Wujud Konstruksi Handal

Kemitraan Usaha Kecil-Non Kecil,

Kualifikasi dan spesialisasi bidang usaha, (transfer teknologi).

Dukungan permodalan dan penjaminan.

Kesetaraan Penyedia-Pengguna Jasa.

Penyederhanaan prosedur, Iklim usaha kondusif,

persaingan sehat. Pembagian peran dalam

pembinaan. Pengawasan yang terintegrasi

serta Penegakan Hukum.

Internal : Kelemahan manajemen dan permodalan, Keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil serta

penguasaan teknologi. Struktur usaha belum tertata utuh/kokoh (belum

terwujud kemitraan sinergis antar PJ.Eksternal : Kesetaraan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Dukungan berbagai sektor (permodalan, pengembangan

profesi, ketersediaan bahan dan komponen bangunan yang standar),

Pembinaan jasa konstruksi nasional (sinergitas,masih parsial dan sektoral)

Permasalahan :

Kebijakan :

Jasa Konstruksi

Teknologi

, baha

n/ material.

Industri

Konstruksi

•Pengaturan•Pemberdayaan•Pengawasan

Pembi

-naan

5M + Transportasi + Lingkungan Strategis(WTO, APEC, AFTA)

UUJK No.18/1999 Usaha dan Konstruksi Berkualitas, Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peran Serta Masyarakat.

Ekonomi, Sosial, Budaya

Subyek : Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat. Obyek : Kelembagaan, SDM dan Tata Laksana. Metoda : Kebijaksanaan dan Strategi.

SDM

PENYEDIA JK

Peralatan ? Tenaga kerja ?Pengalaman ?

Bahan konstr uksi ?Teknologi ?

MANAJEMEN TEKNIS ?

Profesional

1. Kompetensi usaha yang prima.

2. Siap berkompetisi secara sehat.

3. Menjadi aset bangsa yang handal.

ASPEK HUKUMtidak patuh

STRUKTUR USAHAtidak terwujud

KESETARAANtidak terwujud

MUTUrendah

WAKTU tidak tepat

SUMBER DAYAtidak efisien

MANAJEMENPERNIAGAAN ?

DAYA SAINGlemah

Selama iniPengaturan Jakon

Kurang diarahkan padaPeningkatan

profesionalisme

Pengaturan Jasa Konstruksi

(UU/PP)

1. Meningkatkan sinergitas pembinaan jasa konstruksi (pemberdayaan).

2. Pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi guna mendukung penerapan prinsip- prinsip Good Governance.

3. Mendorong pembentukan kelembagaan dan kemitraan jasa konstruksi.

4. Mendorong terwujudnya kesetaraan penyedia- pengguna jasa konstruksi.

5. Meningkatan kinerja, daya saing dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

6. Mengoptimalkan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kebijakan Jasa Konstruksi Jawa Barat

Program /Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi :

Merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (bersifat lintas sektor) yang berperan penting dalam menunjang terwujudnya pembangunan nasional.

Potensi : SDM, SDA, Iptek.

Pembinaan Jasa Konstruksi : Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan.

Upaya-upaya Pembinaan yang mendorong :

1. Meningkatkan aplikasi 1. Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi

  teknologi, bahan dan  

1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Bahan/Material Konstruksi

  manajemen jasa  2.

Penelitian dan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Jasa Konstruksi

   konstruksi  3.

Penelitian dan Pengembangan Budaya Konstruksi Lokal Jawa Barat

      4. Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

      5. Pengkajian Perarturan Per-UU JK dan Implementasinya

      6. Studi banding/workshop Teknologi dan Manjemen JK

2. Meningkatkan keahlian 2. Peningkatan SDM Jasa Konstruksi.

  dan keterampilan   1. Pelatihan Penanggung Jawab Teknik

  tenaga kerja konstruksi   2. Pelatihan Penanggung Jawab Badan Usaha

  Jawa Barat.   3. Pelatihan Tenaga Kerja Terampil Kontruksi

      4.Pelatihan Assesor Badan Usaha, Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil

      5. Pelatihan Tenaga Pengawas Teknis Lapangan

      6. Pelatihan Tenaga Ahli dan Petugas SMK3

      7.Diklatsus Tenaga Administrasi dan Tata Usaha Sek./USBU/USTK

3. Meningkatkan 4. Peningkatan Tertib Usaha dan Penyelenggaraan JK

  tertib pelaksanaan dan   1.

Monitoring dan pengawasan registrasi/sertifikasi Unit Sertifikasi BUTKK

  hasil pelaksanaan jasa   2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa Kontruksi.

  konstruksi.   3. Sosialisasi/Diseminasi NSPM Jasa Konstruksi

      4.Koordinasi dan sinergitas pembinaan, kebijakan dan strategi serta

        program/kegiatan LPJKD-Pemertintah-Stake Holders.4. Meningkatkan 3. Peningkatan Daya Saing Usaha dan Kemitraan.

  kemampuan usaha   1.Fasilitasi Penjaminan dan Permodalan Usaha Kecil-Menengah

  penyedia jasa konstruksi   2. Fasilitasi Kemitraan Usaha Kecil-Menengah-Besar

  Jawa Barat.   3.Fasilitasi Kemitraan Penyedia Jasa Konstruksi Umum-Spesialis

      4.Fasilitasi Kemitraan Penyedia Jasa Jawa Barat-Nasional-Asing

5. Meningkatkan peran 5.Peningkatan Peran Arbitrase, Mediasi, Penilai Ahli dan Peran Serta Masyarakat

  mediasi, arbirase,   Jasa Konstruksi  Penikai ahli dan   1. Fasiltasi Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi dan Penilai Ahli.

  masyarakat jasa konstruksi.   2. Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah.

      3.Fasilitasi pendampingan, advokasi sengketa jasa konstruksi.

6. Meningkatkan tertib 6.Peningkatan Tertib Penyelenggaraan dan Pelayanaan Registrasi BU dan TKK

  pelaksanaan registrasi   1.

Registrasi/sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Menengah-Kecil

  BU dan TKK.   2.Registrasi/sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Ahli Madya-Muda

      3. Registrasi/sertifikasi Tenaga Konstruksi Terampil      4. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen JK      5. Pengelolaan Sistem Informasi JK dan Data Base.

Kegiatan Bidang Jasa Konstruksi Diskimrum TA. 2013No. PROGRAM/KEGIATAN LOKASII. Program Pembinaan Jasa Konstruksi  

  1. Pemberdayaan Jasa Konstruksi  

    1.Uji Kompetensi dan Sertifikasi 1200 Tenaga Kerja Konstruksi (30 Lokasi) Jawa Barat

    2.Bimtek Tenaga Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara (Wil. Cirebon dsk.) Kota Cirebon

    3. Studi /Kajian Kondisi Jasa Konstruksi di Jawa Barat Jawa Barat

    4. Peningkatan SDM di Bidang Jasa Konstruksi (Lomba TKK) DKI Jakarta

    5. Fasilitasi Penyelenggaraan FJK Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang

    6. Kerjasama Uji Kompetensi/Sertifikasi dan Binjakon dengan Kabupaten/Kota  

  2. Pengawasan Jasa Konstruksi  

    1. Monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jawa Barat

    2.Koordinasi Pembinaaan Jasa Konstruksi (Masyarakat Jasa Konstruksi) Kota Bandung

       

  3. Pengaturan Jasa Konstruksi  

    1. Sosialisasi Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jawa Barat

    2.Perubahan Perda No. 8 Tahun 2006 Tentang Jasa Konstruksi  

       

II.Pembinaan Teknis Pengelolaan Gedung/Rumah Negara  

  4. Bantuan Teknis Pengelolaan Gedung/Rumah Negara  

    1.Penyusunan Daftar HBU dan AHS Pekerjaan Konstruksi (Bangunan Gedung) 26 Kab. /Kota

   

2. Bantuan Teknis Penyusunan Perkiraan Biaya Pembangunan, Tingkat Kerusakan Bangunan (PBP), Penghapusan, Penaksiran/Penilaian Bangunan, Jawa Barat

    Pengaliahan Status/Hak Rumah Negara (175 Lokasi)  

    3.Bimtek/Koordinasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Kota Bandung

   Negara/Daerah kepada PPK –PBGN di Jawa Barat (150 Instansi)  

4. Bantuan Tenaga Pengelola Tekn is ke 150 instansi

    5. Nara Sumber (Bimtek PPBGND) ke Instansi Pemerintah/Perguruan Tinggi.