PUTUSAN Nomor 93/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN … fileperadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, ... lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

PUTUSAN

Nomor 93/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Abda Khair Mufti

Pekerjaan : Pegawai PT Prysmian Cable Indonesia

Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9, RT. 014/RW. 007,

Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten

Karawang

Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I;

2. Nama : Muhammad Hafidz

Pekerjaan : Pegawai PT Radiance

Alamat : Jalan Tatya Wuni IV, Blok F5, Nomor 2, RT. 007/RW.

012, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja,

Kabupaten Bogor

Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II;

3. Nama : Abdul Hakim

Pekerjaan : Pegawai PT Internusa Food

Alamat : Kampung Cilayang, RT. 001/RW. 02, Kelurahan

Cilayang, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak

Sebagai ----------------------------------------------------------------------Pemohon III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2017 memberi kuasa

kepada Eep Ependi, S.H., Advokat pada Efendy & Partners Law Office, yang

SALINAN

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]

2

beralamat di Lingkungan Babakan Hurip, RT. 003/RW. 013, Kota Kaler, Sumedang

Utara, Sumedang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan

atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon;

[1.2] Mendengar keterangan para Pemohon;

Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung;

Membaca keterangan tambahan Pihak Terkait Mahkamah Agung;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1.] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan

bertanggal 30 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 November 2017,

berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 190/PAN.MK/2017 dan

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 14 November 2017

dengan Nomor 93/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2017, menguraikan hal-hal

sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya

berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi”;

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang


3

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum”;

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU Mahkamah

Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), di-

nyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa oleh karena objek permohonan adalah Pasal 55 UU Mahkamah

Konstitusi terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi

beserta penjelasannya, dinyatakan: “Pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara

Indonesia. Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945”;

2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan

warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-

syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-

V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya,

bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan


4

konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah

dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik

(khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan

berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,

maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

terjadi;

3. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan pengujian muatan materi

Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi, “Pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan

Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi

dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian

Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warganegara Indonesia [bukti

P-3, P-3A, P-3B] yang terdaftar sebagai pekerja [bukti P-3C, P-3D, P-3E],

diberikan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

Para Pemohon yang selama ini konsisten dalam memperjuangkan

keadilan hukum bagi diri maupun kepentingan para pekerja lainnya, baik

dalam tingkatan lembaga peradilan hubungan industrial [bukti P-3F],

Mahkamah Agung [bukti P-3G] hingga Mahkamah Konstitusi [bukti P-3H],

dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi;

Mahkamah Agung diwajibkan untuk menghentikan pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila undang-undang

yang menjadi dasar pengujiannya sedang dalam proses pengujian di

Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, kini para Pemohon hendak


5

mengajukan pengujian muatan materi Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan [bukti

P-4] terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan [bukti P-5], yang undang-undang dimaksud

masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi pada Perkara

Nomor 13/PUU-XV/2017;

Olah karena itu, apabila para Pemohon tetap mengajukan pengujian

Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 ke Mahkamah

Agung, sedangkan kini Mahkamah Konstitusi masih melakukan

pemeriksaan UU Nomor 13 Tahun 2003 dalam Perkara Nomor 13/PUU-

XV/2017, maka permohonan pengujian para Pemohon di Mahkamah

Agung berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke

verklaard), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam

perkara sebelumnya atas pengujian Pasal 44 PP Nomor 78 Tahun 2015,

dengan Perkara Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016

[bukti P-6], Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016 [bukti

P-6A], dan Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 [bukti P-6B];

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berpendapat memiliki

kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal 55 UU

Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Presiden setelah mendapatkan

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, mengundangkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5226) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi];

2. Bahwa di dalam UU Mahkamah Konstitusi, terdapat muatan materi Pasal

55 dinyatakan, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib

dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian

peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi

sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”;


6

3. Bahwa para Pemohon menganggap, khususnya frasa “dihentikan” dalam

Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama di hadapan hukum”;

4. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil dalam implementasi pada lembaga peradilan, dicerminkan atas suatu

asas sederhana yang bermakna memiliki cara yang jelas dengan

kemudahan dipahami tanpa proses yang berbelit-belit, cepat yang berarti

dalam waktu sesegera mungkin tanpa seluk beluk, dan biaya yang

dikeluarkan dalam mencari keadilan ringan (murah);

5. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah

Agung atas pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) [selanjutnya disebut

PP 78 Tahun 2015], yang berbunyi, “(1) Penetapan Upah minimum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan

menggunakan formula perhitungan Upah minimum. (2) Formula

perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut: Umn = Umt + {Umt x (Inflasit + %PDBt)}”;

Para Pemohon mendalilkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78

Tahun 2015, bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya disebut UU 13 Tahun

2003], dinyatakan, “Pemerintah menetapkan upah minimum

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan

hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan

ekonomi”;

6. Bahwa pada prakteknya, Mahkamah Agung menafsirkan frasa

“dihentikan” dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi sebagai

permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana


7

pertimbangan hukum dalam putusan pengujian Pasal 44 PP 78 Tahun

2015 sebelumnya, yaitu:

(a) Putusan Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016,

halaman 71 paragraph kedua, Mahkamah Agung berpendapat:

“Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam

permohonan a quo sedang dalam proses pengujian di Mahkamah

Konstitusi dengan register perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016,

berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang

sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila

undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut

sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada

Putusan Mahkamah Konstitusi”, maka permohonan hak uji materiil ke

Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi prematur

(belum waktunya). Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah

Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a

quo, maka permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon tersebut

harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”;

(b) Putusan Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016,

halaman 80 paragraph kesatu, Mahkamah Agung berpendapat:

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi dasar pengujian

atas objek permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung sedang

dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam

perkara Nomor 99/PUU/XIV/2016, sehingga pengujian oleh

Mahkamah Agung wajib dihentikan. Dengan demikian, Mahkamah

Agung belum berwenang untuk memeriksa dan memutus

permohonan a quo (prematur), dan permohonan hak uji materiil dari

para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima”;

(c) Putusan Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017, halaman 133

paragraph kesatu, Mahkamah Agung berpendapat, “Menimbang,

bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang


8

Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo

sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan

register perkara Nomor 13/PUU-XV/2017, berdasarkan ketentuan

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, yang menyatakan, “Pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan

Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang

menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses

pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah

Konstitusi”, maka permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung

yang diajukan oleh Pemohon menjadi prematur (belum waktunya).

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya

menguji objek permohonan hak uji materiil a quo, maka permohonan

keberatan hak uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak

dapat diterima”;

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan 3 (tiga) permohonan

pengujian PP 78 Tahun 2015 tersebut di atas, dengan amar tidak dapat

diterima, memanglah tidak menghilangkan hak bagi siapapun yang

menganggap kepentingannya dirugikan untuk mengajukan permohonan

pengujian kembali. Akan tetapi, tafsiran Mahkamah Agung khususnya

atas frasa “dihentikan” dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, dengan

menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang tidak dapat diterima, akibat undang-undang yang

menjadi dasar pengujiannya masih dalam proses pengujian di Mahkamah

Konstitusi, justru telah tidak memberikan perlindungan, jaminan, dan

kepastian hukum, yang tercermin dalam asas sederhana, cepat, dan

biaya murah.

Di Mahkamah Agung, untuk mengajukan permohonan pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diwajibkan

membayar biaya perkara, dan harus pula menggandakan segala materi

permohonan serta bukti-bukti yang dianggap perlu oleh pihak yang

memohon. Kewajiban tersebut, diharapkan tetap memperhatikan asas

sederhana, cepat, dan biaya murah. Namun, dengan dinyatakannya

permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang tidak dapat


9

diterima oleh Mahkamah Agung akibat undang-undang yang menjadi

dasar pengujiannya masih dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi,

para Pemohon atau pihak lain yang mempunyai kepentingan yang sama,

justru mengalami proses peradilan yang berbelit-belit, tidak dalam waktu

sesegera mungkin, dan biaya yang dikeluarkan dalam mencari keadilan

menjadi mahal;

7. Bahwa makna frasa “dihentikan” dalam Pasal 55 UU Mahkamah

Konstitusi, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang masih dalam

pengujian di Mahkamah Konstitusi, seharusnya bukanlah dengan

menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima. Tetapi,

dilakukan penundaan pemeriksaannya oleh Mahkamah Agung.

Meskipun demikian, apabila penundaan sebagaimana para Pemohon

maksud, dipandang tidak cukup beralasan akibat adanya ketentuan Pasal

31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung, yang menyatakan, “Permohonan pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya

permohonan”. Maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi, untuk mempertimbangkan waktu antara

pengajuan hingga permohonan diputus dalam perkara pengujian PP 78

Tahun 2015, yaitu:

(a) Perkara Nomor 67 P/HUM/2015 yang diregister pada 10 Desember

2015 dan diputus pada 24 November 2016 [vide bukti P-6] dengan

lamanya pemeriksaan lebih dari 11 bulan;

(b) Perkara Nomor 69 P/HUM/2015 yang diregister pada 22 Desember

2015 dan diputus pada 24 November 2016 [vide bukti P-6A] dengan

lamanya pemeriksaan selama 11 bulan;

(c) Perkara Nomor 34 P/HUM/2017 yang diregister pada 26 April 2017

dan diputus pada 19 Juni 2017 [vide bukti P-6B] dengan lamanya

pemeriksaan selama 1,5 bulan.


10

Lagipula, dengan terlewatinya batasan waktu penyelesaian pemeriksaan

pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, tidak

menyebabkan batalnya putusan. Dengan ditundanya pemeriksaan

pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, akibat

undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang dilakukan

pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon tetap dapat

mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang ke Mahkamah Agung, tanpa perlu menunggu adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi. Sehingga, apabila telah ada Putusan Mahkamah

Konstitusi, maka Mahkamah Agung dapat melanjutkan pengujian PP 78

Tahun 2015 atau peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-

undang, sehari atau beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi

memutus pengujian undang-undang yang menjadi dasar pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus pengujian Pasal 55 UU

Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 74/PUU-X/2012 tanggal 13

Maret 2013. Pemohon dalam perkara Nomor 74/PUU-X/2012,

mengingingkan agar Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi ditiadakan

dengan dinyatakan seluruhnya bertentangan dengan UUD 1945.

Sedangkan para Pemohon dalam permohonan a quo meminta agar

Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Selain itu, permohonan a quo juga berbeda alasan permohonannya

dengan Perkara Nomor 79/PUU-XV/2017 yang telah diputus oleh

Mahkamah Konstitusi tanggal 28 November 2017. Dalam perkara

tersebut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang menjadi Pemohon

mempersoalkan keharusan bagi Mahkamah Agung menjadikan Putusan

Mahkamah Konstitusi sebagai referensi atau rujukan dalam memutus uji

materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah

Konstitusi. Sedangkan para Pemohon dalam permohonan a quo,

mempersoalkan kewajiban penghentian pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, akibat

undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya masih dalam

pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.


11

Dengan mempertimbangkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam

Perkara Pengujian Undang-Undang, maka telah terang benderang bahwa

permohonan a quo mempunyai perbedaan alasan permohonan dengan

perkara Nomor 79/PUU-XV/2017 sebagaimana teruarai di atas. Oleh

karenanya, para Pemohon berhak untuk dapat mengajukan kembali

pengujian Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berkesimpulan, Pasal

55 UU Mahkamah Konstitusi khususnya sepanjang frasa “dihentikan”

yang secara lengkap berbunyi, “Pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah

Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar

pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah

Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, haruslah

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai pengujian peraturan


Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang


pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah

Konstitusi;

IV. PETITUM YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

Berdasarkan seluruh alasan-alasan permohonan para Pemohon tersebut

di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan

memutus dengan amar putusan:

Menyatakan:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Frasa “dihentikan” pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor


12

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)


hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai pengujian peraturan


Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang


pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah

Konstitusi;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan

bukti P-6B sebagai berikut:

1 Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2 Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3 Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Abda Khair Mufti;

4 Bukti P-3A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Muhammad Hafidz;

5 Bukti P-3B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Abdul Hakim;

6 Bukti P-3C : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pekerja atas nama Pemohon Abda Khair Mufti;

7 Bukti P-3D Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pekerja atas nama Pemohon Muhammad Hafidz;

8 Bukti P-3E : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pekerja atas nama Pemohon Abdul Hakim;

9 Bukti P-3F : Fotokopi Anjuran dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimohonkan oleh Pemohon Abdul Hakim;


13

10 Bukti P-3G : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2016 tanggal 5 Desember 2016, yang dimohonkan oleh Pemohon Abda Khair Mufti;

11 Bukti P-3H : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, yang dimohonkan oleh Pemohon Muhammad Hafidz;

12 Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

13 Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

14 Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016;

15 Bukti P-6A : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016;

16 Bukti P-6B : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden

memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Januari 2018, yang pada

pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materi

atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 55

“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 55 khususnya frasa

“dihentikan“ bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;


14

3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung

atas pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap bertentangan

dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan;

4. Bahwa pada praktiknya Mahkamah Agung menafsirkan frasa “dihentikan”

dalam Pasal 55 UU MK sebagai permohonan yang harus dinyatakan

tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan

pengujian Pasal 44 PP Nomor 78 Tahun 2015 sebagaimana Putusan

Nomor 67 P/HUM/2015, Putusan Nomor 69 P/HUM/2015, Putusan

Nomor 34 P/HUM/2017 yang ketiga putusan tersebut dengan amar

putusan tidak dapat diterima;

5. Mahkamah Agung dalam menafsirkan frasa “dihentikan” dalam Pasal 55

UU MK dengan menyatakan permohonan pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang tidak dapat diterima,

akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujian masih dalam

proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Yang jika terjadi hal yang

demikian seharusnya Mahkamah Agung melakukan penundaan

pemeriksaan atau frasa “dihentikan” menjadi “ditunda”;

6. Dengan ditundanya pemeriksaan di Mahkamah Agung akibat undang-

undang yang menjadi dasar pengujian di Mahkamah Konstitusi maka

Pemohon tetap dapat melakukan pengujian di Mahkamah Agung tanpa

perlu menunggu adanya putusan di Mahkamah konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah

memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon

adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005

tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor


15

11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah

Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan

batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan

berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah

dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik

(khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan

berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,

maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

terjadi.

3. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memandang

tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (clausal verband) antara

kerugian yang dialami oleh Pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus)

khususnya dengan berlakunya Pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji;

4. Pemerintah juga telah mempelajari permohonan para Pemohon dalam

mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya para Pemohon

mendasarkan “pada kerugian ditolaknya permohonan uji materi peraturan

di bawah undang-undang terhadap undang-undang di MA dengan dalil

bahwa undang-undang yang menjadi dasar pengujian di MA masih dalam

pengujian di MK”;

5. Dalil kerugian para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini bahwa

para Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung

atas pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap bertentangan

dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Namun ditolak permohonannya oleh Mahkamah Agung

dengan dalil bahwa dasar Permohon pengujian materiil di Mahkamah

Konstitusi;


16

6. Sesuai dalil kerugian dalam permohonan, Pemerintah memberikan

pandangan terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon

sebagai berikut:

a. Penolakan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam permohonan

Pemohon terhadap uiji materi Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang

dianggap bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan

kewenangan konstitusi sebagai wewenang yang telah diatur dalam

UUD 1945;

b. Secara kewenangan konstitusional, bahwa Mahkamah Agung diberi

kewenangan konstitusional, salah satunya untuk menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, atau dengan kata lain MA melakukan pengujian legalitas

peraturan (judicial review on legality of regulation), sedangkan

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan konstitusional, salah satunya

menguji konstitusionalitas undang-undang yang lebih tinggi

tingkatannya;

c. Berdasarkan kewenangan tersebut diaturlah secara operasional dalam

undang-undang Mahkamah Konstitusi yakni Pasal 55 yang menjadi

batasan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah

Agung;

d. Penolakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukanlah

merupakan pelanggaran konstitusional akan tetapi justru berlandaskan

hak dan kewenangan yang diberikan secara konstitusional;

7. Secara kedudukan hukum (legal standing) Pasal a quo merupakan

ketentuan yang mengatur hubungan antara lembaga tinggi negara yakni

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan judicial

review peraturan perundang-undangan. Sehingga hanya Mahkamah

Konstitusi dan Mahkamah Agung lah yang dapat melaksanakan

ketentuan Pasal a quo. Karena Pasal a quo merupakan undang-undang

Mahkamah Konstitusi maka yang dapat berpotensi dirugikan atas berlaku

Pasal 55 adalah Mahkamah Agung. Sehingga hanya Mahkamah Agung


17

lah yang dapat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam uji

materi Pasal a quo;

8. Sesuai kedudukan hukum para Pemohon pemerintah berpendapat

bahwa kerugian yang didalilkan para Pemohon sebenarnya bukanlah

merupakan kerugian konstitusional (constitutional rights) akan tetapi

merupakan kerugian hukum (legal rights) karena bentuk kerugiannya

adalah ditolaknya uji materi di Mahkamah Agung;

9. Sebagaimana diketahui bahwa kerugian hukum (legal rights) merupakan

kerugian akibat sengketa hukum yang dapat berupa diantaranya,

ditahannya seseorang, penjatuhan hukuman, ganti rugi, penolakan

gugatan, atau tidak diterimanya permohonan sebagaimana yang

didalilkan Pemohon;

10. Kerugian hukum dapat dilakukan upaya hukum dalam ranah peradilan

umum seperti upaya hukum banding kasasi atau mengajukan kembali

gugatan atau permohonan;

11. Dalil kerugian Pemohon dalam hal ini masih dapat dimohonkan untuk

diujikan kembali ketika putusan Mahkamah Konstitusi masih

memungkinkan;

12. Dalam kerugian ini Pasal a quo tidak mengurangi atau menghilangkan

hak Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D UUD 1945;

13. Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian

konstitusional (constitutional rights) yang dialami oleh para Pemohon

terhadap keberlakuan Pasal a quo. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,

permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki

kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan

permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

verklaard);

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

A. Pandangan Umum Pemerintah terhadap Pokok Perkara


18

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Indonesia

memiliki dua lembaga tinggi negara kekuasaan kehakiman, yaitu

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah

Konstitusi. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur

bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang merupakan

pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final. Sedangkan Pasal 24A ayat (1), Mahkamah Agung

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh

undang-undang;

2. Pemberian kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung terhadap judicial review peraturan perundang-

undangan sebagaimana Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1)

merupakan kewenangan secara konstitusional. Secara legalitas

bahwa kewenangan konstitusional merupakan kewenangan yang

mempunyai derajat yang sama. Untuk melaksanakan kewenangan

yang mempunyai sifat derajat yang sama, diperlukan regulasi

pengaturan yang baik dalam hubungan kerjanya sehingga dapat

mensinergikan antara lembaga yang diberi kewenangan yang

sifatnya sama tersebut;

3. Pasal yang diuji merupakan ketentuan yang mengatur hubungan

antara pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung dalam judicial review peraturan perundang-

undangan;

4. Sesuai permohonan, Pemerintah berpandangan diantaranya:

a. Pasal yang di uji memuat materi untuk mensinergikan kewenangan

konstitusional kedua lembaga Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung;

b. Dengan adanya Pasal a quo, judicial review yang dilaksanakan

antara kedua lembaga telah berjalan dengan baik yang juga telah

menjadi sistem judicial review peraturan perundang-undangan


19

sehinga tidak terjadi benturan antara pengujian yang dilakukan

oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;

c. Pasal a quo merupakan ketentuan yang menjadi hubungan

horizontal antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan


undangan;

d. Pasal a quo juga salah satu ketentuan yang masuk dalam ranah

hukum formil (formele recht) sebagai tata cara untuk

melaksanakan hukum materiil (materiele recht). Secara

fundamental ketentuan tersebut selain memberikan kepastian

hukum hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah

Agung dalam judicial review juga memberikan tuntunan atau

pedoman dalam melaksanakan hukum materiilnya sehingga kedua

lembaga tersebut mempunyai kepastian hukum dalam

melaksanakan kewenangannya;

e. Pasal a quo merupakan salah satu kebutuhan hukum dalam

hukum acara bagi kedua lembaga antara Mahkamah Konstitusi

dan Mahkamah Agung yang bertujuan agar dapat terlaksananya

hukum materiil (conditio sine quo non) secara baik;

B. Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal yang di uji

1. Bahwa Pasal a quo merupakan salah satu ketentuan hukum acara

Mahkamah Konstitusi dalam rangka melaksanakan pengujian

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

2. Secara subtansi Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh

konstitusi untuk menguji peraturan yang lebih tinggi tingkatannya

(undang-undang terhadap UUD);

3. Sedangkan Mahkamah Agung diberi kewenangan secara

konstitusional untuk menguji peraturan yang lebih rendah

tingkatannya (peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang);

4. Pembagian kewenangan tersebut telah disesuaikan dalam sistem

peraturan perundang-undangan dimana dalam sistem peraturan


20

perundang-undangan telah disusun dan dibentuk hierarki peraturan

perundang-undangan;

5. Sistem peraturan perundang-undangan merupakan suatu kesatuan

yang terdiri dari berbagai peraturan atau suatu rangkaian unsur-unsur

hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi, dan

terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainya;

6. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan

hierarki peraturan perundang-undangan yakni:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

7. Bahwa kata “dihentikan” jika mengacu pada hierarki peraturan

perundang-undangan maka lembaga yang diberi kewenangan

menguji peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dapat menghentikan

lembaga yang menguji peraturan lebih rendah tingkatannya;

8. Kata “dihentikan” dalam norma Pasal a quo merupakan ketentuan

yang memberikan kepastian hukum terhadap prosedur pengujian

peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang

sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk dihentikan jika

undang-undang yang sebagai batu uji juga sedang di uji di

Mahkamah Konstitusi. Dengan maksud agar tidak terjadi

pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan


undangan;

9. Kata “dihentikan” dalam norma Pasal a quo sangat penting sehingga

keselarasan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan



21

undangan dapat berjalan dengan baik dengan mengacu pada prinsip

sistem hierarki peraturan perundang-undangan;

10. Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan peraturan

yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, begitu juga terhadap

kedudukan putusan judicial review peraturan perundang-undangan,

bahwa putusan uji materi peraturan yang lebih rendah tingkatannya

harus sesuai atau selaras dengan putusan peraturan yang lebih tinggi

tingkatannya;

11. Pada pokoknya maksud “dihentikan” sampai ada “putusan

Mahkamah Konstitusi” agar Mahkamah Agung dapat menyesuaikan

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi;

12. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menerima

permohonan pengujian undang-undang dimaksud maka posisi

Mahkamah Agung harus menyesuaikan dengan putusan tersebut

sehingga uji materi yang dilakukan di Mahkamah Agung juga harus

dihentikan karena pasal atau undang-undang yang sebagai batu diuji

dinyatakan bertentangan atau tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat oleh Mahkamah Konstitusi;

13. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menolak

permohonan pengujian undang-undang dimaksud maka posisi

Mahkamah Agung dapat menerima kembali permohonan dimaksud;

14. Frasa “dihentikan” juga dalam rangka untuk memberikan kepastian

hukum jika MK memberikan putusan ultra petita pengujian undang-

undang terhadap UUD dimana hakim Mahkamah Konstitusi

mempunyai kewenangan untuk itu;

15. Jika sesuai dalil Pemohon untuk dimaknai “dihentikan” menjadi

“ditunda”, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:

a. Makna ditunda berarti dihentikan sementara sampai waktu yang

ditentukan;

b. Secara norma jika dimaknakan dalam Pasal a quo uji materi yang

ditunda maka dihentikan sementara sampai ada putusan;


22

c. Hal ini dapat dimaknai jika uji materi di Mahkamah Agung ditunda

karena adanya pengujian di Mahkamah Konstitusi maka apapun

putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah ada putusan di

Mahkamah Konstitusi uji materi di Mahkamah Agung bisa

dilanjutkan kembali;

d. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi menerima uji materi

undang-undang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menyatakan

pasal undang-undang yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat dan pengujian yang ditunda tersebut dilanjutkan kembali

maka hal ini dapat sebagai perlawanan putusan antara putusan

peraturan yang tingkatannya lebih rendah dengan putusan

peraturan yang lebih tinggi;

e. Jika penundaan uji materi di Mahkamah Agung dilanjutkan setelah

ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-

undang sebagai batu uji tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat maka hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Apakah pengujian dapat dilaksanakan tanpa batu uji sebagaimana

permohonan Pemohon menghendaki digantinya kata “dihentikan”

menjadi “ditunda”;

f. Begitu juga jika terjadi putusan ultra petita dimana Hakim

Mahkamah Konstitusi membatalkan lebih dari yang dimohonkan

yakni jika seluruh ketentuan undang-undang yang diuji dinyatakan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

g. Secara implementatif kata “dihentikan” telah sesuai dengan batas

waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat

(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung yaitu MA harus melakukan pengujian

permohonan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal

diterimanya permohonan, sehingga jika dimaknai dengan “ditunda”

justru dapat melebihi batas waktu yang telah ditentukan (14 hari);

h. Jika frasa “dihentikan” dimaknai menjadi “ditunda” dapat

berpotensi terjadinya pertentangan antara putusan Mahkamah


23

Konstitusi dan Mahkamah Agung yang secara sistem hukum akan

dapat merusak sistem hierarki peraturan perundang-undangan;

i. Dengan demikian Pemerintah tetap berpandangan bahwa kata

“dihentikan” dalam norma Pasal a quo sudahlah sangat tepat

sebagai landasan hubungan antara kewenangan Mahkamah

Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengujian

peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945;

j. Bahwa Pemohon mendalilkan pada praktiknya Mahkamah Agung

menafsirkan kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK sebagai

permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Pemerintah memberikan pandangan bahwa hal tersebut bukanlah

suatu penafsiran karena frasa “dihentikan” tidak multitafsir atau

dapat diartikan lain kata “dihentikan” dalam norma Pasal a quo

tidak boleh diproses, sampai adanya putusan Mahkamah

Konstitusi. Sehingga hasil tindakan dihentikan maka permohonan

tidak dapat diterima;

k. Konsekuensi dihentikan sampai adanya putusan Mahkamah

Konstitusi, maka Pemohon dalam mengajukan uji materi di

Mahkamah Agung dapat mengajukan permohonan kembali jika

Mahkamah Konstitusi dalam putusanya menyatakan menolak

permohonan undang-undang yang diuji, tetapi jika Mahkamah

Konstitusi menerima atau mengabulkan permohonan Pemohon

undang-undang yang diuji, maka Pemohon tidak lagi dapat

mengajukan permohonan kembali;

l. Hal yang demikian merupakan norma yang telah terukur

sebagaimana norma Pasal a quo yang pada prakteknya Pasal

a quo telah terlaksana dengan baik;

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah

memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 55

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi


24

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, dapat memberikan

putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak

dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);

4. Menyatakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan


Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak

bertentangan dengan UUD 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang

bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Pihak Terkait yaitu Mahkamah

Agung (MA) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 9

Januari 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Petitum para Pemohon, bahwa petitum permohonan para Pemohon dalam uji

materiil pada Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)


hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “muatan materi pasal dan/atau


25

ayat dalam undang-undang yang sedang dilakukan pengujian di

Mahkamah Konstitusi, tidak dijadikan batu uji dalam pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

B. Terhadap permohonan Pemohon, dengan ini kami berikan keterangan sebagai

berikut:

1. Bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

juncto Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung juncto Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 9 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

4. Bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui

prosedur yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-


26

undangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Bahwa peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem

hukum yang di dalamnya terdapat jenis dan hierarki yakni UUD 1945,

Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan

Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota [vide Pasal 7 ayat

(1) UU 12/2011]. Selain itu terdapat jenis peraturan lainnya sebagaimana

dimaksud Pasal 8 UU 12/2011 yang memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

6. Bahwa di dalam hierarki tersebut, UUD 1945 ditempatkan sebagai hukum

yang tertinggi, di Indonesia (the supreme law of the land). Dengan adanya

hierarki, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi

pedoman dan syarat keabsahan secara hukum (legal validity) bagi

peraturan perundnag-undangan yang lebih rendah serta menjadikan

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai pelaksanaan

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti peraturan

pemerintah terhadap undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 5

ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden menetapkan peraturan

pemerintah untuk menjalankan undnag-undang sebagaimana mestinya”;

7. Bahwa untuk menjamin adanya keutuhan sistem hukum kenegaraan agar

tidak terjadi kekacauan sistem (chaotic), maka UUD 1945 memberikan

kewenangan secara konstitusional kepada Mahkamah Agung untuk

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang dan kepada Mahkamah Konstitusi diberikan

kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar [vide Pasal 24C ayat (1) UUD 1945];

8. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pendelegasaian

suatu peraturan perundang-undangan kepada peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah merupakan hal yang seringkali dilakukan,

misalnya pendelegasian dari suatu undang-undang kepada peraturan

pemerintah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah


27

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak jarang dilakukan

pendelegasaian dari suatu undang-undang langsung kepada peraturan

menteri;

9. Bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku,

maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundnag-undangan yang lebih tinggi,

oleh karena peraturan perundang-undangan yang lebih rendah merupakan

peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi berdampak pula terhadap eksistensi dari suatu peraturan

perundang-undangan;

10. Bahwa uraian di atas selaras dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

yang mengatur bahwa “Pengujian peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib

dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian



11. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU 24/2003 telah terapkan oleh Mahkamah

Agung melalui sejumlah Putusan Hak Uji Materi yang diajukan ke

Mahkamah Agung setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung

tentang Hak Uji Materi. Hal ini karena eksistensi suatu peraturan

perundang-undangan ditentukan oleh peraturan yang berada di atasnya.

Dengan demikian jika putusan pengujian suatu peraturan perundang-

undangan ke Mahkamah Agung, dalam hal ini pengujian Pasal 44

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) terhadap

Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),

bertentangan dengan putusan pengujian UU Ketenagakerjaan terhadap


28

UUD 1945 yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, maka

akan berdampak kepada terjadinya ketidakpastian hukum yang justru

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa terkait perbedaan pasal dalam undang-undang yang menjadi batu

uji pada Mahkamah Agung dan pasal dalam pasal dalam undang-undang

yang diuji terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, perlu

diperhatikan praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan

terobosan-terobosan hukum (rule breaking) dengan landasan mewujudkan

kemanfaatan bagi rakyat dan demi menghindarkan dari kekacauan hukum

di masyarakat. Mahkamah Konstitusi sering kali mempertimbangkan dan

menafsirkan pasal-pasal lainnya dari yang dimohonkan karena dianggap

relevan atau bahkan membatalkan satu undang-undang walaupun

permohoan yang diajukan terhadap beberapa pasal. Hal ini sebagaimana

diketahui melalui Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, Putusan Nomor

003/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, dan Putusan Nomor

006/PUU-IV/2016;

13. Bahwa keutuhan sistem hukum dalam suatu negara merupakan hal

penting dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil sebagai hak

konstitusional warga negara dalam berhukum sebagaimana ditentukan

secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang

menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama

di hadapan hukum”. Dengan demikian penghentian pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung

menunggu putusan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 55 UU MK] adalah

bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum tersebut;

Berdasarkan keterangan di atas, Mahkamah Agung menyampaikan pendapat

sebagai berikut:

1. Bahwa, Pihak Terkait (Mahkamah Agung) berpendapat maksud dari Pasal 55

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan


Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi supaya terdapat


29

keselarasan antara putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah

Konstitusi;

2. Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang

menyatakan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila

undang-undang yang menjadi dasar pengujian tersebut sedang dalam proses

pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi

telah sesuai dengan UUD 1945.

Bahwa dalam perkara a quo, Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA)

menyampaikan keterangan tambahan dalam persidangan pada tanggal 16 Januari

2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Mahkamah Agung apabila klausul dalam Pasal 55

UU MK yang sebelumnya tertulis “dihentikan” menjadi “ditunda”?

Jawaban:

Mahkamah Agung tetap menghendaki bahwa terhadap perkara uji materiil

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah

Agung yang undang-undang sebagai dasar pengujian sedang di uji di

Mahkamah Konstitusi dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan

permohonan uji materiil tidak dapat diterima, karena jika prosedurnya ditunda,

maka perkara tersebut akan menjadi tunggakan bagi Mahkamah Agung,

sedangkan berdasarkan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 bahwa jangka waktu

penyelesaian perkara paling lama 250 hari, artinya jika sampai dengan 250

hari belum diputuskan oleh MK maka perkara uji materiil di MA akan diputus

tidak dapat diterima.

2. Apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan

tidak dapat diterima (NO) terhadap permohonan uji materi yang dasar undang-

undangannya sedang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi? Dan apakah

Putusan di Mahkamah Agung tersebut sebagai Putusan Sela atau Putusan

Akhir?

Jawaban:


30

a. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan tidak dapat diterima terhadap

perkara uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang karena belum melakukan pemeriksaan pada substansi pokok

perkaranya, maka oleh sebab itu juga Pemohon tetap dapat mengajukannya

kembali.

b. Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima merupakan

putusan akhir karena dalam perkara uji materiil peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung tidak

mengenal putusan sela.

3. Apakah Mahkamah Agung tidak dapat memperkirakan bahwa pasal yang

sedang di uji di Mahkamah Konstitusi bukan pasal yang menjadi batu uji bagi

perkara uji materil di MA?

Jawaban:

Mahkamah Agung sulit untuk memperkirakan kaitan pasal yang sedang di uji

di MA dengan pasal-pasal lain yang terkait dengan pasal yang menjadi batu

uji, selain itu ketentuan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan

undang-undang bukan mnyebutkan pasal dari undang-undang.

4. Bagaima pendapat Mahkamah Agung apabila dikaitkan dengan penyelesaian

perkara di MA dan kewajiban Pemohon uji materi yang selalu membayar biaya

perkara setiap kali diajukan?

Jawaban:

Setiap perkara yang telah diregistrasi (termasuk perkara uji materiil yang

terkait dengan undang-undang yang sednag di uji di MK) akan tetap diteruskan

kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditunjuk Majelis Hakim yang

memeriksa perkaranya untuk dijatuhkan putusan permohonan tidak dapat

diterima, sehingga biaya proses atas perkara tersebut tidak bisa dikembalikan,

kecuali jika Pemohon mencabut permohonannya sebelum dilakukan registrasi.

Selain itu perlu kami sampaikan bahwa selama ini dalam praktiknya petugas

kepaniteraan muda tata usaha negara di Mahkamah Agung selalu

menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Pemohon bahwa undang-undang

yang menjadi batu uji ya sedang di uji di MK dan menyampaikan agar tidak

didaftarkan dulu, namun Pemohon sendiri yang memaksa agar permohonan


31

tersebut tetap didaftarkan meskipun telah tahu risikonya akan dinyatakan tidak

dapat diterima.

5. Apabila suatu undang-undang telah dinyatakan bertentangan dan dibatalkan

oleh Mahkamah Konstitusi, apakah uji materi yang diperiksa oleh Mahkamah

Agung menjadi gugur atau dapat dipertimbangkan atas dasar UUD 1945?

Jawaban:

Permohonan uji materiil tersebut dinyatakan ditolak bukan gugur karena dalam

perkara uji materiil di Mahkamah Agung hanya mengenal putusan dikabulkan,

ditolak, dan tidak dapat dietrima, sedangkan putusan gugur tidak dikenal

dalam perkara uji materiil di MA (vide PERMA1/2011 dan Pasal 31A ayat (5),

ayat (6), ayat (7) UU MA 3/2009).

6. Barapa perkara yang sedang di uji di Mahkamah Agung dan pada saat

bersamaan juga di uji di Mahkamah Konstitusi?

Jawaban:

Tahun 2017 perkara HUM yang UU nya sedang di uji di MK ada 7 perkara;

Tahun 2018 perkara HUM yang UU nya sedang di uji di MK ada 2 perkara.

[2.5] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan

keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan melewati tenggat, yaitu diterima

pada tanggal 14 Februari 2018;

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden masing-masing telah

menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 24 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.


32

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang

Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah

pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap UUD

1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu

Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang


33

mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang

terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) UU MK;

b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan

oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang

dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan

selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima

syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan

oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau

setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan

akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud

dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU

MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional


34

sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan

kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo;

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara

yang bekerja di PT Prysmian Cable Indonesia, PT Radiance, dan PT Internusa

Food, yang hendak mengajukan pengujian materi muatan Pasal 44 ayat (1) dan

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

(selanjutnya disebut PP 78/2015) terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003)

yang pada saat dimohonkan perkara ini sedang dalam proses pengujian di

Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 13/PUU-XV/2017. Dengan merujuk

pada Pasal 55 UU MK, para Pemohon beranggapan bahwa apabila para Pemohon

tetap mengajukan pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP 78/2015 ke

Mahkamah Agung, berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke verklaard), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam

perkara sebelumnya atas pengujian Pasal 44 PP 78/2015 dengan perkara Nomor

67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016 (bukti P-6), perkara Nomor 69

P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016 (bukti P-6A), dan perkara Nomor 34

P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 (bukti P-6B);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.5] dan

paragraf [3.6] di atas, dihubungkan dengan kerugian yang didalilkan para

Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang hendak mengajukan

permohonan ke Mahkamah Agung, terdapat hubungan sebab akibat (causal

verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang

dimohonkan pengujian. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)

untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan mengenai pokok permohonan;


35

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk

perkara, permohonan ini menyangkut kepastian hukum proses pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di mana undang-undang

yang menjadi dasar peraturan tersebut sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi

sementara peraturan pelaksana tersebut diuji pula ke Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan itu, pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah apakah

kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK telah menyebabkan terjadinya

ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon?

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi

permohonan a quo, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menyitir

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah

Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Mahkamah

Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai

wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Berdasarkan rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut telah terang

bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan

Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan

Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah

kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan

banding tertinggi (the highest appellate court) yaitu dalam fungsinya sebagai judex

juris. Dalam fungsi ini Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk

mengadili perkara berdasarkan undang-undang.

Sementara itu, dalam kewenangan menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung

bukanlah sedang berperan sebagai judex juris tetapi sedang melaksanakan

kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (original jurisdiction) dimana

di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-

undang tetapi justru “mengadili” norma peraturan perundang-undangan. Dalam

konteks demikian maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini


36

tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang

terhadap UUD. Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara pandang antara

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini

kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum

(tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili

pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang.

[3.11] Menimbang bahwa pada dasarnya keberadaan Pasal 55 UU MK

sesungguhnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses

pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh dua lembaga

pelaku kekuasaaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2)

UUD 1945. Hal mana, dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan

tersebut, terdapat persinggungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung, khususnya ketika suatu undang-undang sedang diuji oleh

Mahkamah Konstitusi dan secara bersamaan peraturan perundang-undangan

yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut juga dimohonkan untuk diuji

legalitasnya kepada Mahkamah Agung. Untuk menghindari agar tidak terjadi

ketidakpastian dan/atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, maka

diatur bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang oleh Mahkamah Agung dihentikan sampai adanya putusan

Mahkamah Konstitusi.

Praktik demikian juga lazim terjadi di negara lain. Di Jerman misalnya,

berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Jerman, jika suatu pengadilan yang

sedang memeriksa suatu perkara berdasarkan undang-undang tertentu

menganggap bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi

Jerman maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus dihentikan terlebih

dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan

Mahkamah Konstitusi negara bagian jika yang dianggap dilanggar oleh undang-

undang tersebut adalah Konstitusi negara bagian. Setelah ada putusan Mahkamah

Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian barulah

kemudian pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan. Mahkamah

Konstitusi Jerman (maupun Mahkamah Konstitusi negara bagian) tidak

mencampuri substansi perkara yang menjadi kewenangan mutlak atau kompetensi


37

absolut pengadilan yang memutus perkara tersebut, melainkan hanya menilai

konstitusionalitas norma undang-undang yang berlaku terhadap perkara itu.

[3.12] Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah,

penghentian tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian hukum terhadap

prosedur pengujian peraturan perundang-undangan dan untuk maksud agar tidak

terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan

Mahkamah Agung terhadap judicial review peraturan perundang-undangan dalam

sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

[3.13] Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangannya juga menjelaskan

maksud kata “dihentikan” adalah dihentikan sampai ada putusan Mahkamah

Konstitusi agar Mahkamah Agung dapat menyesuaikan terhadap putusan

Mahkamah Konstitusi. Dalam bahasa lain, bahwa kata “dihentikan” adalah

prosedur untuk menghentikan proses pemeriksaan persidangan untuk sementara

waktu hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana, apabila Mahkamah

Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang-undang, maka Mahkamah

Agung harus menyesuaikan dengan putusan tersebut sehingga pengujian di

Mahkamah Agung juga harus dihentikan karena pasal yang menjadi batu uji

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika permohonan

pengujian undang-undang dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka

posisi Mahkamah Agung dapat menerima kembali permohonan dimaksud. Hanya

saja, menurut keterangan Pemerintah, apabila kata “dihentikan” dimaknai “ditunda

pemeriksaannya” maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

[3.14] Menimbang bahwa lebih jauh, Pemerintah dalam keterangannya juga

menegaskan bahwa apabila permohonan Pemohon agar kata “dihentikan”

dinyatakan konstitusional bersyarat dikabulkan sehingga dimaknai sebagai

“ditunda pemeriksaannya”, maka hal itu akan menimbulkan pertentangan dengan

Pasal 31A ayat (4) UU MA terkait batas waktu pemeriksaan uji materiil oleh

Mahkamah Agung. Pada saat bersamaan juga akan mengakibatkan perkara di

Mahkamah Agung semakin menumpuk, sehingga justru bertentangan dengan

asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 55 UU MK

merupakan jalan tengah agar tidak muncul permasalahan konstitusionalitas baru

dalam hierarki peraturan perundang-undangan;


38

[3.15] Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Mahkamah Agung

sebagai Pihak Terkait, norma Pasal 55 UU MK dilaksanakan dalam bentuk

menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan permohonan pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang

undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi

tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Artinya, kata “dihentikan”

dimaknai dalam bentuk menjatuhkan putusan tidak dapat diterima terhadap

permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari

undang-undang di mana undang-undang yang menjadi dasar pendelegasian

peraturan perundang-undangan dimaksud sedang diuji konstitusionalitasnya di

Mahkamah Konstitusi.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 55 UU MK memang telah

pernah dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh

Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 74/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon

ditolak karena dalil yang menyatakan Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal

24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum. Kedua,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya

menyatakan menolak permohonan, karena dalil Pemohon yang meminta agar

norma Pasal 55 UU MK ditambah dengan frasa “yang mengikat Mahkamah

Agung” sehingga rumusan normanya menjadi “Pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung

wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar

pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah

Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah

Agung” tidak beralasan secara hukum.

[3.17] Menimbang bahwa substansi yang dimohonkan dalam permohonan

a quo berbeda dengan permohonan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah

Konstitusi sebelumnya tersebut. Dalam hal ini, substansi yang dimohonkan untuk

dinilai konstitusionalitasnya adalah kata “dihentikan”, bukan pembatalan Pasal 55

UU MK secara keseluruhan dan juga bukan menambah frasa, melainkan

penafsiran terhadap frasa dalam norma dimaksud. Kata “dihentikan” dalam norma

Pasal 55 UU MK dimohonkan oleh para Pemohon untuk dinyatakan konstitusional


39

bersyarat sehingga dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya” dengan alasan

guna memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sesuai

dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian,

permohonan a quo sama sekali tidak meminta membatalkan atau menghilangkan

norma yang merupakan demarkasi antara proses pengujian undang-undang oleh

Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang oleh Mahkamah Agung.

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena dasar diadopsinya norma

Pasal 55 UU MK dan juga alasan permohonan agar kata “dihentikan” dinyatakan

konstitusional bersyarat dalam permohonan a quo sama-sama berangkat dari

tujuan memberikan kepastian hukum, maka yang harus dipertimbangkan lebih

jauh, manakah di antara dua pilihan berikut: (1) mempertahankan kata “dihentikan”

tetapi dimaknai secara berbeda-beda; atau (2) menafsirkan kata “dihentikan”

dengan makna “ditunda pemeriksaannya” yang lebih mengandung dan memenuhi

prinsip kepastian hukum dan keadilan? Terhadap kemungkinan tersebut lebih jauh

Mahkamah berpendapat sebagai berikut ini.

Pertama, bahwa mengajukan permohonan pengujian peraturan

perundang-undangan merupakan hak setiap warga negara atau badan hukum

atau kesatuan masyarakat hukum adat yang merasa hak konstitusionalnya dan

hak hukumnya terlanggar oleh berlakunya suatu norma. Secara konstitusional,

permohonan pengujian tersebut dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi

terhadap undang-undang, dan melalui Mahkamah Agung terhadap peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam konteks ini, mekanisme

pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui

pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh

pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang;

Bahwa oleh karena mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan

merupakan sebuah mekanisme kontrol untuk menjamin bahwa produk hukum

yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

dan tidak melanggar hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara,

maka keberadaan mekanisme judicial review haruslah dinilai dari sisi kepentingan


40

warga negara sebagai pencari keadilan. Dalam hal ini, kepentingan orang atau

badan hukum yang merasa hak konstitusional atau hak hukumnya terlanggar

akibat keberlakuan sebuah norma yang harus menjadi prioritas ketika menentukan

kepastian hukum mana yang harus didahulukan di antara beberapa dalil kepastian

hukum yang muncul;

Kedua, bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah

disinggung sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap

proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang yang

menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kepastian

hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidaklah perlu

dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika

mengajukan permohonan uji materiil. Para pencari keadilan haruslah mendapatkan

kepastian hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan

menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang terhadap undang-undang hingga adanya putusan

Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 55 UU MK dilaksanakan dalam

bentuk menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar

pengujianya sedang diuji Mahkamah Konstitusi, maka kepastian hukum proses

pengujian dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai asas peradilan

cepat, sederhana, dan biaya ringan juga dapat dipenuhi. Hanya saja, sebagaimana

diterangkan Mahkamah Agung, Pasal 55 UU MK diterapkan dalam bentuk

menghentikan proses pengujian peraturan perundang-undangan di mana undang-

undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi

dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan bahwa permohonan

pengujian materiil tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard, NO);

Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya

adalah untuk menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan

kata “dihentikan” dan frasa “sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Kedua

rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa penghentian


41

proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh

Mahkamah Agung adalah untuk sementara waktu. Dengan konstruksi demikian,

tidak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang-undang

di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya

sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan Mahkamah

Konstitusi. Hanya saja, kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan untuk

dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima.

Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata “dihentikan” telah

menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut

baik terkait substansi norma Pasal 55 UU MK sendiri maupun ketidakpastian

hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil

sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi norma a quo terjadi

karena maksud yang terkandung dalam Pasal 55 UU MK hanya sebagai

penghentian sementara sebagaimana dijelaskan Pemerintah dan Mahkamah

Agung sebagai Pihak Terkait, ternyata tidak saja dapat dimaknai demikian. Norma

tersebut juga mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan dengan

putusan akhir dengan amar menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat

diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima

yang demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara,

melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian,

apabila pengujian materiil hendak diajukan lagi, maka harus dengan cara

mengajukan permohonan baru, di mana hal tersebut harus disertai dengan

membayar biaya permohonan lagi, sebagaimana diterangkan oleh Pemohon yang

dibenarkan oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung dalam persidangan. Oleh karena

itu, norma Pasal 55 UU MK, khususnya kata “dihentikan” telah menimbulkan

ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat,

sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang menjadi amanat UU Kekuasaan

Kehakiman;

Bahwa dalam konteks pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian

hukum bagi pencari keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah terjadi

karena apabila permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan

yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah

Konstitusi dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan tidak dapat diterima.


42

Putusan tidak dapat diterima dapat dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata

yang tidak terpenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pemohon. Dalam hal

ini, pengujian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang yang tidak berhubungan dengan

kepentingan hukum pencari keadilan yang dijadikan sebagai penyebab terhadap

dinyatakannya permohonan uji materiil peraturan perundang-undang di bawah

undang-undang tersebut tidak dapat diterima. Artinya, pencari keadilan yang

mengajukan permohonan uji materiil telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan

merupakan kesalahannya. Dengan demikian, Pemohon uji materiil harus

menanggung risiko berupa permohonannya diputus dengan dinyatakan tidak dapat

diterima hanya karena undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji

pula oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah

keberadaan kata “dihentikan”, maka beralasan hukum untuk menyatakan kata

tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “ditunda

pemeriksaannya”. Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal

perumusan norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan Pemerintah.

Bahkan, makna demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks

norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung

dan Mahkamah Konstitusi dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan yang

mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang terhadap undang-undang;

Ketiga, bahwa terkait kekhawatiran akan akibat hukum dimaknainya kata

“dihentikan” sebagai “ditunda pemeriksaannya” terhadap terlampauinya tenggang

waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah berpendapat

kekhawatiran demikian tidak perlu terjadi sebab waktu selama berlangsungnya

penundaan tersebut tidak turut diperhitungkan;

Bahwa dengan menegaskan makna kata “dihentikan” adalah “ditunda

pemeriksaan”, maka hal demikian sama sekali tidak akan bertentangan dan

menyebabkan tidak pastinya jangka waktu proses uji materiil yang dilakukan oleh

Mahkamah Agung. Dengan adanya norma undang-undang, dalam hal ini Pasal 55

UU MK, yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai


43

dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka penghitungan

jangka waktu proses pengujian permohonan oleh Mahkamah Agung disesuaikan

dengan penundaan itu. Dalam arti, ketika penundaan dilakukan, maka

penghitungan waktu uji materiil oleh Mahkamah Agung juga dihentikan sementara

waktu hingga dimulai kembali proses pemeriksaan setelah adanya putusan

Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena itu, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai menjadi

“ditunda pemeriksaaannya”, hal itu sama sekali tidak akan menyebabkan

terjadinya ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu pemeriksaan

permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal ini tidak dapat

dijadikan dasar untuk memaknai bahwa kata “ditunda” harus dimaknai dengan

menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan tidak dapat diterima terhadap

permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan yang undang-undang

sebagai dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan

alasan terlampauinya waktu;

Keempat, bahwa mengenai akibat hukum munculnya ketidakpastian

hukum apabila kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaan”, sejalan dengan

apa yang telah diuraikan sebelumnya, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai

dengan “ditunda pemeriksaannya”, sama sekali tidak akan terjadi pertentangan

antara putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan

putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang. Dalam hal putusan pengujian undang-undang, misalnya,

ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan

proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

berdasarkan undang-undang yang pengujiannya telah dinyatakan ditolak oleh

Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, tidak ada persoalan dan tidak ada

peluang terjadinya pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah

Agung dalam pengujian peraturan dalam satu jenjang hierarki norma. Seandainya

putusan pengujian UU dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah

Agung juga tinggal melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan putusan

Mahkamah Konstitusi sepanjang norma yang diuji ada kaitannya dengan norma

peraturan perundang-undangan yang diuji oleh Mahkamah Agung. Apabila

ternyata putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan batal atau hilangnya norma


44

yang menjadi dasar pengujian, atas dasar itulah Mahkamah Agung menyatakan

permohonan tidak dapat diterima atau ditolak. Dengan demikian, sama sekali tidak

terdapat potensi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung ketika kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaannya”;

Kelima, bahwa mengenai akibat hukum memaknai kata “dihentikan”

dengan “ditunda pemeriksaannya” terhadap penumpukan perkara di Mahkamah

Agung. Ketidapastian hukum substansi norma maupun kepastian hukum bagi

pencari keadilan dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tidak

dapat dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah administratif penumpukan

perkara. Dalam arti, penumpukan perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk

membiarkan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kata “dihentikan” dalam

Pasal 55 UU MK terus dibiarkan tanpa kepastian penafsiran;

Bahwa sekalipun seandainya terjadi penumpukan perkara pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh

Mahkamah Konstitusi, quod non, masalah tersebut memiliki kemudaratan yang

lebih sedikit dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan

norma Pasal 55 UU MK terus dipertahankan. Penumpukan hanya akan berdampak

pada bertambahnya beban kerja lembaga, sementara ketidakpastian yang

terkandung dalam norma akan menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak

hukum warga negara akan terlanggar;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,

Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut

hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;


45

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, “Pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung

wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian


sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata

“dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda

pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian



3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.


46

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,

Anwar Usman, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati,

I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua

ribu delapan belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku

Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul,

Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing

sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu

delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua

ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 15.40 WIB, oleh delapan Hakim

Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,

Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna,

Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan

Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati


47

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi


Documents

PUTUSAN Nomor 93/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN … fileperadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, ... lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang