Prri

The Habibie Center, 13 September 2005.

1

PEMBERONTAKAN PRRI di

SUMATERA BARAT:

Gerakan Separatis atau Bukan ?

Dr. Saafroedin BaharJakarta, 2005


2

Kenyataan menunjukkan bahwa ancamanperang antar negara sudah jauh berkurang, tetapi sebaliknya perang intra negara semakin meningkat, suatu pertanda bahwaada sesuatu yang salah dengan paradigmanegara yang ada dewasa ini.


3

Suatu pemberontakan mempunyaibanyak faktor penyebab, yang seluruhnya perlu dikaji secarakomprehensif, sistematis, danmendalam, dan tidak terbataspada aspek militer belaka.


4

Lembaga The Fund forPeace telah mengembangkanseperangkat indikator konflikinternal yang akhirnyadapat berujung padagejala gagal negara.


5

Buku terbaru yang memuatkajian masalah etnik dan politikberdasar Sensus 2000, yangpertama kalinya memuat sensusetnik setelah tahun 1930.


6

DUA PERTANYAAN MENDASAR TENTANGSUKU BANGSA MINANGKABAU DI DAERAH

SUMATERA BARAT:

1. Mengapa antara tahun 1945-1958 terjadi inversi loyalitas suku bangsa Minangkabau terhadap Pemerintah Pusat yang ikut mereka dirikan dan mereka bela, termasuk dengan mendukung Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada saat-saat kritis dalam sejarah Republik Indonesia setelah tertawannya Presiden dan Wakil Presiden dalam Agresi Militer Belanda ke 2 ?

2. Apakah pemberontakan PRRI bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau merupakan salah satu gerakan protes kelompok militer dalam sistem demokrasi parlementer ?


7

Buku yang terbit dalam tahun 2004 ini merupakan buku yangyang paling lengkap tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia ( 22 Desember 1948 – 13 Juli 1949 ), yang merupakankebanggaan masyarakat Minangkabau sampaihari ini.


8

Masalah-masalah Krusial

• Undang-Undang Dasar dan sistem pemerintahan apa yang berlaku pada saat meletusnya Pemberontakan PRRI tersebut ?

• Siapa tokoh-tokoh sentral di tingkat pusat dan daerah yang berwenang mengambil keputusan, dan apa visi mereka terhadap situasi politik saat itu ?

• Bagaimana visi dan kultur politik suku bangsa Minangkabau terhadap diri dan peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?


9

Kultur Politik Minangkabau

• Norma paling dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah: ‘Duduk sama rendah, tegak sama tinggi’, ‘Daulat Rakyat’.

• Alam Minangkabau terdiri dari Ranah yang statis dan Rantau yang selalu berkembang (Prof.Dr. Taufik Abdullah).

• Suku bangsa Minangkabau merupakan suku bangsa yang paling kuat mendukung negara kesatuan dan menolak sistem negara federal (Prof.Dr. Nazaruddin Sjamsuddin).


10

Berkala yang diterbitkan olehMohammad Hatta, sebagaisalah seorang tokoh nasional yang merepresentasikanbudaya politik Minangkabau


11

INTERPRETASI

FAKTA

DUA UNSUR DINAMIS PENULISAN SEJARAH

•Budaya•Filsafat•Ideologi•Visi•Latar Belakang Pribadi•Profesi•Okupasi

Berkembang secara dinamis.

Harus diteliti dandikaji secara terusmenerus oleh parailmuwan.


12

Cuplikan Riwayat Hidup

• 10 Agustus 1937 Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat.• Juli 1959 Lulus sarjana pada Fakultas Sosial Politik jurusan

Pemerintahan/ Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

• Desember 1959 Wajib Militer Darurat, Sekolah Kader Infanteri V, Resimen Induk Komando Daerah Militer VIII/Brawijaya, Jawa Timur

• Agustus 1960 Letnan Satu Perwira Cadangan Wajib Militer Darurat• 1960 – 1976 Perwira Staf Teritorial Komando Daerah Militer III/17

Agustus, Sumatera Barat- Riau Daratan• 1996 Promosi doktor pada Universitas Gadjah Mada, dengan

disertasi berjudul: “Peranan Elite Sipil dan Elite Militer dalam

Proses Integrasi Nasional: Kasus Etnik Minangkabau diDaerah Sumatera Barat, 1945-1984”.


13

Disertasi ini dipertahankan di depan sidangterbuka Senat Universitas Gadjah Madapada tanggal 26 Agustus 1996


14

NEGARA

BANGSA

ETNIK/1 ETNIK/2

PARADIGMA HUBUNGAN ANTARA ETNIK, BANGSA,DAN NEGARA

Saafroedin Bahar, Jakarta, 1996


15

Kita sering lupa bahwabangsa tidaklah terjadidengan sendirinya, tetapidibentuk oleh dan dari suku-suku bangsa, yangterwujud secara alamiahdan ada terlebih dahuludari bangsa.


16

Kebijakan Pemerintah PusatTentang Kekuasaan, Kelembagaan

dan Alokasi Sumber Daya

Reaksi Pemerintah PusatTerhadap Reaksi Etnik

HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSATDAN ETNIK

Menurut Ann Gregory dan DeWitt Ellinwood

Reaksi Etnik terhadapKebijakan Pemerintah Pusat

Dikutip dari Morris Janowitz, 1985.

Independent Variable

Dependent Variable

Dependent Variable


17

Implikasi dari Paradigma Gregory - Ellinwood

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, awal dan akhir -- serta tanggung jawab utama -- dari kebijakan nasional terletak pada kebijakan

pemerintah pusat tentang kekuasaan, kelembagaan dan alokasi sumber daya.


18

UUD 45/1KONST RIS

UUD 45/2a

27 Desember 1949 –17 Agustus 1950

17 Agustus 1950-5 Juli 1959

18 Agustus 1945-27 Desember 1949

5 Juli 1959-1999

PRESIDEN SOEKARNOPRESIDENSOEHARTO

11 Maret 19661957

Kurun Nasakom/Orde Lama

VISI SEJARAH SUKU BANGSA MINANGKABAU DI DAERAH SUMATERA BARAT

Pemerintah DaruratRepublik Indonesia

(PDRI)22 Desember 1948-

13 Juli 1949

Mundurny HattaSebagai Wk Presiden

1956

DewanBanteng1957

PRRI1958-1961

Kurun Keterpurukan

1984

DIAGRAM DINAMIKA SEJARAH NASIONAL INDONESIADAN DAERAH SUMATERA BARAT, 1945 - 1998

Kurun ‘Dwitunggal Soekarno-Hatta” 21 Mei

1998

Orde Baru

Parasamya Purnakarya Nugraha

UUD 45/2b

Kurun Harga Diri

UUDS 1950


19

Buku Dr. Audrey Kahin ini (2005) merupakan buku terlengkap mengenai sejarahpolitik Sumatera Barat


20

Peranan Kepribadian Pemimpin

• Politics is a human activity. It is men who run office, wield power, make decisions, execute policy. And just because men are the actors in the drama of politics, their personalities are important contributors to the character of their political participation.

(E. Victor Wolfenstein, 1971, The Revolutionary Personality: Lenin, Trotsky, Gandhi. Princeton University, Princeton. h. 3)


21

Di Washington,D.C. padasaat ini ada sebuah pusat kajiankepresidenan Amerika Serikat,Yaitu: Center for the Studyof Presidency.

Bagaimana kalau kita dirikanlembaga sejenis di Jakarta ?


22

Klasifikasi Tokoh-tokoh Sejarah yangTerkait dengan Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat

No-mor

Nama Tokoh yang

Terkait dengan Pemberontakan PRRI di

Sumatera Barat

Jenis Tokoh

Eventful Man Event-making Man

1. Presiden Soekarno - x

2. Perdana Menteri Djuanda - x

3. Jenderal A.H. Nasution - x

4. Mr. Syafruddin Prawiranegara

xx

5. Letnan Kolonel Ahmad Husein

xx


23

Ada Dua ‘Soekarno’

• Soekarno muda

• ‘Soekarno tua yang telah menjadi diktator’.

( Y.B. Mangunwijaya, 1987, Esei-esei Orang Republik, Midas Surya Grafindo, Jakarta, h. 38)


24

Buku yang paling otoritatifmenjelaskan budaya politikJawa. Perlu ditelaahsecara mendalam untukmemahami latar belakangkultural pembuatan keputusanpara presiden Indonesia.


25

No comment.


26

Salah satu aspek warisansejarah dan budaya Jawa yang penting secara nasional.


27

Dinamika Peran Mr. Syafruddin Prawiranegara

• 1948 * Menteri Keuangan Republik Indonesia* Ketua Pemerintah Darurat Republik

Indonesia (PDRI)• 1949 Wakil Perdana Menteri RI untuk Pulau

Sumatra, berkedudukan di Kotaraja.• 1958 Ikut dalam persiapan dan memimpin

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

• 1960 Presiden Republik Persatuan Indonesia (RPI)• 1998 Memperoleh Bintang Republik Indonesia

Adipradana dari Presiden B.J. Habibie


28

Tentang Proklamasi ‘Republik Persatuan Indonesia’ (RPI),

8 Februari 1960

• Tidak disetujui oleh komando militer PRRI, dan karena itu mulai melakukan pendekatan untuk ‘kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi’. Menunjuk Kapten CKH Djamhur Djamin SH sebagai penghubung.

• ‘ … yang menyolok dalam hal ini ialah bahwa kegiatan-kegiatan RPI hanya ada di daerah Sumatera Utara, sedang untuk daerah Sumatera Barat dan lain-lain daerah Sumatera/Indonesia yang ada di tangan PRRI/DI/TII tak ada tandatanda apapun juga tentang hal ini.”( Surat No. 170/II/KL/1959 tanggal 23-11-1959 dari Kementerian Pertahanan, Departemen Angkatan Darat I, PPU I, dto Mayor R.N.Wadly NRP 11318, perihal ATRAP tentang PRRI).


29

Letnan Kolonel Ahmad Husein, 1956

• ‘Ahmad Husein jelas merupakan seorang perwira muda Minangkabau yang menginginkan kekuasaan, prestise, dan kesejahteraan, yang merasa frustrasi dengan penyusutan tentara dan penurunan Divisi Banteng sesudah penyerahan kedaulatan. Sebagai seorang putra dari anggota Muhammadiah terkemuka, Husein adalah seorang Muslim yang taat dan dia mestinya lebih sangat kecewa selama penugasannya di Jawa Barat untuk memerangi pemberontak yang sama-sama penganut Islam yang taat. Sepanjang masa tugasnya, hubungan Husein dengan bawahannya semakin dekat, dan hal ini serta pengalamannya selama selama masa pendudukan dan revolusi, jelas mempengaruhi reaksinya terhadap situasi yang dihadapi perajurit di bawah komandonya selama tahun-tahun 1950-an awal.’(Audrey Kahin, Terj Drs. Azmi, M.A., Ph.D, dan Drs Zulfahmi, Dipl. I.T, ed 1, 2005, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h.278).


30

Buku biografi LetnanKolonel Ahmad Huseinini diterbitkan tahun2001.


31

Perkembangan proses alienasisuku bangsa Minangkabau

dari Pemerintah Pusat

• Rasionalisasi dan Rekonstruksi Angkatan Perang, 1948-1952.

• Persetujuan Rum-Royen, 1949.

• [Demonstrasi Nasi Bungkus, Bukittinggi, 1950.]

• Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah, 1951.

• Kegetiran Demobilisan Tentara, 1952.

• Pemilihan Umum 1955 [perbedaan partai pemenang Pemilu di tingkat nasional yaitu PNI, dengan pemenang di Sumatera Barat, yaitu Masyumi].


32

Langkah-langkah Menuju Pemberontakan

• Reuni Dewan Banteng, 1956.

• Dewan Banteng, 1956.

• Dewan Perjuangan, 1957.

• Kegelisahan terhadap kecenderungan ke ‘kiri’ dari Presiden Soekarno.

• Pertemuan Sungai Dareh, awal Januari 1958.

• Ultimatum 10 Februari 1958.


33

Rekam Jejak Dewan Banteng

• ‘Husein dan anggota Dewan Banteng yang lain bergerak cepat untuk membuat rakyat di daerah merasakan manfaat dari otonomi daerah. Gerakan mereka yang amat dramatis pada bulan-bulan sesudah pengambilalihan kekuasaan adalah memberikan satu juta rupiah untuk setiap kabupaten untuk pembangunan daerah. Upacara-upacara diadakan di kota kabupaten di mana utusan dewan menyerahkan uang kepada pejabat-pejabat lokal. Hasilnya segera. Dana itu memicu usaha masyarakat dan menghasilkan jalan-jalan baru, proyek-proyek irigasi, jembatan-jembatan, sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit dibangun di seluruh daerah. Pencapaian ini masih nampak di Sumatera Barat pada tahun 1990-an dan penduduk setempat masih menyebutnya pada waktu ini sebagai pencapaian yang utama dari Dewan Banteng’(Audrey Kahin, Terj.Drs.Azmi,MA,Ph.D, Drs.Zulfahmi, Dipl.I.T, ed.1,2005, Dari Pemberontakan ke Integrasi:Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1916-1998. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 292.)


34

Proses Transformasi Dewan Banteng ke PRRI

Situasi Politik di Luar Sumatera Barat• Teror terhadap tokoh-tokoh Masyumi dan PSI di Jakarta (a.l. Mohammad

Natsir, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, Mr. Syafruddin Prawiranegara).

• Pelarian tokoh politisi sipil dan tokoh-tokoh senior militer ke Sumatera Barat (Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Maludin Simbolon)

• Intervensi Central Intelligence Agency Amerika Serikat.• Retorika Presiden Soekarno: Penumpasan PRRI sebagai Pancasila Crusade.• Sikap keras Perdana Menteri Djuanda dan Jenderal A.H. Nasution.

Situasi Politik di Sumatera Barat• Homogenitas masyarakat Minangkabau, berbeda dengan daerah lainnya.• Kekecewaan berlanjut politisi sipil dan militer terhadap Pemerintah Pusat

setelah Penyerahan Kedaulatan 27 Desember 1949.• Kekeliruan penilaian Letnan Kolonel Ahmad Husein.terhadap reaksi

Pemerintah Pusat.


35

Sebuah Refleksi Kebijakan

Mungkinkah akan meletusPemberontakan PRRI di Sumatera Barat

Seandainya:• Pembangunan daerah memperoleh perhatian besar dari

Pemerintah Pusat ?• Dewan Banteng tetap pada bidang pembangunan daerah

• Tidak ada teror politik di Ibu Kota Jakarta• Presiden Soekarno tidak terlalu condong ke ‘kiri’

• Perdana Menteri Djuanda dan Jenderal Abdul Haris Nasution tidak langsung membom Bukittinggi ?

• Letnan Kolonel Ahmad Husein tidak salah perhitungan• Masyarakat Sumatera Barat lebih heterogen ?


36

UUD 45/1KONST RIS

UUDS 1950 UUD 45/2a

27 Desember 1949 –17 Agustus 1950

17 Agustus 1950-5 Juli 1959

18 Agustus 1945-27 Desember 1949

5 Juli 1959-1999

PRESIDEN SOEKARNOPRESIDENSOEHARTO

11 Maret 19661957

Kurun Nasakom/Orde Lama

VISI SEJARAH SUKU BANGSA MINANGKABAU DI DAERAH SUMATERA BARAT

Pemerintah DaruratRepublik Indonesia

(PDRI)22 Desember 1948-

13 Juli 1949

Mundurnya HattaSebagai Wk Presiden

1956

DewanBanteng1957

PRRI1958-1961

Kurun Keterpurukan

1984

DIAGRAM DINAMIKA SEJARAH NASIONAL INDONESIADAN DAERAH SUMATERA BARAT, 1945 - 1998

Kurun ‘Dwitunggal Soekarno-Hatta” 21 Mei

1998

Orde Baru

Parasamya Purnakarya Nugraha

UUD 45/2b

Kurun Harga Diri


37

Temuan dan Kesimpulan/1

1. Setelah liwat hampir setengah abad dan dengan telah semakin banyaknya kajian mengenai berbagai konflik vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu diadakan penyegaran dan peninjauan kembali terhadap fakta dan interpretasi sejarah.

2. Kecenderungan memberontak dan memisahkan diri dari suku-suku bangsa di daerah bisa dicegah sejak dari awal jika aspirasi dan kebutuhan yang wajar mereka diperhatikan, dihargai, dan dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.


38


3. Oleh karena arah perkembangan sejarah ditentukan oleh keputusan para pemimpin, rakyat perlu membedah habis-habisan kepribadian para calon pemimpin sebelum memilih dan memberinya kepercayaan dan kekuasaan. Jika tidak ingin kecewa, jangan pernah bersikap ‘pasrah bongkokan’.

4. Perlu dibedakan secara tajam antara Dewan Banteng (1956), PRRI (1958), dan RPI (Republik Persatuan Indonesia) (1960).


39


5. Dewan Banteng adalah gerakan pembangunan daerah yang legal dan telah berhasil menggerakkan prakarsa masyarakat untuk membangun daerah. Dapat dipandang semacam prototipe konsep ‘otonomi khusus’.


40


6. Oleh karena tidak bertujuan pemisahan wilayah, sulit menyimpulkan Pemberontakan PRRI sebagai gerakan separatis; PRRI lebih tepat dipandang sebagai gerakan protes bersenjata oleh eks pejuang gerilya 1945 yang kecewa berat terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno dan kabinet parlementer Djuanda. Kekecewaan tersebut kemudian dimanipulasi oleh CIA dalam konteks Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.


41


7. Republik Persatuan Indonesia (RPI) adalah gerakan separatis dari para politisi sipil yang tidak puas terhadap kebijakan komando militer PRRI.

8. Tidak ada pengaruh RPI di daerah Sumatera Barat.


42


9. Dengan pemberian amnesti pada tahun 1961 kepada anggota militer yang terlibat PRRI dan penganugerahan Bintang Republik Indonesia Adipradana pada tahun 1998 kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, secara implisit masalah PRRI dan RPI telah selesai, dan tidak perlu dibawa ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

10. Banyak hikmah bisa dipetik oleh para pemimpin Indonesia dari kasus PRRI/RPI ini [tentunya jika mau].


43

Iringan Do’a

Semoga Allah subhana wa ta’ala

selalu memberi berkah, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada seluruh Suku Bangsa, Bangsa, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Documents

Prri