Upload
tranbao
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA
WALIKOTA BANDA ACEH,
Menimbang : a. bahwa dengan telah berfungsinya Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda
Aceh, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, maka untuk
operasianalnya diperlukan adanya suatu Qanun untuk memungut retribusi
pelayanan kesehatan;
b. bahwa agar pengoperasionalnya lebih efisien maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 3 Tahun.1999 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang perlu dilakukan penyesuaian
kembali ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3247);
9. Peraturan ………
2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4890);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDA ACEH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud adalah :
1. Daerah adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda
Aceh selanjutnya disebut RSUM.
7. Puskesmas adalah Puskesmas Induk dalam Kota Banda Aceh
8. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas Pembantu dalam Kota Banda Aceh
9. Puskesmas Keliling adalah Puskesmas Keliling dalam Kota Banda Aceh .
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau
daerah.
11. Retribusi ………
3
11. Retribusi adalah pembayaran sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada
masyarakat atas jasa pelayanan yang diterima.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan
kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau
pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya
tanpa tinggal dirawat inap.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
perawatan, Diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan
kesehatan lainnya dengan menempati rawat inap.
15. Pengawasan Dokter adalah pengawasan terhadap penderita yang dirawat.
16. Visite dokter adalah kunjungan dokter terhadap penderita rawat inap.
17. Konsultasi penderita adalah permohonan pemeriksaan kepada spesialis dan
atau pengobatan yang dilakukan dokter dari satu unit kepada dokter di unit
lain demi untuk penyembuhan penderita yang berlangsung antara unit dalam
Rumah Sakit Umum dan atau luar Rumah Sakit Umum.
18. Rujukan penderita adalah permohonan pemeriksaan spesialis sekaligus
penyerahan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya
oleh dokter dari satu unit kepada dokter unit lainya demi untuk kepentingan
penyembuhan penderita yang berlangsung antara unit dalam Rumah Sakit
Umum dan atau dari luar Rumah Sakit Umum.
19. Penunjang diagnosis adalah pelayanan penunjang penegakan diagnosa
penyakit.
20. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan
pengobatan dengan menggunakan alat medik dan tindakan diagnostik
lainnya.
21. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi
medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Akupational, Terapi
Wicara, Ortotik/Protestik, Bimbingan sosial medik dan psikologi.
22. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh
Rumah Sakit Umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau
pemakaman.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas RSU, baik untuk kepentingan rawat
inap dan atau rawat jalan dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum.
24. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi
dan bahan lainnya untuk digunakan dalam rangka observasi, diagnosa,
pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik yang dipakai dalam pelayanan
kesehatan.
25. Penjamin wajib retribusi adalah orang atau badan hukum sebagai
penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi
tanggungannya.
26. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang
harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian
atau cacat.
27. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUM,
Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu.
29. Wajib ………
4
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.
30. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat
SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
32. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
yang dilakukan oleh Wajib Retribusi;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan retribusi Daerah;
37. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
Umum Meuraxa, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
Pasal 3
Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
a. Pelayanan Administrasi dan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan;
b. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Meuraxa;
c. Pelayanan kesehatan di Puskesmas;
d. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu;
e. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling.
Pasal 4 ………
5
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagai penanggung biaya
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
Umum Meuraxa, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum :
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
dimaksudkan untuk menetapkan biaya penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi,
prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
(3) Sistem Pelayanan Kesehatan berorientasi pada kerakyatan.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang
diberikan di bidang kesehatan.
(2) Struktur ………
6
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
NO JENIS PELAYANAN JUMLAH
1 2 3
I
DINAS KESEHATAN
I.1. Pengujian Kesehatan
a. Kesehatan Umum Rp. 5.000
b. TTU / TP2M
1). Perusahaan besar Rp. 40.000
2). Perusahaan sedang Rp. 20.000
3). Perusahaan kecil Rp. 10.000
4). Perusahaan kaki lima Rp.
2.500
c. Surat Izin Praktek :
1). Dr. Spesialis
2). Dr. Umum dan Dr. Gigi
3). Bidan
4). Keperawatan
d. Surat Rekomendasi
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
100.000
50.000
30.000
30.000
20.000
I.2. Pengawasan Kualitas Air
- Bakteriologi Rp. 25.000
- Kimia Rp. 90.000
II RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA
II.1. RAWAT JALAN
a. Poli Klinik Umum
- Karcis Rp. 1.000
- Jasa Medik Rp. 1.000
- Farmasi Rp. 1.500
Rp. 3.500
b. Konsutasi Ke Poli Klinik Ahli dari Poliklinik umum
- Jasa Medik Rp. 2.000
- Farmasi Rp. 1.500
Rp. 3.500
c. Rujukan dari Puskesmas ke Poliklinik Umum
- Karcis Rp. 1.000
- Jasa Medik Rp. 2.000
- Farmasi Rp. 1.500
Rp. 4.500
d. Langsung ke Poliklinik Ahli tanpa rujukan atau
Dengan Rujukan dari praktek dokter swasta
- Karcis Rp. 1.000
- Jasa Medik Rp. 3.000
- Farmasi Rp. 1.500
Rp. 5.500
e. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
1. Dokter umum / Dokter jaga
- Karcis Rp. 1.000
- Jasa Medik Rp. 2.000
- Farmasi Rp. 1.500
Rp. 4.500
2. Konsultasi Spesialis
- Jasa Medik Rp. 4.500
3. Tindakan.
7
1 2 3
3. Tindakan :
- Heacting luka 1 s/d 5 jahitan….. Rp. 5.000
- Heacting luka diatas 5 jahitan setiap jahitan
Ditambah….. Rp. 1.000
- Pembersihan luka kecil / lecet tanpa jahitan Rp. 4.000
- Kumbah lambung pada keracunan Rp. 5.000
- Pengambilan benda yang masuk hidung, -
telinga, mata dan rongga mulut / leher. Rp. 1.500
f. Poliklinik Gigi :
- Karcis Rp. 1.000
- Farmasi Rp. 1.500
- Tindakan
1. Tumpatan / Tambalan :
a. Sementara Rp. 4.000
b. Tetap : - Amalgam (timah) Rp. 5.000
- Silikat Rp. 5.000
2. Scalling
a. Kelas I Rp. 5.000
b. Kelas II Rp. 7.000
c. Kelas III Rp. 9.000
3. Incisi
a. Internal Rp. 5.000
b. Eksternal Rp. 8.000
4. Exodontia / Pencabutan ( Per Element )
a. Dengan Chlorethyl Rp. 3.000
b. Dengan infiltrasi Rp. 4.000
c. Dengan Blok Anastesi : .
- Tanpa Komplikasi Rp. 5.000
- Dengan Komplikasi Rp. 10.000
d. Impected :
- Kelas I Rp. 25.000
- Kelas II Rp. 30.000
5. Tindakan Lainnya :
- Dry Socket Rp. 6.000
- Alveolectomi, Epulis Rp. 9.000
- Rontgen Foto Gigi Rp. 5.000
6. Rehabilitasi Gigi / Prothesa Gigi
a. Full Prothesa satu rahang Rp. 140.000
b. Full Prothesa RA/RB Rp. 280.000
c. Partial Prothesa Gigi Pertama Rp. 50.000
d. Penambahan tiap satu gigi Rp. 10.000
e. Jacked Rp. 50.000
II.2. RAWAT INAP
- Kelas utama Rp. 130.000
- Kelas I Rp. 80.000
- Kelas II Rp. 60.000
- Kelas III-A Rp. 20.000
- Kelas III-B Rp. 5.000
- Recovery Room ( Ruang Pemulihan ) Rp. 20.000
- Intermidiate Care ( Kamar Observasi ) Rp. 15.000
Tarif :
- Konsultasi Spesialis / Khusus diluar jam kerja /
Cito, Jasa pelayanan medik ditambah 50%
8
1 2 3
II.3. RAWAT INAP INTENSIF ( ICU, ICCU, NICU, PIW )
- Kelas utama Rp. 175.000
- Kelas I Rp. 117.000
- Kelas II Rp. 87.750
- Kelas III-A Rp. 29.250
- Kelas III-B Rp. 7.500
II.4. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
1. Pemeriksaan laboratorium klinik
a. Kelas utama
- Sederhana Rp. 13.500
- Sedang Rp. 27.000
- Canggih Rp. 54.000
b. Kelas I
- Sederhana Rp. 9.000
- Sedang Rp. 18.000
- Canggih Rp. 36.000
c. Kelas II
- Sederhana Rp. 4.500
- Sedang Rp. 9.000
- Canggih Rp. 18.000
d. Kelas III-A
- Sederhana Rp. 950
- Sedang Rp. 1.800
- Canggih Rp. 3.600
e. Kelas III-B
- Sederhana Rp. 750
- Sedang Rp. 1.500
- Canggih Rp. 3.000
2. Pemeriksaan Patologi Anatomi
a. Kelas utama
- Sedang Rp. 36.000
- Canggih Rp. 54.000
b. Kelas I
- Sedang Rp. 27.000
- Canggih Rp. 40.500
c. Kelas II
- Sedang Rp. 18.000
- Canggih Rp. 27.000
d. Kelas III-A
- Sedang Rp. 9.000
- Canggih Rp. 13.500
e. Kelas III-B
- Sedang Rp. 7.500
- Canggih Rp. 11.250
3. Pemeriksaan Rodiodiagnostik / Radiologi
a. Kelas utama
- Sederhana Rp. 27.000
- Sedang Rp. 56.500
- Canggih Rp. 127.000
b. Kelas I
- Sederhana Rp. 22.500
- Sedang Rp. 45.000
- Canggih Rp. 101.500
9
1 2 3
c. Kelas II
- Sederhana Rp. 18.000
- Sedang Rp. 36.000
- Canggih Rp. 81.000
d. Kelas III-A
- Sederhana Rp. 14.500
- Sedang Rp. 29.000
- Canggih Rp. 65.000
e. Kelas III-B
- Sederhana Rp. 12.000
- Sedang Rp. 24.000
- Canggih Rp. 54.000
4. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
a. Kelas utama
- Sederhana Rp. 34.500
- Sedang Rp. 169.000
- Canggih Rp. 337.000
b. Kelas I
- Sederhana Rp. 27.500
- Sedang Rp. 136.000
- Canggih Rp. 270.000
c. Kelas II
- Sederhana Rp. 22.000
- Sedang Rp. 108.000
- Canggih Rp. 216.000
d. Kelas III-A
- Sederhana Rp. 17.500
- Sedang Rp. 86.500
- Canggih Rp. 172.500
e. Kelas III-B
- Sederhana Rp. 15.000
- Sedang Rp. 75.000
- Canggih Rp. 150.000
5. Pemeriksaan Diagnostik dengan alat non elektro -
Medik ( alat optik dan non optik )
a. Kelas utama
- Sederhana Rp. 14.500
- Sedang Rp. 66.500
- Canggih I Rp. 174.000
- Canggih II Rp. 262.000
b. Kelas I
- Sederhana Rp. 11.250
- Sedang Rp. 53.250
- Canggih I Rp. 116.250
- Canggih II Rp. 174.500
c. Kelas II
- Sederhana Rp. 9.000
- Sedang Rp. 42.250
- Canggih I Rp. 77.500
- Canggih II Rp. 116.250
d. Kelas III-A
10
1 2 3
d. Kelas III-A
- Sederhana Rp. 7.000
- Sedang Rp. 34.500
- Canggih I Rp. 51.250
- Canggih II Rp. 77.500
e. Kelas III-B
- Sederhana Rp. 5.750
- Sedang Rp. 28.500
- Canggih I Rp. 51.250
- Canggih II Rp. 64.500
6. Pemeriksaan tindakan diagnostik khusus yang belum
Termasuk dalam kelompok pemeriksaan diagnostik
Ditetapkan lebih lanjut.
II.5. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI / TINDAKAN
OPERASI
a. Kelas Utama
- Kecil Rp. 177.000
- Sedang Rp. 1.104.000
- Besar Rp. 1.462.000
- Khusus Rp. 2.189.750
b. Kelas I
- Kecil Rp. 141.750
- Sedang Rp. 884.000
- Besar Rp. 1.169.700
- Khusus Rp. 1.751.500
c. Kelas II
- Kecil Rp. 113.500
- Sedang Rp. 707.250
- Besar Rp. 935.750
- Khusus Rp. 1.401.250
d. Kelas III-A
- Kecil Rp. 90.750
- Sedang Rp. 566.000
- Besar Rp. 590.500
- Khusus Rp. 1.122.000
e. Kelas III-B
- Kecil Rp. 27.750
- Sedang Rp. 137.750
- Besar Rp. 275.500
- Khusus Rp. 413.250
II.6. TINDAKAN BEDAH KECIL DILUAR KAMAR OPERASI
a. Kelas Utama
- Kecil I Rp. 36.000
- Kecil II Rp. 72.000
- Kecil III Rp. 144.000
- Kecil IV Rp. 288.000
b. Kelas I
- Kecil I Rp. 27.000
- Kecil II Rp. 54.000
- Kecil III Rp. 108.000
- Kecil IV Rp. 216.000
c. Kelas II …
11
1 2 3
c. Kelas II
- Kecil I Rp. 18.000
- Kecil II Rp. 36.000
- Kecil III Rp. 72.000
- Kecil IV Rp. 144.000
d. Kelas III-A
- Kecil I Rp. 9.000
- Kecil II Rp. 18.000
- Kecil III Rp. 36.000
- Kecil IV Rp. 72.000
e. Kelas III-B
- Kecil I Rp. 7.500
- Kecil II Rp. 15.000
- Kecil III Rp. 30.000
- Kecil IV Rp. 60.000
II.7. TINDAKAN INTERVENSI
a. Kelas Utama
- Kecil Rp. 13.500
- Sedang Rp. 27.250
- Besar Rp. 54.500
- Khusus Rp. 108.500
b. Kelas I
- Kecil Rp. 9.500
- Sedang Rp. 19.250
- Besar Rp. 38.500
- Khusus Rp. 76.500
c. Kelas II
- Kecil Rp. 6.000
- Sedang Rp. 12.000
- Besar Rp. 24.000
- Khusus Rp. 48.000
d. Kelas III A
- Kecil Rp. 4.000
- Sedang 8.000
- Besar Rp. 16.000
- Khusus Rp. 32.000
e. Kelas III-B
- Kecil Rp. 2.500
- Sedang Rp. 5.000
- Besar Rp. 10.000
- Khusus Rp. 20.000
II.8. PERTOLONGAN PERSALINAN
a. Kelas Utama
- Normal Rp. 202.500
- Tindakan Rp. 405.000
b. Kelas I
- Normal Rp. 135.000
- Tindakan Rp. 270.000
c. Kelas II
- Normal Rp. 90.000
- Tindakan Rp. 180.000
d. Kelas III-A
- Normal Rp. 45.000
- Tindakan Rp. 90.000
12
1 2 3
e. Kelas III-B
- Normal Rp. 37.000
- Tindakan Rp. 75.000
II.9. TINDAKAN MEDIK DAN RADIOTERAPI
a. Kelas utama
- Sederhana Rp. -
- Sedang Rp. 269.500
- Canggih Rp. 539.000
b. Kelas I
- Sederhana Rp. -
- Sedang Rp. 215.000
- Canggih Rp. 430.500
c. Kelas II
- Sederhana Rp. -
- Sedang Rp. 172.000
- Canggih Rp. 344.000
d. Kelas III-A
- Sederhana Rp. -
- Sedang Rp. 137.500
- Canggih Rp. 275.000
e. Kelas III-B
- Sederhana Rp. -
- Sedang Rp. 100.000
- Canggih Rp. 200.000
II.10. REHABILITASI MEDIK
a. Kelas Utama
- Sederhana Rp. 18.000
- Sedang Rp. 36.000
b. Kelas I
- Sederhana Rp. 14.500
- Sedang Rp. 29.000
c. Kelas II
- Sederhana Rp. 11.750
- Sedang Rp. 22.500
d. Kelas III-A
- Sederhana Rp. 9.000
- Sedang Rp. 18.000
II.11. PELAYANAN ORTOTIK / PROSTETIK
a. Kelas utama
- Sederhana Rp. 112.500
- Sedang Rp. 211.500
- Canggih Rp. 422.000
b. Kelas I
- Sederhana Rp. 90.000
- Sedang Rp. 169.000
- Canggih Rp. 337.500
c. Kelas II
- Sederhana Rp. 72.000
- Sedang Rp. 135.000
- Canggih Rp. 270.000
d. Kelas III-A
13
1 2 3
d. Kelas III-A
- Sederhana Rp. 36.000
- Sedang Rp. 108.000
- Canggih Rp. 216.000
e. Kelas III-B
- Sederhana Rp. 30.000
- Sedang Rp. 90.000
- Canggih Rp. 180.000
II.12. KONSULTASI SPESIALIS
a. Kelas Utama Rp. 27.500
b. Kelas I Rp. 15.000
c. Kelas II Rp. 12.500
d. Kelas III-A Rp. 10.000
e. Kelas III-B Rp. 2.500
II.13. KONSULTASI KHUSUS
A. PSIKIATRI :
a. Kelas Utama Rp. 27.500
b. Kelas I Rp. 22.500
c. Kelas II Rp. 15.000
d. Kelas III-A Rp. 10.000
e. Kelas III-B Rp. 2.500
B. PSIKOLOGI ( Test Kecerdasan, Test Kepribadian,
Test Minat dan bakat, Evaluasi Psikologi dan -
Terapi )
a. Kelas Utama Rp. 27.500
b. Kelas I Rp. 22.500
c. Kelas II Rp. 15.000
d. Kelas III-A Rp. 15.000
e. Kelas III-B Rp. 2.500
C. G I Z I
a. Kelas Utama Rp. 7.500
b. Kelas I Rp. 6.250
c. Kelas II Rp. 6.250
d. Kelas III-A Rp. 5.000
e. Kelas III-B Rp. 2.500
II.14. TINDAKAN LAIN-LAIN
A. Pengambilan / Persiapan Spesimen untuk dikirim.
a. Kelas Utama
- Kecil Rp. 14.500
- Sedang Rp. 29.000
- Besar Rp. 84.000
b. Kelas I
- Kecil Rp. 11.750
- Sedang Rp. 22.500
- Besar Rp. 67.500
c. Kelas II
- Kecil Rp. 9.000
- Sedang Rp. 18.000
- Besar Rp. 54.000
d. Kelas III-A
- Kecil Rp. 7.250
- Sedang Rp. 14.500
- Besar Rp. 43.250
14
1 2 3
e. Kelas III-B
- Kecil Rp. 6.000
- Sedang Rp. 12.000
- Besar Rp. 36.000
B. Pemakaian Gas Medis Oksigen Per Jam
a. Kelas Utama Rp. 3.750
b. Kelas I Rp. 2.500
c. Kelas II Rp. 2.500
d. Kelas III-A Rp. 2.500
e. Kelas III-B Rp. 1.250
II.15. SURAT KETERANGAN
1. Surat Keterangan : Sakit, Kematian, Rawat, Lahir. Rp. 3.000
2. Surat Keterangan : Cuti melahirkan, Berbadan Sehat. Rp. 5.000
3. Surat Keterangan Visum Et-Refertum Rp. 10.000
II.16. BIAYA IURAN RAWAT INAP PESERTA ASKES DAN
ANGGOTA KELUARGANYA
Untuk pelayanan pasien peserta Askes diberlakukan ketentuan
sesuai dengan Peraturan Askes yang berlaku
II.17. PERAWATAN JENAZAH
1. Perawatan jenazah biasa Rp. 90.000
2. Konservasi Rp. 270.000
3. Bedah mayat dan keterangan kematian Rp. 180.000
4. Penyimpanan jenazah ( dihitung per hari, paling -
Lama 3 x 24 jam ) Rp. 20.000
II.18. TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE
a. Dalam Kota
- 1 ( satu) jam pertama Rp. 10.000
- Tiap jam selanjutnya Rp. 6.000
b. Luar Kota
- 20 Km pertama Rp. 15.000
- Tiap Km selanjutnya Rp. 1.000
III PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, DAN
PUSKESMAS KELILING
III.1. PENGUJIAN KESEHATAN UMUM / PELAJAR Rp. 5.000
III.2. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN
- Debri demen luka Rp. 5.000
- Minor surgery ringan Rp. 10.000
III.3. PETOLONGAN PERSALINAN
- Persalinan Normal Rp. 75.000
III.4. TINDAKAN MEDIK RINGAN
- Tindik daun telinga Rp. 10.000
- Sunat / sirkum sisi pria Rp. 50.000
- Pengobatan umum Rp. 2.000
- Pengobatan gigi
a. Pemeriksaan gigi 1 (satu) kali berobat Rp. 1.000
b. Tempel gigi sementara untuk 1 (satu) buah gigi Rp. 1.000
c. Tempel …
15
1 2 3
c. Tempel gigi / amalgam / silikat utk 1 (satu) buah Rp. 1.500
Gigi
d. cabut gigi dewasa untuk 1 (satu) buah gigi Rp. 1.500
e. cabut gigi susu untuk 1 (satu) buah gigi Rp. 1.000
f. Pembersihan karang gigi 1 (satu) kali Rp. 1.000
g. Incisi Abses (gusi bernanah) Rp. 1.500
III.5. TINDAKAN LABORATORIUM
- Golongan darah Rp. 2.500
- Pemeriksaan laju endap darah Rp. 15.000
- Pemeriksaan HB Rp. 2.500
- Protein – urine Rp. 2.500
III.6. OXYGEN
- Pemakaian oksigen per jam Rp. 2.500
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan kesehatan
diberikan.
BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11
(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota Banda Aceh.
BAB X ………
16
BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1)
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau
data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota Banda Aceh.
BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, dan SKRDKBT.
(3) Hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan dari jasa medik sebagaimana
dimaksud dalan Qanun ini, 85% dikembalikan ke Rumah Sakit Umum
Meuraxa sebagai jasa medik.
(4) Hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pembantu
dan Puskesmas Keliling ditentukan sebagai beriku :
a. 75 (tujuh puluh lima) % di setorkan kepada Kas Daerah;
b. 25 (dua puluh lima) % dipotong langsung atas penyetoran bruto oleh
unit sarana pelayanan kesehatan setempat, untuk keperluan
pembiayaan kegiatan rasional Puskesmas.
BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 15
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi ………
17
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan STRD.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Walikota.
BAB XIV
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 16
(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV
KEBERATAN
Pasal 17
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDBT dan SKRDLB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran, ketetapan
retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan. Kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3), tidak dianggab sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 18
(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan.
(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang berutang.
(3) Apabila ………
18
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota Banda Aceh.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus menberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan.
(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
retribusi.
Pasal 20
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi;
b. Besarnya kelebihan pembayaran;
c. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh walikota.
Pasal 21
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVII ………
19
BAB XVII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22
(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan
Wajib Retribusi antara lain untuk mengansur.
(3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang
ditimpa bencana alam, kerusuhan, orang miskin, orang cacat dan anak
yatim piatu.
(4) Bagi fakir miskin yang telah melengkapi identitasnya dibebaskan dari
biaya pengobatan.
(5) Tatacara, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.
BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadarluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di
bidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
terutang.
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XX ………
20
BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 25
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyelidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud sesuai pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 27 ……..
21
Pasal 27
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 28
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Pebruari 2003 M
12 Dzulhijjah 1423 H
WALIKOTA BANDA ACEH,
ZULKARNAIN
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Pebruari 2003 M
12 Dzulhijjah 1423 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,
IDRUS HAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI C
NOMOR 05
22
PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
I. UMUM
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah sebagai salah satu upaya pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah,
khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah sebagai implementasi dari Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dirasa perlu diadakan
penyesuaian.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
I.1. Cukup jelas
I.2. Cukup jelas
II.1. Yang termasuk dalam komponen biaya pelayanan rawat jalan meliputi :
a. Jasa Rumah Sakit ( karcis )
b. Jasa Pelayanan ( medik / farmasi )
c. Pemeriksaan penunjang diagnostik
d. Tindakan medik dan terapi
23
e. Tindakan medik dan radio terapi
f. Rehabilitasi medik
g. Barang farmasi / habis pakai :
1). Pelayanan barang farmasi dilaksanakan oleh instalasi farmasi
rumah sakit umum Meuraxa yang meliputi obat-obatan , bahan
kimia dan alat-alat kesehatan.
2). Besarnya biaya barang farmasi yang dibutuhkan pasien ditetapkan
sebesar harga pembelian terakhir ditambah 20 % untuk jasa
pelayanan instalasi farmasi.
h. Prothesa ( gigi dan protetik ortotik )
i. Retribusi Pelayanan Rawat Jalan dalam bentuk karcis harian poliklinik,
berlaku untuk satu kali kunjungan poliklinik.
j. Retribusi dan jasa pelayanan medik untuk pemeriksaan penunjang
diagnostik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radioterapi
serta rehabilitasi medik dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan untuk masing-masing jenis pelayanan /
pemeriksaan / tindakan diatas, sesuai tarif biaya penderita dikelas III A.
Sedangkan bagi pasien yang berasal dari rujukan diluar RSU Meuraxa
pungutan jasa pelayanan medik disamakan dengan pasien rawat inap
kelas II.
k. Retribusi untuk pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan pasien rawat
inap kelas III-A.
l. Retribusi untuk pasien rawat jalan berasal dari rujukan swasta
ditetapkan sama dengan pasien rawat inap kelas II.
II.1.e. Yang termasuk dalam komponen biaya pelayanan gawat darurat
meliputi :
1). Karcis
2). Jasa Pelayanan medik
3). Jasa Konsultasi spesialis, konsultasi khusus
4). Penunjang Diagnostik
5). Tindakan medik
6). Observasi
7). Barang Farmasi / habis pakai
8). Retribusi pelayanan gawat darurat untuk karcis dipungut sebesar 2 x
pelayanan rawat jalan.
9). Retribusi untuk penunjang diagnostik apabila ada, dibayar terpisah.
10). Retribusi tindakan medik (medical intervension, bedah kecil diluar
kamar operasi ) dipungut sesuai dengan tindakan yang dilakukan,
sedangkan tindakan bedah yang perlu dilakukan dikamar operasi
retribusinya dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan
klasifikasinya (kecil, sedang, besar atau khusus).
11). Observasi lebih dari 6 Jam dipungut retribusinya 1 x indeks, biaya
rawat inap kelas III-A.
12). Retribusi barang farmasi / barang habis pakai dipungut sesuai
dengan jenis yang dipergunakan.
13). Pelayanan gawat darurat berlaku untuk sekali kunjungan baik
pasien baru masuk maupun pasien ulangan.
14). Tarif pasien perusahaan ditambah 25%.
II.2. Yang termasuk dalam komponen rawat inap meliputi :
a. Akomodasi
b. Jasa Pelayanan ( Visite dan konsultasi )
24
c. Pemeriksaan penunjang diagnostik
d. Tindakan medik dan terapi
e. Tempat rawat inap diatur dalam kelas atau ruang perawatan sebagai
berikut :
1. Kelas utama .
2. Kelas I
3. Kelas II
4. Kelas III – A
5. Kelas III – B
6. Ruang Observasi (Observation Room/Intermediate cara)
7. Ruang Pemulihan ( Reco Very room )
f. Retribusi pelayanan rawat inap dipertungkan dari komponen biaya
akomodasi, berdasarkan kelas perawatan dan keadaan sosial ekonomi
masyarakat.
g. Indek biaya makan yang dipakai sebagai dasar perhitungan retribusi
pelayanan rawat inap ditetapkan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah )
perhari.
h. Pungutan retribusi pelayanan rawat inap diatur sebagai berikut :
1). Kelas utama 6 X kelas III – A
2). Kelas I 4 X kelas III – A
3). Kelas II 3 X kelas III- A
4). Kelas III – A 1 ½ X Indek biaya makan
5). Kelas III – B 1/3 X kelas III – A
6). Ruang Observasi 1 X kelas III – A
7). Ruang Pemulihan 1 X kelas III – A
i. Retribusi pelayanan rawat inap bayi baru lahir normal dipungut 50%
dari retribusi pelayanan perawatan ibunya
j. Retribusi pelayanan rawat inap bayi baru lahir tidak normal dipungut
100% dari retribusi pelayanan perawatan ibunya
k. Semua pegawai Rumah Sakit Umum Meuraxa tidak termasuk keluarga
(isteri/suami/anak) yang perlu dirawat inap akan mendapatkan
pelayanan sekurang-kurangnya di kelas II
II.3. Yang termasuk dalam komponen rawat intensif meliputi :
a. ICU = ( Intensive Care Unit )
b. ICCU = Intensive Cardio Care Unit
c. NICU = Neonatal Intensive Care Unit
d. PIW = Perinatologi Intensive Wards
e. Retribusi pelayanan rawat inap intensive :
1). Retribusi pelayanan rawat inap intensive Rumah Sakit Umum
Meuraxa dipungut biaya 1 ½ X kelas dimana ia dirawat belum
termasuk biaya lain –lain.
2). Retribusi pelayanan rawat inap bagi pasien luar masuk melalui
UGD dipungut biaya = 1½ X kelas Utama belum termasuk biaya
lain-lain.
3). Tarif pasien langsung masuk ruang merawat inap intensif dihitung
sebesar tarif kelas II.
4). Tarif diatas belum termasuk biaya alat monitoring dan oksigen
5). Tarif pasien perusahaan ditambah 25%
6). Biaya jasa pelayanan medik dipungut hanya dikelas utama, kelas I,
kelas II, kelas III-A, ruang pemulihan, Ruang rawat intensive,
dipungut sebesar 30 % dari biaya akomodasi kecuali kelas III – B
tidak dipungut jasa medik.
25
II.4. Yang termasuk dalam komponen pemeriksaan penunjang diagnostik
meliputi :
a. Pemeriksaan laboratorium klinik
b. Pemeriksaan laboratorium Patologi anatomi
c. Pemeriksaan radio diagnostik
d. Pemeriksaan Diagnostik elektro medik
e. Pemeriksaan Diagnostik non elektromedik (alat optik dan non optik)
f. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus
g. Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
1). Biaya bahan dan alat
2). Biaya jasa Rumah Sakit
3). Biaya jasa pelayanan medik
h. Indek biaya bahan dan alat umtuk semua jenis pemeriksaan penunjang
diagnostik ditetapkan sama dengan indek biaya yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.
i. Besarnya jasa pelayanan medik, jasa rumah sakit untuk semua jenis
pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagaimana yang
tercantum dalam Bab V Pasal 7 ayat 2..
j. Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan
radioterapi serta rehabilitasi medik apabila ada, diperhitungkan terpisah.
k. Biaya penggunaan alat-alat kesehatan habis pakai dipungut sesuai harga
tarif.
l. Pemeriksaan bukan paket, tetapi dihitung per item sesuai dengan jenis
pemeriksaan dari kelompok masing-masing
m. Pasien perusahaan ditambah tarif 25 % sesuai dengan kelompok
tindakan
n. Pemeriksaan laboratorium klinik terdiri dari :
1). Laboratorium klinik sederhana
2). Laboratorium klinik sedang
3). Laboratorium klinik canggih
o. Pemeriksaan Laboratorium patologi anatomi terdiri dari :
1). Laboratorium patologi anatomi sedang
2). Laboratorium patologi anatomi canggih
p. Pemeriksaan Radiodiagnostik terdiri dari :
1). Radiodiagnostik sederhana
2). Radiodiagnostik sedang
3). Radiodiagnostik canggih
q. Pemeriksaan diagnostik elektromedik terdiri dari :
1). Diagnostik elektromedik sederhana
2). Diagnostik elektromedik sedang
3). Diagnostik elektromedik canggih
r. Pemeriksaan diagnostik non elektromedik (alat optik dan non optik)
terdiri dari :
1). Diagnostik elektromedik sederhana
2). Diagnostik elektromedik sedang
3). Diagnostik elektromedik canggih
s. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus terdiri dari pelayanan
pemeriksaan dan tindakan lain belum termasuk dalam pemeriksaan
diatas.
II.5. Yang termasuk tindakan medik dan terapi meliputi :
a. Tindakan medik dan terapi terencana kecil, sedang, besar dan khusus.
26
b. Tindakan medik dan terapi tidak terencana kecil, sedang, besar dan
khusus.
c. Komponen biaya tindakan medik dan terapi meliputi :
1). Biaya bahan dan alat
2). Biaya jasa Rumah Sakit
3). Biaya jasa pelayanan medik operasi
4). Biaya pelayanan anastesi
d. Indek biaya bahan dan alat ditetapkan Rp. 15.750 (lima belas ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah) yang diatur sebagai berikut :
1). Biaya bahan dan alat tindakan medik dan terapi terencana kecil
tanpa narkose anastesi 1 x indek biaya bahan dan alat, sedangkan
dengan narkose anastesi 3 x indek biaya bahan dan alat.
2). Biaya bahan dan alat tindakan medik dan terapi terencana sedang 5
x indek bahan dan alat.
3). Biaya bahan dan alat tindakan medik dan terapi terencana besar 10
indek biaya bahan dan alat.
4). Biaya bahan dan alat tindakan medik dan terapi terencana khusus 15
x indek biaya bahan dan alat.
e. Besarnya retribusi tindakan medik dan terapi, sebagaimana tercantum
dalam lampiran peraturan daerah ini.
f. Besarnya biaya jasa medik anastesi untuk masing-masing tingkat
tindakan adalah 1/3 dari biaya jasa medik
g. Jasa medik untuk pelayanan tindakan medis dan terapi terencana kecil,
sedang, besar dan khusus ditetapkan masing-masing sebesar 4 x, 4x,
3x, 3x biaya dan alat. Untuk kelas perawatan III A dan III B tidak
dikenakan biaya jasa medik anastesi
h. Besarnya biaya jasa Rumah sakit ditetapkan 75% dari biaya bahan dan
alat
i. Besarnya jasa pelayanan tindakan medik dan terapi tidak terencana
(akut) untuk semua tingkatan ditambah 25% dari retribusi jasa
pelayanan terencana.
j. Besarnya biaya bahan dan alat ditetapkan setiap kelas 11/4 x kelas
dibawahnya.
k. Retribusi untuk pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi
pada pasien rawat inap kelas III-A.
l. Retribusi untuk pasien rawat jalan berasal dari rujukan swasta ditetapkan
sama dengan retribusi yang dikenakan bagi pasien rawat inap kelas II.
m. Retribusi jasa pelayanan medik rawat inap kelas III-B tidak dipungut.
n. Retribusi untuk pasien pindah kelas rawat inap tindakan medik dan
terapi dikenakan sesuai kelas rawat inap.
II.6. Cukup jelas
II.7. Cukup jelas
II.8. Cukup jelas
II.9. Yang termasuk dalam tindakan medik dan radiotherapi meliputi :
a. Tindakan medik dan radioterapi sederhana
b. Tindakan medik dan radioterapi sedang
c. Tindakan medik dan radioterapi canggih
d. Komponen biaya tindakan medik dan radioterapi terdiri dari :
1). Biaya bahan dan alat
2). Biaya jasa Rumah Sakit
27
3). Biaya jasa pelayanan medik
e. Indek biaya bahan dan alat ditetapkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) yang diatur sebagai berikut :
1). Tindakan medik dan radioterapi sederhana tidak ada.
2). Tindakan medik dan radioterapi sedang 5 x indek biaya bahan dan
alat.
3). Tindakan medik dan radioterapi canggih 10 x indek biaya bahan
dan alat.
f. Besarnya jasa pelayanan medik Pasien kelas III-A, II, I dan utama
ditetapkan sebesar 75 % dari biaya bahan dan alat.
g. Besarnya jasa Rumah Sakit Umum untuk masing-masing tingkat
tindakan adalah 100% dari biaya bahan dan alat.
h. Retribusi tindakan medik dan radioterapi pada pasien rawat jalan
ditetapkan sama dengan retribusi pada pasien rawat inap kelas III-A.
i. Retribusi pelayanan medik pada pasien rawat inap kelas III-B tidak
dipungut.
j. Retribusi tindakan medik dan radioterapi pada pasien rawat jalan
berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan retribusi pada
pasien rawat inap kelas II.
II.10. Yang termasuk dalam pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang.
b. Pelayanan-pelayanan ortetik/prostektik sederhana, sedang dan
canggih.
c. Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari :
1). Biaya bahan dan alat
2). Biaya jasa Rumah Sakit
3). Biaya jasa pelayanan
d. Indek biaya bahan dan alat ditetapkan Rp.10.000,- (sepulah ribu
rupiah ) yang diatur sebagai berikut :
1). Rehabilitasi medik sederhana ½ x indek biaya bahan dan alat.
2). Rehabilitasi medik sedang 1 x indek biaya bahan dan alat.
3). Ortotik / Prostetik sederhana 2 x indek biaya bahan dan alat.
4). Ortotik / Prostetik sedang 6 x indek biaya bahan dan alat.
5). Ortotik / Prostetik canggih 12 x indek biaya bahan dan alat.
e. Besarnya jasa pelayanan medik untuk kelas III-A, II, I, dan utama
ditetapkan 30% dari biaya bahan dan alat.
f. Retribusi jasa pelayanan rehabilitasi medik pasien rawat inap kelas
III-B tidak dipungut.
g. Besarnya jasa Rumah Sakit Umum untuk kelas III-B, III-A, II, I dan
Utama ditetapkan 50% dari biaya bahan dan alat.
h. Rehabilitasi medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan rawat
inap kelas III-A.
i. Retribusi pelayanan rehabilitasi medik pada pasien rawat jalan berasal
dari rujukan swasta sama dengan retribusi pada pasien rawat inap
kelas II.
II.11. Cukup jelas
II.12. Cukup jelas
II.13. Cukup jelas
II.14. Tindakan lain-lain :
28
Untuk pengiriman spesimen biaya diatas belum termasuk ongkos kirim.
II.15. Surat keterangan :
a. Bagi PNS, Honor di Rumah Sakit Umum Meuraxa (tidak termasuk
keluarga, suami/istri, anak) tidak dikenakan biaya (gratis)
b. Surat keterangan bagi peserta ASKES yang biayanya tidak
tertampung dalam paket PT. ASKES, tetap dikenakan biaya kecuali
surat rujukan
c. Setiap surat keterangan hanya berlaku untuk satu lembar.
II.16. Biaya Iuran Rawat Inap Peserta ASKES dan anggota keluarganya :
a. Peserta ASKES adalah Pegawai Negeri dan Pensiunan Pegawai
Negeri / ABRI / Anggota Veteran, Pegawai BUMN yang memiliki
tanda pengenal yang sah.
b. Penempatan ruang kelas perawatan untuk rawat inap di tetapkan
berdasarkan golongan kepegawaian PNS atau penerima pensiun
sebagai berikut :
1). PNS Gol. I/II dan anggota keluarganya diruang kelas III.
2). PNS Gol. III dan anggota keluarganya diruang kelas II.
3). PNS Gol. IV dan anggota keluarganya diruang kelas I.
4). Penerima pensiun sipil dan anggota keluarganya di ruang kelas
sesuai dengan kepangkatan / gol. pegawai terakhir pada saat
pensiun.
5). Penerima pensiun ABRI dan anggota keluarga diruang kelas
sesuai dengan gol. kepegawaian yang terakhir sesuai dengan
edaran Ka. BAKN No. 01/ SE/ 1987.
6). Veteran dan anggota keluarganya di ruang kelas II.
7). Pejabat Negara / Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya
diruang kelas I.
c. Pembebanan iuran biaya untuk perawatan di RSU Meuraxa Banda
Aceh maksimal 6 hari.
d. Peserta ASKES yang menghendaki perawatan rawat inap dikelas
yang lebih tinggi dari yang seharusnya mereka peroleh (sesuai dengan
pangkat/gol.) diharuskan membayar kekurangan biaya ruangan rawat
inap yang ditempati serta membayar semua biaya jasa pelayanan
lainnya (Visite dan penunjang diagnostik) yang digunakan.
II.17. Yang termasuk dalam pelayanan Perawatan Jenazah meliputi :
a. Perawatan jenazah
b. Konservasi
c. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian
d. Peyimpanan jenazah
e. Komponen biaya pelayanan perawatan jenazah terdiri dari :
1). Biaya bahan dan alat
2). Biaya jasa Rumah Sakit
3). Biaya jasa pelayanan
f. Indek biaya bahan dan alat ditetapkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) yang diatur sebagai berikut :
1). perawatan jenazah 5 x indek biaya dan alat.
2). Konservasi 15 x indek biaya dan alat.
3). Bedah mayat dan keterangan sebab kematian 10 x indek biaya
bahan dan alat.
29
g. Besarnya jasa pelayanan ditetapkan 30% dari biaya bahan dan alat
sedangkan besarnya jasa Rumah Sakit ditetapkan 50% dari bahan dan
alat.
h. Retribusi pelayanan perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua
jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan.
i. Retribusi penyimpanan jenazah ditetapkan sama dengan retribusi
rawat inap kelas III-A dengan keterangan jenazah hanya diizinkan
disimpan di Rumah Sakit Umum paling lama 3 x 24 jam.
j. Bedah mayat dilakukan apabila tersedia dokter ahli
II.18. Tarif pemakaian mobil ambulance, dimana biaya perjalanan supir dan
tambahan premium tidak termasuk dalam tarif, tetapi dibebankan pada
pemakai.
III.1. Cukup jelas
III.2. Cukup jelas
III.3. Cukup jelas
III.4. Cukup jelas
III.5. Cukup jelas
III.6. Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
1. Pengelolaan biaya jasa pelayanan medik yang dikembalikan tersebut diatur
sebagai berikut :
a. Untuk tenaga medik sebesar 40%.
b. Untuk tenaga paramedis / non paramedis sebesar 35 %.
c. Untuk biaya umum sebesar 10 %.
2. Prosedur pencairan dari komponen jasa medik anastesi yang
dikembalikan ke RSUM ditetapkan sebagai berikut :
a. Nota permintaan serta rencana penggunaan disampaikan oleh
Direktur RSUM kepada Walikota Banda Aceh c/q kepala bagian
keuangan.
b. Kepala Bagian Keuangan Setwilda selanjutnya akan menerbitkan
SPMU untuk dana tersebut disalurkan kepada Rumah Sakit.
Ayat (4)
Cukup jelas
30
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
31
PENGELOLAAN PENERIMAAN RSU MEURAXA
1. Penerimaan dari komponen biaya bahan dan alat seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
2. Penerimaan dari komponen biaya jasa Rumah Sakit seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
3. Penerimaan dari komponen jasa medik dan jasa medik anastesi seluruhnya disetor ke Kas
Daerah lebih kurang catat sebagai penerimaan bukan pajak, dan 85 % dari jumlah tersebut
dikembalikan untuk penunjang pembiayaan Rumah Sakit Umum sesuai dengan
kebijaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan Direktur RSUM berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengelolaan biaya jasa pelayanan medik yang dikembalikan tersebut diatur sebagai berikut :
ii. Untuk tenaga medik sebesar 40%.
iii. Untuk tenaga paramedis / non paramedis sebesar 35 %.
iv. Untuk biaya umum sebesar 10 %.
b. Prosedur pencairan dari komponen jasa medik anastesi yang dikembalikan ke RSUM
ditetapkan sebagai berikut :
i. Nota permintaan serta rencana penggunaan disampaikan oleh Direktur RSUM kepada
Walikota Banda Aceh c/q kepala bagian keuangan.
ii. Kepala Bagian Keuangan Setwilda selanjutnya akan menerbitkan SPMU untuk dana
tersebut disalurkan kepada Rumah Sakit.
a. Semua pegawai RSU tidak termasuk keluarga ( Isteri/Suami/Anak ) yang perlu dirawat inap
akan mendapatkan pelayanan sekurang – kurangnyadi kelas II.
32
PENJELASAN ATAS RANCANGAN QANUN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA BANDA ACEH
PENJELASAN UMUM.
RSU Daerah Kota Banda Aceh adalah salah satu RSU kelas C dengan keputusan Nomor :
303/Men.Kes/SK/IU/1997, Tanggal 30 April 1997. RSU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
Kota Banda Aceh telah mengalami perkembangan dan peningkatan dalam berbagai aspek, mulai
dari prasarana, sarana, personil, kegiatan pelayanan kepada masyarakat, manajemen dan lain-
lain.
Rancangan Qanun ini disusun dengan merujuk pada keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
66/Men.Kes/SK/II/1987 Tanggal 6 Februari 1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
Beserta Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
Nomor: 0159/Yan.Med/Keu/1987, Tanggal 9 Maret 1987.
Khusus untuk pelayanan peserta PT ( Persero ) Asuransi Kesehatan ( ASKES ) Indonesia dan
anggota keluarganya, disesuaikan dengan keputusan bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 1013 / Men.Kes / SKB / IX / 2001 dan Nomor 43 Tahun 2001, tanggal
27 September 2001. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta
PT ( Persero ) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluaraganya.
Bahwa ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat akan lebih dapat ditingkatkan dan sumbangan penerimaan Daerah akan bertambah,
sehingga dapat menbiayai pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat.