Upload
buidung
View
243
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT RAJAWALI PERKASA FURNITURE
(Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan)
PROPINSI Jawa Tengah
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
Halaman 1 dari 11
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
6. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal
29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000
M3/Tahun dan IUI dengan Investasi < Rp. 500 Juta.
7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)
2. Mega Wijayanti (auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut
PUBLIC SUMMARY
Halaman 2 dari 11
Identitas Perusahaan PT RAJAWALI PERKASA FURNITURE
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan
: PT Rajawali Perkasa Furniture
2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu:
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
188.3/3586 tanggal 31 Desember 2013 tentang
Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu Kepada CV Rajawali Perkasa
Furniture Di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah,
dengan kapasitas 2.300 m3/tahun.
Izin Usaha Industri:
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Pati Nomor 536/08/VIII/2011
tanggal 1 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Industri.
3. Kategori Industri : Industri primer dan Industri lanjutan furniture
4. Alamat Kantor : Jl. Raya Juwana Km.1, Desa Mintomulyo, Kecamatan
Juwana, Kabupaten Pati – Provinsi Jawa Tengah.
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telephone : 0295 - 5503285
Fax : 0295 - 471294
Email : [email protected]
Website: www.rajawali-perkasa.com
6. Pengurus : Ny. Sakini
PUBLIC SUMMARY
Halaman 3 dari 11
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila
dibutuhkan)
- Audit Assement SVLK Untuk IUIPHHK dan
Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk
melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak
diminta.
Pertemuan Pembukaan 20 April 2017
Ruang Rapat PT
Rajawali Perkasa
Furniture
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan
perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil
Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada
pertemuan pembukaan, Lead Auditor
menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,
jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,
meminta ketersediaan data dan transparansi
data. Lead auditor dan auditee menandatangani
Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
20-21 April 2017
- Kantor dan pabrik
PT Rajawali Perkasa
Furniture.
- Gudang Bahan
Baku.
- Proses Produksi.
- Gudang Barang Jadi.
Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan
dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,
indikator dan verifier yang telah ditetapkan
dalam Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang
Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas
< 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai
Investasi < Rp. 500 Juta.
Pertemuan Penutupan 21 April 2017
Ruang Rapat PT
Rajawali Perkasa
Furniture
Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil
perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil
Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada
pertemuan penutupan Lead Auditor
memaparkan hasil verifikasi selama proses
audit.
Tim audit tidak menerbitkan NCR maupun
Observation Report.
Lead Auditor dan auditee menandatangani
Notulen Pertemuan Penutupan.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 4 dari 11
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan
IUI.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 5 dari 11
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan
terpenuhi.
b. Memenuhi Izin Perdagangan masuk dalam
Izin Usaha Industri yang berlaku
sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Memenuhi Terdapat Dokumen HO sah dan
masih berlaku.
d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan
masih berlaku.
e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usah
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya (9 digit awal).
f. Memenuhi Terdapat Dokumen Lingkungan
berupa dokumen DPLH yang
disahkan oleh Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Pati.
Telah tersedia laporan monitoring
lingkungan dan bukti pelaporan
kepada instansi terkait.
g. Memenuhi Terdapat dokumen IUIPHHK dan
IUI yang diterbitkan oleh instansi
berwenang dengan jenis usaha
yang sesuai dengan kegiatan
usahanya.
h. Memenuhi Tersedia RPBBI tahun 2016 dan
2017 serta Laporan Realisasi
bulanan yang telah dilaporkan ke
instansi terkait secara online.
K.1.2 1.2.1 - Memenuhi PT Rajawali Perkasa Furniture
memiliki dokumen API-P yang sah
dan masih berlaku tetapi selam
periode audit tidak melakukan
impor bahan baku kayu
1.2.2 - Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak melakukan impor bahan baku
PUBLIC SUMMARY
Halaman 6 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kayu
K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
merupakan industri yang berdiri
sendiri dan tidak termasuk dalam
kelompok.
- Tidak Diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
merupakan industri yang berdiri
sendiri dan tidak termasuk dalam
kelompok.
P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Penerimaan kayu di PT Rajawali
Perkasa Furniture terdiri dari kayu
bulat jati. Seluruh penerimaan
bahan baku kayu PT Rajawali
Perkasa Furniture telah dilengkapi
dengan dokumen dokumen jual beli
yang sah.
b. Memenuhi Dalam kegiatan proses produksi
PT Rajawali Perkasa Furniture
menggunakan bahan baku berupa
kayu bulat jati dari Perum
Perhutani. Pengiriman kayu bulat
jati tersebut telah dilengkapi
SKSHHK dan DKHP.
c. Memenuhi Seluruh bahan baku kayu bulat jati
yang berasal dari hutan hak telah
dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah dan bukti serah
terima.
d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku
kayu didukung dengan dokumen
hasil hutan yang sah.
Selama perode audit PT Rajawali
Perkasa Furniture tidak
menggunakan bahan baku dari
hasil lelang.
e. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak menggunakan bahan baku
berupa kayu bekas/ hasil
PUBLIC SUMMARY
Halaman 7 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
bongkaran.
f. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
merupakan industry furniture
dengan bahan baku kayu bulat.
Dalam kegiatan proses produksi
PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak pernah menggunakan bahan
baku berupa kayu limbah industri.
g. Memenuhi Pemasok kayu bulat jati adalah
Perum Perhutani yang telah
memiliki S-PHPL. Pemasok kayu
bulat dari hutan hak ada 4, satu
diantaranya telah memiliki S-LK
sedangkan 3 yang lain telah
menerbitkan DKP.
h. Tidak Diterapkan Seluruh pemasok telah memiliki S-
PHPL/S-LK atau telah menerbitkan
DKP.
i. Memenuhi PT Rajawali Perkasa Furniture
menggunakan bahan baku kayu
bulat sehingga wajib menyusun
RPBBI. RPBBI telah dilengkapi
dengan dokumen pendukung yang
sesuai dan telah dilaporkan ke
instansi yang berwenang.
2.1.2 a. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak pernah melakukan impor
produk kayu.
b. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak pernah melakukan impor
produk kayu.
c. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak pernah melakukan impor
produk kayu.
d. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak pernah melakukan impor
produk kayu.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 8 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
e. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak pernah melakukan impor
produk kayu.
f. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak pernah melakukan impor
produk kayu.
g. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak pernah melakukan impor
produk kayu.
h Tidak diterapkan CV M3 Cakrawala tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal
produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul
bahan baku.
b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai
dan terapat hubungan yang logis
antara input-output dengan
perhitungan rendemen.
c. Memenuhi Realisasi hasil produksi PT
Rajawali Perkasa Furniture telah
sesuai dengan izin industri yang
dimiliki dan tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi
PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak pernah menggunakan bahan
baku kayu hasil lelang.
e. Memenuhi Hasil verifikasi data Laporan Mutasi
Kayu, data pembelian kayu, data
produksi dan data ekspor pada
saat audit menunjukkan adanya
kesesuaian antar dokumen.
2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 9 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak melakukan penjualan atau
pemindahtanganan produk dengan
tujuan domestik.
K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk furniture yang diekspor
dapat dipastikan merupakan hasil
produksi sendiri.
b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya
d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya
f. Memenuhi Dokumen V-Legal sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
g. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak pernah melakukan kegiatan
ekspor produk wajib verifikasi
teknis
h. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak pernah melakukan kegiatan
ekspor produk yang wajib bea
keluar.
i. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture
tidak melakukan penjulan produk
kayu yang termasuk dalam jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 10 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
K3.3 3.3.1 Memenuhi PT Rajawali Perkasa furniture telah
menggunakan logo V-Legal pada
produk dan telah sesuai dengan
ketentuan.
P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT Rajawali Perkasa Furnituret
telah memiliki Prosedur K3 dan
penanggung jawab K3 yang telah
disahkan oleh direktur untuk
bertanggung jawab dalam
implementasi prosedur K3 di
lingkungan perusahaan.
PT Rajawali Perkasa Furniture juga
telah membentuk P2K3 dan telah
mendapat pengesahan dari Kepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Pati.
b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area
produksi diperoleh fakta bahwa
perlengkapan K3, seperti APAR,
Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak
P3K (dan isinya) sudah tersedia.
Titik Kumpul sudah ditetapkan di
depan kantor dan diberi tanda.
c. Memenuhi Tidak terjadi kecelakaan kerja
selama periode audit. Perusahaan
mempunyai format untuk mencatat
setiap terjadi kecelakaan kerja
secara lengkap. Sudah dilakukan
upaya menekan tingkat kecelakaan
kerja dalam bentuk program K3.
Perusahaan telah mengikuti
Program BPJS .
K.4.2 4.2.1 Memenuhi Hasil wawancara dengan
perwakilan karyawan dan
perwakilan manajemen
menunjukkan hubungan antara
manajemen dan pekerja terjalin
dengan baik. Perusahaan telah
membuat Surat Pernyataan
PUBLIC SUMMARY
Halaman 11 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kebebasan Berserikat yang
ditandatangani Direktur.
4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan
Perusahaan yang telah disepakati
oleh pihak perusahaan dan
perwakilan karyawan serta telah
disahkan oleh instansi yang
berwenang melalui Surat
Keputusan Kepala Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pati.
4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah
umur.