Upload
duongcong
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
1 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan nasional di bidang kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tinggi dapat
terwujud. Pembangunan kesehatan pada periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah Program Indonesia
Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi
masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang
didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan
kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu
paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan
nasional: 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan dengan strategi
pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif
preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan
kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan
kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi
berbasis risiko kesehatan; serta 3) jaminan kesehatan nasional dilakukan
dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali
biaya (Renstra Kementerian Kesehatan, 2015).
Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan
bahwa agar upaya kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah
perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan
upaya kesehatan ataupun sumber dayanya secara serasi dan seimbang
dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat. Pemerintah bertanggung
jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan
merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
2 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
setinggi-tingginya. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga kesehatan,
fasilitas kesehatan, perbekalan kesehatan serta teknologi dan produk
teknologi.
Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
dinyatakan bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada
masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya. Tenaga kesehatan merupakan komponen kunci
keberhasilan pembangunan dan pelayanan kesehatan. Pembangunan dan
pelayanan kesehatan tidak dapat diselenggarakan tanpa didukung oleh
tenaga kesehatan yang mencukupi baik jumlah, jenis, distribusi maupun
mutunya. Tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% dalam
keberhasilan pembangunan kesehatan.
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan untuk
meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang
diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayananan kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga
kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua
pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta
legislasi yang antara lain meliputi sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi,
perizinan, dan hak-hak tenaga kesehatan.
Dalam Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan mutu
SDM Kesehatan adalah upaya untuk mengarahkan, memberikan dukungan,
serta mengawasi pengembangan dan pemberdayaan mutu SDM Kesehatan.
Dukungan yang diberikan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga
kesehatan oleh semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga
kesehatan sangat diperlukan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas
tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal
dengan kompetensinya masing-masing. Peningkatan kualitas dan kapasitas
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
3 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
tenaga kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai upaya pengembangan
Sumber Daya Manusia Kesehatan, selain melalui langkah-langkah yang telah
disebutkan di atas dapat pula melalui pendidikan berkelanjutan.
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebagai Satuan kerja di
lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) adalah penanggungjawab,
penyelenggara dan pelaksana kegiatan fasilitasi standardisasi dan profesi
tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, pengembangan jabatan
fungsional dan pelaksanaan administrasi Pusat. Agar semua unit kerja di
lingkungan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan memiliki acuan dalam
pelaksanaan kegiatan secara terencana dan sistematis maka Rencana Aksi
Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 perlu
dilakukan penyempurnaan atau revisi.
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2015-2019 ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan Rencana Aksi
Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019. Rencana Aksi
Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan ini diharapkan dapat
menjadi acuan dan memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan selama
kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan sehingga tercapai tujuan, target dan
sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan
Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 berisikan arah dan kebijakan
pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan dan rincian kegiatan serta indikator
kinerja dan kebutuhan pembiayaan setiap tahunnya dalam kurun waktu
2015-2019.
B. KONDISI UMUM DAN POTENSI MASALAH
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebagai penyelenggara dan
pelaksana kegiatan fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan,
pendidikan berkelanjutan dan pengembangan jabatan fungsional
mendukung program pembangunan dan pelayanan kesehatan. Kondisi umum
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
4 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
dan potensi masalah pada program pembangunan kesehatan menjadi
masukan bagi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dalam menentukan
arah kebijakan dan strategi. Permasalahan program pembangunan kesehatan
yang masih dihadapi, antara lain:
1. Upaya Kesehatan
Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah
jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan
sudah tersebar keseluruh wilayah Indonesia, namun kompetensi masih
belum memadai. Demikian juga secara kuantitas, jumlah Puskesmas
PONED dan RS PONEK meningkat namun belum diiringi dengan
peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil
terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam penurunan AKI
dan AKB.
Penyebab kematian pada bayi dan balita umumnya disebabkan oleh Intra
Uterine Fetal Death (IUFD) sebanyak 29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah
(BBLR) sebanyak 11,2%, hal ini disebabkan karena kondisi ibu sebelum
dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya.
Sekitar separuh usia sekolah dan remaja mengalami defisit energi dan
sepertignya mengalami defisit protein dan mikronutrien. Pelaksanaan
Usaha Pelayanan Kesehatan (UKS) di sekolah-sekolah harus diwajibkan,
mengingat UKS merupakan salah satu wadah untuk promosi kesehatan.
Prioritas program UKS adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan
reproduksi, dan deteksi dini penyakit tidak menular.
2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sampai
saat ini belum maksimal, hal ini disebabkan karena terbatasnya kapasitas
promosi kesehatan di daerah akibat kurangnya tenaga promosi kesehatan.
Berdasarkan laporan Rifaskes 2011, diketahui bahwa jumlah tenaga
penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas hanya 4.144 orang di
seluruh Indonesia.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
5 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Tenaga tersebut tersebar di 3.085 Puskesmas (34,4%). Rata-rata tenaga
promosi kesehatan di Puskesmas sebanyak 0,46 per Puskesmas. Itu pun
hanya 1% yang memiliki basis pendidikan/pelatihan promosi kesehatan.
3. Aksesibilitas Serta Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Aksesibilitas obat ditentukan oleh ketersediaan obat bagi pelayanan
kesehatan. Ketersediaan obat dan vaksin belum terdistribusi merata dan
masih terjadi adanya disparitas antar provinsi, hal ini mencerminkan belum
optimalnya manajemen logistik obat dan vaksin.
Sementara itu, mutu sarana produksi obat, produk kefarmasian lain, alat
kesehatan dan makanan umumnya masih belum baik, akibat kurang
efektifnya pengawasan dan pembinaan.
Impor bahan baku obat, produk kefarmasian lain dan alat-alat kesehatan
mengakibatkan kurangnya kemandirian dalam pelayanan kesehatan.
Sehingga prioritas yang harus dilakukan adalah kemandirian bahan baku
obat disamping pengembangan e-catalog dan e-logistic.
4. Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pembangunan dan pelayanan kesehatan tidak dapat diselenggarakan
dengan berhasil-guna tanpa didukung oleh tenaga kesehatan yang
mencukupi baik jumlah, jenis, distribusi maupun mutunya. Tenaga
kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% dalam keberhasilan
pembangunan kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya dapat terwujud.
Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan secara optimal dan
fasilitas pelayanan kesehatan dapat berfungsi dalam memberikan
pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, harus
didukung dengan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta
pembiayaan yang memadai. Sumber daya manusia kesehatan harus
tersedia dan terdistribusi secara merata dalam jumlah dan jenis, serta
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
6 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
bermutu sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan
kesehatan.
Jumlah tenaga kesehatan sudah cukup banyak tetapi persebarannya tidak
merata. SDM Kesehatan yang bekerja di Puskesmas, komposisi jenis
tenaganya masih sangat tidak berimbang. Untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan di rumah sakit, masih terkendala dengan kurangnya tenaga
kesehatan di rumah sakit.
Tenaga kesehatan sebagai bagian dari sumber daya manusia kesehatan
harus mempunyai kompetensi yang memadai dan bermutu dalam
menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.
Mutu lulusan tenaga kesehatan dari berbagai institusi pendidikan tenaga
kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Keadaan ini juga terkait dengan
mutu institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat dilihat dari
akreditasinya.
Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan
sangat diperlukan, karena diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan
pembangunan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya.
Dalam peningkatan mutu tenaga kesehatan perlu memperhatikan standar
pelayanan kesehatan/kebutuhan pembangunan kesehatan serta standar
kompetensi tenaga kesehatan yang diperlukan.
C. LINGKUNGAN STRATEGIS
Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi
standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan dan
pengembangan jabatan fungsional untuk mendukung program pembangunan
dan pelayanan kesehatan, perlu memperhatikan kondisi lingkungan, baik
lingkungan strategi nasional, lingkungan strategi regional maupun lingkungan
strategi global.
1. Lingkungan Strategi Nasional
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
7 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
a. Perkembangan Penduduk
Rasio pertumbuhan penduduk Indonesia mengarah pada
ketergantungan yang positif, yaitu keadaan dimana penduduk usia
produktif lebih banyak dari pada usia non-produktif, yang puncaknya
diperkirakan terjadi sekitar tahun 2030. Implikasinya terhadap sistem
kesehatan adalah meningkatnya kebutuhan pelayanansekunder dan
tersier, meningkatnya kebutuhan pelayanan home care dan
meningkatnya biaya kesehatan.
Jumlah penduduk miskin secara kuantitas meningkat, berdasarkan data
BPS selama tahun 2013 telah terjadi peningkatan indeks kedalaman
kemiskinan dari 1,75% menjadi 1,89% dan indeks keparahan kemiskinan
dari 0,43% menjadi 0,48%. Hal ini menyebabkan permasalahan biaya
yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka.
Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator yang
menentukan Indeks Pembangunan Manusia, memegang porsi yang
besar bagi terwujudnya kualitas SDM Indonesia.
b. Pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Pemerintah menetapkan target pada tahun 2019 semua penduduk
Indonesia telah tercakup dalam Jaminan kesehatan nasional (JKN-
Universal Health Coverage-UHC). Hal ini mengakibatkan perlunya
peningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik fasilitas
kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan,
serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Dengan
berlakunya JKN sejak tanggal 1 Januari 2014, peran dokter layanan
primer akan semakin dibutuhkan. Dokter layanan primer (DLP)
ditekankan agar tidak hanya bergerak di bidang kuratif, tapi juga
bergerak di bidang preventif, sehingga mendukung terciptanya
paradigma sehat di Indonesia. Upaya kesehatan yang bersifat promotif
dan preventif akan menjadikan masyarakat tetap sehat dan tidak mudah
sakit, sehingga dapat membantu mengendalikan beban anggaran negara
untuk JKN.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
8 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
c. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah
Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti
UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, memberikan
peran yang cukup kuat bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Pemerintah
Daerah Tingkat I diberikan kewenangan penuh oleh Kementerian
Kesehatan untuk mengendalikan dan memberikan sanksi bagi
Kabupaten/Kota berkaitan dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di
wilayahnya.
d. Pemberlakuan Peraturan Tentang Sistem Informasi Kesehatan
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014
tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK), semua data kesehatan harus
mudah diakses baik oleh unit kerja instansi Pemerintah maupun
Pemerintah Daerah.
2. Lingkungan Strategi Regional
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016, ASEAN Economic Community atau
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku secara efektif. Pemberlakuan
MEA memberikan peluang (akses pasar) sekaligus tantangan bagi
Indonesia, liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta investasi sektor
kesehatan. Pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan perlu digalakkan,
baik sumber daya manusia kesehatan, sarana prasarana, peralatan
maupun segi manajemen. Tidak tertutup kemungkinan di masa mendatang,
akan dicakupi puka jenis-jenis tenaga kesehatan, sehingga daya saing
tenaga kesehatan harus ditingkatkan baik mutu maupun jenis dan
jumlahnya.
3. Lingkungan Strategi Global
Pada tahun 2015, agenda Millenium Development Goals (MDGs)
sudah berakhir, keberhasilan program Millenium Development Goals
(MDGs) dalam mendorong pengurangan kemiskinan dan peningkatan
pembangunan masyarakat. Kelanjutan program ini adalah Sustainable
Development Goals (SDGs) yang memiliki 17 goals. Dalam bidang
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
9 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
kesehatan fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memilki
kemampuan fisik dan daya pikir yang lebih kuat, sehingga dapat
berkontribusi secara produktif dalam membangun masyarakatnya.
D. PENGERTIAN
Dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2015-2019 ini terdapat beberapa pengertian yang dipergunakan, yaitu:
· SDM Kesehatan
SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga
kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non profesi serta tenaga
pendukung/penunjang yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya
seperti dalam upaya dan manajemen kesehatan.
· Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
· Sertifikasi
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada tenaga
kesehatan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji
kompetensi berdasarkan standar kompetensi tenaga kesehatan.
· Registrasi
Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah
memiliki sertifikat kompetensi dan telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya
serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan
profesinya.
· Uji Kompetensi
Ujian yang dilaksanakan di akhir masa pendidikan kesehatan, sebelum
pelaksanaan sumpah profesi untuk menilai pencapaian kompetensi
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
10 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
berdasarkan standar kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat
kompetensi.
· Surat Tanda Registrasi
Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah
memiliki sertifikat kompetensi.
· Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI
adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan
yang memberikan pelayanan kesehatan.
· Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan
Lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi tenaga kesehatan yang
memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi
diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa
LSP Tenaga Kesehatan bersangkutan telah memenuhi syarat untuk
melakukan kegiatan sertifikasi profesi tenaga kesehatan.
· Standardisasi
Istilah standar menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sebenarnya
adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Standardisasi
merupakan spesifikasi teknis dan panduan mengenai aturan, petunjuk,
definisi deskrpsi serta larangan yang didokumentasikan secara terstruktur
untuk mendapatkan input, proses dan hasil yang sama sesuai dengan
spesifikasi yang diinginkan atau Keadaan ideal atau tingkat pencapaian
tertinggi dan sempurna, yang dipakai sebagai batas penerimaan minimal
(Clinical Practice Guideline, 1990)
· Standar Profesi
Standar Profesi adalah pedoman yang ditetapkan oleh organisasi profesi
sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi.
· Pendidikan Berkelanjutan
Pendidikan berkelanjutan menurut The Accredating Comission of the
Continuing Education didefinisikan sebagai pengembangan lebih lanjut dari
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
11 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
kemampuan manusia setelah bekerja atau melakukan kegiatan sukarela.
Pendidikan berkelanjutan mencakup pelatihan, pengembangan pendidikan
dan pembaharuan pengetahuan, bisa melalui pendidikan atau pelatihan
kerja yang dapat meningkatkan karir dan mengembangkan kepribadian.
Pendidikan berkelanjutan mencakup studi yang dibutuhkan untuk kemajuan
pengetahuan manusia. Pendidikan berkelanjutan menitikberatkan pada
pengembangan pribadi dan profesional, mencakup pelatihan
kepemimpinan dan peningkatan kemampuan untuk mengelola diri sendiri,
keuangan, materi dan Sumber Daya Manusia. Sebagian besar materinya
berupa pelatihan keprofesian, teknis, dan kepemimpinan.
· Tugas Belajar
Tugas Belajar adalah penugasan secara resmi oleh Kementerian
Kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS yang dinilai
memiliki potensi dan kontribusi besar dalam pembangunan Kesehatan,
dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Pinjaman/Hibah Luar Negeri ataupun dari lembaga lainnya baik dalam
maupun luar negeri.
· Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi
Spesialis.
Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi
Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS/DGS adalah program
Kementerian Kesehatan dalam memberikan bantuan biaya pendidikan
dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dalam rangka percepatan
pemenuhan kebutuhan akan dokter spesialis/dokter gigi spesialis di Rumah
Sakit Pemerintah sebagai upaya percepatan peningkatan akses dan mutu
pelayanan medik spesialistik, dengan sumber dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
· Sub spesialis (Sp2)
Pendidikan kedokteran bagi dokter spesialis yang akan melanjutkan
pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan masa pendidikan selama 4
sampai 6 semester.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
12 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
· Fellowship
Kegiatan belajar-mengajar yang diselenggarakan dalam waktu pendek
untuk mempelajari suatu ketrampilan tertentu.
· Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Continuing
Professional Development) yang selanjutnya disingkat P2KB adalah upaya
pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), serta sikap (attitude) tenaga
kesehatan agar senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik.
· Dokter Layanan Primer (DLP) adalah jenjang baru pendidikan yang
dilaksanakan setelah program profesi dokter dan program internship, serta
setara dengan jenjang pendidikan profesi spesialis. Gelar yang akan
diberikan kepada dokter yang telah lulus program pendidikan dokter
layanan primer adalah SpFM (spesialis Famili Medisin).
· Jabatan fungsional
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
· Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara
Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
· Jabatan Fungsional Tertentu
Jabatan fungsional tertentu/khusus adalah yang pengangkatan dalam
jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
· Jabatan Fungsional Umum
Jabatan fungsional umum adalah yang kenaikan pangkatnya tidak
disyaratkan dengan angka kredit.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
13 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
· Angka Kredit
Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi
nilai butir-butir kegiatanyang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam
rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Penetapan angka kredit
jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara.
· Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji, untuk
mengukur tingkat kompetensi jabatan fungsional dalam rangka memenuhi
syarat pengangkatan pertama kali, pengangkatan dari jabatan lain atau
kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
E. MAKSUD DAN KEGUNAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2015-2019 merupakan rencana kegiatan fasilitasi standardisasi dan
profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan dan pengembangan
jabatan fungsional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun
2019, ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah dan acuan bagi seluruh
unit kerja di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan
menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan kegiatan
di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan
berkelanjutan, pengembangan jabatan fungsional dan pelaksanaan
administrasi Pusat.
Dengan ditetapkannya Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan
Mutu SDM Kesehatan ini, diharapkan seluruh kegiatan fasilitasi standardisasi
dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan dan pengembangan
jabatan fungsional yang dilakukan oleh semua unit kerja di lingkungan Pusat
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan semua pemangku kepentingan dalam
perencanaan kegiatan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga
kesehatan, pendidikan berkelanjutan dan pengembangan jabatan fungsional
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
14 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
dapat berkembang secara dinamis dan bersinergi, serta saling melengkapi
dan saling mendukung.
F. LANDASAN HUKUM.
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Program Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, khususnya yang
berkaitan dengan kegiatan fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga
kesehatan, pendidikan berkelanjutan dan pengembangan jabatan fungsional
dengan landasan hukum sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063);
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
15 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Program
Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;
j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005 -2025;
m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017
Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
G. TATA URUT
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2015-2019 disusun dengan tata urut sebagai berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III : KEGIATAN POKOK PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
A. Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan
B. Pendidikan Berkelanjutan
C. Pengembangan Jabatan Fungsional
D. Ketatausahaan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
BAB IV : KEBUTUHAN ANGGARAN DAN KERANGKA REGULASI
BAB V : PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI KEGIATAN
BAB VI : PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
BAB VII : PENUTUP
LAMPIRAN – 1: MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN LAMPIRAN – 2 : MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN LAMPIRAN – 3: MATRIKS PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN
PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
16 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada
arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengacu
pada tiga hal penting yaitu:
1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care).
Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care), penguatan
ini dilakukan dengan Revitalisasi Puskesmas yang berfokus pada 5 hal,
yaitu : 1) Peningkatan SDM; 2) Peningkatan kemampuan teknis dan
manajemen Puskesmas; 3) Peningkatan Pembiayaan; 4) Peningkatan
Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 5) Pelaksanaan Akreditasi
Puskesmas.
Peningkatan Sumber Daya Manusia di Puskesmas diutamakan untuk
ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga kesehatan
masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian,dan
analis kesehatan. Upaya untuk mendorong tercapainya target
pembangunan kesehatan nasional, melalui penguatan layanan kesehatan
primer, Kementerian Kesehatan mengembangan program Nusantara
Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan di tingkat layanan
kesehatan primer dengan metode team base.
2. Penerapan Pendekatan Berkelanjutan Pelayanan (Continuum of Care).
Pendekatan dilakukan melalui peningkatan cakupan, mutu dan
keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan
ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada
bayi, balita, lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
17 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan,
kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.
Sasaran strategi Kementerian Kesehatan ditetapkan sebanyak 12 sasaran
yaitu:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
2. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan
3. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi
4. Meningkatkan sinergitas antar Kementerian/Lembaga
5. Meningkatkan daya guna kemitraan (dalam dan luar negeri)
6. Meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan
pemantauan evaluasi
7. Meningkatkan efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
8. Meningkatkan kesehatan masyarakat
9. Meningkatkan pengendalian penyakit
10. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
11. Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
12. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat
kesehatan
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
Kesehatan mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 yaitu:
“Meningkatkan Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga
Kesehatan”.
Arah kebijakan ini mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan dalam
upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas untuk
penguatan pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care) yang
mendukung Revitalisasi Puskesmas.
Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas
diutamakan untuk ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
18 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga
kefarmasian, dan analis kesehatan.
Sasaran strategis pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan
pada kurun waktu 2015-2019 adalah:
a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
sebanyak 5.600 Puskesmas.
b. Persentase RS Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis penunjang mencapai 60%.
c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak
56.910 orang.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis tersebut
adalah sebagai berikut:
· Penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (Team Base).
· Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik.
· Pengembangan insentif baik material dan non material untuk tenaga
kesehatan dan SDM Kesehatan.
· Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu.
· Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi
pada seluruh tenaga kesehatan.
· Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan.
· Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan.
· Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh.
· Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan.
· Pengembangan sistem kinerja.
C. SASARAN DAN STRATEGI PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
Dalam rangka mendukung arah kebijakan dan sasaran strategi
Kementerian Kesehatan, serta sesuai dengan sasaran dan strategi Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, sasaran Pusat
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
19 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan tahun 2019 sebagai
berikut:
1. Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak 690.000 orang.
2. Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan
sebanyak 15.919 orang.
3. Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan
sebanyak 17.602 orang.
4. Jumlah dokumen pengembangan jabatan fungsional sebanyak 64
dokumen
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka strategi yang akan
dilakukan sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui kepemilikan STR bagi
tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi dan tenaga farmasi.
2. Meningkatkan pengembangan profesi tenaga kesehatan.
3. Meningkatkan mutu SDM Kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan
program diploma, strata, pendidikan dokter spesialis/dokter gigi
spesialis, dokter layanan primer (DLP) dan Program Pendidikan
Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).
4. Mengembangkan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan
lainnya pada kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu SDM
Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi
dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan
sumber daya, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan,
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan sebagainya.
D. KERANGKA KELEMBAGAAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu
Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
20 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi standardisasi dan
profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan
pengembangan jabatan fungsional.
2. Pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga
kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan
fungsional.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi standardisasi
dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan
pengembangan jabatan fungsional.
4. Pelaksanaan administrasi Pusat. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Pusat Peningkatan Mutu
SDM Kesehatan terdiri atas:
1. Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan.
2. Pendidikan Berkelanjutan.
3. Pengembangan Jabatan Fungsional.
4. Sub Bagian Tata Usaha.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
21 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
BAB III
KEGIATAN POKOK PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
Kegiatan pokok Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan selama periode
Renstra tahun 2015-2019 meliputi; (1) Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga
Kesehatan, (2) Pendidikan Berkelanjutan, (3) Pengembangan Jabatan Fungsional,
dan (4) Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
A. Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan
1. Tujuan
Fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan bertujuan untuk
memfasilitasi pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi
standardisasi dan profesi tenaga kesehatan.
2. Sasaran
Sasaran kegiatan pokok fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan
adalah terselenggaranya fasilitasi standardisasi, sertifikasi tenaga kesehatan
dan fasilitasi profesi tenaga kesehatan selama periode Renstra 2015-2019.
a. Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi dan tenaga farmasi
yang memiliki Surat Tanda Register (STR) atau jumlah tenaga kesehatan
teregistrasi sebanyak 690.000 orang.
b. Fasilitasi profesi tenaga kesehatan
Pelaksanaan fasilitasi pengembangan profesi tenaga kesehatan sebanyak
111 dokumen.
3. Rincian kegiatan.
a. Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan
1) Pengelolaan STR.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan rapat-
rapat dalam rangka pengelolaan STR.
(b) Penerbitan/pengiriman STR ke Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi
(MTKP).
(c) Sosialisasi STR online.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
22 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
(d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan registrasi.
2) Dukungan pengembangan profesi kesehatan berkelanjutan.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan, rapat-rapat
koordinasi dan penyusunan jurnal.
(b) Penyelenggaraan kegiatan keprofesian berkelanjutan.
3) Pertemuan koordinasi dan evaluasi MTKI, MTKP dan organisasi
profesi kesehatan.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat dalam rangka koordinasi.
(b) Pelaksanaan: koordinasi lintas sektor/program
(c) Penyusunan rekomendasi pertemuan.
4) Dukungan pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat dalam rangka dukungan pelaksanaan uji kompetensi.
(b) Manajemen soal: penyusunan materi uji kompetensi tenaga
kesehatan.
(c) Workshop manual aplikasi manajemen soal: koordinasi lintas sektor/
program, penyusunan dan uji coba manajemen soal.
5) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi kemampuan.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat dalam rangka penyusunan kebijakan dan pelaksanaan
evaluasi kemampuan.
(b) Pelaksanaan: studi literatur, pengumpulan data, koordinasi lintas
sektor dan penyusunan draf pedoman.
(c) Pengadaan peralatan aplikasi CBT (Computer Base Test) dan
pembuatan software CBT: penyusunan rancangan sistem,
pengadaan peralatan, dan uji coba sistem.
(d) Pencetakan pedoman kebijakan dan pelaksanaan evaluasi
kemampuan.
(e) Diseminasi pedoman kebijakan dan pelaksanaan evaluasi
kemampuan.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
23 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
6) Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP-Nakes).
(a) Pembentukan LSP-Nakes dan semua perangkatnya.
(b) Menghadirkan uji LSP RN (NCLEX di Indonesia) oleh BNP2TKI
(c) Perekrutan asesor kompetensi dan lisensi sesuai kebutuhan
(d) Audit mutu terhadap kualitas skema, asesor, materi uji dan TUK
(e) Proses sertifikasi sesuai negara tujuan awal: Timur Tengah
(f) Pengembangan skema sertifikasi ke negara tujuan berikutnya yang
menggunakan NCLEX (Amerika dan Amerika Utara)
(g) Proses sertifikasi ke negara Amerika dan Amerika Utara
(h) Pengembangan skema sertifikasi ke negara tujuan berikutnya
(Australia dan Jerman)
(i) Proses sertifikasi ke negara Australia dan Jerman
(j) Pengembangan skema sertifikasi ke negara tujuan lainnya
(k) Proses Sertifikasi ke negara tujuan lainnya
(l) Pengajuan lisensi ulang ke BNSP
(m) Perbaikan dan peningkatan kualitas skema sertifikasi, asesor,
materi uji ataupun TUK untuk proses sertifikasi selanjutnya
(n) Penyegaran asesor
(o) Resertifikasi asesor
(p) Resertifikasi perawat
(q) Menjalin kerjasama dengan BNP2TKI atau lainnya untuk
penyaluran perawat yang telah tersertifikasi
(r) Proses rekognisi Internasional: Prometric dan NCLEX
b. Fasilitasi profesi tenaga kesehatan
1) Pengembangan materi teknis e-learning tenaga kesehatan.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat dalam rangka pengembangan materi teknis e-learning
tenaga kesehatan.
(b) Penyusunan materi teknis e-learning tenaga kesehatan.
(c) Workshop pengembangan materi teknis e-learning tenaga
kesehatan.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
24 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
2) Fasilitasi aplikasi CPD (Continous Profesional Development) Portofolio
bagi profesi tenaga kesehatan.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi aplikasi CPD
Portofolio bagi profesi tenaga kesehatan.
(b) Pembuatan aplikasi CPD Portofolio.
(c) Workshop Admin aplikasi CPD Portofolio.
(d) Pertemuan diseminasi aplikasi CPD Portofolio.
3) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana dekonsentrasi.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat persiapan dalam rangka monev pemanfaatan dana
dekonsentrasi.
(b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana
dekonsentrasi.
(c) Pembinaan dan pengawasan mutu
(d) Pelayanan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP)
(e) Penyusunan pedoman teknis dan administrasi pemanfaatan dana
dekonsentrasi.
4) Koordinasi lintas sektor dalam pembinaan profesi kesehatan.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat persiapan dalam rangka koordinasi lintas sektor dalam
pembinaan profesi kesehatan.
(b) Pelaksanaan pertemuan koordinasi lintas sektor dalam
pembinaan profesi kesehatan.
(c) Penyusunan rekomendasi pertemuan.
B. Pendidikan Berkelanjutan
1. Tujuan
Pendidikan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan
pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM Kesehatan.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
25 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
2. Sasaran
Sasaran kegiatan pokok pendidikan berkelanjutan adalah terselenggaranya
pendidikan SDM Kesehatan dan profesi kesehatan selama periode Renstra
2015-2019.
a. Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan.
1) Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan
(program DIII, DIV, S1, S2 dan S3) dengan target sebanyak 15.919
orang.
2) Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan SDM
Kesehatan sebanyak 15 dokumen.
3) Kesekretariatan pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan.
4) Rekrutmen program tubel SDM Kesehatan.
5) Koordinasi pelaksanaan Tubel SDM Kesehatan.
6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tubel SDM Kesehatan.
7) Pengelolaan keuangan Tubel SDM Kesehatan.
8) Pengembangan sistem online tubel SDM Kesehatan.
9) Penyusunan juknis penyelenggaraan tubel SDM Kesehatan.
10) Diseminasi petunjuk teknis penyelenggaraan tubel SDM Kesehatan.
b. Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan.
1) Jumlah penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan dengan target
sebanyak 17.602 orang.
2) Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi
kesehatan sebanyak 13 dokumen.
3) Kesekretariatan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi
Spesialis (PDS/PDGS).
4) Rekrutmen peserta penerima bantuan PDS/PDGS.
5) Koordinasi penyelenggaraan PDS/PDGS.
6) Koordinasi pengelolaan keuangan PDS/PDGS.
7) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PDS/PDGS.
8) Pemeliharaan sistem pendaftaran online PDS/PDGS.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
26 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
9) Biaya pendidikan bantuan pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)
dan pendukungnya.
10) Pengembangan e-learning/edunakes bagi calon peserta PDS/PDGS.
11) Pengembalian peserta didik paska program PDS/PDGS.
12) Penyusunan pedoman penyelenggaraan program PDS/PDGS.
13) Pengembangan keprofesian kesehatan berkelanjutan dalam rangka
penjaminan mutu SDM Kesehatan.
3. Rincian kegiatan.
a. Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan.
1) Bantuan Pendidikan (tugas belajar untuk diploma dan strata)
(a) Persiapan: pengumpulan data peserta aktif/peserta baru penerima
bantuan biaya tubel, melakukan verifikasi data dukung, membuat
daftar nominatif peserta tubel, membuat lampiran txt (lampiran),
pemeriksaan secara berjenjang daftar nominatif peserta tubel,
menginput data nominatif yang telah dikoreksi ke dalam aplikasi
SAS, membuat Surat Perintah pembayaran (SPP), membuat Surat
Perintah membayar (SPM) dan mengirim ke KPPN VII.
(b) Pelaksanan: pemberian bantuan biaya pendidikan berkelanjutan
SDM Kesehatan kepada peserta tubel, baik melalui institusi
pendidikan maupun kepada peserta tubel. Dana melalui institusi
pendidikan dilakukan secara langsung (LS) melalui mekanisme
kontrak. Sedangkan dana untuk peserta tubel dibayarkan langsung
ke rekening masing-masing peserta oleh KPPN VII.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi bantuan tubel SDM
Kesehatan
2) Rekrutmen Program Tubel SDM Kesehatan
(a) Persiapan: penyebarluasan surat edaran melalui website, manual
dan sosialisasi ke seluruh unit utama Kementerian Kesehatan dan
Dinas Kesehatan Provinsi dan menyiapkan pendaftaran tubel
secara online.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
27 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
(b) Pelaksanaan: penyelenggaraan pendaftaran tubel secara online,
seleksi administrasi, pengumpulan data calon peserta tubel SDM
Kesehatan yang lulus akademik, penetapan peserta tubel melalui
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kesehatan.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.
3) Rekonsiliasi Penyelenggaraan Tubel SDM Kesehatan dengan Institusi
Pendidikan
(a) Persiapan: pengumpulan data keaktifan peserta tubel setiap
semester, menyiapkan draf perjanjian kerjasama antara Puskat
Mutu SDM Kesehatan dengan Institusi Pendidikan penyelenggara
tubel, menyiapkan draf berita acara pembayaran tubel dan
menyiapkan perjanjian tubel antara Kementerian Kesehatan
dengan peserta tubel.
(b) Pelaksanaan: pertemuan dengan peserta tubel dan pengelola
institusi pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan
penyelenggaraan tubel, memperoleh data valid keaktifan peserta
tubel, penyempurnaan draf perjanjian kerjasama dan
penyempurnaan draf berita acara pembayaran tubel.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi serta penyusuan laporan.
4) Koordinasi Pelaksanaan Tubel SDM Kesehatan
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan rapat
persiapan koordinasi pelaksanaan Tubel SDM Kesehatan.
(b) Pelaksanaan: pertemuan koordinasi dalam beberapa tahap;
koordinasi lintas sektor/lintas program, koordinasi dengan Dinas
Kesehatan Provinsi dan koordinasi dengan Rumah Sakit Vertikal,
Politeknik Kesehatan dan unit utama Kementerian Kesehatan.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi serta penyusuan laporan.
5) Regulasi terkait Penyelenggaran Tubel SDM Kesehatan
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan rapat
persiapan regulasi terkait tubel SDM Kesehatan.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
28 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
(b) Pelaksanaan: penyusunan draf permenkes terkait dengan tubel,
pembahasan draf permenkes lintas Badan PPSDM Kesehatan,
pembahasan draf permenkes lintas sektor dan lintas program, dan
finalisasi draf permekes.
(c) Pengusulan naskah permenkes.
6) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tubel SDM Kesehatan
(a) Persiapan: analisis situasi, data dukung monev, penyusunan
kerangka acuan dan rapat persiapan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan tubel SDM Kesehatan.
(b) Pelaksanaan: penyusunan instrumen monev, pelaksanaan monev
di institusi pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan peserta tubel
terbanyak.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.
b. Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan.
1) Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS
(a) Persiapan: pengumpulan data peserta aktif/peserta baru penerima
bantuan biaya pendidikan PPDS/PDGS, melakukan verifikasi data
dukung, membuat daftar nominatif peserta tubel, membuat lampiran
txt (lampiran), pemeriksaan secara berjenjang daftar nominatif
peserta tubel, menginput data nominatif yang telah dikoreksi ke
dalam aplikasi SAS, membuat Surat Perintah pembayaran (SPP),
membuat Surat Perintah membayar (SPM) dan mengirim ke
KPPN VII.
(b) Pelaksanan: pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta
PPDS/PDGS, baik melalui institusi pendidikan maupun kepada
peserta tubel. Dana melalui institusi pendidikan dilakukan secara
langsung (LS) melalui mekanisme kontrak. Sedangkan dana untuk
peserta tubel dibayarkan langsung ke rekening masing-masing
peserta oleh KPPN VII.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi bantuan PPDS/PDGS.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
29 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
2) Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PDGS
(a) Persiapan: penyebarluasan surat edaran melalui website, manual
dan sosialisasi ke seluruh unit utama Kementerian Kesehatan dan
Dinas Kesehatan Provinsi dan menyiapkan pendaftaran PPDS/
PDGS secara online.
(b) Pelaksanaan: penyelenggaraan pendaftaran PPDS/PDGS secara
online, seleksi administrasi, pengumpulan data calon peserta
PPDS/PDGS yang lulus akademik, penetapan peserta melalui
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kesehatan.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.
3) Koordinasi Pelaksanaan PPDS/PDGS
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan rapat
persiapan koordinasi pelaksanaan PPDS/PDGS.
(b) Pelaksanaan: pertemuan koordinasi dengan satuan kerja dari di
lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, Biro Kepegawaian, Ditjen
Pelayanan Kesehatan dan lintas sektor seperti; fakultas
kedokteran/fakultas kedokteran gigi dan kolegium.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi serta penyusuan laporan.
4) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PPDS/PDGS
(a) Persiapan: analisis situasi, data dukung monev, penyusunan
kerangka acuan dan rapat persiapan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan PPDS/PDGS.
(b) Pelaksanaan: penyusunan instrumen monev, pelaksanaan monev
di institusi pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan peserta yang
telah menyelesaikan PPDS/PDGS dan sarana prasarana Rumah
Sakit.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.
5) Biaya Bantuan Pendidikan DLP dan Pendukungnya.
(a) Persiapan: pengumpulan data peserta aktif/peserta baru penerima
bantuan biaya pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP),
mempersiapkan data dukung, membuat daftar nominatif peserta
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
30 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
DLP, membuat lampiran txt (lampiran), pemeriksaan secara
berjenjang daftar nominatif peserta DLP, menginput data nominatif
yang telah dikoreksi ke dalam aplikasi SAS, membuat Surat
Perintah pembayaran (SPP), membuat Surat Perintah membayar
(SPM) dan mengirim ke KPPN VII.
(b) Pelaksanan: pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta
DLP, baik melalui institusi pendidikan maupun kepada peserta DLP.
Dana melalui institusi pendidikan dilakukan secara langsung (LS)
melalui mekanisme kontrak. Sedangkan dana untuk peserta DLP
dibayarkan langsung ke rekening masing-masing peserta oleh
KPPN VII.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi bantuan DLP.
C. Pengembangan Jabatan Fungsional
1. Tujuan
Pengembangan jabatan fungsional bertujuan untuk melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional.
2. Sasaran
Sasaran kegiatan pokok pengembangan jabatan fungsional adalah
terselenggaranya pengembangan jabatan fungsional kesehatan selama
periode Renstra 2015-2019.
a. Analisis dan pemetaan jabatan fungsional.
1) Jumlah dokumen analisis dan pemetaan jabatan fungsional sebanyak
25 dokumen.
2) Penyusunan grand design pengembangan jabatan fungsional.
3) Manajemen dan integrasi data jabatan fungsional.
4) Penyusunan dokumen kebijakan dan pedoman terkait jabatan
fungsional.
5) Analisis dan penyusunan rancangan kebijakan/revisi kebijakan terkait
jabatan fungsional.
6) Pemetaan data jabatan fungsional lintas unit utama dan lintas sektor.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
31 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
7) Penyusunan rancangan e-Jabfung kesehatan dan e-PAK Jabfung
kesehatan dan pengembangannya.
8) Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional nasional.
b. Pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional.
1) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional
sebanyak 39 dokumen.
2) Penganugerahan tenaga kesehatan teladan sebanyak 1.360 orang.
3) Revisi kebijakan terkait pengembangan jabatan fungsional.
4) Kajian/evaluasi kepmenpan/permenpan dan juklak terkait jabatan
fungsional.
5) Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi jabatan fungsional.
3. Rincian kegiatan.
a. Analisis dan pemetaan jabatan fungsional.
1) Penyusunan grand design pengembangan jabatan fungsional.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat dalam rangka penyusunan grand design pengembangan
jabatan fungsional.
(b) Pelaksanaan: studi literatur, pengumpulan data, koordinasi lintas
sektor dan penyusunan grand design pengembangan jabatan
fungsional.
(c) Pencetakan grand design pengembangan jabatan fungsional.
(d) Sosialisasi grand design pengembangan jabatan fungsional.
2) Manajemen dan integrasi data.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat persiapan dalam rangka kegiatan manajemen dan
integrasi terkait pengelolaan jabatan fungsional di tingkat pusat, Unit
Pelaksana Teknis (UPT) dan daerah.
(b) Pelaksanaan: harmonisasi dan integrasi data jabatan fungsional
dengan stakeholder UPT di daerah, harmonisasi dan integrasi data
jabatan fungsional dengan stakeholder di unit pusat dan UPT
vertikal, penyusunan kerangka pikir pangkalan data dan rancangan
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
32 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
format data, serta koordinasi data jabatan fungsional dengan
stakeholder.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.
3) Penyusunan dokumen kebijakan dan pedoman terkait jabatan
fungsional.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat dalam rangka penyusunan dokumen kebijakan dan
pedoman terkait jabatan fungsional.
(b) Pelaksanaan: studi literatur, pengumpulan data, koordinasi lintas
sektor dan penyusunan draf kebijakan dan pedoman terkait
jabatan fungsional.
(c) Pencetakan dokumen kebijakan dan pedoman terkait jabatan
fungsional.
(d) Diseminasi dokumen kebijakan dan pedoman terkait jabatan
fungsional.
4) Analisis dan penyusunan rancangan kebijakan/revisi kebijakan terkait
jabatan fungsional.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat persiapan.
(b) Pelaksanaan: studi literatur, pengumpulan data, koordinasi lintas
sektor dan penyusunan naskah awal, pembahasan naskah awal
dan penyempurnaan naskah.
(c) Pengusulan naskah kebijakan terkait jabatan fungsional.
5) Pemetaan data jabatan fungsional lintas unit utama dan lintas sektor.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat persiapan dalam rangka pemetaan data jabatan
fungsional lintas unit utama dan lintas sektor.
(b) Pelaksanaan: studi literatur, pengumpulan data, koordinasi lintas
sektor/lintas program dan penyusunan pemetaan data data jabatan
fungsional.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
33 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
6) Penyusunan rancangan e-jabfung kesehatan dan e-pak jabfung
kesehatan dan pengembangannya.
(a) Persiapan: penyusunan kerangka acuan dan rapat-rapat
persiapan.
(b) Pembangunan sistem: penyusunan rancangan sistem,
pembangunan dan ujicoba sistem, dan launching.
(c) Evaluasi sistem: pengumpulan data, pelaksanaan evaluasi,
rekomendasi pengembangan sistem.
(d) Pengembangan sistem: penyusunan rancangan pengembangan
sistem, pengembangan dan uji coba sistem dan penerapan sistem
baru.
7) Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional nasional
(a) Persiapan: penyusunan kerangka acuan, identifikasi kebutuhan
uji kompetensi dan rapat-rapat persiapan.
(b) Pelaksanaan: sosialisasi dan pembekalan tim penguji tingkat pusat,
sosialisasi dan pembekalan tim penguji provinsi, pembekalan dan
uji coba uji kompetensi, dan penyelenggaraan uji kompetensi.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.
b. Pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional.
1) Penganugerahan tenaga kesehatan teladan
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan,
pengumpulan data, penyusunan SK dan rapat-rapat persiapan.
(b) Pelaksanaan: penyelenggaraan pemberian penghargaan
tenaga kesehatan teladan, koordinasi lintas program dan lintas
sektor, termasuk BUMN dan pihak sponsor.
(c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.
2) Kajian/evaluasi kepmenpan/permenpan dan juklak terkait jabatan
fungsional
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat persiapan.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
34 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
(b) Pelaksanaan: studi literatur, pengumpulan data, koordinasi lintas
sektor, penyusunan dan uji coba instrumen, pengolahan dan
analisis data, serta penyusunan draf hasil kajian.
(c) Sounding hasil kajian: koordinasi lintas sektor dan penyempurnaan
draf kajian.
(d) Pengusulan policy paper.
3) Revisi kebijakan terkait pengembangan jabatan fungsional.
(a) Persiapan: analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan
rapat-rapat persiapan.
(b) Pelaksanaan: studi literatur, pengumpulan data, koordinasi lintas
sektor, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan draf hasil
revisi kebijakan terkait pengembangan jabatan fungsional.
(c) Sounding hasil kajian: koordinasi lintas sektor dan penyempurnaan
draf hasil revisi kebijakan terkait pengembangan jabatan fungsional.
(d) Pencetakan revisi kebijakan terkait pengembangan jabatan fungsional.
(e) Diseminasi revisi kebijakan terkait pengembangan jabatan
fungsional.
4) Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi jabatan fungsional.
(a) Persiapan: penyusunan kerangka acuan dan rapat-rapat
persiapan.
(b) Pelaksanaan: studi literatur, pengumpulan data, koordinasi lintas
program dan lintas sektor serta penyusunan pedoman.
(c) Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi jabatan fungsional.
D. Ketatausahaan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
1. Tujuan
Terlaksananya ketatausahaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
2. Sasaran
a. Tersusunnya rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan Pusat
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebanyak 6 dokumen.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
35 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
b. Tersusunnya laporan tahunan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
sebanyak 5 dokumen.
c. Tersusunnya laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Pusat
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebanyak 10 dokumen.
d. Tersusunnya Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
sebanyak 5 dokumen.
e. Tersusunnya dokumen kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 10 dokumen.
3. Rincian Kegiatan
a. Penyusunan perencanaan program dan laporan
1) Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan.
(a) Persiapan: penyusunan kerangka acuan dan rapat koordinasi.
(b) Pelaksanaan: analisis situasi, penyusunan kebijakan dan sasaran,
serta penyusunan rencana kegiatan, pembahasan dan finalisasi.
(c) Diseminasi: penetapan rencana aksi dan diseminasi.
2) Penyusunan rencana tahunan/DIPA Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan.
(a) Persiapan: penyusunan juknis perencanaan dan anggaran RKP
(b) Pelaksanaan: penyusunan RKP, penyusunan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L), penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pusat
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
3) Penyusunan laporan tahunan Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan.
(a) Persiapan: Pengumpulan bahan dan rapat koordinasi
(b) Pelaksanaan: penyusunan laporan tahunan Pusat Peningkatan
Mutu SDM Kesehatan
4) Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan.
(a) Persiapan: pengumpulan bahan dan rapat koordinasi
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
36 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
(b) Pelaksanaan: penyusunan laporan kinerja Pusat Peningkatan Mutu
SDM Kesehatan
5) Penyelenggaraan manajemen kepegawaian
(a) Pelaksanaan administrasi kepegawaian: rekrutmen, kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat dan pensiun.
(b) Penyusunan kekuatan pegawai Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan.
b. Pengelolaan keuangan dan BMN
1) Tersusunnya laporan keuangan Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan.
(a) Persiapan: pengumpulan bahan dan rapat koordinasi
(b) Pelaksanaan: penyusunan laporan keuangan Pusat Peningkatan
Mutu SDM Kesehatan.
2) Penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) Pusat Peningkatan
Mutu SDM Kesehatan.
(a) Persiapan: penyusunan kerangka acuan dan rapat koordinasi.
(b) Pelaksanaan: penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN)
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
3) Penyusunan laporan Persediaan Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan.
(a) Persiapan: penyusunan kerangka acuan dan rapat koordinasi.
(b) Pelaksanaan: penyusunan laporan persediaan Pusat Peningkatan
Mutu SDM Kesehatan.
c. Pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan
1) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pusat Peningkatan
Mutu SDM Kesehatan.
(a) Persiapan: penyusunan kerangka acuan dan rapat koordinasi.
(b) Pelaksanaan: penyusunan SKP Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan.
2) Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
37 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
(a) Persiapan: penyusunan kerangka acuan dan rapat koordinasi.
(b) Pelaksanaan: penyusunan ABK Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan.
3) Monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
(a) Persiapan: penyusunan kerangka acuan dan rapat koordinasi.
(b) Pelaksanaan: penyusunan SOP Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
38 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
BAB IV
KEBUTUHAN ANGGARAN DAN KERANGKA REGULASI
A. KEBUTUHAN ANGGARAN
Kebutuhan anggaran kegiatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu
SDM Kesehatan dihitung selama periode Renstra tahun 2015-2019. Rencana
kegiatan peningkatan mutu SDM Kesehatan bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan pada
kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu SDM Kesehatan, maka pendanaan
kesehatan diutamakan di fasilitas kesehatan untuk mendukung upaya
penurunan angka kematian ibu, bayi, balita, peningkatan gizi masyarakat dan
pengendalian penyakit dan serta penyehatan lingkungan.
Untuk mendukung kegiatan peningkatan mutu SDM Kesehatan di
daerah, Kementerian Kesehatan memberikan anggaran bagi provinsi melalui
dana dekonsentrasi dengan kegiatan yang diperuntukkan bagi daerah dalam
rangka peningkatan mutu SDM Kesehatan menunjang kegiatan peningkatan
mutu SDM Kesehatan. Alokasi kebutuhan anggaran kegiatan peningkatan mutu
SDM Kesehatan selama periode Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel
4.1 dibawah ini:
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
39 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Tabel 4.1 Kebutuhan Anggaran Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Dalam jutaan Rupiah
NO KEGIATAN
POKOK/KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH
1
Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan a. Fasilitasi Standardisasi
dan Sertifikasi Tenga Kesehatan
b. Fasilitasi Profesi
Tenaga Kesehatan
15.137,04
13.074,51
2.062,53
12.111,75
8.690,75
3.421,00
13.944,00
6.864,13
7.079,87
14.641,21
7.138,70
7.502,51
15.373,28
7.495,65
7.877,63
71.207,28
43.263,73
27.943,54
2 Pendidikan Berkelanjutan a. Pendidikan
Berkelanjutan SDMK
b. Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan
441.909,99
89.638,50
352.271,49
464.281,93
124.353,98
339.927,95
416.789,20
121.780,58
295.008,62
437.628,67
125.002,44
312.626,23
459.510,10
136.507,58
323.002,52
2.220.119,91
597.283,09
1.622.836,82
3 Pengembangan Jabatan Fungsional a. Analisis dan Pemetaan
Jabatan Fungsional b. Pemantauan dan Evaluasi
-
21.559.95
9.870,42
11.689,53
19.500,80
8.883,38
10.617,42
20.475,84
9.238,70
11.237,14
21,499,63
9.700,64
11.798,99
83.036,23
37.693,14
45.343,09
4
Ketatausahaan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
11.981,72
8.929,44
9.569,00
10.047,45
10.549,82
51.077,43
B. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
peningkatan mutu SDM Kesehatan sebagai berikut:
1. Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan
a. Sub Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga
Kesehatan
1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
40 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46/Menkes/Per/VIII/2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan
6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
b. Sub Bidang Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan
1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/262/2016 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi
Tenaga Kesehatan
2. Pendidikan Berkelanjutan
a. Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Negara Republik Indonesia 5494)
3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Negara Republik Indonesia 5587)
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
41 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit
6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
b. Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan
1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Negara Republik Indonesia 5494)
3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Negara Republik Indonesia 5587)
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi Rumah Sakit
5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program
Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Spesialis
6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
3. Pengembangan Jabatan Fungsional
a. Sub Bidang Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional
1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Negara Republik Indonesia 5494)
4) Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
5) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional
6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
42 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Nomor 74, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5135)
7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tamabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258)
8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan
9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan
10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi
Kesehatan Terintegrasi
11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
b. Sub Bidang Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional
1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Negara Republik Indonesia 5494)
4) Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
5) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional
6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5135)
7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
43 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tamabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258)
8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan
9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan
10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi
Kesehatan Terintegrasi
11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
44 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
BAB V
PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI KEGIATAN
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
2015-2019 ini merupakan revisi dari Rencana Aksi Kegiatan yang telah ditetapkan
pada tanggal 17 Nopember 2017. Revisi rencana aksi kegiatan ini dilakukan
terutama memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019 yang mengalami perubahan terkait dengan penyesuaian Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015. Selain itu terkait dengan
perkembangan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pusat
Peningkatan SDM Kesehatan dua tahun ke depan.
A. PROSES PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT
PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
Penyelenggaraan fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan,
pendidikan berkelanjutan dan pengembangan jabatan fungsional perlu
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinergisme antar para
pemangku kepentingan dengan pola kemitraan dalam kegiatan peningkatan mutu
SDM Kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan Rencana
Aksi Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dilaksanakan melalui proses:
1. Peninjauan kemajuan dan hambatan pelaksanaan kegiatan Pusat Peningkatan
Mutu SDM Kesehatan dan penyusunan revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusat
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019.
2. Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2015-2019 (revisi tahun 2017), dengan Keputusan Kepala Pusat
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Rencana Aksi Kegiatan ini akan menjadi
acuan bagi semua staf di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
dalam menyusun rencana tahunan yang terdiri dari penyusunan Rencana Kerja
Pemeritah (RKP), Rencana Kerja Kementerian Kesehatan (Renja K/L) dan
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
45 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kesehatan di Peningkatan Mutu
SDM Kesehatan.
3. Sosialisasi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
kepada semua staf agar dapat dipergunakan dalam penyusunan rencana
tahunan, pemantau dan evaluasinya.
4. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi pada dasarnya dilakukan
untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan
menudukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, serta sasaran strategis
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
B. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PENINGKATAN MUTU
SDM KESEHATAN
Penyelenggaraan Rencana Aksi Kegiatan ini merupakan tanggung jawab
semua pegawai di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, baik
pejabat struktural, staf teknis maupun staf administratif.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, dilakukan kegiatan Peningkatan Mutu
SDM Kesehatan sebagai berikut:
1. Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan
Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan melakukan
fasilitasi pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis Kesehatan di bidang fasilitasi
standardisasi dan profesi tenaga kesehatan. Dalam penyusunan kebijakan teknis
di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan dilaksanakan
secara tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. Koordinasi dilakukan
dengan semua pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, seluruh unit utama
Kementerian Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknisnya, dan Dinas Kesehatan
Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Di luar sektor kesehatan, dilakukan juga
koordinasi antara lain dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan
Kepegawaian Negara, serta Kementerian/Kelembagaan terkait lainnya.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
46 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Dalam penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi standardisasi dan
profesi tenaga kesehatan, dilakukan kajian dan penyusunan kebijakan teknis di
bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, serta koordinasi
dengan semua pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, Unit utama
Kementerian Kesehatan terkait, Pusat Analisis Determinan Kesehatan, dan Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan serta koordinasi lintas sektor baik di
lingkup pusat maupun daerah.
2. Pendidikan Berkelanjutan
Bidang Berkelanjutan Berkelanjutan melakukan peningkatan mutu SDM
Kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan dan pendidikan
berkelanjutan profesi kesehatan. Dalam peningkatan mutu SDM Kesehatan
melalui pendidikan berkelanjutan disusun rencana kebutuhan tugas belajar
pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan dan pendidikan berkelanjutan profesi
kesehatan melalui; sosialisasi, rekrutmen dan pemberian bantuan pendidikan
berkoordinasi dengan semua pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, Unit
utama di lingkungan Kementerian Kesehatan terutama Biro Kepegawaian, Biro
Hukum dan Organisasi, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sedangkan dengan lintas sektor berkoordinasi dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Kepegawaian Nasional dan institusi
pendidikan serta stake holder terkait lainnya.
3. Pengembangan Jabatan Fungsional
Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional melakukan penyusunan
kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional. Dalam rangka
pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Aparat Sipil Negara (ASN)
yang menduduki jabatan fungsional, diperlukan kesesuaian antara kompetensi
dan kualifikasi jabatan. Kesesuaian tersebut harus dimulai sejak proses
perencanaan, pengangkatan, dan pengembangan. Untuk mewujudkan hal
tersebut pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan sangat diperlukan.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
47 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Namun kondisi saat ini regulasi atau kebijakan pengelolaan jabatan fungsional
masih berdiri sendiri-sendiri, belum terstruktur dan belum berjalan dengan optimal.
Berdasarkan hasil pemetaan jabatan fungsional bidang kesehatan yang
dilaksanakan pada April 2016, jumlah pemangku jabatan fungsional kesehatan di
lingkungan Kementerian Kesehatan sebanyak 21.604 orang dan jumlah
pemangku jabatan fungsional non kesehatan di lingkungan Kementerian
Kesehatan sebanyak 4.809 orang. Sedangkan berdasarkan hasil pemetaan
nasional (bersumber dari Direktorat Pengolahan Data dan Sistem Informasi,
Badan Kepegawaian Negara) menunjukkan rekapitulasi data PNS berdasarkan
jabatan fungsional kesehatan yang terdiri dari 28 jenis sebanyak 340.467 orang.
Jumlah tersebut selain ada di lingkungan Kementerian Kesehatan juga tersebar di
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Dalam penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan
fungsional, dilakukan kajian dan penyusunan kebijakan teknis di bidang
pengembangan jabatan fungsional, serta koordinasi dengan semua pusat dan
UPT di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, Unit utama Kementerian
Kesehatan terutama Biro Kepegawaian dan Biro Hukum dan Organisasi, Bagian
Hukum Organisasi dan Humas Badan PPSDM Kesehatan. Sedangkan untuk
lintas sektor berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Sekretariat
Negara, Badan Kepegawaian Daerah dan Organisasi Profesi serta stake holder
terkait lainnya.
2. Ketatausahaan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
Ketatausahaan Pusat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi bidang-bidang di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
yang meliputi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan
keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian,
tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
48 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
BAB VI
PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Pemantauan dan penilaian adalah 2 (dua) unsur dari pengawasan yang
merupakan suatu pengamatan terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan suatu
rencana, dalam hal ini Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan Tahun 2015-2019, bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh
pelaksanaannnya sesuai rencana, ketentuan perundang–undangan dan kebijakan
yang telah ditetapkan.
A. PEMANTAUAN
Pemantauan terhadap rencana kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan Tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan
fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan
SDM Kesehatan dan pengembangan jabatan fungsional, yang dilakukan secara
berkesinambungan selama kurun waktu 2015-2019. Dengan demikian
pemantauan ditekankan pada input dan proses dari pelaksanaan kegiatan di
lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
Pemantauan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi obyek
yang menjadi sasaran pemantauan dan secara tidak langsung dengan melalui
analisis atas laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi standardisasi dan profesi
tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan dan pengembangan
jabatan fungsional. Dalam hal ini laporan triwulan, laporan semester maupun
laporan kinerja.
B. PENILAIAN
Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan fasilitasi
standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan SDM
Kesehatan dan pengembangan jabatan fungsional dalam pencapaian tujuan dan
sasaran selama kurun waktu 2015-2019.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
49 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2015-2019 dilakukan sebagai berikut:
1. Penilaian tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Pusat Peningkatan
Mutu SDM Kesehatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.
2. Penilaian tengah periode (midterm evaluation) yang dilakukan pada tahun
2017.
3. Penilaian akhir (endterm evaluation) yang dilakukan pada akhir tahun 2019
atau awal tahun 2020.
Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2015-2019 dilakukan dengan menilai capaian indikator kegiatan atau target
yang telah ditetapkan. Khusus untuk penilaian kinerja tahunan, disamping
dilakukan penilaian terhadap sasaran strategis dan sasaran kegiatan
pelaksanaan, juga dilakukan penilaian terhadap realisasi anggaran.
Selanjutnya agar penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan
Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya, maka perlu dilakukan penguatan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Semua hasil penilaian Rencana Aksi
Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019, baik
penilaian tahunan, penilaian tengah periode dan penilaian akhir periode
didokumentasikan dalam bentuk laporan.
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019
50 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
BAB VII
PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan ini
berisikan arah dan kebijakan pelaksanaan serta kegiatan yang harus dilaksanakan
dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Rencana Aksi ini diharapkan dapat menjadi
acuan bagi semua unit kerja di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran setiap tahunnya,
serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasinya.
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan ini akan
ditinjau dan dapat disesuaikan serta disempurnakan sesuai keperluannya dengan
memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan Rencana
Aksi Kegiatan ini, serta perubahan dan dinamika kebijakan pembangunan
kesehatan di tingkat Badan PPSDM Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.
Rencana kegiatan dalam dokumen ini hanya dapat dilaksanakan dan
mencapai tujuannya bila dilaksanakan dengan semangat, intergitas, dedikasi,
ketekunan, kerjasama, dan kerja keras segenap aparatur di lingkungan Pusat
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
Semoga dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam
penyelenggaraan fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan
berkelanjutan SDM kesehatan dan pengembangan jabatan fungsional dapat
mendukung Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan dan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan.
Lampiran-1
UNIT ORGANISASI
2015 2016 2017 2018 2019 PELAKSANA
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
V. Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan
1 Terselenggaranya fasilitasi
standardisasi dan profesi
tenaga Kesehatan
a. Fasilitasi Standardisasi dan
Sertifikasi Tenaga Kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan
Teregistrasi
Tenaga Kesehatan selain Dokter,
Dokter Gigi dan Tenaga Farmasi
yang Memiliki STR
Menghitung jumlah STR
Tenaga Kesehatan selain
Dokter, Dokter Gigi dan
Tenaga Farmasi yang
diterbitkan per tahun
100.000 115.000 175.000 150.000 150.000
b. Fasilitasi Pengembangan
Profesi Tenaga Kesehatan
Jumlah dokumen hasil fasilitasi
pengembangan profesi tenaga
kesehatan
Pengembangan Profesi Tenaga
Kesehatan melalui fasilitasi
profesi tenaga kesehatan
Menghitung jumlah dokumen
hasil fasilitasi pengembangan
profesi tenaga kesehatan 1 2 36 36 36
2 SDM Kesehatan yang
bekerja di bidang kesehatan
yang ditingkatkan
kemampuannya melalui
pendidikan berkelanjutan
a. Pemberian Bantuan
Pendidikan Diploma, Strata
dan Profesi
Jumlah SDM Kesehatan
penerima bantuan pendidikan
berkelanjutan (orang)
Jumlah SDM Kesehatan yang
bekerja di bidang kesehatan yang
ditingkatkan kemampuannya
melalui tugas belajar Diploma,
Strata dan Profesi (peserta lama
dan baru)
Menghitung jumlah SDM
Kesehatan penerima bantuan
pendidikan berkelanjutan
(Diploma/Strata/Profesi) per
tahun (peserta lama dan baru)
2.167 4.288 3.635 2.929 2.900
b. Pemberian Bantuan Biaya
Pendidikan PDS/PDGS
Jumlah peserta penerima
bantuan pendidikan profesi
kesehatan (orang)
Jumlah peserta penerima bantuan
pendidikan PDS/PDGS serta yang
disetarakan (peserta lama dan
baru)
Menghitung jumlah Peserta
penerima bantuan pendidikan
PDS/PDGS per tahun (peserta
lama dan baru)
4.387 4.446 2.882 2.987 2.900
3 Tersusunnya Dokumen
Pengembangan Jabatan
Fungsional
a. Analisis dan Pemetaan Jabatan
Fungsional bidang kesehatan
Jumlah dokumen analisis dan
pemetaan jabatan fungsional
Hasil Analisis dan Pemetaan
Jabatan Fungsional untuk
penyempurnaan Regulasi dan
Koordinasi pembinaan Jabatan
fungsional bidang kesehatan
Menghitung Jumlah Dokumen
Hasil Analisis dan Pemetaan
Jabatan Fungsional bidang
kesehatan - 4 7 7 7
b. Pemantauan dan Evaluasi
Jabatan Fungsional bidang
kesehatan
Jumlah dokumen pemantauan
dan evaluasi jabatan fungsional
Dokumen Laporan Hasil
pemantauan dan evaluasi Jabatan
Fungsional bidang kesehatan
Menghitung Jumlah Dokumen
Pemantauan dan Evaluasi
Jabatan Fungsional bidang
kesehatan
- 2 13 12 12
4 Ketatausahaan Pusat
Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan
a. Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Program
Anggaran dan Evaluasi
Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Program Anggaran dan Evaluasi
Pelaporan
Dokumen Perencanaan, Program
Anggaran dan Evaluasi Pelaporan
Menghitung Jumlah Dokumen
Perencanaan, Program
Anggaran dan Evaluasi
Pelaporan
- 3 3 3 3
b. Penyusunan Dokumen
Pengelolaan Keuangan dan
BMN
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Keuangan dan BMN
Dokumen Pengelolaan Keuangan
dan BMN
Menghitung Jumlah Dokumen
Pengelolaan Keuangan dan
BMN2 2 2 2 2
c. Penyusunan Dokumen
Kepegawaian dan
Ketatausahaan
Jumlah Dokumen Kepegawaian
dan Ketatausahaan
Dokumen Kepegawaian dan
Ketatausahaan
Menghitung Jumlah Dokumen
Kepegawaian dan
Ketatausahaan2 2 2 2 2
INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN
PU
SA
T P
EN
ING
KA
TA
N M
UT
U S
DM
KE
SE
HA
TA
N
MATRIK INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
TAHUN 2015-2019
SASARAN
PROGRAM/SASARAN
KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
TARGET
No PROGRAM/KEGIATAN
CARA PERHITUNGAN
Semula Menjadi Semula Menjadi Semula Menjadi Semula Menjadi Semula Menjadi
1 Jumlah tenaga
kesehatan teregistrasi
Tenaga Kesehatan selain Dokter,
Dokter Gigi dan Tenaga Farmasi
yang Memiliki STR
Menghitung jumlah STR
Tenaga Kesehatan selain
Dokter, Dokter Gigi dan
Tenaga Farmasi yang
diterbitkan per tahun
100.000 tetap 115.000 tetap 175.000 tetap 150.000 tetap 150.000 tetap
2 Jumlah SDM Kesehatan
penerima bantuan
pendidikan berkelanjutan
(orang)
Jumlah SDM kesehatan yang
bekerja di bidang kesehatan yang
ditingkatkan kemampuannya
melalui tugas belajar Diploma,
Strata dan Profesi (peserta lama
dan baru)
Menghitung jumlah SDM
Kesehatan penerima bantuan
pendidikan berkelanjutan
(Diploma/ Strata/Profesi) per
tahun (peserta lama dan
baru)
2.167 tetap 4.288 tetap 3.635 tetap 4.000 2.929 4.030 2.900
a. Peserta Lama 1.467 2.088 2.535 2.500 1.429 2.930 1.800
b. Peserta Baru 700 2.200 1.100 1.500 1.500 1.100 1.100
3 Jumlah peserta penerima
bantuan pendidikan
profesi kesehatan
(orang)
Jumlah peserta penerima bantuan
pendidikan profesi kesehatan
serta yang disetarakan (peserta
lama dan baru)
Menghitung jumlah peserta
penerima bantuan pendidikan
PDS/PDGS per tahun (peserta
lama dan baru)
4.387 tetap 4.446 tetap 4.660 2.882 3.689 2.987 3.720 2.900
a. Peserta Lama 4.087 3.646 4.435 2.582 3.339 2.687 3.320 2.600
b. Peserta Baru 300 800 225 300 350 300 400 300
5.895 Peserta Lama Tubel
2.654 Tahun 2013 8
3.241 Tahun 2014 924 3.241 4.341
403 Peserta lama 2015 932
3.644 Tahun 2015 805
Yang masih dibayarkan (2016) 1.737
396 Tahun 2016 1.153
150 Jumlah 2.890
246 dikurangi peserta lulus 550
4.040 Yang masih dibayarkan (2017) 2.340
300 peserta baru 1.100
3.740 3.440
Lulus 900
2018 2.540
Peserta baru 2018 1.500
4.040
Lulus 1.000
Lampiran-2
MATRIK INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SEMULA MENJADIRENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019
NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Lampiran-3
2015 2016 2017 2018 2019
PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
Alokasi Pendanaan 469.028.750.000 506.883.094.000 459.803.028.000 482.793.178.000 506.932.835.500 2.425.440.885.500
FASILITASI STANDARISASI DAN PROFESI TENAGA KESEHATAN
Alokasi Pendanaan 15.137.040.000 12.111.756.000 13.944.014.000 14.641.214.000 15.373.274.000 71.207.298.000
Jumlah Tenaga Kesehatan TeregistrasiTarget Kinerja 100.000 115.000 175.000 150.000 150.000
Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Profesi Tenaga
Kesehatan
Target Kinerja 1 2 36 36 36
Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
Alokasi Pendanaan 13.074.510.000 8.690.751.000 6.864.144.000 7.138.700.000 7.495.645.000
Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan
Alokasi Pendanaan 2.062.530.000 3.421.005.000 7.079.870.000 7.502.514.000 7.877.629.000
PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
Alokasi Pendanaan 441.909.990.000 464.281.935.000 416.789.212.000 437.628.672.000 459.510.105.000 2.220.119.914.000
Bantuan Pendidikan (Tubel untuk Diploma, Strata dan Profesi)
Alokasi Pendanaan 89.638.500.000 124.353.980.000 121.780.588.000 125.002.441.000 136.507.587.000
Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/
Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS)
Alokasi Pendanaan 352.271.490.000 339.927.955.000 295.008.624.000 312.626.231.000 323.002.518.000
Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan
berkelanjutan
Target Kinerja (peserta lama dan baru) 2.167 4.288 3.635 2.929 2.900
Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan SDM
Kesehatan
Target Kinerja 3 3 3 3 3
MATRIKS ALOKASI PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATANTAHUN 2015-2019
SASARANSTATUS
AWAL
TAHUN ANGGARAN TOTAL
Lampiran-4
2015 2016 2017 2018 2019
Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan
Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan
Target Kinerja 4.387 4.446 2.882 2.987 2.900
Jumlah Dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi
kesehatan
Target Kinerja 3 1 3 3 3
PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Alokasi Pendanaan 0 21.559.955.000 19.500.802.000 20.475.842.000 21.499.634.000 83.036.233.000
Analisis dan pemetaan jabatan fungsional
Alokasi Pendanaan 9.870.425.000 8.883.380.000 9.238.700.000 9.700.635.000
Pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional
Alokasi Pendanaan 11.689.530.000 10.617.422.000 11.237.142.000 11.798.999.000
Analisis dan pemetaan jabatan fungsional
Jumlah dokumen analisis dan pemetaan jabatan fungsional
Target Kinerja 4 7 7 7
Pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional
Target Kinerja 2 13 12 12
Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan
Target Kinerja 136 306 206 206 206
KETATAUSAHAAN PENINGKATAN MUTUSDM KESEHATAN
Alokasi Pendanaan 11.981.720.000 8.929.448.000 9.569.000.000 10.047.450.000 10.549.822.500 51.077.440.500
Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi
Pelaporan
Target Kinerja 3 3 3 3
Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN
Target Kinerja 2 2 2 2
Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan
Target Kinerja 2 2 2 2
MATRIKS ALOKASI PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
TAHUN 2015-2019
SASARANSTATUS
AWAL
TAHUN ANGGARAN
TOTAL