67
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENSIUN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang Manajemen Administrasi Oleh : MARTINI PUJI RAHAYU D1508046 PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

  • Upload
    others

  • View
    35

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI

NEGERI SIPIL PADA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENSIUN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Sebutan

Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang Manajemen Administrasi

Oleh :

MARTINI PUJI RAHAYU

D1508046

PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

Page 2: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PERSETUJUAN

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI

NEGERI SIPIL PADA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENSIUN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA

Disusun Oleh :

MARTINI PUJI RAHAYU

D1508046

Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing,

Dra. Retno Suryawati, M.Si NIP. 1960010061987022001

Page 3: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PENGESAHAN

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI

NEGERI SIPIL PADA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENSIUN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA

Disusun Oleh :

MARTINI PUJI RAHAYU

D1508046

Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji

Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 15 Juni 2011

Tim Penguji Nama Tanda Tangan

1. Penguji 1 Drs. Muchtar Hadi, M.Si ........................

2. Penguji 2 Dra. Retno Suryawati, M.Si ........................

Mengetahui,

Dekan, Ketua Program

Prof. Pawito Ph.D Drs. Sudarto, M.Si NIP. 195408051985031002 NIP. 195502021985031006

Page 4: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PERNYATAAN

Nama : MARTINI PUJI RAHAYU

NIM : D1508046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “PROSEDUR

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI

SIPIL PADA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENSIUN BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA” adalah betul-betul karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti penyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang saya

peroleh dari tugas akhir tersebut.

Surakarta, Juni 2011

Yang Membuat Pernyataan,

Martini Puji Rahayu

Page 5: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

M O T T O

“Kita hidup didunia ini hanyalah sementara, maka dari itu kita harus . . .

DUIT :

- DOA - USAHA - IKHTIAR - TAWAKAL

Dan yakinlah bahwa,

“Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda”

Page 6: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati karya sederhana ini

kupersembahkan kepada:

1. Papa, Mama, Kakak dan Adik yang telah

mendoakan dan mendukung.

2. Sahabatku Rosa, Indah, Nindy, Melysa, dan Ika

yang selalu ada di saat suka dan duka.

3. teman-teman Manajemen Administrasi 2008.

4. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Page 7: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehinngga penulis dapat menyelesaikan

laporan tugas akhir ini dengan judul “PROSEDUR PENERBITAN SURAT

KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA

SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENSIUN BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA”.

Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu

syarat untuk menempuh ujian akhir Program Diploma III Manajemen

Administrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih terdapat

kekurangan, baik ditinjau dari penyajian data maupun sistematika penyusunannya.

Untuk itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari

semua pihak sebagai bahan masukan perbaikan.atas kekurangan ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu atas kelancaran penulisan laporan tugas akhir

ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Pembimbing tugas akhir, Ibu Dra. Retno Suryawati, M.Si

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Pawito Ph.D

3. Ketua Program Diploma III Manajemen Administrasi UNS, Bapak Drs. H.

Sakur, MS

4. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Dr. Edy Topo Ashari, M.Si

5. Kepala SubDirektorat Administrasi Pensiun, Tutik Maryana, SH

6. Para Bapak/Ibu staff pada SubDirektorat Administrasi Pensiun, yang telah

banyak membantu selama magang.

7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas

semua bantuan dan dukungannya.

Page 8: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, penulis mohon maaf dalam penulisan ini apabila ada kesalahan dan

kekurangan. Penulis berharap apa yang disampaikan dalan laporan tugas ini dapat

bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan.

Surakarta, Juni 2011

Penulis

Page 9: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

DAFTAR ISI

Halaman Judul ……………………………………………………………...i

Halaman Persetujuan ….……………………………………...…………..ii

Halaman Pengesahan ……………………………………………………iii

Halaman Pernyataan …………………………………………………….iv

Halaman Motto ……………………………………………………………..v

Halaman Persembahan …………………………………………………….vi

Kata Pengantar ……………………………………………………………vii

Daftar Isi …………………………………………………………….ix

Daftar Gambar ……………………………………………………………xii

Daftar Tabel …………………………………………………..………xiii

Abstrak …………………………………………………………………...xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……………………………………………..1

B. Perumusan Masalah ……………………………………………..3

C. Tujuan Pengamatan ……………………………………………..3

D. Manfaat Pengamatan ……………………………………………..4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN

A. Pengertian Prosedur ……………………………………………..5

B. Pengertian Penerbitan ……………………………………………..7

C. Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Surat Keputusan ……………………………………..8

Page 10: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

2. PENSIUN

2.1 Pengertian Pensiun ……………………………………………..9

2.2 Yang Berhak Menerima Pensiun …………………………....10

2.3 Syarat Pensiun ……………………………………………11

2.4 Tujuan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil …………………....13

3. PEGAWAI NEGERI SIPIL

3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil ……………………………14

3.2 Yang Termasuk Pegawai Negeri Sipil ……………………14

3.3 Yang Tidak Termasuk Pegawai Negeri Sipil ……………………15

3.4 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil ……………………………15

3.5 Hak Pegawai Negeri Sipil ……………………………………17

4. Pengertian Surat Keputusan Pensiun ……………………………17

D. Pengertian Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri

Sipil …………………………………………………………………....17

E. METODE PENGAMATAN

1. Lokasi Pengamatan ……………………………………………18

2. Jenis Pengamatan ……………………………………………18

3. Sumber Data ……………………………………………………18

4. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………19

5. Teknik Analisis Data ……………………………………………20

BAB III DESKRIPSI LEMBAGA/ INSTANSI

A. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Negara ……………………23

B. Visi dan Misi Badan Kepegawian Negara ……………………25

C. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi ……………………26

D. Data Pegawai Subdirektorat Administrasi Pensiun BKN ……………29

E. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara ……………………30

F. Struktur Organisasi Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan

Kepegawaian Negara ……………………………………………………31

Page 11: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum ……………………………………………………32

B. Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun ……………………32

C. Hambatan dalam penerbitan Surat Keputusan pensiun ……………49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……………………………………………………………51

B. Saran ……………………………………………………………53

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 12: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Analisis Interaktif (HB.Sutopo:2002)…………………….22

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Pensiun dan Pejabat Negara Badan

Kepegawaian Negara…………………………………………….30

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara………………..31

Gambar 4.1 Bagan Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun (Sumber

Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian

Negara)…………………………………………………………...44

Gambar 4.2 Bagan Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai

Negeri Sipil Regional Jakarta…………………………………….47

Gambar 4.3 Bagan Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai

Negeri Sipil di luar Regional Jakarta…………………………….48

Page 13: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan…………………...29

Tabel 3.2 Data pegawai berdasarkan Jenis Kelamin………………………..29

Tabel 4.1 Pembagian instansi Seksi Administrasi Pensiun A dan B……….35

Tabel 4.2 Rekapitulasi Penyelesaian Mail Tracking tahun 2010…………...38

Tabel 4.3 Rekapitulasi bulanan peneyesuaian Penerbitan Surat Keputusan

periode 01 Januari-31 Januari 2011……………………………...43

Page 14: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ABSTRAK

Martini Puji Rahayu, D 1508046, Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara Jakarta, Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, 53 halaman.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai. Setiap pegawai yang pensiun akan mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan hak pensiunnya. Untuk mendapatkan Surat Keputusan, harus melalui prosedur yang berlaku dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai. Keberhasilan penerbitan Surat Keputusan pensiun sangat ditentukan oleh kelengkapan berkas, ketetapan waktu dan prosedur permohonan pensiun. Dengan adanya persyaratan dan prosedur yang jelas, maka peluang terjadinya kesalahan dalam proses penebitan Surat Keputusan dapat diminimalkan, karena prosedur merupakan sesuatu yang tentu atau ketetapan yang telah pasti. Badan Kepegawaian Negara dituntut untuk melaksanakan kewajibannya yang salah satunya yakni menyelesaikan masalah pensiun Pegawai Negeri Sipil termasuk penerbitan Surat Keputusan dengan prosedur yang jelas, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan hak pensiunnya merasa terlayani dengan baik dan tepat waktu.

Tujuan pengamatan secara operasional adalah untuk mengetahui prosedur penerbitan Surat Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara Jakarta.

Lokasi pengamatan dilakukan pada Subdirektorat Administrasi Pensiun badan Kepegawaian Negara Jakarta. Jenis pengamatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut H. B. Sutopo (2002:111), pendekatan dekriptif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai konsidi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Dari hasil pengamatan dijelaskan bahwa Prosedur penerbitan Surat Keputusan pensiun dimulai dari penerimaan dan mengendalian berkas masuk dari instansi yang bersangkutan, kemudian diteruskan penginputan data melalui Mail Tracking yang selanjutnya dilakukan pembuatan konsep. Setelah itu dilakukan pencetakan dan penomoran Surat Keputusan. Proses akhir Surat Keputusan yang meliputi penandatangan, pemberian cap, dan pengiriman kembali kepada instansi yang bersangkutan.

Page 15: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengamatan

Organisasi yang didirikan memiliki tujuan-tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Tujuan-tujuan tersebut baik individu maupun organisasi, dapat

dicapai secara maksimal dengan mendayagunakan sumber daya yang ada. Salah

satu sumber yang telah tersedia dan keberadaannya berpengaruh besar terhadap

pencapaian tujuan adalah sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah Pegawai

Negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Pegawai Negeri

adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

perundang-undangan. Pegawai Negeri merupakan faktor utama dalam

pembangunan nasional karena Pegawai Negeri adalah sumber daya manusia yang

paling potensial sebagai alat yang menentukan kelancaran dalam pelaksanaan

tugas-tugas negara dan sekaligus membantu meringankan tugas pemerintah

dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Keberhasilan Pegawai Negeri Sipil ditentukan oleh beberapa faktor, antara

lain faktor jaminan sosial untuk Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya.

Pemberian jaminan sosial yang memadai pada masa aktif belum menjamin

sepenuhnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, jaminan hari

tua Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya diperlukan ketika masa kerja sudah

habis yang disebut dengan Pensiun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, bahwa pensiun

adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang

bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah

menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk

ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi

sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai

Page 16: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah

memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.

Pensiun merupakan jaminan penghasilan pada usia lanjut ketika pekerja

sudah tidak mampu bekerja. Oleh karena itu, pensiun memiliki daya tarik yang

cukup besar bagi pegawai karena hak pensiun dirasakan sebagai penghasilan

jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya,

sebaliknya bagi perusahaan atau instansi pemerintahan pemberian pensiun

kepada pegawai bertujuan untuk memperoleh produktivitas kerja.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

berhak menerima pensiun pegawai. Setiap pegawai yang pensiun akan

mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara

tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan hak pensiunnya.

Untuk mendapatkan Surat Keputusan, harus melalui prosedur yang berlaku dan

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai.

Keberhasilan penerbitan Surat Keputusan pensiun sangat ditentukan oleh

kelengkapan berkas, ketetapan waktu dan prosedur permohonan pensiun. Dengan

adanya persyaratan dan prosedur yang jelas, maka peluang terjadinya kesalahan

dalam proses penebitan Surat Keputusan dapat diminimalkan, karena prosedur

merupakan sesuatu yang tentu atau ketetapan yang telah pasti.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, Pemerintah

membentuk Badan Kepegawaian Negara sebagai sebuah lembaga pemerintah non

departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden yang mempunyai fungsi untuk menyempurnakan,

memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang Kepegawaian

sehingga tercapai jalannya pemerintahan. Badan Kepegawaian Negara dituntut

untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan urusan Pegawai Negeri

Sipil seperti pengangkatan, mutasi, kenaikan, pensiun dan lain-lain.

Page 17: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengetahui lebih jelas tentang

prosedur administrasi Surat Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka

penulis mengambil judul laporan tugas akhir “PROSEDUR PENERBITAN

SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA

SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENSIUN BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA JAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah adalah

“Bagaimana Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

pada Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara Jakarta?”.

C. Tujuan Pengamatan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pada dasarnya telah mempunyai

tujuan tertentu. Demikian pula dengan pengamatan ini mempunyai tujuan sebagai

berikut:

1. Tujuan Operasional

Untuk mengetahui prosedur penerbitan Surat Keputusan pensiun

Pegawai Negeri Sipil pada Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan

Kepegawaian Negara Jakarta.

2. Tujuan Fungsional

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak

baik bagi penulis, pembaca maupun Pegawai Negeri Sipil.

Page 18: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3. Tujuan Individual

Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi

persyaratan dalam menempuh jenjang atau profesional Ahli Madya bidang

Manajemen Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Pengamatan

Manfaat dari pengamatan ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan tentang prosedur penerbitan Surat Keputusan

pensiun pada Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian

Negara dan sebagai tambahan pengetahuan untuk bekal masa depan.

2. Bagi Instansi dan Pembaca

Dapat menjadi pedoman dan pengetahuan bagi yang membutuhkan hasil

pengamatan ini sebagai bahan pertimbangan pengamatan lebih lanjut.

Page 19: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN

A. Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan salah satu faktor penting yang dapat menunjang

kelancaran suatu tugas dan pekerjaan dalam organisasi, bukan hanya dalam

bidang operasional melainkan juga diperlukan dalam kegiatan perkantoran. Untuk

mencapai sasaran dan tujuan tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang baik

disertai dengan sumber daya manusia yang berkualitas dalam memanfaatkan dan

menjalankan sistem tersebut.

Menurut Harold Koontz, Cyrill O Donnell, dan Heinz Weilhrich (1989:24)

memberikan pengertian prosedur sebagai berikut:

Prosedur adalah suatu rencana yang menetapkan suatu metode penanganan yang dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas yang akan datang. Ia merupakan pedoman untuk bertindak, bukan untuk berfikir, dan ia menguraikan cara yang tepat untuk menyelesaikan kegiatan tertentu. Ia merupakan urutan-urutan kronologis dari tindakan-tindakan yang dibutuhkan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu

bentuk rencana yang berkaitan dengan penetapan cara bertindak dan berlaku

untuk kegiatan-kegiatan di masa mendatang. Ketetapan dipakai sebagai pedoman

dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam proses

perencanaan. Dikatakan sebagai pedoman karena prosedur mengarahkan cara

yang tepat untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (1996:791)

pengertian Prosedur adalah

1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

2. Metode langkah secara pasti dalam memecahkan masalah.

Dalam Kamus Administrasi Perkantoran (Liang Gie, 1986:187) pengertian

“Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam

Page 20: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan”. Misal prosedur

membuat surat pada suatu perusahaan. Dalam kegiatan ini terdapat suatu

rangkaian ketentuan-ketentuan mengenai cara menyusun konsep surat, cara

mengetik pada kertas surat, atau cara menakliknya yang semuanya telah pasti.

Rangkaian prosedur menjadi suatu sistem.

Sebuah prosedur harus memiliki stabilitas dalam arti bahwa ia harus

memberikan kemantapan arah yang ditetapkan dimana hanya dibuat perubahan-

perubahan apabila timbul perubahan pada sasaran. Dengan demikian adanya

prosedur akan mengarahkan orang-orang agar melaksanakan tugas atau pekerjaan

yang mengarah pada pencapaian tujuan dan kesalahan-kesalahan dalam bertindak

akan dapat dihindari.

Menurut T. Hani Handoko (2003:90), suatu prosedur memberikan

sejumlah instruksi yang terperinci untuk pelaksanaan serangkaian kegiatan yang

terjadi secara teratur. Instruksi-instruksi terperinci ini mengarahkan para karyawan

dalam pelaksanaan tugas-tugas dan membantu untuk menjamin pendekatan yang

konsisten pada situasi tertentu. Prosedur sangat berguna untuk:

a. Menghemat usaha manejerial.

b. Memudahkan pendelegasian wewenang dan penempatan tanggung jawab.

c. Menimbulkan pengembangan metode-metode operasi yang lebih efisien.

d. Memudahkan pengawasan.

e. Memungkinkan penghematan personalia.

f. Membantu kegiatan-kegiatan koordinasi.

Berdasarkan dari beberapa pengertian prosedur di atas, dapat disimpulkan

bahwa pengertian prosedur adalah serangkaian tahapan kegiatan, metode, tata cara

atau urutan-urutan langkah yang saling berkaitan dan telah menjadi pola tetap

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Prosedur memberikan pengertian

bagaimana bertindak dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Page 21: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

B. Pengertian Penerbitan

Penerbit atau penerbitan adalah industri atau perusahaan yang kegiatannya

memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah

aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati oleh berbagai publik.

Penerbit dari sistem penerbitannya dibedakan sebagai penerbitan umum

(konvensional) dan juga penerbitan dengan sistem indie, dimana penulis sebagai

penerbitnya. Secara tradisional, istilah ini mengacu kepada usaha pendistribusian

dari usaha percetakan seperti buku dan surat kabar. Dengan perkembangan sistem

teknologi informasi, istilah penerbitan mengalami perluasan makna, dimana

memasukkan unsur-unsur buku elektronik, seperti e-book dalam sebuah website

ataupun blog.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:1046), Penerbitan

adalah

1. Pemunculan.

2. Proses, perbuatan, cara menerbitkan.

3. Urusan (pekerjaan dsb) menerbitkan (buku dsb).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan adalah suatu

proses mengusahakan perbanyakan naskah dengan mencetak dan menyampaikan

atau menerbitkan cetakannya kepada seseorang atau khalayak umum.

Page 22: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

C. SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pengertian Surat Keputusan

Dalam lingkungan organisasi atau instansi pemerintah, surat tidak akan

pernah terlepas dari segala jenis kegiatan administrasi, karena surat merupakan

media komunikasi yang efektif bilamana orang yang bersangkutan tidak dapat

berhubungan lisan.

Menurut Slamet (1996:57), mengatakan bahwa “Surat Keputusan adalah

surat yang diberikan pejabat tertentu oleh seorang pejabat yang berisi keputusan

tentang suatu hal”.

Surat Keputusan terdiri dari 2 suku kata yaitu Surat dan Keputusan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:978),

a. Surat adalah

1. Kertas dsb yang bertulis (berbagai-bagai isi maksudnya).

2. Secarik kertas dsb sebagai tanda atau keterangan.

3. Sesuatu yang ditulis.

b. Keputusan adalah

1. Perihal yang berkaitan dengan putusan: segala yang telah ditetapkan

(sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan lain-lain).

2. Ketetapan.

3. Kesimpulan.

Surat Keputusan mempunyai kedudukan yang paling tinggi jika

dibandingkan dengan surat dinas yang lain. Alasan atau sebab utamanya adalah

keabsahan status seorang pegawai atau karyawan seperti hal pengangkatan, mutasi

(perpindahan), promosi (kenaikan), demosi (penurunan jabatan) dan pensiun.

Surat Keputusan digunakan untuk memberlakukan peraturan-peraturan yang

digunakan dalam kegiatan berorganisasi, bermasyarakat, dan bernegara. Karena

kedudukannya yang sedemikian penting, maka orang yang berhak mengeluarkan

Surat Keputusan dalam suatu organisasi adalah pimpinan tertinggi.

Page 23: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Surat Keputusan mempunyai bentuk tersendiri atau tidak sama dengan

bentuk surat dinas lain. Dalam Surat Keputusan ini yang menarik perhatian adalah

adanya bagian surat yang ditulis dengan istilah :

a. Menimbang

b. Mengingat

c. Mendengar

d. Memperhatikan

e. Membaca

Dalam penggunaannya, Surat Keputusan tentu mempunyai suatu kegunaan

atau fungsi. Adapun kegunaan atau fungsi dari Surat Keputusan itu sendiri yaitu :

a. Menetapkan atau mengubah status seseorang atau barang.

b. Mengesahkan berlaku atau tidaknya suatu pedoman atau peraturan.

c. Mengesahkan pendirian, mengubah status, dan membubarkan suatu

organisasi atau lembaga.

2. PENSIUN

2.1 Pengertian Pensiun

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, bahwa pensiun adalah

jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah

bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.

Salah satu tujuan pensiun adalah sebagai jaminan hari tua sebagai balas

jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya. Pada hari tua, kekuatan

jasmani semakin lama semakin berkurang, daya tahan jasmani semakin lama

semakin lemah yang menyebabkan lebih sering terserang penyakit dan

tanggungan semakin bertambah. Semuanya ini memerlukan pembiayaan yang

cukup banyak, tetapi pendapatan semakin berkurang.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:), Pensiun adalah

Page 24: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1. Tidak bekerja lagi karena selesai dinasnya.

2. Uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia

berhenti bekerja atau oleh istri (suami) dan anak-anaknya yang belum

dewasa kalau ia meninggal dunia.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pensiun adalah suatu

penghasilan yang berupa uang tunjangan yang diterima setiap bulan dan diberikan

kepada mantan Pegawai Negeri atau karyawan yang sudah tidak dapat bekerja lagi

atau isteri (suami) dan anak-anaknya kalau ia meninggal dunia sebagai jaminan

hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah mengabdikan dirinya

kepada Negara selama bertahun-tahun lamanya, agar dapat membiayai

penghidupan selanjutnya sehingga tidak terlantar apabila tidak mendapatkan

penghasilan lain.

Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha

menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi

peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena

pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa,

maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.

2.2 Yang Berhak Menerima Pensiun

Yang berhak menerima pensiun adalah:

a. Pegawai (pensiun pegawai), oleh karena :

- Secara normal, ialah apabila pada saat pemberhentiannya sebagai

Pegawai Negeri ia telah mencapai sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)

tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya

20 (dua puluh) tahun.

- Karena keuzuran jasmani atau rohani, adalah disebabkan Pegawai

Negeri yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi karena keadaan

Page 25: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

jasmani atau rohani yang dinyatakan oleh Team Penguji Kesehatan

yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan.

- Karena Batas Usia Pensiun (BUP), ditentukan atas dasar tanggal

kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai

Negeri menurut bukti-bukti yang sah.

- Karena sebab lain berdasarkan pada adanya pemberhentian atau

pembebasan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan

dalam susunan pegawai, penertiban Aparatur Negara atau karena

alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai

Pegawai Negeri Sipil.

b. Janda/duda (pensiun janda/duda).

Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun meninggal dunia, maka

istrinya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri

wanita, yang sebelumnya sudah terdaftar, berhak menerima pensiun janda

atau pensiun duda.

c. Orang tua (bagian pensiun janda/duda).

Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan istri atau suami maupun

anak maka 20% dari pensiun janda/duda diberikan kepada orang tuanya.

2.3 Syarat Pensiun

Untuk mendapatkan hak pensiun, seorang Pegawai Negeri Sipil harus

memenuhi 3 syarat pokok, yaitu :

a. Mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun.

b. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

c. Memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.

Kepada Pegawai Negeri yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut,

sebagai pengecualian dapat pula diberikan pensiun dalam hal luar biasa yaitu:

a. Pegawai Negeri yang oleh Badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen

Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan Pegawai

Page 26: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga

karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia

menjalankan kewajiban jabatan, bagi pegawai dimaksud tidak diperlukan

syarat masa kerja atau usia tertentu utnuk mendapatkan hak pensiun.

b. Pegawai Negeri yang menjadi masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat)

tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan

berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan Pegawai Negeri,

dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga karena

keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia

menjalankan kewajiban jabatannya. Untuk dapat mendapatkan pensiun

Pegawai Negeri dimaksud harus telah mempunyai masa kerja sekurang-

kurangnya 4 (empat) tahun, sedangkan ketentuan usia tidak ditentukan

sebagai syarat dalam hal ini.

c. Pegawai Negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya

karena penghapusan jabatab, perubahan dalam susunan pegawai,

penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan

kemudian tidak dipekerjakan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berhak

menerima pensiun pegawai pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai

Negeri Sipil itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki

masa kerja 10 tahun.

Masa kerja dan usia Pegawai Negeri merupakan dua syarat pokok dalam

menentukan pensiun.

a. Masa Kerja

Masa kerja dihitung untuk menetapakan hak dan besarnya pensiun ialah :

1. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri

2. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI.

3. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima

penghasilan dari Anggaran Negara.

4. Masa kerja selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar

dalam pemerintahan Republik Indonesia pada masa perjuangan phisik.

Page 27: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

5. Masa berjuang sebagai veteran Pembela Kemerdekaan.

6. Masa berjuang sebagai veteran Pejuang Kemerdekaan.

7. Pegawai pada badan swasta.

b. Usia Pegawai Negeri

Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditetntukan atas

dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai

negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu

tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai

ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada

pengangkatan pertama itu. Dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur

kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun

pegawai.

Contoh : Seorang pegawai menurut Surat Keputusan pengangkatan

pertama sebagai pegawai negeri dilahirkan dalam tahun 1931. Maka untuk

keperluan hak pensiunnya, tanggal kelahirannya ditetapkan 1 Desember 1931.

Seorang pegawai menurut Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai

pegawai negeri dilahirkan dalam bulan Mei 1931. Maka untuk keperluan hak

pensiunnya, tanggal kelahirannya ditetapkan 01 Mei 1931.

Batas usia Pensiun bagi seorang Pegawai Negeri telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 yaitu pada usia 56 tahun yang

merupakan batas maksimum bagi Pegawai Negeri Sipil umumnya.

2.4 Tujuan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil

Ada beberapa tujuan dimana sesorang Pegawai Negeri Sipil diberikan

pensiun, yaitu:

a. Sebagai jaminan hari tua atau balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil

beserta keluarganya.

Page 28: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

b. Sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-

tahun mengabdikan dirinya kepada negara.

c. Pada hari tua, kekuatan jasmani semakin lama semakin berkurang daya

tahan jasmani semakin lama lemah yang menyebabkan lebih sering

terkena penyakit.

d. Memberikan kepada generasi penerus untuk mengabdikan dirinya kepada

negara.

e. Untuk memperoleh pegawai-pegawai baru yang lebih profesional yang

dibutuhkan oleh pemerintah.

3. PEGAWAI NEGERI SIPIL

3.1 Pengertian Pegawai Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974,

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan peundang-undangan yang berlaku.

3.2 Yang Termasuk Pegawai Negeri

Pegawai Negeri terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS).

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya

dibebankan pada APBN dan bekerja di Departemen, perusahaan jawatan,

Page 29: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

pengadilan tinggi. Sedangkan Pegawai Negeri Daerah adalah yang bekerja di

daerah otonom.

ABRI meskipun sama-sama sebagai pegawai negeri, tetapi tugas dan

kewajibannya sebagai pegawai negeri mempunyai ciri khusus dibandingkan

dengan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, mengenai hak, kewajiban, tugas

dan lain-lainnya ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersendiri.

3.3 Yang Tidak Termasuk Pegawai Negeri

a. Pejabat Negara. Yang termasuk pejabat negara seperti Presiden, Wakil

Presiden, anggota DPR, anggota MPR, Menteri, Gubernur, Bupati.

b. Pekerja. Masih banyak di beberapa intansi pemerintahan terdapat para pekerja

yang disebut dengan pekerja harian, pekerja bulanan, pekerja lepas dan

pekerja tetap.

c. Pegawai dengan ikatan perjanjian kerja berdasarkan ketentuan KUH perdata.

d. Pegawai dengan ikatan perjanjian kerja untuk waktu terbatas.

e. Pegawai bulanan. Hal ini sangat diperlukan dalam melaksanakan program

pemerintah yang membutuhkan tenaga tambahan bersifat sementara.

f. Pamong desa adalah para petugas yang menyelenggarakan pemerintahan di

desa yang terdiri dari kepala desa, juru tulis dan lain-lain yang tergantung di

daerah dimana mereka bekerja.

g. perusahaan umum seperti Perum, Persero.

h. Lain-lain seperti notaries, ketua RW, hansip, dan lain-lain.

3.4 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib

dikerjakab atau boleh dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

sesuatu peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun

kewajiban dimaksud dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

Page 30: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

a. Kewajiban yang berhubungan dengan tugas di dalam jabatan.

b. Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil pada

umumnya.

Kewajiban-kewajiban kelompok ini tidak langsung berhubungan dengan tugas

di dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil tersebut, tetapi lebih banyak

berhubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipilnya, antara lain:

- Kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

- Kewajiban menurut peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- Kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil.

- Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk

kerja.

- Kewajiban menjaga keamanan negara dan menyimpan surat-surat rahasia.

- Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan

penerimaan pemberian hadiah.

- Kewajiban sebagai KORPRI (Korps Pegawai Negeri Sipil Republik

Indonesia).

- Kewajiban metnaati larangan bekerja dalam lapangan swasta dan usaha-

usaha-kegiatan-kegiatan yang wajib dapat izin.

- Kewajiban mentaati larangan menurut kita Undang-Undamg hukum

pidana.

- Kewajiban mentaati peraturan tentang larangan korupsi.

- Kewajiban mentaati peraturan tentang mengerjakan judi.

- Kewajiban mentaati peraturan tentang keanggotaan partai politik dan

golongan karya.

c. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang tidak berhubungan dengan tugas dalam

jabatan dan tidak berhubungan dengan kedudukan sebagai Pegawai Negeri

Sipil pada umumnya.

Page 31: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3.5 Hak Pegawai Negeri Sipil

Hak Pegawai Negeri Sipil adalah apabila telah memenuhi syarat-syarat

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a. Hak penggajian.

- Gaji Pegawai Negeri Sipil.

- Perhitungan masa kerja.

- Kenaikan gaji poko.

- tunjangan

b. Kenaikan pangkat.

c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

d. Cuti.

e. Tunjangan cacat dan uang duka.

f. Kesejahteraan.

g. Pensiun.

4. Pengertian Surat Keputusan Pensiun

Surat Keputusan Pensiun adalah surat yang diberikan pejabat tertentu yang

berisikan keputusan yang menerangkan bahwa Pegawai Negeri telah mencapai

batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

D. PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PNS

Prosedur penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah

suatu tahap kegiatan menyelesaikan aktivitas penerbitan suatu surat yang

berisikan keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan aturan yang

berlaku.

Prosedur penerbitan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil pada

Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara adalah:

Page 32: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1. Penerimaan dan pengendalian berkas masuk dari instansi yang

bersangkutan.

2. Penginputan data melalui Mail Tracking.

3. Pembuatan Konsep.

4. Penomoran dan pencetakan Surat Keputusan.

5. Proses akhir Surat keputusan yang meliputi penempelan foto, pemberian

cap, penandatangan, dan pengiriman kembali kepada instansi atau

pemohon.

4 METODE PENGAMATAN

1. Lokasi Pengamatan

Subdirektorat Administrasi Pensiun

Badan Kepegawaian Negara

Jln. Letjen Sutopo no. 12 Cililitan Jakarta Timur

2. Jenis Pengamatan

Jenis pengamatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Menurut H. B. Sutopo (2002:111), pendekatan dekriptif studi kasusnya mengarah

pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai konsidi tentang apa

yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri atas :

a. Data Primer

Yaitu data dari sumber pertama yang diperoleh dari keterangan-keterangan

dan jawaban-jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan. Data primer

Page 33: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

berasal dari sumber yang asli, dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab

pertanyaan pengamatan kita. Data primer disini adalah para narasumber atau

informan. Adapun narasumber atau informan yang terkait dalam pengamatan ini

seperti Kepala Subdirektorat Administrasi Pensiun dan staff yang bekerja di

Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung melalui

dokumentasi dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan masalah

pengamatan yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer.

Yang termasuk data sekunder adalah Dokumen dan Arsip. Dokumen dan arsip

yang dibutuhkan sebagai sumber data disimpan di bagian pengarsipan berupa

arsip pertinggal Surat Keputusan pensiun yang sudah diterbitkan. Arsip pertinggal

berfungsi sebagai arsip Badan Kepegawaian Negara sendiri yang suatu saat

dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik yang paling banyak digunakan

dalam pengamatan kualitatif. Tujuan wawancara adalah untuk mnyajikan

konstruksi saat sekarang dalam suatu hal mengenai para pribadi, peristiwa,

aktivitas, organisai, perasaan, motivasi, tanggapan, tingkat dan bentuk

keterlibatan.

b. Observasi

Teknik obesrvasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang

berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda. Observasi yang digunakan dalam

pengamatan ini adalah observasi langsung berperan, yaitu kehadiran pengamat di

loaksi sudah menunjukan peran yang pasif. Oleh karena itu, pengamat ingin

mengamati dan mencatat hal yang berlangsung menurut kondisi aslinya.

Page 34: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen,

peraturan-peraturan, laporan, dan referensi lainnya. Pencarian dokumentasi

dilakukan dengan mencari buku di perpustakaan dan informasi di internet.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif.

Model analisis interaktif ini dilakukan dengan tiga langkah analisis data kualitatif.

a. Reduksi data

Menurut H. B. Sutopo (2002:92), reduksi data adalah bagian dari proses

analisis yang memepertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal

yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan

pengamatan dapat dilakukan.

Adapun data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai

permasalahan pengamatan dan kemudian dilakukan penggolongan ke dalam

beberapa bagian. Kemudian dari masing-masing bagian tersebut dikelompokkan

lagi berdasarkan sistematisasinya.

Adapun perolehan data mengenai hal-hal yang tidak relevan dengan

penelitian, sebaiknya tidak dimasukkan dalam penyajian hasil, namun tetap

disimpan untuk masa yang akan datang jika diperlukan. Dengan demikian data

yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari

data tambahan jika diperlukan.

b. Sajian data

Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan

sebagai pertanyaan pengamatan, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi

mengenai konsidi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap

permasalahan yang ada. Sajian data diarahkan agar data hasil reduksi

Page 35: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah

dipahami. Sajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian bagan, hubungan antar

kategori, diagram alur (flow chart), dan lain sejenisnya. Sajian data dalam bentuk-

bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan

merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

Pada langkah ini, pengamat berusaha menyusun data yang relevaan

sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan

antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu

ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data, pengamat sudah harus memahami apa arti

dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan

sebab-akibat, dan berbagai proposisi. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai

pada waktu proses pengumpulan data berakhir.

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan

untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat. Verifikasi juga

dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian.

Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan menjadi lebih

kokoh dan dipercaya.

Page 36: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Gambar 2.1 Model Analisis Interaktif

(H.B. Sutopo ,2002:96)

Pengumpulan Data

Reduksi Data Sajian Data

Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Page 37: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

BAB III

DESKRIPSI LEMBAGA/INSTANSI

A. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Negara

Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu lembaga pemerintah non

departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

presiden. Dengan tugas pokoknya membantu presiden dalam menyempurnakan,

memelihara dan mengembangkan administrasi negara dibidang kepegawaian

untuk menjamin kelancaran jaminnya pemerintahan umum dan pembangunan.

Tebentuknnya Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 30 Mei 1948

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948. Pada saat terbentuk,

Badan Kepegawaian Negara bernama Kantor Urusan Pegawai (KUP)

berkedudukan di Yogyakarta yang dimana pada saat itu Yogyakarta adalah

ibukota pemerintahan. Pada saat bersamaan berdiri DUUP (Djawatan Umum

Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia

Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948, dikepalai oleh Mr. J.W. Van Hoogstraken

dan berkedudukan di Jakarta. Sejak pembubaran RIS dan pembentukan Negara

Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah memandang

perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya diselenggarakan

oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk maksud tersebut

ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 15 Desember

1950. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, KUP di Yogyakarta dan DUUP di

Jakarta digabungkan menjadi satu.

Sesuai dengan perkembangan, peran aparatur pemerintah semakin

dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi,

tugas, dan organisasi KUP (Kantor Urusan Pegawai). Pandangan ini sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan

pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor

30/PM/1951 tanggal 7 April 1951.

Page 38: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang

bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Kepegawaian

Negara (BKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan

Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1961. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972,

maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola

kepegawaian, semakin dikembangkan.

Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan

Presiden.

2. Merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

3. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun.

4. Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan

pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga

negara/lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen.

Badan Kepegawaian Negara mempunyai 12 kantor regional, antara lain:

1. Kantor regional Yogyakarta

2. Kantor regional Surabaya

3. Kantor regional Bandung

4. Kantor regional Makassar

5. Kantor regional Jakarta

6. Kantor regional Medan

7. Kantor regional Palembang

8. Kantor regional Banjarmasin

9. Kantor regional Papua

10. Kantor regional Denpasar

11. Kantor regional Manado

12. Kantor regional Pekanbaru

Page 39: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

B. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara

VISI

- Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan Sejahtera.

Terdapat tiga kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang visi, yaitu

profesional, netral, dan sejahtera :

Profesional, istilah 'profesional' dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria

pegawai yang memiliki kompetensi yang memadaai sesuai dengan persyaratan

suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dan berorientasi pada prestasi

kerja.

Netral, istilah 'netral' dimaksudkan bahwa Pegawai Negeri Sipil bersikap netral

terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat dapat dilakukana secara adil dan merata, tidak membedakan

suku, ras dan agama.

Sejahtera, yang dimaksud dengan 'sejahtera' adalah untuk menunjukkan bahwa

penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri

dan keluarganya.

MISI

1. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia Pegawai Negeri

Sipil.

2. Merumuskan kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan menyusun

peraturan perundang-undangan kepegawaian.

3. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian.

4. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian.

5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

Page 40: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

6. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

Kepala Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas:

Memimpin Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas

Badan Kepegawaian Negara.

Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian

Negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Pembinaan teknis kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah.

Membina dan menyelenggarakan kerja sama dengan instansi dan

organisasi lain.

Wakil Kepala mempunyai tugas:

• membantu Kepala dalam membina dan mengembangkan administrasi

Badan Kepegawaian Negara.

• membantu Kepala dalam mengkoordinasikan tugas Deputi dan Kepala

Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

• mewakili Kepala dalam hal Kepala berhalangan.

Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan, kepangkatan,

dan pensiun. Fungsi sebagai berikut:

• Pemberian penetapan nomor identitas pengangkatan calon Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.

• Penyiapan pertimbangan teknis kepegawaian kepada Presiden mengenai

kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi kepegawaian lainnya.

• Pemberian nomor registrasi kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, dan

mutasi lain-lain.

Page 41: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

• Penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian Pegawai Negeri

Sipil.

• Penetapan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan pensiun

janda/duda Pejabat Negara serta penyelenggaraan tata usaha pensiun.

• Penetapan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil.

• Pemberian pertimbangan dan penetapan masalah kepegawaian, kedudukan

kepegawaian, serta kewajiban dan hak pegawai.

• Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis mengenai pengangkatan,

kepangkatan dan mutasi serta pensiun Pegawai Negeri Sipil

Direktorat Pensiun menyelenggarakan fungsi antara lain :

Penetapan pensiun PNS pusat yang berpangkat Pembina Tingkat 1

golongan ruang IV/b kebawah yang memcapai batas usia pensiun (BUP)

dengan hak pensiun dan janda/dudanya, penetapan pensiun PNS pusat

yang tewas atau cacat karena dinas dan tunjangan.

Penyiapan pertimbangan kepala BKN kepada presiden tentang pemberian

duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dan pensiun PNS dan

janda/dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi wewenang presiden.

Pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan pemberian pensiun

PNS/janda/duda/bagian pensiun janda yang ditetapkan oleh pejabat

Pembina kepegawaian.

Penyiapan penetapan pensiun janda/duda/anak pejabat Negara.

Pemberian Nomor Pokok Pensiun (NPP).

Direktorat Pensiun terdiri dari :

1. Subdirektorat Administrasi Pensiun.

2. Subdirektorat Pensiun I.

3. Subdirektorat Pensiun II.

4. Subdirektorat Pensiun III.

5. Kelompok jabatan fungsional.

Page 42: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Subdirektorat Administrasi Pensiun mempunyai fungsi antara lain :

a. Pengiriman data perorangan calon penerimaan pensiun (DPCP),

penerimaan, pengendalian dan pendistribusian surat, data pensiun, dan

usul pensiun janda/duda.

b. Pemerian nomor Surat Keputusan.

c. Pencatatan dalam buku register.

d. Pengiriman surat dan Surat Keputusan kepada yang bersangkutan.

e. Pengiriman tembusan surat, Surat Keputusan pertimbangan ke instansi

terkait.

f. Pelaksanaan perekaman dan pemeliharaan data.

g. Penyusunan laporan dan perangkaan pensiun.

Subdirektorat Administrasi Pensiun terdiri atas :

1. Seksi Administrasi Pensiun A.

2. Seksi Administrasi Pensiun B

3. Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Dara.

Seksi Administrasi Pensiun A dan Seksi Administrasi B mempunyai tugas

antara lain :

a. melakukan penerimaan, pengendalian dan perndistribusian surat, DPCP,

data usul pensiun janda/duda, tunjangan, dan pensiun janda/duda pejabat

Negara.

b. Memberikan nomor Surat Keputusan Pensiun.

c. Mencatat, mengetik, mengendalikan, dan mengirim Surat Keputusan

pensiun.

d. Menyusun laporan dan perangkaan data pensiun di lingkungan instansi

pemerintah.

Page 43: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data mempunyai tugas antara lain :

a. Melakukan koordinasi dan pemantauan perekaman data.

b. Menyiapkan sarana pemeliharaan jaringan komunikasi data dan

memperbaiki jaringan dimaksud.

D. DATA PEGAWAI SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENSIUN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Berikut ini adalah data pegawai Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan

Kepegawaian Negara sesuai dengan tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 3.1 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 S1 11

2 SLTA 22

3 DIII 1

4 SD 2

Tabel 3.2 Data pegawai berdasarkan jenis kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki-Laki 31

2 Perempuan 4

Page 44: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

E. SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT PENSIUN DAN PEJABAT NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DIREKTUR PENSIUN

SUBDIR ADM. PENSIUN SUBDIR PENSIUN II SUBDIR PENSIUN I SUBDIR PENSIUN III

SEKSI ADM. PENSIUN A

SEKSI ADM. PENSIUN B

SEKSI PEREKAMAN & PEMELIHARAAN DATA

SEKSI PENSIUN IA SEKSI PENSIUN IIA

SEKSI PELAYANAN DIREKTORAT

SEKSI PENSIUN IIB

SEKSI PENSIUN IIIA

SEKSI PENSIUN IB SEKSI PENSIUN IIIB

Page 45: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kepala

Wakil Kepala

Inspektorat Sekretariat Utama

Biro Keuangan

Biro Umum dan Perlengkapan

Biro Kepegawaian

Biro Humas dan Protokol

Biro Perencanaan dan Kerjasama

Deputi bidang Pengembangan Kepegawaiaan

Deputi bidang Bina Kinerja dan Perundang‐Undangan

Deputi bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan,

dan Pensiun

Deputi bidang Informasi

Kepegawaian

Deputi bidang Pengendalian Kepegawaian

Dit. Perencanaan Kepegawaian dan

Formasi

Dit. Standarisasi dan Kompetensi Jabatan

Pusat Pengkajian dan Penelitian

Kepegawaian

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai

Dit. Rekrutmen dan Kinerja Pegawai

Dit. Gaji dan Kesejahteraan

Dit. Jabatan Karier

Dit. Pembinaan Jabatan Analisis Kepegawaian

Dit. Hukum dan Peraturan Perundang‐undangan

Dit. Pengadaan PNS

Dit. Kepangkatan dan Mutasi

Dit. Status dan Kedudukan

Dit. Pensiun

Dit. Pengolahan Data

Dit. Pengelolaan Jaringan dan

informasi

Dit. Pengelolaan Dokumen dan Arsip

kepegawaian I

Dit. Pengelolaan Dokumen dan Arsip

kepegawaian II

Dit. Pengendalian Kepegawaian I

Dit. Pengendalian Kepegawaian II

Dit. Pengendalian Kepegawaian II

KANREG

Page 46: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

BAB IV

PEMBAHASAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1994.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

5. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Peraturan Kepala BKN

Nomor 10 Tahun 2010.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010.

B. PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI

PENSIUN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara

menerbitkan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b ke

bawah. Dalam prosedur penerbitan Surat Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil

yang berhak memberikan pensiun adalah pejabat yang berwenang atau yang

bersangkutan atas permintaan pegawai yang telah ditentukan di bawah

pengawasan dan koordinasi Badan Kepegawaian Negara.

Dalam penerapan prosedur penerbitan Surat Keputusan pensiun, penulis

menggunakan informasi dari staff yang bekerja di Subdirektorat Administrasi

Pensiun Badan Kepegawaian Negara sebagai sumber data primer.

Berdasarkan dasar hukum di atas, prosedur penerbitan Surat Keputusan

pensiun pada Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara

sebagai berikut:

Page 47: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1. Penerimaan dan pengendalian berkas masuk dari instansi yang

bersangkutan.

2. Penginputan data melalui Mail Tracking.

3. Pembuatan konsep.

4. Pencetakan dan Penomoran Surat Keputusan.

5. Proses akhir Surat Keputusan.

Dalam bab pembahasan ini, setiap tahap prosedur terjadi proses

pengendalian dan pengagendaan. Pengagendaan berfungsi sebagai catatan pribadi

setiap staff yang mengerjakan tahap tersebut. Berikut ini akan dijelaskan lebih

jelas tentang prosedur penerbitan Surat Keputusan pensiun pada Subdirektorat

Administrasi Badan Kepegawaian Negara antara lain :

1. Penerimaan dan pengendalian berkas masuk dari instansi yang

bersangkutan.

Berkas yang diterima oleh Subdirektorat Administrasi Pensiun dapat

dikirim melalui pos dan penghubung dari instansi yang datang langsung ke

Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara. Berkas yang

melalui pos diterima oleh bagian umum Badan Kepegawaian Negara dan

kemudian langsung didistribusikan ke Subdirektorat Administrasi Pensiun.

Setelah selesai mengirimkan berkas dari instansi yang bersangkutan melalui

penghubung, maka penghubung menerima tanda terima yang berfungsi sebagai

bukti bahwa berkas tersebut sudah diterima oleh Subdirektorat Administrasi

Pensiun Kepegawaian Negara.

Dalam tahap ini, Kepala Subdirektorat Administrasi Pensiun yang

menerima berkas tersebut mengagendakan berkas tersebut dengan menggunakan

Formulir Pengendalian Berkas Masuk dan Keluar.

Adapun berkas tersebut terdiri antara lain:

- Surat pengantar usul pensiun dari instansi.

- Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

- Salinan/fotocopy SK CPNS/PNS.

Page 48: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

- Salinan/fotocopy sah SK pangkat terakhir.

- Salinan/fotocopy sah surat nikah.

- Salinan/fotocopy sah Akta Kelahiran anak.

- Salinan/fotocopy sah Daftar Keluarga.

- Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar.

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir.

- Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat

sedang atau berat 1 (satu) tahun terakhir.

- Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat.

- Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat.

- Surat Pernyataan Tewas yang ditetapkan oleh Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Berkas tersebut diterima pertama kali oleh Kepala Seksi Administrasi

Pensiun A dan B. Penetapan Seksi Administrasi A dan B adalah berdasarkan

pembagian masing-masing beban tugas sesuai dengan instansi yang telah

ditentukan. Dari Kepala Seksi Administrasi A dan B, berkas tersebut

didistribusikan kepada staff sesuai instansi yang dipegangnya masing-masing.

Berkas yang sudah diterima oleh masing-masing staff dikendalikan

menggunakan lembar kendali. Lembar kendali adalah sebuah lembar kertas yang

berisikan daftar berkas yang harus diisi dengan tujuan memudahkan pekerjaan.

Sebelum mengendalikan berkas, staff Seksi Administrasi A dan B mempunyai

tugas mengagendakan berkas tersebut dengan menggunakan Formulir Penerimaan

dan Pendistribusian Berkas Pensiun.

Sebagai sumber data, penulis menanyakan kepada Bapak Muji. Beliau

mengendalikan berkas masuk dari instansi Departemen Kesehatan dan

Departemen Pertanian.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Muji, staff Subdirektorat Administrasi

Pensiun Badan Kepegawaian Negara, bahwa:

Page 49: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

“Ketika berkas masuk, saya mengendalikan berkas tersebut menggunakan

lembar kendali. Tugas saya hanya mengecek sesuai berkas yang ada. Masalah

ketidaklengkapan berkas, itu semua diselesaikan di bagian teknis. Jika berkas

tidak lengkap, maka berkas tersebut tidak menjadi konsep yang selanjutnya akan

menjadi Surat Keputusan”.

(wawancara tanggal 02 Februari 2011).

Tabel 4.1 Pembagian instansi Seksi Administrasi A dan B

Sumber: Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara

No Seksi Administrasi Pensiun A Seksi Adminitrasi Pensiun B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

- Dep. Agama

- Dep. ESDM

- Setjen DPR

- BKN/BULOG

- LEMIGAS

- BNPB

- Dep. Perhub

- Dep. KEPRI

- MENPORA

- WANTANAS

- BATAN

- Dep. KOMINFO

- TVRI

- DO Sumut

- DO DKI

- DEPDIKNAS

- BPKP

- BNN

- Dep. Perdagangan

- Kejaksaan Agung

- PERPUSNAS

- LAPAN

- DO NTB

- Menko

POLHUKKAM

- Menko Perekonomian

- Menko KESRA

- Menneg Perumahan

Rakyat

- Menneg

Pembangunan Daerah

Tertinggal

- Dep. Pertahanan

- Kepolisian RI

- LAN

- DO Sulsel

Page 50: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

- MPR

- DO Aceh

- DO Banten

- DO Sumbar

- MA

- PU

- BMKG

- BAPETEN

- Dep. Kel. Per

- DO Riau

- DO Jateng

- DO Babel

- BKKBN

- DEPNAKER

- BNP2TKI

- MK

- KOMNAS HAM

- BSN

- BAKOSURTANAL

- Dep. Hut

- DO Lampung

- DO Sultengg

- Dep. Dalam Negeri

- Lembaga Sandi

Negara

- KPU

- DO Gorontalo

- Menneg Sekretariat

Negara

- Dep. Perindutrian

- LIPI

- Lemhannas

- DO Sulut

- Dep. Hukum dan

HAM

- DO Kalbar

- DO Kalteng

- DO Kalsel

- DO Kaltim

- Menneg Riset dan

Teknologi

- Dep. Keuangan

- BASARNAS

- DO Sulteng

- DO Maluku Utara

- DO Maluku

Dalam tahap ini, terjadi hambatan yang dapat memperlambat penerbitan.

Seperti berkas ada yang tertukar atau bercampur berkas yang lain yang tidak

sesuai instansi. Hal ini terjadi karena adanya ketidaktelitian pegawai dalam

menerima berkas. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan ketelitian lebih

Page 51: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

dalam tahap penerimaan berkas. Sebelum berkas lain dari instansi lain datang,

lebih baik berkas yang sudah masuk sebelumnya langsung diproses ke tahap

berikutnya yaitu pengendalian.

2. Penginputan data melalui Mail Tracking.

Berkas yang sudah dikendalikan oleh Seksi Administrasi Pensiun A dan B

diserahkan kepada staff Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data untuk

dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penginputan data melalui mail tracking.

Dalam pengagendaan, Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data mengagendakan

berkas menggunakan Formulir Input Mail Tracking dan Pengiriman ke Teknis.

Adapun data yang dimasukkan antara lain:

- Nama

- Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir

- Golongan ruang

- Instansi

- Alasan pensiun, Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal/tewas

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Suranto, Kepala Seksi Perekaman dan

Pemeliharaan Data Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian

Negara, bahwa:

“Mail Tracking adalah kegiatan memasukkan data sesuai berkas instansi

masing-masing menggunakan sistem database Badan Kepegawaian Negara.

Tujuan dari mail tracking adalah sebagai data pertinggal atau arsip yang dimiliki

oleh Subdirektorat Administrasi Pensiun yang suatu saat diperlukan”.

(wawancara pada tanggal 02 Februari 2011).

Dalam tahap ini juga terjadi hambatan. Meskipun sedikit tetapi dapat

menjadi masalah berkelanjutan. Pada proses ini, menurut apa yang dikatakan oleh

Bapak Oman selaku petugas mail tracking:

Page 52: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

“Hambatan yang kadang terjadi dalam proses mail tracking adalah

ketidakcocokkan data yang ada di komputer dengan data yang akan dicari. Ini

dikarenakan kesalahan awal dalam memasukkan data yaitu ketidaktelitian”. Untuk

mengatasi hambatan ini, diperlukan ketelitian yang lebih tinggi lagi. Oleh karena

itu, staff Subdirektorat Administrasi harus lebih disiplin lagi dalam hal

meningkatkan ketelitian.

Penulis mendapatkan data rekapitulasi penyelesaian mail tracking sebagai

berikut:

Tabel 4.2 Rekapitulasi Penyelesaian Mail Tracking Tahun 2010

Sumber: Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara

Bulan Jumlah Berkas Waktu Proses Waktu Rata-Rata

Proses

Januari 746 2.199 menit 2,94 menit

Februari 786 2.316 menit 2,94 menit

Maret 1072 3166,5 menit 2,95 menit

April 1023 2985,5 menit 2,91 menit

Mei 799 2.345 menit 2,93 menit

Juni 945 2.807 menit 2,96 menit

Juli 862 2.586 menit 3,00 menit

Agustus 850 2.550 menit 3,00 menit

September 540 1.620 menit 3,00 menit

Oktober 851 2.553 menit 3,00 menit

November 769 3.720 menit 4,83 menit

Desember 676 3.317 menit 4,90 menit

Jumlah 9.919 32.165 menit 3,24 menit

Page 53: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3. Pembuatan konsep.

Berkas yang sudah dikendalikan dan di mail tracking kemudian dikirim ke

bagian teknis untuk diproses lebih lanjut. Teknis adalah tempat mencocokkan data

menggunakan database yang ada dan dicocokkan tanpa ada kesalahan. Berkas

yang sudah lengkap semua diringkas menjadi sebuah konsep. Konsep adalah

ringkasan dari berkas yang diterima.

Sebagai informan tentang konsep, penulis menanyakan kepada Ibu Tri

Murning sebagai Kepala Seksi pensiun I.

Cara pengisian data untuk pembuatan konsep adalah sebagai berikut:

a. Nama, NIP, Tanggal Lahir dilihat berdasarkan berkas CPNS dan SK

terakhir.

b. Unit Kerja dilihat berdasarkan Surat Usulan yang di dalam surat tersebut

terdapat nama instansi.

c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT lama dan baru dilihat berdasarkan SK

terakhir.

d. Masa Kerja Golongan lama dan baru dihitung dengan cara TMT baru –

TMT lama + TMT Surat Keputusan (SK) terakhir.

e. Gaji Pokok lama dan baru dilihat berdasarkan Peraturan Badan

Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis

penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya.

f. Masa Kerja Pensiun dihitung dengan cara Batas Usia Pensiun – CPNS +

Masa Kerja Golongan.

g. Berhenti akhir bulan dilihat berdasarkan Batas Usia Pensiun.

h. Pensiun TMT dilihat berdasarkan 1 bulan sesudah Batas Usia Pensiun.

i. Pensiun pokok dilihat berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Nomor 4 Tahun 2011.

j. Data Isteri/Suami dilihat berdasarkan berkas Akta Nikah.

k. Data Anak dilihat berdasarkan berkas Akta Kelahiran Anak.

l. Alamat dilihat berdasarkan DPCP.

Page 54: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Jika terjadi ketidaklengkapan berkas, maka berkas tersebut tidak dapat

diproses menjadi konsep. Badan Kepegawaian Negara akan mengkonfirmasi

kepada instansi yang bersangkutan untuk meminta berkas yang kurang dengan

mengirimkan surat permintaan bahan kelengkapan pensiun.

Bentuk konsep dibedakan menjadi 4 antara lain:

- Model DIII.a, untuk Batas Usia Pensiun Kenaikan Pangkat Pengabdian

(KPP).

- Model DIII.b, untuk Meninggal Dunia Kenaikan Pangkat Pengabdian

(KPP).

- Model DIII.c, untuk Batas Usia Pensiun Non Kenaikan Pangkat

Pengabdian (KPP).

- Model DIII.d, untuk Meninggal Dunia Non Kenaikan Pangkat Pengabdian

(KPP).

4. Pencetakan dan Penomoran Surat Keputusan.

Konsep yang sudah jadi dikembalikan ke bagian Subdirektorat

Administrasi, kemudian dikendalikan oleh Seksi Perekaman dan Pemeliharaan

Data. Dalam tahap ini, staff Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data

mengagendakan konsep menggunakan Formulir Penerimaan Konsep dan Hasil

Pencetakan Surat Keputusan Pensiun.

Data dari konsep tersebut dimasukkan melalui komputer dan diproses

untuk dilakukan penomoran Surat Keputusan secara otomatis. Setelah dilakukan

penomoran, proses selanjutnya adalah pencetakan Surat Keputusan dengan

menggunakan printer dan kertas Surat Keputusan.

Dalam pencetakan, kertas Surat Keputusan pensiun dapat dibedakan

menjadi 4 macam warna, antara lain:

Page 55: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

a. Warna hijau, digunakan untuk Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang

mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP).

b. Warna merah, digunakan untuk Surat Keputusan janda/duda yang

mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP).

c. Warna biru, digunakan untuk Surat Keputusan yang tidak mendapatkan

Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP).

d. Warna merah muda, digunakan untuk Surat Keputusan janda/duda yang

tidak mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP).

Setelah dilakukan proses pencetakan, staff mengagendakan Surat

Keputusan pensiun yang sudah dicetak tersebut dengan menggunakan Formulir

Pencetakan Surat Keputusan

Dalam tahap pencetakan tersebut terdapat beberapa hambatan, antara lain:

1. Kesalahan dalam pencetakan kertas Surat Keputusan. Untuk mengatasi hal

tersebut, dibutuhkan persediaan kertas Surat Keputusan yang lebih banyak.

Hal ini terjadi karena ketidaktelitian staff dalam proses pencetakan. Kertas

Surat Keputusan pensiun yang salah dikumpulkan ke dalam kardus.

2. Masalah teknologi misalnya pemadaman lampu. Pihak Badan

Kepegawaian Negara sudah mengatasi hal tersebut dengan memasang

jetset sebagai listrik cadangan.

5. Proses akhir Surat Keputusan.

Proses akhir Surat Keputusan meliputi penempelan foto, pemberian cap,

penandatangan dan pengiriman kembali kepada instansi yang bersangkutan.

Surat Keputusan pensiun yang sudah dicetak tersebut, masing-masing

dikembalikan ke bagian teknis dengan melampirkan surat pengantar yang dibuat

oleh Subdirektorat Administrasi. Di bagian teknis, terdapat Seksi Pensiun I untuk

menangani Departemen. Seksi Pensiun II menangani Non Departemen. Seksi

Pensiun III menangani pejabat negara.

Page 56: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Surat Keputusan pensiun tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang. Untuk Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/d ke bawah, Surat

Keputusan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pensiun, sedangkan Pegawai Negeri

Sipil golongan ruang III/d ke atas, Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala

Direktorat Pensiun. Untuk pejabat negara, penerbitan Surat Keputusan pensiun

Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas dilakukan di Sekretariat Negara

dan ditandatangani oleh Presiden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Tri Murning sebagai Kepala Seksi

Pensiun I bahwa:

“Surat Keputusan yang sudah jadi perlu ditempel foto, diberi cap,

ditandatangani dan diposkan kembali”.

(wawancara 02 Februari 2011).

Pengeposan Surat Keputusan yang sudah jadi dilakukan oleh staff

Subdirektorat Administrasi, sedangkan penempelan foto, pemberian cap, dan

penandatanganan dikerjakan oleh bagian teknis. Untuk pengembalian Surat

Keputusan pensiun yang sudah jadi, bisa juga diambil melalui pemohon langsung

atau penghubung dari instansi yang bersangkutan. Pada saat pengambilan,

pemohon atau penghubung akan menerima tanda bukti pengambilan surat sebagai

bukti bahwa Surat Keputusan pensiun sudah dikembalikan.

Selain itu, pengembalian Surat Keputusan pensiun dapat dilakukan dengan

pengiriman melalui pos. Jika melalui pos, Surat Keputusan pensiun yang dikirim

adalah:

1. Pemohon yang bersangkutan.

2. PT. Taspen.

3. Kepala Kantor Pembayaran Pembendaharaan Negara (KPPN).

Page 57: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Penerbitan Surat Keputusan rangkap 8, antara lain:

1. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

2. Instansi yang bersangkutan.

3. Sekretariat Instansi yang bersangkutan.

4. Kantor Pembayaran Pembendaharaan Negara (KPPN).

5. Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran.

6. Kantor PT. Taspen.

7. Pertinggal Badan Kepegawaian Negara.

8. Arsip.

Dalam proses akhir ini, staff pengirim mengagendakan Surat Keputusan

pensiun dengan menggunakan Formulir Surat Keputusan Pensiun. Untuk

mengetahui jumlah Surat Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang telah

diterbitkan pada bulan Januari 2011, penulis telah memperoleh data dari

Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara.

Tabel 4.3 Rekapitulasi bulanan penyelesaian penerbitan Surat Keputusan

periode 01 Januari-31 Januari 2011

Sumber: Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara

No Jenis Pekerjaan Jumlah Penyelesaian Sisa

1 Penetapan SK pensiun PNS IV/b ke

bawah

1.134 570 564

2 Penetapan SK pensiun janda/duda

PNS IV/b ke bawah

116 79 37

3 Perbaikan SK pensiun - - -

4 Pertimbangan teknis pensiun PNS

IV/c ke atas

1.692 904 788

Page 58: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Gambar 2 Ilustrasi Prosedur Penerbitan Surat Keputusan pensiun.

Sumber: Badan Kepegawaian Negara

Tidak memenuhi Syarat

Menenuhi Syarat

Untuk memperjelas hasil pembahasan ini, penulis mendapatkan informan

Pegawai Negeri Sipil yang bernama Bapak Pramono. Beliau menjelaskan kepada

penulis tentang prosedur penerbitan Surat Keputusan pensiun yang ia peroleh dari

instansinya. Adapun prosedur penerbitan Surat Keputusan pensiun sebagai

berikut:

1. Pengajuan permohonan pensiun.

Sebelum pengajuan permohonan pensiun, Badan Kepegawaian Negara dan

instansi yang bersangkutan telah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai

berakhirnya masa kerja atau batas usia pensiun dan diberi batas waktu sekitar 3

bulan untuk mengurus semua urusan administrasinya. Langkah pertama kali yang

ia lakukan adalah mengajukan permohonan pensiun melalui Kepala instansi yang

bersangkutan dengan menyertakan lampiran-lampiran sebagai syarat-syarat yang

telah ditentukan Badan Kepegawaian Negara.

Berkas Pengendalian dan Pengagendaan

Konseptor

Check Database

Penomoran dan

Pencetakan SK

Foto dan TTD Pengiriman

End

Page 59: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Adapun lampiran tersebut antara lain:

- Surat pengantar usul pensiun dari instansi.

- Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

- Salinan/fotocopy Surat Keputusan CPNS/PNS.

- Salinan/fotocopy sah Surat Keputusan pangkat terakhir.

- Salinan/fotocopy sah surat nikah.

- Salinan/fotocopy sah Akta kelahiran anak.

- Salinan/fotocopy sah Daftar Keluarga.

- Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar.

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir.

- Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang

atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat.

- Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat.

- Surat pernyataan tewas yang ditetapkan oleh Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

2. Proses Awal Surat Keputusan Pensiun.

Setelah seluruh persyaratan diserahkan kepada Kepala instansi yang

bersangkutan, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan berkas tersebut ke

Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan pos atau penghubung yang

datang langsung ke Badan Kepegawaian Negara. Tetapi jika pemohon atau

instansi tersebut berasal dari daerah luar atau yang bukan regional Jakarta

misalnya Kabupaten Sukoharjo, maka berkas tersebut dikirim kepada Bupati

melalui Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya akan dikirim ke Badan

Kepegawaian Negara untuk diproses.

Page 60: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3. Proses Akhir Surat Keputusan Pensiun.

Berkas yang sudah lengkap selanjutnya diproses menjadi Surat Keputusan

pensiun. Proses penerbitan Surat Keputusan pensiun dilakukan di Badan

Kepegawaian Negara. Penerbitan Surat Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil

golongan IV/b ke bawah batas usia pensiun dan meninggal dunia yang berwenang

adalah Badan Kepegawaian Negara, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil

golongan IV/c ke atas yang berwenang adalah Presiden. Untuk pembahasan

prosedur penerbitan Surat Keputusan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian

Negara sudah dibahas di atas.

4. Pemberian Surat Keputusan Pensiun.

Surat Keputusan pensiun yang sudah jadi, dikirim kembali kepada Badan

Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah kemudian menyerahkan

kembali Surat Keputusan pensiun yang sudah terbit kepada instansi yang

bersangkutan atau pemohon langsung.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Pramono, bahwa:

“Karena saya berasal dari regional Jakarta, maka saya mengajukan

permohonan pensiun tidak melalui Bupati maupun Badan Kepegawaian Daerah.

Saya mengajukan permohonan pensiun saya kepada Kepala instansi yang

bersangkutan dan kemudian langsung dikirim ke Badan Kepegawaian Negara”.

(wawancara tanggal 15 Februari 2011).

Page 61: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL REGIONAL JAKARTA

S

P

E

M

O

H

O

N

KEPALA INTANSI YANG

BERSANGKUTAN

BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA

KEPALA INTANSI YANG

BERSANGKUTAN

Page 62: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILUAR REGIONAL JAKARTA

S

P

E

M

O

H

O

N

KEPALA INTANSI YANG

BERSANGKUTAN BUPATI

BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

Page 63: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

C. HAMBATAN DALAM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

PADA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENSIUN BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

Dalam pelaksanaan prosedur penerbitan Surat Keputusan pensiun ini tentu

tidak terlepas dari suatu kendala atau hambatan yang dapat menghambat terbitnya

Surat Keputusan tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh

Subdirektorat Administrasi Pensiun dalam memproses Surat Keputusan pensiun

para Pegawai Negeri Sipil, antara lain:

1. Dalam proses penerimaan berkas dari instansi yang bersangkutan,

hambatan yang terjadi adalah berkas tertukar atau tercampur dengan

instansi yang lain, sedangkan hambatan yang terjadi pada pengendalian

berkas adalah ketidaklengkapan berkas yang diterima. Hal ini akan

menghambat proses penerbitan yang akan memerlukan waktu yang lebih

lama.

2. Dalam menginput data melalui mail tracking, hambatan yang terjadi

adalah kesalahan memasukkan data karena tidak teliti. Terkadang ketika

dibutuhkan untuk mencocokkan data, sering terjadi ketidaksesuaian data

yang diperlukan.

3. Dalam proses pencetakan Surat Keputusan, hambatan yang terjadi adalah

masalah teknologi, misalnya terjadi pemadaman listrik.

4. Dalam proses penandatanganan Surat Keputusan, hambatan yang terjadi

adalah ketidakhadiran pejabat yang berwenang untuk menandatanganinya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur

penerbitan Surat Keputusan pensiun masih terdapat hambatan-hambatan yang

dilakukan oleh pemohon, instansi dan Badan Kepegawaian Negara, sehingga

dapat memperlambat terbitnya surat tersebut. Oleh karena itu, agar proses ini

dapat berjalan dengan lancar, maka harus ada suatu kerjasama yang baik antara

pemohon dengan instansi yang bersangkutan serta Badan Kepegawaian Negara,

sehingga pelayanannya dapat dijalankan dengan baik.

Page 64: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Dengan adanya kerjasama yang baik, maka prosedur penerbitan Surat

Keputusan pensiun tersebut akan berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu,

sehingga dapat menciptakan kepuasan bagi pemohon dan instansi yang

bersangkutan.

Page 65: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat

mengambil suatu kesimpulan bahwa Prosedur penerbitan Surat Keputusan

pensiun yang terjadi pada Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan

Kepegawaian Negara antara lain:

1. Penerimaan dan pengendalian berkas masuk dari instansi yang

bersangkutan.

Berkas dari instansi dikirim kepada Subdirektorat Administrasi Pensiun

Badan Kepegawaian Negara dapat melalui pos dan penghubung. Berkas pertama

kali di terima oleh Kepala Admnistrasi Pensiun A dan B kemudian berkas tersebut

didistribusikan ke masing-masing staff menurut instansi yang telah ditentukan

untuk dikendalikan dan diagendakan. Staff mengendalikan berkas tersebut

menggunakan lembar kendali. Selain pengendalian, staff juga harus

mengagendakan berkas tersebut dengan menggunakan formulir Formulir

Penerimaan dan Pendistribusian Berkas Pensiun.

2. Penginputan data melalui mail tracking.

Berkas yang sudah dikendalikan oleh Seksi Administrasi Pensiun A dan B

diserahkan kepada staff Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data untuk

dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penginputan data melalui mail tracking.

Dalam pengagendaan, Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data mengagendakan

berkas menggunakan Formulir Input Mail Tracking dan Pengiriman ke Teknis.

Mail Tracking adalah kegiatan memasukan data sesuai berkas instansi masing-

masing menggunakan sistem database Badan Kepegawaian Negara.

Page 66: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3. Pembuatan konsep.

Berkas yang sudah dikendalikan dan di mail tracking, dikirim ke bagian

teknis untuk diproses lebih lanjut. Teknis adalah tempat mencocokan data

menggunakan database yang ada dan dicocokan tanpa ada kesalahan. Berkas

yang sudah lengkap semua diringkas menjadi sebuah konsep. Konsep adalah

ringkasan dari berkas yang diterima.

Jika terjadi ketidaklengkapan berkas maka berkas tersebut tidak dapat

diproses menjadi konsep. Badan Kepegawaian Negara akan mengkonfirmasi

kepada instansi yang bersangkutan untuk meminta berkas yang kurang dengan

mengirimkan surat permintaan bahan kelengkapan pensiun.

4. Pencetakan dan penomoran Surat Keputusan.

Konsep yang sudah jadi dikembalikan ke bagian Subdirektorat

Administrasi, kemudian dikendalikan oleh Seksi Perekaman dan Pemeliharaan

Data. Data dari konsep tersebut dimasukan melalui komputer dan diproses untuk

penomoran Surat Keputusan pensiun secara otomatis. Proses selanjutnya adalah

pencetakan Surat Keputusan yang sudah ada nomornya dengan menggunakan

printer.

5. Proses Akhir Surat Keputusan.

Proses akhir ini terdiri dari penempelan foto, pengecapan, penandatangan,

dan pengiriman Surat Keputusan yang sudah jadi. Penempelan foto, pengecapan,

dan penandatanganan dilakukan di bagian teknis sedangkan pengiriman Surat

Keputusan yang sudah jadi dilakukan di Subdirektorat Administrasi. Surat

Keputusan pensiun tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Page 67: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN … · mendapatkan Surat Keputusan. Surat Keputusan merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

B. Saran

Berdasarkan hambatan dalam penerbitan Surat Keputusan pensiun yang

terjadi pada Subdirektorat Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian Negara,

penulis dapat memberikan saran yang dapat bermanfaat mengatasi permasalahan

yang timbul antara lain :

1. Dalam proses penerimaan dan pengendalian berkas masuk dari intasni

diharapkan petugas yang menerima dapat telih teliti memeriksa berkas

sesuai intansi.

2. Masalah ketidaklengkapan berkas, saran yang dianjurkan adalah adanya

informasi yang jelas antara pemohon dan instansi yang bersangkutan

tentang syarat-syarat apa saja yang telah ditentukan Badan Kepegawaian

Negara untuk penerbitan Surat Keputusan. Misalnya Instansi meberikan

pengarahan atau sosialisasi kepada pemohon yang akan pensiun.

3. Saran dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses mail tracking

adalah lebih teliti lagi dan dilakukan berulang-ulang lagi.

4. Teknologi yang modern dapat mempelancar penerbitan Surat Keputusan.

Seperti pemasangan jetset untuk listrik cadangan ketika terjadi

pemadaman listrik.