PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN BPJS

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN MENURUTUNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANANPUBLIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF

HUKUMADMINISTRASI NEGARA (Studi Kasus Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

KADZIMI SM 130200443

DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N 2 0 1 8

Universitas Sumatera Utara

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN MENURUTUNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANANPUBLIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF

HUKUMADMINISTRASI NEGARA (Studi Kasus Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Oleh :


DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara

Dr. Agusmidah ,SH,M.Hum NIP. 197608162002122002

Pembimbing I

Suria Ningsih, SH, M.Hum NIP. 196002141987032002

Pembimbing II

Amsali Sembiring, SH., M.Hum NIP. 197003171998031001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N 2 0 1 8


ABSTRAK PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009

TENTANG PELAYANAN PUBLIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Kasus Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai).

Kadzimi SM*) Suria Ningsih, SH, M.Hum**)

Amsali Sembiring, SH., M.Hum***)

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Permasalahan dalam penelitian yaitu implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien.Prosedur pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.Kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien.Jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif.Sifat penelitian pada penelitian yaitu deskriptif.Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder.Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi pustaka (library research), dan penelitian lapangan (fieldresearch).

Implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien, memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur pelayanan kesehatan menurut UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu Pasien datang ke puskesmas, selanjutnya mengambil nomor urut di loket pendaftaran, kemudian unit pelayanan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan konseling gigi, apabila pasien menggunakan kartu BPJS kesehatan, pasien mendaftar, apabila pasien umum pasien harus membayar ke kasir, pasien rawat jalan dan rawat inap, setelah itu pasien diperbolehkan pulang oleh tenaga medis. Kendala pelaksanaan pelayanan kesehatan pada puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, antara lain sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sarana dan prasarana yang belum memadai.Anggaran yang tidak tepat waktu. Upaya mengatasi kendala dalam pelayanan kesehatan pada puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, yaitu untuk SDM membuat pengajuan ke Dinas Kesehatan untuk penambahan tenaga dan untuk sarana dan prasarana membuat permohonan ke Dinas Kesehatan untuk Pengadaan. Kata Kunci :Prosedur Pelayanan Kesehatan, Pasien Kadzimi SM*), mahasiswa FH USU Suria Ningsih, SH, M.Hum**), Dosen FH. USU Amsali Sembiring, SH., M.Hum***), Dosen FH. USU


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena atas berkat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga

dengan kemampuan yang ada menyelesaikan tugas menyusun skipsi ini. Sudah

merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa bahwa dalam menyelesaikan studi

untuk mencapai gelar kesarjanaan USU untuk menyusun skripsi dalam hal ini

penulis memilih judul Prosedur Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien BPJS

Kesehatan Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus

Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai).

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran

yang konstruktif untuk mendekati kesempurnaan didalam skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada seluruh pihak yang secara langsung ataupun yang tidak langsung

telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini maupun selama penulis

menempuh perkuliahan, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Sumatera

Utara Medan.

2. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara.

3. Prof. Dr. OK. Saidin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum



4. Ibu Puspa Melati Hasibuan, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum


6. Ibu Dr. Agusmidah,SH,M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum

Administrasi Negara Universitas Sumatera.

7. Ibu Suria Ningsih, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis yang

telah memberikan saran dan petunjuk dalam pengerjaan skripsi ini.

8. Bapak Amsali Sembiring, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang

dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.

9. Seluruh staf dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

10. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah

memberikan pelayanan administrasi yang baik selama proses akademik

penulis.

11. Kedua Orang Tua penulis yang tercinta, ayahanda Rahmad Surya Sembiring

dan ibunda dr. Faridah Ernawaty br. Tarigan yang selalu memberikan

semangat dan motivasi dalam mendidik dan membimbing anaknya untuk

menjadi orang yang berhasil, dan juga tiada hentinya mencari rezeki dari terbit

fajar hingga terbenam matahari untuk menafkahi keluarga dan membiayai

pendidikan penulis hingga saat ini, serta keluarga besar penulis yang telah

memberikan motivasi hingga saat ini, terima kasih atas do’a yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan sehingga penulisan skripsi ini masih memiliki banyak


kekeliruan.Oleh karena itu penulis seraya minta maaf sekaligus sangat

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan dan

kemanfaatannya

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada

semua pihak dan semoga kritik dan saran yang telah diberikan mendapatkan

balasan kebaikan berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini

bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di negara Republik Indonesia.

Medan, Januari 2018 Penulis,



DAFTAR ISI

ABSTRAK ..................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ....................................................................... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 8

D. Keaslian Penulisan ........................................................................ 9

E. Tinjauan Pustaka .......................................................................... 11

F. Metode Penelitian .......................................................................... 16

G. Sistematika Penulisan .................................................................... 19

BAB II PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK ................................................................... 22

A. Pengertian Pelayanan Publik ......................................................... 22

B. Asas-Asas Pelayanan Publik ........................................................ 26

C. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik ...................... 34

D. Prosedur Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Kesehatan ............... 40

BAB III IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PASIEN BPJS KESEHATAN

A. BPJS Kesehatan .......................................................................... 45

B. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan .............. 48


C. Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan ...................... 45

BAB IV KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN .......... 56

A. Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai ...................................................................... 56

A. Kendala Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ........................................................... 64

B. Upaya mengatasi Kendala dalam Pelayanan Kesehatan

Terhadap Pasien pada Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ......................................................... 74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 75

A. Kesimpulan .................................................................................. 75

B. Saran ............................................................................................ 76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahdapat mendekatkan dan

memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat.Perbaikan pelayanan itu

dapat terus membaik apabila pemerintahan dijalankan secara terbuka, akuntabel,

dan memberiruang partisipasi kepada masyarakat. Kinerja pelayanan

pemerintahan daerah secara umum tercermin dari proses dan keputusan

pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).1

Secara hukum Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik telah diundangkan pada tanggal 18 Juli 2009 dan dimuat secara resmi

dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112. Namun sampai sekarang

implementasi undang-undang, ini sangat dinantikan oleh publik, belum

Penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah berperansangat

vital dalam menjamin berlangsungnya suatu pelayanan yang efektif dan efisien

serta dapat dipertanggungjawabkan.Untuk melaksanakan peran tersebut,

Pemerintah daerah membagi fungsi dan tugas ke dalam beberapa sektor.

Keterbatasan danapemerintah menjadi hambatan utama untuk meningkatkan

fungsi pelayanan publik. Sebagai salah satu upaya mengatasi kendala

tersebut.Pemerintah mencurahkan upaya melibatkan sektor swasta ke dalam jasa

pelayanan publiktersebut.

1 Adrian Sutedi. Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hal. 66-67


terlaksana,dikarenakan Peraturan Pemerintah yang menjadi petunjuk

pelaksanaannya bagi para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik belum

terbit sampai saat ini. Terlepas dari alasan-alasan tersebut, disadari bahwa ada

suatu fenomena empiris yang mendorong kearah pentingnya aturan hukum dan

manajemen pelayanan publik, yaitu kondisi kualitas pelayanan publik yang

dirasakan buruk, atau bahkan sangat buruk, oleh warga negara dan penduduk

Indonesia.2

Guna merefleksi pelayanan publik, hal yang pertama dilihat adalah

bagaimana kewajiban dan kewenangan sektor telah diorganisasi dan bagaimana

hal tersebut dikenal/dipahami oleh setiap pihak.Untuk selanjutnyadiperhatikan

Namun demikian, usaha yang sedang dilakukan dalam pelayanan publik,

perlu memahami kondisi internal dari fungsi pelayanan publik yang selama ini

dilaksanakan, sehingga kebijakan yang dibuat dapat realistis dan tidak melepaskan

tanggung jawab Pemerintah sebagaipemegang kendali pelayanan publik.

Kebijakan untuk memperbaiki pelayanan publik perlu membentuk suatu

iklim usaha yang dapat meminimalkan risiko berusaha. Dari sekian banyak risiko

yang timbul dalam suatu usaha di bidang pelayanan publikterdapat dua risiko

utama yang akanmenjadi patokan awal, yaitu risiko politis dan risiko pengaturan.

Risiko politis timbul bilamana tidak ada kejelasan fungsi/peran dari pemerintah,

sementara risiko pengaturan timbul,karena adanya penyalahgunaan fungsi/peran

dari pengaturan itu sendiri.

2 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


bagaimana koordinasi/keterpaduan antarorganisasi berjalan, serta insentif yang

diberikan dalam pelayanan publik.

Pembukaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945) tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan

tujuan nasional bangsa Indonesia.Tujuan nasional tersebut adalah melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan

sosial.Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya

pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian

Pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya

pembangunan kesehatan.3

Amanat Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa setiap

orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3)

dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

4

3 Bunga Agustina. Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, hal 83

4 Stefany B. Sandiata. Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah. Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hal 187

Kesehatan merupakan hak

asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan Negara

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila

dan Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan


berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan

berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya

manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta

Pembangunan nasional.5

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang

bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.

6

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu sarana

kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki

peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan

masyarakat.Oleh karena itu Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan

yang bermutu yang memuaskan bagi pasiennya sesuai dengan standar yang

ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakatnya. Keluhan yang

sering terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan aparatur pemerintah

Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh warga

Negara Indonesia baik masyarakat swasta maupun pemerintah.Guna menjamin

tercapainya pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan sistem kesehatan

nasional yang tangguh.Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut

diselenggarakan berbagaiupaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan

terpadu.Puskesmas adalah penanggung jawab Penyelenggara upaya kesehatan

untuk jenjang tingkat 1, sehingga sangat tepat puskesmas dijadikan sebagai ujung

tombak upaya kesehatan.

5Ibid 6 Ns. Ta’adi. Hukum Kesehatan (Sanksi dan Motivasi bagi Perawat). Jakarta, EGC, 2012,

hal 5


adalah, selain berbelit-belit akibat birokrasi yang tidak profesional, perilaku

oknum aparatur yang kadang kala kurang bersahabat, juga kinerja pegawai dalam

memberikan pelayanan dalam hal ini ketepatan waktu dalam memberikan

pelayanan, kuantitas dan kualitas pelayanan yang masih sangat rendah.

Rendahnya kinerja pelayanan akan membangun citra buruk pada

Puskesmas, di mana pasien yang merasa tidak puas akan menceritakan kepada

rekan-rekannya. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi kinerja pelayanan yang

diberikan akan menjadi nilai plus bagi Puskesmas, dalam hal ini pasien akan

merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. Puskesmas

dituntut untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dari para pegawainya, serta

meningkatkan fasilitas atau sarana kesehatannya.Untuk memberikan kepuasan

kepada masyarakat penguna jasa layanan kesehatan.Semakin ketatnya persaingan

serta pelanggan yang semakin selektif mengharuskan Puskesmas selaku salah satu

penyedia jasa pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk dapat meningkatakan kualitas pelayanan, terlebih dulu harus diketahui

proses pelayanan yang di berikan kepada pasien atau pelanggan selama ini telah

sesuai dengan harapan atau belum.7

Faktor terjadinya permasalahan puskesmas di Indonesia khususnya

Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, dalam memberikan pelayanan kepada

Peserta BPJS Kesehatan, antara lain pelaksanaan manajemen dimana pelaksanaan

manajemen yaitu merupakan hal penting yang menentukan dalam mencapai

tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas,sarana dan prasarana di

7Hasil wawancara dengan Rahmad Surya Sembiring, Tokoh Masyarakat Tanah Tinggi Binjai, tanggal 12 Juni 2017


Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai kurang memadai, sehingga pasien BPJS

Kesehatan lebih memilih klinik atau praktek umum,jumlah tenaga medis yang

kurang mengakibatkan ketidakmampuannya melaksanakan program dari dinas

kesehatan yang telah dicanangkan.8

BPJS Kesehatan menerapkan alur pelayanan dengan rujukan berjenjang.

Sebelum ke rumah sakit atau dokter spesialis, peserta wajib terlebih dahulu ke

fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I yang telah ditunjuk, yaitu puskesmas, dokter

keluarga atau klinik, untuk mendapatkan surat rujukan. Kecuali gawat darurat,

peserta tidak dapat langsung ke rumah sakit atau dokter spesialis.Selama masalah

kesehatan peserta dapat ditangani oleh faskes I, maka peserta tidak perlu dirujuk

ke rumah sakit atau dokter spesialis. Keputusan merujuk ke rumah sakit

merupakan kewenangan faskes I. Kondisi yang sangat berbeda dengan proses di

asuransi kesehatan. Dengan asuransi, peserta tidak butuh rujukan dan dapat

langsung ke rumah sakit atau dokter spesialis sesuai pilihannya.

9

Puskesmas, yang notabene menjadi titik awal semua proses berobat di

BPJS, jam kerjanya terbatas. Di akhir pekan, sabtu dan minggu, puskesmas tutup.

Sementara, buat banyak karyawan, terutama di kota besar, karena alasan

kesibukan, pemeriksaan kesehatan baru dapat dilakukan di akhir pekan saat libur.

Memang, peserta bisa ke faskes I lainnya, yaitu klinik atau dokter keluarga.Tapi,

mereka ini jumlahnya masih terbatas.Di samping itu, karena puskesmas tutup di

akhir pekan, beban faskes I lainnya menjadi tinggi, imbasnya peserta harus antri

8 Hasil wawancara dengan Rahmad Surya Sembiring, Tokoh Masyarakat Tanah Tinggi Binjai, tanggal 12 Juni 2017

9 Ika Widiastuti., Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Jawa Barat, Jurnal Ilmiah WIDYA, Volume 4 Nomor 1 JanuariJuli 2017, hal 227.


panjang di sabtu dan minggu.BPJS menetapkan bahwa peserta hanya boleh

memilih satu faskes I untuk memperoleh rujukan.Peserta tidak dapat ke

sembarang faskes I meskipun itu fasilitas kesehatan (faskes) yang sudah

kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Kondisi ini, misalnya, menyulitkan buat

peserta yang lokasi pilihan faskes I jauh dari tempat bekerja atau dari rumah.

Selain itu, jika sedang di luar kota dan akan berobat, peserta harus lebih dahulu

menghubungi kantor BPJS terdekat, yang kemudian akan menujukkan Faskes I

mana yang dapat melayani. Peserta BPJS juga hanya bisa pergi ke rumah sakit

yang disebutkan dalam surat rujukan dari Faskes I. Misalnya, dari puskesmas

harus ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sudah ditunjuk. Peserta tidak

bisa sembarang pergi ke rumah sakit lain meskipun rumah sakit tersebut

kerjasama dengan BPJS10

10Ibid

Menurut Peraturan BPJS Kesehatan No.1 Tahun 2014, menyatakan bahwa

pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS terdiri dari fasilitas kesehatan tingkat

pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut.Fasilitas kesehatan tingkat pertama

yang terdiri dari puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi,

klinik pratama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik

TNI/Porli, dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara.Sedangkan fasilitas

kesehatan tingkat lanjut merupakan rujukan yang telah di pilih oleh pasien sendiri

setelah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.Fasilitas kesehatan tingkat lanjut

terdiri dari rumah sakit dan balai kesehatan.


Berdasarkan uraian di atas, maka memilih judul Prosedur Pelayanan

Kesehatan Terhadap Pasien BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang No. 25

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Hukum

Administrasi Negara (Studi Kasus Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang No.

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasien BPJS Kesehatan?

2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publikterhadap Pelayanan Kesehatan kepada pasien BPJS

Kesehatan?

3. Kendala pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS

Kesehatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang

No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasien BPJS Kesehatan.

2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publikterhadap pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS

Kesehatan.


3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan

terhadap pasien BPJS Kesehatan.

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak

terkait. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis bagi

perkembangan ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara berkaitan

dengan prosedur pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan menurut

Undang-UndangNo. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberian sumbangan pemikiran dalam

upaya meningkatkan pelayanan publik serta untuk meningkatkan kualitas kerja

pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan

publik dibidang kesehatan.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, belum ada penulisan sebelumnya

dengan judul Prosedur Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien BPJS Kesehatan

menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Ditinjau

Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Puskesmas Tanah Tinggi

Kota Binjai), namun ada beberapa mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara dengan judul Pelayanan Publik Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Administrasi Negara, antara lain :


Aries Fadhillah (2014), dengan judul penelitian Upaya Pemerintah

Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Ditinjau Dari Hukum

Administrasi Negara (Studi Kecamatan Medan Timur). Adapun permasalahan

dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja yang menjadi dasar hukum Pelayanan Publik?

2. Siapa Saja Petugas yang berwenang dalam Penyelenggara anPelayanan

Publik di Pemerintah kecamatan?

3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Publik

dikecamatan Medan Timur dan Bagaimana upaya Pemerintah kecamatan

Medan Timur dalam meningkatkan Pelayanan Publik?

Zahrah H. Dalimunthe (2015), dengan judul penelitian Kajian Hukum

Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi di Kecamatan Sibolga Kota).

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelayanan Publik berdasarkan UU No.25 tahun 2009?

2. Bagaimanakah pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Sibolga Kota?

3. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam Pelayanan Publik di Kecamatan

Sibolga Kota?

Yosi Krisman Tarigan FH. USU (2017), dengan judul penelitian Tinjauan

Hukum Administrasi Negara Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan

UU No 25 Tahun 2009 (Studi Desa Pudun Julu Kecamatan Padangsidimpuan

Batunadua). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelayanan Publik berdasarkan UU No.25 tahun 2009?


2. Bagaimanakah pelaksanaan Pelayanan Publik di Desa Pudun Julu

Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua?

3. Bagaimanakah hambatan dan solusi pemecahan masalah dalam Pelayanan

Publik di Desa Pudun Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua?

Perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Bagaimanakah prosedur pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang No.

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik?

2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik terhadap Pelayanan Kesehatan kepada pasien?

3. Kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Permasalahan beberapa penulisan sebagaimana yang telah disebutkan di

atas, ternyata judul dan permasalahannya tidak ada yang serupa atau sama dengan

yang ditulis saat ini. Oleh karena itu, penulisan ini adalah asli dan secara akademis

maupun ilmiah dapat dipertanggung jawabkan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pelayanan publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layani” yang artinya menolong

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstern

dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan

manusia. 11

11 Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hal.3

Pelayanan publik merupakan berbagai aktivitas yang bertujuan


memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. 12 Pelayanan Publik

diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan

tata cara yang telah ditetapkan .13

Sedangkan menurut Pandji SantosaPelayanan Publikmerupakan pemberian

jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas namapemerintah, ataupun pihak

swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi

kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

14Berdasarkan Undang-Undang No. 25

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayaan Publikmerupakan kegiatan atau

rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perUndang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan

Publik.15

2. Pelayanan kesehatan

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik

adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga negaranya, baik

secara langsung (melalui sektor Publik) atau dengan membiayai pemberian layanan

swasta.

Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Tahun 2009, yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan tentang Kesehatan

12 Paimin Napitupulu, Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction. Bandung, Alumni, 2007, hal 165

13 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta, Pembaruan, 2005,hal 4

14 Pandji Santosa. Administrasi Publik. Bandung; Refika Adiatma, 2008, hal 57 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 angka (1)


ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam

suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga,

kelompok ataupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan

mutu layanan kesehatan kedalam terminologi operasional, sehingga semua orang

yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem, baik pasien,

penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun manajemen

organisasi layanan kesehatan, dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan

tugas dan perannya masing-masing.16

3. Pasien

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan

kesehatanmerupakan suatu aktivitas atau serangkaian alat yang bersifat tidak kasat

mata (tidak dapat diraba), yang terjadi akibat interaksi antara konsumen dengan

karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan

yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan konsumen.

Pasien atau pesakit merupakan seseorang yang menerima perawatan medis.

Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient dari bahasa Inggris.

Patient diturunkan dari bahasa Latin yaitu patiens yang memiliki kesamaan arti

dengan kata kerja pati yang artinya "menderita"17

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RePublik Indonesia Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pasien adalah setiap orang

16 Imbalo Pohan. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan. Jakarta, EGC, 2007, hal 28

17 http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien, diakses 10 Oktober 2017


yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan

kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada

dokter atau dokter gigi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pasien

individu (sistem personal) yang tidak mampu mengatasi peristiwa atau masalah

kesehatan ketika berinteraksi dengan lingkungan.

4. BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 18 BPJS Kesehatan

merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,

Anggota TNI/POLRI, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis

Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya.19

BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan yang secara umum

didasarkan pada gagasan kerja sama di antara sekelompok orang yang membentuk

lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan kesepakatan setiap orang

membayar sejumlah uang tahunan untuk digunakan sebagai dana berobat bagi

anggota yang tertimpa sakit dengan prinsip tertentu. Asuransi adalah suatu

kegiatan tolong menolong yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara

sejumlah besar manusia.Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika

sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut maka semuanya saling menolong

18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 1 angka 1.

19 Andreas G. Ch. Tampi. Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu.e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.1. Tahun 2016, hal 7


dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang

diberikan oleh masing-masing peserta, dengan pemberian (derma) tersebut mereka

dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa

musibah. Berdasarkan hal tersebut, asuransi adalah kegiatan tolong menolong

yang terpuji yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa,

saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka)

yang mengancam mereka20

5. Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negaradapat diartikan juga seperangkat peraturan yang

memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga

melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi

administrasi negara itu sendiri. 21Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-

peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara rakyat dengan

pemerintah. 22 Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan khusus, yang di

samping hukum perdata positif yang berlaku umum, mengatur caracara organisasi

Negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat (de bijzondere regels, die naast het

voor allen geldende burgerlijk recht, beheersen de wijze, waarop de

staatsorganisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt).23

20 Muhammad Syakir Sula, “Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional” Jakarta, Gema Insani Press, 2004, hal. 28 -29.

21Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal 34 22 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta,

LaksBang:2008, hal 16 23 Philipus M. Hadjon et.al.,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada

University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 23.


Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum

administrasi negara merupakan keseluruhan hukum yang berkaitan dengan

administrasi, pemerintah, dan pemerintahan.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini, menggunakan metode pengumpulan data dan bahan-

bahan yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Dengan maksud agar tulisan ini

dapat dipertanggung jawabkan nilai ilmiahnya, maka diusahakan memperoleh dan

mengumpulkan data-data dengan mempergunakan metode, yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis

normatif, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum,

taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.24

2. Sifat penelitian

Penelitian ini

menggunakan pendekatan yuridisempiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk

menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Prosedur

Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang

No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Hukum

Administrasi Negara. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis

hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan

masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian secara

umum termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, penelitian deskriptif

24 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013 hal. 13-14


bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan

gejala lain dalam masyarakat.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri dari data

primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut:

a. Data primer

Data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang

diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari

responden.Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak terkait dalam hal ini

dengan Dr. Faridah Ernawaty br. Tarigan selaku Kepala Puskesmas Tanah

Tinggi Binjai.

b. Data sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh

tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari

data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

Adapun data sekunder yang penulis digunakan, antara lain:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri

dari instrumen hukum nasional, yaitu Undang-Undang Dasar

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang No. 24 tahun


2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang

Nomor. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi

dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Peraturan

BPJS kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan

kesehatan

2) Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yakni bahan hukum yang

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer Pelayanan

Kesehatan terhadap Pasien BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang

No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif

Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Puskesmas Tanah Tinggi

Kota Binjai), bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

pendapat para pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam

media massa; buku-buku hukum, artikel serta jurnal-jurnal hukum yang

membahas mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien menurut

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ditinjau

dari Perspektif Hukum Administrasi Negara.

3) Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum dan

ensiklopedia serta kamus Bahasa Indonesia.

4. Alat pengumpul data


Alat pengumpul data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam

penelitian ini adalah melalui studi pustaka (library research), 25

5. Analisis data

selain itu untuk

mendukung penelitian, juga dilakukan penelitian lapangan (fieldresearch) yaitu

mengadakan wawancara dengan informan yaitu Dr. Faridah Ernawaty br. Tarigan

selaku Kepala Puskesmas Tanah Tinggi Binjai.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kuantitatif

yaitu data yang dipeeroleh kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis

secara kualitatif untuk dapat mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan

hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi.

Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data

sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistimatis,

digolongkan dalam pola dan tema, diketagorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan

antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami

makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti

setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan

secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga

pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan

disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistimatis.

G. Sistematika Penulisan

25 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hal 35


Sistematika penulisan penelitian ini dibuat untuk menjelaskan secara garis

besar mengenai isi dari penelitian yang penulis susun ini. Sistematika penulisan

penelitian yang akan penulis susun adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan pustaka dan metode

penelitian serta sistematika penulisan

BAB II PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PASIEN BPJS KESEHATAN

Bab ini menguraikan tentang pengertian pelayanan publik, asas

pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik danprosedur

pelayanan kesehatan pasien BPJS Kesehatan.

BAB III IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009

TENTANG PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PELAYANAN

KESEHATAN KEPADA PASIEN BPJS KESEHATAN

Bab ini berisikan BPJS Kesehatan, Kewenangan Pemerintah Daerah

di Bidang Kesehatan dan Implementasi Undang-Undang No. 25

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan

Kesehatan

BAB IV KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN


Bab ini berisikan pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas

Tanah Tinggi Kota Binjai, kendala pelayanan kesehatan pada

Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai menurut Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan upaya

mengatasi kendala dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien pada

Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai menurut Undang-Undang No.

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari isi skripsi ini. Pada bagian ini,

dikemukakan kesimpulan dan saran yang didapat sewaktu

mengerjakan skripsi ini mulai dari awal hingga pada akhirnya.


BAB II PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG

NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

E. Pengertian Pelayanan Publik

Secara teori terdapat beberapa konsep yang berbeda tentang pelayanan

publik dan pilihan terhadap konsep pelayanan publik memiliki implikasi yang luas

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam arti yang sempit, Pelayanan

Publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh

pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara

langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan

jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar.

Konsep ini lebih menekankan bagaimana Pelayanan Publik berhasil diberikan

melalui suatu deliverysystem yang sehat.Pelayanan publik ini dapat dilihat sehari-

hari di bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air

bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dan sebagainya.26

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah

sebagaipenyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan

dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

27

Menurut Husni pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan

26 Aswawi Rewansyah, Standar Pelayanan Publik: Langkah-langkah Penyusunan, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta, LAN, 2009, hal. 15

27 Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat.Hukum Aministrasi Neagara dan Kebijakan Publik, Bandung, Nuansa Cendekia, 2010, hal 19.


meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.28 Pelayanan publik

dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan

kewajiban Pemerintah untuk melakukan pemenuhan hakhak dasar

tersebut. 29 Sedangkan Lewis dan Gilman mendefinisikan Pelayanan Publik

sebagai berikut: Pelayanan Publik adalah kepercayaan Publik. Warga Negara

berharap Pelayanan Publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan

sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada

Publik.Pelayanan Publik yang adil dandapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan

kepercayaan Publik. Dibutuhkan etikaPelayanan Publik sebagai pilar dan

kepercayaan Publik sebagai dasar untuk mewujudkan Pemerintah yang baik.30

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25

tahun 2004 Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan

oleh Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerima pelayanan. Di dalam hukum administrasi Negara, istilah “Pelayanan

Publik” diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat,

instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

31

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan

28 Husni Thamrin. Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia, Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2013, hal 28

29Kurniawan, J. Luthfi dan Mokhammad Najib.Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik. Malang, In.Trans, 2008, hal. 56

30 Lewis, Carol W. & Stuart C. Gilman.The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: JosseyBass, 2005, hal. 22

31 Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pada Paragraf I, butir c.


metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan

haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut

yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan

tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang

direnecanakan dan disediakan oleh pemerintah.32

Kepemenpan No.63/Kep/M.Pan/7/2013 Pelayanan publik merupakan segala

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai uapaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

33

32 Moenir, H.A.S., Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hal 9.

33 Dadang Juliantara, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayan Publik, Yogyakarta, Pembaruan,2005, hal 3.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui

aparat pemerintah, walaupun tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, namun

tetap harus mengutamakan kualitas pelayanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan

dan kebutuhan masyarakat.Aparat pemerintah harus menyadari posisi dan peran

mereka sebagai pelayan masyarakat.Bila dimata masyarakat kesan yang muncul

tidak demikian, berarti pelayanan yang diterima selama ini bukanlah produk

pelayanan yang sepenuh hati.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelayanan

Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang Publik

maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.


Kewajiban pemerintah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak

setiap warga negaranya ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang

memenuhi kewajibannya terhadap negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan

kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan pemerintah, merupakan jenis pelayanan masyarakat yang terkait

tugas-tugas umum pemerintah seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, dan

keimigrasian

2. Pelayanan pembangunan, merupakan suatu jenis pelayanan masyarakat yang

terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitasi

kepada masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sebagai warga negara.

3. Pelayanan utilitas, merupakan jenis pelayanan yang terkait utilitas bagi

masyarakat.

4. Pelayanan sandang, pangan, dan papan, merupakan jenis pelayanan yang

menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan

5. Pelayanan kemasyarakatan, merupakan jenis pelayanan masyarakat yang dilihat

dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan social

kemasyarakatan.34

Pentingnya mewujudkan pelayanan prima dengan memperhatikan

kesembilan unsur diatas karena pemerintah menyadari selama ini selalu muncul

keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan aparatur seperti prosedur

pelayanan yang berbelit-belit sebagai akibat dari birokrasi yang kaku dan perilaku

aparat yang kurang bersahabat dalam memberikan pelayanan.

34 Badu Achmad. Manajemen pelayanan publik. Makassar, Andi Offset, 2012, hal 30-31


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga mengamanatkan untuk

membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring

dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang

peningkatan pelayanan publik.

F. Asas-asas Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa

Penyelenggara an Pelayanan Publik harus berasaskan yakni :

1. Kepentingan umum merupakan kepentingan orang banyak yang untuk

mengaksesnya, tidak mensyaratkan beban tertentu. Kepentingan yang harus

didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap

memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-

kepentingan lain.

2. Kepastian hukum pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam

kurun waktu yang telah ditentukan. Keadaan dimana perilaku manusia, baik

individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor

yang sudah digariskan oleh aturan hukum

3. Kesamaan hak tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, Ras,

Agama, golongan, gender dan status ekonomi.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima Pelayanan Publik

harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

5. Keprofesionalan suatu keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan suatu

pekerjaan dalam satu bidang.


6. Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam Penyelenggara

anPelayanan Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan

masyarakat.

7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif Perlakuan yang didapat dari

para pelayan Publiksama rata dan tidak melihat dari strata sosial masyarakat

tersebut.

8. Keterbukaan semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka

agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun

tidak.

9. Akuntabilitas Pelayanan Publik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai

dengan ketentuan perUndang-Undangan.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok Fasilitas yang didapat setiap

orang sama, tidak ada perlakuan khusus bagi kelompok tertentu.

11. Rentan Pelayanan Publiknya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang

mengakibatkan ketidakpercayaan Masyarakat.

12. Ketepatan waktu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu

yang telah ditentukan oleh unit Penyelenggara pelayanan.

13. Kecepatan, kemudahan dan kejangkauan tempat dan lokasi serta sarana

pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh Masyarakat, dapat

memanfaatkan teknologi telekomunikasi informatika.35

Berdasarkan asas-asas tersebut terlihat bahwa dalam pelaksaaannya

pelayanan publik ditujukan kepada semua masyarakat termasuk masyarakat dengan

35Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 4


kebutuhan khusus.Pelayanan publik yang terbaik adalah pelayanan yang dapat

menjangkau semua elemen masyarakat.Pada dasarnya Pelayanan Publik

dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana,

terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itu setidaknya

mengandung asas-asas antara lain:36

1. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima Pelayanan Publik

tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak,

sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar,

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap

berpegang pada efisiensi dan efektifitasnya.

3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan

agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian

hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi atau Lembaga

Pemerintah atauPemerintah an “terpaksa harus mahal”, maka Instansi atau

Lembaga Pemerintah atau Pemerintah an yang bersangkutan berkewajiban

“memberi peluang” kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya,

sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

36 Ibrahim, Amin. Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya. Bandung, Mandar Maju, 2008, hal. 19-20


Beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan

perizinan yang harus diperhatikan, yaitu:37

1. Empati dengan customers.

Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi Penyelenggara jasa

perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa

pelayanan.

2. Pembatasan prosedur.

Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one

stop shop benar-benar diterapkan.

3. Kejelasan tatacara pelayanan.

Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan

dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.

4. Minimalisasi persyaratan pelayanan.

Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin

dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.

5. Kejelasan kewenangan.

Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan

harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan

distribusi kewenangan.

37Ratminto dan Atik Septi Winarsih.Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005, hal. 245


6. Transparansi biaya.

Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan

mungkin dalam pembiayaannya.

7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan.

Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat

memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.

8. Minimalisasi formulir.

Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan

formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai

keperluan).

9. Maksimalisasi masa berlakunya izin.

Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka

masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.38

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan curtomers.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi

customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi

serta ketentuan ganti rugi.

11. Efektivitas penanganan keluhan.

Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya

keluhan,akantetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu

mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani

38Ibid


secara efektif, sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan

dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan publik, berangkat

dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaan pelayanan publik. Menurut

Friedman tentang tiga sistem hukum, yaitu :

1. Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian dari hukum itu sendiri.

2. Substansi hukum, yakni aturan, norma, dan pola Perilaku manusia yang nyata

dalam sistem hukum.

3. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di

dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan39

Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita.

Asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan

tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas juga dapat diartikan

sebagai pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir

tentang sesuatu.Pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan asas-asas

pelayanan publik. Riawan mengemukakan dalam bukunya, asas-asas Pelayanan

Publik adalah:

40

1. Transparan

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Perwujudan pemerintahan

yang baik yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya Penyelenggaraan

Pemerintahan yang: professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel,

39 Lawrence M. Friedman, American Law Introduction, Jakarta,Tatanusa, 2001, hal.7. 40 Riawan W,dkk. Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta:

Pembaruan, 2005, hal. 11


memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka serta tanggap terhadap

segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan

pertanggung jawaban publik; dan, integritas pengabdian dalam mengemban

misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan

bernegara. 41 Keterbukaan pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi suatu

Pemerintahan yang efisien. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap

orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah. Dengan

mengetahui memungkinkan masyarakat itu memikirkan dan pada akhirnya ikut

memutus.42

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggung

jawabkan adalah harapan dari segenap masyarakat. 43

41 Mustopadidjaja.Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003, hal. 261

42 Apri S. Damanik. Eksistensi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Simalungun Pasca Perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun Dari Pematang Siantar Ke Pematang Raya. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011, hal. 42

43Ibid., hal 44-45

Oleh karena itu dalam

menjalankan Pemerintahan diperlukan standar untuk mengukur kinerja dari

Pemerintah. Untuk memperkuat struktur pengendalian manajemen Pemerintah

maka pemberdayaan peran dan fungsi audit internal menjadi suatu hal yang

mutlak untuk direalisasikan. Selanjutnya, jelas dan terarahnya peran dan fungsi

audit internal dalam suatu organisasi secara tidak langsung juga akan

meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Di samping

kedua faktor tersebut, adanya kerja sama yang harmonis di antara jajaran audit


internal dan audit eksternal juga akan lebih melapangkan jalan dalam

pencapaian tujuan dari fungsi audit dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang

baik, adil, dan bersih.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.Partisipasi

bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambilmencerminkan

aspirasi masyarakat. 44

44Ibid., hal. 46

Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada,

Pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat

mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum,

temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain

untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan

partisipatif untuk menyiapkan agenda Pembangunan, pemantauan, evaluasi dan

pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan

isu sektoral. Instrumen dasar partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak

untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan,

sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah pedoman-pedoman

Pemerintah an partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat

dalam segala proses perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan


strategi Pembangunan, tata-ruang, program Pembangunan, penganggaran,

pengadaan dan pemantauan.

5. Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, gender dan

status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan tanggung jawab

Pemberi dan penerima Pelayanan Publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak.

Pelayanan publik akan berkualitas apabila memenuhi asas-asas diantaranya

hak dan kewajiban; pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan

dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar,

berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku; mutu proses keluaran

dan hasil pelayanan publik tersebut harus dapat memberikan keamanan,

kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum; dan apabila pelayanan publik yang

diselenggarakan oleh Instansi atau lembaga pemerintah atau pemerintahan

“terpaksa harus mahal”, maka Instansi atau lembaga pemerintah atau Pemerintahan

yang bersangkutan berkewajiban “memberikan peluang” kepada masyarakat untuk

ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang

berlaku.

G. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara

pelayanan publik yaitu penyelenggara negara/ pemerintah , penyelenggara

perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh


Pemerintah, Badan Usaha/Badan Hukumyang diberi wewenang melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Pelayanan Publik, Badan Usaha/Badan Hukum yang

bekerjasama dan/ atau dikontrak untuk melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi

Pelayanan Publik dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh

Pemerintah /Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dalam

penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-

prinsip:

1. Prinsip kesederhanaan merupakanprosedur pelayanan publik tidak

berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Prinsip kejelasan merupakan unit kerja/pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

3. Prinsip kepastian waktu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Prinsip akurasi merupakan produk pelayanan publik diterima dengan

benar, tepat dan sah.

5. Prinsip keamanan merupakan proses dan produk pelayanan publik

memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Prinsip tanggung jawab merupakan pimpinan penyelenggara pelayanan

publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas


penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam

pelaksanaan Pelayanan Publik.

7. Prinsip kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan

prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai,

termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

(telematika).

8. Prinsip kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan

teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Prinsip kedisiplinan, kesopanan dan keramahan : pelaksana pelayanan

harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan

pelayanan dengan ikhlas.

10. Prinsip kenyamanan: lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang

indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan,

seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Pemerintah daerahdalam menjalankan monopoli Pelayanan Publik,

sebagai regulator/pembuat peraturan/Peraturan Pemerintah harus mengubah pola

pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberianotonomi daerah, yaitu

memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk

terwujudnya pemerintah yang baik, dalam menjalankan Pelayanan Publik,

Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan


masyarakat, untuk mendapatkan akses Pelayanan Publik, berdasarkan prinsip-

prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.45

Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga harus memenuhi beberapa prinsip

pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan No. 63 Tahun

2003.Penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip

sebagai berikut :

46

a. Kesederhanaan merupakanprosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit,

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :

1. Persyaratan teknis dan administratif Pelayanan Publik.

2. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa

dalam pelaksanaan Pelayanan Publik.

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

c. Kepastian waktu merupakanpelaksanaan Pelayanan Publik dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi merupakan produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat

dan sah.

e. Keamanan merupakanproses dan produk Pelayanan Publik memberikan

rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggung jawab merupakan Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik

atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas Penyelenggara an

45Gustiwarni, Op.Cit, hal. 12 46Ratminto dan Winarsih, Atik Septi.Op.Cit, hal. 22


pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan

Pelayanan Publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana merupakantersedianya sarana dan

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai

termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

(telematika).

h. Kemudahan akses merupakantempat dan lokasi serta sarana pelayanan

yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

i. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan; Pemberi pelayanan harus

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan

dengan ikhlas.

j. Kenyamanan merupakanlingkungan pelayanan harus tertib, teratur,

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang

indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan,

seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Widodo mengemukakan ada lima prinsip yang harus diperhatikan

dalam pelayanan publik agar kualitas pelayanan dapat dicapai, yaitu:47

1. Tangible (terjamah), seperti kemampuan fisik, peralatan, personil dan

komunikasi

2. Realiable (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan

dengan tepat dan memiliki keajegan

47Widodo.Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya, Insan Cedekia. 2001, hal 60


3. Responsivnes (pertanggung jawaban), yakni rasa tanggung jawab terhadap

mutu pelayanan

4. Assurance (jaminan), pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai

5. Empathy (empati), perhatian perorangan pada pelanggan.

Pelayanan Publik juga dapat diartikan sebagai suatu pelayanan terhadap

masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat dapat dikatakan baik apabila

memenuhi beberapa syarat yaitu:48

1. Berbagai metode yang di terangkan disusun sesuai dengan keinginan

pelanggan dari pada kepentingan organisasi.

2. Segala macam tindakan yang telah dilakukan harus sesuaikan dengan

tujuan dasar pelayanan terhadap masyarat.

3. Segala macam kebijakan baru yang dikeluarkan harus bernilai manfaat.

4. Seluruh pegawai harus konsisten ata apa yang telah mereka lakukan, baik

tindakan itu formal maupun informal, terhadap kualitas pelayanan mereka

kepada masyarakat.

5. Struktur organisasi dan sistem manajemen harus ditinjau ulang

mendapatkan banyak masukan dari pelanggan mengenai pelayanan.

Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan

Penyelenggara memiliki hak:

a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;

b. Melakukan kerjasama;

c. Mempunyai anggaran pembiayaan Penyelenggara an Pelayanan Publik;

48Ismail.Manajemen Publik.Malang, Kencana Prenada Media Group, 2011, hal 11


d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai

dengan kenyataan dalam Penyelenggara an Pelayanan Publik ; dan

e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 15 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan PublikPenyelenggara

berkewajiban:

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

b. Menyusun, menetapkan, dan memPublikasikan maklumat pelayanan;

c. Menempatkan pelaksana yang kompeten

d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik yang

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

e. Memberikan pelatanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara

pelayanan publikmerupakan setiap institusi Penyelenggara Negara yang dibentuk

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai

penyelenggara pelayanan publik hendaknya instansi memperhatiakan hak dan

kewajiaban sebagai penyelenggara pelayanan publik sesuai yang telah diamanatkan

pada undang-undang.

H. Prosedur Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Kesehatan

Prosedur pelayanan adalah tahapan yang harus dilalui dalam proses

penyelesaian pelayanan. Berdasarkan Kemenpan No. 63/Kep/M.PAN/7/2003,

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dicantumkan


bahwa prosedur pelayanan publik sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami

dan mudah dilaksanakan.49

Prosedur

Prosedur merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan

dalam proses pelayanan. Sistem dan prosedur tersebut termasuk dalam standar

pelayanan yang diterapkan oleh Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai dalam

pelaksanaan pelayanannya agar masyarakat puas terhadap puskesmas dan

menjadikan puskesmas sebagai tempat rujukan pertama bagi masyarakat.Standar

pelayanan tersebut meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya

pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi

pelayanan serta kemudahan akses.

yang benar untuk mendapatkan pelayanan pengobatan bagi

pasien peserta BPJS Kesehatan, hal pertama yang harus pasien harus ketahui

adalah bagaimana saat pasien berobat mendapatkan pelayanan penuh mulai dari

ruang rawat inap, obat, dan informasi hak dan kewajiban pasien sebagai peserta

BPJS Kesehatan. Adapun prosedur untuk mendapatkan pelayanan BPJS

Kesehatan sebagai berikut:50

Gambar 1. Prosedur mendapatkan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan

49Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

50 http://www.bpjs-kesehatan.net/2016/01/prosedur-untuk-mendapatkan-pelayanan.html, diakses tanggal 1 Oktober 2017


http://bpjsasuransi.blogspot.co.id/2016/01/prosedur-untuk-mendapatkan-pelayanan.html�

http://bpjsasuransi.blogspot.co.id/2016/01/prosedur-untuk-mendapatkan-pelayanan.html�

http://bpjsasuransi.blogspot.co.id/2016/01/apa-hak-dan-kewajiban-peserta-bpjs.html�

http://1.bp.blogspot.com/-Ef2V94uX_xs/Vpb2zDkwDbI/AAAAAAAACNE/raxCJmTWxFA/s1600/Prosedur-Untuk-Mendapatkan-Pelayanan-Bpjs-Kesehatan.JPG�

Berikut penjelasan gambar 1 di atas

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama a. Setiap peserta harus terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama

yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

b. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat

pertama tempat Peserta terdaftar.

c. Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan

tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan

a. Peserta datang ke BPJS Center Rumah Sakit dengan menunjukkan Kartu

Peserta dan menyerahkan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama / surat perintah kontrol pasca rawat inap.

b. Peserta menerima Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk mendapatkan

pelayanan lanjutan.

c. Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan

tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis.

3. Pelayanan Kegawat Daruratan (emergency):

a. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus

diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan atau

kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.

b. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung

memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Kriteria

kegawatdaruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


c. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang

tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, akan segera dirujuk ke

fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah

keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat

dipindahkan.

d. Biaya akibat pelayanan kegawatdaruratan ditagihkan langsung oleh

Fasiltas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Gambar .2. Prosedur Pelayanan Pasien BPJS di Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai

Pasien Datang

Mengambil Nomor Urut

Loket/Pendaftaran

Unit Pelayanan

BPJS

Kasir

Rawat Jalan

Pasien Pulang

Pemeriksaan Penunjang • Laboratorium • Konseling Gigi

UNIT FARMASI

Rawat Inap

YA

TIDAK


Keterangan

Diawali pasien datang ke puskesmas dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk

(KTP), selanjutnya mengambil nomor urut di loket pendaftaran, kemudian unit

pelayanan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan konseling gigi, apabila

pasien menggunakan kartu BPJS kesehatan, pasien mendaftar, apabila pasien

umum pasien harus membayar ke kasir, pasien rawat jalan dan rawat inap, setelah

itu pasien diperbolehkan pulang oleh tenaga medis. Prosedur pelayanan yang

diterapkan di Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai sudah berjalan dengan baik,

Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai melaksanakan prosedur pelayanan sesuai

dengan standar operasional.51



BAB III IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG

PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PASIEN BPJS KESEHATAN

A. BPJS Kesehatan

Indonesia adalah negara hukum yang dinamis, negara kesejahteraan) yang

memiliki asas-asas hukum diantaranya adalah asas penyelenggaraan kepentingan

umum.Berdasarkan asas ini, segenap aparat pemerintah dituntut untuk melakukan

kegiatankegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum dan dapat

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. 52

52 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jilid I, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal. 22

inilah diselenggarakan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagaimana disebutkan dalam

bagian menimbang huruf a Undang-Undang BPJS “bahwa sistem jaminan sosial

nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian

perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat”. Konsekwensi dari

konsep Negara Kesejahteraan, adalah bahwa Negara bertanggungjawab untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dengan mencampurtangani urusan warganya

mulai manusia lahir sampai manusia mati, sehingga diibaratkan tak ada satu sisi

kehidupanpun dari kehidupan warganya yang tidak dicampurtangani oleh

pemerintah. Salah satu bentuk campur tangan Pemerintah dalam kehidupan

masyarakatnya adalah di bidang kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya. Terwujudnya hak hidup sehat dengan derajat yang tinggi

bagi setiap anggota masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah


Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan

memberikan kepastian perlindugan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional, harus dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial dengan Undang-

Undang.Berdasarkan Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS merupakan badan

hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.

Fungsi BPJS Kesehatan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yaitu menyelenggarakan Program Jaminan

Kesehatan. Tugas BPJS diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang BPJS yang menegaskan bahwa Dalam melaksanakan fungsi

sebagaimana dimaksdud dalam Pasal 9. 53 Wewenang yang dimiliki BPJS dalam

menyelenggarakan program jaminan kesehatan dilakukan agar pelaksanaan

penyelenggaraan program jaminan kesehatan dapat berjalan dengan baik sesuai

dengan tujuan dibentuknya BPJS yang ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.54

Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya

tergantung kepada kita sendiri.Hak peserta BPJS adalah sesuatu yang mutlak

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk

pelayanan publik yang menjadi misi Negara untuk melaksanakannya. Hak BPJS

diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur tentang kewajiban

BPJS.

53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 9 ayat (1) 54Ibid, Pasal 11


menjadi milik peserta itu sendiri berdasarkan peraturan yang sudah ada.

Berdasarkan Peraturan BPJS kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang

penyelenggaraan jaminan kesehatan bagian kelima Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 24 ialah Hak dan kewajiban setiap peserta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf d menjamin terselenggaranya Jaminan Kesehatan oleh BPJS

Kesehatan kepada peserta. 55

Hak merupakan suatu hubungan diantara orang-orang yang diatur oleh

hukum dan atas nama si pemegang hak, oleh hukum diberi kekuasaan tertentu

terhadap objek hak.

56 Setiap warga negara berhak atas tuntutan pemenuhan

tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam melindungi segenap bangsa dan

tumpah darah Indonesia, dan dalam turut aktif dalam pergaulan dunia berdasarkan

pri nsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.57

Pelayanan publik dalam bidang kesehatan kini mendapat permasalahan

yaitu mulai dari prosedur, sistem pelayanan BPJS, sarana dan prasarana dan tenaga

medis yang kurang memadai.Oleh karena itu, diperlukan suatu reformasi birokrasi

dalam meningkatkan pelayanan bidang kesehatan khususnya pelayanan BPJS

kesehatan kepada masyarakat. Birokrasi adalah sebuah perangkat sistem yang

niscaya bagi setiap roda pemerintahan, tanpa mekanisme birokrasi tersebut maka

institusi pelayanan publik akan stagnan dan bahkan dapat tak berfungsi sama sekali.

Sejak reformasi tahun 1998 digulirkan, reformasi birokrasi adalah bagian dari

55 Peraturan BPJS kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan 56 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hal. 179 57 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2014,

hal.365


subsistem yang menjadi tuntutan.Karena transparansi dan akuntabelnya sebuah

institusi apapun sejatinya mesti didasari oleh sebuah mekanisme birokrasi yang

bersih, autokritik, disiplin dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki

rasa tanggungjawab dan idealisme.Penerapan birokrasi yang melayani secara

profesional, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme faktanya merupakan

citacita yang masih belum terwujud. Dibutuhkan political will dari setiap pemangku

kepentingan dalam pencapaian kebijakan-kebijakan setiap Institusi pemerintahan

dalam fungsinya sebagai pelayanan publik 58

B. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan

Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna

penting bagi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai sub sistem Negara

Kesatuan RePublik Indonesia terhadap masyarakat, dan Pemerintah Daerah

dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada

diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Amanat ini harus diterjemahkan

dan dijabarkan secara baik oleh sistem dan perangkat Pemerintah an Daerah.

Untuk lebih menjamin penerapan hak-hak Publik sebagaimana tersebut di atas, di

era otonomi daerah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam

Pasal 11, 13 dan 14 telah menjadikan penanganan bidang kesehatan sebagai

urusan wajib / tugas Pemerintah an yang wajib dilaksanakan oleh daerah.

Kewenangan Pemerintahan merupakan kekuasaan Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah

58 Ika Widiastuti., Op.Cit, hal 229


hukum publik.59Tujuan desentralisasi di bidang kesehatan adalah mewujudkan

Pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan

aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan

mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan Prioritas Nasional

dalam mencapai Indonesia Sehat 2010.60

Pemberlakukan desentralisasi ini tentunya memberikan perubahan

signifikan bagi peran daerah khususnya di bidang kesehatan.Pemerintah daerah

yang tadinya hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pusat sekarang menjadi

penentu kebijakan itu sendiri. Perubahan signifikan lainnya adalah dimana Kantor

Wilayah dan Kantor Departemen yang dahulu merupakan agen lokal Kementerian

di daerah kemudian dihilangkan dan diganti dengan Dinas Provinsi yang ber-

tanggung jawab terhadap Pemerintah daerah, sehingga kini terdapat tiga kesatuan

administratif di bidang kesehatan, yaitu Kemenkes di Pusat, Dinas Kesehatan di

Provinsi, dan Dinas Kesehatan di Kota/ Kabupaten.

61

1. Desentralisasi bidang kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek

demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan Keanekaragaman Daerah.

Dalam hal ini desentralisasi bidang kesehatan harus dapat:

Guna mencapai tujuan desentralisasi tersebut ditetapkan kebijakan

desentralisasi bidang kesehatan sebagai berikut:

59 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 6

60 http://wahyudianto-eko.blogspot.co.id/2011/01/teori-kebijakan-dalam-kesehatan.html, diakses tanggal 10 Juni 2017.

61 Laksono Trisnantoro, Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah 2001-2003: Apakah Merupakan Periode Uji Coba?, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2005, hal. 8


a. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dalam

Pembangunan kesehatan, termasuk perannya dalam pengawasan sosial.

b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata, tanpa

membedakan antara golongan masyarakat yang satu dengan lainnya,

termasuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi kelompok

rentan dan miskin.

c. Mendukung aspirasi dan pengembangan kemampuan daerah melalui

peningkatan kapasitas, bantuan teknik, dan peningkatan citra.

2. Pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan didasarkan kepada otonomi luas,

nyata dan bertanggung jawab. Dalam hal ini maka:

a. Daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan upaya

dan pelayanan kesehatan dengan Standar Pelayanan Minimal yang

pedomannya dibuat oleh Pemerintah Pusat.

b. Daerah bertanggung jawab mengelola sumber daya kesehatan yang

tersedia di wilayahnya secara optimal guna mewujudkan kinerja Sistem

Kesehatan Wilayah sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional.

3. Desentralisasi bidang kesehatan yang luas dan utuh diletakkan di Kabupaten

dan Kota, sedangkan desentralisasi bidang kesehatan di Provinsi bersifat

terbatas.

4. Pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan harus sesuai dengan konstitusi

Negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan

Daerah serta antar Daerah. Dalam hal ini maka:


a. Desentralisasi bidang kesehatan tidak boleh menciptakan dimonopoli

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat

berwenang dalam pengembangan kebijakan, standarisasi, dan pengaturan.

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan, standar dan aturan

tersebut. Sedangkan pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan

pembinaan atas pelaksanaan upaya kesehatan oleh Daerah

Kabupaten/Kota.

b. Desentralisasi bidang kesehatan diselenggarakan dengan membangun

jejaring antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah

yang saling melengkapi dan memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa

dan Negara Indonesia.

5. Desentralisasi bidang kesehatan harus lebih meningkatkan kemandirian

Daerah Otonom. Pemerintah Pusat berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan

Pembangunan kesehatan Daerah dengan meningkatkan kemampuan Daerah

dalam pengembangan sistem kesehatan dan manajemen kesehatan.

6. Desentralisasi bidang kesehatan harus lebih meningkatkan peran dan fungsi

Badan Legislatif Daerah, baik dalam hal fungsi legislatif, fungsi pengawasan,

maupun fungsi anggaran.

7. Sebagai pelengkap desentralisasi bidang kesehatan dilaksanakan pula

Dekonsentrasi bidang kesehatan yang diletakkan di Daerah Provinsi sebagai

wilayah administrasi. Asas dekonsentrasi ini dimaksudkan untuk memberikan

kewenangan kepada Daerah Provinsi untuk melaksanakan kewenangan


tertentu di bidang kesehatan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat.

8. Untuk mendukung desentralisasi bidang kesehatan dimungkinkan pula

dilaksanakan Tugas Pembantuan di bidang kesehatan, khususnya dalam hal

penanggulangan kejadian luar biasa, bencana, dan masalah-masalah kegawat-

daruratan kesehatan lain.62

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di Bidang Kesehatan:

1. Bidang upaya kesehatan

a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) rujukan tingkat Daerah

Provinsi/Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

b. Pengelolaan usaha kesahatan masyarakat Daerah Provinsi dan rujukan

tingkat Daerah Provinsi/lintas Daerah Kabupaten/Kota.

c. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan

tingkat Daerah Provinsi.

2. Bidang sumber daya manusia kesehatan perencanaan dan pengembangan

sumber daya manausia kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

dan Upaya Kesehata Perorangan Daerah Provinsi

3. Bidang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

a. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang

Penyalur Alat Kesehatan (PAK).

b. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

62Ibid


4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Provinsi, kelompok masyarakat,

organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Provinsi.63

1. Bidang upaya kesehatan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Kesehatan:

a. Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah

Kabupaten/Kota.

b. Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah

Kabupaten/Kota.

c. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP

Daerah Kabupaten/Kota.

3. Bidang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.

b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).

c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan

PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah

tangga.

63 Bunga Agustina. Op.Cit., hal 92


e. Pengawasan post-market produk makanan dan minuman industri rumah

tangga.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten/ Kota kelompok

masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat

Kabupaten/Kota.64

C. Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan

Sistem kesehatan masyarakat di Indonesia terdapat hubungan antara

negara dan masyarakat yang tercermin melalui penyelenggaraan pelayanan

publik, oleh sebab itu, pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki dapat

menjadi pengendali dari sumber-sumber untuk kesehatan melalui regulasi dan

kebijakan yang dibuat.65

64Ibid 65Widaningrum, Ambar, et.al, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik

: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia “ Gava Media, Yogyakarta, 2009, hal 357

Pelayanan Publik bidang kesehatan merupakan salah

satu bidang terbesar Pelayanan Publik yang dilakukan Pemerintah setelah bidang

pendidikan. Hal ini disebabkan karena pelayanan kesehatan merupakan jenis

pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna jasa layanan

kesehatan. Setiap orang pasti membutuhkan pelayanan kesehatan dalam

hidupnya, untuk itu Pemerintah sesuai dengan amanah UUD 1945 wajib

menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut juga harus


dipermudah, sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan

yang diberikan.

Di Indonesia, pelayanan publik bidang kesehatan sesungguhnya telah

dimulai sejak masa penjajahan hingga masa pasca reformasi saat ini. Kinerja

Pelayanan Publik bidang kesehatan juga terus mengalami perubahan dan

peningkatan dari waktu ke waktu beriringan dengan beralihnya kekuasaan

Pemerintah an. Mengkategorikan sektor kesehatan sebagai sektor unik karena

kinerjanya tidak bisa diukur secara ekonomis karena sangat sarat dengan aspek

sosial kemanusiaan, sektor kesehatan masih memerlukan peran Pemerintah

karena sifat barang dan jasanya sebagai social goods.

Pelaksanaan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi

Penyelenggara.Penyelenggara adalah setiap institusi Penyelenggara Negara,

Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-

mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. Penyelenggara dan seluruh bagian

organisasi Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran,

dan kegagalan Penyelenggara an pelayanan.66

66 http://www.kompasiana.com/tenderwatch/pelayanan-publik-menurut-uu-no-25-tahun-2009_54ffd0b5a333118f6850fa7b, diakses tanggal 10 Juni 2017.


http://www.kompasiana.com/tenderwatch/pelayanan-publik-menurut-uu-no-25-tahun-2009_54ffd0b5a333118f6850fa7b�


BAB IV KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN

C. Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Puskesmas Tanah Tinggi Kota

Binjai

Secara geografis, Kota Binjai berada pada 3 31’ 40’’ – 3 40’ 2’’ Lintang

Utara dan 98 27’ 3’’ – 98 32’ 32’’ Bujur Timur dan terletak 28 m di atas

permukaan laut. 2. Wilayah Kota Binjai seluas 90, 23 km dikelilingi oleh

Kabupaten Deli Serdang. Batas area di sebelah Utara adalah Kecamatan Binjai

Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, di

sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di

sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan

Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan di sebelah Barat berbatasan

dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.67

Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi di Jalan Cut Nyak Dien Kecamatan

Binjai Timur. Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi

sebagai pusat Pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat

dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang

menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruuh, terpadu dan

berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu

wilayah tertentu.

68

67

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga

Negara yang harus dipenuhi dalam Pembangunan kesehatan. Hal tersebut harus

http://perumahan.pu.go.id/apps/sibaru2016/client/uploads/1473324134_Kota-Binjai-Dalam-Angka-2016.pdf,diakses tanggal 9 Juni 2017.

68 Azrul Azwar. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta, Binapura Aksara, 2010, hal 125


http://perumahan.pu.go.id/apps/sibaru2016/client/uploads/1473324134_Kota-Binjai-Dalam-Angka-2016.pdf,diakses�


dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya

manusia dan mendukung Pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting

dalam upaya penanggulangan kemiskinan.Fungsi Puskesmas sebagai pemberi

pelayanan kesehatan lini pertama di masyarakat khususnya kepada masyarakat

sudah dilaksanakan oleh Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai.

Puskesmas sebagai unit terdepan pelaksana kesehatan yang paling dekat

dengan masyarakat karena wilayah kerja yang hanya mencakup satu

kecamatan.Dalam menjalankan tugasnya puskesmas harus memiliki tujuan dan

fungsi yang jelas agar terciptanya kesehatan yang optimal di setiap

kecamatan.Tanpa fungsi dan tujuan yang jelas, Puskesmas tidak dapat

menciptakan kesehatan yang optimal di setiap kecamatan.

Fungsi puskesmas, meliputi :

1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka

meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.

3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya.69

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik yang ditunjukkan dalam bentuk ikut serta menentukan kebijakan daerah

melalui sistem perencanaan yang matang dan sesuai dengan fakta, tata laksana

kegiatan yang tersusun rapi, serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat.

69 Hatmoko.Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas. Samarinda, Universitas Mulawarman, 2006, hal 3


Berdasarkan hasil wawancara jenis-jenis pelayanan di UPT Kesehatan

Puskesmas Tanah Tinggi, antara lain:70

1. Pelayanan Medis Rawat Jalan

a. Pelayanan Poli Umum/Opli Penyakit Dalam

b. Pelayanan Poli Gigi

c. Pelayanan Poli KIA/KB/Obgyn

d. Pelayanan Poli MTBS/Anak

2. Pelayanan Medis Rawat Inap

a. Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam

b. Pelayanan Rawat Inap

3. Pelayanan Penunjang Medis

a. Loket Pendaftaran

b. Laboratorium

c. Pelayanan obat

d. Konseling gizi

4. Penyelenggara an Program Kesehatan

a. Program Pokok/Wajib

1) Upaya Promosi Kesehatan

2) Upaya Kesehatan Lingkungan

3) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana

4) Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

5) Upaya Pengobatan

70Hasil wawancara dengan Dr. Faridah Ernawaty br. Tarigan, selaku Kepala Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, tanggal 5 Juni 2017


b. Program pengembangan/inovatif

1) Upaya Kesehatan Usia Lanjut

2) Upaya kesehatan jiwa

3) Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit gigi

4) Perawatan Kesehatan Masyarakat

5) Batra71

Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai,

antara lain:

1. Mengacu kepada Permenkes No. 75 Tahun 2014

2. Adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang dibuat sesuai dengan

jenis-jenis Palayanan

3. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan

4. Menerapkan standar pelayanan minimal

5. Memberikan pelayanan berjenjang secara transparan dan akuntabel yang mana

sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan.72

Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai dalam memberikan pelayanan harus

berperilaku, antara lain :

1. Adil/tidak diskriminasi

2. Cermat

3. Santun dan Ramah

4. Professional

71 Hasil wawancara dengan Dr. Faridah Ernawaty br. Tarigan, selaku Kepala Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, tanggal 5 Juni 2017



5. Tidak mempersulit

6. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar

7. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi

Penyelenggaraan

8. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai

dengan peraturan perUndang-Undangan

9. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari bantuan

kepentingan

10. Tidak menyimpang dari prosedur

11. Tidak menyalahgunakan informasi jabatan dan kewenangan

12. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana73

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa sumber di Puskesmas Tanah

Tinggi Kota Binjai diketahui bahwa untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan

pasien biasanya diatur oleh peraturan-peraturan, pengumunan yang sifatnya

pemberitahuan sementara dan ditempelkan pada tempat-tempat umum.Pasien

dalam persoalan ini terposisikan menuju kepatuhan terhadap kewajiban, seperti

harus membayar untuk mendapatkan kartu berobat, membayar obat atau suntikan,

antri untuk menerima obat, cukup melaporkan riwayat penyakit.Petugas pelayanan

kesehatan merasa bahwa pelayanan yang mereka berikan sudah sesuai dengan

petunjuk teknis operasional yang berlaku.

Berdasarkan yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber di Puskesmas

Tanah Tinggi Kota Binjau diketahui bahwa pelaksanaan di bidang pengembangan

73Ibid


dan promosi kesehatan mempunyai tugas merencanakan melaksanakan pembinaan

dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program pengembangan sistem

informasi kesehatan, pengembangan sumber daya kesehatan dan manajemen data

kesehatan. Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan

masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan

upaya kesehatan berbasis masyarakat74

Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang termasuk pelaksanaan program

jaminan mutu pelayanan kesehatan dasar antara lain adalah pelayanan imunisasi.

Upaya pemberian imunisasi diperluas program pengembangan imunisasi dalam

rangka pencegahan penularan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan

Imunisasi (PD31) yaitu salah satu cara perlindungan terhadap penyakit Polio,

Defteri, TBC, Campak, Hipatitis B, Pertusis, dan Tetanus, Tuberculosis, yang

sangat banyak menimbulkan permasalahan dalam bidang kesehatan, menurut bidan

puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai.

75

Kegiatan imunisasi rutin adalah kegiatan imunisasi yang secara rutin dan

terus menerus harus dilaksanakan pada periode waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kelompok usia sasaran, imunisasi rutin dibagi menjadi: Imunisasi rutin

pada bayi, Imunisasi rutin pada wanita usia subur, Imunisasi rutin pada anak

sekolah. Pada kegiatan imunisasi rutin terdapat kegiatan-kegiatan yang bertujuan

untuk melengkapi imunisasi rutin pada bayi dan wanita usia subur (WUS) seperti

kegiatan sweeping pada bayi dan kegiatan akselerasi Maternal Neonatal Tetanus




Elimination (MNTE) pada (WUS). Pelayanan imunisasi di dalam gedung

(komponen statis) dilaksanakan di puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Sakit,

Rumah Bersalin dan Polindes. Pelayanan imunisasi rutin dapat juga

diselenggarakan oleh swasta seperti rumah sakit swasta, dokter praktik, bidan

praktik

Kegiatan pelayanan imunisasi di Puskesmas Tanah Tinggi Binjai terdiri dari

kegiatan imunisasi rutin dan tambahan.Dengan semakin mantapnya unit pelayanan

imunisasi, maka proporsi kegiatan imunisasi tembahan semakin kecil. Vaksin yang

diberikan pada imunisasi rutin meliputi pada bayi : Hepatitis B, BCG, Polio, DPT

dan Campak; Pada Anak Sekolah ; DT, Campak dan TT; Pada WUS : TT

Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Bentuk pelayanan kesehatan ibu dan anak

meliputi: pelayanan Antenatal (Pelayanan selama kehamilan). Pelayanan ini

dimulai dari Kontak Ibu Hamil (KI) sampai dengan K4, Imunisasi TT2.76

76Ibid

Bentuk

pelayanan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan secara nyata kehamilan

ibu dan memastikan bahwa setiap ibu di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk

melahirkan bayi dalam lingkungan yang aman dan sehat. Pelayanan di posyandu

terdapat jalur yang sangat erat antara petugas dengan pasien, pimpinan puskesmas

Tanah Tinggi Kota Binjai dalam hal ini menyatakan bahwa selain K1-K4 dikenal

juga dalam pelayanan selama kehamilan dengan istilah “5T” yaitu yang terdiri dari

: Timbangan berat badan dan ukuran tinggi badan, Ukuran tekanan darah,

Pemberian suntikan TT2, Ukuran tinggi pendek uterus, Pemberian tablet zat besi

minimal 90 tablet selama kehamilan. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Dalam


Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan

Pembangunan keluarga sejahtera disebutkan bahwa : “keluarga berencana adalah

upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan

usia perkawinan, penganturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga,

peningkatan kesejateraan keluarga untuk mewujubkan keluarga kecil bahagia dan

sejahtera”. 77

1. Meningkatkan penyuluhan untuk menemukan penderita TBC sedini mungkin,

serta meningkatkan cakupan.

Pelayanan perbaikan gizi pemberian makanan yang sebaikbaiknya harus

memperhatikan kemampuan tubuh seseorang mencerna makanan, unsur, jenis

kelamin, jenis aktifitas dan kondisi lain seperti sakit, hamil dan menyusui. Untuk

meningkatkan kualitas hidup, setiap orang memerlukan Zat (karbohidrat, protein,

lemak, Vitamin dan mineral) dalam jumlah yang cukup disamping itu juga air dan

serat. Untuk peningkatan Gizi oleh tenaga medis yaitu dokter dan bidan diadakan

penyuluhan di posyandu dalam rangka menanggulangi masalah gizi ganda yakni

gizi kurang dan gizi lebih dengan cara membiasakan mengkonsumsi hidangan

sehari-hari dengan susunan zat gizi yang seimbang.

Pelayanan penanggulangan penyakit TBC Pelayanan yang diberikan yakni

Pencegahan sekunder merupakan upaya untuk menemukan penyakit TBC sedini

mungkin mencegah meluasnya penyakit, mengurangi bertambah beratnya penyakit

dan strategi penanggulangan TBC adalah:

2. Promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat



3. Perbaikan perumahan serta peningkatan status gizi.78

Penyuluhan kesehatan lingkungan/ masyarakat. Bentuk pelayanan kesehatan

dalam rangka kesehatan lingkungan, yaitu penyuluhan tentang kebersihan

lingkungan, penyedian air bersih, memeriksa sampel air bersih, memeriksa

pencermaran sarana air bersih, penyuluhan dan pembuatan jamban keluarga,

penyuluhan tentang sampah, pengawasan dan penyehatan tempat pengelolaan

makanan dan minuman, penyehatan tempat-tempat umum, pengawasan TP3

peptisida, dan pembinaan dan pengawasan industri kecil. Kegiatan ini dilakukan

dengan membentuk UKS di sekolah dari tingkat SD, SLTP dan SMU, di pondok

Pesantren, melalui ceramah pengajian, begitu juga keselamatan olah raga biasa

dilakukan dengan adanya kegiatan olah raga

Pelayanan Gigi dan Mulut Kesehatan gigi tercantum pada Undang-Undang

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2009.Kesehatan gigi sebagai salah satu

kegiatan Penyelenggara an upaya kesehatan, bahkan terdapat bagian khusus

mengenai kesehatan gigi yang dicantumkan pada pasal-pasal Undang-Undang

tersebut. Di Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai diketahui bahwa Undang-Undang

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2009, kesehatan gigi dicantumkan pada

Pasal 48 sebagai salah satu dari kegiatan Penyelenggara an upaya kesehatan.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2009

yang baru, pada Bab VI bagian kedua belas, seluruh bagian tersebut yang terdiri

atas 2 pasal yaitu Pasal 93 dan Pasal 94, khusus berisi tentang kesehatan gigi dan

mulut.



D. Kendala Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasien BPJS Kesehatan

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanankesehatan bagi masyarakat

karena cukup efektif membantu masyarakat dalammemberikan pertolongan

pertama dengan standar pelayanan kesehatan.Pelayanankesehatan yang dikenal

murah semestinyadijadikan Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan utama

bagi masyarakat, namun kenyataannya banyak masyarakat yang lebih memilih

pelayanan kesehatan pada dokter praktek.79

Pasien tidak dilayani dengan baik bahkan perawat/petugas puskesmas

mengaku telah kehabisan stok obat.Hal tersebut, tentu telah merusak citra

Puskesmassebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap

Kondisi ini didasari oleh persepsi awal

yang negatif dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas, pasienberanggapan

bahwa mutu pelayanan yang terkesan seadanya, artinya puskesmas tidak cukup

memadai dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dilihat dari sarana

dan prasarananyamaupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk

menunjang kegiatannyasehari-hari,sehingga banyak sekali pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat itutidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Seperti sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Tanah

Tinggi Kota Binjai, yangdikeluhkan pasien.Pasien selalu diperlakukan kurang baik

oleh para petugas medisyang dinilai cenderung arogan, berdalih terbatasnya

persediaan obat-obatan pada puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien

terpaksa membeli obat padaapotik.



dapat membantudalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan

standar pelayanankesehatan.Selain itu, tidak berjalannya tugas edukatif di

Puskesmas yang berkaitandengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan

dengan tugas promotif.80

Pelayanan di Puskesmas Tanah Tinggi, pasien mendaftar di bagian

pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian sesuai dengan poli yang dituju,

kendalanya juga tidak ada karena prosedur sudah cukup jelas dan tertera pada alur

pelayanan di dekat bagian/poli masing-masing.

81

1. Sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan

fungsinya)

Kendala pelayanan kesehatan pada puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai,

antara lain :

2. Sarana dan prasarana yang belum memadai

3. Anggaran yang tidak tepat sasaran82

Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai dalam memberikan pelayanan

kesehatan yang berkualitas, masih mempunyai beberapa kendala, yaitu

1. Kekurangan tenaga medis.berdasarkan standar yang telah ditetapkan seorang

dokter gigi seharusnya dibantu oleh dua orang perawat gigi, tetapi dalam

kenyataan di Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai hanya ada satu orang

perawat gigi,selain itu puskesmas Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai hanya

memiliki seorang analis padahal dibutuhkan tiga orang analis.

80Ibid 81 Hasil wawancara dengan Rahmad Surya Sembiring, Tokoh Masyarakat Tanah Tinggi

Binjai, tanggal 12 Juni 2017 82 Hasil wawancara dengan Dr. Faridah Ernawaty br. Tarigan, selaku Kepala Puskesmas

Tanah Tinggi Kota Binjai, tanggal 5 Juni 2017


2. Persediaan obat yang belum memadai, dimanajumlah obat generik yang

tersedia belum mampu mencukupi kebutuhan yang ada, sedangkan persediaan

obat esensial telah melebihi dari jumlah yang dibutuhkan.

3. Dilihat dari segi fisik bangunan terlihat, belum memadai, di mana ruang rawat

inap hanya 2 kamar, akibatnya jika pasien BPJS Kesehatan mau rawat inap,

pihak puskemas menyarankan rawat jalan. Sarana dan prasarana pada ruangan

rawat inap juga tampak usang, berdebu dan kurang terawat.83

Pelayanan publik dibidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan di

puskesmas saat ini masih sering dikeluhkan oleh masyarakat, hal-hal yang sering

dipermasalahan oleh masyarakat antara lain :

1. Petugas tidak ramah

Petugas yang selalu marah marah begitu ada pasien, yang datang, administrasi

yang lama, petugas yang sering terlambat dan pulang cepat, selalu menjadi

keluhan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat sering berobat ke klinik

atau dokter praktik, dengan biaya yang tidak terlalu mahal, namun hati pasien

bisa jauh lebih nyaman.

2. Obat yang ala kadarnya

Tak asing lagi jika masyarakat mengeluh masalah ini obat demam dikasi pil

dan tablet yang sama dengan obat gatal sisanya jika ingin obat yang lebih

bagus lagi, masyarakat harus membeli di apotek.



3. Dokter sering tidak ada ditempat

Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai masih sering ditemui jika, pasien

berobat dokter sering tidak ditempat, sehingga pasien memilih klinik atau

balai kesehatan umum lainnya.84

1. Masih ada pasien yang tidak taat membayar iuran premi.

Kendala lain yang ditemuiPelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tanah

Tinggi Kota Binjai menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik pada Pasien BPJS Kesehatan, yaitu

Masih ditemuinya pasien BPJS Kesehatan belum membayaran iuran premi

yang telah diwajibkan kepadanya sehingga pihak puskesmas tidak dapat

memproses pasien tersebut.

2. Keterlambatan dalam penanganan pasien terhadap pengguna BPJS Kesehatan

Keterlambatan dalam menangani pasien peserta BPJS Kesehatan dapat

dihindari jika pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan rutin membayar premi

ke Bank, sehingga jika suatu saat digunakan, maka tidak akan ada

keterlambatan penanganan pasien. 85

Perilaku aparatur kesehatan dalam memberikan pelayanan agar lebih dekat

dengan masyarakat dilakukan dengan cara melihat intensitas kedatangan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan dengan lokasi yang mudah

dijangkau, memadai, tempat sehingga rasa nyaman dapat diterima pengguna

pelayanan. Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai pengguna pelayanan sudah


85Hasil wawancara dengan Rahmad Surya Sembiring, Tokoh Masyarakat Tanah Tinggi Binjai, tanggal 12 Juni 2017


sangat banyak dan terlihat masih harus menyediakan tempat yang memadai untuk

mendukung pekerjaan dalam pemberian pelayanan.

Kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

Tanah Tinggi Kota Binjai dalam berkomunikasi dan penampilan yang baik masih

dirasakan sangat rendah, penyampaian serta pemberian penjelasan pelayanan

kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan.Sikap aparatur dalam

memberikan pelayanan terkadang tidak memerdulikan kebutuhan dan keinginan

masyarakat sebagai pengguna layanan.Sikap aparatur menjadi perhatian dalam

pemberian pelayanan, setidaknya ada acuan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.Selain sikap dari aparatur juga memerhatikan perkembangan

teknologi ada pada masa ini, perlu pemanfaatan teknologi yang dalam mendukung

pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai.Belum seluruhnya

menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada.Pelayanan masih bersifat

konvesional dan masih sangat sederhana dengan melihat pemahaman

masyarakat.Dirasakan sementara ini penggunaan teknologi berimplikasi pada

biaya yang cukup tinggi sehingga dirasa masih kurang tepat untuk saat

ini.Perasaan nyaman juga dirasakan masyarakat ketika puskesmas dapat mudah

diakses dari tempat tinggal dan tersedianya fasilitas sarana transportasi.86

Selain aksebilitas, dukungan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan

untuk pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat di unit pelayanan kesehatan cukup

memadai.Sayangnya, tidak diikuti penyediaan sarana pendukung dan penunjang

lainnya, seperti ruang tunggu dan tempat parkir yang dapat menambah rasa



nyaman dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ruang

pelayanan mudah ditemui pengguna pelayanan yang berkunjung dan

memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas Tanah Tinggi Kota

Binjai yang disediakan Pemerintah KotaBinjai.

Dukungan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh

unit pelayanan kesehatan dalam memberikan informasi kepada penggua

pelayanan sudah memiliki papan informasi yang membantu menjelaskan kepada

masyarakat dalam mendapatkan dan menerima pelayanan yang akan diberikan

kepada masyarakat. Terdapat jugaperbedaan pemberian pelayanan juga dirasakan

oleh masyarakat, dengan melihat perbedaan tersebut antara masyarakat yang

memiliki kemampuan menegah ke atas dengan masyarakat menegah ke bawah,

dapat tidak terjadi apabila aparatur tersebut memiliki komitmen dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Tidak kalah pentingnya,

dalam pemberian pelayanan dibutuhkan keandalan, ketepatan waktu dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mendorong masyarakat

untuk tetap datang mendapatkan pelayanan kesehatan yang masksimal oleh

aparatur pelayanan di unit pelayanan kesehatan.Kedisiplinan aparatur fungsional

yang merupakan tulang punggung pelaksana pelayanan di setiap unit pelayanan,

kehadiran dokter ataupun fungsional lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan

kepada masyarakat.Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat pengguna pelayanan

di unit pelayanan kesehatan dalam menerima pelayanan.87



Ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan masih sangat rendah dan hal

itu benar-benar sangat dirasakan oleh masyarakat pengguna pelayanan.

Lingkungan pada unit pelayanan harus dibangun secara bersama-sama dalam

mencapai tujuan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, lingkungan

organisasi unit pelayanan kesehatan memiliki orientasi yang jelas dalam

pemenuhan pelayanan, terkadang kepentingan individu menjadi penghalang

pemberian pelayanan, dimana ada alasan yang sangat klasik yang sering

diungkapkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Komitmen aparatur

pelayanan baik tenaga administrasi dan fungsional menitikberatkan kepada

pemberian pelayanan secara optimal kepada masyarakat.Adanya peraturan yang

memberikan izin kepada tenaga fungsional medis yang dapat memberikan

pelayanan secara pribadi atau individual dan mandiri menjadikan pelayanan yang

di berikan pada unit pelayanan kesehatan tidak maksimal dan terkesan setengah

hati, pada akhirnya masyarakat sebagai pengguna menjadi korban dalam

menerima pelayanan yang kurang baik.88

Kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat

masih jauh dari harapan, jika ditanyakan kepada dinas kesehatan tentang SOP

pelayanan puskesmas sudah ditetapkan dan dimiliki setiap unit pelayanan sayang

belum dirasakan oleh masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Sehingga perlunya

ada evaluasi terkait SOP terebut dan pelaksanaan kerja yang dilakukan guna

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Pelayanan juga memastikan

pengguna atau konsumen mendapatkan jaminan atas kepastian pelayanan yang



diberikan, dengan melihat kompetensi apratur dalam memberikan pelayanan pada

unit pelayanan kesehatan.Diharapkan yang menjadi harapan masyarakat dalam

menggunakan pelayanan tersebut dapat dipenuhi secara baik.Kompetensi yang

meliputi kemampuan, Perilaku dan pengetahuan masih sangat rendah diterapkan

dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kompetensi yang ada tersebut belum menjadi acuan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat, membuat jaminan terhadap pemberian pelayanan

kesehatan yang baik di unit pelayanan tesebut masih rendah.Perilaku inovatif

tidak begitu terlihat dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat,

pelayanan kesehatan memilik tahapan-tahapan yang jelas sehingga waktu pun

sudah dapat dihitung.Pekerjaan tidak memberikan ruang dalam memberikan

kreatifitas pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerah untuk itu perlu kerja

yang cekatan dan teliti dalam menjadikan pekerjaan itu bisa menjadi lebih Efisien

dan efektif, sehingga dapat mendukung dan memberikan pelayanan yang baik

kepada masyarakat.Memang masih terdapat beberapa kendala dalam mendukung

Pelayanan Publikyang terdapat di Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, tempat

yang belum representatif dan nyaman yang digunakan dalam pemberian

pelayanan kepada masyarakat, dimana masih terdapat beberapa ruang dan kondisi

unit pelayanan kesehatan yang masih perlu penambahan sehingga nantinya

mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat.89

Komunikasi sangat terbuka di dalam unit pelayanan kesehatan pada

Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai.Kesempatan dan peluang yang sebesar-



besarnya dalam membentuk iklim organisasi mendorong keterbukaan antara

masing-masing aparatur yang melaksanakan tugas pada unit pelayanan kesehatan.

Kesempatan untuk dapat memperoleh pelayanan yang baik juga dilakukan melalui

penyampaian keluahan kepada Bapak WaliKota melalui short massages

services(SMS) dalam menyampaikan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan

oleh aparatur pelaksana kesehatan pada unit pelayanan kesehatan kepada

pengguna pelayanan.90


Terkadang pelaksanaan pekerjaan yang terjadi di unit pelayanan kesehatan

membuat tidak tampaknya garis pemisah antara jenjang struktural serta fungsional

aparatur pelayanan kesehatan tersebut.Kondisi ini membuat pelayanan di unit

pelayanan kesehatan hanya sekedarnya saja, ego antara tenaga fungsional medis

dan tenaga struktural membuat kepemimpinan di unit pelayanan kesehatan

menjadi lemah.Kepala unit pelayanan tidak memiliki kemampuan atau perangkat

yang mendukung untuk menindak aparatur fungsional yang melakukan kesalahan

dalam pemberian pelayanan, baik itu dokter atau bidan yang menerima pelayanan

di klinik sendiri pada jam-jam kerja Puskesmas dan berpontensial konflik antar

aparatur fungsional dengan pimpinan pada unit pelayanan kesehatan. Pelayanan

yang dilakukan pada unit pelayanan kesehatan juga tentunya memiliki

pesaingpesaing dari pihak non Pemerintah .Seringkali pemberian pelayanan yang

dilakukan di unit pelayanan kesehatan berlanjut kepada klinik independen yang

dimiliki oleh aparatur kesehatan yang bekerja di unit pelayanan kesehatan

tersebut.


E. Upaya mengatasi Kendala dalam Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien pada Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Upaya mengatasi kendala dalam pelayanan kesehatan pada puskesmas

Tanah Tinggi Kota Binjai, yaitu

1. Untuk SDM membuat pengajuan ke Dinas Kesehatan untuk penambahan

tenaga

2. Untuk sarana dan prasarana membuat permohonan ke Dinas Kesehatan untuk

Pengadaan.91

Upaya lain yang dilakukan Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai dalam

mengatasi kendala pelayanan kesehatan apabila pasien tidak dapat dirawat karena

terbatasnya peralatan medis di pukesmas pihak puskesmas menggunakan rujukan

ke Rumah Sakit terdekat. Kemudian mengadakan sistem shift untuk petugas-

petugas kesehatan sehingga tidak ada kekosongan petugas dalam praktek pelayanan

kesehatan tersebut.

92

1. Paradigma masyarakat

Upaya lain selain di atas untuk mengatasi kendala dalam pelayanan

kesehatan pada puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, yaitu

Puskesmas pada dasarnya memiliki lebih banyak tugas untuk melakukan

preventif (pencegahan) daripada kuratif (pengobatan), ini lah yang harus segera

dibenahi dan dilakukan upaya-upaya promotif oleh tenaga puskesmas, jika

masyarakat tidak mau menggunakan puskesmas sebagai sarana peningkatan

91Ibid 92Ibid


derajat kesehatan ’petugas puskesmaslah yang harusnya menjemput bola’, datang

kepada masyarakat.

2. Peningkatan SDM tenaga puskesmas

Harus diperbaiki adalah bagaimana melayani masyarakat dan memberikan

yang terbaik bagi masyarakat karena para tenaga kesehatan yang berada di

puskesmas adalah abdi Negara yang tugasnya mengabdikan diri kepada

masyarakat juga paling tidak petugas harus belajar ramah.

3. Penyediaan obat dan dokter

Meskipun sebagian besar tugas puskesmas adalah pencegahan, namun

sebagian besar masyarakat masih menggunakan puskesmas sebagai tempat

berobat bukan hanya karena biayanya yang murah, namun juga karena puskesmas

merupakan pelayanan kesehatan pratama yang langsung menjangkau masyarakat,

oleh karenanya, keberadaan dokter dan obat yang berkualitas sangat penting di

puskesmas.

4. Petugas puskesmas harus terjun ke masyarakat

Petugas puskesmas harus terjun, mengawasi, melihat dan memperbaiki

kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.jadi petugas tidak hanya berada dalam

kantor puskesmasnya saja. ada baiknya jika petugas yang menjemput bola. 93

93Ibid


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik, yaitu Pasien datang ke puskesmas, selanjutnya

mengambil nomor urut di loket pendaftaran, kemudian unit pelayanan

pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan konseling gigi, apabila pasien

menggunakan kartu BPJS kesehatan, pasien mendaftar, apabila pasien umum

pasien harus membayar ke kasir, pasien rawat jalan dan rawat inap, setelah itu

pasien diperbolehkan pulang oleh tenaga medis

2. Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Terhadap Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien, memberikan pelayanan yang

tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan

dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

3. Kendala pelayanan kesehatan pada puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, antara

lain sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok

dan fungsi). Sarana dan prasarana yang belum memadai. Anggaran yang tidak

tepat waktu. Upaya mengatasi kendala dalam pelayanan kesehatan pada

puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, yaitu untuk SDM membuat pengajuan ke


Dinas Kesehatan untuk penambahan tenaga dan untuk sarana dan prasarana

membuat permohonan ke Dinas Kesehatan untuk pengadaan.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat penulis memberikan saran-

saran sebagai berikut

1. Hendaknya proses pengambilan keputusan/kebijakan ditentukan secara objektif

oleh analisis kebutuhan dalam pemecahan masalah Publik sehingga dapat

memberikan dampak yang baik terhadap implementasi kebijakan otonomi

daerah bidang kesehatan khususnya terhadap pasien.

2. Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas bagi aparatur (petugas

Pelayanan Publik) yang melakukan pelanggaran administratif maupun

pelanggaran hukum. Dengan demikian instrumen hukum Pelayanan Publik ini

mampu dilaksanakan sehingga kepastian hukum dalam arti jaminan dan

perlindungan secara yuridis terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam

memperoleh Pelayanan Publik yang berkualitas.

3. Keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya

yang memadai, menamba anggaran kesehatan dalam hal ini diharapkan

Pemerintah Kota Binjai dapat menambah tenaga medis untuk ditempatkan di

puskesmas-puskesmas yang ada.


DAFTAR PUSTAKA Buku Achmad, Badu. 2012. Manajemen pelayanan publik. Makassar, Andi Offset. Ali, Achmad, 2011Menguak Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia. Asshiddiqie, Jimly. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali

Pers. Azwar.Azrul.2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta, Binapura Aksara. C.S.T. Kansil, 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jilid

I, Jakarta, Balai Pustaka. Friedman, Lawrence M. . 2001. American Law Introduction, Jakarta,Tatanusa. Hadjon, Philipus M. et.al., 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,

Yogyakarta, Gajah Mada University Press. H.A.S, Moenir, 2001.Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, Bumi

Aksara. HR, Ridwan, 2013. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2013. Hatmoko. 2006. Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas. Samarinda,

Universitas Mulawarman. Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya.

Bandung, Mandar Maju. Ismail. 2011. Manajemen Publik. Malang, Kencana Prenada Media Group Juliantara, Dadang. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam

Pelayan Publik, Yogyakarta, Pembaruan,2005. Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta,

Pembaruan. Kurniawan, J. Luthfi dan Mokhammad Najib. 2008. Paradigma Kebijakan

Pelayanan Publik. Malang, In.Trans. Lewis, Carol W. & Stuart C. Gilman. 2005. The Ethics Challenge in Public

Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: JosseyBass.


Mustopadidjaja. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.

Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction.

Bandung, Alumni Pohan.Imbalo. 2007. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar

Pengertian dan Penerapan. Jakarta, EGC. Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005.Manajemen Pelayanan. Yogyakarta:

Pustaka Belajar. Rewansyah, Aswawi. 2009. Standar Pelayanan Publik: Langkah-langkah

Penyusunan, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta, LAN. Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat.2010. Hukum Aministrasi Neagara

dan Kebijakan Publik, Bandung, Nuansa Cendekia. Sadjijono, 2008.Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi,

Yogyakarta, LaksBang. Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik. Bandung; Refika Adiatma. Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta, Bumi

Aksara, Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji,2013. Penelitian Hukum Normatif suatu

Tinjauan Singkat Jakarta, Raja Grafindo Persada. Sula, Muhammad Syakir. 2004. “Asuransi Syariah (Life and General): Konsep

dan Sistem Operasional” Jakarta, Gema Insani Press. Sunggono, Bambang. 2012. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo

Persada. Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar

Grafika. Jakarta. Ta’adi. Ns. Hukum Kesehatan (Sanksi dan Motivasi bagi Perawat). Jakarta, EGC,

2012. Trisnantoro, Laksono. 2005. Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan

Perubahan Fungsi Pemerintah 2001-2003: Apakah Merupakan Periode Uji Coba?, Yogyakarta Gadjah Mada University Press.


Thamrin, Husni Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia, Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2013.

Widaningrum, Ambar, et.al, 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan

Pelayanan Publik : Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia “ Gava Media, Yogyakarta.

W, Riawan,dkk. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta, Pembaruan.

Widodo. 2001. Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan

Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya, Insan Cedekia. 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 24 tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan BPJS kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan

Jurnal/Makalah/Artikel

Andreas G. Ch. Tampi. Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu.e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.1. Tahun 2016.

Apri S. Damanik. Eksistensi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan

Kesehatan Di Kabupaten Simalungun Pasca Perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun Dari Pematang Siantar Ke Pematang Raya.Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011.


Bunga Agustina. Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum

Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015.

Ika Widiastuti., Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan Di Jawa Barat, Jurnal Ilmiah WIDYA, Volume 4 Nomor 1 JanuariJuli 2017.

Stefany B. Sandiata. Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah. Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.

Website http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien, diakses 10 Oktober 2017 http://www.kompasiana.com/tenderwatch/pelayanan-publik-menurut-uu-no-25-

tahun-2009_54ffd0b5a333118f6850fa7b, diakses tanggal 10 Juni 2017. http://perumahan.pu.go.id/apps/sibaru2016/client/uploads/1473324134_Kota-

Binjai-Dalam-Angka-2016.pdf,diakses tanggal 9 Juni 2017. http://www.bpjs-kesehatan.net/2016/01/prosedur-untuk-mendapatkan-

pelayanan.html, diakses tanggal 1 Oktober 2017 http://wahyudianto-eko.blogspot.co.id/2011/01/teori-kebijakan-dalam-

kesehatan.html, diakses tanggal 10 Juni 2017. Wawancara Hasil wawancara dengan Rahmad Surya Sembiring, Tokoh Masyarakat Tanah

Tinggi Binjai, tanggal 12 Juni 2017 Hasil wawancara dengan Dr. Faridah Ernawaty br. Tarigan, selaku Kepala

Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, tanggal 5 Juni 2017






Documents

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN BPJS