Expose Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusunan Perda

1

PKP2A III LAN SAMARINDA2008

Tim Peneliti Bidang Kajian PKP2A III LAN Samarinda

• Tri Widodo W. Utomo

• Siti Zakiyah

• Said Fadhil

• Andi Wahyudi

• Fani Heru Wismono

• Rustan A

• Maria AP Sari

• Tri Noor Aziza

• Lany Erinda R

• Betha Miranti A

• Lina Maulana

• Fajar Iswahyudi

• Wildan Lutfi A

• Mustari Kurniawati

• Tri Wahyuni

3

Kategori Provinsi Daerah Sampel

Wilayah Kajian Utama

1. Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten Kutai Timur

2. Kalimantan BaratProvinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Sintang

3. Kalimantan TengahProvinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Seruyan

4. Kalimantan SelatanProvinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten Tapin

Lokus Kajian

4

Tujuan yang Ingin Dicapai

• Untuk mengidentifikasi pelaksanaan dan mekanisme penyusunan Perda dari aspek prosedural.

• Untuk mengidentifikasi pelaksanaan dan mekanisme penyusunan Perda dari aspek substansial.

• Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyusunan dan pengimplementasian Perda.

• Untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perda.

• Untuk mengidentifikasi sistem yang dipakai dalam mengawasi dan mengevaluasi Perda menjadi Perda yang berkualitas.

5

Latar Belakang Lahirnya Perda Digulirkannya otonomi daerah melalui UU No 22/1999 jo

UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebenarnya diharapkan mengurangi sistem pemerintahan yang terlalu sentralistis.

Daerah diberikan hak mengatur beberapa urusan rumah tangganya. Kewenangan daerah untuk menjalankan beberapa urusannya itu diatur dalam sebuah peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda.

Dalam UU No 10/2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, psl 7(1) jenis dan hirarki perundang-undangan adalah UUD’45, UU/Perpu, PP, Peraturan Presiden, Perda

Perda tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah peraturan yang lebih tinggi atau sebagai lex specialis, tetapi juga untuk menciptakan hukum baru (law making)

6

Kriteria Sebuah Perda Mengikat masyarakat umum, membebankan kewajiban

tertentu kepada penduduk, mengurangi kebebasan warga negara, atau memuat keharusan & larangan tertentu.

Ada penyebutan secara limitatif dari peraturan perundangan yg lebih tinggi (UU, PP, Kepres) bahwa suatu aspek tertentu harus / dapat diatur dengan Perda.

Untuk melaksanakan pasal-pasal atau ketentuan dalam peraturan perundangan yg lebih tinggi yg tidak disebutkan secara limitatif, namun dipandang memiliki bobot kepentingan yg luas untuk daerah ybs dan masyarakatnya.

Melaksanakan peraturan perundangan dalam bidang legislatif (UU Kepartaian, UU Pemilu, UU Susduk MPR/DPR/DPRD, dsb).

7

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Perda

• UU No 10/2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

• UU No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah• PP No 79/2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah• PerMendagri No 15/2006 Tentang Jenis dan Bentuk

Produk Hukum Daerah• PerMendagri No 16/2006 Tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah• KepMendagri No 169/2004 Tentang Pedoman

Penyusunan Program Legislasi Daerah

8

Masalah Umum Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Perda

Perda hanya disusun dan berkutat pada pemerintah lokal, itupun kadang sudah terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif, dan pada akhirnya Pemerintah Pusat akan terkejut dengan jumlah dan kualitas Perda yang notabene hanya menyusahkan dan memperburuk kondisi di berbagai bidang kehidupan secara nasional.

9

STATISTIK PERATURAN DAERAH (PERDA) “BERMASALAH”

Jenis Pelanggaran/Masalah Jumlah Persentase

Secara Umum Tidak Bermasalah 152 14,8

Relevansi Yuridis 30 2,9

Up to date Acuan Yuridis 162 15,7

Kelengkapan Yuridis 58 5,6

Diskoneksi Tujuan dan Isi (Konsistensi Pasal) 32 3,1

Kejelasan Obyek 76 7,4

Kejelasan Subyek 5 0,5

Kejelasan Hak dan Kewajiban Wajib Pungut 81 7,9

Kejelasan Standar Waktu, Biaya, Prosedur, Struktur Tarif 234 22,7

Kesesuaian Filosofi dan Prinsip Pungutan 46 4,5

Keutuhan Wilayah Ekonomi Nasional & Prinsip Free Internal Trade 24 2,3

Persaingan Sehat 9 0,9

Dampak Ekonomi Negatif 95 9,2

Menghalangi Akses Masyarakat, Perlindungan Lingkungan Hidup 11 1,1

Pelanggaran Kewenangan Pemerintahan 15 1,5

Jumlah Peraturan Daerah 1030 100,0

Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) , 2003

10

NO Perda Bermasalah Sumber

1. Sebanyak 2.665 rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah terkait aturan pajak dan retribusi dibatalkan oleh pemerintah pusat. Rancangan perda dan perda itu dinilai mengganggu iklim investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, dan tidak sejalan dengan aturan yang dibuat pemerintah pusat

sejak tahun 2001 hingga 10 Desember 2008, Departemen Keuangan telah mengevaluasi 1.121 rancangan peraturan daerah (raperda). Dari jumlah tersebut, 67% di antaranya dibatalkan atau direvisi dan 33 persen diizinkan diterapkan menjadi perda

Perda PDRD yang dibatalkan sebagian besar soal aturan pungutan. Dari 11.401 perda, 15 persen di antaranya di sektor perhubungan, 13 persen pertanian, 13 persen industri dan perdagangan, dan 11 persen kehutanan.

Pungutan yang ditetapkan di daerah, yang dinilai bermasalah, antara lain, adalah pajak pengolahan minyak yang tumpang tindih dengan aturan di pusat. Di pusat sudah ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri pengolahan minyak.

Contoh lain, retribusi atas pasar atau pelabuhan yang bukan milik pemerintah daerah (pemda). Pajak Hotel yang dikenakan atas jasa katering yang tumpang tindih dengan Undang-Undang PPN. Pajak Hiburan yang dikenakan atas taman rekreasi dan cagar budaya di daerah, padahal taman rekreasi bukan obyek Pajak Hiburan.

(Mardiasmo, Dirjen Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan)

Koran Kompas12/12/2008

11

2. Lebih dari 10.000 Perda dari 400 lebih kabupaten di

Indonesia bermasalah Perda-perda bermasalah terjadi karena adanya

tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, baik itu peraturan pemerintah pusat ataupun Perda di daerah itu sendiri

(MS Hidayat, Ketua Umum KADIN)

www.kapanlagi.comSelasa, 27 Mei 2008

3. Ada sekitar 700 Perda yang mendesak untuk diperbaiki. Jenis Perda-perda yang menghambat investasi masuk

dan berkembang di daerah umumnya adalah yang terkait masalah perijinan dan retribusi.

Beberapa daerah yang terdesak menggunakan Perda untuk keberlangsungan daerahnya, tetapi jika investasi berhenti dampaknya akan lebih buruk bagi daerah ke depannya.

(Sandiaga Uno, Presiden Direktur Saratoga Kapital)

www.kapanlagi.comSelasa, 27 Mei 2008

4. Sejak 1999 hingga November 2007 ada sebanyak 1.406 Peraturan Daerah (Perda) dibatalkan, karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Pancasila serta UUD 1945

(Andi Mattalata, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)

www.antara.co.id19/11/07

5. Total Perda yang dibatalkan sejak 1999, maka 90 persen diantaranya merupakan peraturan tentang pajak dan retribusi daerah.

(Wahiduddin Adams, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Depkumham)

www.antara.co.id19/11/07

http://www.antara.co.id/

http://www.antara.co.id/

12

Masalah Umum Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Perda

Harus diakui perda yang selama ini tersusun ditingkat Pemda memang belum sepenuhnya menggunakan sistem berjenjang

Dilain pihak, pemerintah pusat yang sebenarnya mempunyai tugas untuk

meletakkan kerangka kebijakan, memfasilitasi penguatan kapasitas, mereview

dan memonitor penerapan Perda dirasa belum menunjukkan efektifitasnya

13

Matrik Pelaksanaan Perda Di Daerah

No Daerah Konsepsi Pembentukan

Perda

Pelaksanaan Perda di Daerah Catatan

Prosedural Substansial

1 Kalimantan Timur Dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sekaligus menjamin terselenggaranya fungsi pemerintah secara optimal dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Selaras dengan Peraturan yang berkaitan dengan penyusunan Perda

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

2. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

3. Sesuai dengan perundang-undangan, adanya kekhususan daerah, kebijakan daerah, dan adanya aturan yang lebih tinggi yang mengaturnya.

Jarang ditemukan perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat

14


No Daerah Konsepsi Pembentukan Perda



1 Kalimantan Selatan

1. Dalam rangka mencapai visi dan misi daerah

2. Dibuat berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi

3. Berdasarkan hasil studi banding ke daerah lain dan layak/ sesuai untuk diterapkan di daerah

4. Perda harus memperhatikan kemampuan masyarakat, sasaran yang ingin dicapai kedepannya

1. Berdsrkan program legislasi daerah

2. Dimulai dari inisiatif SKPD terkait

3. Dilakukan sinkronisasi oleh Biro Hukum lewat Sekda

1. Adanya asas dpt dilaksanakan, kedayagunaan, kehasilgunaan, mencerminkan pembentukan perda berdasarkan kebutuhan daerah dan atas dasar masukan dari masyarakat

2. Substansi yang bersifat pungutan terlebih dahulu dikonfirmasi dgn pihak yg akan terkena dampak perda.

15



Perda



1 Kalimantan Tengah Perda disusun dalam rangka kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD

1. Dibuat atas inisiatif SKPD terkait dan yg menyangkut pajak dan retribusi daerah, dikoordinir oleh Dinas Pendapatan Daerah.

2. DPRD belum pernah mengeluarkan perda inisiatif

3. Biro hukum hanya menyelaraskan dan harmonisasi perda

1. Merupakan daerah yg produktif mengeluarkan perda pajak dan retribusi

2. Pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan PAD

3. Mengupayakan selaras dengan kebutuhan daerah

Ada beberapa perda yang dibatalkan

16



Perda



1 Kalimantan Barat 1. Perda disusun dalam rangka kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD

1. Selain menyeleraskan dengan peraturan yang berlaku,

2. Juga sudah diterapkan uji publik meskipun belum disosialisasikan secara transparan

Substansi yang diusung merupakan penjabaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan

Belum ditemukan perda yang dibatalkan

17

Dampak Pelaksanaan Perda di Daerah(Produk Hukum Daerah Yang Dibatalkan)

No Nama Perda Dasar Pembatalan

1. Kalimantan Timur:Tidak ditemukan Perda yang

dibatalkan-

2. Kutai Timur:Belum ditemukan data perda

dibatalkan-

3. Kalimantan Selatan:1. Peraturan Daerah No. 1 Tahun

2000 Tentang Larangan Minuman Beralkohol

2. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Angkutan Khusus di Perairan Daratan Lintas Kabupaten/ Kota

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2003 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Beralkohol

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 122 Tahun 2007 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Angkutan Khusus di Perairan Daratan Lintas Kabupaten/ Kota

18



4. Tapin:Perda No. 5/2002 Tentang Pertambangan Batu Bara

1.dibatalkan berdasarakan Kepmendagri No. 99 tahun 2008 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No 5 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Batu Bara

2.ditindak lanjuti dengan Instruksi Bupati No. 188/01/KUM/2008 untuk mencabut Perda Tersebut

5. Kalimantan Barat:Tidak ditemukan perda yang dibatalkan

-6. Sintang:

1.Tentang pembentukan badan hukum koperasi 2.Tentang retribusi pemanfaat hasil hutan, 3.Tentang pertambangan

1.Dibatalkan karena kewenangan ada di Depkop

2.Walaupun tidak pernah diterapkan karena bertentangan

3.Karena mengatur perijinan dan besaran tarif ini diluar kewenangan

19



7 Kalimantan Tengah:1. Perda Provinsi Kalimantan

Tengah No.4 Tahun 2002 tentang TertibPemanfaatan Jalan dan Pengendalian Muatan.

2. Pengujian Mutu-Mutu Dagangan Ekspor

1. Surat teguran Mendagri No.188.342/2410/SJ. Tanggal 7 September 2002

2. Dibatalkan dengan Kepmendagri No.242 Tahun 2004 Tanggal 7 Oktober 2004.

3. Dibatalkan dengan Kepmendagri No 185 Tahun 2004

8. Seruyan:1. Perda No 3 Tahun 2004

Tentang Retribusi Hasil hutan dan Perkebunan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 2006 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Retribusi Hasil hutan dan Perkebunan

20

Perbandingan Data Terbaru Perda Yang Direkomendasikan Dibatalkan

(Kota Tarakan Sebagai Pembanding)

Perda Objek Tarif Alasan Pembatalan

Perda No 3/2000 tentang Pemberian Usaha Rumah Makan/Restoran

Pemberian izin usaha rumah makan/restoran

Biaya daftar ulang dipungut tiap tahun

1. Retribusi izin dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin

2. Izin usaha rumah makan/restoran berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan pasal 103 PP 67/1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Perda 11/2003 tentang Perubahan Atas Perda No 3/2000 tentang Pemberian Usaha Rumah Makan/Restoran

Pemberian izin usaha rumah makan/restoran

Diatur lebih lanjut dalam keputusan kepala daerah dgn persetujuan DPRD

Struktur dan besarnya tariff retribusi harus ditetapkan dengan Perda, sesuai dengan pasal 24 ayat (3) UU No 34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Perda 21/2001 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi

Pengesahan pendirian, perubahan badan hukum koperasi

Pendirian badan hukum koperasi kena tariff Rp.250.000

Perubahan badan hukum koperasi kena tariff Rp.150.000

Pengesahan, pembentukan, penggabungan, peleburan serta pembubaran koperasi merupakan kewenangan pusat, sesuai pasal 9 UU 25/1992 tentang Perkoperasian, PP 4/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sumber: Radar Tarakan 3 Desember 2008

21

Temuan Lapangan

• Di Kabupaten Kutim:Tidak ada sosialisasi (dalam hal ini tidak ada tembusan ke pihak terkait yang terkena dampak Perda, ex: ke KADIN)Perda yg sifatnya pajak dan retribusi, sehingga baru diketahui pada saat dipungut kewajian pembayaran dan masyarakat tidak bisa melayangkan keberatan lagi.

• Besaran nilai retribusi masih diatur dalam SK Bupati, bukan didalam Perdanya. Seharusnya struktur dan besarnya tarif retribusi harus sudah ditetapkan dalam Perda, sesuai pasal 24 ayat (3) UU No 34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

• Koordinasi antara eksekutif dan legislatif bisa memakan waktu hingga 2 tahun, sehingga dirasakan tidak efisien dan bisa saja substansi Perda sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

22

Temuan Lapangan

• Di Kalsel: masih ditemukan kesalahan pengetikan pada Perda yang diterbitkan. Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air, dimana isi Perda mengatakan Perda ini tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air. Sehingga seharusnya tertulis Perda No 12 Tahun 2003 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air bukan Tentang Pajak Kendaraan di Atas Air

23

Temuan Lapangan• Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman

Beralkohol dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan PP No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri dan PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom serta Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol selain secara tradisional kewenangan pemerintah dan penjualan minuman beralkohol di hotel, bar, restoran, dan tempat-tempat tertentu tidak dilarang dan merupakan kewenangan kabupaten/ kota.

• Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Angkutan Khusus di Perairan Daratan Lintas Kabupaten/ Kota dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah karena (1) izin trayek angkutan perairan di daratan tidak diatur dalam PP No. 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan, (2) izin trayek angkutan sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperlukan karena sudah termasuk dalam persetujuan pengoperasian kapal dan berlaku selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Keputusan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

24

Temuan Lapangan

• Di Kabupaten Tapin: Selama ini, setiap Raperda yang diterbitkan oleh instansi pengusul telah dilengkapi dengan naskah akademik terlebih dahulu yang merupakan dasar pemikiran serta latar belakang pentingnya raperda tersebut dibuat.

• Adanya target secara kuantitas dalam pembuatan perda bagi legislatif yang bisa mengakibatkan kurang terjaganya kualitas produk Perda yang dihasilkan

25

Temuan Lapangan

• Kabupaten Tapin:Perda No. 5/2002 tentang pertambangan Batu Bara. Perda yang dibuat pada tahun 2002 ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun, tetapi karena alasan menimbulkan biaya yang tinggi menurut pemerintah pusat, maka Perda tersebut dibatalkan pemberlakuannya pada tahun 2008.

• Tidak ada sosialisasi terhadap pembatalan Perda tersebut, pemberitahuan hanya dilakukan jika secara kebetulan ada ada masyarakat mengurus hal yang sama di biro hukum

26

Temuan Lapangan

Kalimantan Barat:• Sepanjang periode 2005 – 2008 Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan beberapa peraturan daerah. Selama kurun 4 (empat) tahun tersebut tidak menerbitkan peraturan daerah tentang pajak

• Perencanaan penyusunan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Barat belum melalui program legislasi daerah (Prolegda)

27

Temuan Lapangan

• Di Provinsi Kalimantan Barat kasus yang sering terjadi adalah, perbaikan bahasa. Dengan kata lain, belum pernah ada kasus penolakan perda (secara substansi)

• Ini terjadi karena Pemda dalam menyeleraskan dan harmonisasi Raperda langsung berkonsultasi ke pusat, sehingga mengeliminir dampak penolakan Perda pada saat dijalankan.

28

Temuan Lapangan

• Di Provinsi Kalimantan Barat: masih tumpang tindihnya antar satu perizinan dengan yang lainnya dan tidak selaras dengan peraturan diatasnya. Ex: dalam struktur retribusi perizinan pemanfaatan sumber daya perikanan terdapat pungutan terhadap penerbitan Surat Pengolahan Ikan (SPI) dan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP). Padahal keduanya bertentangan dengan PP No 54/2002 tentang Usaha Perikanan dan harus dihapuskan.

29

Temuan Lapangan

Di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang produktif mengeluarkan perda tentang Pajak dan Retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Sehingga sebenarnya perlu ditinjau kembali apakah kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat dan mengganggu iklim investasi di daerah tersebut?

30

Evaluasi perdaPengujian Perda oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah

Kategori Mahkamah Agung Pemerintah

Jenis Review Judicial review Executive Review

Bentuk Review Permohonan Keberatan 1. Pengawasan preventif terhadap Raperda bermuatan APBD, pajak dan retribusi daerah serta tata ruang

2. Pengawasan represif terhadap semua Perda yang dihasilkan daerah

Lembaga yang melakukan review Mahkamah Agung Departemen Dalam Negeri dibantu dengan:

Departemen Keuangan Departemen PU Depkumham

Sifat kewenangan lembaga yg mereview

Pasif, menunggu datangnya permohonan

Aktif melakukan pengawasan, evaluasi terhadap seluruh Perda

Kapasitas Lembaga Menyelesaikan sengketa peraturan perundangan yg timbul dibawah undang-undang terhadap undang-undang (konflik norma)

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah

Standar pengujian 1. Bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi

2. Pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1.Bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi

2.Bertentangan dengan kepentingan umum

31

Prosedur Penyiapan Perda(Berdasarkan Permendagri No 16/2006)

32

Uji Publik Produk Hukum Daerah(Inisiatif Draft)

33

Prosedur Pembahasan di DPRD

34

Evaluasi perda

• Pemerintah daerah sebenarnya boleh melayangkan keberatan terhadap pembatalan perda didaerahnya oleh pemerintah pusat melalui Mahkamah Agung. Namun jarang sekali atau bahkan tidak ada daerah yang melakukan mekanisme ini.

• Pada praktiknya pembatalan Perda dilakukan dengan Kepmendagri. Seharusnya Perda dibatalkan dengan Perpres, dan janggal bila perda (rumpun regelling) dibatalkan oleh Kepmendagri (rumpun beschikking). Setidaknya Kepmendagri tsb belum final dan harus dikemas ulang dalam bentuk Perpres. Namun dari temuan lapangan tidak didapatkan pembatalan Perda dalam bentuk Perpres.

35

Kesimpulan

• Bagi Pemerintah daerah, PAD merupakan simbol kemandirian daerah, sehingga semakin besar PAD, semakin menunjukkan bahwa daerah itu mandiri. Selama ini daerah belum mampu menghasilkan perbaikan yang signifikan terhadap iklim usaha di daerah. Justru, perizinan usaha semakin berbelit karena pemerintah daerah menjadikannya sebagai obyek untuk meningkatkan PAD, tanpa peduli dengan keluhan masyarakat (terutama pebisnis) yang menjadi obyek (penderita) pungutan

36

Kesimpulan

• Pada umumnya proses penyusunan Perda Di Kalimantan sudah berusaha memenuhi aspek yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (UU No 32/2004, UU No 10/2004, PerMendagri No 16/2006, KepMendagri No 169/2004, dll)

• Minimnya partisipasi masyarakat dalam Proses penyusunan Perda. Masyarakat sebagai filter pertama dalam menyaring Perda, namun karena lemahnya berbagai organisasi kemasyarakatan untuk mereprensentasikan masyarakat sehingga menjadi problem dalam penyusunan Perda

37

Kesimpulan(Alasan Pembatalan Sebuah Perda)

• Masalah prinsip adalah pelanggaran terkait dengan Peraturan Perundangan di Atasnya dan menghalangi / melanggar kepentingan umum

• Lebih jauh lagi pelanggaran terkait dalam konteks aktivitas perekonomian secara luas. Yang termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran prinsip free internal trade, menghalangi akses ekonomi masyarakat, serta kewenangan pemerintah.

• Pembatalan berdasarkan pelanggaran substansial antara lain diskoneksi antara tujuan dan isi perda. Ketidakjelasan standar pelayanan seperti waktu, biaya, prosedur, struktur, dan standar tarif. Terakhir, teknis menyangkut relevansi acuan sumber hukum, acuan perundangan terbaru, dan kelengkapan teknis yuridis formal yang harus dipenuhi perda mengenai pungutan.

38

Kesimpulan

• Tidak tertibnya evaluasi Perda karena Perda tidak segera diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

• Pemerintah pusat juga lemah dalam menyerahkan hasil evaluasi yang menyebabkan perda terkatung-katung sampai beberapa tahun.

• Tidak tertibnya pendokumentasian Perda dapat dilihat dari: (1) daerah kurang peduli kewajibannya menyerahkan perda kepada pemerintah pusat, (2) tidak adanya sanksi bila tidak/terlambat menyerahkan perda ke pemerintah pusat dan (3) untuk menghindari pembatalan perda karena dinilai bertentangan peraturan diatasnya dan kepentingan umum

39

Rekomendasi

1. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah,

diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan

terkoordinasi, yakni perlu adanya Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah yang

mempunyai beberapa perspektif mengenai: Pajak dan Retribusi, Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Jender,

Pembangunan yang berkelanjutan, dll sehingga memudahkan melakukan evaluasi dan monitoring

40

Rekomendasi2. Perda sebagai produk hukum daerah yang bersifat pengaturan

harus didasarkan Prolegda sebagaimana diatur dalam KepMendagri No 169/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah

3. Melakukan perencanaan, persiapan penyusunan rancangan Perda dan harmonisasi materi atau substansi rancangan perda antar satuan kerja perangkat daerah.

4. Pelibatan masyarakat secara lebih intensif sangat diperlukan agar lebih terlibat secara substansial pada proses pembuatan Raperda dalam rangka menghasilkan Perda yang berkualitas dan dapat diterima.

5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi legal drafter baik dari pihak eksekutif maupun legislatif dalam menyusun raperda melalui kegiatan diklat,worshop ataupun pelatihan lainnya merupakan langkah penting dalam rangka menghasilkan perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6. Sosialisasi lebih gencar terhadap raperda sebelum disahkan penting untuk dilakukan agar segenap pihak yang terkena dampak dari pemberlakuan raperda tersebut dapat mengetahui dan menerima raperda tersebut. Sosialisasi bisa lewat koran, majalah, softfile, buku, media elektronik dan internet.

41

Rekomendasi7. Penting untuk membuat naskah akademik terlebih dahulu sebelum menyusun Perda. Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No. G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik, sebagai naskah awal yg memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundangan-undangan bidang tertentu yg telah ditinjau scr holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang memuat urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yg digunakan dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai politik hukum yang digariskan.

42

Rekomendasi

8. Pemerintah pusat perlu lebih serius dalam menerbitkan peraturan yang layak (juklak pengawasan dan evaluasi yang jelas dan memiliki status hukum cukup tinggi,ex: Peraturan Pemerintah (PP) merupakan level ideal bagi pengawasan Perda) sebagai landasan operasional pelaksanaan evaluasi (review) Perda

9. Perlu diberikan sanksi bagi pemda yang “bandel”, yaitu Pemda yang tidak menyerahkan Perda dan tidak segera mencabut perda yang sudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Sanksi bisa berupa pengurangan/pemotongan dana perimbangan yang dibagi kedaerah

43

Rekomendasi10. Secara substansial Perda yang dibuat perlu memperhatikan kemampuan masyarakat, sasaran yang ingin dicapai kedepannya, serta kewenangan yang dilimpahkan kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini penting agar tidak terjadi pungutan ganda pada suatu wilayah teritorial yang sama dimana tentunya akan sangat memberatkan masyarakat/ pelaku usaha dan selain itu diharapkan bahwa Perda-Perda tersebut dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pembangunan daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan Perda harus ditingkatkan dengan membuka kran-kran saluran penyampaian aspirasi melalui mekanisme tertentu baik individu, organisasi, lembaga kemasyarakatan atau kelompok-kelompok bidang/urusan/sektor tertentu.

44

Rekomendasi11.Selain sosialisasi, perlunya uji publik pada

penerapan Perda baru. Pada saat Perda diterapkan, dalam jangka waktu tertentu dilakukan pengujian apakah ada pelanggaran kepentingan umum dan peraturan perundangan diatasnya serta adanya keberatan dari masyarakat dalam penerapannya. Sehingga uji publik menjadi satu mekanisme baku dalam penyusunan dan sebagai bentuk evaluasi perda secara simultan.

12.Adanya kebijakan pengendalian kecenderungan penambahan Perda secara kuantitas yang semakin banyak (efek multiplikasi). Bisa juga dilakukan dengan memberdayakan peraturan dibawah perda (ex: keputusan Bupati/Walikota untuk penjabaran rinci perda). Sehingga tidak perlu mengakomodir semua issue yang berkembang dalam bentuk Perda.

45

Rekomendasi

13. Meskipun Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah (DJPKPD) melalui surat atas nama Menteri Keuangan No: S-37/MK.7/2001 tertanggal 4 Desember 2001, meminta Gubernur, Bupati, atau Wali Kota seluruh Indonesia untuk mengirimkan salinan perda kepada DJPKPD. Serta Depdagri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No 188.34/1586/SJ tertanggal 5 Juli 2006 Tentang Penertiban Penyusunan dan Penetapan Perda, dimana keduanya dimaksudkan agar penerbitan perda dapat lebih terkontrol, terarah, dan memudahkan pengawasan. Namun perlu ditetapkan lagi mekanisme sederhana pengumpulan perda (penyampaian, status evaluasi dan database perda scr elektronik) serta efisiensi waktu dalam menetapkan batas waktu penyelesaian penilaian (asistensi melekat dan total) shg dapat segera diketahui hasil evaluasinya oleh pemda, jangan sampai berlarut-larut hingga beberapa tahun kemudian baru muncul pembatalan setelah suatu Perda diterapkan.

46

PKP2A III LAN SAMARINDA

Entertainment & Humor

Expose Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusunan Perda