Produk Hukum Tentang Pendidikan Tinggi (update 05 Februari 2012)

Undang-undang

1. 22 Tahun 2011 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan penjelasannya (situs asli)

2. 16 Tahun 2011 :  Bantuan Hukum3. 15 Tahun 2011 :  Penyelenggara Pemilihan Umum4. 12 Tahun 2011 :  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan5. 11 Tahun 2011 :  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20116. 10 Tahun 2010 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan

penjelasannya (situs asli)7. 02 Tahun 2010 : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (situs asli)8. 09 Tahun 2009 : Badan Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource)

Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (situs asli),Tayangan pptx penjelasan dari Kemendiknas.

9. 36 Tahun 2008 : Pajak Penghasilan dan Penjelasannya (situs asli); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983.

10. 14 Tahun 2005 : Guru dan Dosen (situs asli)11. 32 Tahun 2004 : Pemerintahan Daerah (Penjelasannya)12. 28 Tahun 2004 : Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (situs asli)13. 1 Tahun 2004 : Perbendaharaan Negara (situs asli)14. 20 Tahun 2003 : Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasannya)15. 17 Tahun 2003 : Keuangan Negara (situs asli)16. 13 Tahun 2003 : Ketenagakerjaan17. 16 Tahun 2001 : Yayasan (situs asli)18. 18 Tahun 1999 : Jasa Konstrusi (situs asli)19. 7 Tahun 1983 : Pajak Penghasilan (situs asli)20. 11 Tahun 1969 : Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (situs asli)21. UU No. 43 tahun 1999 : Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian22. UU No. 8 Tahun 1974 : Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah

1. 46 Tahun 2011 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil2. 24 Tahun 2011 : Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs

asli)

3. 19 Tahun 2011 : Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (situs asli)

4. 18 Tahun 2011 : Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (situs asli)

5. 17 Tahun 2011 : Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (situs asli)

6. 16 Tahun 2011 : Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Lampiran I s/d V (situs asli)

7. 15 Tahun 2011 : Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia beserta Lampiran I s/d V (situs asli)

8. 14 Tahun 2011 : Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII (situs asli)

9. 13 Tahun 2011 : Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (situs asli)

10. 12 Tahun 2011 : Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (situs asli)

11. 11 Tahun 2011 : Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (situs asli)

12. 94 Tahun 2010 : Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (situs asli)

13. 93 Tahun 2010 : Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (situs asli)

14. 92 Tahun 2010 : Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (situs asli)

15. 80 Tahun 2010 : Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (situs asli)

16. 66 Tahun 2010 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (situs asli: PP dan Penjelasannya)

17. 59 tahun 2010 : Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)

18. 54 Tahun 2010 : Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan (situs asli)

19. 53 Tahun 2010 : Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli)

20. 40 Tahun 2010 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)

21. 28 Tahun 2010 : Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)

22. 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (situs asli)

23. 17 Tahun 2010 : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya.24. 41 Tahun 2009 : tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen,

serta tunjangan kehormatan Profesor.Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (situs asli)

25. 38 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan. (situs asli).

26. 37 Tahun 2009: dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)27. 65 Tahun 2008 : Pemberhentian PNS (situs asli)28. 63 Tahun 2008 : Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (situs asli)29. 48 Tahun 2008 : pendanaan pendidikan (Penjelasannya)30. 95 Tahun 2007 : Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01

Januari 2011) – situs asli31. 31 Tahun 2006 : Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahasa tentang KKNI-

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) – situs asli.32. 47 Tahun 2005 : perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki

jabatan rangkap (situs asli)33. 19 Tahun 2005 : Standar Nasional Pendidikan34. no. 12 tahun 2002 : Perubahan PP 99-2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil35. 29 tahun 2000 : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)36. no. 99 tahun 2000 : kenaikan pangkat PNS37. 61 Tahun 1999 : Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf

(sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)38. 60 Tahun 1999 : Pendidikan Tinggi39. 29 Tahun 1997 : PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)40. 45 Tahun 1994 : Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan

Pensiunan (sudah diganti dengan PP 80 Tahun 2010 )41. 16 Tahun 1994 : Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)42. 1 Tahun 1994 : Pemberhentian PNS – (situs asli)43. 30 Tahun 1980 : peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010)

(situs asli)44. 32 Tahun 1979 : Pemberhentian PNS (situs asli)45. 10 Tahun 1979 : Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap

penjelasan dan lampiran) (situs asli)46. 7 Tahun 1977 : penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2)47. 4 Tahun 1966 : Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (situs asli)

Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. 80 Tahun 2003 : Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (situs asli)

2. 9 Tahun 2001 : Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)3. 93 Tahun 1999 : Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi

Universitas4. Keppres no. 87 tahun 1999 : Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu

Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. 8 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya 2. 35 Tahun 2011 : Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 3. 81 Tahun 2010 : Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 (situs asli)4. 54 Tahun 2010 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa (situs asli)5. 32 Tahun 2010 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2010 tentang

Komite Inovasi Nasional (situs asli)6. 25 Tahun 2010 : Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji

Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010 (situs asli)

7. 24 Tahun 2010 : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (situs asli) (ini yang membubarkan Direktorat PMPTK yang memicu demo para guru)

8. 66 Tahun 2007 : Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor9. 65 Tahun 2007 : Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

1. 052/P/2011 : Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan (situs asli)

2. 134/M/2010 : Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 20113. 126/P/2010 : Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (situs asli)4. 108/P/2009 : PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen5. 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam

jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB, Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)

6. 015/P/2009 : Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (022/P/2009) (mirror)

7. 058 Tahun 2008 : Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan

8. 056/P/2007 : Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru9. 057/O/2007 : Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam

jabatan

10. 004/U/2002 : Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi11. 045/U/2002 : Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi12. 184/U/2001 : Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma,

Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)13. 178/U/2001 : Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)14. 107/U/2001 : Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (situs asli) (berbeda

dengan KELAS jauh, kalau program pendidikan jarak jauh dibolehkan, yang kelas jauh harus memenuhi ketentuan Permendiknas No. 30 Tahun 2009)

15. 36/D/O/2001 : Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli)

16. 234/U/2000 : Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (pdf)17. 232/U/2000 : Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil

Belajar mahasiswa (pdf)18. 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional

dosen19. 284/U/1999 : Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan

Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)20. 264/U/1999 : kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no

61/DIKTI/Kep/200021. 212/U/1999 : Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor22. 181 Tahun 1999 : petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya

(html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1023. 187/U/1998 : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh

Permendiknas No. 28 Tahun 2005)24. 155/U/1998 : Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (situs asli)25. 223/U/1998 : Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud

264/U/1999 )26. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 : Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)27. 339/U/1994 : Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta28. 036/U/1993 : Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan

178/U/2001)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

1. 50 Tahun 2011 : Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

2. 48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud3. Permendiknas 38 Tahun 2011 : Perubahan atas Permendiknas 18 Tahun 2011 tentang

Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02)

4. Permendiknas 18 Tahun 2011 : Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)

5. 22 Tahun 2011 : Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)6. 20 Tahun 2011 : Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (situs asli)7. 19 Tahun 2011 : Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri

dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia (situs asli)

8. 17 Tahun 2011 : Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi

9. 11 Tahun 2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan10. 3 Tahun 2011 (lengkap dengan lampirannya): Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (situs asli dan lampirannya)

11. 48 Tahun 2010 : Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (situs asli)

12. 47 Tahun 2010 : Standar Kompetensi Lulusan Kursus (situs asli)13. 44 Tahun 2010 : Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 (situs asli)14. 43 Tahun 2010 : Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (situs

asli)15. 39 Tahun 2010 : Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan

Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)16. 38 Tahun 2010 : Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (situs asli)17. 36 Tahun 2010 : Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)18. 35 Tahun 2010 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka

Kreditnya (situs asli)19. 34 Tahun 2010 : Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan

Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)20. 33 Tahun 2010 : Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku (situs asli)21. 30 Tahun 2010 : Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang

tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan (situs asli)22. 24 Tahun 2010 : Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan

Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)23. 17 Tahun 2010 : Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (situs asli)24. 9 Tahun 2010 : Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (situs asli)25. 6 Tahun 2010 : Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun

2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (situs asli)26. 2 Tahun 2010 : Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

(situs asli)27. 1 Tahun 2010 : Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi

Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)28. 73 Tahun 2009 : Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)29. 68 Tahun 2009 : Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli). Versi scan (situs asli)30. 67 Tahun 2009 : Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli)31. 66 Tahun 2009 : Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan

Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (situs asli)32. 63 Tahun 2009 : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan33. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan

Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (situs asli)

34. 48 Tahun 2009 : Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas

35. 47 Tahun 2009 : Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (situs asli)36. 46 Tahun 2009 : Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (situs

asli)37. 42 Tahun 2009 : Standar Pengelola Kursus (situs asli)38. 41 Tahun 2009 : Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan (situs asli)39. 33 Tahun 2009 : Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan

Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)40. 32 Tahun 2009 : Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan

penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).

41. 30 Tahun 2009 : Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi42. 26 Tahun 2009 : Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri43. 20 Tahun 2009 : Beasiswa Unggulan (situs asli)44. 19 Tahun 2009 : Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor (situs asli)45. 18 Tahun 2009 : Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di

Indonesia (situs asli)46. 16 Tahun 2009 : Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan

Nasional47. 8 Tahun 2009 : Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (situs asli)48. 85 Tahun 2008 : Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (situs asli)49. 67 Tahun 2008 : Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan

Tinggi dan Pimpinan Fakultas50. 61 Tahun 2008 : Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan

Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas (situs asli)51. 59 Tahun 2008 : Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan

pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (situs asli)

52. 58 Tahun 2008 : Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan (situs asli)

53. 53 Tahun 2008 : Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)

54. 38 Tahun 2008 : Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas (situs asli)

55. 27 Tahun 2008 : Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor56. 20 Tahun 2008 : Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki

jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)57. 19 Tahun 2008 : Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen58. 18 Tahun 2008 : Penyaluran tunjangan profesi dosen59. 17 Tahun 2008 : Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)

60. 09 Tahun 2008 : Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)

61. 06 Tahun 2008 : Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi (situs asli)

62. 42 Tahun 2007 : Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)63. 30 Tahun 2007 : Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas64. 26 Tahun 2007 : Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau

Lembaga Lain di Luar Negeri (situs asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)

65. 25 Tahun 2007 : Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia (situs asli)

66. 20 Tahun 2007 : Standar Penilaian Pendidikan67. 18 Tahun 2007 : Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan68. 17 Tahun 2007 : Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 200769. 16 Tahun 2007 : Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru70. 15 Tahun 2007 : Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas71. 38 Tahun 2006 : Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar

dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)

72. 32 Tahun 2006 : Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

73. 28 Tahun 2006 : Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan

74. 1 Tahun 2006 : Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan

75. 28 Tahun 2005 : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Keputusan Dirjen Dikti

1. 49/Dikti/Kep/2011 : Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)2. 70/D/T/2010 : 17 Februari 2010, Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum

Pendidikan (situs asli)3. 03/DIKTI/Kep/2010 : Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang

diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (situs asli)

4. 82/DIKTI/Kep/2009 : Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)

5. 66/DIKTI/Kep/2008 : Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)

6. 163/DIKTI/Kep/2007 : Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)

7. 44/DIKTI/Kep/2006 : Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (situs asli)

8. 43/DIKTI/Kep/2006 : Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (situs asli)

9. 34/DIKTI/Kep/2002 : Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (situs asli)

10. 28 /DIKTI/Kep/2002 : Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (situs asli)

11. 26/DIKTI/KEP/2002 : Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus

12. 08/DIKTI/Kep/2002 : Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (situs asli)

13. 108/DIKTI/Kep/2001 : Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)

14. 61/DIKTI/KP/2000 : peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN

15. 275/DIKTI/Kep/1999 : Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (situs asli)

Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur

1. 152/E/T/2012 : kewajiban publikasi makalah mahasiswa sebagai persyaratan lulus 2. 2050/E/T/2011 : Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan

Jurnal3. 2030/E/T/2011 : Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi

Pendidkan Dokter Gigi (S1)4. 1643/E/T/2011 : Moratorium Prodi Keperawatan jenjang D3 dan S1, Kebidanan Jenjang

D3, D4 dan S15. 1639/E/T/2011 : Penghentian proses pengajuan usulan Pembukaan Prodi Pendidikan

Dokter (S1) Baru dan Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru6. 1615/E/T/2011 : Surat Edaran Dirjen Dikti tentang  Kualifikasi Pendidikan Dosen7. 2899.1/E4.1/2011 : Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN8. 4087/E1.2/B/2011 :Tentang Permendiknas 38 Tahun 2011 : Koordinasi dan Pengendalian

Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional9. Surat Edaran 71936/A4/KP/2011 : Usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala

dan Guru Besar10. 1017/E/T/2011 : Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (situs

asli)11. 1313/E5.4/LL/2011 : Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli)12. 769/E/T/2011 : Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru

Besar/Profesor (situs asli)13. 739/E/C/2011 : Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan

Guru Besar/Profesor (situs asli)14. 498/E/T/2011 : Kualifikasi D-IV sama dengan S115. 394/E/T/2011 : Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (situs asli)16. 306/E/C/2011 : Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan

Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)

17. 190/D/T/2011 : validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)

18. 1436/D/T/2010 : Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (situs asli).

19. 1312/D/T/2010 : Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (situs asli)

20. 1311/D/C/2010 : Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)21. 1030/D/T/2010 : Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi Komputer

dan Lanskap (situs asli)22. 2512/D2.5/2010 : Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal

Penataan Program Pertanian (situs asli)23. 1844/D2.2/2010 : Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme

Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (situs asli)24. 5072/A4.5/KP/2009 : Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)25. 4841/A4.5/KP/2009 : Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)26. 2309/A4.3/KP/2009 : Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar

Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)27. 1961/D/T/2009 : Pemberhentian sementara alih kelola PTS28. 40/D/T/2009 : Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan

dan Kebidanan (situs asli)29. Surat Edaran Dirjen Dikti 2002/Dl.3/C/2008 : Pengisian Surat-surat Pernyataan dan

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)30. 2920/D/T/2007 : Penetapan daya tampung mahasiswa, perhatikan rasio maksimum dosen

mahasiswa sejak tahun 2010 sudah diubah menjadi IPA 1:30 dan IPS 1:45, bukan 1:25 seperti yang tercantum di surat ini (mirror)

31. 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (situs asli 1, situs asli 2)32. 2933/D/T/2001 : Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di

Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)33. 2209/D/T/2001 : Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang

diselenggarakan oleh Masyarakat34. 1840/D/T/2001 : Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (situs asli)35. 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001 : Perjanjian Kerjasama

antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (situs asli)

36. 2668/D/T/2000 : Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru37. 2630/D/T/2000 : Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (situs asli)

Catatan: sila lihat peraturan lebih baru: 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi

38. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat39. 1247/D/C/99 : Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (situs asli)40. 2705/D/T/1998 : Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku

untuk PTS sampai sekarang, berbeda dengan PTN yang sudah memiliki Permendiknas No. 67 Tahun 2008) (mirror 1, mirror 2)

23 Oktober 2005: Pengangkatan Pimpinan PTS tetap berpedoman pada Surat Dirjen Dikti No. 2705/D/T/1998 (situs asli)

41. 2705/D/T/1998 : Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS

42. 4039/D/T/93 : Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS

 

Kenaikan Jabatan Akademik/Kepangkatan Dosen

1. Portal Sistem Penilaian Angka Kredit Dosen : http://pak.dikti.go.id/portal/2. Pedoman Operasional AK 2009 3. Validasi Karya Ilmiah 4. Surat Edaran 71936/A4/KP/2011   tentang usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor

Kepala dan Guru Besar5. Surat Edaran Dirjen Dikti 2002/Dl.3/C/2008 : Pengisian Surat-surat Pernyataan dan

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/60/M.PAN/6/2005: Perubahan

atas ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri PAN tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

7. PP 99 Tahun 2000 : kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.8. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen untuk Kenaikan Jabatan Fungsional

Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.9. Kepmendiknas 36/D/O/2001 : Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan

fungsional dosen (pdf, situs asli). Lampiran: I IIa IIb IIc IId IIe III IV; antara lain Lampiran IIe: Rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu

10. Kepmendiknas 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen

11. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN: 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

12. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 : Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran: I II III

Tugas Belajar

1.A. Peraturan Presiden 12 Tahun 1961 : Pemberian Tugas Belajar (situs asli)B. Surat Edaran Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004 : Pemberian Tugas Belajar dan

Ijin Belajar bagi PNSC. Surat Edaran Sekjen 8480/A.A2/LN/2010, 01 Feb 2010: Pemberitahuan tentang

pentingnya SP Setneg RI

D. Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian 4159/A4.3/KP/2010, 27 Jan 2010: Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (situs asli)

E. Permendiknas 48 Tahun 2009 : Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas

F. Produk hukum pendidikan yang ada kaitan dengan perhitungan angka kredit atau kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen bagi Dosen PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:

i. PP. 3 tahun 1980 : pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.

ii. PP. 99 tahun 2000 : kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.

iii. Kemenkowasbangpan No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dapat diunduh di sini.

iv. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit, dapat diunduh di sini.

v. Kepmendiknas No. 36/D/O/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen, dapat diunduh di sini.

G. Surat Edaran Kabiro Kepegawaian Kemdiknas i. Nomor 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang

Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen (situs asli).Dalam Surat Edaran 23327 ini dijelaskan alasan dosen tugas belajar tidak dibenarkan ikut serdos dan terima tunjangan.

ii. Nomor 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana) (situs asli).Dalam Surat Edaran 29253 ini dijelaskan bahwa bagi dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri atau di luar Dikti, bila lokasi berada di luar kota kampus asal atau di luar negeri sehingga tak bisa melaksanakan BKD maka statusnya bukan ijin belajar, maka kepadanya diberi SK tugas belajar dan berlaku segala ketentuan tugas belajar.

H. Penjelasan Kepala Bagian Mutasi Dosen Kemendiknas tentang studi lanjut bagi PNS Dosen dalam kaitannya dengan kenaikan jabatan, kepangkatan, sertifikasi Dosen, dan evaluasi beban kerja Dosen dapat diunduh di lokasi 1 atau lokasi 2.

I. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk barang bawaan Penumpang dari LN

i. 188/PMK.04/2010 : Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut Pelintas Batas dan Barang Kiriman, ketentuan ini akan diterapkan terhitung mulai 01 Januari 2011, dapat diunduh di sini beserta lampirannya.

ii. 28/PMK.04/2008 : Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan. Ketentuan pembebasan Bea Masuk berlaku untuk PNS Tugas Belajar/Mahasiswa yang masa menetap di LN minimal 1 thn, dapat diunduh di sini.

2. Ketentuan bebas PPh bagi beasiswadiatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 (diubah dengan PMK 154/PMK.03/2009):

A. UU PPh No. 36 Tahun 2008 (tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh) dapat diunduh pula di lokasi 1, lokasi 2, sedangkan penjelasan atas UU No. 36 Tahun 2008 dapat diunduh pula di lokasi 1, lokasi 2.

B. Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2009 (tentang Perubahan atas PMK No. 246/PMK.03/2008) dapat diunduh pula di sini.

3. BPPS – Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana A. BPPS Online : Situs online untuk pendaftaran BPPSB. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 419/D4.4/2011 tanggal 28 Feb 2011 :

Pendaftaran BPPS bagi Dosen PTS (situs asli). Pencabutan terhadap persyaratan calon penerima BPPS harus memiliki jabatan fungsional minimal AA terdapat dalam SE 419 ini.

C. Keputusan Direktur Ketenagaan (Ditjen Dikti Kemendiknas) No. 481/D4.4/2010: i. No. 481/D4.4/2010, 19 Februari 2010: Penetapan Besaran Beasiswa

Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti (1,3MB pdf atau 0,75 MB zip).

ii. No. 1185.1/D4.4/2010, 10 Mei 2009: Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri (dapat unduh pula di sini)

Pembukaan Program Studi Baru dan Persyaratan Double Degree

1. Tatacara pembukaan prodi baru dari Ditjen Dikti.2. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)

3. Persyaratan dan ketentuan tentang pelaksanaan program Double Degree4. Surar Edaran Direktur Akademik Nomor 1844/D2.2/2010 tanggal 20 Juli 2010

Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru

Pemberian Ijin untuk Perguruan Tinggi Asing

1. Perpres No. 77 tahun 2007 : Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (situs asli)

2. PP 17 Tahun 2010 : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, baca hal 161-168 tentang kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia.

3. Permendiknas 26 Tahun 2007 : Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (situs asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)

4. Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan Tenaga Sukarela Asing (situs asli)5. Permendiknas 66 Tahun 2009 : Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing

pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (situs asli)

6. Surat edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing (situs asli)

7. Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama no.4437/E2.2/2011 tanggal 11 Juli 2011: Pemberitahuan Waktu Pelayanan pada Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti (situs asli)

Peraturan di Indonesia mengenai plagiarisma

1. UU 19 Tahun 2002 : hak cipta (situs asli)2. Permendiknas 17 tahun 2010 : Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan

Tinggi (situs asli)3. Surat Edaran Dirjen 190/D/T/2011 : validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD

Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)

4. Surat Edaran Dirjen 1311/D/C/2010 : Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)5. Surat Dirjen Dikti 3298/D/T/99 : Upaya pencegahan tindakan plagiat (situs asli)

Berkas Sertifikasi Dosen dan Beban Kerja Dosen

1. 47 Tahun 2009 : Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (situs asli)2. Tahun 2011:

A. Berkas lengkap Juli 2011 (24,5MB rar)B. Pembaharuan Sistem Serdos 2011 dan Prosedur Operasional Baku (POB) Serdos

Integratif 2011 (situs asli: PS dan POB)C. Buku Serdos: Buku 1, Buku 2, Buku 3 dan Lampiran (situs asli: Buku 1, Buku 2,

Buku 3 dan Lampiran)D. Materi Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma PT (391KB pdf,

situs asli)E. Materi Contoh Pelaporan Beban Kerja Dosen 2011 (90KB pdf, situs asli)

Kurikulum Perguruan Tinggi Indonesia

1. Kepmendiknas 232/U/2000 : Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)

2. Kepmendiknas 045/U/2002 : Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi3. Buku panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (situs

01, situs 02)

Undang-undang Kepegawaian

i. UU No. 43 tahun 1999 : perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, situs asli)

ii. UU No. 8 Tahun 1974 : Pokok-Pokok Kepegawaianiii. PP 24 Tahun 2011  tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan

penjelasannya (situs asli)

Disiplin PNS

i. PP 53 Tahun 2010 : Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)ii. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 : Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun

2010 tentang disiplin PNS (situs asli)iii. PP No. 30 Tahun 1980 : peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun

2010) (situs asli)iv. PNS dilarang memangku jabatan rangkap

o PP No. 47 Tahun 2005 : perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)

o PP No. 29 Tahun 1997 : PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS – DP3

i. PP No. 10 Tahun 1979 : Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sudah dicabut oleh PP no.46 tahun 2011)

ii. Surat Edaran Kepala BKN No. 02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan, disertai contoh-contoh kasus (situs asli)

iii. Pedoman seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  (DP3)iv. 46 Tahun 2011 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipilv. Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS (Perka BKN No. 20 Tahun 2011)

Alih Profesi PNS & Mutasi Dosen

i. Kepmendiknas 36/D/O/2001 : Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli): pasal 2 ayat 6

ii. Surat Edaran Sekjen 5072/A4.5/KP/2009 : Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)

iii. Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009 : Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)

iv. Surat Edaran Sekjen 2309/A4.3/KP/2009 : Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)

v. SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001 : Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)

vi. Surat Edaran Koordinator Kopertis VII  tentang pengalihan PNS non dosen menjadi dosen dpk di wilayah Kopertis VII (situs asli)

>>>

Update: 23 Desember 2011Agar memudakan pencarian, Peraturan Perundangan di atas disusun  Pak Djoko Luknanto jadi beberapa kategori diberi link untuk langsung menuju produk hukum terkait:

Peraturan Dikti: http://luk.staff.ugm.ac.id/atur.htm antara lain:

·         Kurikulum PT: http://luk.staff.ugm.ac.id/kurikulum

·         KKNI: http://luk.staff.ugm.ac.id/kkni

·         Borang akreditasi BAN-PT: http://luk.staff.ugm.ac.id/banpt

·         Pembukaan Prodi Baru: http://luk.staff.ugm.ac.id/psbaru

·         Pemberian Ijin PT Asing: http://luk.staff.ugm.ac.id/ptasing

·         Borang Serdos & BKD: http://luk.staff.ugm.ac.id/serdos

·         Kenaikan Pangkat PNS: http://luk.staff.ugm.ac.id/pangkat

·         DP3 PNS: http://luk.staff.ugm.ac.id/dp3

·         Alih Profesi & Mutasi PNS : http://luk.staff.ugm.ac.id/mutasi

·         Tugas Belajar: http://luk.staff.ugm.ac.id/tugasbelajar

·         Pajak Beasiswa: http://luk.staff.ugm.ac.id/pajakbeasiswa

·         Beasiswa – BPPS: http://luk.staff.ugm.ac.id/bpps

·         Penggantian Ijazah Hilang: http://luk.staff.ugm.ac.id/ijazahhilang

·         Gaji PNS: http://luk.staff.ugm.ac.id/gaji

·         Pensiun PNS: http://luk.staff.ugm.ac.id/pensiun

·         Pensiun Guru Besar: http://luk.staff.ugm.ac.id/gb

·         BLU dan PNBP: http://luk.staff.ugm.ac.id/pnbp

·         Reformasi Birokrasi: http://luk.staff.ugm.ac.id/birokrasi

·         Standar Biaya: http://luk.staff.ugm.ac.id/standarbiaya

·         Pajak Penghasilan: http://luk.staff.ugm.ac.id/pajak

·         Pengadaan Barang dan Jasa: http://luk.staff.ugm.ac.id/barangjasa

·         UU Yayasan: http://luk.staff.ugm.ac.id/yayasan

·         Peraturan Terbitan Ilmiah: http://luk.staff.ugm.ac.id/terbit

·         Perkawinan: http://luk.staff.ugm.ac.id/kawin

·         UU BHP dan pembatalannya: http://luk.staff.ugm.ac.id/bhp

·         Bidang Kesehatan: http://luk.staff.ugm.ac.id/dokter

·         Cuti dan Libur Nasional: http://luk.staff.ugm.ac.id/cuti

>>>

Perhatikan link http://luk.staff.ugm.ac.id/atur.htm akan update terus, selama saya masih diberi kesehatan searching dan Pak Djoko masih diberi kesehatan menyusunnya dalam koleksi tersebut. Terima kasih kepada Prof. Djoko Luknanto yang update terus koleksi produk hukum, terus terang saya hanya pandai search tapi tidak pandai menghimpun dan menyusunnya dalam satu koleksi lengkap. Sangat terharu beliau yang memiliki banyak kesibukan membantu update terus setiap ada saya posting produk hukum baru ataupun ada menemukan peraturan lama yang masih hidup ( biasanya ditemukan pas ada kasus yang membutuhkannya/ada yang bertanya di milis DG/Kopwil4/evaluasi ). Koleksi beliau telah banyak membantu saya dalam memberi panduan kepada yang membutuhkan info, thank you Pak Djoko Luk yang baik.

Banyak suka duka selama setahun searching Produk hukum ini, ada yang gampang dicari, ada yang sudah tahu nomor dan judulnya tapi menghabiskan waktu berbulan sampai mata bengkak karena kelebihan pakaipun tidak bisa ditemukan. Sebagaimana kita ketahui produk hukum Dikti tidak menyatu terhimpun di websitenya, tersebar entah dimana-mana asal sudah ganti petugas salinan produk hukum sebelumnya sudah tak tahu di mana rimbanya terutama Surat keputusan dan surat edaran Dikti paling sulit dikumpul.

Di saat mencari banyak ketemu hal-hal yang mengharukan, ada beberapa yang agak berkesan :1 ) Surat edaran Dirjen Dikti No. 1961/D/T/09 tentang Pemberhentian Sementara Alih Kelola PTMenghabiskan waktu seminggu searching tak bisa dapat, saya tahu Koordinator kopertis ada menyimpan surat edaran ini tapi segan memintanya. Prof. Budi Wignyosukarto (Koordinator Kopwil 5) yang baik, begitu dengar dari GTS saya kesulitan mencari Surat Edaran ini, sengaja letakkan kesibukannya, beliau sendiri yang print dan kirim ke emailku, bagaimana saya tak menangis? Pak Budi yang baik, selama satu tahun berkenalan, Bapak ini sudah banyak tunjukkan kebaikan padaku.2 ) Kepmendiknas No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program DoktorSaya kesulitan cari kepmendiknas ini, setelah satu bulan cari tak juga menemukan, terpaksa tebalkan muka tanya GTS. Kebetulan dia ada simpan ya dikirim ke emailku. GTS ini suka memanas-manasi (main-main seperti seorang adik yang senang ganggu kakaknya) tapi saya tahu sebenarnya dia itu luar biasa baik dan penuh perhatian.3 ) Permendiknas No. 06 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendiknas no. 28 tahun 2005Di saat sudah capek cari dan merasa sorry karena sedang ditunggu beberapa anggota milis, tiba-tiba muncul Pak STA Wartono di milis infokan Permendiknas ini sudah tersedia di web evaluasi dan bisa didownload.

4 ) SK Ditnaga No. 481/D4.4/2010 tentang penetapan besaran BPPS 2010 ( Detail beasiswa BPPS yang diterima )Agak sulit diperoleh karena besarnya BPPS jarang diumumkan ke publik, adalah Dik Arif Rahman Dosen Universitas Malikussaleh di Banda Aceh yang kirim via japri ke saya, padahal adik ini juga member di tiga milis yang saya gabung, tapi lebih pilih saya yang sebarkan.5 ) MATERI PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DOSEN PTS 2010 – 2014, Dik Wahyu Pamungkas, dosen Akademi Teknik Telekomunikasi Purwokerto yang japri share ke saya. Adik yang baik ini selalu diskusi berbagai masalah pendidikan tinggi dengan saya, feel sorry pernah sekali saya kehilangan kesabaran dan berdebat dengan kasar, adik yang baik dan sabar, tidak menyalahi saya malah bertambah baik pada saya yang emosionil ini. Dari materi pengiriman ini bisa kita peroleh penjelasan yang pasti bahwa batas akhir untuk kualifikasi minimum dosen harus S2 adalah akhir 2015.6 ) Permendiknas no 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi pendidik untuk dosen, lama sekali muncul di website Dikti padahal banyak peroduk hukum lain sudah merujuk pada permendiknas ini. Karena tak sabar saya melihat ada salah satu situs menawarkan produk hukum pendidikan tinggi terbaru, katanya bayar usd 21 bisa sepuas-puasnya membaca, saya bayar dengan kartu kredit. Akibatnya bukan produk hukum terbaru yang saya peroleh, selama sebulan mailboxku kebanjiran gambar dan film porno yang capek delete terus. Syukur berangsur kurang, sekarang masih ada satu dua dalam satu hari, idiotnya aku ini. Lama diketawai GTS lho.7 ) Permendiknas No. 63 tahun 2009 juga lama muncul, dapatnya di situs LPPM Unsyiah Banda Aceh.

8 ) Surat Edaran Sekjen No. 8480/A.A2/LN/2010 tentang Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI dan surat edaran Mendiknas No. 4159/A4.3/KP/2010 tentang Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa dapatnya di situs ITB, kemudian oleh staff Dikti diupload di websitenya.