Upload
duongdien
View
232
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
1
PROSES MEMBANGUN PERDAMAIAN DI POSO /
SULAWESI TENGAH
OLEH :Dr. Farid W. Husain
Deputi II Menko Kesra selaku Ketua KomisiPemantau Pelaksanaan Deklarasi Malino
untuk Poso
SISTEMATIKA PENYAJIAN
1. Pengertian Konflik2. Latar Belakang Konflik Poso3. Dampak Konflik Poso4. Pengertian Peace Building5. Upaya – upaya Pemerintah Menangani Konflik di
Poso / Sulawesi Tengah6. Hambatan – hambatan yang dihadapi7. Langkah – langkah Pemecahan Masalah8. Kesimpulan9. Rekomendasi
2
PENGERTIAN KONFLIK
1. Beberapa Pandangan tentang Konflik
- Pandangan tradisionalKonflik buruk, berbahaya, harus segera diatasi
- Pandangan PerilakuTerjadi akibat ketidakcocokan antara kebutuhan dankepentingan terjadi konflik diterima dipecahkan
- Pandangan Interaksionis (Poso, Ambon)Tidak dapat dihindarkan dan terpaksa terjadi
PENGERTIAN KONFLIK
2.Beberapa Type Konflik
a) Konflik dalam diri pribadib) Konflik antar pribadic) Konflik antara pribadi dan kelompokd) Konflik antara kelompok dengan kelompoke) Konflik antara kelompok dengan organisasif ) Konflik organisasi dengan organisasi
3
PENGERTIAN KONFLIK
3. Sumber-sumber yang menimbulkan konflik
Tidak tercapainya kebutuhan dan tujuanPerbedaan tujuanPerbedaan nilaiPerbedaan partisipasiPerbedaan pendapat dan daya tangkapMemperoleh status/ dan kekuasaanLangkanya sumber dayaSaling ketergantungan satu sama lainPerbedaan pendidikan dan lain-lain
PENGERTIAN KONFLIK
4. Proses Terjadinya Konflik
TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP VKetidakcocokan Kondisi & Maksud Perilaku HasilPotensial/antar seden personalisasi
Konflik yang Konflik KonflikKondisi antarseden dipersepsikan konflik : terbuka : meningkat- Komunikasi - bersaing - perilaku- Struktur - bekerjasama pihak- Variabel - berkompromi - reaksi
Pribadi Konflik - menghindari orang lainyang - mengakomodasi Kinerjadirasakan konflik
menurun
4
TAHAP IKetidakcocokan potensial/antarseden terjadi
Komunikasi yg salah sehingga satu sama lain tidak mau berkomunikasi. Struktur : ada konflik antar atasan bawahan atau bidang pekerjaan (lintas sektor)Contoh : A. Bag Pemasaran
- Ingin sukses menjual sebanyak-banyaknya- Langkah yang ditempuh jual secara kredit
TAHAP IKetidakcocokan potensial/antarseden terjadi
B. Bag Keuangan- Ingin uang masuk secepatnya- Sehingga proses penjualan kredit A
banyak ditolak- Alasannya susah menagih
Sehingga terjadi konflik antara A dan BVariabel Pribadi : a/ factor sifat atau
perilaku seseorang yang tidak disukai orang lain menimbulkan konflik.
5
TAHAP IIKondisi dan Personalisasi
Konflik yang dipersepsikan/dianggap : a/ kesadaran oleh suatu pihak/ pihak lain ataseksistensi kondisi yang menciptakankesempatan terjadinya konflik
Konflik yang dirasakan : a/ pelibatan emosional dalam suatu konflik yang menciptakan kecemasan , ketegangan, frustasi dan permusuhan.
TAHAP IIIMaksud Berkonflik
Bersaing arti terjadi kompetisi baiksecara positif/sehat maupunnegatif/saling menghancurkan, bekerjasama, berkompromi, Salingmengakomodasi kepentingan masing-masing, ataupun saling menghindar satusama lainnya agar tidak terjadi konflik.
6
TAHAP IVKonflik Terbuka
Dalam kondisi ini terjadi perilaku parapihak baik yang bersifat aksi maupunreaksi masing-masing pihak yang berkonflik.
TAHAP VHASIL
Apabila sampai pada tahap IV makapada tahap V perlu ada penangananyang konprehensive dan serius dengandua alternatif kemungkinan solusi yaitumeningkatnya konflik atau sebailknyaterjadi penurunan konflik menuju prosesperdamaian
7
PENGERTIAN KONFLIK
5. Dimensi Politik dan Penanganan Konflik
Tegas BERSAING BERKOLABORASI
Ketegasan BERKOMPROMI
MENGHINDARI MENGAKOMODASI
T.tegasKekooperatifan
tdk kooperatif kooperatif
PENGERTIAN KONFLIK
6. Intensitas Konflik
Intensitas konflik dapat terjadi mulai dari tidak terjadi konflik sampai kepada bentuk konflik yang paling tinggi dalam bentuk konflik pemusnahan
8
Intensitas Konflik
Kondisi Koflik Bentuk Tindakan para pihak yang berkonflik
Konflik pemusnahan - Upaya terang-terangan untuk menghancurkan pihak lain
- Serangan fisik- Ancaman / ultimatum- Serangan verbal yang tegas- Pertanyaan / tantangan terang-terangan thd pihak lain
Tidak Konflik - Ketidaksepakatan / salah paham kecil
LATAR BELAKANG KONFLIK POSO
Perkelahian pada sekelompok anak mudayang secara kebetulan berbeda agamaKurangnya rasa percaya antar masyarakatKecemburuan sosialProvokasi yang menyentuh pada sentimenantar agamaReformasi yang kebablasan : membenarkansegala tindakan yang sebenarnyabertentangan dengan aturan maupun norma-norma yang berlaku
9
Dampak Konflik Poso
Kehancuran non fisik disamping kehancuranfisik mengakibatkan dampak yang lebih parahdalam proses kehidupan dan penghidupanmasyarakat, a.l bidang ekonomi, sosialbudaya, ketertiban dan ketentraman yang perlu segera diantisipasi dengan tindakan –tindakan konkrit melalui penyusunan danpengembangan program terpadu.
Pengertian Peace Building
Definisi Terapan
Suatu proses pengembangan / pembangunan perdamaian yang komprehensif dan integral, yang tidakterfokus pada pengembangan danpembangunan fisik saja
10
UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO
1. Membangun Dialog dan PenegakanHukum
Dari dialog tersebut kemudian dapat dilahirkan Deklarasi Malino untuk Poso.
Deklarasi Malino untuk Poso
1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan2. Mentaati semua bentuk dan upaya penegakkan hukum dan
mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untukmenjaga keamanan
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolakmemberlakukan keadaan darurat sipil, serta campur tanganpihak asing
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadapsemua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati danmemaafkan satu sama lain demi terciptanya kerukunan hidupbersama
11
Deklarasi Malino untuk Poso
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari RI. Karena itu setiap warga negara memiliki hakuntuk hidup, datang, dan tinggal secara damaidan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harusdikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagai adanya sebelum konflik danperselisihan berlangsung
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempatasal masing-masing.
Deklarasi Malino untuk Poso
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasisarana dan prasarana ekonomi secaramenyeluruh
10.Menjalankan syariat agama masing-masingdengan cara dan prinsip saling menghormatidan menaati segala aturan yang disetujui, baik dalam bentuk undang-undang, maupunperaturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.
12
UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO
2. Melakukan pendekatan kepada pihak yang bertikai- Dilakukan secara intensif dan terpisah- Bertujuan untuk mencari persamaan dantitik temu terhadap masalah yang menjadisumber konflik- Melepas simbol agama dari mereka yang berkonflik
UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO
3. Mempertemukan pihak yang bertikai
a.Mengembangkan kegiatan dialog interaktifantar komponen masyarakat baik yang berkonflik maupun yang tidak konflik
b.Memfasilitasi dialog aktif antara pihak yang bertikai serta memfasilitasi kegiatan – kegiatansosial lainnya menuju perdamaian
13
UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO4. Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan
Deklarasi Malino untuk Posoa.Memberikan peran secara proporsional sesuai dengan
tupoksi masing – masing institusi secara konsistendan berkesinambungan
b.Membentuk Pokja – Pokja terkaitc.Meningkatkan koordinasi secara baik dan benar antar
instansi pemerintah,pemerintah - masyarakat/Pokja –Pokja dan swasta dan inter masyarakat itu sendiri
d.Memberikan fasilitasi dan motivasi kepada masyarakate.Mengadakan kerja sama dengan semua pihak
termasuk dengan organisasi internasional, a.l UNDP
UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO
5. Menata Kembali Kehidupan MasyarakatPasca Konflik►Langkah-langkah penataan :
a. Pemulangan pengungsib. Pemberian Santunan Biaya hidupc. Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah
Ibadahd. Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah
Tinggal Sederhanae. Rehabilitasi sekolah
14
UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO
f. Pelayanan kesehatan danRehabilitasi Puskesmas
g. Pemberian Beasiswah. Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakati. Penanganan Keamanan dan
Ketertiban
UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO
6. Kerjasama dengan UNDP
Membantu mempersiapkan masyarakatmelalui kegiatan-kegiatan dalam“Preparatory Assistance for Central Sulawesi” (PA-CS)
15
Tujuan PA – CS
1. Mendukung Pokja melalui penguatankapasitas lokal
2. Meningkatkan pengetahuan & membangun kapasitas penelitiankebijakan & dialog antar pihak2 terkaitpenyusunan prodoc
3. Mendukung masyarakat yg terkenadampak konflik
Program PA – CS
1.Memfasilitasi stakeholder untuk terwujudnyarekonsiliasi antar pihak2 yg bertikai
- Penguatan Proses Malino- Kegiatan rekonsiliasi dan penciptaanperdamaian
2.Mewujudkan pembangunan yg bernuansadamai
16
Program PA – CS
3.Mendukung berkembangnyapembangunan ekonomi yg kondusif- Pemberdayaan ekonomi- Penciptaan lapangan kerja- Pengelolaan Sumber Daya Alam
4.Penegakan Hukum
Kegiatan2 PA - CS
1.Persiapan sarana, prasarana, dansumber daya manusia
2.Penyelenggaraan Lokakarya- Lokakarya Penyusunan Renstra- Lokakarya PDA- Lokakarya Penyusunan MatriksMonitoring
17
Kegiatan2 PA - CS
3.Pelatihan2- Tim inti Pokja Trauma ---- pelatihan
psikososial- Pelatihan Administrasi&keuangan
4.Dialog komunitas antar pemuda dantokoh2 agama
5.Monitoring dan Evaluasi
Lembaga2 yg terkait
BappenasPemprop dan PemkabILO & DFIDCWSMCIPokja Deklama Propinsi/Kabupaten, Pokja RKP, Pokja Trauma, P4K, KPKP -ST
18
Hambatan2 yang dihadapi
1.Kurangnya komunikasi & koordinasi antar pihak terkait2.Pemahaman terhadap otda belum sama3.Belum diperankannya lembaga penanganan konflik
dan bencana di daerah secara melembaga4.Kreativitas yang belum optimal dari stakeholder5.Penanganan dampak konflik Poso secara menyeluruh
belum teridentifikasi dengan benar sehingga terdapatbeberapa kelompok yang merasa belum tersentuhkepentingannya
Langkah – Langkah PemecahanMasalah
1.Peningkatan dan pemantapan koordinasi dankomunikasi inter dan antar pihak yang terkait
2.Mensosialisasikan lebih intens terhadappemahaman otda di seluruh lapisan
3.Perlu adanya suatu kebijakan pemerintahuntuk melembagakan lembagaSatkorlak/Satlak menjadi lembaga struktural
4.Lebih meningkatkan kreativitas stakeholder melalui dialog – dialog interaktif
5.Perlu adanya identifikasi permasalahan secaraterpadu di lapangan untuk mencari solusi
19
Rekomendasi
1.Proyek ini diperlukan lebih lanjut dalam jangka waktuyang lebih panjang & penting karena sangatmenyentuh kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan.
2.Di lingkup Kantor Menko Kesra ada beberapa proyek yang berkaitan dengan Paska Konflik Poso, perlu adanya koordinasi secara baik antara masing – masing kedeputian yang mempunyai substansi sama ke arah Paska Konflik Poso sehingga dapat lebih terarah.
3.Perlu adanya peningkatan pengetahuan maupun keterampilan setiap sekretariat & pemberdayaan personil yang paling optimum dilakukan.
Rekomendasi
4.Agar ke depan bantuan dari UNDP ataupun hibah – hibah lain perlu disatukan dalam satu sekretariat sehingga Kantor Menko Kesra dapat memperoleh masukan yang sama dan telah dirumuskan dalam sekretariat.
5.Dalam rangka penetapan suatu pilot proyek sebaiknya PA – CS di dalam proyek yang sudah diproyeksi untuk jangka panjang yang tetap dan sudah jelas donornya sejak awal penetapan. PA – CS tidak terpisah – pisah dengan proyek inti.
20
K E S I M P U L A N
1.Konflik merupakan kondisi yg berdampak jauhterhadap perikehidupan & penghidupanberbangsa dan bernegara apabila tidak segeraditangani.
2.Penanganan konflik belum sepenuhnya ditangani secara terpadu, terprogram dan melibatkan seluruh komponen terkait dari tingkat pusat hingga daerah.
3.Keterpaduan program belum dituangkan dalam jak-nas secara menyeluruh
Rekomendasi
Pengembalian hak-hak perdata masyarakatpengungsi sebaiknya segera dilaksanakan.Penanganan konflik ditangani secara terpadu, terprogram dan melibatkan seluruh komponen terkait dari tingkat pusat hingga daerah.Segera mengambil langkah – langkah terpadu setelah teridentifikasi permasalahan saat ini.
21
Rencana Tindak Lanjut
1.Segera menyusun program kerja 3 (tiga) tahun ke depan dan di bulan Februari 2005 diharapkan telah selesai.
2.Segera menata kembali organisasi kelembagaan yang ada baik di tataran pusat maupun daerah.
3.Untuk penanganan bantuan luar negeri (UNDP) atau donor internasional lainnya sangat dirasakan tetap apabila dibentuk suatu sekretariat bersama yang tujuannya agar tidak terjadinya proyek yang tumpang tindih dan proyek dapat lebih terarah.