5

Militer dari Markas Besar T NI ke Mahkamah Agung, maka perlu Pernakaian Lambang Ikahi dan Ipaspi bagi Hakim dan Panitera di lingkungan Peradilan Militer. 1. Undang-Undang Nomor

Download PDF Report

Upload
others
View
19
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Militer dari Markas Besar T NI ke Mahkamah Agung, maka perlu Pernakaian Lambang Ikahi dan Ipaspi bagi Hakim dan Panitera di lingkungan Peradilan Militer. 1. Undang-Undang Nomor

Page 2: Militer dari Markas Besar T NI ke Mahkamah Agung, maka perlu Pernakaian Lambang Ikahi dan Ipaspi bagi Hakim dan Panitera di lingkungan Peradilan Militer. 1. Undang-Undang Nomor

Page 3: Militer dari Markas Besar T NI ke Mahkamah Agung, maka perlu Pernakaian Lambang Ikahi dan Ipaspi bagi Hakim dan Panitera di lingkungan Peradilan Militer. 1. Undang-Undang Nomor

Page 4: Militer dari Markas Besar T NI ke Mahkamah Agung, maka perlu Pernakaian Lambang Ikahi dan Ipaspi bagi Hakim dan Panitera di lingkungan Peradilan Militer. 1. Undang-Undang Nomor

Page 5: Militer dari Markas Besar T NI ke Mahkamah Agung, maka perlu Pernakaian Lambang Ikahi dan Ipaspi bagi Hakim dan Panitera di lingkungan Peradilan Militer. 1. Undang-Undang Nomor

Ancaman Non-Militer

Ancaman Non-Militer

Education

Documents

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGADILAN … I-Th... · Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 2). ... dan bendera Pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGADILAN … I-Th... · Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 2). ... dan bendera Pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer

Documents

HASIL MUNAS IKAHI ok.pdf

HASIL MUNAS IKAHI ok.pdf

Documents

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) · Web viewOditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) · Web viewOditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut

Documents

KARANGAN MILITER OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BAKTI … · terbatas terbatas tentara nasional indonesia angkatan darat komando daerah militer vi/mulawarman karangan militer optimalisasi

KARANGAN MILITER OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BAKTI … · terbatas terbatas tentara nasional indonesia angkatan darat komando daerah militer vi/mulawarman karangan militer optimalisasi

Documents

Ancaman militer

Ancaman militer

Education

Kamus Istilah Militer

Kamus Istilah Militer

Documents

Agresi militer 2

Agresi militer 2

Education

Ketentuan Logistik Militer

Ketentuan Logistik Militer

Documents

Karangan Militer Fix

Karangan Militer Fix

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KAJIAN ... · 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KAJIAN ... · 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Documents

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK ...hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_66_1958.pdf · Golongan-tahun ialah golongan untuk pewajib-militer yang lahir ... segala surat keterangan

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK ...hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_66_1958.pdf · Golongan-tahun ialah golongan untuk pewajib-militer yang lahir ... segala surat keterangan

Documents

TENTANG PENYELENGGARAAN KELAIKAN MILITER … · DAFTAR ISI Halaman BAB I KETENTUAN UMUM 2 Bagian Kesatu 2 Bagian Kedua 5 Bagian ... Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2012 tents …

TENTANG PENYELENGGARAAN KELAIKAN MILITER … · DAFTAR ISI Halaman BAB I KETENTUAN UMUM 2 Bagian Kesatu 2 Bagian Kedua 5 Bagian ... Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2012 tents …

Documents

JURNAL HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA MILITER … · peradilan militer karena merupakan tindak pidana campuran dalam hukum pidana militer. Hukum pidana militer memiliki aturan

JURNAL HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA MILITER … · peradilan militer karena merupakan tindak pidana campuran dalam hukum pidana militer. Hukum pidana militer memiliki aturan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TENTARA …jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-2004-34.pdf · Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TENTARA …jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-2004-34.pdf · Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan

Documents

PUTUSAN Nomor 93/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN … fileperadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, ... lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

PUTUSAN Nomor 93/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN … fileperadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, ... lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRESIDEN … · perlu mengadakan peraturan tentang pengerahan tenaga untuk Angkatan Perang atas dasar wajib-militer sebagai pelaksanaan dari

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRESIDEN … · perlu mengadakan peraturan tentang pengerahan tenaga untuk Angkatan Perang atas dasar wajib-militer sebagai pelaksanaan dari

Documents

MATA KULIAH HUBUNGAN SIPIL MILITER · •Alasan Militer Berpolitik •Sejarah Militer Berpolitik •Implikasi Militer Berpolitik . 3 RELASI MILITER DAN POLITIK ... Sistem politik

MATA KULIAH HUBUNGAN SIPIL MILITER · •Alasan Militer Berpolitik •Sejarah Militer Berpolitik •Implikasi Militer Berpolitik . 3 RELASI MILITER DAN POLITIK ... Sistem politik

Documents

Diplomasi & Militer

Diplomasi & Militer

Documents

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2020. 9. 10. · Disiplin. Militer. Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591) UNDANG-UNDANG REPUBLIK

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2020. 9. 10. · Disiplin. Militer. Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591) UNDANG-UNDANG REPUBLIK

Documents

HUBUNGAN SIPIL-MILITER

HUBUNGAN SIPIL-MILITER

Documents

Agresi Militer Belanda

Agresi Militer Belanda

Education

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG …hukum.unsrat.ac.id/perpu/perpu1959_23.pdf · NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG ... Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah diwajibkan

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG …hukum.unsrat.ac.id/perpu/perpu1959_23.pdf · NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG ... Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah diwajibkan

Documents

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER BUKU …

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER BUKU …

Documents

KARMIL (karangan militer)

KARMIL (karangan militer)

Documents

PENGADILAN MILITER UTAMA · 2020. 2. 28. · Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran berdasarkan Undang- ... dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam

PENGADILAN MILITER UTAMA · 2020. 2. 28. · Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran berdasarkan Undang- ... dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam

Documents

Documents

Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan

Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan

Documents

Documents