Profil SPM Kabupaten Bima.docx

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BIMA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Capaian SPM sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM dapat diselesaikan. Laporan SPM ini disusun berdasarkan sistematika yang sebagaimana diatur dalam Juknis penyusunan dan Penetapan SPM. Laporan SPM ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika : Bab I Pendahuluan, Bab II Penerapan dan Pencapaian SPM, Bab 3 berisi tentang Program yang direncanakan, dan Bab 4 Penutup. Intisari dari Laporan SPM ini terdapat pada Bab 2, karena pada Bab 2 ini dibahas tentang rencana/target capaian, realisasi capaian, batas waktu pencapaian SPM, maupun gap pencapaian tahun 2013 dibandingkan dengan taget yang akan di capai pada tahun 2015 sesuai sasaran MDGs.

Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan indikator capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima pada tahun 2011 - 2013. Dari beberapa indicator SPM tersebut ada beberapa indicator yang sudah tercapai atau dengan kata lain sudah melebihi target capaian SPM, tetapi ada juga yang belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena banyak faktor seperti jumlah dana APBD Kabupaten Bima untuk kesehatan masih terbatas; masih relative rendahnya kompetensi SDM Kesehatan, masih belum meratanya distribusi tenaga kesehatan, serta masih relative rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan pelayanan

kesehatan. Untuk itu diperlukan komitmen dan partisipasi semua pihak yang terkait baik lintas program maupun lintas sektor dalam meningkatkan capaian indicator SPM sehingga dapat mendukung pencapaian visi misi dinas kesehatan Kabupaten Bima dan mendukung percepatan pencapaian sasaran MDG’s Tahun 2015.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan capaian kinerja yang lebih baik dari semua lintas program dan lintas sector terkait, sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Bima pada khususnya.

Bima, Maret 2014Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Bima,

drg Hj. Siti Hadjar YoenoesPembina Utama Muda (IV/c)NIP 19571212 1198712 2 002

1

Visi Dinas Kesehatan Kab. Bima

“Masyarakat Kabupaten Bima Yang Sehat, Mandiri, Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Nilai Maja Labo Dahu Yang Religius”

Misi Dinas Kesehatan Kab. Bimaa) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui

kemitraan dan pemberdayaan.b) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan

nilai-nilai maja labo dahu yang religius.c) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya

upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.d) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.e) Mendorong terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan

sehat

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

KABUPATEN BIMA

A. JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR SPMI. Pelayanan Kesehatan Dasar

Indikator 1) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 diperoleh dari perhitungan persentase jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care (ANC) minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) oleh tenaga kesehatan dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target Nasional 87.00

89.00

91.00

93.00

95.00

97.00

99.00

92.49

89.84

93.25

95.00

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%).

Target Pencapa-ian Nasional 2015

2

Batas Waktu Pencapaian Tahun 2015

Indikator 2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditanganiCakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, didapat dari perhitungan persentase jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil beresiko di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan.


80.00

85.00

90.00

95.00

100.00 98.32

100.00 99.55

80.00

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani (%)

Batas Pencapaian Target 2015

Indikator 3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari persentase jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.


80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

88.14 89.89

82.56

90.00

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kom-

petensi kebidanan (%)


3

Indikator 4) Cakupan pelayanan ibu nifasCakupan pelayanan nifas, dihitung dari jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Tahun 2011Tahun 2012

Tahun 2013Target Nasional

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

89.67 89.93

94.13

90.00

Cakupan pelayanan Ibu Nifas (%)


Indikator 5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditanganiCakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah neonatus dengan komplikasi yang mendapat penanganan dibagi dengan jumlah keseluruhan neonatus yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target Nasional -

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00 96.93 99.46 98.67

80.00

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)


Indikator 6) Cakupan kunjungan bayiCakupan kunjungan bayi, didapat dari perhitungan persentase jumlah bayi yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah bayi yang ada di wilayah kerja pada ku run waktu tertentu. Diasumsikan bayi yang berusia 12 bulan telah mendapat 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu memperoleh imunisasi lengkap, mendapatkan vitamin A 1x ,dilakukan pemantauan tumbuh kembang sebanyak 4x dan kalau sakit dilakukan managemen terpadu balita sakit (MTBS).

4


75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00 98.28

93.51

97.80

90.00

Cakupan kunjungan bayi (%)


Indikator 7) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Pada tahun 2013, pengisian data cakupan UCI dibagi 2 kategori. Pertama disebut dengan UCI individu, yang dimaksud adalah target bayi 100% harus terpenuhi 80%. Kedua disebut UCI antigen, ya ng dimaksud adalah perlindungan dini awal 95% dan kelengkapan 90%.


10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

100.00 95.24 97.02

83.25

100.00

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

Waktu Pencapaian Target 2015

Indikator 8) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita yaitu pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan minimal 8x dalam setahun dan pemantauan perkembangan 2 kali setahun dan suplementasi vit A dosis tinggi 2 kali setahun yang tercatat di kohort anak balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya

5


60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

74.60

86.53 90.42 90.00

Cakupan pelayanan anak balita (%)


Indikator 9) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

Balita Gizi Kurang usia 6-24 bulan keluarga miskin

Target cakupan MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) pada anak usia 6-24 bulan adalah sebesar 100% (BGM Gakin). Prioritas diberikan pada balita usia 6-24 bulan BGM (Bawah Garis Merah) dari keluarga miskin. Cakupan MP-ASI pada balita gakin diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita gakin yang mendapat MP-ASI dibagi dengan jumlah seluruh balita gakin yang ada. Berdasarkan definisi operasionalnya bahwa MP-ASI yang dimaksud adalah pemberian makanan pendamping air susu ibu berupa Biskuit/ bubuk (MP-ASI pabrikan yang diberikan selama 90 hari makan anak. Bila merujuk pada definisi operasional.

Bila merujuk pada definisi tersebut, indikator ini akan sulit dicapai 100% mengingat keterbatasan dana. Di Kabupaten Bima melakukan inofasi kegiatan pemberian MP-ASI melalui kegiatan Kelas Gizi, dimana MP-ASI yang diberikan berupa MP-ASI lokal selama 12 hari makan anak. Kegiatan kelas gizi juga mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu sehingga memiliki keterampilam yang cukup dalam mengasuh balitanya pasca kelas gizi disamping itu juga memajukan ekonomi lokal. Pelaksanaan kelas gizi terbukti memberikan daya ungkit yang cukup signifikan dalam menurunkan prevalensi balita gizi buruk. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, prevalensi balita gizi buruk menurun sebesar 6,2% bila dibandingkan Riskesdas 2007. Program penanggulangan Balita KEP melalui kelas gizi telah mendapatkan Apresiasi sebagai Juara I Nasional MDGs Award Kategori Nutrisi.Untuk meningkatkan cakupan indikator 9, diharapkan definisi operasionalnya bisa ditinjau lagi yaitu tidak hanya pemberian MP-ASI Pabrikan (biskuit/bubuk) tapi juga MP-ASI Lokal.

6

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target Nasional 15.00 25.00 35.00 45.00 55.00 65.00 75.00 85.00 95.00

105.00

18.77

68.45 77.82

100.00

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)

Waktu Pencaapaian Target 2015

Indikator 10) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Dalam kurun waktu 3 tahun balita gizi buruk yang ditemukan 100% mendapat perawatan. Kegiatan ini harus diikuti dengan surveilans gizi yang dilaksanakan, semakin dini ditemukan semakin mudah intervensinya. Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan dirawat pada tahun 2012 sebanyak 57 balita, dan tahun 2013 sebanyak 40 balita. Menurunnya angka tersebut, pada tahun 2013 tersedia dana untuk surveilans gizi untuk penemuan kasus

lebih dini. Di samping itu Panti Pemulihan Gizi (PPG) atau TFC masih dikembangkan untuk pemberian makanan tambahan bagi anak balita dibawah garis merah dan pemberdayaan keluarga sadar gizi dalam bentuk salah satunya penyuluhan kadarzi untuk keluarga mantan gizi buruk dan lomba kader Kadarzi. Kegiatan tersebut berupa intervensi dan edukasi untuk mencegah dan menangani gizi buruk.


60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

100.0 100.0 100.0 100.0

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

Indikator 11) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui

7

penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu



75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

85.6 83.3

87.0

100.0

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)

Indikator 12) Cakupan peserta KB aktif

Cakupan peserta KB aktif, didapat dari perhitungan persentase jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ada pada kurun waktu tertentu.



-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

63.3

89.9

71.0 70.0

Cakupan peserta KB Aktif (%)

Indikator 13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit(a) Penemuan penderita AFP

Target cakupan penemuan penderita penyakit AFP penduduk usia ≤ 15 tahun pada tahun 2013 adalah ≥ 2 penduduk. Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flaccid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Cakupan penemuan penderita AFP penduduk usia ≤ 15 tahun, pada tahun 2013 sebanyak 5 kasus, sedangkan target pada tahun 2013 adalah ≥ 2 orang per 100.000 penduduk, artinya sudah mencapai target yang ditentukan. Data tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebanyak 6 dan 5 kasus. Adanya peningkatan kinerja petugas surveilans di tingkat puskesmas sehingga aktif melaporkan dan

8


melacak, hal ini dikarenakan pengetahuan petugas semakin baik akan definisi operasional KLB dan cara menanggulanginya.


2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

4.09

3.37 3.34

2.00

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

AFP rate non polio yang ditemukan sudah mencapai target, hal ini karena kegiatan sosisalisasi tentang polio sudah berjalan dengan relatif bagus. Kinerja petugas dalam pencarian kasus dan pengambilan spesimen sudah relatif baik.

(b) Penemuan penderita pneumonia balitaCakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita tahun 2011, 2012 dan 2013:


20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

17.1 24.3 20.9

100.0

Penemuan Penderita Pneumonia Balita (%)

Dari grafik di atas terlihat bahwa cakupan penemuan penderita pneumonia masih jauh dari target, hal ini disebabkan karena proyeksi penderita pneumonia balita terlalu tinggi (10% dari jumlah balita), dan di sisi lain banyak kasus pneumonia balita yang tidak terlaporkan.

(c) Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positifCakupan penemuan dan penanganan penderita TB (BTA+) selama 3 tahun (2011, 2012 dan 2013)

9


20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

65.8 65.8 55.9

100.0

Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

Penemuan pasien baru BTA positif masih jauh dari target disebabkan karena: Proyeksi jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif terlalu

tinggi Jumlah kasus yang ditemukan memang relatif sedikit Diduga kuat banyak kasus yang tidak terlaporkan Kinerja petugas dalam penanganan pasien TB BTA positif relatif

lebih baik, hal ini karena didukung oleh Ketersediaan obat TB gratis dan adanya kontribusi Swasta/Masyarakat untuk menjadi pengawas minum obat (PMO) sehingga mendukung keberhasilan penanganan pasien TB.

(d) Penemuan dan penanganan penderita DBDPada tahun 2011pencapaian penemuan dan penanganan penderita DBD sebanyak 60 penderita, pada tahun 2012 sebanyak 50

penderita dan tahun 2013 mengalami peningkatan kasus sebanyak 88 penderita. Dimana semua ditangani 100%.Fluktuasi kasus penderita DBD disebabkan karena faktor perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi sehingga tampak pada tahun 2012 dan 2013 musim kemarau lebih panjang dari musim penghujan.



- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

100.0 100.0 100.0

100.0 100.0

Penderita DBD yang Ditangani (%)

(e) Penanganan penderita diareMulai tahun 2011, 2012 dan 2013 pencapaian penemuan dan penanganan penderita DIARE sudah melampaui target yang ditetapkan (100%) dimana peningkatan masing – masing sebesar 116,03%, 122,04% dan 116,93%.

10


55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

69.4

97.7

93.5

100.0

Penemuan Penderita Diare (%)

Indikator 14) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskinCakupan kunjungan pelayanan kesehatan Dasar bagi maskin

merupakan jumlah kunjungan baru dan lama masyarakat miskin diwilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Di Kabupaten Bima terdapat dua program jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan jumlah sasaran sebesar 328.331 jiwa. Pada tahun 2011 cakupan kunjungan pelayanan kesehatan Dasar bagi maskin sebesar 54,4 %, tahun 2012 sebesar 64,1 % dan tahun 2013 sebesar 50,9 %.



- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

100.0

54.4 64.1

50.9

100.0

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)

II. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Indikator 15) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan rujukan pasien bagi masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2013 cakupan kunjungan pelayanan kesehatan rujukan mengalami kenaikan sebesar 0,4 % hal ini disebabkan adanya perluasan kepesertaan Jamkesmas yaitu adanya Jaminan Persalinan yang rujukannya dibiayai oleh dana Jamkesmas

11


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

54.39

64.07

1.12

100.00

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%).

Indikator 16) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten (18)Cakupan IGD level I di Rumah Sakit adalah 100%. Dari 1 Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bima yang telah memenuhi kriteria IGD Level I, yaitu mempunyai dokter on site (berada di tempat) 24 jam dengan pelatihan kualifikasi GELS dan/atau ATLS + ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.


60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

100.0 100.0 100.0 100.0

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%)

III. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Indikator 17) Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (15)

Tidak terjadi KLB pada tahun 2013. Adanya peningkatan kinerja petugas surveilans di tingkat puskesmas sehingga aktif melaporkan dan melacak, hal ini dikarenakan pengetahuan petugas semakin baik akan definisi operasional KLB dan cara menanggulanginya.

12


20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

100.0 100.0 100.0 100.0

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penye-lidikan epidemiologi <24 jam (%)

IV. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Indikator 18) Cakupan desa siaga aktif (16)

Desa dan kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa, atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti pusat kesehatan masyarakat, atau sarana kesehatan lainnya, serta penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan

kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target Nasional 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00

100.00

83.93

90.12

79.06 80.00

Cakupan Desa Siaga Aktif (%)

Batas waktu pencapaian target 2015

Pada tahun 2013 cakupan desa siaga aktif menunjukan penurunan, hal ini disebabkan karena adanya pemekaran desa di wilayah kabupaten Bima dari 162 desa menjadi 191 desa. Tetapi sebenarnya jumlah desa siaga aktif meningkat dengan berfungsinya sarana poskesdes dan pustu baru yang dibangun.

13

PROGRAM DAN KEGIATAN

NoJenis

Pelayanan Dasar

Indikator SPM Program Kegiatan

1 Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Pertemuan evaluasi kemitraan bidan-dukun melalui dukungan mitra terkait

2. Pelatihan bidan untuk kelas ibu hamil

3. Pengadaan Buku KIA

2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan


Pemeliharaan standarisasi APN (Asuhan Persalinan Normal)

3. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani


Pembinaan pelaksanaan penanganan komplikasi kebidanan oleh

NoJenis

Pelayanan Dasar


RS Ponek ke Puskesmas Poned

4. Cakupan pelayanan ibu nifas

Program upaya kesehatan masyarakat

Workshop pencapaian target kesehatan ibu

5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani


Sinkronisasi sistem rujukan kasus ibu dan anak

6. Cakupan kunjungan bayi


Validasi program kesehatan ibu dan anak

7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1. Pengadaan sarana dan obat-obatan untuk imunisasi

2. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

3. Pengolahan data UCI

8. Cakupan pelayanan anak balita


1. Lomba balita sehat

14

NoJenis

Pelayanan Dasar


2. Pengadaan alat peraga edukasi

9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

Program perbaikan gizi masyarakat

1. Penanggulangan balita KEP melalui Kelas Gizi

2. Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi,GAKY, kurang Vit A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

3. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

4. Penyelidikan surveilans untuk kewaspadaan pangan dan gizi

NoJenis

Pelayanan Dasar


5. Peningkatan pendidikan dan pengetahuan tentang penanganan masalah gizi

10.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja

1. Cetak kartu kesehatan anak sekolah

2. Pertemuan perencanaan dan evaluasi anak dan remaja

3. Pelatihan ketrampilan Peer Edukator bagi siswa SMP dan SMA

4. Skrening/penjaringan kesehatan murid kelas 1

15

NoJenis

Pelayanan Dasar


11.

Cakupan peserta KB aktif

Program peningkatan kesehatan reproduksi dan KB

1. Pert. Perencanaan & Evaluasi Kespro

2. Pelatihan Contra Septive Tekhnology Abdyt (CTU)

3. Penyuluhan & sosialisasi Kespro bagi WUS

4. Cetak register kohort KB

5. Pemeriksaan pap smear gratis

6. Penyeliaan fasilitatif supervise kepatuhan SOP

12.

Penemuan penderita AFP dan cakupan desa/kelurahan mengalami

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulanga

NoJenis

Pelayanan Dasar


KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi <24 jam

menular n Wabah

13a.

Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif


1. Pemberantasan penyakit tubercolose paru

2. Pengadaan obat-obatan dan bahan laboratorium penyakit akibat bahaya rokok (DBHCHT)

13b.

Penemuan dan penanggulangan penderita pneumonia baru


Penatalaksanaan penanganan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

13c.

Penemuan dan penanganan DBD


1. Pemberantasan penyakit DBD

2. Penyemprotan/

16

NoJenis

Pelayanan Dasar


fogging sarang nyamuk

13d.

Penanganan penderita diare


Penatalaksanaan penanganan penyakit Diare

14.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di pemberi pelayanan

Program kemitraan peningkatan pelayanan

2. Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas

2. Pelayanan kesehatan rujukan

15.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin


Survey dan manajemen penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan penduduk di puskesmas

16.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang

- -

NoJenis

Pelayanan Dasar


harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten

3. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB

17.

Penemuan penderita AFP dan cakupan desa/keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 jam


Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

18 Cakupan desa siaga aktif

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1. Promosi kesehatan masyarakat

2. Pengembangan status dari desa pasif ke desa aktif

5. Penanganan kusta dan HIV

19.

Penemuan penderita kusta baru(Case Detection Rate)


Pemberantasan penyakit kusta

20.

Penanganan ODHA

Program pencegahan

1. Pemberantasan

17

NoJenis

Pelayanan Dasar


dan penanggulan penyakit menular

penyakit kusta

2. Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV / AIDS

B. PERMASALAHAN1. DO masih ada yang berbeda dengan juknis penyusunan profil

Dinas Kesehatan ( indikator 13A)2. Masih terbatasnya alokasi anggaran kesehatan dari APBD

Kabupaten Bima, belum mencapai 15 % dari pagu APBD. Alokasi anggaran kesehatan dari APBD Kab. Bima baru mencapai 6,14 % dari total APBD Kab. Bima Tahun 2013. Namun bila ditambahkan dengan alokasi dari kementerian Kesehatan (Dana TP BOK dan TP PAM STBM, maka persentase alokasi anggaran kesehatan sebesar 6,74% dari total APBD Kab. Bima)

3. Masih belum meratanya distribusi penempatan tenaga kesehatan;

4. Kompetensi tenaga kesehatan masih relative rendah,5. Kesadaran masyarakat/tingkat partisipasi masyarakat dalam

kegiatan pemberdayaan kesehatan masih relative rendah, baru mencapai 70%.

6. Status ketenagaan kesehatan terutama di desa-desa masih banyak yang pegawai sukarela tanpa ikatan

C. SOLUSI1. Mencari sumber pendanaan lain melalui dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan, maupun dari sumber pendanaan yang ada di

kementerian lain selain kementerian kesehatan seperti Kementerian

pembangunan daerah tertinggal.

2. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan

pelatihan formal, informal, maupun pelatihan fungsional

3. Meningkatkan pemerataan distribusi penempatan tenaga kesehatan,

yang diperkuat dengan SK/peraturan kepala daerah

4. Meningkatkan kesadaran/partisipasi masyarakat dengan melibatkan

lintas sector terkait.

5. Meningkatkan status tenaga kesehatan melalui pengangkatan

pegawai tidak tetap (PTT) daerah

18

Documents

Profil SPM Kabupaten Bima.docx