politik PAS. Lingkungan partai menyebabkan Abuya

terpengaruh dengan hal-hal yang tidak berlandaskan Islam. Hingga Abuya

mengalami guncangan emosi yang membuatnya mengurung diri selama dua tahun.

Pengurungan diri tersebut digunakan oleh Abuya sebagai media untuk memohon

ampunan dosa yang kemudian memupuk semangat berdakwah memperjuangkan

nilai-nilai Islam. Dua tahun berlalu, Abuya mengakhiri kegiatan tersebut dan mulai

berdakwah memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan menggunakan Tarekat Sufi.

Semangat dakwah dengan menggunakan tarekat Sufi inilah pada

perkembangan selanjutnya menjadi awal berkembang pesatnya jumlah pengikut

Abuya hingga diputuskan dibentuk sebuah organisasi masyarakat Islam yang

diberi nama Darul Arqam (sekarang: Global Ikhwan). Abuya sebagaimana telah

disinggung sebelumnya pernah dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan

mendirikan organisasi aliran sesat oleh Pemerintah Malaysia yaitu pada

pemerintahan Mahatir Muhammad sehingga harus ditahan selama 10 tahun.

Selama Abuya masih dalam tahanan, Kegiatan Darul Arqam tidak lantas berhenti

namun dilanjutkan oleh para Jemaah meski tanpa kehadiran Abuya hingga

1 Ikhwan, “Pemimpin yang Dijandikan”, artikel diakses pada 15 November 2016 dari

https://Abuyaattamimi.wordpress.com/.

44

beridirilah sebuah organisasi dengan nama berbeda yaitu Rufaqa yang tak lain

adalah Darul Arqam dahulu dan saat ini berganti nama menjadi Global Ikhwan.2

Para jemaah sangat bergantung kepada sosok Abuya. Sosoknya yang

penyayom membuatnya begitu dekat dengan para jemaah. Selain sebagai sosok

pemimpin yang dihormati, Abuya pun adalah seorang kawan, ayah, serta guru bagi

para jemaah. Melalui kepemimpinannya, Abuya berhasil menjadikan Global

Ikhwan berkembang hingga ke berbagai belahan negara termasuk Indonesia.3

Abuya wafat pada tanggal 13 Mei 2010 di usia ke 73 tahun.

B. Sejarah Pendirian Global Ikhwan

Darul Arqam adalah sebuah organisasi masyarakat Islam yang didirikan

pada tahun 1968 dengan basis perkembangannya berada di Malaysia. Hingga saat

ini, Darul Arqam telah berganti nama sebanyak 2 kali. Berkembang dengan nama

Darul Arqam, organisasi ini pernah dibubarkan dengan dinyatakan sebagai

organisasi aliran sesat oleh Pemerintah Malaysia. Hingga Abuya sebagai pendiri

organisasi ini dijebloskan ke penjara.

Penulis dalam menelusuri akar permasalahan pembubaran Darul Arqam

mendapat informasi dengan versi yang berbeda-beda. Menurut jemaah, sangat

berpengaruhnya ajaran Abuya yang ditandai dengan pesatnya pertambahan Jemaah

Darul Arqam dinilai oleh beberapa pihak yang berkepentingan dengan

pemerintahan dan politik sebagai sebuah ancaman politik. Sehingga digulirkanlah

isu-isu politis untuk menghambat bahkan membubarkan Darul Argam. Prediksi

tersebut dibangun atas dasar bahwa sifat ketaatan Jemaah Darul Arqam pada sosok

Abuya begitu besar hingga muncul kekhawatiran akan berubah menjadi fanatisme

2 Wawancara Pribadi dengan Mahfuz (salah satu Jemaah Global Ikhwan), Bogor, 16 Maret

2016.

3 “GISB Peraju Ekonomi Islam Kini”, Business Kini, 2015.

45

yang akan berdampak negatif terhadap kondisi masyarakat. Pemerintah Malaysia

pada akhrinya harus mengambil keputusan untuk membubarkan Organisasi Darul

Arqam yang dianggap sebagai langkah preventif dapat terjadinya kekhawatiran-

kekhawatiran tersebut.4

Informasi lainnya penulis dapatkan dari media online yang secara tegas

membubuhkan headline bahwa Darul Arqam adalah organisasi berpaham

menyesatkan. Diantara paham yang dianggap menyesatkan adalah Abuya

dianggap sebagai sosok yang dipersiapkan menyambut kedatangan Imam Mahdi

dan pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw. dalam keadaan terjaga.5

Kesimpulan serupa yang menyatakan Darul Arqam memiliki paham menyesatkan

juga penulis dapatkan dengan menelusuri fatwa MUI Aceh, Sumatera Barat, Jawa

Barat, dan diikuti oleh MUI Pusat yang dikeluarkan di tahun 1994 yang membahas

Aqidah Organisasi Darul Arqam. Namun setelah dikaji bahwa fatwa tersebut tidak

didasarkan secara langsung terhadap Organisasi Darul Arqam akan tetapi

didasarkan atas buku Aurad Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Darul Arqam.6

Terakhir, respon lembaga lainnya yang dapat penulis temukan tentang Aqidah

Darul Arqam adalah dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama yang mengeluarkan

keputusan dengan menyatakan bahwa aqidah Darul Arqam tidak menyimpang.7

Terlepas dari beragamnya versi keterangan terkait alasan pembubarannya, Darul

Arqam hingga dibubarkan oleh Pemerintah Malaysia terhitung telah berdiri selama

26 tahun.

4 Wawancara Pribadi dengan Indra (salah satu Jemaah Global Ikhwan), Bogor, 9 September

2017.

5 Said Yai Ardiansyah, “Darul Arqam dan Wajah Barunya”, artikel diakses pada 25 Juli 2017

dari https://muslim.or.id/1187-darul-arqam-dan-wajah-barunya.html.

6 Ikhwan, “Menjawab tuduhan Sesat Berkaitan dengan Tawassul”, artikel diakses pada 25 Juli

2017 dari http://menjawab-tuduhan-tawassul.blogspot.co.id/2013/01/keputusan-pbnu-tentang-aqidah-

darul.html.

7 Pengurus Besar Syuriyah Nahdatul Ulama, Keputusan Pengurus Besar Syuriyah Nahdatul

Ulama tentang Aqidah Darul Arqam, (Jakarta: Pengurus Besar Nahdatul Ulama, 1994)

46

Angka 26 tahun bukanlah hitungan angka yang dapat dinilai sebentar. Darul

Arqam telah memiliki banyak anggota yang sangat loyal terhadap Abuya. Oleh

sebab itu, kenyataan bahwa Darul Arqam dibubarkan tidak lantas menyurutkan

loyalitas para anggota terhadap Abuya. Para anggota yang membentuk kembali

organisasi bernama Rufaqo tak lain bertujuan untuk melahirkan kembali semangat

perjuangan Darul Arqam yang harus pupus di tengah jalan. Hingga selang waktu 3

tahun yaitu pada tahun 1997, Rufaqo berganti nama dan diorganisasikan secara

resmi menjadi Global Ikhwan. Sebelum berganti nama menjadi Global Ikhwan,

Rufaqo telah berkembang menjadi perusahaan beraset besar yang memiliki cabang

tersebar di negara-negara Asia, Eropa, dan Timur Tengah.8

Langkah berbeda diambil oleh para jemaah untuk Global Ikhwan. Jemaah

tidak lagi membuat organisasi serupa dengan Darul Arqam, namun memilih jalan

menguatkan eksistensinya menjadi sebuah perusahaan meneruskan jejak

perkembangan Rufaqo. Salah satu jemaah Global Ikhwan menyatakan bahwa

dengan tercatat sebagai sebuah perusahaan menjadikan Global Ikhwan lebih

fleksibel untuk berkembang. Selain itu, pada dasarnya keinginan tersebut adalah

misi dakwah yang telah ada di benak Abuya namun harus tertahan karna Darul

Arqam dibubarkan secara sepihak. Menurut Abuya bahwa sebenarnya Islam

tersebar bukanlah dengan sengaja disebarkan tapi berawal dari kegiatan ekonomi

saudagar muslim Timur Tengah dengan penduduk dimana mereka berdagang.

Kegiatan ekonomi saudagar muslim Timur Tengah menimbulkan interaksi hingga

akhirnya saling bertukar informasi termasuk tentang ajaran-ajaran Agama Islam.9

8 Naimullah, “Pola Perkawinan Club Berpoligami Global Ikhwan Ditinjau Menurut Hukum

Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), h.53.

9 Wawancara Pribadi dengan Mahfuz, (salah satu Jemaah Global Ikhwan), Bogor, 16 November

2016.

47

C. Profil Organisasi Global Ikhwan Sentul, Bogor

1. Struktur Pengurus

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Global Ikhwan

Sepeningal Abuya, Global Ikhwan kini dikelola oleh tim pimpinan inti

struktural yang dikepalai Tuan Mohd. Rasidi Abdullah. Beliau tak lain adalah

suami Ibu Gina Puspita yang dahulu meresmikan Klub Taat Suami pada tahun

2011. Tuan Mohd. Rasidi Abdullah dan Ibu Gina Puspita bersama tim inti

lainnya dianggap oleh anggota sebagai sosok pengganti Abuya. Keduanya juga

bersama tim inti lain adalah orang-orang kepercayaan semasa Abuya hidup.

48

Sehingga paham-paham ajaran Abuya secara lansung turun kepada mereka.

Alhasil selain mengurusi hal-hal terkait perusahaan, mereka juga memberikan

bimbingan-bimbingan kepahaman Agama Islam kepada para anggota termasuk

perihal poligami.

2. Anggota

Secara umum, terdapat dua cara menjadi anggota Global Ikhwan. Pertama

adalah karena keturunan yakni mereka yang lahir, tinggal, dan mendapat

bimbingan di Global Ikhwan. Kedua adalah dengan sengaja orang diluar Global

Ikhwan awalnya kemudian memutuskan untuk bergabung menjadi anggota

Global Ikhwan.

Global Ikhwan memiliki cara khusus dalam membina para anggota.

Mereka menerapkan sistem jenjang pendidikan tersendiri. Sebagian besar dari

para anggota dididik dengan sistem khusus yang dibuat oleh Global Ikhwan

yang tidak melibatkan jenjang-jenjang sekolah pada umumnya. Global Ikhwan

membuat jenjang pendidikan yang terfokus pada aplikasi pembelajaran. Materi

aplikasi pembelajaran tersebut terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan usaha

Global Ikhwan. Para anggota dari sejak remaja telah dibina untuk produktif dan

menguasai keahlian-keahlian yang dapat dibutuhkan oleh kegiatan ekonomi

yang ada di Global Ikhwan. Remaja-remaja putra dan putri dibina sesuai

dengan bakat dan kesukaan yang mereka miliki, ada yang dibina untuk

membuat usaha dibidang bakery, rumah makan, songkok, peternakan kambing

dan ayam, mini market, serta bidang entertainment seperti nasyid dan film.

Sehingga jenjang pendidikan yang ada di Global Ikhwan sangat berbeda dari

sekolah pada umumnya yang menurut mereka hanya terfokus pada teori-teori

keilmuan dan rendah intentitas aplikasinya.

49

Sedangkan bagi anggota yang baru bergabung dengan Global Ikhwan

setelah dewasa dan juga telah memiliki background pendidikan konvensional

tetap dibina sesuai keahlian dan ditempatkan di cabang-cabang usaha Global

Ikhwan tesebut. Sehingga tak jarang pernulis menemukan anggota dengan latar

pendidikan yang tinggi seperti insiyur dan lulusan teknik mengurusi cabang

usaha yang tidak ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya

seperti bekerja di peternakan Global Ikhwan. Selain itu, penulis pun mengamini

bahwa terpusatnya arahan berdampak pada anggota yang ditandai dengan

ketaatan yang tinggi atas instruksi-instruksi yang berasal dari pimpinan.

Selanjutnya, Berikut adalah tabel jumlah anggota dan keluarga poligami

Global Ikhwan di Sentul, Bogor:

Kriteria Anggota Jumlah

Laki-laki lajang 31 orang

Perempuan lajang 19 orang

Laki-laki sudah menikah 53 orang

Perempuan sudah menikah 63 orang

Anak-anak 94 orang

Total 260 orang

Keluarga Poligami 13 keluarga

50

Kriteria Keluarga Poligami (KP) Jumlah

Jumlah KP dengan 2 istri 7 Keluarga

Jumlah KP dengan 3 istri 5 Keluarga

Jumlah KP dengan 4 istri 1 Keluarga

Total 13 Keluarga

Jumlah keluarga poligami pada tabel tersebut adalah jumlah keluarga

poligami yang berdomisili di Sentul, Bogor baik kedua belah pihak yaitu suami

dan istri atau salah satu saja. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah suami

yang berpoligami sebanyak 13 orang dan istri sebanyak 33 orang. Sebanyak 8

orang dari jumlah suami yang berpoligami memiliki latar belakang pendidikan

non-sarjana sedangkan dari pihak istri sebanyak 20 orang. Serta diketahui juga

bahwa semua istri dari keluarga poligami menikah di usia lebih dari 16 tahun.

Selanjutnya berkaitan dengan ciri dari anggota Global Ikhwan untuk

anggota laki-laki memakai songkok, sedangkan anggota perempuan berpakaian

Islami seperti perempuan muslim pada umumnya. Penampilan anggota Global

Ikhwan sebenarnya telah mengalami perubahan, beberapa pihak menyebutkan

perubahan penampilan Global Ikhwan adalah bentuk inkonsistensi ajaran

Global Ikhwan. Di awal perkembangan Darul Arqam di Malaysia, Abuya

sangat gencar mendakwahkan ajaran-ajaran Islam terutama menyangkut cara

berpakaian. Semua anggota Global Ikhwan pada saat itu memakai jubah

(gamis) untuk laki-lakinya dan memakai cadar untuk perempuannya. Peneliti

mengkonfirmasi langsung hal tersebut kepada wakil pimpinan Global Ikhwan

yang memberikan pemaparan bahwa langkah perubahan penampilan tersebut

bukanlah inkonsistensi namun karena kesediaan Global Ikhwan bekerja sama

dengan instruksi pemerintah Malaysia yang melarang penampilan demikian

digunakan oleh Global Ikhwan. Instruksi tersebut pun tak lepas dari polemik

51

pembubaran Darul Arqam dahulu. Selain itu, ciri fisik lainnya adalah

tercampurnya logat Bahasa Melayu ke dalam bahasa keseharian para anggota.

Hal demikian lazim terjadi disebabkan interaksi para anggota dengan anggota-

anggota lain dari Malaysia dan bahkan hampir semua anggota pernah bekerja di

beberapa cabang di Malaysia untuk waktu yang cukup lama. Berikut beberapa

foto penampilan fisik anggota Global Ikhwan:

Gambar 3.3

Penampilan fisik anggota Global Ikhwan

3. Pendidikan

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa anggota Global Ikhwan berasal dari

dua jalur, pertama adalah lahir dari pasangan anggota Global Ikhwan dan yang

kedua adalah yang menjadi anggota setelah dewasa. Sistem pendidikan khusus

yang dibuat Global Ikhwan yang terintegrasi dengan bentuk-bentuk usaha

Global Ikhwan di seluruh negara menjadi bentuk pendidikan tersendiri bagi

para anggota, alhasil anggota sangat terlatih di bidang yang diminati dan hampir

semua anggota memiliki kecakapan berbahasa yang baik karena sistem lintas

negara tersebut. Anggota yang bergabung setelah dewasa pun rata-rata telah

memiliki background pendidikan yang sangat mumpuni, mulai dari sarjana

hingga insinyur teknik. Ibu Gina Puspita contohnya, beliau yang disebut

52

sebagai Ibu Muslimah Global Ikhwan bergabung dengan Global Ikhwan saat

dewasa ketika tengah menyelesaikan studi teknik penerbangan di Perancis.

4. Keagamaan

Dalam hal keagamaan, Global Ikhwan mengikuti ajaran Ahl al-Sunnah

wa al-Jama ʽah bermazhab Imam Syafi’i yang ditambah dengan paham tarekat

sufi yang diajarkan oleh Abuya.

5. Ekonomi

Semua anggota Global Ikhwan merupakan pegiat dan pegawai bentuk-

bentuk usaha yang ada di Global Ikhwan. Selain memiliki pemasukan sesuai

dengan bidang usaha yang digeluti, anggota pun di support oleh perusahaan

dengan jumlah pemasukan yang berbeda-beda disesuaikan status anggota

tersebut, misalnya sudah menikah atau belum menikah dan berpoligami atau

belum berpoligami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggota Global Ikhwan

memiliki kondisi ekonomi yang cukup.

6. Aktivitas

Sebagaimana telah dijelaskan lebih dahulu bahwa kini Global Ikhwan

menggunakan jalur ekonomi sebagai basis perkembangan organisasi. Jejak

perkembangan organisasi melalui jalur ini telah dimulai sejak masih bernama

Rufaqa. Namun untuk di Indonesia sendiri, Global Ikhwan hadir dengan status

sebagai yayasan dengan pusat kegiatannya berada di Sentul, Bogor. Pemukiman

anggota Global Ikhwan di Sentul ini dahulu dikenal dengan Kampung Poligami

Global Ikhwan, namun saat ini daerah yang dahulu terdapat pemukiman-

pemukiman keluarga poligami anggota Global Ikhwan telah dijadikan area

perumahan bernama Victoria. Meski tidak secara langsung menampilkan sebuah

kampung poligami seperti dahulu namun sebagian besar penghuni perumahan

53

Victoria adalah anggota-anggota Global Ikhwan dan lazim ditemukan keluarga

poligami Global Ikhwan yang menempatkan istri-istrinya dalam satu rumah.

Yayasan Global Ikhwan bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan

dakwah Islam yang mempunyai visi dan misi sejalan dengan apa yang dicita-

citakan Rasulullah saw. yaitu mengutamakan pendidikan dan bina insan sebagai

aktifitas utamanya sehingga diharapkan dapat ikut berperan serta dalam

membangun generasi penerus yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

Visi dan misi Yayasan Global Ikhwan diwujudkan dengan membentuk

cabang-cabang yang mewakili masing-masing bidang yaitu Bidang Sosial,

Kebudayaan dan Multimedia, Ekonomi dan Wisausaha, Pendidikan, serta Dakwah

Islam. Pembinaan kelima bidang ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan untuk

para Jemaah dan masyarakat umum.

Beberapa kegiatan Global Ikhwan yang berkaitan dengan bidang sosial

adalah mengadakan santunan bagi anak yatim dan dhuafa, menyelenggarakan

pernikahan massal, khitanan massal, pengobatan gratis, penyaluran ZIS,

pengelolaan wakaf, dan penyuluhan bahaya narkoba. Sedangkan dalam Bidang

Kebudayaan dan Multimedia dibentuk Sanggar Seni dan Budaya Generasi

Harapan yang bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat remaja-remaja

muslim. Selain itu, Yayasan Global Ikhwan berkaitan dengan Bidang Ekonomi

dan Wirausaha melatih para pemuda dan pemudi mampu menciptakan produk-

produk halal seperti produksi bakso, kecap, pakaian muslim, dan bakery yang

didistribusikan secara mandiri. Di Bidang Pendidikan, Yayasan Global Ikhwan

menyelenggarakan Sistem Pendidikan 24 jam dengan model asrama agar mampu

dibimbing mencintai Tuhan dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat

dan bakat mereka. Bidang terakhir adalah Bidang Dakwah Islam yang diwujudkan

melalui Lembaga Pembinaan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Harmoni yang

54

menyelenggarakan seminar, kursus, pembekalan, serta motivasi keagamaan bagi

Jemaah dan masyarakat umum.

Gambar 3.4

Bidang-bidang usaha Global Ikhwan

55

BAB IV

ANALISIS DATA

Bab ini terdiri dari tiga sub bab pembahasan. Sub bab pertama memaparkan

praktek poligami Organisasi Global Ikhwan di Bogor. Sub bab kedua memaparkan

faktor penyebab praktek poligami Organisasi Global Ikhwan di Bogor. Terakhir, sub

bab ketiga menjelaskan tinjauan Hukum Islam terkait praktek dan urgensi poligami

Organisasi Global Ikhwan di Bogor.

A. Praktek Perkawinan dan Poligami Anggota Global Ikhwan Sentul

Pernikahan anggota Global Ikhwan memiliki praktik tersendiri yang sangat

berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Perbedaan praktik yang dimaksud

adalah berkaitan dengan proses atau tahapan pernikahan seseorang dari awal

hingga sah menjadi suami istri. Pada hakikatnya, Anggota Global Ikhwan tidak

dibatasi oleh pimpinan mereka untuk memilih calon suami atau istri, baik yang

merupakan anggota ataupun bukan anggota Global Ikhwan. Namun memilih dan

menikah dengan calon suami atau istri yang juga merupakan anggota Global

Ikhwan lebih dianjurkan karena dianggap lebih maslahat. Hal tersebut agar

memudahkan kedua belah pihak dalam membina kehidupan rumah tangga

berlandaskan kesamaaan cara pandang hidup yang diajarkan oleh Abuya Assari

Muhammad al-Tamimi. Pada prakteknya, baik pernikahan pertama ataupun

pernikahan poligami anggota Global Ikhwan itu tidak terlepas dari adanya

intervensi pimpinan. Bahkan inisiatif menikah dan berpoligami pun seringkali

datang dari arahan pimpinan yang sebelumnya telah melakukan pengawasan

(monitoring) anggota-anggota Global Ikhwan yang dianggap telah cakap untuk

menikah dan/atau berpoligami. Kecakapan tersebut adalah hasil evaluasi dan

penilaian koordinator lapangan yang menjadi penanggung-jawab di tempat

56

anggota tersebut berkegiatan, lalu disampaikan hasil evaluasi tersebut kepada

pimpinan.

Secara garis besar praktek pernikahan monogami dan poligami anggota

Global Ikhwan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa pimpinan melakukan

pengawasan (monitoring) terhadap anggota yang dinilai telah cakap untuk

diarahkan menikah dan/atau berpoligami. Rentang umur anggota Global Ikhwan

yang termasuk cakap menikah adalah usia 16-21 tahun. Berikut penjelasan alur

praktek pernikahan anggota Global Ikhwan:

1. Para pimpinan inti Global Ikhwan akan mengidentifikasi dan membuat daftar

nama (list) anggota Global Ikhwan berusia 16-21 tahun yang dinilai telah cakap

untuk diarahkan menikah.

2. Setelah daftar tersusun, para pimpinan akan menunjuk beberapa orang dari

anggota senior yang dianggap kompeten dan akan dibentuk satu tim khusus

yang bertugas mem-follow up tahapan-tahapan lanjutan dari praktek

pernikahan. Tim khusus tersebut mempunyai beberapa tugas antara lain.

Calon

mempelai pria

1

Calon

mempelai pria

2

Calon

mempelai pria

3

Calon

mempelai

wanita 3

Calon

mempelai

wanita 2

Calon

mempelai

wanita 1

57

a. Memasangkan calon suami dan istri.

b. Menemui dan berdiskusi dengan calon suami dan istri beserta keluarganya.

c. Menyelenggarakan walimah secara serentak.

3. Tim khusus memasangkan calon mempelai laki-laki dan perempuan

berdasarkan arahan pimpinan yang dilandasi faktor pencapaian cita-cita dan

tujuan Global Ikhwan. Sehingga diharapkan pernikahan tersebut dapat

membawa kebaikan dan menghasilkan keturunan-keturunan yang berdampak

positif dan signifikan terhadap kemajuan dan perkembangan Global Ikhwan ke

depan.

4. Setelah tercipta pasangan-pasangan seperti dalam ilustrasi, masing-masing dari

anggota tim khusus akan berangkat menjadi delegasi pimpinan untuk menemui

dan menyampaikan arahan menikah tersebut. Pertemuan tersebut dibangun

menjadi sebuah forum diskusi yang bersifat kekeluargaan antara delegasi tim

khusus dengan masing-masing calon mempelai. Beberapa hal yang

disampaikan dalam diskusi tersebut antara lain:

a. Menanyakan visi hidup yang dihubungkan dengan kesiapan menikah.

b. Menanyakan kesanggupan menerima calon yang telah dipilihkan oleh

pimpinan.

5. Jika salah satu calon menyatakan belum siap menikah atau siap menikah tapi

tidak menemukan kecocokan dengan calon yang telah dipilihkan, maka delegasi

tim khusus akan memberikan kesempatan bagi anggota tersebut untuk

mempertimbangkannya dengan waktu selapang-lapangnya. Pada masa

pertimbangan tersebut, delegasi tim khusus akan rutin bersilaturahmi dan

memberikan nasihat dan saran agar dapat menemukan keputusan terbaik bagi

anggota tersebut.

6. Setelah semua pasangan melewati tahap diskusi dan menyatakan kesiapannya,

delegasi tim khusus selanjutnya akan berdiskusi dengan pihak keluarga untuk

membicarakan proses ijab-qabul pernikahan. Proses Ijab-qabul dilaksanakan

58

secara terpisah antara satu pasangan dengan lainnya sesuai dengan kesepakatan

para pihak dan keluarga.

7. Tahap akhir dari alur praktek pernikahan anggota Global Ikhwan adalah

melaksanakan walimah secara serentak.

Berdasarkan keterangan narasumber, penulis mendapatkan informasi bahwa

hampir tidak terdapat anggota yang menolak atas anjuran menikah dan calon

mempelai yang telah dipilihkan oleh pimpinan. Hal tersebut terjadi disebabkan

karena pola pendidikan (tarbiyyah) anggota Global Ikhwan yang sangat

menghormati pimpinan dan menganggap bahwa taat terhadap pimpinan dapat

membawa keberkahan. Bahkan untuk urusan lain seperti pemberian nama anak

pun anggota selalu meminta anjuran nama dari pimpinan agar sang anak mendapat

keberkahan hidup.

Pada hakikatnya alur proses pernikahan poligami sama dengan alur proses

pernikahan seperti ilustrasi diatas. Hal yang menjadi pembeda adalah hanya pada

pihak-pihak yang melalui tahap diskusi. Pada alur praktek pernikahan poligami,

selain kedua calon mempelai juga diikutsertakan istri-istri terdahulu untuk

ditanyakan kesiapan dan kemantapannya dibina dalam keluarga poligami.

Penulis menyimpulkan bahwa praktek atau pola perkawinan yang berlaku di

kalangan Jemaah Global Ikhwan sebagaimana paparan sebelumnya tidak

bertentangan dengan dalil-dalil baik al-Qur’an maupun Hadits. Penulis dalam hal

ini berpegang pada dalil-dalil berikut sebagai landasan dalil atas kesimpulan

tersebut.

a. QS. al-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi (“Fankihu ma Taba lakum min al-

Nisa’”) yang artinya (“maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu

senangi”) adalah redaksi yang menyatakan kebolehan memilih calon istri

sesuai dengan kehendak dan kecocokan masing-masing orang.

59

b. Hadits Nabi yang berbunyi:

، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد للا

صلى هللا عليه وسلم قال: " تنكح عنه، عن النبي المرأة عن أبي هريرة رضي للا

ين، تربت يداكلربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات ا 1 "لد

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita dipilih untuk

dinikahi oleh seorang pria disebabkan karena 4 hal yaitu hartanya,

keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dan yang paling utama

dan akan membawa keberkahan hidup adalah memilih perempuan yang

baik agamanya.

c. Hadits Nabi yang berbunyi:

حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة،

حتى تستأمر، وال تنكح ال تنكح الي م »حدثهم: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:

، وكيف إذنها؟ قال: « البكر حتى تستأذن 2 أن تسكت »قالوا: يا رسول للا

Hadits tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan untuk wali

menikahkan seorang perempuan sampai ada persetujuan dari dirinya

sendiri dan Nabi bersabda bahwa salah satu tanda seorang perempuan

setuju untuk dinikahkan adalah dengan diamnya.

Ketiga dalil tersebut secara implisit menjelaskan bahwa adanya kebebasan

bagi seorang muslim untuk memilih istri dan/atau suami sesuai dengan kehendak

1 Muhammad bin Ismaʽil Abu ʽAbdullah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz XII, no.5090, (t.t.:

Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h.7. Lihat juga Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qasyiri al-

Naisaburi, Shahih Muslim, juz II, no.1466, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-ʽArabi, t.th.), h.1086.

2 Muhammad bin Ismaʽil Abu ʽAbdullah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz XII, no.5136, h.17.

Lihat juga Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qasyiri al-Naisaburi, Shahih Muslim, juz II, no.1419,

h.1036. Lihat juga Abu ʽAbd al-Rahman Ahmad bin Syuʽaib bin ʽAli al-Khurasani al-Nasai, Sunan al-

Nasai, juz XI, no.3267, (t.t.: Maktabah al-Matbuʽah al-Islamiyyah, 1986), h.86.

60

dan kecocokannya. Dalam hal kaitannya dengan pola perkawinan yang berlaku di

Jemaah Global Ikhwan meskipun pernikahan diatur sedemikian rupa oleh para

pimpinan namun tetap dilaksanakan dengan menanyakan kesediaan bukan atas

dasar paksaan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Poligami Anggota Global Ikhwan di Sentul, Bogor

1. Faktor Paham Keagamaan

Global Ikhwan menyimpulkan bahwa poligami adalah hal yang sangat

dianjurkan karena monogami atau hanya memiliki seorang istri dianggap

sebagai selemah-lemahnya iman. “Adil” yang disebutkan pada QS. al-Nisa’: 3

bukanlah syarat yang dapat membatasi dan/atau menghalangi pengamalan

poligami. Namun “adil” justru adalah hal yang akan dicapai bila seseorang

berpoligami. Seorang suami yang berpoligami akan mendapatkan tarbiyyah

menjadi suami yang adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, maka dari itu,

Global Ikhwan meyakini bahwa seorang suami yang mencukupkan dirinya

bermonogami dianggap memiliki kadar iman yang lemah karena tidak ingin

berusaha untuk dilatih menjadi suami yang adil dengan berpoligami.

Selain itu, Global Ikhwan berpendapat bahwa pernyataan tentang QS. al-

Nisa’: 129 membatasi dan/atau meniadakan kebolehan poligami pada ayat

ketiganya adalah hal yang tidak logis karena al-Quran tidak mungkin memiliki

ayat yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Selanjutnya, Global Ikhwan

mengamini bahwa perwujudan adil yang disinggung pada ayat ke-129 tersebut

adalah perihal kecenderungan hati bukan hal-hal yang bersifat fisik dan material

yang dapat diusahakan oleh seorang suami. Terakhir, menurut Global Ikhwan

bahwa poligami pada hakikatnya adalah Sunnah Nabi saw. dan apapun yang

Nabi contohkan adalah hal terbaik yang juga dapat dilaksanakan oleh umatnya.

Sehingga tidaklah benar bila poligami yang jelas dicontohkan Nabi dibatasi

61

bahkan dilarang sedangkan hal-hal dosa lainnya seperti zina, perselingkuhan

dan pergaulan bebas dianggap wajar.

2. Faktor Sosial Kemasyarakatan

Kondisi sosial di lingkungan Anggota Global Ikhwan Sentul, Bogor juga

menjadi faktor pendukung keberlangsungan praktek poligami. Kondisi sosial

Global Ikhwan dibangun layaknya satu keluarga besar yang mana antara satu

anggota dengan anggota lainnya saling mengenal dan memiliki kedekatan

emosional yang kuat. Hal tersebut terlihat dari pola-pola komunikasi yang

tercipta, salah satu contohnya meski diikat dalam hubungan mitra kerja tapi

tidak nampak adanya kesan bos dan bawahan. Sehingga saat datang arahan

berpoligami dari pimpinan dan disampaikan juga terkait calon madu bagi

pasangan tersebut, para pihak yaitu istri, suami dan calon madu adalah pihak

yang sebelumnya telah saling mengenal dengan baik di kehidupan sehari-hari.

Bahkan beberapa diantaranya ada yang telah bergaul layaknya saudara kandung

dan manakala dijadikan satu dalam ikatan keluarga poligami dianggap sebagai

nikmat keberkahan yang patut disyukuri. Bahkan istri-istri terdahulu pun ikut

mendampingi suami saat melakukan proses pernikahan dengan istri madunya

yang mana hal tersebut adalah hal yang sulit ditemukan pada pasangan

poligami di masyarakat luar lingkungan Global Ikhwan. Hal tersebut juga

berimplikasi pada kemudahan pemenuhan prosedur-prosedur poligami yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni terkait izin

istri-istri terdahulu yang menjadi salah satu syarat mengajukan permohonan

poligami di pengadilan.

Terakhir, kondisi para istri yang juga bekerja adalah hal yang penulis

anggap sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Hal tersebut selain

mengeluarkan istri dari posisi subordinat (pihak yang dianggap lemah), juga

62

menghindarkan istri untuk memikirkan hal-hal negatif yang muncul karena

kecemburuan dan/atau perasaan lainnya.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang juga disinggung mayoritas ulama dalam

menafsirkan redaksi kata “adil” dalam QS. al-Nisa’: 3. Kemampuan untuk

memberikan nafkah istri-istri dan anak-anak adalah hal mutlak yang mesti

dimiliki oleh suami yang hendak berpoligami. Hal tersebut tidak lain adalah

langkah preventif agar istri dan anak tidak menjadi korban akibat poligami asal-

asalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Global Ikhwan memiliki sistem

ekonomi yang dapat mendukung keberlangsungan praktek poligami di

organisasi ini. Anggota Global Ikhwan mendapatkan penghasilan yang berbeda-

beda sesuai bidang yang digeluti dan tanggungan keluarga yang dimiliki.

Sehingga akan berbeda pendapatan antara suami yang beristri seorang dan

beristri lebih. Dengan demikian, prosentase kemampuan untuk bersikap adil

dalam hal pemberian materi dari suami kepada istri-istri dan anak-anak menjadi

meningkat.

4. Konsep Pimpinan sebagai Pihak Penengah Konflik

Sebagaimana telah dipaparkan pada penjelasan terdahulu bahwa anggota

Global Ikhwan sangat menghormati dan taat pada pimpinan. Para anggota tidak

hanya meminta arahan terkait organisasi namun juga terkait kehidupan

berkeluarga termasuk perihal kehidupan berpoligami. Sehingga bila terjadi

perselisihan paham pada pasangan poligami akan segera diselesaikan dengan

dibantu oleh pimpinan. Alhasil, egoisme pasangan saat perselisihan terjadi

dapat diredam dan dihindarkan dari pengambilan keputusan-keputusan yang

dapat merugikan kedua belah pihak dan juga anak-anak contohnya perceraian.

63

Konsep demikian dikenal dalam Ajaran Agama Islam. Islam menyebut

konsep tersebut di dalam al-Quran dengan redaksi kata Hakam. Sejatinya

konsep Hakam tak lain adalah proses mediasi tatkala terjadi perselisihan di

dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa diselesaikan oleh masing-masing

pasangan suami istri. Sehingga diperlukan pihak ketiga yang dapat membantu

proses penyelesaian konflik. Konsep tersebut tertera di dalam QS. al-Nisa’ ayat

35 yang berbunyi:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم ا يوف ق للا ا من أهلها إن يريدا إصلح ا من أهله وحكم

ا )النساء: بينهما إن ا خبير كان عليم (٣٥للا

Artinya:”Dan jika kamu khawatir terjadi persengkataan antara keduanya,

maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru

damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

5. Faktor Pendidikan

Pasal 13 (1), 26 (2), dan 26 (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan tidak

hanya dapat didapatkan melalui jalur pendidikan formal yakni sekolah, akan

tetapi juga bisa didapatkan dari dua jalur lain yakni nonformal dan informal.

Jalur pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan,

kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis ta’lim.

Sedangkan jalur pendidikan informal meliputi kegiatan belajar secara mandiri

yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Berdasarkan redaksi Undang-

undang tersebut maka sistem pendidikan di Global Ikhwan dapat digolongkan

ke dalam 2 kategori pendidikan nonformal sekaligus yakni pusat kegiatan

belajar masyarakat dan majelis ta’lim. Sehingga dapat disimpulkan melalui

redaksi pasal Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tersebut bahwa anggota

Global Ikhwan adalah orang-orang mendapat pendidikan (terdidik).

64

Namun meskipun demikian, dalam hal keterkaitan dengan pembahasan

penelitian ini, penulis menggunakan 2 indikator lain untuk mengidentifikasi

kualitas pendidikan anggota Global Ikhwan. Indikator pertama adalah penulis

menetapkan pendidikan sarjana (S-1) sebagai standar minimal background

pendidikan dan indikator kedua adalah memiliki riwayat menempuh pendidikan

agama. Hasil data yang diurai pada bab sebelumnya menjelaskan bahwa hampir

lebih dari setengah dari masing-masing jumlah suami dan/atau istri pasangan

poligami anggota Global Ikhwan yang berdomisili di Sentul, Bogor diketahui

berlatar-belakang non-sarjana (S-1) dan diketahui juga bahwa tidak ada dari

suami dan istri pasangan keluarga poligami yang memiliki latar belakang

menempuh pendidikan agama.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas

pendidikan pasangan keluarga poligami anggota Global Ikhwan yang

berdomisili di Sentul, Bogor kurang memadai.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek dan Urgensi Poligami Anggota

Global Ikhwan di Sentul, Bogor

Sebagaimana penjelasan di Bab sebelumnya bahwa Jumhur Ulama

bersepakat berdasarkan dalil utama poligami yakni QS. al-Nisa’: 3, poligami

memiliki status hukum ibahah atau boleh diamalkan. Sungguhpun demikian,

Ulama melengkapi pemaparan status hukum poligami dengan memerikan kondisi-

kondisi khusus yang dapat dijadikan pertimbangan bagi seseorang yang hendak

berpoligami. Secara umum, terdapat 5 kondisi khusus yang dijadikan

pertimbangan melakukan poligami, yaitu:

1. Istri mandul.

2. Istri mendapat penyakit yang dapat menghalangi pelaksanaan kewajibannya

terhadap suami.

65

3. Suami memiliki dorongan syahwat yang tidak dapat ditahan namun berbenturan

dengan kondisi alamiah istri seperti nifas dan haid.

4. Terdapat ketimpangan antara jumlah laki-laki yang lebih banyak dibandingkan

dengan jumlah perempuan sehingga dikhawatirkan kaum perempuan berbuat

serong.

5. Kebutuhan syiar agama.

Berdasarkan kelima kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa syariat

poligami boleh diamalkan karena dilandasi oleh kebutuhan-kebutuhan mendesak

(urgen) yang apabila tidak dipenuhi akan mendatangkan madlarat atau

kesengsaraan. Permasalahan seperti keinginan memiliki keturunan namun istri

mandul dan/atau terdapat suami yang memiliki dorongan syahwat yang besar tapi

berbenturan dengan kondisi alamiah istri contohnya haid dan nifas dan/atau

jumlah perempuan di satu daerah lebih banyak dari pada laki-laki dan/atau

tuntutan untuk membangun masyarakat muslim sebagai syiar Islam adalah hal-hal

yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dapat diselesaikan

dengan poligami.

Selain itu, hal lainnya terkait poligami adalah kondisi-kondisi khusus yang

disampaikan Ulama menyiratkan adanya penekanan bahwa poligami perlu disikapi

secara bijak oleh para pihak. Sikap bijak dalam memahami syariat poligami dapat

dibangun dengan memahami terlebih dahulu tujuan-tujuan pernikahan karena

poligami adalah syariat yang berada dalam frame pernikahan, oleh sebab itu

praktek poligami tidak boleh keluar dan/atau bertentangan dengan hal-hal yang

diperhatikan Islam dalam pernikahan. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Quran

telah memberikan bimbingan bagi umat Islam untuk memahami tujuan pernikahan

yang salah satunya terdapat pada QS. al-Rum: 21 sebagai berikut:

66

ا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحم ة إن في ذلك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج

(٢١: )الروم ليات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya baik

pernikahan yang bersifat monogami ataupun poligami memiliki dua hikmah.

Pertama, bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, namun juga

menjadikan laki-laki dan perempuan lebih dekat dengan Allah swt. Dengan jalan

membina sebuah keluarga. Selanjutnya, hikmah kedua dari pernikahan adalah

terciptanya kehidupan keluarga yang tenteram dan saling cinta-kasih. Sehingga

bila ditemukan di masyarakat perilaku poligami yang menimbulkan hal-hal negatif

bagi para pihak maka sungguh perilaku poligami tersebut bertentangan dengan

hikmah dibentuknya syariat pernikahan (monogami dan/atau poligami).

Selanjutnya, redaksi QS. al-Nisa’: 3 tidak hanya menyatakan kebolehan

berpoligami akan tetapi diikuti juga dengan paparan syarat “adil” dan anjuran

monogami apabila tidak dapat berlaku “adil”. Berkaitan dengan hal tersebut,

Mayoritas Ulama sepakat bahwa perwujudan sifat adil yang menjadi syarat

poligami adalah keadilan yang bersifat zahir seperti adil dalam giliran bermalam,

makanan, minuman, tempat tinggal dan hal lainnya yang dapat diusahakan.

Sedangkan tafsir makna “adil” pada QS. al-Nisa’: 129 adalah “adil” yang bersifat

bathiniyyah atau perasaan, yang tidak termasuk “adil” yang dipersyaratkan pada

poligami karena di luar batas kemampuan alamiah manusia.

Berdasarkan paparan-paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek

poligami Anggota Global Ikhwan hanya memenuhi satu kondisi khusus yang

disampaikan ulama yaitu dalam rangka syiar agama Islam. Global Ikhwan

67

didirikan bertujuan untuk menjadikan umat Islam mandiri dalam ekonomi dan

menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Islam yang dikelola sesuai dengan

prinsip-prinsip islami. Motivasi tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya yang

mendukung syiar Agama Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa bidang

ekonomi di Indonesia lebih dikuasai oleh kalangan non-muslim dan kebutuhan-

kebutuhan sehari-hari umat Islam dipenuhi dari sumber-sumber usaha yang

dimiliki oleh non-muslim yang tentu tidak dikelola menggunakan prinsip-prinsip

agama Islam. Berkaitan dengan tujuan tersebut anggota Global Ikwan dalam

pelaksanaannya ditempatkan berpindah-pindah ke beberapa cabang usaha Global

Ikhwan di seluruh dunia yang kadang mesti meninggalkan istri. Sebagaimana telah

dipaparkan sebelumnya bahwa para istri di Global Ikhwan ini juga diberikan

pekerjaan sehingga ada beberapa diantara mereka tidak bisa ikut menemani suami

berpindah tempat ke cabang usaha Global Ikhwan yang diamanatkan. Meski

demikian, anggota Global Ikhwan tetap menyatakan bahwa motivasi utama

poligami dilaksanakan adalah murni karena menjalankan Sunnah Nabi saw.

semata.

Selanjutnya, meskipun pemahaman Global Ikhwan terkait bentuk “adil”

pada QS. al-Nisa’: 3 dan 129 adalah sama dengan apa yang disampaikan ulama.

Namun terdapat hal yang perlu dikaji terkait pemahaman Global Ikhwan yang

menyatakan bahwa monogami adalah tanda selemah-lemahnya iman dan “adil”

bukanlah hal yang mesti sudah terwujud sebelum berpoligami.

Ketidaksependapatan penulis dilandasi oleh dua hal. Pertama, bahwa pendapat

monogami adalah tanda selemah-lemahnya iman tidak dibangun atas suatu

pemahaman dalil tertentu dan/atau pendapat ulama, sehingga tidak ditemukan

pijakan dalil atas pendapat tersebut. Kedua, bahwa meskipun pendapat Global

Ikhwan tentang “adil” yaitu hal yang tidak mesti terwujud sebelum berpoligami

adalah serupa dengan pendapat Ibrahim Hosen yang menyatakan adil adalah syarat

agama bukan syarat hukum, dalam hal mereduksi pemahaman-pemahaman ala

68

kadarnya tentang pentingnya berlaku adil, secara konteks penulis lebih

menekankan bahwa adil dipahami sebagai syarat hukum meski tanpa implikasi

kebatalan poligami jika tidak terpenuhi. “Adil” dalam berpoligami jika dipahami

tanpa konteks syarat hukum adalah hal yang sangat beresiko. Penghilangan

konteks syarat hukum pada “adil” dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan

poligami yang dilakukan oleh suami-suami yang tidak memiliki kelayakan

membina keluarga poligami. Selain itu, adil sebagai syarat poligami mesti

dipahami bahwa adil memang harus sudah terwujud sebelum berpoligami karena

adil yang dipersyaratkan oleh ulama dalam poligami adalah adil yang bersifat

zahiriyyah seperti kemampuan menafkahi dan pembagian bermalam. Sehingga

seorang suami yang memiliki kehendak berpoligami harus dapat terlebih dahulu

memproyeksikan dan mengidentifikasi kesanggupan dirinya untuk memiliki istri

lebih dari seorang. Al-Quran secara jelas memaparkan hal tersebut dengan

menggunakan redaksi (“dan jika khawatir tidak dapat berlaku adil maka cukup

beristri seorang”) artinya jika suami gagal untuk memproyeksikan dan

mengidentifikasi kesanggupan dirinya memiliki istri lebih dari seorang maka yang

lebih maslahat adalah monogami. Hal tersebut pun dapat dipahami dari prosedur

yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia pada Pasal 5

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk

melaksanakan poligami perlu mengajukan permohonan kepada pengadilan yang

juga disertai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri-istri.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri

dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anak.

69

Redaksi aturan tersebut pada hakikatnya adalah Majelis Hakim dalam hal ini

membantu suami untuk memproyeksikan dan mengidentifikasi kesanggupan

dirinya untuk membina keluarga poligami.

Bahkan bila merujuk redaksi penjelasan yang dipakai oleh Wahbah al-

Zuhaili dalam kitabnya Fiqh al-Islam wa Adillatuh dinyatakan bahwa sifat

kebolehan poligami adalah kebolehan yang dibatasi. Sifat kebolehan poligami

dibatasi oleh 2 (dua) syarat pokok yaitu توفيرالعدل بين الزوجات adalah kepastian

mampu berlaku adil diantara para istri dan القدرةعلي االنفاق adalah mampu untuk

memberikan nafkah. Menurut penulis, redaksi kata yang dipakai adalah redaksi

kata yang tegas dan jelas yang mana bila dipahami dengan menggunakan logika

terbalik (mafhum mukhalafah) dinyatakan bahwa tidaklah seseorang dapat

melakukan poligami apabila tidak memiliki kepastian dirinya dapat berlaku adil

dan mampu untuk memberi nafkah. Lebih dari itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan

ayat 3 dan 129 dari QS. al-Nisa’ adalah dalil yang jelas bahwasanya adil dalam

poligami adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang dapat diwujudkan oleh

manusia.3 Sehingga dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa adil dalam

poligami adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus dipenuhi.

Selain kondisi-kondisi khusus yang dipaparkan para Ulama, penulis dalam

hal mendapatkan kesimpulan paripurna terkait urgensitas praktek poligami Jemaah

Global Ikhwan, pun menggunakan teori tentang al-Maqasid al-Syariʽah. Ulama

ushul fiqh mendefinisikannya dengan “makna dan tujuan yang dikehendaki

syara’dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia.

Sehingga dalam arti lain bahwa setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah

SWT itu terkandung kemaslahatan bagi umat baik bersifat duniawi maupun

3 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fiqh ʽala al-Islam wa Adillatuh, cet.II, juz IX, (Beirut: Dar

al-Fikr, 1985), h.168.

70

ukhrawi. 4 Berdasarkan hasil induksi Ulama ushul fikih terhadap nash,

dirumuskanlah bahwa terdapat 5 pokok tujuan syara’yaitu menjaga agama (Hifz

al-Din), menjaga jiwa (Hifz al-Nafs), menjaga akal (Hifz al-ʽAql), menjaga

keturunan (Hifz al-Nasl), dan menjaga harta (Hifz al-Mal). Kelima hak tersebut

adalah hal-hal yang mesti dicapai dalam hal mengamalkan hukum syara’

contohnya dalam keadaan terdesak dan tidak menemukan makanan yang halal

sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’an, status hukum keharaman

mengkonsumsi daging babi menjadi hilang hanya pada saat keadaan tersebut. Hal

tersebut adalah dalam rangka menyelamatkan hidup atau dalam bahasa fikih

adalah Hifz al-Nafs. Dalam hal syariat melaksanakan poligami sebagaimana

praktek Jemaah Global Ikhwan dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menjaga

keturunan atau Hifz al-Nasl.

Berdasarkan paparan-paparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa

praktek poligami anggota Global Ikhwan dapat dinyatakan memiliki urgensitas

karena memenuhi kondisi khusus yang disampaikan Ulama yaitu dalam rangka

syiar Agama Islam dan sebagai upaya Hifz al-Nasl.

Sungguhpun demikian, sebagaimana pendapat Muhammad Abduh dan

Rasyid Rida bahwa poligami adalah syariat Islam yang disempitkan dan tidak asal,

maka dari itu poligami dimaksudkan sebagai solusi atas kondisi-kondisi

daruriyyah. Sehingga metode terbaik untuk menganalisasi urgensi berpoligami

adalah dengan mengikuti arahan-arahan ulama terkait kemampuan mewujudkan

“adil” dan terjadinya kondisi-kondisi darurat. Meskipun pada kondisi-kondisi

darurat yang disampaikan ulama terdapat bias yang lebih mengedepankan

perspektif kebutuhan laki-laki dibandingkan kebutuhan perempuan.

4 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),

h.1109.

71

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan dan

didiskusikan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat

dirumuskan.

1. Praktek poligami yang dilakukan oleh Organisasi Global Ikhwan di Sentul,

Bogor adalah praktek pernikahan poligami yang legal secara hukum yakni

tercatat dan telah melalui prosedur-prosedur yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lebih dari itu, praktek poligami

yang dilakukan anggota Global Ikhwan di Sentul, Bogor, adalah hal eksklusif

yang sulit diterapkan pada masyarakat di luar Global Ikhwan. Beberapa faktor

seperti paham keagamaan, social kemasyarakatan, sistem ekonomi dan

kehadiran pimpinan sebagai pihak penengah adalah kondisi eksklusif yang

hanya dapat ditemukan di lingkungan Global Ikhwan.

2. Praktek poligami anggota Global Ikhwan dapat dinyatakan memiliki urgensitas

karena memenuhi salah satu kondisi khusus yang disampaikan Ulama yaitu

dalam rangka syiar agama Islam.s

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dari awal hingga akhir,

penulis mengemukakan sejumlah saran di akhir tulisan ini. Saran-saran yang

dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Bagi pihak yang hendak melakukan poligami di tahun milenial ini mestilah

berpedoman kepada apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

72

undangan yang berlaku di Indonesia dan anjuran-anjuran Ulama tentang

perwujudan adil dan memang tengah berada di dalam kondisi yang dianjurkan

untuk berpoligami. Sehingga keputusan berpoligami membawa maslahat bukan

menganiaya salah satu pihak di kemudian hari.

2. Berkaitan dengan penelitian, penulis memberi saran bagi penelitian-penelitian

sejenis lainnya agar tepat untuk mengidentifikasi local atau tempat penelitian

karena tempat penelitian yang tepat akan nyajikan sumber informasi yang

akurat. Sehingga data hasil penelitian adalah data valid dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih

yang berarti bagi dunia pengetahuan serta dapat menjadi jalan bagi pengetahuan yang

baru. Aamiin.

73

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia. al-Qur’an al-Karim. Jakarta: Mumtaz

Media Islam. 2007.

Ahmad Salamah al-Qaliyubu, dkk. Hasyiyyata Qaliyubi wa ʽUmairah. Beirut: Dar al-

Fikr. 1995.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismaʽil Abu ʽAbdullah. Shahih al-Bukhari. t.t.: Dar Tauq

al-Najah. 1422 H.

al-Hajaziy, Muhammad Mahmud. al-Tafsir al-Wadih. Beirut: Dar al-Jil al-Jadid,

1413 H.

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

al-Jaziri, ʽAbd al-Rahman bin Muhammad ʽAud. al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-

Arbaʽah. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiah. 1424.

al-Maraghi, Ahmad bin Mustafa . Tafsir al-Maraghi. Mesir: Syirkah Maktabah wa

Matbaʽah Mustafa al-Babi al-Haliy wa Auladuhu. 1946.

al-Nasai, Abu ʽAbd al-Rahman Ahmad bin Syuʽaib bin ʽAli al-Khurasani Sunan al-

Nasai. t.t.: Maktabah al-Matbuʽah al-Islamiyyah. 1986.

al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qasyiri Shahih Muslim. Beirut:

Dar Ihya’ al-Turats al-ʽArabi. t.th.

al-Sabaʽi, Mustafa ibn Hasani. al-Mar’ah baina al-Fiqh wa al-Qanun. Beirut: Dar al-

Waraq li al-Nasyr wa al-Tauziʽ, 1384 H.

al-Sabuni, Muhammad ʽAli . Rawa’iʽ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam. Damaskus:

Maktabah al-Gazali. 1980.

al-Sayis, Muhammad ʽAli. Tafsir Ayat al-Ahkam. Sudan: al-Maktabah al-ʽUsriyyah li

al-Thibaʽah wa al-Nasyr. 2002.

al-Syaʽrawiy, Muhammad Mutawalli. Tafsir al-Syaʽrawiy. t.t.: Matbaʽ Akhbar al-

Yaum, 1418 H.

al-Tib, Abu Muhammad Sadi Khan, Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur’an. Beirut: al-

Maktabah al-ʽAsriyyah li al-Tabaʽah wa al-Nasyr, 1412 H.

74

al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh. Damaskus: Dal al-

Fikr, t.th.

Ardiansyah, Said Yai. “Darul Arqam dan Wajah Barunya”. Artikel diakes pada 25

Juli 2017 dari https://muslim.or.id/1187-darul-arqam-dan-wajah-

barunya.html.

Baidan, Nasaruddin. Tafsir Bi al-Ra’yi-Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam

al-Qur’an (Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam al-Qur’an).

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bugis, Abdurrahman Saleh. “Pandangan MUI Jakarta Utara tentang Poligami”.

Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2014

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2004.

Darajat, Zakiah. Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia. Jakarta: PT. Bulan Bintang,

1985.

Didik, Ardian. “Manajemen Konflik Suami Istri pada Pasangan Poligami dalam

Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Deskriptif Suami Istri pada

Pasangan Poligami yang Tinggal Seatap di Komunitas Global Ikhwan Bogor

dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga)”. Skripsi S1 FISIP,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

Gazalba, Sidi. Menghadapi Soal-soal Pernikahan. Jakarta: Pustaka Antara, 1975.

Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah tangga dalam Islam. Jakarta: Prenada

Media-Siraja, 2003.

Hasan Alwi, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Hosen, Ibrahim. Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah. Talaq. Rujuk. dan Hukum

Kewarisan. Jakarta: Yayasan Ihya ʽUlumiddin Indonesia. 1971.

Ikhwan, “Menjawab Tuduhan Sesat Berkaitan dengan Tawassul”. Artikel diakses

pada 25 Juli 2017 dari http://menjawab-tuduhan-

tawassul.blogspot.co.id/2013/01/keputusan-pbnu-tentang-aqidah-darul.html.

______, “Pemimpin yang Dijanjikan”. Artikel diakses pada 15 November 2016 dari

https://Abuyaattamimi.wordpress.com/.

75

Jaiz, Hartono Ahmad. Wanita antara Jodoh, Poligami & Perselingkuhan. Jakarta:

Pustaka Al-Kausar, 2007.

Mulia, Siti Musdah. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama, 2007.

Naimullah. “Pola Perkawinan Club Berpoligami Global Ikhwan Ditinjau Menurut

Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)”. Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

2010.

Prasetyo, Wisnu Agung. “Dr. Gina Puspita-Deklarator Klub Taat Suami: Poligami itu

bukan Suami yang Suruh”. Artikel diakses pada 19 Juni 2016 dari

https://m.tempo.co/read/news/2011/06/26/001343303/dr-gina-puspita-

deklarator-klub-taat-suami-poligami-itu-bukan-suami-yang-suruh.

Rida, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Manar. Mesir: al-Hai’ah al-Misriyyahh al-

ʽAmmah li al-Kitab, 1990.

Ridwan, Saleh. Poligami di Indonesia. t.t.: t.p., 2010.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Libanon: Dar al-Kitab al-ʽArabiy, 1420 H.

Sulaiman, Abu Dawud bin al-‘Asyʽats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin ʽAmr al-

Azdi al-Sijistani. Sunan Abi Dawud. Beirut: al-Maktabah al-ʽUsriyyah. t.th.

Sopyan, Yayan. Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam

Hukum Nasional. Jakarta: RMBooks, 2012.

Supriyadi, Dedi, dkk. Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. Bandung:

Pustaka Al-Fikriis, 2009.

Tihami. Fikih Munakahah. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

Utriza, Yayang. Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer. Jakarta: Kencana

Prenadamedia Grup, 2016.

Wartini, Atik. Poligami dari Fiqh Hingga Perundang-undangan. Yogyakarta:

Hunafa-Jurnal Studia Islamika, 2013.

Wawancara pribadi dengan Bapak Umair. Tangerang Selatan. 14 Juli 2016.

Wawancara pribadi dengan Mahfuz. Bogor. 16 Maret 2016.

76

Wawancara pribadi dengan Indra. Bogor. 9 September 2017.

Yanggo, Huzaeman Tahido. Hukum Keluarga dan Islam. Jakarta: Yayasan

Masyarakat Indonesia Baru, t.th.

Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.

Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

Zahrah, Abu Muhammad bin ahmad bin Mustafa bin Ahmad, Zahrah al-Tafasir. t.t.:

Dar al-Fikr al-ʽArabi, t.th.

_______, al-Ahwal al-Syakhsiyyah. t.t.: Dar al-Fikr al-ʽArabi. 1957.

Zuhriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi.

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Checklist Penelitian dan Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara 1

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara 2

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara 3

Lampiran 5 : Transkrip Wawancara 4

Lampiran 6 : Transkrip Wawancara 5

Lampiran 7 : Foto dan Arsip

78

Lampiran 1

Pedoman Penelitian:

“PRAKTEK POLIGAMI DI KALANGAN JEMAAH GLOBAL IKHWAN

DI SENTUL, BOGOR.

1. Menyampaikan maksud kedatangan dengan menyerahkan surat

wawancara resmi. [ ]

2. Menerangkan bahasan peneltian dan rencana melakukan wawancara

terhadap sampel (beberapa pasangan poligami). [ ]

3. Meminta bahan-bahan referensi terkait Global Ikhwan:

a. Sejarah global ikhwan:

Pendiri-pendiri Global Ikhwan. [ ]

Tempat dan tanggal terbentuknya Global Ikhwan. [ ]

Perkembangan Global Ikhwan dari Malaysia sampai

Indonesia. [ ]

b. Profil Global Ikhwan:

Pengurus-pengurus Global Ikhwan. [ ]

Batang tubuh organisasi Global Ikhwan. [ ]

Status organisasi Global Ikhwan. [ ]

Jumlah jemaaah Global Ikhwan. [ ]

Daerah penyebaran Global Ikhwan. [ ]

c. Paham dan Kegiatan Global Ikhwan:

Paham organisasi yang dipergunakan sebagai landasan

organisasi. [ ]

Kegiatan/ Pembinaan Jemaah Global Ikhwan. [ ]

Cara menjadi jemaah Global Ikhwan. [ ]

d. Pemahaman Keagamaan Global Ikhwan terkait Pernikahan:

Pembinaan jemaah tentang pernikahan dan hal-hal terkait

(poligami). [ ]

79

Pemahaman Keagamaan Global Ikhwan terkait Poligami. [ ]

Syarat dan kriteria bagi jemaah yang ingin berpoligami. [ ]

Pembinaan bagi jemaah yang ingin berpoligami. [ ]

Status legalitas poligami jemaah Global Ikhwan. [ ]

e. Kehidupan keluarga poligami (tinjaun dari wawancara keluarga

poligami):

Cara membina kehidupan rumah tangga poligami. [ ]

Cara suami melaksanakan konsep adil sebagai syarat

berpoligami dalam kehidupan rumah tangga. [ ]

Pemahaman istri terhadap konsep adil sebagai syarat suami

berpoligami. [ ]

Pedoman Wawancara:

“PRAKTEK POLIGAMI DI KALANGAN JEMAAH GLOBAL IKHWAN

DI SENTUL, BOGOR.

Pertanyaan untuk klarifikasi bahan referensi online.

1. Bagaimana kondisi Global Ikhwan pasca Abuya wafat? Apakah ada

perbedaan?

2. Benarkah Abuya pernah mengaku bertemu Nabi dalam keadaan sadar?

3. Benarkah Abuya diyakini sebagai Imam Mahdi?

4. Benarkah Abuya pernah menyatakan bahwa Soeharto adalah satria

pininggit?

5. Apa itu satri pininggit?

6. Apakah benar Abuya pernah menyatakan mendatangkan tsunami aceh?

7. Abuya bisa berbicara dengan malaikat maut?

8. Cinta kepada allah akan didapatkan bila cinta kepada wakil tuhan? Abuya

menganggap dirinya sebagai wakil tuhan?

9. Demi memperoleh kekhusyuan Jemaah harus menyebutkan namanya

sebelum memulai?

80

10. Siapa itu syekh suhaimi?

11. Betulkah abuya pernah melarikan diri?

Pertanyaan tentang Jemaah.

1. Benarkah dahulu Jemaah pria berjubah-bersorban dan wanita memakai

cadar lalu mengapa sekarang dilepas cadarnya?

2. Apa syarat untuk menjadi Jemaah Global Ikhwan? Bagaimana bentuk

pelatihan bagi Jemaah yang baru masuk GI setelah dewasa?

3. Apakah diperbolehkan untuk keluar dari Global Ikhwan?

4. Apa peran organisasi kepada anggota Global Ikhwan?

5. Ada berapa banyak jumlah anggota yang ada di Sentul? Berapa prosentase

laki-laki dan perempuannya? Apakah berpengaruh terhadap kebijakan

berpoligami?

6. Bagaimana cara pembinaan keagamaan Jemaah?

7. Kalau boleh melakukan permisalan, berapa gaji yang diterima oleh bujang,

sudah menikah dan berpoligami? Apakah perusahaan memberikan besaran

gaji yang berbeda?

Pertanyaan tentang poligami.

1. Landasan dalil apa yang Global Ikhwan pergunakan tentang poligami?

2. Menurut Global Ikhwan bagaimanakah perwujudan adil sebagai syarat

poligami?

3. Apa dasar hukumnya?

4. Adakah poligami yang berasal dari keinginan pribadi?

5. Setelah selama ini melaksanakan poligami, Apa hikmah yang didapat

dibalik memperjuangkan poligami?

6. Global Ikhwan menyatakan sebagai organisasi yang memperjuangkan

poligami, apa sebenarnya tujuan poligami menurut Global Ikhwan?

81

Pertanyaan tentang Jemaah dan poligami.

1. Berapa jumlah keluarga poligami yang ada di Sentul?

2. Apa syarat khusus bagi Jemaah yang ingin melakukan poligami?

3. Sebelumnya kan disebutkan terdapat diskusi antara Jemaah dan pengurus

terkait keinginannya untuk berpoligami, bisa diceritakan prosesnya?

4. Apakah status pernikahan poligami di GI legal/ tercatat secara hukum?

5. Apakah ada perbedaan perlakuan bagi yang sudah berpoligami atau yang

belum oleh perusahaan/organisasi? Tanyakan bujang dan tidak bujang

gimana kehidupannya?

6. Setelah lebih dari 26 tahun membina organisasi, apakah GI telah sukses

dalam melakukan poligami?

7. Apakah pengurus melakukan pengawasa kepada Jemaah yang

berpoligami? Dari sisi rumah tangga, harmonis atau ngga? Atau mungkin

dari segi ekonomi, cukup mapan atau tidak?

8. Adakah pembinaan khusus terkait bahasan-bahasan poligami bagi Jemaah

yang berpoligami?

Pertanyaan tentang Global Ikhwan.

1. Bagaimana struktur organisasi di Sentul ini?

2. Bagaimana peta pembagian GI? Ada yang dimaksud jawa I dsb? Apa yang

dimaksud itu?

3. Apa peran organisasi kepada anggota Global Ikhwan?

4. Global Ikhwan kini menjadi perusahan besar yang memiliki cabang

tersebar dimana-mana, sebenarnya apa yang dicita-citakan oleh Global

Ikhwan?

82

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 1

Tanggal Wawancara : 14 Mei 2017

Tempat/Waktu : Komplek Victoria Sentul, Bogor

Identitas Informan 1

1. Nama : Ibu Gina Puspita

2. Umur : ……….

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Pendidikan Formal : Insinyur

5. Pendidikan Non Formal : -

6. Pekerjaan : Ibu Muslimah Global Ikhwan

Hasil Wawancara

1. Apa jabatan ibu di Global Ikhwan?

Jawab:

Ibu di Global Ikhwan bisa disebut dengan Ketua Muslimah atau Ibu Muslimah

Global Ikhwan. Suami ibu yang pertama itu sudah meninggal, dulu saya adalah

istri pertama dari empat orang istri. Setelah meninggal ibu dinikahkan lagi

dengan Datuk Pangeran Rasyidi Abdullah yaitu Ketua Global Ikhwan saat ini,

karena kebetulan istri pertamanya itu meninggal maka jadilah ibu ini istri

keempatnya. Dari segi perusahaan ibu ini adalah Komisarisnya.

83

2. Organisasi seperti apa sebenarnya Global Ikhwan?

Jawab:

Global Ikhwan ini saat ini jadi sebuah perusahaan. Legalnya Global Ikhwan ini

di Malaysia bernama GIHC kepanjangan dari Global Ikhwan Holding Company.

Dan untuk memudahkan jadi disini di Indonesia kita juga buat PT. Global

Ikhwan Grup. Yang sejatinya perusahaan yang disini adalah dibawah yang ada

di Malaysia, dan kita juga sudah punya cabang sampai dengan ke Papua.

3. Benarkah Global Ikhwan itu diharamkan di Malaysia?

Jawab:

Lahirnya Global Ikhwan ini tentulah bermula dari Abuya Syekh Imam Assari

Attamimi. Tahun 94 Arqam yaitu nama dahulu Global Ikhwan diharamkan, tapi

malah Mahatir Muhammad- Perdana Menteri Malaysia meminta maaf kepada

Abuya, karena memang Abuya tidak seperti yang disangkakan. Dan terlebih lagi

memang bukan karena alasan agama Global Ikhwan itu diharamkannya. Secara

kepahaman soal agamanya macam NU yaitu Ahli Sunnah wa al-Jamaah. Tapi

dari sudut pembangunan di tengah masyarakat macam Muhamamdiyah. Buat ini

buat itu jadi bukan hanya zikir dan wirid saja.

4. Benarkah Global Ikhwan memperjuangkan poligami?

Jawab:

Poligami itu datang dari Allah dan tentulah apapun yang datang dari Allah

adalah hal yang terbaik. Cuma kite manusia ni ada yang bodoh, ada yang sok

pintar sehingga menganggap poligami itu jelek. Umpamanya kan seperti anak

kecil, dia mau lihat sambel, tapi tak ngerti tentang cabe itu apa. Dan ibu juga

tidak menafikan bahwa ada juga orang yang mengambil poligami tapi tidak

mengambil Islam. Maksudnya orang itu adalah orang Islam, poligaminya juga

mau tapi Islam secara keseluruhan tidak diambil. Jadi ya akhirnya dia

mempraktekan poligami tidak dengan cara yang Allah mau sehingga jadi

buruklah pandangan masyarakat sebab apa yang dia buat itu ngga betul ditambah

84

juga di sudut-sudut lain memang ada musuh-musuh Islam yang menjelek-

jelekkan poligami.

5. Bukankah poligami menimbulkan banyak masalah dalam keluarga?

Jawab:

Ya inilah salah satu pandangan masyarakat bahwa poligami itu banyak masalah,

jadi gausahlah poligami. Saya bilang kalo soal masalah, yang kawin satu pun

banyak masalah kan, banyak cerai, masa kita bilang gausah kawin, kan tidak

begitu. Jadi kalo ada masalah terus poligaminya gausah aja? Itu bukan begitu

maksudnya tapi ini justru lebih ke orang-orangnya.

85

Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 2

Tanggal Wawancara : 15 Mei 2017

Tempat/Waktu : Kantor Pusat Global Ikhwan Sentul, Bogor

Identitas Informan 2

1. Nama : Bapak Mahfuz

2. Umur : ……….

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Pendidikan Formal : Strata Satu (S1)

5. Pendidikan Non Formal : -

6. Pekerjaan : Anggota Global Ikhwan

Hasil Wawancara

1. Apa yang terjadi setelah fatwa pengharaman Arqam dikeluarkan?

Jawab:

Abuya dulu ditahan atau dipenjara tanpa pengadilan selama 10 tahun. Di

Malaysia ada ISA yaitu Internal Security Act. Abuya dikenai pasal mengganggu

ketertiban Negara.

2. Apa yang menyebabkan Abuya di penjara?

Jawab:

Semua adalah unsur politik. Abuya adalah sosok yang yang fenomenal, dengan

Jemaah yang begitu banyak ketika Abuya memiliki satu pandangan semua

Jemaah berpandangan ke arah yang sama. Sehingga isu ini diubah menjadi hal

86

yang dapat menyebabkan instabilitas negara padahal Abuya sama sekali tidak

memerintahkan pandangannya untuk diikuti. Tapi karena bentuk ketaatan luar

biasa dari Jemaah. Sehingga Abuya diklaim membuat negara dalam negara.

3. Apa yang diajarkan Abuya tentang pernikahan?

Jawab:

Menurut Abuya pernikahan itu, tujuan utama adalah dapat Allah, sama-sama

dapat Allah dan Rasul. Pernikahan itu salah satu alatnya. Melalui pernikahan itu

ada cita-cita yaitu memperjuangkan Allah dan Rasul.

4. Benarkah sosok Abuya dikultuskan oleh para anggota?

Jawab:

Janji kebangkitan Islam adalah hal yang lebih dahulu kami dan para Jemaah lain

idam-idamkan. Dan kami melihat bahwa yang bisa membawa ke arah sana ya

Abuya. Dengan semangatnya, kepahamanya, ajaran-ajarannya, sangat berhati-

hati dalam berjuang mendapatkan Allah dan Rasulnya. Karena sebaik-baiknya

kemulyaan adalah orang-orang muslim yang dekat dengan Allah. Mengejar

Allah, Allah lah yang akan cukupkan segala halnya. Abuya adalah sosok

panutan, di segala aspek Abuya terus bagi tau kami mana yang benar mana yang

keliru, Abuya mengajarkan satu prinsip kalau tidak bisa buat semua ya jangan

tinggalkan semua. Artinya jika syariat Islam tidak bisa seluruhnya kita perbuat,

ya minimal ada yang dikerjakan, jangan justru ditinggalkan semua.

5. Apakah ada pihak-pihak di Indonesia yang melayangkan protes atau

ketidaksukaan pada Global Ikhwan?

Jawab:

Dulu kami pernah aktif di media social facebook, karena menilai manfaat bahwa

bisa menyatukan anggota-anggota yang memang tidak hanya satu daerah, bahkan

bisa beda negara dan benua. Namun makin lama justru facebook lebih banyak

madlaratnya dibandingkan manfaat yang bisa diambil, salah satunya itu, banyak

pihak-pihak yang berkomentar dan menyebabkan kami kontraproduktif, pada

akhirnya sesuai intruksi Abuya bahwa semua akun facebook anggota di tutup,

87

saat ini masih sama hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses, itupun

untuk kepentingan hubungan dengan orang luar.

6. Bagaimana sebenarnya ajaran Abuya?

Jawab:

Dari segi tauhid, Abuya mengikut kepada Abu Hasan al-Asyári. Secara fiqh

menganut mazhab syafii, secara tasawuf itu Imam Ghazali. Secara keseluruhan

adalah sama dengan kepahaman yang dirujuk oleh Pemerintah Malaysia, namun

fakta dahulu membuktikan bahwa justru untuk kasus Arqam, pemerintah

mengeluarkan fatwa bukan berdasarkan 3 kepahaman tersebut melainkan

menggunakan kepahaman wahabi. Tapi Abuya menerima dan mengikuti dengan

bijak apa yang diintruksikan oleh Pemerintah Malaysia.

7. Menjadi anggota Global Ikhwan, harus siap untuk di tugaskan kemana-kemana?

Jawab:

Ya begitu, kita sesuai dengan apa yang diintruksikan oleh pimpinan. Kita hanya

bawa diri saja, karena di setiap wilayah cabang Global Ikhwan itu sudah

dicukupkan fasilitasnya dan keperluannya. Inilah sebenarnya budaya yang hilang

saat ini, sekarang budaya individual yang sangat berkembang. Dulu di arab kalo

mau berangkat haji itu kan bawa barang bawaan sedikit karena bisa memberatkan

diperjalanan, bahkan ada juga yang tidak membawa bekal tapi karena

lingkungannya sudah islami, dimana tamu itu mesti di layani dengan baik selama

tiga hari, ya jadilah sebuah masyarakat yang harmonis saling tolong menolong.

8. Bagaimana cara mendapatkan ajaran Abuya sedangkan saat ini Abuya telah

tiada?

Jawab:

Ya itulah salah satu kemulyaan Abuya, karena bisa menciptakan jiplakannya

Abuya, para pimpinan itu adalah orang-orang yang kepahamannya sama dengan

Abuya. Jadi tak takutlah kami hilang ajaran-ajaran Abuya.

88

Lampiran 4

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 3

Tanggal Wawancara : 15 Mei 2017

Tempat/Waktu : Kantor Pusat Global Ikhwan Sentul, Bogor

Identitas Informan 3

1. Nama : Bapak Cik Malaysia

2. Umur : 43 tahun

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Pendidikan Formal : Strata Satu (S1)

5. Pendidikan Non Formal : -

6. Pekerjaan : Pelaku poligami Jemaah Global Ikhwan

Hasil Wawancara

1. Dari mana keputusan berpoligami?

Jawab:

Semua berasal dari pimpinan. Kita bisa kawin atau tak bisa kawin ditentukanlah

dari pimpinan. Macam orang dulu lah ayah ibu kita yang merencanakan

perkawinan untuk anaknya. Dengan tujuan untuk meneruskan generasi.

2. Berapa umur bapak saat pernikahan pertama dan selanjutnya?

Jawab:

Saya awal menikah umur 23 tahun dan 9 tahun kemudian baru diberi kesempatan

untuk berpoligami oleh pimpinan. Saya dipilihkan dan dirancang perkawinan

saya oleh pimpinan. Saya yakinlah dengan apa yang dipilihkan oleh pimpinan.

89

Semacam semua manusia lah yang dirancang dan dipilihkan jalan hidupnya oleh

Allah.

3. Kenapa harus berpoligami?

Jawab:

Karena poligami adalah Sunnah Nabi, semua sahabat, orang-orang soleh dahulu

berpoligami.

4. Apakah Jemaah yang belum berpoligami berarti belum mampu?

Jawab:

Ya betul, belum mampu, belum ada kelayakan, mungkin ada hal yang masih

harus belajar. Kita manusia ini disini sebagai Jemaah Global Ikhwan punya batas

kemampuan masing-masing dan yang tau batas kemampuan itu ya pimpinan.

Kadang-kadang ada yang yakin diri siap tapi menurut pimpinan belum siap. Bagi

Jemaah yang masih belum berpoligami tidaklah serta merta menolak poligami,

tetaplah berpandangan bahwa poligami itu Sunnah Rasul, karena menolak

poligami berarti menolak satu Sunnah Rasulullah.

5. Apakah poligami Global Ikhwan semua atas arahan pimpinan?

Jawab:

Ya betul, atas dasar arahan pimpinan. Bahkan hampir tidak ada yang berpoligami

atas dasar keinginan sendiri apalagi nafsu. Karena yang dapat menyatakan

anggota layak atau tidak adalah pimpinan, begitulah esensinya, kadang diri rasa

sudah layak, pimpinan bilang sebaliknya.

6. Apa indicator kelayakan yang ditetapkan dari pimpinan untuk berpoligami?

Jawab:

Kami ini para anggota tidak sedikitpun sibuk memikirkan bagaimana bisa

berpoligami, bagaimana caranya agar pimpinan bisa memebrikan arahan kepada

kita untuk berpoligami, kita masing-masing disibukan dengan tanggung jawab

ang dibebankan, dan membina lingkungan social yang ada di Global Ikhwan,

menurut saya dari keseluruhanlah pimpinan melihat semuanya. Ibadah kita, solat

kita, tanggung jawab kita, social kita, dan lain sebagainya. Sebagai contoh

90

seorang Jemaah yang ada di medan baru menikah kemarin tiba-tiba ada arahan

untuk mengerjakan proyek yang ada di Jakarta harus meninggalkan istri,

berangkatlah dia, itulah bentuk dari tanggung jawab. Kalau ridlo dan ikhlas itulah

tanda bahwa orang tersebut ruhnya dan pribadinya sudah kuat. Layak. Itulah

salah satu bentuk ujian yang pimpinan lihat hasilnya.

7. Apakah istri-istri bapak tinggal dalam satu rumah?

Jawab:

Tengok kebutuhan, bilamana butuh ya tinggal satu atap, karena istri-istri saya

wilayah kerjanya berdekatan. Bilamana jauh ya terpaksalah harus di uruskan di

rumah yang lain. Tapi tetap harmonis walau satu atap, bahkan lebih senang dan

lebih mudah bila bisa bergaul dengan istri-istri lainnya.

8. Apa alasan istri-istri bisa akur?

Jawab:

Yang kita kejar itu bukan dunia tapi Allah dan perintah Rasul. Sehingga apapun

perselisihan yang terjadi adalah atas dasar perjuangan untuk menggapai ridlo

Allah dan ikuti Sunnah Rasul. Suami dan istri sama-sama berharap mengejar

ridlo Allah bukan keinginan dan nafsu pribadi yang tidak menguntungkan.

9. Bagaimana praktek poligami di luar Global Ikhwan?

Jawab:

Menurut saya poligami diluar Global Ikhwan itu hanya atas dasar kebutuhan

lahiriyah saja, tidak secara ruhaniah. Jadi yang diluar itu sebagian besar hanya

menutupi kebutuhan lahiriyah saja sehingga poligami masih ada dendam,

cemburu, tidak harmonis dan banyak sifat negative yang berguna di poligami di

luar.

10. Kalau kita Tarik benang merah bahwa system pernikahan di Global Ikhwan ini

serupa dengan perjodohan, apakah itu baik pak?

Jawab:

Oh tentu baik, orang-orang dahulu yang menjodohkan anaknya itu sangat baik

karena terhindar dari permulaan yang negative. Nikah itu kan inginnya

91

beribadah, janganlah kita rusak dengan permulaan yang buruk. Dengan

perjodohan tidak adalah campur nafsu. Semacam kita suka seseorang dan orang

itupun suka sama kita, sudah bercampurlah nafsu didalamnya tak baiklah

menikah, susah pula diaturnya nanti.sehingga dengan pernikahan sesuai dengan

arahan pimpinan, pimpinan takan pilihkan yang tak cocok buat kita, pastilah

dipertimbangkan masak maka dari itu kita taa betul. Karena pasti yang terbaik

yang dipilihkan. Tanpa adanya campur nafsu, bebaslah diri ini dari upaya-upaya

negative, pacaran atau bahkan sampai berzina, itulah yang akan turun ke generasi

seterusnya.

92

Lampiran 5

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 4

Tanggal Wawancara : 26 Agustus 2017

Tempat/Waktu : Kantor Pusat Global Ikhwan Sentul, Bogor

Identitas Informan 4

1. Nama : Bapak Indra

2. Umur : ……….

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Pendidikan Formal : Strata Satu (S1)

5. Pendidikan Non Formal : -

6. Pekerjaan : Dewan Penasihat Global Ikhwan

Hasil Wawancara

1. Kapan Abuya wafat?

Jawab:

Abuya wafat pada tanggal 13 Mei 2010.

2. Apakah yang terjadi terhadap Global Ikhwan setelah ditinggalkan oleh Abuya?

Jawab:

Tidak ada yang berubah, semua berjalan sebagaimana mestinya. Semasa

hidupnya Abuya selalu membimbing para Jemaah terkait semua hal mulai dari

beribadah dan kehidupan sehari-hari. Sehingga semua ajarannya itu sekarang

terwujud menjadi amalan-amalan yang istiqomah diamalkan oleh Jemaah.

93

3. Sekarang Abuya sudah wafat, bagaimana caranya generasi selanjutnya bisa

mendapatkan ajaran-ajaran Abuya?

Jawab:

Meski sudah ditinggal Abuya, ajaran-ajarannya kini tertinggal di generasi-

generasi penerus yang telah banyak mendapatkan bimbingan-bimbingan dari

Abuya.

4. Apakah benar Abuya pernah menyatakan bertemu dengan Nabi Muhammad

SAW?

Jawab:

Betul, Abuya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi.

5. Apa benar Abuya pernah menyatakan bahwa Abuya yang membawa tsunami?

Jawab:

Bukan secara langsung bahwa tsunami didatangkan oleh Abuya. Tapi Abuya

meyakini bahwa tsunami datang sebagai jawaban atas doa beliau selama ini.

Aceh yang saat itu sedang bergejolak, satu-satunya solusi yang menurut Abuya

bisa mengembalikan kedamaian Islam di Aceh yaitu tsunami. Apa yang terjadi

setelah tsunami adalah perbaikan dimana-mana, dimana orang-orang saling

tolong-menolong dan bahu-membahu korban bahkan bukan hanya yang seragam

keyakinan tapi juga berbeda keyakinan.

6. Apakah benar Jemaah mengkultuskan Abuya sebagai wakil tuhan?

Jawab:

Tidak pernah, Jemaah taat dan patuh pada Abuya itu karena kehendak mereka

sendiri. Kehendak tersebut datang atas dasar bahwa Abuya lah sosok yang

selama ini membimbing dan memberikan ajaran kepada mereka. Istilah wakil

tuhan pun seharusnya tidak dimaknai sebagai istilah yang bersifat negative

karena pada dasarnya baik saya, anda, bahkan Abuya adalah wakil tuhan yang

tercantum dalam al-Quran dengan kata khalifah. Jadi bukan dimaknai bahwa

wakil tuhan adalah sosok yang kudus dan lebih dari manusia pada umumnya.

Abuya adalah sosok yang boleh dibilang pembela syariat Islam di garda

94

terdepan, sehingga dengan sosok beliau seperti itu secara otomatis para Jemaah

menganggap Abuya sebagai role model atau panutan.

7. Ketika menelusuri kisah hidup Abuya, terdapat nama Syekh Suhaimi. Siapa

sebenarnya Syekh Suhaimi?

Jawab:

Syekh Suhaimi adalah seorang keturunan arab dan merupakan keturunan

Rasulullah ke-33 yang lahir di wonosobo dan melanjutkan studi di mekah dan

bermukim di mekkah, dan kembali ke Malaysia dan Singapura untuk berdakwah.

Hubungannya dengan Abuya adalah bahwa Syekh Suhaimi adalah guru Abuya

dan pencetus tarekat Aurad Muhammadiyah.

8. Bagaimana awal Darul Arqam terbentuk?

Jawab:

Pada awalnya tidak ada sedikitpun terlintas di benak Abuya untuk mendidirikan

sebuah organisasi seperti Darul Arqam. Abuya adalah seorang yang sangat

pemalu. Namun karena desakan dari orang-orang yang menganggap bahwa

Abuya adalah orang yang perlu mengajarkan kepahamannya, lambat laun Abuya

akhirnya mengajarkan perlahan apa yang diyakini Abuya itu benar. Dimulai dari

perkumpulan-perkumpulan kecil dan semakin bertambah banyak. Islam

mengajarkan bahwa mesti ada pemimpin diantara 3 orang yang sedang

bepergian, apalagi dalam konteks Abuya dan perkumpulannya adalah muqim dan

lebih dari 3 orang maka dari itulah diangkatlah Abuya sebagai pemimpin atas

kesepakatan bersama.

9. Bagaimana cara bapak menjadi anggota Global Ikhwan?

Jawab:

Saya awalnya adalah orang yang tidak tahu tentang Global Ikhwan dan Abuya.

Namun saya bertemu dengan teman saya yang ternyata kenal betul dengan

Abuya. Setalah saya tau bahwa Abuya memiliki banyak amal usaha dan lembaga

pendidikan. Waktu itu saya masih bekerja di pabrik dan selama ini saya memang

telah lama mengkaji tentang diskusi-diskusi yang sama dengan apa yang Abuya

95

ajarkan. Saya dan istri saya adalah orang yang sangat mencari sosok seperti

Abuya.

10. Apa benar dahulu Jemaah Global Ikhwan itu harus pakai cadar dan berjubah?

Lantas kenapa sekarang tidak demikian?

Jawab:

Iya benar, dahulu memang kami mengenakan jubah untuk yang laki-laki dan

bercadar untuk yang perempuan, namun atas dasar instruksi dari pemerintah

Malaysia bahwa penggunaan cadar dan jubah itu dilarang maka atas dasar

ketaatan kepada pemerintah kami melaksanakan perintah. Karena ketaatan

kepada ulul amri adalah sesuatu hal yang wajib dan umat Islam adalah umat yang

cinta damai, tidak ada berontak dan hal-hal negative lain sebagainya.

11. Lantas kenapa Darul Arqam diharamkan?

Jawab:

Pertama perlu adanya pemahaman yang jelas dari kata haram yang digunakan

oleh pemerintah Malaysia. Di wilayah Malaysia kata haram itu tidak sama

maknanya dengan sesat seperti di Indonesia. Kata haram dalam bahasa melayu

itu adalah dilarang bukan sesat. Apalagi bila kata haram yang digunakan

pemerintah Malaysia dimaknai sebagai haram dalam hukum Islam.

12. Apakah ada tahapan bagi anggota di dalam organisasi Global Ikhwan?

Jawab:

Tidak ada tahapan secara formal, karena sejatinya aktivitas-aktivitas yang ada di

Global Ikhwan adalah bersumber dari ajaran-ajaran Abuya. Kepahaman-

kepahaman itu tidak dibuat formal tapi menyesuaikan pribadi orangnya.

13. Seandainya ada Jemaah yang ingin keluar atau mengundurkan diri dari aktivitas-

aktivitas Global Ikhwan apakah bisa?

Jawab:

Tidak ada paksaan dalam Global Ikhwan. Namun yang paling penting adalah kita

berbasis kekeluargaan sehingga ketika ada bukan lagi soal kehilangan partner

kerja tapi justru kehilangan anggota keluarga.

96

14. Apa landasan poligami Global Ikhwan?

Jawab:

Dalil besar adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Itu dalil yang sangat kuat

untuk dijadikan landasan. Kita sebagai umat muslim yang selalu menginginkan

untuk mengikuti ajaran beliau, janganlah kita menyebut bahwa poligami itu

buruk, seandainya poligami buruk, lalu mengapa Nabi Muhammad SAW

mengamalkannya? Terlebih lagi umat generasi setelahnya melakukannya juga,

para sahabat juga berpoligami, para thabiin juga berpoligami, dan orang-orang

yang bertaqwa juga mengamalkannya. Abuya pun sangat senang mengikuti

ajaran Rasul maka dari itu beliau pun juga berpoligami karena menginginkan

keberkahan dari mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Asingnya masyarakat

tentang ajaran poligami bukan bersumber dari buruknya poligami tapi ya

memang dari paradigm yang sudah terbentuk di masyarakat seperti yang kita

tahu bahwa Islam datang dalam keadaan asing dan akan juga pergi diakhir nanti

dalam keadaan asing pula.

15. Bagaimana pemahaman Global Ikhwan terkait teks al-Quran tentang dalil

poligami?

Jawab:

Abuya meyakini bahwa apa yang diamalkan oleh Rasullullah sebagai utusan

Allah SWT adalah hal yang benar dan tak mungkin bertentangan dengan dalil al-

Quran. Sebab itu dalam mengartikan dalil al-nisa ayat 3 adalah bahwa yang

dianjurkan adalah 2, 3, dan 4, sebab berpoligami adalah kebaikan yang

datangnya dari Allah. Bagi yang mampu tentunya, bagi orang yang mampu ya

jangan memaksakan karena bila memaksakan ya itu namanya merusak orang,

merusak istri, rasa mampu itu bisa diketahui dengan seiring berjalan. Hal yang

bagus bila banyak wanita yang bernaung di bawah seorang suami. Baik

monogami ataupun poligami itu merupakan media untuk mendidik istri. Salah

satu hikmah yang didapat Abuya dengan mengamalkan poligami adalah

mendekatkan kepada ketaqwaan. Seperti halnya solat yang khusyu bukanlah hal

97

yang mudah, tapi bukan karena hal tersebut tidak mudah justru kita tinggalkan,

begitu juga dengan poligami, poligami sulit tapi meninggalkan justru bukanlah

hal yang baik.

16. Apa hikmah berpoligami?

Jawab:

Saat ini, banyak gerakan-gerakan yang sejatinya tidak mendukung syariat Islam.

Gerakan feminisme contohya yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan

itu sama. Dalam konteks naluriah laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki

memiliki nafsu satu dan akal sembilan sedangkan perempuan kebalikannya.

Sehingga kesetaraan yang diutarakan kaum feminisme sejatinya adalah keinginan

untuk mengutamakan nafsu. Dalam konteks poligami, perempuan akan dididik

untuk senantiasa menekan nafsu mereka saat membina rumah tangga poligami

dan lebih menyerahkan segalanya untuk menggapai ridlo tuhan. Kehidupan

keluarga poligami bukan tanpa adanya masalah tapi pasti lebih banyak masalah.

Namun tarbiyah dari menjalankan poligami adalah keinginan untuk berharap-

memohon tuhan melancarkan dan memberikan solusi atas semua permasalahan

yang muncul, sehingga apa yang terjadi pada teman-teman Jemaah Global

Ikhwan yang berpoligami adalah mendapatkan kemampuan untuk menyelesaikan

masalah bahkan yang lebih berat dan tidak mungkin diselesaikan oleh orang yang

bermonogami. Rahasia kehidupan poligami yang berhasil adalah menyerahkan

segalanya pada Allah dan mengikuti arahan-arahan Rasul.

17. Apa yang menjamin poligami Global Ikhwan dapat berjalan lancar?

Jawab:

Kita Global Ikhwan menjalankan Sunnah Rasul yang saat ini sudah banyak

ditinggalkan yaitu berjemaah. Dalam kaitannya dengan poligami, kita yang

berjemaah kemudian ada pemimpin ini justru sangat-sangat membantu

terciptanya pelaksanaan poligami yang baik. Saya bisa pastikan bahwa sangatlah

susah menjalankan poligami ditengah kondisi lingkungan yang individualistis.

98

Lampiran 6

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 5

Tanggal Wawancara : 27 Agustus 2017

Tempat/Waktu : Kantor Pusat Global Ikhwan Sentul, Bogor

Identitas Informan 5

1. Nama : Bapak Indra

2. Umur : ……….

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Pendidikan Formal : Strata Satu (S1)

5. Pendidikan Non Formal : -

6. Pekerjaan : Pelaku poligami Jemaah Global Ikhwan

Hasil Wawancara

1. Bagaimana teknis perkawinan di Global Ikhwan? Apakah melalui system

perjodohan?

Jawab:

Global Ikhwan dibangun atas dasar kekeluargaan. Atas jamaah yang kit pegang

menyebabkan antara satu Jemaah dengan Jemaah yang lain adalah saling kenal.

Maka ketika akan menikahkan salah satu Jemaah, kita tidak perlu berupaya

susah payah untuk menemukan ini cocok dengan ini atau itu cocok dengan ini,

jadi proses pengenalan itu sebenarnya sudah lama terjadi. Coba bayangkan yang

terjadi bila saya adalah seorang yang diluar Global Ikhwan. Kenalan saya

mungkin cuman kenalan SD, SMP atau sebagainya. Hanya itu saja dengan ruang

99

lingkup yang sangat kecil. Itu yang hanya kenal saja, kalau yang dianggap

sebagai keluarga, bisa dihitung jari. Hal tersebut berkebalikan dengan kondisi

yang ada di Global Ikhwan. Jadi ketika datang arahan untuk menikah atau

berpoligami ya tinggal di diskusikan saja. Pencarian calon pun mudah karena

sudah pada kenal. Yang pilihkan ya tetap pemimpin karena kita percaya bahwa

itu dapat mendatangkan berkah. Kita kalau ada bayi lahir pun kita selalu

meminta nama kepada pemimpin karena itu adalah upaya mencari keberkahan.

Pemimpin dalam hal ini tuan Rasyidi adalah orang yang terbaik, orang pilihan.

Itulah hikmah dari kehidupan berjemaah, tanpa itu sangatlah sulit. Termasuk

soal pernikahan, tanpa Jemaah pusing lah kita memikirkannya karena harus

kenal dulu, paham dulu, pada akhirnya orang tua jadi longgar, hingga

membolehkan pacaran padahal pacaran tidak ada dalam islam, haram. Abuya

sangat menekankan untk menjaga syariat, pergi ke cabang Global Ikhwan

manapun tak akan ditemui pria-wanita bukan mahram duduk bersebelahan. Pasti

ada mahramnya. tapi disini semua sudah kenal jadi lebih mudah. Jangankan soal

menikah bepergian pun mestilah dirancang, ini siapa pemimpinnya, bagaimana

posisi duduknya sesuai syariat agama, bukan hanya pergi-pergi saja.

2. Jadi bagaimana teknis pernikahan di Global Ikhwan?

Jawab:

Jadi mula-mula, kita ini sebagai orang tua atau wali yang dirasa anak-anak kita

ini sudah mampu menikah, kita ajukan semuanya kepada pimpinan, dan

pimpinan akan membuat tim yang akan berdiskusi tentang pencocokan calon

mempelai laki-laki dan perempuan. Pasangan akan dipilihkan dengan yang akan

saling menguatkan antara suami dan istrinya. Yang akan mempercepat gerak

langkah Global Ikhwan, dan saling mudah berkomunikasi, tiada lah kita

pasangkan yang justru akan membuat ambruk setelah menikah, hal tersebut

justru berkebalikan dengan cita-cita perjuangan kita. Sebagai contoh misal ada 5

pasangan yang sudah dirumuskan oleh pimpinan, nanti barulah dikomunikasikan

dengan keluarga dan pihak terkait. Jadi peran Jemaah bukan hanya membantu

100

dari proses kenal tapi dari nol hingga ke walimah, dan bukan hanya berhenti

bahkan terus dibimbing hingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah

wa rahmah. Dan poligami tidak menjadi hambatan atau halangan, contohnya ini

Ibu fifi, dia berpoligami, tapi tidak berhenti hanya menjadi istri dari suami yang

berpoligami, dia aktif di sekolah Global Ikhwan dan ikut juga membangun

apotek, jadi tidak hanya selesai dengan keperluan pribadi tapi juga kebutuhan

umat.

3. Setelah sekian lama praktek poligami dilaksanakan, menurut bapak apa

sebernanya yang diharapkan dari kehidupan poligami?

Jawab:

Ridla tuhan, Abuya selalu mengajarkan untuk selalu berkeluh kesah kepada

Allah. Kita yang menjalankan perintah Allah maka Allah lah yang akan

menolong kita. Memang banyak ujian dari poligami, tapi hidup tidak bagus

nikmat saja tenang saja, saat diri kesusahan, dia akan senantiasa ingat bahwa ada

dzat yang dapat menyelesaikan semua masalah, ya mintalah sama Allah.

4. Bagaimana bentuk komunikasi tim dengan pihak keluarga dan mempelai?

Jawab:

Pertama adalah calon prianya terlebih dahulu, sudah siap menikah atau belum,

bila siap kemudian diteruskan untuk mengabari calon mempelai perempuan, bila

tidak siap, akan diberi kesadaran, ini keutaman menikah, ini bentuk tarbiyah

dalam menikah, dan ini keistimewaan menikah. Jangankan ditanya tentang

kesiapan menerima calon, kesiapan menikah pun justru lebih awal ditanyakan.

Jadi tidak ada paksaan dalam menikah. Sampai hari ini tidak ada yang menolak

untuk dipasangkan dengan calon yang dipilihkan oleh pimpinan. Namun dalah

hal menolak pun tidak ada paksaan. Dan biasanya yang agak menolak adalah

anggota yang tidak faham, ketika kita bagi faham, maulah dia meneruskan.

Setelah siap keduanya dilakukanlah peminangan, dan disepakatilah untuk akad.

Dan direncanakanlah untuk walimahnya secara serentak.

101

5. Apa arti pernikahan menurut Global Ikhwan?

Jawab:

Pernikahan adalah setengah dari agama, sehingga hal tersebut adalah hal yang

penting, maka patutlah untuk direncanakan sebaik-baiknya, direncanakan bukan

berarti dipersulit justru dipermudahlah. Bila syariat pernikahan dipersulit yang

ada adalah agamanya yang akan terancam. Syariat inilah yang Global Ikhwan

coba jalankan, kalo kita lihat diluaran itu ketika telah sampai umur untuk

menikah seketika itu juga bingung jodohnya siapa, ketika sudah menikah

bingung lagi mau dikasih makan apa, mau tinggal dimana, ditanya gaji berapa,

walimahnya darimana nih, susahlah jadinya pernikahan, pada akhirnya apa yang

terjadi, yang terjadi adalah banyak orang yang nikah lari. Jadinya cacatlah

hubungan dengan yang lain, karena melarikan anak orang. Dan yang tersisa

adalah permusuhan, apakah itu yang diinginkan islam? Jelas bukan.

6. Apakah sama teknis pernikahan poligami dengan teknis pernikahan yang

sebelumnya di paparkan?

Jawab:

Sama, yang berbeda hanyalah para pihaknya. Ketika seseorang katakakanlah

Jemaah Global Ikhwan sudah menikah maka dilakoninya lah kehidupan

monogaminya bercita-cita mewujudkan keluarga yang mawadah sakinah dan

warahmah. Permasalahan pasti ada, namun di kami ini ada orang yang bantu,

yang ditua-tuakan. Yang siap untuk memberikan bimbingan dan membantu

mencarikan solusi dari setiap permasalahan yang muncul. Yang pasti setiap ada

masalah Abuya selalu bilang bahwa solusi terbaik adalah ingat Allah dan Rasul,

satukan pandangan hanya untuk Allah dan Rasul maka solusi pun akan didapati.

Seperti bila ada suami dan istri tidak harmonis, ingatkanlah dengan sifat sabar,

tawadhu, diingatkan dengan keutamaan-keutamaan orang yang berkeluarga,

bahwa mereka ituh sedang berjuang bersama melangkah ke surga. Bahkan ada

anak dan yang lainnya, hal tersebut adalah tanggung jawab sekaligus akan

diberikan kemuliaan bila mampu mengelolanya. Manakala sudah stabil dengan

102

kehidupan monogami, segeralah berupaya untuk menikah lagi, karena dengan

poligami adalah media untuk membimbing seorang suami untuk menjadi

pemimpin. Itu adalah salah satu kemuliaan poligami. Bila keduanya menolak

maka diberikanlah pencerahan, kefahaman, dan ilmu. Karena poligami adalah

baik, dan akan memberikan efek baik kepada keduanya. Bila masih belum

menerima, ya tidak dipaksalah, sesuai dengan kefahaman dia.

7. Apa indicator seorang Jemaah telah siap untuk berpoligami?

Jawab:

Bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, keluarga, lingkungan dalam hal ini

Global Ikhwan banyak sekali cakupan lingkungannya. Pengurus kepada staff

nya, coordinator kepada anggotanya, manager kepada membernya, lingkungan-

lingkungan itu adalah bentuk tanggung jawab yang dapat dijadikan indicator

siap (kematangan) seorang Jemaah untuk menikah ataupun berpoligami. Pada

intinya poligami adalah program khusus untuk mencetak kepemimpinan dalam

diri.

8. Apa tanggapan bapak terhadap pendapat orang-orang diluar Global Ikhwan yang

mengatakan bahwa poligami menyakiti istri?

Jawab:

Abuya pernah bagi tau bahwa istri susah karena poligami adalah istri yang tidak

dekat dengan Allah. Apakah poligami tidak ada masalah? Sangat banyak

masalah tapi setiap permasalahan ada solusinya. Maka dari itu kedekatan dengan

Allah dan perintah Rasul adalah senjata terkuat yang dapat membuka pintu-pintu

hidayah agar solusi-solusi dari setiap permasalahan itu datang.

9. Apakah pernikahan poligami di Global Ikhwan legal?

Jawab:

Semua legal, sesuai dengan Undang-undang.

103

10. Bagaimana tafsir ayat 3 surah al-nisa menurut Global Ikhwan?

Jawab:

Nikahilah olehmu dua, tiga, empat wanita tapi bila tidak bisa berlaku adil maka

cukuplah satu, ini menandakan bahwa monogamy adalah yang paling rendah,

seperti ungkapan kamu kalau kuat angkat barang dua, tiga, empat, tapi kalau

tidak kuat angkatlah satu saja. Ini berarti kan yang mengangkat satu barang lebih

lemah dari pada yang bisa mengangkat dua, tiga, atau empat.

11. Lalu apa yang dimaksud dengan adil dalam ayat tersebut?

Jawab:

Adil itu sama seperti khusyuk. Sholat itu harus khusyuk, sangatlah merugi orang

tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Tapi apakah dengan tau bahwa khusyuk itu

sulit maka kita tidak solat? Tidaklah begitu, justru Nabi memerintahkan coba

terus terus, belajar khusyuk. Adil dalam poligami pun begitu, yang mau bersikap

adil, yang mau ditempa menjadi suami yang adil dan bertanggung jawab cobalah

bina keluarga poligami, dua dulu belajar adil, coba lagi. Bukan malah karena

pandangan adil sulit justru poligami ditinggalkan, jika poligami ditinggalkan

apakah maksud adil dalam ayat bisa tercapai? Ya tentu tidak.

104

Lampiran 7

Gambar 1

Penulis bersama Bapak Mahfuz

(Bidang Humas Global Ikhwan)

Gambar 2

Penulis bersama Bapak Cik Malaysia

(Anggota dan Pelaku Poligami GI)

Gambar 3

Penulis bersama Ibu Gina Puspita

(Ketua Muslimah Global Ikhwan)

Gambar 4

Penulis bersama Bapak Indra

(Dewan Penasihat Global Ikhwan)