RADIO MELIPUT PEMILU 2004 · Web viewApa pandangan masing-masing partai itu terhadap sebuah isu yang dilontarkan radio? Bagaimana dua partai calon peserta pemilu memandang isu yang

Buku RADIO dan PEMILU 2004 5/14/2023

RADIO MELIPUT PEMILU 2004Firmansyah, Program Assistant Friedrich-Naumann-Stiftung

“Sejarah merupakan politik masa lampau, dan politik adalah sejarah masa kini.” (pepatah)

Narator: Angka 2 identik dengan Golkar? Tidak lagi! Ini terjadi hampir tiga puluhan tahun dalam peta perpolitikan di Indonesia. Tapi, untuk pemilu 7 Juni mendatang Golkar harus menyiapkan strategi baru untuk simbolisasi pada kampanye pemilu. Begitu pula dengan partai di masa orde baru lainnya, P3 dan PDI. Jumat kemarin, Komisi Pemilihan Umum yang diketuai mantan Mendagri Rudini mengundi nomor urut 48 partai peserta pemilu. Uniknya, undian yang direncanakan menggunakan teknologi komputer akhirnya hanya menggunakan metode tradisional. Sebuah kardus menjadi saksi, jadi atau tidaknya pemilu jurdil kedua di Indonesia, setelah tahun ’55…..

Atmosfir: Partai Golongan Karya…. (Rudini)(Natural Sound)

Assalamu ‘alaikum wr. wb. Partai Golongan Karya dapat nomor terbaik (ia -Mahadi Sinambela- sambil tertawa kecil lalu diam sejenak)….. tiga puluh tiga….

Gerrrr… (disambut riuh suara tepuk tangan hadirin, anggota KPU lainnya dan beberapa wartawan)

Itu sebagian dari narasi berita radio dan atmosfir suasana yang terjadi pada saat peristiwa pengundian nomor urut 48 partai politik peserta pemilu ’99. Atmosfir itu menggambarkan adegan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rudini ketika mempersilahkan anggota KPU wakil dari Partai Golkar Mahadi Sinambela, untuk mengambil nomor urut partainya. Peristiwa itu terjadi pada suatu Jumat, medio Maret 1999. Kutipan dari atmosfir atau natural sound diatas adalah bagian dari Mini Feature yang pernah kami -saya (saat itu bekerja sebagai salah seorang redaktur berita) dan kawan-kawan di Pusat Pemberitaan Quadrant produksi pada 13 Maret 1999. Mini Feature itu kami sajikan kepada beberapa radio jaringan Masima atau yang dikenal sebagai Prambors Group, diantaranya: 102,3 FM Prambors, Delta FM 99,5, M97 FM dan Female Radio 100,2 FM Jakarta serta Rase 102,3 FM Bandung. Dan… alhamdulillah, beruntung Mini Feature berjudul ‘Undian Peserta Pemilu’ itu dianugerahi sebagai peraih penghargaan pertama Radio Programme Awards 1999 yang diselenggarakan sebuah yayasan Jerman, Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) –yang kala itu baru digelar FNS untuk pertama kalinya, menyongsong momentum pemilu ‘99.

Peristiwa empat tahun lalu itu, berulang. Tepatnya pada 8 Desember 2003. Senin itu, kembali dilakukan pengundian nomor urut peserta pemilu 2004 di kantor KPU, kawasan Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Namun, kali ini jumlahnya tidak lagi 48, melainkan hanya setengahnya. Sebab, ada 24 parpol saja yang akhirnya lolos menjadi peserta pemilu 2004.

/tt/file_convert/5c86318409d3f2b5098c0a8a/document.doc 1


Lantas, apa kabar dengan Golkar, partai berlambang beringin rimbun ini? Malam itu, sekitar pukul 7, Golkar, yang pengambilan nomornya langsung dilakukan Ketua Umumnya, Akbar Tanjung, mendapat nomor urut 20. Sesuatu yang berbeda lagi, dari dua pemilu sebelumnya, 1997 dan 1999. Dan, ini mungkin akan terus terjadi setiap lima tahun sekali bagi partai Golkar, juga bagi partai-partai peserta pemilu lainnya.

Peristiwa pengundian nomor urut, sejak pemilu 1999 menjadi salah satu dari rangkaian besar agenda politik Republik ini: Pemilu, sebuah peristiwa lima tahunan, sebagai sarana bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat (UU Pemilu no. 12/2003, pasal 1 ayat 1).

Sebelumnya, ada banyak agenda yang sudah dituntaskan KPU, seperti verifikasi administrasi dan faktual partai politik yang akhirnya menghasilkan 24 partai yang akan berkompetisi secara sehat dan damai pada pemilu Senin, 5 April 2004 mendatang. Namun, kiranya masih banyak lagi agenda politik lainnya yang harus diselesaikan KPU, sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu. Menurut amandemen ketiga UUD 1945 pasal 22E ayat 5, KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jelas, dalam ketiga kata itu mengandung makna: KPU harus independen dan nonpartisan! Untuk itulah harapan digantungkan rakyat Indonesia. Jika dibandingkan pemilu 1999, tentu KPU yang sekarang jauh lebih baik dari sisi komposisi keanggotaannya -karena bukan lagi wakil partai peserta pemilu yang duduk disana, meski akhirnya ada 2 (dua) dari 11 (sebelas) orang anggotanya yang mengundurkan diri, Imam Budidarmawan Prasodjo, Phd dan Dr. F.X. Mudji Sutrisno.

Untuk itu, 9 (sembilan) anggota KPU Nasional dan seluruh jajarannya di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dituntut untuk terus menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitasnya, terutama dalam upayanya Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya. Ini penting supaya KPU bisa melaksanakan amanat tugas mulianya untuk menyelenggarakan Pemilu yang Berkualitas dan Bermartabat, memilih wakil rakyat dan wakil daerah demi membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat. Diharapkan juga KPU dapat melanjutkan kerjanya dalam melaksanakan tahapan demi tahapan pada pemilu 2004, baik untuk pemilu langsung Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada 5 April 2004 serta pemilu untuk memilih langsung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Senin, 5 Juli 2004, termasuk di dalamnya adalah masa kampanye dan pengaturannya di media massa, terutama dalam hal Memberikan Kesempatan yang Sama bagi para peserta pemilu, baik partai maupun perseorangan.

Bagaimana dengan dunia jurnalisme radio? Apa yang bisa dilakukannya untuk turut menjadi bagian dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam mendorong terciptanya pemilu yang aman, damai dan demokratis? Jurnalisme radio digugah untuk ikut bergerak secara aktif menyosialisasikan Pemilu 2004, baik dari sisi penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, maupun Pendaftaran Calon Pemilih. Dan ini telah dicanangkan sebagai sebuah Gerakan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada 27 Oktober 2003 di Istana Negara Jakarta. Selain itu, jurnalisme radio Indonesia juga dituntut untuk tetap kritis dan terus menjaga independensinya, tidak berpihak



(imparsialitas) dan selalu menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan Standar Profesional Radio Siaran.

1. Bagaimana agar Redaksi Radio Siaran dapat Tetap Bebas Berdaulat dan Tidak Memihak?

Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, wabil khusus lagi di tangan Menteri Penerangan Muhammad Yunus, kran jurnalisme radio siaran swasta nasional mulai dibuka. Pers radio diberikan kemerdekaannya. Kemerdekaan dalam arti tidak lagi wajib relay dari Radio Republik Indonesia (RRI), tetapi diberi kebebasan untuk memproduksi sendiri siaran berita masing-masing guna memenuhi hasrat dan kebutuhan pendengarnya akan informasi. Dan inipun telah diperkuat dengan UU Pers no. 40/1999, dimana lembaga penyiaran, radio dan televisi, dimasukkan sebagai bagian dari pers nasional (pasal 1 ayat 1).

Dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya pers radio tidak perlu khawatir, karena kemerdekaannya dijamin UU Pers, sebab Kemerdekaan Pers itu adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2) dan Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (Pasal 4 ayat 1). Dan untuk menjamin kemerdekaan pers itu, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan & informasi.

Namun sayangnya, jika kita bertanya kepada publik tentang media pada umumnya? Jawabannya (menurut Prof. Charles Self, Texas A&M University, 1985), pers sering dinilai:

Tidak sensitif, arogan dan pada umumnya berperilaku buruk (lebih khusus buat pers radio, jika program pemberitaannya disajikan dengan asal saja, tanpa mempunyai pengetahuan yang cukup, baik tentang aspek jurnalistik maupun aspek kode etiknya).

Tidak akurat, tidak lengkap dan umumnya tidak profesional (jika jurnalismenya dijalankan dengan seenak-enaknya, tanpa berusaha untuk belajar lebih banyak).

Berbeda pandangan soal NILAI BERITA dan “pengertian berita” (sebab sering terjadi apa yang sebetulnya sangat diinginkan masyarakat tidak terhimpun dalam sajian-sajian berita tersebut)

Berbeda pandangan soal manfaat berita bagi konsumennya/publik (publik, terutama di wilayah tingkat lokal, sering belum banyak mengetahui tentang pentingnya berita atau informasi itu dalam setiap nafas kehidupannya).

Untuk menjawab stigma atau penilaian seperti itu, tentu harus dijawab dengan kinerja pers radio yang bertanggung-jawab dan bersungguh-sungguh. “Jurnalis elektronik profesional harus bertugas sebagai wakil dari publik, mengusahakan kebenaran,



melaporkan dengan jujur dan independen serta bertanggung-jawab atas kerja mereka,” begitu kata Radio-TV News Director Association, 2000. Sebab, tujuan utama dari jurnalisme adalah menyediakan masyarakat informasi yang tidak berpihak dan bebas mereka tentukan sendiri.

Contoh kasus:Ketidakberpihakan harus ditunjukkan dengan ketidakterlibatan radio siaran di Indonesia dalam percaturan politik lokal maupun nasional. Inilah yang menjadi persoalan besar bagi radio siaran. Sebab, banyak contoh bisa disebutkan bahwa beberapa radio siaran –apalagi menjelang pemilu- yang saham terbesarnya dimiliki para pengurus/aktivis partai politik. Disinilah yang sering muncul kekhawatiran publik bahwa radio-radio tersebut tidak akan mampu berusaha mempertahankan independensi mereka. Dan itu jelas bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Jika radio melakukan keberpihakan itu, maka jelas akan melunturkan kesetiaan pendengarnya. Ini tidak diperkenankan, karena radio menggunakan ranah publik yang sepatutnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan publik bukan untuk kepentingan segelintir kelompok masyarakat tertentu apalagi oleh suatu kekuatan politik.

Selain dari faktor pemilik, ujian bagi independensi dan imparsialitas sebuah stasiun radio siaran adalah faktor jurnalisnya sendiri. Tentang ini, ada sebuah kasus menarik yang dialami kawan-kawan redaksi dari sebuah stasiun radio siaran swasta di kota Palembang, Sumatera Selatan pertengahan 2003 ini. Salah seorang reporter/produser pemberitaannya, ternyata telah melibatkan diri dengan sebuah kekuatan politik, yang termasuk bagian dari 24 partai politik peserta pemilu 2004. Ia duduk sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang partai tersebut. Muncul pertanyaan besar dari tim redaksi: mampukah ia menjaga independensi sebagai reporter/produser pemberitaan jika ia juga sekaligus sebagai pimpinan partai di kotanya? Jika diibaratkan dengan pertandingan sepakbola, mampukah ‘wasit’ mengambil keputusan yang adil sementara ia juga ikut menjadi ‘pemain’? Ini jelas bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik dan telah dinyatakan dengan tegas dalam KEWI –Kode Etik Wartawan Indonesia- poin 5, bahwa Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Ini berarti wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas kewartawanannya tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Karena memanfaatkan sumber daya alam milik publik –spektrum frekuensi radio, stasiun radio tidak boleh menjadi media partisan, begitu bunyi butir ketiga dari Standar Profesional Radio Siaran dalam bahasan Siaran Kampanye Pemilu yang dikeluarkan PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Agak sulit memang untuk memilah-milah kapan seorang reporter radio berlaku sebagai seorang wartawan profesional atau kapan pula ia menempatkan dirinya sebagai aktivis partai. Akhirnya, setelah diberikan waktu beberapa lama untuk mengundurkan diri dan ia belum juga berniat untuk melakukannya, maka kemudian pihak manajemen stasiun radio tempatnya bekerja itu mengambil kebijakan untuk menonaktifkannya sebagai reporter/produser pemberitaan hingga sampai masa ia menyatakan diri keluar dari partainya itu.



Ada baiknya juga barangkali kalau kita melihat sejenak Producers’ Guidelines The BBC’s values & standards, yang memuat Nilai, Standar & Prinsip yang menjadi pedoman bagi para jurnalis di radio BBC London:

1. Ketidakberpihakan2. Akurat3. Keadilan4. Berikan gambaran utuh dan apa adanya terhadap orang atau budaya5. Editorial yg jujur dan independen6. Menghormati hak-hak pribadi7. Menghormati standar rasa dan kesopanan (adat-istiadat, norma agama, dll)8. Menghindari tiruan antisosial dan perilaku kriminal (terutama dalam

liputan peristiwa kriminal)9. Melindungi keselamatan anak-anak

2. ”Tidak Ada Makan Siang Gratis!”

Adagium ini sering digunakan orang untuk menggambarkan sesuatu yang bisa membahayakan kedaulatan dan ketidakberpihakan pers. Jika dikaitkan dengan proses pemilu 2004, ini akan menjadi godaan sekaligus tantangan yang maha berat bagi para insan jurnalis radio. Sebab, mulai saat ini -waktu bagi para kontestan pemilu mengambil ancang-ancang- hingga tahapan rawan bagi independensi radio, yaitu masa-masa kampanye yang resminya akan berlangsung selama tiga minggu dan berjarak sebulan sebelum hari pencobloson 5 April 2004 (meski dalam praktiknya, kampanye melalui cara-cara lainnya sudah dilakukan sebagian besar kekuatan politik yang akan berkompetisi nanti).

Salah satu prinsip utama kerja wartawan adalah independen dan tidak terikat terhadap sumber berita. Dengan menerima imbalan (‘amplop’) dari sumber berita, sang wartawan tidak lagi bisa menjaga sikap independensinya dan secara tidak langsung terikat dengan si pemberi imbalan. Apapun istilahnya, jika pemberian uang dari narasumber itu berkaitan dengan informasi yang akan disiarkan, ini merupakan bentuk sogokan. Dalam KEWI –Kode Etik Wartawan Indonesia- butir kelima, disebutkan "Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi", dengan penjelasan: wartawan Indonesia tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari sumber berita, yang berkaitan dengan tugas-tugas kewartawanannya.

Tidak Ada Makan Siang Gratis! Begitu pula, tidak ada imbalan tanpa pamrih. Lebih dari itu, pemberian ‘amplop’ sesungguhnya adalah bentuk 'penghinaan' bagi wartawan profesional, karena wartawan mendapat gaji dari perusahaan yang mempekerjakannya, bukan dari sumber berita. Karena sejak semula ‘amplop’ ditolerir dalam jurnalisme di Indonesia, maka ‘amplop’ dijadikan tambahan penghasilan. Dan terbukti, ibarat candu, imbalan atau ‘amplop’ membuat ketagihan. Ini realitas sosial, yang berada diluar perbincangan prinsip-prinsip etika. Keputusan menerima ‘amplop’ atau tidak berada pada sikap moral wartawan bersangkutan:



memegang etika kewartawanan atau takluk pada tuntutan kebutuhan? Jika ragu-ragu sebaiknya kita tidak usah menjadi wartawan, ketimbang mencari pembenaran atas nama kemelaratan (dikutip dari salah satu komentar Dewan Pers, 2001). Ingatlah selalu: Tidak Ada Makan Siang Gratis!

3. 2004: Tahun Politik Luar Biasa

Sepanjang 2004, jurnalis radio Indonesia akan disibukkan dengan peristiwa-peristiwa politik bangsa ini yang menjadi bagian dalam rangkaian momentum bersejarah: Pemilu. Bahkan, sebetulnya sudah sejak pertengahan 2003, mereka telah berkutat dalam berbagai peliputan dan mempersiapkan program-program siaran pemberitaan, seperti: reportase, mini feature, talkshow dan buletin berita, yang mengetengahkan proses tahapan demi tahapan dalam pemilu 2004 itu.

Coba kita lihat saja mulai Desember 2003 ini. Paling tidak ada dua peristiwa besar dalam perjalanan politik sejarah bangsa kita, yaitu pengumuman hasil verifikasi partai peserta pemilu 2004 dan sehari sesudahnya, peristiwa pengundian nomor urut mereka masing-masing. Kemudian menyusul pengumuman calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang lolos verifikasi diikuti dengan pengundian nomor urut mereka di wilayah provinsi masing-masing. Dan, peristiwa terakhir di bulan ini, tepatnya 31 Desember 2003, akan ditetapkan dan diumumkan Daftar Pemilih Tetap oleh petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Di 2004, pada 2 Januari hingga 28 Februari adalah persiapan kampanye. Mulai dari penyusunan jadwal antara KPU dengan peserta pemilu sampai pengaturan tentang pemberian Kesempatan yang Sama dan pemasangan Iklan Pemilu dalam kampanye dengan berkoordinasi dengan media massa, cetak maupun elektronik.

Pada 11 Maret–1 April, pelaksanaan kampanye pemilu bagi partai politik, calon legislatif dan calon anggota DPD. Dilanjutkan dengan minggu tenang (2-4 April) dan akhirnya tiba hari H, 5 April 2004, hari pemungutan suara yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Setelah pemilu langsung untuk parlemen dan DPD, lalu menyusul pemilu langsung untuk memilih pasangan Presiden/Wakil Presiden dan segala macam persiapannya -termasuk kampanye, yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juli 2004. Setelah itu masih akan dilanjutkan dengan saat-saat penting lainnya di Agustus dan September, diantaranya peresmian keanggotaan DPR dan DPD serta kemungkinan akan terjadinya pemilu langsung tahap kedua untuk memilih Presiden/Wakil Presiden (rencananya pada 13 September 2004) jika tidak ada pasangan yang mencapai suara sah lebih dari 50% dari total suara yang didapat seluruh kandidat Presiden/Wakil Presiden serta dengan ketentuan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi.

Lantas, pada Oktober hingga Desember 2004, akan dilakukan pelantikan pasangan Presiden/Wakil Presiden terpilih dan akan diikuti dengan penyusunan kabinet,



pengumuman nama-nama Menteri, Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung serta langkah-langkah politik apa yang akan diambil Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Jadi, 2004 adalah Tahun Politik. Dimana peristiwa-peristiwa politik akan terjadi saling sambut. Ini menjadi tantangan besar bagi jurnalis radio dalam mempersiapkan diri dan stasiun radionya untuk membuat perencanaan peliputan sepanjang tahun itu. Dan, yang tak kalah pentingnya adalah antisipasi-antisipasi yang harus dilakukan pers radio dalam menghadapi kemungkinan terjadinya konflik di akar rumput serta konflik antarkepentingan yang bisa muncul dari peristiwa demi peristiwa tersebut dan kemungkinan-kemungkinan dilontarkannya tuduhan kepada jurnalisme radio yang dinilai pihak-pihak lain sebagai keberpihakan.

Tuduhan mengenai pemberitaan berat sebelah dalam media bisa terjadi setiap saat, tetapi akan paling menonjol di masa pemilu. Para jurnalis radio harus berusaha membuat keputusan profesional yang tepat, adil dan mendasarkannya terutama kepada adanya news value -nilai berita yang tinggi.

4. Suara Rakyat: Partisipasi Publik, Tidak Hanya Pada Saat Kampanye!

Dalam melakukan peliputan pemilu, hendaknya jurnalis radio tidak melupakan suara masyarakat. Ingatlah akan pepatah, Vox Populi, Vox Dei, Suara Rakyat, Suara Tuhan! Persoalan bangsa ini tidak akan selesai hanya dengan mendengar komentar dari para politikus saja, tetapi harus dibicarakan juga kepada rakyat dengan memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk bersuara, mengungkapkan pendapat dan gagasan-gagasannya.

Publik, seharusnya tidak hanya dijadikan obyek dalam setiap peristiwa sejarah bangsa ini. Publik mesti dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam peristiwa pemilu, publik jangan hanya dicari dan dirangkul saat ’suaranya’ dibutuhkan dalam kampanye dan hari pencoblosan. Ini tidak adil. Sepatutnya publik diikutsertakan secara aktif dalam setiap agenda demi agenda politik yang terkait dengan proses pemilu itu, terutama sekali bagi publik yang menjadi konstituen atau simpatisan dari para peserta pemilu. Ini harusnya menjadi bagian dari Kontrak Sosial antara para peserta pemilu, partai politik maupun perseorangan, dengan konstituen -masyarakat pemilihnya.

Radio sebaiknya menyediakan sebuah saluran terbuka kepada pendengar agar mereka dapat mengajukan pertanyaan mengenai topik-topik khusus dalam kampanye serta mengeluarkan pendapatnya. Dan ini sejalan dengan pedoman laku moral –menurut istilah Goenawan Mohamad- untuk para jurnalis yang ditulis dua wartawan berpengalaman dari Amerika Serikat, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Dalam buku mereka “The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect (Sembilan Elemen Jurnalisme)” itu, Kovach dan Rosenstiel mengatakan Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga (elemen keenam). Intinya adalah jurnalisme harus menghadirkan sebuah forum untuk kritik dan komentar



publik. Semua bentuk karya jurnalistik yang dipakai jurnalis sehari-hari bisa berfungsi untuk menciptakan forum di mana publik diingatkan akan masalah-masalah penting mereka. Ini dilakukan sebagai upaya mendorong warga untuk membuat penilaian dan kemudian mengambil sikap. Menurut Kovach dan Rosenstiel, rasa ingin tahu yang manusiawi membuat orang bertanya-tanya tentang banyak hal dalam hidup mereka. Saat publik mulai bereaksi atas segala persoalan hidup mereka, suara publik pun mengisi komunitas –contoh di radio adalah acara yang menyiarkan program telepon pendengar/program interaktif yang sengaja dibuat untuk menjaring opini masyarakat tentang topik-topik krusial yang sedang dihadapi mereka. Radio, jika dilihat dari fungsi sosialnya, wajib memberikan (disarikan dari Jean Paul Marthoz dalam gagasan “Election Platform” The Nation di Kenya):

Pendidikan politik bagi pemilih –voter education- untuk menunjang dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Radio harus cermat dan berulang kali menjelaskan prinsip-prinsip dan teknik pemberian suara serta memberikan gambaran jelas apa yang akan dihasilkan dalam pemilu 2004, parlemen dan DPD baru, pemisahan kekuasaan, transparansi, dan sebagainya. Radio sebaiknya menyediakan sebuah saluran terbuka kepada pendengar agar mereka dapat mengajukan pertanyaan mengenai topik-topik khusus dalam kampanye serta mengeluarkan pendapatnya. Ini dapat dilakukan melalui program on air maupun off air. Dengan on air, misalnya program talkshow. Sedangkan off air, semacam kegiatan simulasi pemungutan suara yang dibuat di ruang terbuka, seperti: balai desa, mall, dan sebagainya. Untuk program off air ini, radio dapat bekerjasama dengan KPU, Panwas Pemilu atau organisasi-organisasi yang berkaitan dengan pemilu lainnya.

Perdengarkan lebih banyak wawancara dengan para pemilih, bukannya hanya dalam bentuk suara-suara populer (vox pops, meski ini juga penting!) dan komentar-komentar sesaat yang dikumpulkan dari lapangan, tetapi juga investigasi yang jelas mengenai bagaimana keluarga-keluarga Indonesia bertahan hidup dalam krisis ekonomi yang menghimpit ataupun perasaan mereka sebenarnya mengenai kesempatan pendidikan bagi anaknya ditengah mahalnya biaya sekolah. Ini penting untuk mencari benang merah atas upaya voter education di radio dengan pandangan para politikus terhadap masalah-masalah yang vital tadi serta dengan proses sirkulasi elit yang merupakan ujung dari rangkaian peristiwa politik Pemilu 2004. Kumpulan suara-suara rakyat ini akan menjadi sangat menarik jika mampu untuk ditampilkan dalam edisi tertentu (dengan frekuensi sering) dari news bulletin/bulletin berita yang jurnalis radio dan radio siaran siarkan secara reguler, biasanya setiap hari. Mengapa? Supaya isu-isu tentang hak-hak pemilih itu dapat terus diperdengarkan kepada masyarakat pendengar radio kita. Kepedulian rakyat kepada Pemilu 2004 biasanya baru akan muncul jika mereka sadar betul akan manfaatnya bagi kehidupan mereka di masa datang, menuju hidup yang penuh harapan perbaikan, lebih baik secara ekonomi, aman dan damai.



Kita adalah Penghubung antara Peristiwa dengan Pendengar: Liputan berita radio tidaklah boleh menjadi suatu Tirai antara para calon dalam pemilu dengan rakyat, calon pemilih.

“Keinginan masyarakat untuk lebih melibatkan diri dalam proses politik rupanya tidak akan sirna.” (Seymour Topping, Masyarakat Redaktur Surat kabar Amerika Serikat). Masyarakat ingin berada dalam posisi memperoleh keadaan dimana pandangannya secara lebih serius terdengar di radio. Ini dapat dilakukan dalam bentuk program siaran interaktif seperti Talkshow, Opini Kota Kita (contoh acara: Jakarta Pagi Ini) –yang berisi ungkapan suara hati masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tingkat lokal maupun nasional, atau bisa pula berupa Vox Pops (kumpulan komentar masyarakat atas sebuah pertanyaan yang sama terhadap suatu persoalan) dalam program pemberitaannya. Ini bermakna jurnalis radio harus lebih tertarik berbicara dengan masyarakat umum daripada mengarahkan pertanyaannya kepada politisi, pebisnis atau orang-orang ‘terhormat’ lainnya.

Radio harus memastikan bahwa pertimbangan utama dalam menyiarkan informasi politik adalah kepentingan bagi masyarakat pendengar (salah satu butir dari Standar Profesional Radio Siaran PRSSNI tentang Siaran Kampanye Pemilu).

5. Kalender Liputan Pemilu 2004

5.1. Satu Tahun Sebelum Pemilu: ”Pemilu Sebelum Pemilu”

Bagaimana partai-partai memilih kandidat mereka? Inilah salah satu pertanyaan yang bisa sebuah stasiun radio ajukan dalam membuat paket-paket pemberitaan. Apakah sudah sejak dini –setahun sebelumnya- para kandidat dipersiapkan partai politik? Apakah terjadi proses yang jujur dan terbuka serta bisa dipertanggungjawabkan, misalnya dengan mekanisme yang terukur atau sistem skoring, dalam pemilihan kandidat?

Beberapa program radio yang menarik untuk disiarkan adalah:

Pilihan pendengar: bagaimana masyarakat memilih kandidat favorit mereka? Program ini paling cocok dalam bentuk on air (siaran langsung dari studio siaran), dengan memberikan kesempatan kepada tiga penelepon untuk berpartisipasi. Agar tidak menimbulkan kejenuhan, sebaiknya program hanya disiarkan dengan durasi 5-10 menit saja, tetapi dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai Jumat. Waktu yang tepat adalah pagi hari, kira-kira antara pukul 7 hingga 8 pagi, saat warga masih dalam kondisi fisik dan pikiran yang segar sehingga masih mungkin untuk disajikan materi siaran semacam ini.



Uji Publik bagi Politikus: angket telepon atau wawancara langsung dengan menanyai publik di lapangan tentang urutan kandidat. Siapa yang pantas menduduki urutan utama dalam daftar peringkat kandidat? Apa alasannya?

”Pertanyaan Hari Minggu”: di Harian Jerman Selatan, seminggu sekali mereka menurunkan rublik Pertanyaan Hari Minggu. Dalam rublik itu memuat belasan atau puluhan jawaban masyarakat atas satu pertanyaan sama yang diajukan tim liputan koran tersebut. Wawancara dengan warga itu selalu dilakukan pada hari Minggu, sebab menjadi kebiasaan banyak orang Jerman di hari itu mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah. Jika diadaptasi menjadi sebuah program radio, maka hasilnya adalah suatu acara berdurasi 10 menitan yang isinya kumpulan puluhan jawaban masyarakat tentang isu-isu pemilu tahun depan. Jenis programnya adalah paket rekaman atau di dunia radio dikenal dengan recorded programme. Hasil dari proses produksi siaran berita itu adalah mirip seperti vox pop tetapi dimodifikasi dengan jumlah insert/kutipan suara yang lebih banyak dan sebelumnya diberikan pengantar tentang pertanyaan minggu ini apa -seputar pemilu tahun depan- yang diajukan kepada warga.

5.2. Enam Bulan Sebelum Pemilu: ”Sedikit Demi Sedikit, Lama-lama Menjadi Bukit”

Isu-isu tentang cerita dibalik pembuatan program partai dan bagaimana proses itu berjalan menjadi sesuatu yang menarik untuk diangkat menjadi program-program siaran jurnalistik radio kita. Apa yang dilakukan partai-partai enam bulan menjelang pemilu? Apakah mereka juga telah menyusun dan menyiapkan program-program bagi konstituennya, ditengah kesibukan mereka dalam melakukan konsolidasi politik internal sebagai bagian dari strategi politik mereka?

Disini pers radio dapat membuat paket berseri siaran jurnalistik yang isinya antara lain:

o Menyajikan paket berita rekaman (dalam bentuk, misalnya: siaran Gema Partai-partai) tentang program partai-partai yang menyangkut kepentingan dan dibuat bagi kemaslahatan publik. Apa yang partai-partai perbuat bagi rakyat? Adakah ini sudah dipikirkan partai jauh-jauh hari, enam bulan sebelum pemilu? Ini harus dipantau terus oleh pers radio. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik jika disajikan dalam program-program jurnalistik radio, selama digarap dengan perencanaan matang dan dikerjakan sungguh-sungguh!

o Lalu, program lainnya yang bisa dibuat sebagai sebuah program lanjutan adalah program siaran perbandingan berbagai tema dari dua partai –terutama partai yang berbeda secara asas- tentang persoalan-persoalan kerakyatan. Apa pandangan masing-masing partai itu terhadap sebuah isu yang dilontarkan radio? Bagaimana dua partai calon peserta pemilu memandang isu yang sama, misalnya isu kemiskinan dalam masyarakat Indonesia? Dan apa yang akan mereka lakukan?



o Apa yang partai-partai bawa untuk masing-masing tempat dimana konstituennya berasal? Adakah program-program yang mereka bawa mengandung keberpihakan bagi masyarakat biasa? Pertanyaan-pertanyaan serupa ini pasti akan menarik untuk diketahui jawabannnya dalam konteks kelokalan sebuah stasiun radio. Program seperti ini bisa disajikan secara reguler, misalnya dwi mingguan sekali.

o Permulaan ’kampanye’: iklan-iklan politik yang diajukan para kandidat di media massa dapat para jurnalis radio jadikan sorotan. Ada ucapan selamat Idul Fitri 1424 Hijriah yang disampaikan beberapa kandidat terbesar untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan (saya mengalami sendiri), pada hari pertama salat tarawih Ramadan 2003 di masjid, saya mendapatkan banyak selebaran-selebaran yang dibagikan kepada para jamaah salat, yang berisi ucapan selamat menjalankan ibadah puasa dan dilengkapi dengan jadwal salat dan imsakiyah Ramadan. Selebaran-selebaran itu dikirimkan salah seorang bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah provinsi DKI Jakarta. Banyak kiat menuju kampanye para peserta pemilu itu, seperti cara-cara yang telah mereka lakukan diatas. Mencuri start? Menurut mereka, bukan! Sebab, sebelum hari pengumuman siapa-siapa saja yang lulus menjadi peserta pemilu 2004, tentu apa-apa yang mereka lakukan sebelum itu tidak bisa dibilang ’mencuri start’. ”Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit,” begitu pepatah yang tepat untuk ini. Sebuah strategi jitu untuk meraih perhatian dan menarik minat masyarakat terhadap para kandidat dan apa yang dikatakan mereka! Sekedar pendapat pribadi, sungguh aneh dunia perpolitikan republik kita ini. Di banyak negara demokrasi, soal masa kampanye tidak dibatasi. Bagi mereka masa kampanye berarti: dimulai satu hari setelah pemilu berakhir hingga tiba saatnya untuk pemilu berikutnya, lima tahun kemudian. Bagi partai yang kalah pemilu, kampanye mempunyai makna bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk memenangkan pemilu selanjutnya. Dan untuk partai pemenang, mereka berkampanye untuk menyiapkan strategi bagaimana membuat program-program pemerintahan yang akhirnya bisa membawa kembali mereka kepada kemenangan pada pemilu lima tahun ke depan.

o Contoh menarik lainnya adalah suatu kasus yang menimpa sebuah stasiun radio swasta (radio Ruhuy Rahayu AM 774) di kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Radio itu mengambil format siaran umum. Dari segi pendengar, radio siaran ini cukup banyak jumlahnya. Lantaran itulah, paket siaran rekaman suara azan yang mereka siarkan sebanyak lima kali sesuai waktu salat dalam Islam, telah berusaha dilamar partai-partai. Jadi, kalau stasiun radio itu menerima tawaran partai-partai tersebut, mungkin kira-kira begini hasilnya:

- Kumandang azan Maghrib tadi dipersembahkan oleh Partai Bintang Jatuh. Partai Bintang Jatuh mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib!



atau

- Partai Durian Runtuh mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal-ibadah kita diterima Allah SWT!

5.3. 100 Hari Sebelum Pemilu: Pilihan Ada di Tanganmu!

Ada banyak bahan yang bisa diangkat para jurnalis radio berkenaan dengan masa ”100 Hari Sebelum Pemilu”. Diantaranya adalah:

Mulai untuk membuat program siaran yang isinya memberikan pendidikan politik bagi pemilih, agar masyarakat pendengar tidak lagi salah pilih. Pengetahuan yang memadai tentang apa itu pemilu, sistem apa yang akan digunakan dan siapa saja yang akan dipilih akan banyak membantu masyarakat pendengar untuk tidak lagi Memilih Kucing dalam Karung! Sebab, rakyat pemilihlah yang paling berdaulat menentukan pilihan: siapa yang berhak mewakili mereka di Parlemen, DPD maupun lembaga Kepresidenan.

Membuat program-program pemilu yang berisi beberapa perbandingan pengalaman dari banyak negara dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kita bisa membuatnya berseri dengan durasi lebih kurang 30 menit. Seri demi seri diputar setiap minggu atau dua minggu sekali dengan tema inti: Kampanye sebagai Berita. Apa pengalaman-pengalaman menarik yang telah dialami masing-masing negara itu dalam mengikuti proses kampanye pemilu? Ini bisa kita gulirkan dalam program-program siaran, misalnya feature yang dibuat dalam dua atau tiga bagian untuk memberikan ruang bagi iklan, sebagai sponsor dari acara kita.

Tiap daerah memiliki tradisi politiknya masing-masing. Begitupun halnya dengan tempat sebuah stasiun radio didirikan. Ini pasti menarik untuk disajikan sebagai salah satu program siaran ’100 Hari Sebelum Pemilu’. Bagaimana sebetulnya tradisi politik itu dibangun? Apakah telah terjadi perubahan tradisi politik, dari satu pemilu ke pemilu lainnya? Adakah nilai-nilai kearifan lokal yang tertanam disana? Akankah itu berubah lagi pada pemilu 100 hari mendatang?

”Bagaimana dulu.......” Buatlah juga program siaran jurnalistik bagaimana dulu pemilu dilaksanakan di Indonesia. Apa yang berlangsung dalam kurun waktu pemilu 1955, yang diikuti 170 partai politik termasuk calon independen nonpartisan, hingga 1999, yang diikuti 48 partai politik, dan apa saja yang membedakan mereka?

5.4. Dua Bulan Sebelum Pemilu

Seorang jurnalis radio adalah juga menjadi seorang peserta aktif di dalam proses pemilu. Mereka harus menginformasikan kepada para pemilih mengenai macam manusia



bagaimana yang sedang mengincar suara mereka, dan prinsip-prinsip apa yang mereka anut. Seorang jurnalis harus cukup berani untuk memberitahu pemilih mengenai permasalahan sebenarnya. Inilah inti dari program siaran jurnalistik radio untuk menyongsong pemilu dalam kurun waktu dua bulan sebelumnya. Isi siarannya dapat berupa:

Forum Kandidat: sebuah program siaran dalam bentuk debat kandidat untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan para kandidat calon legislatif atau DPD, kemudian memberikan kesempatan bagi pemilih menentukan calonnya. Disini jurnalis radio harus menampilkan dirinya sebagai manusia yang obyektif, dan orang yang mempunyai integritas supaya tidak terjebak menjadi juru kampanye bagi seorang kandidat tertentu. Program ini sekaligus juga dapat didorong untuk terwujudnya suatu kontrak sosial antara seorang kandidat dengan rakyat pemilihnya. Sehingga jika kontrak sosial itu tidak dipenuhi si wakil rakyat maka rakyat pemilih dapat mencabut mandat melalui mekanisme recall kepada anggota legislatif itu (UU Susduk MPR, DPR dan DPD no. 22/2003).

Program canded microphone. Sebuah program yang mencoba menyingkap sisi-sisi lain dari kehidupan seorang kandidat. “Satu pertanyaan….: apa yang terjadi dengan kehidupan kandidat sehari-hari?” Program ini semacam Sehari bersama Kandidat. Maksudnya, selama sehari itu radio menyiarkan seluruh aktivitas tokoh kita itu. Disiarkan dalam bentuk reportase langsung -sekali-sekali diselingi dengan wawancara dengan sang kandidat, misalnya setiap dua jam. Reportase disampaikan dari tempat dimana tokoh kita itu sedang berada, mulai bangun tidur hingga hendak menuju peraduannya lagi.

Sarapan bersama Para Kandidat: siaran Obrolan Santai di pagi hari (06.00-07.00 atau 07.00-08.00) bersama dengan dua orang atau lebih kandidat sambil sarapan di studio siaran atau bisa juga dijadikan sebuah bentuk off air, siaran yang dilakukan dari ruang terbuka di luar studio siaran, tetapi tetap dapat disiarkan secara langsung ke studio. Sarapan bersama Para Kandidat, tujuannya untuk menemukan kandidat favorit versi pendengar radio kita. Selain itu, program ini juga dapat dijadikan sebagai wadah bagi para kandidat untuk menyampaikan pandangannya terhadap sebuah isu aktual yang terjadi di daerahnya dan bagaimana cara terbaik menyelesaikannya.

Program interview: Kandidat Mewawancarai Kandidat. Apa yang akan ditanyakan seorang kandidat jika ia diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kandidat lainnya? Ini dapat kita contoh dari pengalaman menarik koran Thuner (harian dari Swiss) yang telah membuat kolom khusus yang isinya mempersilahkan para politikus menjadi ‘reporter sehari’. Kalau ini kita sajikan juga dalam bentuk karya jurnalistik radio, tentu akan jauh lebih menarik bukan?

Kunjungan ke tempat Pasangan Hidup Kandidat: Bagaimana sifat dan laku moral para kandidat menurut istri/suami mereka masing-masing? Ini program semacam acara ‘dadakan’ bagi para istri/suami kandidat, dimana mereka akan



didatangi jurnalis dengan tiba-tiba untuk berkisah tentang suami-suami/istri-istri mereka. Kunjungan ke tempat Pasangan Hidup Kandidat merupakan salah satu program yang dipastikan unik untuk dikerjakan. Program siaran ini akan lebih memperkaya siaran dengan mengedepankan sisi human interest alias sisi lain dari kehidupan kemanusiaan seorang kandidat wakil rakyat.

Untuk mendorong terciptanya aspek akuntabilitas publik bagi para kandidat adalah baik jika jurnalis radio juga membuat paket siaran rekaman untuk ini. Paket tersebut berdurasi sekitar 10 menitan yang berisi tentang profil seorang kandidat, mulai dari kehidupan dan karir politik hingga daftar kekayaannya saat mencalonkan diri. Ini penting untuk mengetahui apakah seorang wakil rakyat itu melakukan tindak pidana korupsi atau tidak selama ia duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.

Perhatikanlah masalah keuangannya: siapa yang membiayai kampanye tertentu, apa yang menjadi kepentingan dari mereka-mereka yang menyediakan dana, serta bagaimana mereka akan mendapat manfaat dari pemerintahan yang baru (kepentingan akan undang-undang baru, bisnis dan kekuasan hukum).

Hati-hatilah terhadap jurnalisme “keroyokan”: hindarkan kecenderungan mengikuti para kandidat bagaikan kawanan serigala yang mengakibatkan konsentrasi pada topik-topik yg sama, dan menginterpretasikannya dengan cara yang sama pula. Ini seringkali terjadi jika seorang kandidat tampak sedang naik daun dan jurnalis radio jangan sampai terjebak karenanya.

5.5. Enam Minggu Sebelum Pemilu

Dalam kurun waktu ini para jurnalis radio dapat memulainya dengan memberikan waktu bagi program-program untuk pemilih pemula:

”Bayangkanlah, inilah Pemilu...”: bagaimanakah sebenarnya hubungan pemuda dengan partai-partai? Ini menarik untuk disajikan dalam sebuah program siaran radio. Buatlah program ini dengan didasari oleh suatu hasil penelitian dari berbagai lembaga riset atau media massa lainnya. Apa yang ada dalam pikiran pemilih pemula tentang pemilu 2004? Sajikanlah dalam salah satu bentuk karya jurnalistik (misalnya: mini feature). Ini pasti enak didengar dan perlu!

Program siaran angket pendengar muda kita. Menyajikan program seperti diatas, tetapi dalam bentuk phoned in dimana para pendengar muda kita itu diberikan kesempatan untuk bebas mengemukakan pendapat mereka tentang sebuah partai peserta pemilu atau seorang calon anggota DPD juga kandidat presiden dan wakil presiden. Durasi program siaran ini tidak perlu lama-lama, yang terpenting kontinyuitasnya. Misalnya durasinya cukup dengan 5-10 menit, tetapi disiarkan setiap hari, Senin sampai Jumat, secara langsung.



”Saya ingin sekali mengetahui hal itu, bapak/ibu kandidat...”: ini sebuah program pendengar bertanya, politikus menjawab. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para pendengar remaja untuk memilih secara rasional para peserta pemilu. Pendengar yang merupakan pemilih pemula dapat menanyakan kepada para kandidat DPR tentang apa saja program pemuda yang ada dalam partai mereka? Apa alasan suatu partai harus dipilih pemilih pemula? Partai seperti apa yang pemilih pemula harapkan sebagai sebuah kekuatan politik alternatif dan dapat melakukan perubahan? Apakah patut dipilih bagi partai yang sama sekali tidak peduli dengan persoalan orang muda?

Program siaran Apa harapan-harapan remaja tentang pemilu 2004? Akankah pemilu 2004 membawa Indonesia ke situasi yang lebih baik? Menurut mereka, bagaimana seharusnya orang muda bersikap terhadap pemilu 2004 dan pemilu-pemilu lainnya? Ini juga akan amat menjadi menarik untuk diketahui para pendengar kita, lebih khusus bagi pendengar muda radio kita.

5.6. Sebulan Sebelum Pemilu: ”Pesta Pemilu, Pro dan Kontra”

Empat minggu sebelum pemilu, inilah masa yang rawan dalam setiap pemilu di Indonesia. Khususnya lagi pada tiga minggu pertama yaitu masa pelaksanaan kampanye pemilu legislatif dan DPD. Menurut jadwal yang disususn KPU, masa kampanye ini akan dilaksanakan pada 11 Maret-1 April 2004. Dan pada satu minggu sebelum hari H pemilu, tepatnya pada 2-4 April 2004, adalah lazim disebut sebagai minggu tenang.

Sudah menjadi tradisi pemilu di Indonesia, masa kampanye akan dihiasi dengan konvoi kampanye. Biasanya model kampanye ini akan diikuti dengan pawai kendaraan bermotor dengan raungan khas dari knalpot masing-masing atau sering kali pula kampanye dilakukan dengan menggunakan cara unik konvoi kendaraan tradisional, seperti delman dan becak. Keadaan ini memang semarak, tapi sering kali menimbulkan banyak kemudlaratan. Konflik horizontal antar simpatisan partai menjadi kenyataan yang harus dihadapi pada setiap peristiwa kampanye pemilu. Bahkan, tak jarang juga harus menelan korban jiwa. Pemandangan ini mungkin juga akan terjadi atau kemungkinan besar akan meningkat jumlahnya, mengingat pemilu 2004 nanti memilih dua lembaga perwakilan dan satu lembaga pemerintahan. Misalnya saja pada pemilu 5 April 2004 nanti, setidaknya ada tiga pihak akan berkampanye dalam waktu hampir bersamaan. Mereka adalah partai politik peserta pemilu, kemudian para calon anggota legislatif dari masing-masing partai itu serta para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ini belum lagi untuk para caleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sebab, mereka juga pasti butuh akan kegiatan berkampanye untuk memperkenalkan diri dan program-program mereka serta lebih mempererat hubungan emosional seorang kandidat dengan konstituen/rakyat pemilihnya.

Untuk radio sendiri, perlu juga dipahami aturan-aturan dalam kampanye, khususnya Apa yang harus diperhatikan dalam kegiatan kampanye? Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk menyampaikan tema



dan materi kampanye Pemilu. Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk memasang iklan Pemilu dalam rangka kampanye. Peserta Pemilu tidak boleh menggunakan kesempatan untuk memasang iklan yang tidak digunakan oleh peserta Pemilu lainnya (UU no. 12/2003, pasal 73 ayat 1-2 dan penjelasannya).

Catatan: Lihat FAQs pertanyaan nomor 2 dan 3.

Diantara beberapa program siaran jurnalistik atau program alternatif (nonjurnalistik) yang bisa disajikan adalah:

Debat Publik Terbuka: ”Apa yang sebenarnya dilakukan para calon wakil rakyat kita”. Radio dapat selaku penyelenggara dengan mengorganisir debat antar partai, caleg atau kandidat perseorangan DPD. Sebaiknya program ini dilakukan secara off air di ruang terbuka, seperti di alun-alun atau halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan, supaya ada lebih banyak orang lagi yang bisa menyimak siaran selain para pendengar radio yang sedang mengikuti siaran lewat udara.

Kisah-kisah unik di masa kampanye: radio bisa menyajikan program siaran profil kandidat termuda dan tertua untuk caleg, calon anggota DPD dan calon Presiden dan Wakil Presiden. Biasanya akan lebih bagus hasilnya jika disajikan dalam bentuk feature.

Program Di Balik Jendela Kampanye. Pengalaman menarik apa yang didapat para manajer kampanye? Suka dan dukanya? Sajikanlah program siaran ini dengan mengedepankan aspek human interest dan diawali dengan membuat sebuah pertanyaan besar: Apa sebenarnya yang dilakukan seorang manajer kampanye? Galilah sisi-sisi lain dari kehidupan seorang manajer kampanye dari pertanyaan ini.

Apa kata seniman tentang sebuah proses pemilihan umum? Aturlah program siaran tentang ini dalam tajuk Budaya dan Politik. Pasti akan sangat menarik mendengar pandangan-pandangan para seniman tentang pemilu 2004. Mengapa tidak, bukan?

Selain itu, jurnalis radio juga dapat menyajikan hal serupa dengan subyek para selebritis. Marissa Haque dan Dessy Ratnasari, Rieke Dyah Phitaloka, Wanda Hamidah serta Nurul Arifin, adalah nama-nama selebritis Indonesia yang bakal menjadi lokomotif kampanye dari partai-partai PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar selama tiga minggu masa kampanye Maret 2004 nanti. Ini jelas, menarik untuk disimak dan diketahui masyarakat pemilih. Kalau kita melihat daftar calon yang berprofesi sebagai selebritis/artis, yang mayoritas diisi oleh perempuan, ini menandakan ada cukup perhatian dari partai-partai peserta pemilu untuk mengikuti anjuran UU



Pemilu no. 12/2003 yang mengatakan bahwa Setiap Parpol Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR/DPRD dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (ps 65 ayat 1). Untuk stasiun-stasiun radio di daerah, program ini tetap bisa dilakukan dengan selebritis-selebritis di tingkat lokal.

Program siaran lain yang tak kalah menarik untuk diproduksi adalah program Obrolan Bebas. Misalnya dengan mengangkat tema: Siapa yang menulis teks pidato politikus? Bagaimana sebetulnya proses sebuah teks pidato politik itu dibuat? Cari dan temuilah mereka! Kemudian, buatlah programnya. Bisa live, bisa juga rekaman.

5.7. Sehari Sebelum Pemilu

Ini adalah masa-masa yang sangat menentukan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya. Sebab, salah saja dalam memilih maka rakyat harus menunggu lima tahun lagi. Rakyatlah yang menentukan kata akhir sebelum mengambil keputusan.

Untuk membantu para calon pemilih dalam menentukan pilihannya yang tepat, radio siaran dapat membantu mereka dengan program-program:

Informasi dan pelayanan bagi pemilih: Apa yang harus diketahui warga tentang pemilu. Apa yang sebaiknya dilakukan warga saat tiba di Tempat Pemungutan Suara?

Kutipan-kutipan suara alias insert yang berisi bagaimana pendapat orang-orang tua yang telah mengalami banyak pemilu tentang hak memilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti mereka itu?

Editorial sebagai sikap resmi dari stasiun radio kita tentang pemilu esok hari. Ini dibuat oleh seorang kepala redaksi pada hari sebelum pemilu. Apa yang hendak dicurahkan sebuah stasiun radio tentang pemilu 2004 yang akan digelar besok?

5.8. Hari H dan Hasil Pemilu

Ini adalah saat-saat paling mendebarkan bagi para peserta pemilu, DPR maupun DPD serta pasangan Presiden/Wakil Presiden. Hari pencoblosan dan ketika hasil pemilu sudah mulai dihitung. Namun, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan bagi para jurnalis saat meliput peristiwa bersejarah ini:

Bilamana suara pemilih itu dianggap sah? Amatilah ketentuan yang ada dalam UU Pemilu no. 12/2003: 1. Pemilih mencoblos satu tanda gambar parpol dan satu nama caleg di

bawah tanda gambar parpol (pasal 84 ayat 1).



2. Mencoblos satu tanda gambar parpol saja (tanpa mencoblos nama caleg) juga sah (pasal 93 ayat 1c).

Catatan: UU no.12/2003 secara jelas tidak membolehkan pemilih mencoblos hanya nama caleg. Ini sangat disayangkan, padahal dalam sistem proporsional terbuka biasanya ini dibolehkan untuk mendorong pemilih agar memilih caleg pilihannya secara langsung.

Agar hasilnya lebih maksimal menggambarkan keterwakilan rakyat secara langsung dan sesuai dengan amanat sistem proporsional terbuka, maka sepatutnya radio memprioritaskan siarannya untuk mendukung masyarakat menggunakan hak pilihnya seperti pada butir 1 (satu) diatas. Tentukanlah wakilmu secara langsung tanpa melalui partai, pilih calon legislatif yang menurutmu jujur, bisa dipercaya dan bertanggung-jawab, wahai rakyat... Sebab, perlu waktu lima tahun lagi untuk mengubah segalanya, jika tidak waspada dan penuh pertimbangan dalam memilih. Oleh sebab itu, radio harus bisa mengatakan: Coblos calonmu dulu, baru partai! Ayo pilih langsung wakil kita!

Tentang Golput: Apa yang harus jurnalis radio siarkan kepada pendengar dalam menyikapi fenomena ini? Apa yang jurnalis radio lihat dari golongan putih: Hak atau Pelanggaran? Kita tahu golput adalah suara dari orang-orang yang memilih untuk tidak memilih. Golput adalah suara orang-orang yang sengaja untuk tidak datang ke TPS, Tempat Pemungutan Suara, karena mereka menganggap tak ada satupun partai yang sesuai dengan hati dan pikiran mereka. Sejak golput diwacanakan pertama kali pada pemilu 1971 oleh Arief Budiman, dan kawan-kawan, ia tetap menarik perhatian orang, terutama bagi kalangan muda, hingga kini. Saat itu, Arief berpendapat tak ada gunanya pula kalau rakyat menggunakan hak pilihnya, sebab belum-belum pemilu dilakukan, pasti sudah diketahui lebih dahulu siapa yang bakal keluar sebagai pemenangnya. Keadaan ini terus berlangsung hingga pemilu 1997, pemilu terakhir di masa orde baru. Namun, sejak pemilu 1999, keadaan berubah. Ada setitik harapan bagi rakyat untuk melakukan perubahan melalui mekanisme pemilu itu. Pilihan tidak lagi hanya tiga, tetapi 48 partai. Para pemantau pemilu pun, dalam negeri maupun asing, diperbolehkan bekerja. Ini pertanda baik buat demokrasi di Indonesia, apalagi dalam masa transisi, dari orde baru ke orde reformasi. Begitupun halnya dengan pemilu 2004, pemilu pertama di masa transisi setelah pemilu 1999. Dalam masa transisi, diperlukan sirkulasi elit yang pasti dalam kurun waktu tertentu, melalui saluran pemilu. Golput biasanya adalah suara mereka yang kritis dan berpotensi oposisi. Namun, bila lebih banyak golput, maka suara status quo akan mendominasi hasil pemilu hingga sirkulasi elit dan penggantian kepemimpinan nasional yang berkualitas tidak tercapai. Inilah kira-kira informasi yang bisa disampaikan kepada pendengar secara berimbang dan proporsional.

Bagaimana cara mendapatkan hasil pemilu? Siapa mendapat Berapa? UU no. 12/2003 menyebutkan ada dua tahap penghitungan kursi bagi parpol:



Tahap pertama:1. Hitung perolehan suara sah setiap parpol dan totalnya dari satu daerah

pemilihan (DP)2. Hitung Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yaitu jumlah suara sah dari

seluruh parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan (JSS) dibagi jumlah kursi yang diperebutkan (JK) di daerah tersebut (BPP= JSS : JK, pasal 105 ayat 2).

3. Suara sah setiap parpol dibagi dengan BPP. Parpol yang suara sahnya lebih dari BPP akan langsung mendapat kursi. Kelebihan suara dan suara sah parpol yang kurang dari BPP menjadi sisa suara.

Tahap kedua:1. Sisa kursi akan diberikan kepada parpol satu persatu berdasarkan urutan

parpol yang memperoleh sisa suara terbanyak2. Setelah semua kursi satu DP telah habis terbagi, sisa suara yang lain

hangus. Tidak lagi diatur penggabungan suara atau stembus accord dengan daerah lain, baik oleh satu maupun beberapa parpol (pasal 107 ayat 1)

Lalu bagaimana dengan penetapan siapa caleg yang terpilih?1. Caleg yang perolehan suaranya mencapai BPP langsung ditetapkan

sebagai calon terpilih (pasal 107 ayat 2a)2. Calon yg tidak mencapai BPP tidak memperoleh kursi. Calon yang meraih

kursi ditetapkan berdasarkan mekanisme nomor urut dalam daftar parpol yang tertera pada surat suara (pasal 107 ayat 2b).

Jika kita amati tentang proses mekanisme penghitungan suara tersebut diatas, maka kita akan temukan adanya unsur kesengajaan dan ketidakberpihakan pada prinsip dan semangat keterwakilan rakyat secara langsung. Sebab, dengan mekanisme penghitungan kembali ke nomor urut ini akan membuka peluang munculnya caleg-caleg “kader jenggot” yang tidak atau belum tentu populer di masyarakat –terbukti dengan sedikitnya masyarakat yang pilih mereka, tetapi berhasil meraih kursi di parlemen, lantaran mempunyai nomor urut yang ‘bagus’. Orang yang tidak mempunyai kemampuan dan sangat tergantung dengan partai politik (alias kader jenggot) akan menggunakan segala cara dan strategi untuk ditempatkan pada nomor urut atas. Asumsinya mudah sekali, karena walaupun ia hanya dipilih oleh dirinya sendiri (tidak memenuhi BPP, Bilangan Pembagi Pemilih) maka peluangnya menjadi anggota legislatif tetap terbuka.

Istilah “kader jenggot” yang dimaksud adalah kader yang tidak mengakar ke bawah, melainkan menggantung atau nyantol keatas. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah posisi partai politik yang masih mempunyai peranan besar dalam menentukan calon jadi akan membuat calon-calon yang merasa tidak populer mendekati pimpinan partai agar ditempatkan pada “nomor jadi” dengan



segala ‘daya upaya’ dan ‘segenap kemampuan’ mereka. Inilah yang sering orang sebut dengan pengebirian suara rakyat alias penistaan terhadap rakyat!

Sistem ini berpotensi menimbulkan konflik di akar rumput. Konflik mungkin akan muncul dari ketidakpuasan masyarakat yang tidak paham tentang penetapan calon terpilih berdasarkan BPP karena caleg yang populer di suatu wilayah belum tentu memenangkan kursi. Sistem ini juga membuka potensi konflik internal di tubuh parpol, terutama antar para calegnya. Ini jelas sesuatu yang harus diwaspadai dan diantisipasi para jurnalis radio dalam merancang rencana peliputan pemilu untuk masa-masa ini. Jurnalis radio harus merasa punya kepentingan supaya pelaksanaan pemilu dan hasilnya tetap berproses secara aman dan damai. Untuk itulah menjadi penting jurnalis radio mempraktikkan jurnalisme damai, jurnalisme yang dibuat dengan seimbang dan tidak memihak dalam liputan-liputannya. Jurnalisme yang dikerjakan dengan pendekatan akibat-akibat yang muncul dari suatu konflik yang terjadi, anak-anak dan perempuan yang teraniaya dan bahaya-bahaya lainnya disebabkan meletusnya konflik. Yang perlu diingat: wartawan bukanlah penengah dalam konflik, tetapi jika laporannya seimbang dan tidak memihak maka jurnalis radio siaran akan dapat menjembatani masyarakat yang terpecah itu.

Ingatlah, radio siaran dan khususnya jurnalis radio harus memastikan bahwa pertimbangan utama dalam menyiarkan informasi politik adalah kepentingan masyarakat pendengar! Dan ini menjadi tanggungjawab sosial jurnalis radio bagi masyarakat!

Sebagai bagian dari pelaksanaan tanggungjawab sosial itu, para jurnalis/praktisi radio siaran di beberapa daerah juga diminta dan ditunjuk sebagai bagian dari Panitia Pengawas/Panwas Pemilu dari unsur pers. Contoh: untuk Panwas Pemilu di kabupaten Tomohon (Sion FM) dan Bitung (Visi FM), Sulawesi Utara serta kabupaten Lombok Tengah (Mandalika AM), Nusa Tenggara Barat, salah seorang dari lima orang anggota Panwas Pemilu di dua daerah itu berasal dari jurnalis/praktisi radio.

5.9. Setelah Pemilu

Apa yang harus jurnalis radio lakukan pada saat setelah pemilu? Program-program apa yang kiranya dapat dirancang para jurnalis radio untuk masa ini? Ada beberapa program yang setidaknya bisa dilakukan, antara lain:

Membuat daftar politikus: semacam siaran profil para anggota legislatif dan anggota DPD terpilih hasil pemilu 5 April 2004. Melalui program siaran ini (durasi sekitar 10-30 menit), diharapkan para pendengar radio bisa lebih mengenal lebih dekat para wakilnya itu. Kira-kira begini maksud dari program siaran itu: Di sini dapat Anda temui para Wakil Rakyat kita!



Memantau bagaimana pemerintahan dan koalisi berfungsi? Program ini dimaksudkan sebagai rapor 100 hari jalannya pemerintahan dan diikuti dengan rapor setelah tujuh bulan berlalu. Pikirkanlah bentuk program radio apa yang cocok untuk isu ini! Diantaranya: program talkshow atau off air berbentuk obrolan santai antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Radio menguji parlemen: redaksi radio siaran mengembangkan angket berdasarkan sistem skoring/nilai terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil parlemen/DPR maupun senat/DPD. Apakah keputusan-keputusan yang dihasilkan berpihak kepada rakyat pemilih? Sajikanlah ini dalam bentuk siaran angket yang diperdengarkan dan diperbarui setiap hari sampai dengan masa angket yang telah ditetapkan berakhir (misalnya: seminggu).

Wawancara Hari Sabtu: sebuah program siaran yang berisi rublik ”Bertanya lebih lanjut” tentang Apa yang sebenarnya dilakukan oleh lembaga perwakilan kita, DPR dan DPD? Program ini disiarkan mingguan, khusus di hari Sabtu, tepatnya pagi hari. Mengapa Sabtu? Karena, ini dimaksudkan sebagai program serius tapi santai dan lebih banyak bicara hal yang ringan-ringan saja. Sebaiknya lagi, program ini dipandu oleh seorang yang cukup dikenal di kalangan masyarakat jangkauan radio kita atau ia yang mempunyai sense of humor –rasa humor- yang tinggi.

Program Menyorot para anggota parlemen: sebagai bagian dari siaran untuk menunjukkan wajah-wajah menentang kemuraman politik. Apakah masyarakat pendengar radio kita puas dengan kinerja para anggota parlemen itu? Berikanlah ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi mereka itu? Dan sekaligus program ini dimaksudkan sebagai ajang untuk membantu proses komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituen atau rakyat pemilihnya.

5.10. Radio, Jurnalis dan Pemilu

Pers radio berada dalam bisnis berita, namun pers tidak saja hanya berkecimpung dalam bisnis. Jurnalis radio dan stasiun radionya mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Tanggung jawab ini harus dipegang erat, terutama pada masa pemilu. Celaka jika ini diabaikan pers radio, kepercayaan masyarakat bisa luntur karenanya. Bagaimana jika pers radio bergeming dengan tanggung jawabnya itu? Dalam konteks pemilu, bagaimana jika pers radio melanggar UU Pemilu no. 12/2003, terutama dalam hal memberikan kesempatan yang sama bagi para peserta pemilu? Ini pertanyaan besar dan penting bagi radio siaran dalam usaha-usahanya untuk terus menjaga independensi dan ketidakberpihakannya.

Jika muncul keberatan dari masyarakat atas pemberitaan radio atau program-program siaran lainnya, maka ini bisa dilaporkan kepada panwas pemilu.



Keberatan itu mungkin bisa berupa tidak diberikannya kesempatan yang sama bagi para peserta pemilu, sehingga dirasa merugikan bagi para peserta pemilu lainnya. Selanjutnya panwas pemilu akan mencoba menyelesaikan sengketa antara pelapor dengan pers radio dengan proses melalui pendekatan arbitrase, penyelesaian sengketa yang diupayakan semaksimal mungkin dengan damai, melalui tahapan sebagai berikut:

1. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;

2. apabila tidak tercapai kesepakatan, pengawas Pemilu menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;

3. apabila ketentuan tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, pengawas Pemilu membuat keputusan final dan mengikat. - Penyelesaian persengketaan, paling lama 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Jalur lain yang bisa ditempuh adalah melalui Dewan Pers. Jika pihak-pihak tertentu atau peserta pemilu merasa dirugikan atas pemberitaan radio yang tidak independen, imparsial dan tidak faktual, maka mereka dapat menyurati Dewan Pers untuk segera menindaklanjutinya. Untuk ini, menurut salah seorang anggota Dewan Pers periode 2003-2006, Leo Batubara, Dewan Pers akan memakai alat ukur UU Pers no. 40/1999 dan KEWI, Kode Etik Wartawan Indonesia (lihat FAQs) yang disusun oleh beberapa organisasi kewartawanan: Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, dan lain lain. Dewan Pers dibentuk berdasarkan UU Pers no. 40/1999 dalam upaya mengembangkan dan menjamin kemerdekaan pers. Dewan Pers mengembang amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan standar jurnalistik profesional. Dewan Pers berfungsi:

1. Menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk mengetahi dan memperoleh informasi serta berkomunikasi.

2. Mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. 3. Menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat

berkaitan dengan pemberitaan pers yang merugikan publik. Dalam hal program siaran radio nonjurnalistik, maka yang bisa dilakukan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan program-program seperti itu adalah melalui mekanisme pengaduan kepada panwas pemilu atau KPU yang kemudian mengadukannya kepada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia (yang beranggotakan 9 orang, diantaranya: Dr. Victor Menayang dan Ade Armando –akademisi dari Universitas Indonesia- serta Bimo Nugroho –praktisi dari ISAI, Institut Studi Arus Informasi Jakarta), yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Jumat, 19 Desember 2003 (tentang wewenang, tugas dan kewajiban KPI lihat FAQs).



Kampanye dan kode etik pers: Ada sebuah pendangan bagus dari Aidan White, Sekretaris Umum IFJ, International Federation of Journalists untuk menjelaskan persoalan yang cukup rawan bagi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya meliput peristiwa kampanye: “Pemilu memberikan tantangan tambahan bagi media karena dapat memfokuskan secara tajam kebutuhan media untuk menyediakan kepada masyarakat akses ke semua fakta, opini & gagasan yang didengungkan dalam kampanye, lagipula para wartawan harus menyediakan akses kepada media sehingga suara masyarakat dapat terdengar diatas kebisingan debat politik.”

6. Kita Membuat Berita untuk Orang Biasa

“Kami menulis dan menyiar untuk orang biasa,” begitu kira-kira pegangan kita sebagai jurnalis radio yang profesional dan bertanggung jawab. Seorang jurnalis radio tidak menulis untuk para kandidat/politisi atau partai-partai. Jurnalis radio tidak mengadakan konspirasi dengan orang luar karena ia adalah insan pers, bukannya politisi atau orang yang baru terjun dalam politik. Ia tidak memiringkan berita sehingga memenangkan suatu partai politik karena, selain membohongi masyarakat, juga merupakan praktik jurnalistik yang jelek, melakukan ini tidaklah jujur. Jurnalisme dalam bentuknya yang paling murni adalah menyatakan kebenaran. Kebenaran yang berasal dari masyarakat dan sesuai dengan kepentingan umum.

Para jurnalis radio harus menjadi anjing penjaga (watchdog) dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya: melawan kepalsuan dan mengungkap kebenaran.

Oleh karena itu, ”media massa & ilmu jurnalistik pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi, dan harus terus menjadi, instrumen-instrumen yg berguna bagi kepentingan umum serta bukannya menjadi corong dari kepentingan-kepentingan individu tertentu.” (Federazione Nazionale Della Stampa, Italia)

7. Pemilu 2004: Pemilu yang Aman dan Damai

Pada Selasa, 23 Desember 2003, tepatnya di depan peserta Rapat Kerja Gubernur Tahun 2003 di Istana Negara, Presiden Megawati Soekarnoputri mempertanyakan tujuan dari munculnya berbagai sinyalemen yang menyebut pelaksanaan Pemilu 2004 akan rawan kerusuhan dan keributan. ”Kalau memang mau ribut, siapa sebenarnya yang mau bikin ribut, apakah rakyat yang ikut pemilu atau ada yang membuat rakyat jadi ribut. Kok ribut saja yang diomongkan,” begitu kata Presiden.

Menurut Presiden, perubahan sistem Pemilu 2004 adalah kehendak rakyat yang ditunjukkan melalui empat kali amandemen UUD ’45. Karena itu, tidak beralasan apabila rakyat tidak menjaga agar Pemilu 2004 berjalan aman dan lancar. Rakyat telah siap mengikuti pemilu. ”Masak di negara yang sudah merdeka 58 tahun, urusan kepemimpinan saja tidak beres-beres. Kalau diukur usia manusia, sudah nenek dan kakek, kok tidak arif. Wong namanya dipilih rakyat, whoever, itu pilihan rakyat,” lanjut Megawati kemudian.



Megawati menambahkan, sejak pemilu pertama pada 1955 hingga Pemilu 1999 tidak pernah ada kerusuhan berarti yang membuat pemilu gagal. Megawati menilai, apabila terjadi keributan pada Pemilu 2004, dapat dipastikan bukan berasal dari 24 partai politik peserta pemilu. Sebab, parpol sangat berkepentingan dengan pelaksanaan pemilu yang aman dan lancar sebagai persyaratan dari pelaksanaan demokrasi.

Mengapa Presiden Megawati mengeluarkan pernyataan setegas dan sekeras itu? Ini dilontarkan untuk menjawab beberapa pernyataan sebelumnya, terutama dua pandangan dari Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu, yang mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemilu 2004 ada kemungkinan akan berlangsung tidak aman. Kedua orang pejabat tinggi di lingkungan TNI itu mencoba mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika Pemilu 2004 berlangsung kurang aman, atau berdarah-darah (meminjam istilah Panglima TNI). Barangkali itu sudah menjadi tugas TNI untuk mengamankan jalannya Pemilu 2004. TNI juga mungkin mempunyai kewajiban untuk memprediksi segala kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Namun, apakah pernyataan yang kurang membuat rakyat nyaman itu (bahkan, termasuk bagi Presiden Megawati), harus diinformasikan kepada rakyat apalagi dilontarkan terus-menerus? Bukankah cukup diketahui kalangan tertentu saja, untuk selanjutnya dipikirkan dan dirancang program-program antisipasi guna menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk itu?

Lantas bagaimana dengan sikap jurnalis radio dan radio siaran? Penting, menurut saya, ini amat penting untuk disikapi jurnalis radio dan radio siaran. Mereka harus mempunyai kepentingan atas berlangsungnya Pemilu 2004 yang aman dan damai. Apa dan bagaimanapun prosesnya hendaknya harus tetap dilakukan tanpa kekerasan dan damai. Sebab, hanya dengan pemilu damailah, kita bisa berharap kepada keadaan Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang berdemokrasi, berdaulat dan bermartabat serta Indonesia yang aman dan damai..... Mari sama-sama kita wujudkan ini melalui segala daya upaya yang bisa kita lakukan sebagai jurnalis radio yang cinta damai dan antikekerasan!!

8. Vitalitas!

Apa upaya jurnalis radio untuk menempuh dan menjalani kerja-kerja berat mereka ke depan dalam melakukan peliputan Pemilu 2004 itu, agar Pemilu 2004 berlangsung demokratis, aman dan juga damai? Ini jelas butuh kerja keras dan kemauan untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik yang baik dan bertanggung jawab!

Menjadi reporter/jurnalis radio yang baik bukan semata-mata karena cantik atau gantengnya, bukan lantaran keluwesan bergaul saja, bukan juga cuma rasa ingin tahu, bukan pengetahuan yang luas dan dalam, melainkan ketekunan, kegigihan dan VITALITAS. “Mengerjakan yang biasa-biasa saja dengan cara yang luar biasa,” itulah Vitalitas!!



James Reston, wartawan ternama dari New York Times mengatakan: “Sedang-sedang pun kecerdasannya, asal vitalitasnya tinggi, seorang REPORTER akan bisa menjadi wartawan TOP.”

Meminjam istilah penyair Chairil Anwar, “Dalam hidup kita butuh Vitaliteit atau vitalitas untuk menggerakkan hidup dan kehidupan di bumi ini. Vitaliteit: Api Hidup! Semangat Hidup!

Ayo kita berjuang dan berkarya dengan VITALITAS itu, kawan!

9. Penutup

9.1. Saya ingin akhiri tulisan ini dengan salah satu elemen jurnalisme yang ditulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel: Setiap Wartawan Harus Mendengarkan Hati Nuraninya Sendiri. Jika kita mengalami godaan yang menyangkut dengan kekuasaan dan uang, suap dan korupsi, maka kita kembalikanlah kepada hati nurani. Dimanapun dan pada diri siapapun, nurani tak mungkin berdusta. Ia akan terus menyuarakan kebenaran, kebenaran yang sebenar-benarnya.

Menurut Jon Katz, kritikus media, jurnalis harus punya sebuah konteks moral dalam pekerjaan yang dijalaninya, karena ini punya makna. Apapun yang jurnalis lakukan, tutur Katz, jurnalis harus melakukannya dalam sebuah cara yang secara moral memuaskannya.

9.2.Dan menurut Bill Kurtis, seorang wartawan televisi dari A&E Network, “Setiap individu reporter harus menetapkan kode etiknya sendiri, standarnya sendiri dan berdasarkan model itulah ia membangun karirnya.”

Tak ada hukum tentang berita... semua berpulang kepada si jurnalis radio sendiri. Ia yang paling menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Untuk itu, seorang jurnalis radio seyogyanya punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggungjawab sosial.

Untuk menjalankan etika dan tanggungjawab sosial itu, maka para jurnalis radio harus mempertimbangkan prinsip-prinsip jurnalisme:

1. Obyektivitas: Tidak berdasarkan pada asumsi.2. Fairness: Kejujuran.3. Impartiality: Ketidakberpihakan.4. Cover both-sides: Memberi kesempatan yg sama kepada pihak yg saling bertentangan.5. Check & Recheck: Jangan segan mengonfirmasi data yang kita dapatkan.

Dengan menegakkan prinsip-prinsip jurnalisme itu, diharapkan jurnalis radio mampu untuk tidak tergoda terhadap keinginan-keinginan membuat pemberitaan yang berat sebelah, sesuai dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Oleh sebab itu, pers



radio harus menghindarinya, kalau tidak maka ia akan terjebak dalam masturbasi siaran. Sebuah praktik jurnalisme siaran yang ditujukan hanya untuk mengejar kepuasan diri atau kelompoknya semata. Ini terutama seringkali terjadi dalam bentuk jurnalistik radio, talkshow. Seorang pemandu talkshow, host, harus berusaha menjaga independensinya dengan tidak terlalu ingin terus tampil berbicara, seolah-olah hendak menunjukkan bahwa ia telah menguasai persoalan yang diangkat dalam talkshow. Seorang host yang baik juga harus memberikan porsi yang sama kepada para nara sumber yang diundang serta harus juga melibatkan partisipasi publik dalam talkshow, misalnya melalui telepon, sms atau e-mail.

Kalau pers radio melaksanakan prinsip-prinsip jurnalisme dalam menyiarkan program talkshow, maka akan tercapailah orgasme jurnalistik. Dimana talkshow dapat dinilai menjawab permasalahan yang diperbincangkan/diperdebatkan sehingga tujuan talkshow tercapai.

Namun, yang terpenting dari semua itu adalah prinsip La Presse Engagee’. Prinsip yang mengatakan bahwa pers harus menjunjung tinggi dan mengikatkan diri pada nilai-nilai universal: nilai-nilai penghargaan dan penegakan hak asasi manusia, keadilan sosial dan nilai-nilai demokrasi. Jurnalisme radio harus menjadi jurnalisme merakyat, jurnalisme yang memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas.

Manado, menjelang pupus Desember 2004

Firmansyah

.


Documents

RADIO MELIPUT PEMILU 2004 · Web viewApa pandangan masing-masing partai itu terhadap sebuah isu yang dilontarkan radio? Bagaimana dua partai calon peserta pemilu memandang isu yang