PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

*

Dampak Perubahan UUD45Psl 20 (1) UUD45. kekuasaan membentuk UU dari Presiden ke DPRPsl 18 (6) UUD45 Pemda berhak menetapkan Perda dan perat lain utk laks otonomi dan tugas pembantuan. UU No. 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Perat Per-UUan. mengat mekanisme penyusunan, perancangan, pembahasan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Daerah

*

BALEGDADasar HukumUU No.12 thn 2011 ttg Pembentukan Perat PerUUan;UU No27 thn 2009 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3);UU No12 Thn 2008 ttg Perubahan UU No 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah

*

PROLEGDAProlegda adl instrumen perencanaan program pembentukan Perda Prop,Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegda berisi: program pembentukan Perda Provinsi dengan judul rancangan Perda Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perUUan yg lain.

*

Penyusunan daftar Ranc Perda Prop didasarkan atas:

perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah. *

Prolegda (4)Penyusunan Prolegda Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi; Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait;Tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi dan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

*8

Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi; Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait;Tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi dan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

*

Hsl penyus yg tlh disepakati mjd Prolegda Prop dan ditetapkan dlm Rapat Paripurna DPRD Prop yg ditetapkan dg keput DPRD Prop.Prolegda Prop dpt memuat daf kumulatif terbuka yang terdiri atas:

akibat putusan MA, b.APBD. PropDPRD Provinsi atau Gubernur dalam keadaan tertentu dapat mengajukan rancangan peraturan daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi.

*

Adapun keadaan tertentu yang dimaksud sebagai berikut:

untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;akibat kerja sama dengan pihak lain; dankeadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.*

Perencanaan penyusunan Perda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Perda Kabupaten/Kota. Khusus Prolegda Kab/Kota dpt memuat daftar kumulatif terbuka ttg pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kec/nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa/ nama lainnya.

*

PERDAMateri Muatan Perda:

Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Perda dapat memuat ketentuan pidana [Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011.

*

Ranc Perda bisa dr DPRD/Gub, dan disertai dg penjelasan/ ket. Dan/ NA.penyusNAdilakukan dg teknik penyusNA sbgmana Lampiran I UU No 12 Tahun 2011Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi ranc Perda Prop yg berasal dr DPRD Prop dikoordinasikan o/ alat kelengk DPRD Prop yg khus menangani bdg legislasi. Pengharmonisasian,pembulatan,pemantapan konsepsi ranc Perda Prop yg berasal dari Gub dikoor o/birohk bisa mengikutsertakan inst vertikal dr kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

*

Ranc Perda Prop dpt diajukan o/aggt,komisi, gab komisi, atau alat kelengkapan DPRD yg khusus menangani bdg legislasi. cara mempersiapkan ranc Perda diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi. jk dlm satu masa sidang DPRD Prop dan Gub menyampaikan RancPerda Prop mengenai materi yg sama, ygdibahas adl ranc Perda Prop yg disampaikan o/DPRD Prop dan ranc Perda yg disampaikan o/Gub digunakan sbg bhn u/ disidangkan. Ketentuan mengenai penyusunan Perda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Perda Kabupaten/Kota.

*

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Perda (1)Pembahasan Rancangan PerdaPembahasan rancangan Perda Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Rancangan Perda Provinsi yang belum dibahas bersama hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Perda Kabupaten/Kota.

*15

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Perda (2)Penetapan Rancangan Perda Provinsi Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.Rancangan Perda Provinsi ditetapkan oleh oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda Provinsi disetujui bersama. Dalam hal rancangan Perda Provinsi tersebut tidak ditandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak disetujui bersama, rancangan Perda Provinsi tersebut sah menjadi Perda Provinsi dan wajib diundangkan, dengan kalimat pengesahan yang berbunyi Peraturan Daerah ini dinyatakan sah yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir sebelum pengundangan naskah Perda Provinsi dalam Lembaran Daerah.

*16

Pengundangan Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/WalikotaPengundangan Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.

*17

Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota, dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota (2)PenyebarluasanPenyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.Penyebarluasan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota.

*19

Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota, dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota (1)PenyebarluasanPenyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemda sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda hingga pengundangan Perda.

*18

Penyebarluasan perdaPenyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemda sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda hingga pengundangan Perda.

*

Pengujian Perda

Pengujian oleh Mahkamah AgungPengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung *20

Pengujian Perda Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung

*