Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS/042/HPA-VLK/XII/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : PT Nusa Persada Alpenna b. Lokasi : Tanjung Gundap, Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau c. No. Induk Berusaha : 1933/KPTS-18/IV/2018 d. Kapasitas : 5.900 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 29 November – 01 Desember 2018
Hasil pengambilan keputusan PT Nusa Persada Alpenna telah “MEMENUHI” standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 094 masa berlaku mulai tanggal 15 Desember 2018 sampai
dengan 14 Desember 2024
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 15 Desember 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Direktur
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS/042/KP-VLK/XII/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT NUSA PERSADA ALPENNA
YANG BERLOKASI DI TANJUNG GUNDAP KELURAHAN TEMBESI KECAMATAN SAGULUNG
KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Nusa Persada Alpenna telah
dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/099/SPK/XI/2018 tanggal 14
November 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Nusa Persada
Alpenna telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk
seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Nusa Persada
Alpenna perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK <6000m³/tahun dan IUI <500Jt;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT NUSA PERSADA ALPENNA;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Nusa Persada Alpenna, Dengan Nomor : SLK – IPS – 094 Masa berlaku 15 Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2024;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Nusa Persada Alpenna;
KEEMPAT : PT Nusa Persada Alpenna berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 15 Desember 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E. Direktur
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1 |
1. IDENTITASLVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Fitria Dewi Sagita Pebriana, M.Pd
Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin PT. Nusa Persada Alfenna
Nomor dan Tanggal SK 522/2/585/IPUI-17.12/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004
Alamat Kantor Perum Bambu Kuning Blok C5 No. 1 Kel. Bukit Tempayan, Kec.
Baut Aji, Batam
Lokasi Industri Tanjung Gundap, Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
Pengurus Perusahaan Anton Al Pena
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 28/11/
2018
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan
Observasi lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 29/11/18,
Pukul 13.00 – 13.30
WIB di Kantor PT
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Nusa Persada
Alpenna
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 14 –
30/11/18, di Kantor
dan gudang PT Nusa
Persada Alpenna
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 01/12/18 di
Kantor PT Nusa
Persada Alpenna
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas
dukungan Auditee dan permohonan
maaf atas hal-hal yang kurang berkenan
selama verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 13
Desember 2018 , Di
Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Nusa
Persada Alpenna
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)PT Nusa
Persada Alpenna
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) PT Nusa Persada
Alpennadiputuskan bahwa PT Nusa
Persada Alpennadinyatakan Lulus karena
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
dapat Memenuhi verifier yang menjadi
standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun
dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
SLK – IPS – 094
4. Resume HasilPenilaian
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1.Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
PT Nusa Persada Alpenna memiliki akta
pendirian No.12 Tanggal 26 Agustus 2008
Dikeluarkan oleh Notaris Agny Yuanita M.
Tambunan. SH
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau izin
perdagangan yang
tercantum dalam izin industri
Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna memiliki Surat
Izin Usaha Perdagangan nomor:
00803/BPMPTSP-BTM/PK/IV/2015 tanggal
14 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Batam Centre -
Batam, masih berlaku dan sesuai dengan
kegiatan usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Surat Keputusan Pemerintahan Kota
Batam Kabupaten Batu Aji no
042/BJT/VIII/2008 tanggal 29 Agustus
2008
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna memiliki Tanda
Daftar Perusahaan nomor
33.10.1.47.07392 pada tanggal 14 April
2015 yang dikeluarkan oleh Dinas
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Batam Centre - Batam
dengan masa berlaku sampai dengan 10
Juli 2019 dan sesuai dengan kegiatan
usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna Memiliki no
NPWP: 02.871.691.8-215.000 dan Surat
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan
No. 3306/WPJ.02/KP.1303/2008 dan sesuai
dengan dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna memiliki
dokumen lingkungan hidup berupa UKL-
UPL yang sesuai dengan kegiatan
usahanya dan terdapat Laporan
Pelaksanaan UKL-UPL Semester I Tahun
2018 periode Januari – Juni 2018 dan
Semester II Tahun 2018 periode Juli –
Desember 2018 serta bukti penerimaan
dari instansi yang berwenang.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna memiliki
Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Batam Centre - Batam No. 1933/KPTS-
18/IV/2018 tanggal 29 Agustus 2107
tentang Pemberian Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu danjenis usaha
yang dijalankan sesuai dengan izin yang
diberikan (Penggergajian Kayu).
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna telah
menyampaikan RPBBI tahun 2018
dibuktikan dengan tersedianya tanda
terima penyampaian RPBBI tahun 2018
dengan no : 0000490566 yang
dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2018
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Realisasi pemenuhan bahan
baku sesuai dengan RPBBI terakhir(tahun
berjalan) telah dilaporkan.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA Dari hasil pemeriksaan PT Nusa Persada
Alpenna tidak melakukan impor (ada surat
pernyataan).
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA
Dari hasil pemeriksaan PT Nusa Persada
Alpennatidak melakukan impor (ada surat
pernyataan).
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA Dari hasil pemeriksaan PT Nusa Persada
Alpennatidak melakukan impor (ada surat
pernyataan).
Internal audit anggota kelompok NA Dari hasil pemeriksaan PT Nusa Persada
Alpennatidak melakukan impor (ada surat
pernyataan).
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusurankayu yang
menjaminketerlacakankayudariasalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
hasil olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat periode audit bulan Agustus-
November 2018 seluruhnya berasal dari
Kelompok Hutan Hak Alam Lestari dan
telah dilengkapidengan dokumen
perjanjian kontrak supply.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
memenuhi PT Nusa Persada Alpenna telah menunjuk
Yoma Risand sebagai petugas pemeriksa
penerima kayu bulat sehingga seluruh
penerimaan kayu bulat dari hutan negara
sudah sesuai dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah dengan hasil
penerimaan kayu bulat adalah nihil pada
periode Agustus-Oktober 2018.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
Negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Dari hasil pemeriksaan dokumen dan
observasi lapangan seluruh bahan baku
PT Nusa Persada Alpenna berasal dari
hutan negara
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT
Nusa Persada Alpennadidukung dengan
dokumen angkutan yang sah berupa
SKSHHK. Uji petik terhadap stok kayu
bulat tidak dapat dilakukan karena tidak
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
ada stok yang masih tersisa. Hasil
verifikasi dokumen daftar penerimaan
dan SKSHHK menunjukkan adanya
kesuaian baik jumlah batang maupun
volume pada periode yang sama.
Tersedia Kartu Wasganis PKB-R an.
Sandra no. Reg. 01344-03/PKG-RAV/2017
No. SK.093/PHPL-BPPHP KUP3HP/4/2018,
berlaku dari tanggal 11 April 2018 s.d. 10
April 2021 dan atas nama Yoma Risnand
no Reg. 01582-03/PKB-R/IV/2018 No. SK.
088/PHPL-BPPHP KUP3HP/4/2018 dan PT
Nusa Persada Alpenna tidak
menggunakan bahan baku kayu hasil
lelang.
e. Nota & Dokumen
keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan atau
aparat desa/ Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/ hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP
NA Selama periode audit PT Nusa Persada
Alpenna menerima bahan baku berasal
dari hutan negara bukan berasal dari kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA Selama periode audit PT Nusa Persada
Alpennamenerima bahan baku berasal
dari hutan negara bukan berasal dari kayu
limbah.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT
Nusa Persada Alpenna seluruh
penerimaan bahan baku berasal dari
Kelompok Hutan Hak Alam Lestari yang
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
telah memiliki S-LK dari PT IPS dengan
Nomor SLK-IPS-041 yang terbit tanggal
14 Desember 2018 dengan masa berlaku
samapi dengan 13 Desember 2027.
Dengan demikian tidak ada kewajiban
perusahaan untuk membuat prosedur
penerbitan DKP dan personil yang
ditunjuk untuk memeriksa DKP dari
pemasok.
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA Seluruh bahan baku yang masuk ke PT
Nusa Persada Alpenna berasal dari
Kelompok Hutan Hak Alam Lestari yang
telah memperoleh S-LK.
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna telah
melaporkan RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang didukung dokumen
sumber bahan baku yang lengkap sesuai
dengan sumber bahan baku.
2.1.2. Importirmampumembuktikanbahwakayu yang diimporberasaldarisumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
b. Bill of Lading (B/L)
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
c. Packing List (P/L)
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Invoice
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
e. Deklarasi NA PT Nusa Persada Alpennatidak
melakukan impor kayu dalam kegiatan
usahanya
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna telah membuat
tally sheet penggunaan bahan baku yang
mencatat informasi ID Barcode, jenis
kayu, jumlah batang, dan volume kayu
bulat. Pencatatan bahan baku yang
dilakukan tersebut akan memberikan
informasi mengenai ketertelusuran
sumber bahan baku.
b. Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi Laporan hasil produksi yang dibuat PT
Nusa Persada Alpenna sesuai dengan
LMKO pada periode yang sama. Terdapat
hubungan yang logis antara input-output
dan rendemen produksi PT Nusa Persada
Alpenna
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi PT Nusa Persada Alpennamemproduksi
KO Gergajian sesuai dengan IUI-PHHK-
nya, dan realisasi produksi KO Gergajian
tidak melebihi kapasitas produksi KO
Gergajian yang diizinkan dalam IUI-PHHK-
nya jumlah produksi 288.4927m3.
Produksi PT Nusa Persada Alpenna tidak
melebihi kapasitas izin yang diberikan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
11 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
yaitu 5.900 m3/tahun. Jenis Produksi yang
di hasilkan adalah kayu gergajian sesuai
dengan izin usaha industri.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA Dari hasil pemeriksaan dokumen dan
observasi lapangan PT Nusa Persada
Alpenna tidak menerima kayu hasil lelang
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK PT Nusa
Persada Alpennaselama periode 3 (tiga)
bulan terakhir (Agustus – Oktober 2018)
telah sesuai dengan dokumen
pendukungnya yaitu laporan penerimaan
bahan baku, laporan produksi dan
laporan penjualan pada periode yang
sama.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA PT Nusa Persada Alpennatidak
menggunakan jasa atau kerjasama
dengan pihak lain dalam pengolahan
produknya
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA PT Nusa Persada Alpennatidak
menggunakan jasa atau kerjasama
dengan pihak lain dalam pengolahan
produknya
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
12 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA PT Nusa Persada Alpennatidak
menggunakan jasa atau kerjasama
dengan pihak lain dalam pengolahan
produknya
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA PT Nusa Persada Alpennatidak
menggunakan jasa atau kerjasama
dengan pihak lain dalam pengolahan
produknya
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA
PT Nusa Persada Alpennatidak
menggunakan jasa atau kerjasama
dengan pihak lain dalam pengolahan
produknya
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
13 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi
Selama periode audit Agustus – Oktober
2018 terdapat pengiriman dengan volume
490.65m3 Seluruh penjualan dengan
tujuan domestik tersebut menggunakan
dokumen angkutan yang sah berupa
SKSHHK. Dengan demikian seluruh
perdagangan atau pemindah tanganan
produk dengan tujuan domestik
didukung dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
kegiatan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
kegiatan ekspor
c. Packing list (P/L) NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
kegiatan ekspor
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
14 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Invoice NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
kegiatan ekspor
e. Bill of Lading (B/L) NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
kegiatan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
kegiatan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
kegiatan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
kegiatan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
15 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
kegiatan ekspor
K.3.3. PemenuhanPenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 ImplementasiTanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA
PT Nusa Persada Alpennatidak memiliki
tanda V-Legal karena sedang dalam
proses Verifikasi
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Nusa Persada Alpennamemiliki
dokumen Standar Operational Prosedur
(SOP) Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) dan tersedia personil yang
bertanggung jawab mengurus seluruh
proses K3 dan peralatan K3.
b. Implementasi K3. Memenuhi PT Nusa Persada Alpennamenyediakan
peralatan K3 yang semuanya masih
berfungsi dengan baik. Di area pabrik
terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di
lokasi kerja dan titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna memiliki
catatan kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee)yang
membolehkan untuk
Memenuhi
PT Nusa Persada Alpenna memiliki surat
pernyataan kebebasan berserikat serta
hasil wawancara pada karyawan yang
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
16 |
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
menyatakan benar di PT Nusa Persada
Alpenna memperbolehkan karyawannya
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untukIUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
Berdasarkan hasil verifikasi data
karyawan PT Nusa Persada
Alpennahingga periode Juli 2018
berjumlah 3 (tiga) orang sehingga tidak
diperlukan dokumen KKB dan PP
4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Berdasarkan data karyawan periode Juli
2018 karyawan termuda PT Nusa Persada
Alpenna adalah Iga Ratna Sari dengan
tanggal lahir Batam, 26-09-1992 (26
Tahun Dengan demikian PT Nusa Persada
Alpenna tidak memperkerjakan pekerja di
bawah umur (<18 tahun).
PengambilKeputusan,
Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Direktur
COPY