Upload
lymien
View
235
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Proposal LRCT tentang Rancangan
Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan
Perlindungan Hak-Hak Pekerja
Law Reform Commission of Thailand (LRCT)
Proposal LRCT tentang Rancangan Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan
Perlindungan Hak-hak Pekerja
Pendahuluan
Konstitusi Kerajaan Thailand (BE2550) mengamanatkan pembentukan Komisi Reformasi
Hukum (LRC) dalam Bab V, Bagian 5 Pasal 81 (3) sebagai berikut:
"Pemerintah harus memberlakukan undang-undang untuk mendirikan sebuah lembaga
reformasi hukum independen guna merevisi dan menyusun perundang-undangan negara dan
untuk mengubah perundang-undangan agar konsisten dengan Konstitusi, dengan
mempertimbangkan pandangan dari semua orang yang terkena dampak perundang-undangan
tersebut". Undang-undang untuk mendirikan Komisi Reformasi Hukum diterbitkan di Royal
Gazette, Volume 127, Bagian 71A, pada 19 November 2553, dan mulai berlaku dengan judul,
“Titah Istana Pembentukan Komisi Hukum Reformasi (BE2553) (2010)"
Di bawah Undang-Undang Komisi Reformasi Hukum Thailand BE 2553 (2010), Reformasi
Hukum telah didefinisikan sebagai implikasi dari semua tindakan yang bertujuan untuk
merevisi dan mengembangkan hukum dengan cara yang bijaksana dan memberikan manfaat
terbaik bagi masyarakat dan negara. Ini harus mencakup revisi dan pengembangan hukum yang
berhubungan dengan kata dan makna konstitusi, mesin proses peradilan, proses hukum,
penegakan hukum, hukum ajudikatif, penyusunan hukum, yakni merevisi dan pengembangan
perundang-undangan di semua proses.
Menurut situasi tenaga kerja ASEAN, pekerja ASEAN sekarang menghadapi berbagai masalah
yang berdampak pada hak-hak mereka, terlepas dari apakah dia (perempuan/laki-laki) bekerja
kontrak sewa atau tidak, apakah dia wirausaha, pekerja pertanian, pekerja kontrak temporer,
agen tenaga kerja, pekerja yang bekerja di wilayah negara Anggota ASEAN lain, pekerja
perbatasan, serta migran dan pekerja negara ketiga bersama dengan keluarga mereka. Upaya
kami di sini akan membawa kita menuju kerjasama yang lebih lanjut untuk melindungi dan
mendukung martabat manusia dari semua pekerja di ASEAN melalui pengembangan standar
dan mekanisme ASEAN. Ini menuntun dibentuknya subkomite LRCT untuk Reformasi Hukum
bagi Masyarakat ASEAN yang telah melakukan studi, penelitian dan mengumpulkan pendapat
awal dari semua sektor terkait pembuatan Rancangan Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan
Perlindungan Hak-hak pekerja yang bertujuan untuk menjadi dasar dari konsep perlindungan
hak-hak pekerja dan manfaat mereka untuk semua negara anggota ASEAN.
LRCT telah menyurvei, mempelajari, menganalisis dan meneliti revisi dan penyusunan
rancangan Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja dengan
partisipasi penuh masyarakat dari semua sektor baik di tingkat nasional dan regional
sebagaimana dirinci di bawah:
Konsultasi nasional ke-1 pada 21 Juli 2014 antara LRCT dan semua sektor terkait seperti
Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Sosial
dan Keamanan Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand, Perwakilan dari
organisasi pekerja , Serikat Pekerja, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), sektor
Pengusaha termasuk akademisi dan para ahli yang bekerja pada hak-hak pekerja termasuk
pekerja migran.
Konsultasi nasional ke-2 pada 12 September 2014 fokus pada partisipasi sektor
pemerintah tentang "Posisi Thailand pada Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan
Perlindungan Hak-hak Pekerja.
Konsultasi regional ke-3 pada 2 Desember 2014 antara perwakilan dari Pertemuan
Pejabat Ketenagakerjaan Senior (SLOM) ASEAN, Komite ASEAN pada Pelaksanaan
Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran (ACMW),
Komisi Hak Asasi Manusia (AICHR) Antarpemerintah ASEAN, Komisi ASEAN untuk
Promosi Hak Perempuan dan Anak (ACWC) termasuk Departemen Luar Negeri dan
Sekretariat ASEAN pada "Konsultasi Regional Prospek pada Tantangan untuk
Mengembangkan Standar dan Mekanisme ASEAN untuk Hak pekerja ".
Konsultasi regional Ke-4 pada 16 Februari 2015 antara LRCT dan Perwakilan dari
organisasi pekerja, Serikat Pekerja, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), akademisi dan
ahli yang bekerja pada hak-hak pekerja termasuk pekerja migran di "Konsultasi Regional
tentang Prospek Tantangan Penyusunan Standar dan Mekanisme ASEAN untuk Hak
Pekerja ".
. Sesuai dengan survei dan penelitian yang disebutkan di atas, LRCT memiliki proposal
Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja kepada pemerintah
Thailand yang muncul dalam lampiran ini.
Isi Rancangan Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Pekerja
Bagian I :Definisi dan Prinsip Umum Halaman
Preambul
Pasal 1 Definisi
Pasal 2 Prinsip Umum
Bagian II: Hak Pekerja
Pasal 3 Hak atas Kerja dan Pekerjaan yang Layak
Pasal 4 Hak atas Perserikatan dan Berunding Bersama
Pasal 5 Hak atas Perlindungan Sosial
Pasal 6 Kesetaraan Jender dan Hak Pekerja Perempuan
Pasal 7 Tenaga kerja/ Pekerja Anak
Pasal 8 Hak Kewarganegaraan
Pasal 9 Hak Kesehatan
Pasal 10 Hak Pelatihan dan Pendidikan
Pasal 11 Hak di Muka Hukum
Pasal 12 Hak atas Kompensasi
Pasal 13 Hak atas Perumahan
Pasal 14 Hak untuk Membentuk Keluarga
Pasal 15 Hak atas Kebebasan Bergerak
Pasal 16 Hak Pekerja Migran
Bagian III: Kewajiban
Pasal 17 Pelaksanaan
Pasal 18 Pelaporan
Pasal 19 Kajian Laporan
Pasal 20 Hak dan Tugas Komite
Pasal 21 Komunikasi
Pasal 22 Ketentuan Umum
Pasal 23 Kewajiban Negara
Pasal 24 Amandemen
Pasal 25 Bahasa
Pasal 26 Ketentuan Penutup
Rancangan Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak
Pekerja
PREAMBLE
1. KAMI, Rakyat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), sebagaimana
diwakili oleh para kepala negara atau pemerintahan Brunei Darussalam, Kerajaan
Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik
Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik
Sosialis Viet Nam;
2. MENEGASKAN KEMBALI kepatuhan kita dengan tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN
sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN, khususnya, penghormatan terhadap dan
promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta menghormati
keadilan, supremasi hukum, pemerintahan yang baik, dan demokrasi;
3. MENEKANKAN KEMBALI komitmen kita atas Pasal 55 dan 56 Piagam PBB dimana
Para Anggota berjanji untuk mengambil tindakan bersama dan terpisah dalam kerjasama
dengan Organisasi tersebut untuk pencapaian penghormatan universal, dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua tanpa pembedaan apapun;
4. MENEGASKAN KEMBALI komitmen kita atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
Piagam PBB dan standar perburuhan inti internasional serta instrumen HAM internasional
di mana negara anggota ASEAN adalah para pihak;
5. MENEKANKAN KEMBALI komitmen Negara-Negara Anggota ASEAN atas Deklarasi
HAM ASEAN dan Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja
Migran;
6. MENEKANKAN KEMBALI pernyataan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
bahwa martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua
anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia;
7. MENGAKUI kontribusi pekerja untuk masyarakat dan ekonomi Negara-Negara Anggota
ASEAN;
8. MENGAKUI lebih lanjut bahwa realisasi hak-hak pekerja ASEAN harus secara konkret
berefek dan secara efektif ditegakkan melalui undang-undang dan kebijakan nasional dari
Negara Anggota ASEAN masing-masing;
9. MENGHENDAKI tercapainya Perjanjian atas Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja
yang tidak boleh kurang daripada yang diatur dalam perjanjian-perjanjian yang relevan
pada hak-hak pekerja yang negara-negara anggota ASEAN merupakan para pihak;
Dengan ini setuju sebagai berikut;
PASAL 1 DEFINISI
Tenaga Kerja
Untuk maksud dari Perjanjian ini, istilah “tenaga kerja" berarti aktivitas manusia menyediakan
barang atau jasa dalam suatu perekonomian.
Tenaga Kerja Paksa atau Wajib
1. Untuk maksud dari Perjanjian ini, istilah “tenaga kerja paksa atau wajib" berarti semua
pekerjaan atau jasa yang dituntut dari setiap orang di bawah ancaman hukuman dan
dimana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela.
2. Untuk maksud Perjanjian ini, istilah “tenaga kerja paksa atau wajib" tidak meliputi:
(a) setiap pekerjaan atau jasa yang dituntut dalam kewajiban hukum dalam rangka wajib
militer untuk pekerjaan yang bersifat murni militer.
(b) setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban sipil normal warga
negara dari pemerintahan yang sepenuhnya memerintah sendiri.
(c) kerja atau jasa yang dituntut dari setiap orang sebagai konsekuensi dari vonis di
pengadilan, asalkan kerja atau jasa yang demikian dilakukan di bawah pengawasan dan
kendali dari otoritas publik.
(d) setiap pekerjaan atau jasa yang dituntut dalam hal darurat.
(e) layanan masyarakat kecil yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk kepentingan
langsung dari masyarakat tersebut.
Tenaga Kerja Anak
Untuk maksud Perjanjian ini, istilah “tenaga kerja anak" meliputi:
Mempekerjakan (orang) di bawah usia minimum 15.
Bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak, termasuk
- segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan.
- penggunaan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran.
- kegiatan terlarang.
- pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-
anak.
- Jasa rumah tangga tidak dibayar yang berbahaya, termasuk pekerjaan rumah tangga
yang dilakukan selama berjam-jam, di lingkungan yang tidak sehat, di lokasi
berbahaya, dan melibatkan peralatan yang tidak aman atau beban berat.
Pekerjaan
Untuk maksud Perjanjian ini, istilah "pekerjaan" berarti pekerjaan atau jasa yang
dilakukan untuk upah di bawah kontrak sewa, yang menciptakan hubungan kerja
antara pengusaha dan karyawan. Baik dalam kontrak tersurat maupun tersirat.
Pekerja
Untuk maksud Perjanjian ini, istilah "pekerja" meliputi semua orang yang terlibat dalam
kegiatan ekonomi.
Pekerja migran
Untuk maksud Perjanjian ini, istilah "pekerja migran" mengacu pada seorang pekerja yang
bukan warga negaranya.
Anggota keluarga
Untuk maksud Perjanjian ini, istilah '' anggota keluarga "mengacu pada orang yang menikah
dengan pekerja atau pekerja migran atau memiliki hubungan yang menurut hukum yang
berlaku, menghasilkan efek setara dengan pernikahan, serta anak-anak yang tergantung pada
mereka dan tanggungan lainnya yang diakui sebagai anggota keluarga.
Perlindungan Sosial
Untuk maksud Perjanjian ini, istilah "perlindungan sosial" adalah perlindungan yang
masyarakat berikan kepada individu dan rumah tangga untuk memastikan akses ke perawatan
kesehatan dan menjamin keamanan penghasilan, terutama dalam kasus-kasus usia tua,
pengangguran, sakit, cacat, kecelakaan kerja, maternitas (hamil/melahirkan), paternitas
(menjadi ayah atau ibu) atau kehilangan pencari nafkah utama.
PASAL 2 PRINSIP UMUM
1. Semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpisahkan dan saling tergantung dan
saling terkait. Masyarakat internasional harus memperlakukan hak asasi manusia secara
global dengan cara yang adil dan setara, pada pijakan yang sama, dan dengan penekanan
yang sama. Sedangkan pentingnya kekhasan nasional dan regional dan berbagai latar
belakang sejarah, budaya dan agama harus diingat, itu adalah tugas dari Negara Anggota
ASEAN, terlepas dari sistem politik, ekonomi dan budaya mereka, untuk memajukan dan
melindungi hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar.
2. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak; dan dengan
demikian mereka sama-sama akan menikmati tanpa pembedaan apapun.
3. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap orang harus dilaksanakan dengan
memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dari orang lain.
4. Setiap Negara Anggota ASEAN di mana berlaku Perjanjian ini berjanji untuk
menghormati, mempromosikan dan melindungi hak-hak setiap dan semua pekerja yang
dinyatakan oleh Perjanjian ini.
5. Setiap Negara Anggota ASEAN harus menjamin dan mempromosikan kesetaraan
kesempatan dan perlakuan dari semua pekerja baik dalam hukum dan dalam praktek.
6. Setiap Negara Anggota ASEAN memiliki kewajiban untuk menghapuskan diskriminasi
baik dalam hukum dan dalam praktek terhadap semua pekerja.
7. Pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini harus dilakukan dengan itikad baik melalui peraturan
perundang-undangan nasional masing-masing Negara Anggota ASEAN.
8. Ini adalah tugas dari masing-masing Negara Anggota ASEAN, baik negara asal, tujuan,
atau negara ketiga perantara, untuk mencegah dan memperbaiki imigrasi ilegal.
9. Tidak satupun ketentuan Perjanjian ini dapat ditafsirkan sebagai untuk memungkinkan
setiap Negara Anggota ASEAN untuk campur tangan dalam urusan internal dari Negara
Anggota ASEAN lainnya yang bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum
internasional.
10. Mengingat tindakan tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan diskriminasi
sewenang-wenang antara atau di antara pekerja, atau penyalahgunaan kekuasaan tersamar,
di mana kondisi yang sama berlaku, tidak satupun dalam Perjanjian ini dapat ditafsirkan
sebagai mengurangi hak setiap Negara Anggota ASEAN untuk mengambil tindakan yang
diperlukan guna melindungi keamanan nasional atau moral publiknya.
PASAL 3 HAK ATAS KERJA DAN PEKERJAAN LAYAK
1. Setiap orang memiliki hak atas informasi dan perekrutan yang fair, hak untuk bekerja,
untuk pilihan bebas dari pekerjaan, yang adil dan kondisi kerja menguntungkan dan
perlindungan terhadap pengangguran.
2. Setiap pekerja, tanpa diskriminasi, berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang
nilainya sama.
3. Setiap pekerja memiliki hak atas remunerasi yang adil dan menguntungkan yang
memastikan eksistensi martabat kemanusiaan yang bernilai untuk dirinya sendiri dan
keluarganya, dan dilengkapi, jika perlu, dengan sarana lain dari perlindungan sosial.
4. Tidak boleh ada yang diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau wajib.
5. Setiap pekerja memiliki hak atas promosi dan peningkatan kerja yang sama.
6. . Setiap pekerja memiliki hak atas keamanan kerja, termasuk penyediaan pekerjaan
alternatif, kerja bantuan, pelatihan ulang dan melawan pemutusan hubungan kerja yang
kejam
7. Setiap pekerja memiliki hak untuk rekreasi dan waktu istirahat, termasuk hak untuk
istirahat mingguan dan cuti tahunan dengan tetap digaji.
PASAL 4 HAK ATAS PERSERIKATAN DAN PERUNDINGAN BERSAMA
1. Setiap pekerja memiliki hak untuk kebebasan berserikat dan berunding bersama. Hak ini
mencakup hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja pilihannya, dan
dialog sosial, untuk perlindungan kepentingannya, dan tentunya hak berunding.
2. Setiap Negara Anggota ASEAN harus menjamin perlakuan yang sama antara pekerja
migran dan warga negara sehubungan dengan semua hak keanggotaan dan anggota
komite/pengurus dengan pengambilan keputusan serikat pekerja dan mendapatkan manfaat
perundingan bersama
PASAL 5 HAK PERLINDUNGAN SOSIAL
Setiap pekerja memiliki hak untuk perlindungan sosial. Semua pekerja harus diberikan
perlakuan yang sama dalam hal tindakan jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan dan
manfaat yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan.
PASAL 6 KESETARAAN JENDER DAN HAK PEKERJA PEREMPUAN
Tunduk pada ketentuan Perjanjian ini, kesetaraan gender harus dijamin dan hak-hak pekerja
perempuan harus dilindungi, diterapkan, dan dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah
untuk:
menghapuskan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam hubungan kerja;
menghilangkan pelecehan seksual di tempat kerja;
keseimbangan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga
; melindungi maternitas (hamil/melahirkan) dan kesehatan perempuan dalam rangka
mempromosikan kesetaraan efektif
Menyelaraskan perlindungan sosial ibu selama periode yang wajar sebelum dan
sesudah melahirkan sebagaimana ditentukan oleh hukum dan peraturan dari Negara
Anggota ASEAN yang bersangkutan, termasuk hak untuk cuti dengan gaji dan jaminan
sosial yang memadai, dan
Menyediakan ibu dan anak, baik yang lahir di dalam atau di luar ikatan perkawinan,
dengan perawatan dan bantuan khusus
PASAL 7 TENAGA KERJA/PEKERJA ANAK
1. Tidak boleh ada anak atau orang muda yang harus terkena eksploitasi ekonomi dan sosial.
Mereka yang menggunakan anak-anak dan orang muda dalam pekerjaan yang merusak
moral dan / atau kesehatan mereka, membahayakan kehidupan, atau mungkin akan
menghambat perkembangan normal mereka, termasuk pendidikan mereka akan dihukum
berdasarkan undang-undang
2. Setiap Negara Anggota ASEAN wajib menetapkan batas usia 15 dimana kerja yang
dibayar dari anak dilarang dan dihukum berdasarkan undang-undang.
PASAL 8 HAK KEWARGANEGARAAN
Setiap dan masing-masing anak berhak untuk mendapatkan nama, pendaftaran kelahiran dan
kewarganegaraan.
PASAL 9 HAK KESEHATAN
1. Setiap pekerja dan anggota keluarganya berhak untuk mengakses layanan kesehatan dan
jaminan kesehatan.
2. Setiap Negara Anggota ASEAN wajib berusaha untuk menjamin dan melindungi
kesehatan dan keselamatan kerja dari setiap pekerja termasuk pencegahan bahaya
kesehatan di tempat kerja dan kecelakaan.
3. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk menerima perawatan medis yang
sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka atau menghindarkan diri dari masalah
kesehatan mereka atas dasar persamaan perlakuan dengan warga negara dari Negara
Anggota ASEAN yang bersangkutan. Perawatan medis darurat tersebut tidak boleh ditolak
dengan alasan pelanggaran berkaitan dengan persoalan tinggal atau pekerjaan.
PASAL 10 HAK ATAS PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
1. Setiap pekerja memiliki hak atas pendidikan dan bimbingan kejuruan, termasuk pelatihan
kejuruan, kerja dan keterampilan.
2. Setiap dan masing-masing anak seorang pekerja migran harus memiliki hak dasar akses
pendidikan atas dasar persamaan perlakuan dengan warga negara dari Negara Anggota
ASEAN bersangkutan. Akses ke lembaga pendidikan pra sekolah umum atau sekolah
tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan situasi yang tidak teratur sehubungan
dengan persoalan tinggal atau pekerjaan dari orang tua atau dengan alasan ketidakteraturan
tinggal anak di Negara Anggota ASEAN tempat pekerjaan.
PASAL 11 HAK DI DEPAN HUKUM
Setiap pekerja memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi dan memiliki persamaan di
depan hukum, akses terhadap keadilan dan pengadilan yang adil termasuk bantuan hukum.
PASAL 12 HAK ATAS KOMPENSASI
Setiap pekerja dan anggota keluarga mereka berhak atas kompensasi yang adil dan memadai
yang mencakup
1.. Kompensasi untuk perampasan aset
2.. Kompensasi karena menjadi korban dari penangkapan dan penahanan yang tidak fair atau
sewenang-wenang.
3. Kompensasi atas kematian atau cedera, sakit dan disabilitas (caat) akibat kerja
Kecelakaan Dan Kondisi kerja.
PASAL 13 HAK ATAS PERUMAHAN
Setiap pekerja memiliki hak atas akomodasi perumahan yang memadai dan layak dan
lingkungan hidup yang sesuai yang tersedia bagi semua pekerja dan keluarga mereka.
PASAL 14 HAK MEMBENTUK KELUARGA
Setiap pekerja memiliki hak untuk membentuk keluarga atas pilihannya sendiri.
PASAL 15 HAK ATAS KEBEBASAN BERGERAK
Setiap pekerja berhak atas kebebasan bergerak di wilayah Negara tempatnya bekerja dan
kebebasan untuk memilih kediamannya di sana.
Penyitaan dokumen perjalanan dilarang.
PASAL 16 HAK PEKERJA MIGRAN
Semua pekerja migran dan keluarga mereka akan menikmati semua hak yang diakui oleh
Perjanjian ini, khususnya
1. Pekerja migran berhak atas perlindungan dari praktek-praktek kejam dan penipuan yang
mungkin terjadi selama proses perekrutan dan penempatan yang dioperasikan oleh jasa
tenaga kerja publik dan agen tenaga kerja swasta. Biaya perekrutan dan penempatan dari
yang disebutkan di atas tidak akan ditanggung oleh pekerja migran.
2. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk memindahkan pendapatan dan
tabungan mereka dan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dari negara-negara
anggota ASEAN yang bersangkutan, baring-barang dan kepemilikan pribadi mereka.
3. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk diberitahu oleh Negara asal, Negara
tempat bekerja atau Negara transit ketika terjadi kasus tentang:
a. Hak-hak mereka yang timbul dari Perjanjian ini;
b. Kondisi penerimaan kerja mereka, hak dan kewajiban mereka menurut hukum dan praktek
dari Negara yang bersangkutan dan seperti hal-hal lain seperti yang akan memungkinkan
mereka untuk memenuhi formalitas administratif atau lainnya di Negara tersebut.
4. Setiap Negara Anggota ASEAN wajib mengambil tindakan untuk menyebarkan informasi
yang demikian atau untuk memastikan bahwa itu disediakan oleh pengusaha, serikat
pekerja atau badan atau lembaga lainnya yang sesuai. Setiap Negara Anggota ASEAN
harus bekerja sama dengan negara lain yang bersangkutan.
5. Informasi yang memadai tersebut akan diberikan atas permintaan kepada pekerja migran
dan anggota keluarganya, gratis, dan, sebisa mungkin, dalam bahasa yang mereka dapat
pahami.
6. Setiap Negara Anggota ASEAN harus memastikan penghormatan terhadap identitas
budaya pekerja migran dan anggota keluarganya dan tidak akan mencegah mereka dari
menjaga hubungan budaya mereka dengan Negara asal mereka.
7. Setiap Negara Anggota ASEAN, mengakui bahwa keluarga adalah unit mendasar dari
masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara, harus mengambil
langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan kesatuan keluarga pekerja migran.
8. Setiap Negara Anggota ASEAN wajib mengambil tindakan yang dianggap layak dan yang
berada dalam kewenangannya untuk memfasilitasi penyatuan kembali para pekerja migran
dengan pasangan atau orang yang dengan pekerja migran tersebut memiliki hubungan,
menurut hukum yang berlaku, menghasilkan efek setara dengan pernikahan, serta
sebagaimana dengan anak yang belum kawin yang menjadi tanggungan.
9. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk meminta bantuan kepada peradilan
dan sistem peradilan, termasuk hak atas kesetaraan dengan warga negara dari negara
anggota ASEAN yang bersangkutan di muka pengadilan dan tribunal (mahkamah). Dalam
penentuan tindak pidana yang dituduhkan mereka atau hak-hak dan kewajiban mereka
dalam tuntutan hukum, mereka berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh
pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh undang-
undang.
10. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk mendapatkan persidangan yang
fair (adil) dan publik yang dengan semua jaminan proses hukum yang adil.
11. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk disediakan dengan bantuan hukum
diperlukan, penerjemah/juru bahasa, dan informasi dalam bahasa yang dimengerti.
12. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan dan bantuan dari
konsuler atau otoritas diplomatik dari Negara asal mereka atau dari Negara yang mewakili
kepentingan Negara tersebut setiap kali hak yang diakui dalam Persetujuan ini terganggu.
Khususnya, dalam kasus pengusiran, orang yang bersangkutan harus diberitahu tentang
hak ini tanpa penundaan dan otoritas (pemerintah) dari Negara yang mengusir wajib
memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.
PASAL 17 PELAKSANAAN
1. Untuk tujuan pelaksanaan yang efektif dari Perjanjian ini, maka dibentuk suatu Komite
Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja (selanjutnya disebut "Komite");
Komite terdiri, pada saat berlakunya Perjanjian ini, para ahli dengan kapasitas moral yang
tinggi, tidak memihak dan diakui keahliannya di bidang yang dicakup oleh Perjanjian ini
dari masing-masing Pihak Negara Anggota ASEAN untuk Perjanjian ini.
2. Anggota Komite akan ditunjuk oleh masing-masing Pihak Negara Anggota ASEAN
melalui konsultasi dengan masyarakat sipil dengan pertimbangan yang diberikan kepada
jenis kelamin, keahlian dan representasi pemangku kepentingan (stakeholder).
3. Anggota Komite bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.
4. Para anggota Komite diangkat untuk masa jabatan empat tahun. Namun, satu-pertiga dari
anggota yang ditunjuk dalam pengangkatan pertama akan berakhir pada akhir dari dua
tahun dengan sistem pengundian, segera setelah pengangkatan pertama, nama-nama
anggota tersebut harus dipilih lewat pengundian oleh Ketua pertemuan dari Para Pihak
Negara Anggota ASEAN; Anggota-anggota Komite akan harus memenuhi syarat untuk
bekerja selama masa jabatan jika diangkat kembali.
5. Jika anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan karena
alasan lain dia tidak bisa lagi melakukan tugas Komite, Pihak Negara Anggota ASEAN
yang bersangkutan harus mengangkat ahli lain dari warga negaranya sendiri untuk sisa
bagian dari masa jabatan. Pengangkatan baru tersebut tunduk pada persetujuan dari
Komite.
6. Sekretaris Jenderal ASEAN akan menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk
pelaksanaan efektif dari fungsi Komite.
7. Para anggota Komite berhak atas fasilitas, hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki para
ahli pada misi untuk ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam bagian-bagian yang relevan
dari Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan ASEAN.
PASAL 18 PELAPORAN
1. Para Pihak Negara Anggota ASEAN melakukan penyerahan laporan kepada Komite
tentang langkah legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan lain yang telah mereka
lakukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini:
a. Dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Perjanjian untuk Para Pihak Negara Anggota
ASEAN yang bersangkutan;
b. Sesudahnya setiap empat tahun dan ketika Komite juga meminta.
2. Laporan disiapkan, dengan pertimbangan karena partisipasi para pemangku kepentingan
dan masyarakat sipil lainnya, menurut pasal ini, juga harus menunjukkan faktor-faktor dan
kesulitan-kesulitan, jika ada, yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dan harus
mencakup informasi mengenai karakteristik arus migrasi di mana Pihak Negara Anggota
ASEAN yang bersangkutan terlibat.
3. Komite harus menetapkan pedoman lebih lanjut yang dapat diterapkan untuk isi laporan.
4. Para Pihak Negara Anggota ASEAN berusaha, dengan partisipasi dari para pemangku
kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menyampaikan laporan mereka secara luas
tersedia untuk umum di negara mereka sendiri.
PASAL 19 KAJIAN LAPORAN
1. Komite akan memeriksa laporan yang disampaikan oleh masing-masing Para Pihak
Negara Anggota ASEAN dan akan mengirimkan komentar seandainya dianggap tepat oleh
Pihak Negara Anggota ASEAN bersangkutan. Pihak Negara Anggota ASEAN ini dapat
menyerahkan pengamatan Komite pada setiap komentar yang dibuat oleh Komite sesuai
dengan pasal ini. Komite dapat meminta informasi tambahan dari Para Pihak Negara
Anggota ASEAN ketika mempertimbangkan laporan-laporan ini.
2. Sekretaris Jenderal ASEAN juga, setelah berkonsultasi dengan Komite, mengirimkan ke
badan-badan khusus lainnya serta organisasi antar pemerintah, salinan atau bagian dari
laporan tersebut yang dianggap masuk dalam kompetensi mereka.
3. Komite dapat mengundang badan-badan khusus dan organ ASEAN dan PBB, serta
organisasi antar pemerintah dan badan-badan terkait lainnya untuk menyerahkan, sebagai
pertimbangan oleh Komite, informasi tertulis mengenai hal yang ditangani yang masuk
dalam Perjanjian ini sebagai masuk dalam lingkup kegiatan mereka.
4. Kantor Perburuhan Internasional (ILO) akan diundang oleh Komite agar menunjuk
seorang wakil untuk berpartisipasi, dalam kapasitas konsultatif, dalam pertemuan Komite.
5. Komite dapat mengundang atau berkonsultasi dengan serikat pekerja, organisasi pekerja,
organisasi pengusaha, organisasi masyarakat sipil dan instansi terkait untuk hadir dan
didengar dalam pertemuan tersebut setiap kali ada masalah yang dianggap masuk dalam
bidang keahlian mereka.
6. Komite harus menyampaikan laporan tahunan kepada ASEAN atas pelaksanaan Perjanjian
ini, yang berisi pertimbangan sendiri dan rekomendasi, berbasis, khususnya, pada pemeriksaan
laporan dan pengamatan yang disampaikan oleh Pihak Negara Anggota ASEAN.
PASAL 20 HAK DAN TUGAS-TUGAS KOMITE
1. Komite akan mengadopsi aturan prosedurnya sendiri.
2. Komite berhak untuk menerima komunikasi.
3. Komite akan mengadakan dua pertemuan rutin per tahun. Dan bila sesuai, Komite dapat
mengadakan pertemuan tambahan di tempat yang akan disepakati oleh Komite.
4. Pertemuan Komite biasanya diadakan di Kantor Pusat ASEAN atau tempat lain yang
disepakati oleh Komite.
PASAL 21 KOMUNIKASI
1. Para Pihak Negara Anggota ASEAN harus mengakui kompetensi Komite untuk menerima
dan mempertimbangkan komunikasi dari atau atas nama individu, tunduk pada yurisdiksi
Pihak Negara Anggota ASEAN bersangkutan, yang menyatakan bahwa hak-hak individu
mereka sebagaimana ditetapkan oleh Perjanjian ini telah dilanggar oleh Pihak Negara
Anggota ASEAN tersebut.
2. Komite akan mempertimbangkan tidak diterimanya komunikasi terkait pasal ini yang
anonim atau yang dianggap menjadi penyalahgunaan hak untuk mengajukan komunikasi
semacam itu atau tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
3. Komite tidak akan mempertimbangkan komunikasi dari individu berdasarkan pasal ini
kecuali telah dipastikan bahwa individu tersebut telah menggunakan semua langkah
penyelesaian dalam negeri yang tersedia; ini tidak seharusnya menjadi aturan di mana,
dalam pandangan Komite, penerapan langkah perbaikan itu tidak masuk akal lamanya atau
tidak mungkin untuk membawakan bantuan efektif atas individu tersebut.
4. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 2 pasal ini, Komite akan membawa setiap laporan
pengaduan yang diajukan berdasarkan pasal ini ke perhatian Pihak Negara Anggota
ASEAN terkait Perjanjian ini dan diduga melanggar ketentuan Perjanjian ini. Dalam
waktu enam bulan, Pihak Negara Anggota ASEAN harus menyampaikan kepada Komite
penjelasan tertulis atau pernyataan mengklarifikasi permasalahan dan solusinya, jika ada,
yang mungkin telah diambil oleh Pihak Negara Anggota ASEAN tersebut.
5. Komite akan mempertimbangkan komunikasi yang diterima berdasarkan pasal ini
sehubungan dengan semua informasi yang tersedia untuk itu oleh atau atas nama individu
dan oleh Pihak Negara Anggota ASEAN bersangkutan.
6. Komite akan menyampaikan pandangannya kepada Pihak Negara Anggota ASEAN yang
bersangkutan dan kepada individu tersebut.
PASAL 22 KETENTUAN UMUM
1. Tidak ada hal apapun dalam Perjanjian ini yang akan mempengaruhi hak-hak atau
kebebasan yang lebih menguntungkan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan:
a. Hukum atau praktek dari satu Pihak Negara Anggota ASEAN; atau
b. Perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku untuk Para Pihak Negara Anggota
ASEAN yang bersangkutan.
2. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan setiap Pihak
Negara Anggota ASEAN, kelompok atau perorangan hak untuk melakukan kegiatan atau
melakukan tindakan yang dapat mengganggu hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam
Perjanjian ini
PASAL 23 KEWAJIBAN NEGARA
1. Setiap Pihak Negara Anggota ASEAN pada Perjanjian ini berjanji:
a. Untuk memastikan bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya diakui di sini
dilanggar, akan memperoleh upaya penyelesaian yang efektif, walaupun pelanggaran
tersebut telah dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
b. Untuk memastikan bahwa setiap orang yang mencari upaya penyelesaian tuntutannya
akan dikaji dan diputuskan oleh otoritas peradilan, administratif atau legislatif yang
kompeten, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum
Pihak Negara Anggota ASEAN, dan untuk mengembangkan kemungkinan
penyelesaian peradilan;
c. Untuk memastikan bahwa otoritas kompeten harus menegakkan penyelesaian ketika
yang demikian diberikan.
2. Setiap Pihak Negara Anggota ASEAN berjanji untuk mengadopsi langkah-langkah
legislatif dan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian ini.
PASAL 24 AMANDEMEN
1. Setelah lima tahun dari berlakunya Perjanjian permintaan untuk setiap perubahan
(amandemen) Perjanjian dapat dilakukan setiap saat oleh setiap Pihak Negara Anggota ASEAN
melalui pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang
wajib menyampaikan segera usulan amandemen tersebut ke Pihak Negara Anggota ASEAN.
Amandemen tersebut harus diadopsi oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dalam waktu
satu tahun setelah pemberitahuan tersebut.
2. . Para Pihak Negara Anggota ASEAN dan Komite harus berkonsultasi dengan pemangku
kepentingan yang relevan pada setiap amandemen yang diusulkan
3. Amandemen tersebut mulai berlaku pada saat diterimanya oleh dua pertiga mayoritas Para
Pihak Negara Anggota ASEAN.
4. Ketika amandemen mulai berlaku, Amandement tersebut akan mengikat Para Pihak
Negara Anggota ASEAN yang telah menerimanya, Para Pihak Negara Anggota ASEAN
lainnya masih terikat pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan setiap perubahan
sebelumnya yang mereka telah terima.
PASAL 25 BAHASA
Perjanjian ini ditulis dalam bahasa Inggris.
PASAL 26 KETENTUAN PENUTUP
1. Perjanjian ini akan terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara Anggota ASEAN. Ini
merupakan subyek untuk diratifikasi.
2. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal ASEAN
3. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada hari pertama dari bulan yang ditetapkan setelah
jangka waktu tiga bulan sejak tanggal penyimpanan instrumen kelima ratifikasi dari
Negara Anggota ASEAN.