Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN AKHIR RENCANA RENJA
TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KLATEN
Jl. Teratai No.02, Kp Pondok Telepon (0272) 321647 Klaten 57411
1
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rancangan Akhir Rencana Kerja Dispermasdes merupakan
dokumen perencanaan Tahunan dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten
Klaten.Dasar penyusunan Rancangan Renja tahun 2020 ini dengan
memperhatikan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan,pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,tata
cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana
Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
jangka Menengah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan
renja OPD terdiri tiga tahapan utama yaitu tahap penyusunan,
tahap penyusunan rancangan, tahap penetapan renja OPD.
Penyusunan rancangan akhir renja OPD merupakan tahapan awal
yang harus dilaksanakan sebelum di sempurnakan menjadi
dokumen Renja OPD yang definitif.
Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dispermasdes Tahun
Anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan 5 ( lima ) aspek
pendekatan perencanaan yaitu : teknokratik, top down,bottom up
,partisipatif dan politis. Dalam proses penyusunan perencanaan
dengan penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan
yang dilaksanakan memlalui forum musrenbang OPD Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam menyusun
rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);Diubah menjadi UU No 9
Tahun 2015.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang Dana
perimbangan ;
10. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembngunan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pamerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembartan Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
3
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 86 Tahun 2017
tentang tata cara perencanaan pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah tata cara evaluasi rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta tata cara
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah
Kabuten Klaten;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 5 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Klaten.
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Klaten.
26. Surat Edaran Bupati Klaten No 050/735/31 Tentang Pedoman
Rancangan Renja Prangkat Daerah Tahun 2020 ;
1.3 Maksud dan Tujuan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 adalah dokumen
Dokumen Rancangan Rencana Kerja untuk 1 ( satu ) tahun yang
disusun dengan maksud :
4
1. Menentukan arah kebijakan pembangunan bidang
pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Klaten
Tahun 2020.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan
prioritas pembangunan daerah.
3. Menjamin keterkatan dan konsistensi antara
perencanaan,penganggaran dan pengawasan.
Adapun tujuannya adalah :
1. Memberikan landasan operasional acuan dalam menyusun
Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara ( PPAS ) Tahun 2020.
2. Menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan.
3. Terciptanya Efisiensi dan efektifias anggaran.
1.4 Sistematika Penulisan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun dengan
Sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD
2.3 Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review trhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5
BAB V PENUTUP.
5.1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
5.2.Kaidah kaidah pelaksanaan.
5.3.Rencana tindak lanjut.
Lampiran-Lampiran
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan Peraturan Bupati No 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Klaten adalah melaksanakan
urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa mengemban fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas ; dan
5. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Sebagai wujud komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Klaten dalam mengemban fungsi diatas maka setiap
awal tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Klaten membuat Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam penetapan
kinerja .Dengan Penetapan Kinerja tersebut diharapkan tolok ukur
pencapaian kinerja yang direncanakan dan telah dilaksnakan akan
dpat dinilai dengan secara akuntabel.
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pencapaian perencanaan
strategis ( Renstra ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagaimana
tersebut dalam tabel 2.1 terlampir .
Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut dapat diketahui bahwa capaian
kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
( SKPD) mempunyai tujuan antara lain:
7
1. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Rencana
Kerja ( Renja SKPD Tahun sebelumnya).
2. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
Rencana Kenja tahun-tahun sebelumnya.
3. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk
dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana
Kerja tahun berikutnya.
Evaluasi ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. Bahan penyusunan RKPD untuk periode selanjutnya;
2. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
3. Indikator penilaian kinerja SKPD; dan
4. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan
pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian
sasaran pembangunan nasional.
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat
Daerah tahun lalu dan Pencapaian Perencanaan Strategis ( Renstra )
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Klaten sampai dengan tahun berjalan adalah sebagai
berikut: “Terlampir dalam Matrik Form 1”
Adapun realisasi anggaran belanja menurut program dan kegiatan
Dispermasdes Kab. Klaten untuk tahun anggaran 2018 ( 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2018 ) sebesar Rp.4.272.393.073,- atau 81,65 % dari
anggaran yang ada sebesar Rp 5.232.663.150,- sedangkan untuk realisasi
fisik kegiatan mencapai 94 %.
Ditahun anggaran 2018 kegiatan/program yang tidak memenuhi
target kinerja/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut ;
1. Peningkatan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a.Kegiatan Fasilitasi Pengisian Perangkat tidak dilaksanakan
karena berdasarkan usulan camat bahwa Pemerintah Desa
konsentrasi pada pelaksanaan Pilkades yang dilaksanakan pada
tanggal 13 Maret 2019,yang di akhir tahun 2018 sudah
memasuki tahapan persiapan
b.Uang saku kegiatan Sosialisasi Perbup ( Perbup Nomor 6 Tahun
2018 ) Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten No 14 Tahun 2017 tentang Tata cara
8
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak
terdistribusi karena pada anggaran sejumlah 400 orang,sedang
dalam perkembangan yang diundang 465 orang.
c. Anggaran Perjalanan dinas luar tidak bisa terserap secara
keseluruhan karena undangan dari luar kab ( dari
kementrian,Pemerintah Provinsi ) sudah bisa dihadiri secara
keseluruhan.
2. Fasitasi Sistem Informasi Desa / SID;
Faktor penyebabnya karena kegitan monitoring tidak terlaksana
karena monitoring dilaksanakan bersamaan dengan bintek SID
jadi tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk efisiensi
Ditahun anggaran 2018 kegiatan/program yang telah memenuhi
target kinerja/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut ;
1. Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Bupati tentang desa
Faktor penyebabnya telah disyahkan Perbup tentang Perangkat
Desa dan SOT Desa disyahkan adapun anggaran yang
dibutuhkan sudah terpenuhi, sisa yang tidak diambil adalah
karena efisiensi. hal ini berimplikasi tidak tercapaianya terhadap
target capaian program Renstra. Sedangkan kebijakan
perencanaan adalah menganggarkan sesuai kebutuhan.
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Jasa surat menyurat merupakan kebutuhan rutin setiap
bulannya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tugas
administrasi perkantoran.Sedangkan kebijakan perencanaan
adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan
tugas-tugas administrasi perkantoran.
3. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan listrik.
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
merupakan kebutuhan rutin setiap bulannya yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas tugas administrasi
perkantoran.Sedangkan kebijakan
9
perencanaan adalah tetap diencanakan dan dianggarkan untuk
kelangsungan tugas-tugas administrasi perkantoran.
4. Penyediaan ATK.
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Penyediaan ATK kebutuhan rutin setiap bulannya yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas tugas administrasi
perkantoran.Sedangkan kebijakan perencanaan adalah tetap
direncanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan tugas-tugas
administrasi perkantoran.
5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan kebutuhan rutin
setiap bulannya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas
tugas administrasi perkantoran.Sedangkan kebijakan
perencanaan adalah tetap diencanakan dan dianggarkan untuk
kelangsungan tugas-tugas administrasi perkantoran.
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan.
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan
kebutuhan rutin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas
tugas administrasi perkantoran. Sedangkan kebijakan
perencanaan adalah tetap diencanakan dan dianggarkan untuk
kelangsungan tugas-tugas administrasi perkantoran.
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
kebutuhan rutin setiap bulannya yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas tugas administrasi perkantoran.Sedangkan
kebijakan perencanaan adalah tetap diencanakan dan
dianggarkan untuk kelangsungan tugas-tugas administrasi
perkantoran.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
10
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Penyediaan Makanan dan Minuman kebutuhan rutin setiap
bulannya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tugas
administrasi perkantoran.Sedangkan kebijakan perencanaan
adalah tetap diencanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan
tugas-tugas administrasi perkantoran.
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah.
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi keluar Daerah.kebutuhan
rutin setiap bulannya yang diperlukan untuk melaksanakan
tugas tugas administrasi perkantoran.Sedangkan kebijakan
perencanaan adalah tetap diencanakan dan dianggarkan untuk
kelangsungan tugas-tugas administrasi perkantoran.
10. Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi Dalam Daerah merupakan
kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tugas
sesuai tusi Dispermasdes. Sedangkan kebijakan perencanaan
adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan
tugas-tugas administrasi perkantoran.
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kebutuhan rutin setiap
bulannya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tugas
administrasi perkantoran.Sedangkan kebijakan perencanaan
adalah tetap diencanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan
tugas-tugas administrasi perkantoran.
12. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas yang diperlukan
untuk melaksanakan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
kantor. Sedangkan kebijakan perencanaan adalah tetap
11
direncanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan tugas -
tugas perkantoran.
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler kebutuhan rutin yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas tugas administrasi
perkantoran.Sedangkan kebijakan perencanaan adalah tetap
diencanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan tugas-tugas
administrasi perkantoran.
14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi
kinerja SKPD.
Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi
kinerja SKPD terwujudnya LAKIP. Sedangkan kebijakan
perencanaan adalah tetap diencanakan dan dianggarkan untuk
laporan tahun berikutnya tugas-tugas administrasi perkantoran.
15. Penyediaan Jasa kebersihan kantor ;
Faktor penyebabnya adalah karena terpenuhi untuk pembiayaan
jasa tenaga kebersihan kebijakan perencanaan peralatan
kebersihan. Sedangkan kebijakan perencanaan bila akan
merencanakan akan melihat index dan juga melakukan survai
harga pasar.
16. Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat
Pedesaan ( BBGRM )
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
proses bulan bakti gotong royong bejalan lancar karena
difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
proses pencairannya. Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah
tetap direncanakan dan dianggarkan untuk tugas-tugas
selanjutnya.
17. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan.
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
Bintek Profil bisa terlaksana difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan
12
Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah
tetap direncanakan dan dianggarkan untuk tugas-tugas
selanjutnya.
18. Pemanfatan Teknologi Tepat Guna .
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
Pelatihan Hidroponik Desa Bawukan dan Desa Panggang
Kecamatan Kemalang dan Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo
Kecamatan Polan bisa terlaksana difasilitasi dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan
perencanaan adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk
tugas-tugas selanjutnya.
19. Pendampingan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD
)
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
Pelatihan KPMD Rakor bisa terlaksana difasilitasi dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan
perencanaan adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk
tugas-tugas selanjutnya.
20. Penguatan BP-SPAMS ( Badan Pengelola Sarana Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi )
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
Pertemuan Rutin setiap 3 bulan sekali dan Monitoring dan
Evaluasi difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah tetap direncanakan
dan dianggarkan untuk tugas-tugas selanjutnya.
23.Pameran Produk Teknologi Tepat Guna ( TTG )
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
Pameran Produk Teknologi Tepat Guna di pulau Bali difasilitasi
dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan
13
Kebijakan perencanaan adalah tetap direncanakan dan
dianggarkan untuk tugas-tugas selanjutnya.
24.TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD )
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan di
Desa Mlese kecamatan Gantiwarno, Desa Brajan Prambanan dan
Desa Kenaiban Juwiring difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah
tetap direncanakan dan dianggarkan untuk tugas-tugas
selanjutnya.
25. Fasilitasi Perencanaan Partisipasif Pembangunan Desa.
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
Memfasilitasi Musrenbang Desa dengan kegiatan difasilitasi dari
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan
perencanaan adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk
tugas-tugas selanjutnya
26. Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kawasan pedesaan
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan
sedangkan kegiatan pembuatan NA ( Naskah Akademik )sudah
terealisir selanjutnya dibuat Dokumen Raperda difasilitasi dari
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan
perencanaan adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk
tugas-tugas selanjutnya.
27. Penguatan Kelembagaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga.
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa
dilaksanakaninistrasi PKK Desa Binaan,Bintek
Bendahara,Pelatihan Administrasi Dawis,Peringatan Hari
Kesatuan Gerak PKK,Lomba Dawis,Lomba Administrasi Desa
14
Binaan. Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah tetap
direncanakan dan dianggarkan untuk tugas-tugas selanjutnya.
28. Peningkatan Koordinasi Pokja Pedoman Penghayatan pancasila
Dan Gotong Royong
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
Sosialisasi Bela Negara,Penyuluhan kader pola asuh
anak,pelestarian budaya lomba kasti difasilitasi dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan
perencanaan adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk
tugas-tugas selanjutnya.
29. Peningkatan Koordinasi Pokja Pendidikan Ketrampilan
dan Koperasi.
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
lomba cipta gerak lagu,Sosialisasi UP2K,lomba pidato difasilitasi
dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan
Kebijakan perencanaan adalah tetap direncanakan dan
dianggarkan untuk tugas-tugas selanjutnya.
30. Peningkatan Koordinasi Pokja Sandang,Pangan dan Tata
Laksana Rumah Tangga.
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
lomba cipta menu B2SA,lomba pembuatan menu non
beras,pelatihan pembuatan pola dan keserasian busana
difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah tetap direncanakan
dan dianggarkan untuk tugas-tugas selanjutnya.
31. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD.
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
pembuatan dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2018.
Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah tetap direncanakan
dan dianggarkan untuk pembuatan Renja tahun berikutnya.
15
32. Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Program /Kegiatan
SKPD.
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
mengadaan monitoring,evaluasi dan pengendalian
program/kegiatan yang ada di dispermasdes . Sedangkan
Kebijakan perencanaan adalah tetap direncanakan dan
dianggarkan untuk tugas-tugas selanjutnya.
33. Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
penyelesaian masalah tanah kas desa Sedangkan Kebijakan
perencanaan adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk
tugas-tugas selanjutnya.
34. Sosialisasi Program Dan Regulasi Desa.
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
Sosialisasi Peraturan Pilkades Sedangkan Kebijakan
perencanaan adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk
regulasi tentang pemerintahan desa selanjutnya.
35. Pembekalan,bimbingan teknis dan workshop bagi aparat
pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
Bintek bagi Kades baru. Sedangkan Kebijakan perencanaan
adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk tugas-tugas
selanjutnya.
36. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan Kepala
Desa.
Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena
kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu
fasiltasi kegiatan pilkades dan Pelantikan kepala desa.Selain itu
juga ada dukungan dari CSR Bank Jateng. Sedangkan Kebijakan
16
perencanaan adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk
tugas-tugas selanjutnya.
37. Pembinaan bagi kepala desa dan perangkat desa ;
Faktor Penyebabnya karena kegiatan yang dilakukan tergantung
jumlah pengaduan perilaku menyimpang dari kepala desa dan
perangkat desa baik perilaku terkait etika maupun moral dan
perilaku tidak jujur.Kegiatan ini menghasilkan terbitnya Surat
Keputusan pemberhentian . hal ini berimplikasi tidak tidak
tercapainya terhadap capaian program renstra sedangkan
kebijakan yang diambil untuk perencanaan tahun yang akan
datang akan lebih diintensifkan pembinaan dan fasilitasi
pengaduan tentang perilaku menyimpang bagi kepala desa
maupun perangkat desa.
Tabel 2.1
Untuk tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:
NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN
(Rp) REALISASI KINERJA
I
Pogram Pelayaan
Administrasi Perkantoran
454.630.700,-
361.641.803
1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
4.000.000
3.946.400
4018 surat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
35.000.000
30.731.222
4 rek
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
55.557.100
51.541.312
*18 jenis alat kebersihan
* 3 THL Kebersihan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
30.000.000
25.615.100
28 jenis
5
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
12.130.000
9.712.500
3 jenis
6
Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8.000.000
4.769.500
16 jenis
17
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
6.000.000
5.906.400
4 Surat Kabar
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
45.000.000
29.936.700 12 bulan
9
Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
105.000.000
104.993.599
12 bulan
10
Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
27.000.000
27.000.000 12 bulan
11
Jasa Pengamanan
Kantor
126.943.600
67.489.070
5 THL Keamanan
II
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
361.705.000
324.456.900
1
Pengadaan
Perlengkapan gedung kantor
44.300.000
42.815.500
* 3 bh TV * 3 bh kipas
angin * 3 bh AC
2
Pengadaan Peralatan
gedung kantor
94.400.000
90.380.000
* 3 unit Personal
Computer * 5 bh laptop
3
Pengadaan Mebeleur 50.835.000
49.275.000
* 1 set kursi tamu
* 80 unit kursi rapat
4
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
100.000.000
97.739.000
* pemel dapur * tempat
parkir * pintu kaca
5
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
47.670.000
24.863.400
13 Sepeda Motor dan 7
mobil
6 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan kantor
4.500.000
4.489.000
9 unit AC
7 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor
10.000.000
4.895.000
12 bulan
8
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Mebeleur'
10.000.000
10.000.000
12 bulan
18
III
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan
10.000.000
9.428.900
1
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
10.000.000
9.428.900
1 Dokumen
IV
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
892.710.000
683.867.706
1
Pendampingan
Alokasi Dana Desa ( ADD) dan Dana Desa
(DD)
450.000.000
320.557.701
391 desa
2
Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan(BBGRM)
105.000.000
100.374.915
401 desa
3 Fasilitasi penyusunan profil desa/kel
30.000.000
23.146.750
401 Desa
4
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/TTG
80.000.000
70.370.000
4 Desa
5
Pendampingan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
(KPMD )
45.000.000
41.403.500
391 desa
6 Fasilitasi Sistem Informasi Desa / SID
115.000.000
62.565.240
26 kecamatan
7
Pengembangan
Sistem Informasi Desa (2 POA)
67.710.000
65.449.600
260 desa
V
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
382.000.000
300.772.110
1
Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
(LEM) dan LED
100.000.000
85.145.960
*.Pembentukan bumdesa 7 bh. *.Penguatan kelembagaan 150 bumdesa *.Sosialisasi Bumdes 391
19
2
Penguatan BP-SPAMS(Badan
Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
25.000.000
22.051.000
100 BP SPAMS
3 Pemberdayaan Pos
Pelayanan Teknologi
32.000.000
19.902.500
2 Kecamatan
4
Pameran produk Teknologi Tepat Guna
(TTG)
100.000.000
81.072.000
1 event
5
Peningkatan Pembangunan
Kawasan Pedesaan
125.000.000
92.600.650
9 Kawasan
VI
Program
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
731.100.000
624.351.336
1
TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD)
172.100.000
143.325.500
3 Desa lokasi TMMD
Dan 1 desa karya
bhakti
2
Peningkatan dan penguatan
kelembagaan posyandu
199.000.000
196.009.950
2265 posyandu
3
Evaluasi Penilaian Perkembangan
Pembangunan Desa Dan Kelurahan
305.000.000
236.460.011
26 kecamatan
4 Adat Istiadat dan Nilai Sosial
55.000.000
48.555.875
2 kegiatan
VII
Program Peningkatan
Kesejahteraan Keluarga
1.003.143.250
971.070.426
1
Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga
796.000.000
783.055.626
52 desa binaan
2
Peningkatan Koordinasi Pokja Pedoman Penghayatan Pancasila dan gotong royong
40.000.000
40.000.000
52 desa binaan
3
Peningkatan Koordinasi Pokja Pendidikan Keterampilan dan Koperasi
40.000.000
39.900.000
52 desa binaan
20
4
Peningkatan Koordinasi Pokja Sandang, Pangan dan Tata Laksana Rumah Tangga
87.143.250
70.565.550
52 desa binaan
5
Peningkatan Koordinasi Pokja Kesehatan, Perencanaan Sehat dan Pelestarian Lingkungan Hidup
40.000.000
37.549.250
52 desa binaan
VIII
Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
27.000.000
25.807.125
1
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
17.000.000
15.843.025
1 Dokumen
2
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan
SKPD
10.000.000
9.964.100
4 laporan
IX
Program Peningkatan
kapasitas aparatur pemerintahan desa/
kelurahan
569.622.750.
503.705.866
1
Pembekalan ,
bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan
lembaga desa/ kelurahan
569.622.750
503.705.866
Bintek kades 47 orang dan perangkat desa 964 orang
X
Program
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
800.751.450
467.290.901
1
Peningkatan dan kordinasi
peyelenggaraan pemerintahan desa
800.751.450
467.290.901
* Fasilitasi Penyelesaian tanah kas desa 14 dea. * Fasilitsi pengisian BPD 391 desa. * Fasilitasi Pengisian Perangkat 965 orang * Ranc Perbup 4 bh * Ranc Perda 2 bh * Siskeudes di
21
120 desa * Sosialisasi Perbup
Jumlah 5.232.663.150
4.272.393.073
Untuk evaluasi pelaksanaan rancangan akhir Renja perangkat daerah
tahun 2020 dan capaian Renstra perangkat daerah dapat dilihat pada
lampiran II
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Indikator Kinerja Utama / Kunci (IKU / K) adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan
Indikator Kinerja Utama / Kunci sebagai suatu prioritas program
dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD
dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan
program kegiatan sesuai tugas fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa menetapkan Indikator Kinerja Utama / Kunci
sebagai berikut:
22
23
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
NO Indikator SPM/STANDAR
NASIONAL IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Peoyeksi Catatan Analisis
2018 2019 2020 2021 Tahun2018 Tahun 2019
Tahun 2020 Tahun 2021
1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
1.000
1.000 - - - - - -
2 PKK Aktif
428
428 - - 428 - - -
3 Jumlah BUMDes
25
25 - - 7 - - -
4 Jumlah Pasar Desa
42
42 - - 42 - - -
5 Jumlah Rintisan BUMADes (Eks. UPK PNPM)
1 1
- - 1 - - -
6 Jumlah rumah tangga miskin
149.193
133.057 - - 631.780 - - -
7
Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LMPD/K)
401
401 - - 401
- - -
8 Kawasan Desa Mandiri Pangan
1 1 - - 3 - - -
9 Kawasan Desa Minapolitan
1 1
- - 1 - - -
10 Kawasan Desa ATP ( Agro Teknopark)
1 1
- - 1 - - -
11 Kawasan Desa Wisata
11
13 - - 3 - - -
12 Kawasan Desa Vokasi
1 1 - - 1 - - -
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel
Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel
- -
87% 100%
- -
87% 100%
24
2 Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan
Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa - -
50% 58%
- -
50% 58%
3 Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya
Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif ( mendapat pembinaan dan pelatihan)
- -
83% 100%
- -
83% 100%
25
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Isu penting adalah suatu kondisi yang bersifat penting,
mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan
pencapaian tujuan di masa mendatang, khususnya selama periode 5
(lima) tahun ke depan. Pemilihan isu penting di Dispermasdes
Kabupaten Klaten, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8
Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah Kabupaten Klaten. Maka Badan Pemberdayaan
Masyarakat berubah tugas fungsinya menjadi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga indikator kinerja
utama / kunci mengalami penambahan urusan Pemerintah
Desa dan perubahan jumlah target capaian kinerjanya. Dalam
penyusunan RENJA 2020 ini dilakukan penyesuaian indikator
kinerja utama / kunci.
2. Peningkatan kapasitas aparatur
3. Pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Pembinaan dan Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa dan
fasilitasi pemilihan BPD
5. Pembinaan dan Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi
masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa.
6. Fasilitasi Pelaksanaan Posyandu.
Dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat menghadapi tantangan yang cukup
kompleks namun dari tantangan tersebut ada peluang sebagai dasar
untuk penyelesaian dalam menghadapi tantangan. Adapun
tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pmberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
1. Tantangan.
a. Belum ter-inventarisasi potensi yang ada di Desa/Kelurahan
untuk diadakan pengkjian,pemanfaatan dan pengembangan
teknologi tepat guna
b. Keterbatasan pengetahuan di tingkat desa dalam pengelolaan
dana desa.
c. Regulasi yang mengatur sering berubah-ubah.
26
d. Perlu peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar SKPD.
e. Penyerahan Pasar Desa belum bisa terlaksana.
f. Sulitnya mencari data LEM di desa.
g. Belum adanya regulasi tentang pengelolaan Asset PNPM
berkaitan dengan berakhirnya Program PNPM Mandiri
Perdesaan.
2. Peluang
a. Ketersediaan anggaran dalam rangka peningkatan sumber
daya manusia,alam,lingkungan dan Teknologi Tepat Guna
secara bertahap dan berkesinambungan.
b. Ketersediaan regulasi dalam rangka pengembangan bidang
sumber daya alam,lingkungan dan teknologi tept guna di
Kabupaten Klaten.
c. Terselenggaranya lomba kreanova di tingkat Kabupaten
sebagai ajang pengembangan teknologi tepat guna bagi
masyarakat di Kabupaten Klaten.
d. Ketersediaan SDM Perangkat Desa yang menguasai Teknologi
Informasi yang bisa menghadapi tantangan jaman.
e. Kemajuan Teknologi dan Informasi memudahkan dalam
pengaturan dan pemanfaatan struktur ruang dan waktu.
f. Tersedianya dana desa dan ADD yang besar untuk
membangun desa.
g. Posisi geografis Kabupaten Klaten yang mendukung
pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
h. Pelestarian dan Pengelolaan asst dari program PNPM menjadi
modal dalam kegiatan perekonomian desa.
i. Tersedianya regulai yang mengatur kegiatan Pemberdayaan
ekonomi masyarakat.
j. Dengan adanya pemihakan dari pemerintah untuk pendirian
BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD
Dari Rancangan yang telah disusun pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat telah disesuaikan dengan perencanaan
kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat.Perencanaan Kinerja
merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan melalui
berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat
27
informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator
kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan
representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan desa.Disamping itu dokumen rencana kerja juga
memuat informasi tentang program,kegiatan serta kelompok
indikator dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini
akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan
sasaran,kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan desa. Dalam Penyusunan Renja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diusahakan semaksimal
mungkin sesuai dengan RANCANGAN RKPD, akan tetapi pada
pelaksanaan program/kegiatan Dinas pemberdayaan Masyarakat
dan Desa perlu peningkatan sumber daya manusia dan sarana
prasarana,ada perbedaan dan penambahan kegiatan untuk
menunjang kelancaran pelaksaan pelaksanaan program/kegiatan.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah
kebijakan yang telah ditetapkan.Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan
rencana program utama untuk program lima tahun kedepan.
Berdasarkan hasil pengumpulan informasi,penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten,
ada beberapa usulan kegiatan dari kecamatan yang perlu
diakomodir di usulan kegiatan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.Beberapa usulan kegiatan dari kecamatan terkait dengan isu-
isu strategis yang berkembang saat ini .Disajikan dalam tabel
berikut :
28
Tabel III Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Indikator
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian
Kinerja Catatan
1 2 3 4 5 7
2.07 2.7.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah pelayanan administrasi perkantoran -
2.07 2.7.01 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas Dispermasdes 1500 masuk/keluar
2.07 2.7.01 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah langganan rekening Dispermasdes 4 rekening
2.07 2.7.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah dan jenis alat dan bahan kebersihan Dispermasdes 17 jenis bahan kebersihan
& 3 orang THL
2.07 2.7.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis ATK Dispermasdes 28 jenis ATK
2.07 2.7.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetak penggandaan Dispermasdes 2 jenis
2.07 2.7.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor Jumlah dan jenis alat listrik Dispermasdes 7 jenis alat listrik
2.07 2.7.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah langganan surat kabar Dispermasdes 4 surat kabar
2.07 2.7.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Dispermasdes 30 kegiatan
2.07 2.7.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah Dispermasdes 35 kegiatan
29
2.07 2.7.01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah Dispermasdes 50 kegiatan
2.07 2.7.01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan Dispermasdes 5 THL keamanan
2.07 2.7.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana pendukung
operasional -
2.07 2.7.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pembelian perlengkapan kantor Dispermasdes 11 unit
2.07 2.7.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pembelian peralatan kantor Dispermasdes 11 unit
2.07 2.7.01 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah pembelian mebeleur Dispermasdes 50 unit
2.07 2.7.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor Jumlah pengerjaan pemeliharaan gedung Dispermasdes 1 gedung
2.07 2.7.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional Dispermasdes 22 kendaraan dinas
2.07 2.7.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor Dispermasdes 15 unit
2.07 2.7.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan peralatan kantor Dispermasdes 20 komputer/printer
2.07 2.7.01 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Jumlah pemeliharaan mebeleur Dispermasdes 25 unit
2.07.2.7.0101.2.42 Rehab Gedung Kantor Jumlah lokal kantor yang memadai Dispermasdes 1 Unit
30
4.01 2.7.01 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan
Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
89%
4.01 2.7.01 22 04 Pembekalan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan
lembaga desa/kelurahan Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan/ bimtek
Kab. Klaten 1.391 BPD dan kades
4.01 2.7.01 25 Program Tata Kelola Pemerintah Desa Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat
waktu sesuai peraturan 87%
4.01 2.7.01 25 01 Sosialisasi peraturan pemerintah tentang desa Jumlah peraturan yang di sosialisasikan Kab. Klaten 3 ( Perbup Kerja Sama
Desa, Perbup Peraturan Desa, Perda Peraturan
Desa )
4.01 2.7.01 25 02 Pendampingan penyusunan peraturan desa Jumlah peraturan yang di susun Kab. Klaten 3 ( Perbup Kerja Sama
Desa, Perbup Peraturan Desa, Perda Peraturan
Desa )
4.01 2.7.01 25 03 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa Jumlah Jenis kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa Kab. Klaten 391 desa
4.01 2.7.01 25 08 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/ kel Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Kab. Klaten 26 Kecamatan
4.01 2.7.01 25 06 Penyelenggaraan lomba tertib administrasi desa Jumlah penyelenggaraan lomba tertib administrasi
desa Tkt. Kabupaten Kab. Klaten 26 Kecamatan
4.01 2.7.01 25 07 Pendataan dan inventarisasi aset desa Jumlah fasilitasi, inventarisasi aset desa yang
bermasalah Kab. Klaten 11 Masalah
2.07 2.7.01 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi
tepat guna 82%
31
2.07 2.7.01 15 06 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
Jumlah desa/kel yang melaksanakan gerakan gotong royong masyarakat setiap tahunnya
Kab. Klaten 2 kEG
2.07 2.7.01 15 08 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG dELANGGU 100 peserta
2.07 2.7.01 15 04 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan DD dan
ADD dalam1 tahun Kab. Klaten 391 desa
2.07 2.7.01 15 14 Fasilitasi penyusunan profil Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam
penyusunan profil desa dalam 1 tahun Kab. Klaten 401 desa/kel
2.07 2.7.01 15 11 Peningkatan koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (
KPMD) Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang di bina dalam 1 tahun
Kab. Klaten 391 desa
2.07 2.7.01 15 15 Fasilitasi sistem informasi desa/SID Jumlah desa yang difasilitasi SID dalam 1 tahun Kab. Klaten 391 desa
2.07 2.7.01 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes 64%
2.07 2.7.01 16 08 Pembinaan LEM ( Peningkatan kapasitas LEM dan LED ) Jumlah BUMDes Kab. Klaten 25 lembaga
2.07 2.7.01 16 09 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi) Jumlah BP SPAMS yang di bina dalam 1 tahun Kab. Klaten 100 BPSAMS
2.07 2.7.01 16 10 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi Jumlah Posyantek Kab. Klaten 8 posyantek
2.07 2.7.01 16 14 Pameran produk teknolagi tepat guna Jumlah mengikuti pameran TTG Tingkat Nasional
dalam 1 tahun Luar jawa 1 Event
2.07 2.7.01 16 18 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan Jumlah Kawasan Pedesaan Kec Ngawen, Wonosari 2 kecamatan
2.07 2.7.01 17 Program peningkatan partisispasi masyarakat dalam
membangun desa Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat 67%
32
2.07 2.7.01 17 06 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Jumlah desa lokasi TMMD dalam 1 tahun Kab. Klaten 6 Desa
2.07 2.7.01 17 10 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu Jumlah posyandu aktif yang di bina Kab. Klaten 2268 KADER
2.07 2.7.01 17 13 Adat istiadat dan nilai sosial desa ( Pengelolaan adat istiadat dan
nilai sosial budaya) Jumlah desa yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
Kab. Klaten 401 desa/kel
2.07 2.7.01 17 12 Peningkatan perencanaan partisipatif pembangunan desa Jumlah fasilitasi pembekalan perencanaan
pembangunan desa Kab. Klaten 26 Kecamatan
2.07 2.7.01 20 Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu
tahun 78%
2.07 2.7.01 20 01 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan kesejahteraan
keluarga Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun Kab. Klaten 52 desa binaan
2.07 2.7.01 20 02 Peningkatan Koordinasi Pokja Pedoman Penghayatan Pancasila
dan gotong royong Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun Kab. Klaten 52 desa binaan
2.07 2.7.01 20 03 Peningkatan Koordinasi Pokja Pendidikan Keterampilan dan
Koperasi Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun Kab. Klaten 52 desa binaan
2.07 2.7.01 20 04 Peningkatan Koordinasi Pokja Sandang, Pangan dan Tata
Laksana Rumah Tangga Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun Kab. Klaten 52 desa binaan
2.07 2.7.01 20 05 Peningkatan Koordinasi Pokja Kesehatan, Perencanaan Sehat
dan Pelestarian Lingkungan Hidup Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun Kab. Klaten 52 desa binaan
33
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
Penyusunan Rencana Kerja Akhir ( Rankhir ) pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, tahun 2020
mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
Jawa tengah serta menselaraskan dengan arah pembangunan
Pemerintah Kabupaten Klaten yang telah tertuang dalam visi dan misi
Bupati Klaten. Hal ini bertjuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaa
pembangunan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten. Adapun Rencana kerja dinas pemberdayaan
Masyarakat dan desa Kabupaten Klaten tahun 2020, apabila
disandingkan dengan arah kebijakan pemerintah Pusat, Propinsi dan
Kabupaten diuraikan pada Tabel.3.1
Tabel. 3.1
Persandingan prioritas Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten
dengan Usulan Rencana Kerja tahun 2020.
PUSAT PROPINSI KABUPATEN Program
Renja
2020
1. Pembangunan Manusia
2. Peningkatan
Nilai tambah Ekonomi
1. Pemantapan tata kelola
Pemerintahan dan Kondisivitas wilayah
2. Percepatan pengurangan
kemiskinan dan pengangguran.
1. Peningkatan Kapasitas
penyelenggaraan Tata Kelola
Pemerintahan.
2. Pengurangan Tingkat
kemiskinan
1. Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintaha
n Desa / Kelurahan
2. Program Tata Kelola
Pemerintah Desa
3. Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan
4. Program
pengembang
34
an lembaga ekonomi
pedesaan
5. Program peningkatan partisispasi
masyarakat dalam membangun
desa
6. Program pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut sebagai Rencana
strategis SKPD (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan
kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang sudah disusun
dengan berpedoman pada RPJMD dan berdasarkan analisa
lingkungan strategis yang aktual dan sesuai dengan tugas pokok
fungsi organisasi.
Adapun tujuan dan sasaran rencana program kegiatan SKPD
Dispermasdes Kab. Klaten periode tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut:
1.Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan
administrasi pemerintahan desa.
2.Meningkatnya pemberdayaan dan perekonomian yang
produktif,kreatif,inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan
jaringan penanggulanagn di desa.
3.Meningkatnya pengembangan sosial budaya dan lembaga
kemasyarakatan.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yaitu:
1 .Meningkatkan tata kelola pemerintah desa yang
profesional,transparan dan akuntabel.
35
2 .Meningkatkan peran LEM,LED dan pengembangan potensi TTG di
desa dan kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan.
3 .Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan
kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehudupan sosial
budaya.
36
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
Untuk mencapai target indikator kinerja utama / kunci yang
sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD Dispermades Kab.
Klaten tahun 2016-2021, maka penyusunan Rencana Kerja Tahun
2020 mencakup program dan kegiatan yang mendukung
pelaksanaan pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
Rincian program dan kegiatan dalam Rencana Kerja OPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun
2020 sebagaimana “Matrik Form III terlampir“.
37
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Klaten, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan
Renstra Dispermasdes tahun 2016-2021 dalam menunjang tercapainya
visi misi Kabupaten Klaten serta target dan sasaran pembangunan yang di
operasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD)
Kabupaten Klaten Tahun 2020.
5.1. Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian terkait fungsi
pemberdayaan masyarakat dan desa :
1.Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang
profesional,transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan pembinaan administrasi pemerintahan desa
3. Peningkatan perekonomian di desa yang produktif,kreatif,inovatif
dan berdaya saing.
4.Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi
masyarakat serta jaringan penanggulangan kemiskinan.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan gotong royong.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat.
5.2. Kaidah Pelaksanaan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan
pedoman dasar dalam rangka penyusunan kebijakan Umum APBD (
KUA ) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara( PPAS ) serta
Rancangan APBD ( RAPBD ) Tahun Anggaran 2020. Rencana Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2020 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan
38
yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD
Kabupaten Klaten Tahun 2020.
Agar pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tepat waktu dan sasaran,maka
perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Tahun 2020 tidak hanya memuat program-program dalam
kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik,tetapi juga
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,kebijakan
keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana
kerja pendanaannya,baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( RAPBD ),Renja Perangkat daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
juga Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program
dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun lainnya
maka setiap perangkat darah wajib disinkronkan dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020.
5.3. Rencana Tindak lanjut.
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan
melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan
terutama sinkronisasi rencana kegiatan,penjelasan program dan
kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah
dengan pokok-pokok rencana sebagai berikut :
1. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan
renstra Perangkat Daerah dan mendukung tema RKPD Tahun
2020.
39
2. Proyeksi rencana belanja Dispermasdes Tahun 2020
diproyeksikan sebesar Rp 6.361.000.000,- (enam milyard tiga
ratus enam puluh satu juta rupiah )untuk membiayai 8
program dengan 47 kegiatan.
Rencana Kerja Dispermasdes Kab. Klaten sebagai bahan
dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pemberdayaan,
pembangunan masyarakat dan desa yang bersumber dari anggaran APBD
tahun anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi rencana kerja tahun lalu.
Dokumen Rencana Kerja akhir ( Rankhir ) Dispermasdes
Kabupaten Klaten ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam
melaksanakan tugas – tugas pemerintahan sesuai dengan tupoksi yang
telah ditetapkan. Hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 diharapkan sebagai
perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yaitu :
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Klaten Yang Maju,Mandiri dan
Berdaya saing.
Klaten, 5 Juli 2019
An. Bupati Klaten Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda NIP. 19671101 198603 1 001
40
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
( % )
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 07 Urusan Wajib Bukan Dasar
2 07 01 Dinas Pemberdayaan masyarakat dan
desa
2 07 01 01 Pogram Pelayaan Administrasi
Perkantoran
Jumlah pelayanan administrasi
perkantoran
15,514 7,605 3,102 3,987 1,130 3,104 14,696 1,406
2 07 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dan jenis surat menyurat 15000 7,385 3000 3885 130 3000 14,270 95
2 07 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah dan jenis rekening penyediaan
jasa kebutuhan operasional kantor
24 8 4 4 100 4 16 67
2 07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah dan jenis bahan kebersihan
kantor
100 38 3 3 100 3 44 44
2 07 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor 152 68 28 28 100 30 126 83
2 07 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah dan jenis cetak dan
penggandaan
11 5 2 2 100 2 9 82
2 07 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah dan jenis alat listrik 38 17 7 7 100 2 26 68
2 07 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah dan jenis surat kabar 4 7 4 4 100 4 15 375
2 07 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah rapat dinas dan menerima tamu 60 24 25 25 100 30 79 132
2 07 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
luar daerah
60 24 12 12 100 12 48 80
2 07 01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
60 24 12 12 100 12 48 80
2 07 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor jumlah penyediaan tenaga keamanan
kantor
5 5 5 5 100 5 15 300
CatatanKode
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD tahun 2018
(tahun lalu/ n-2)
Perkiraan Realisasi
Capaian
Program/Kegiatan
Renja tahun 2018Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Program/K
egiatan
Tahun 2021
(akhir
periode
Renstra )
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2017 (n-3)
Target
Program/Ke
giatan
Renja OPD
tahun
berjalan
2019 (
tahun n-1)
FORM I
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAHDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SAMPAI DENGAN 2019
KABUPATEN KLATEN
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
( % )
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
CatatanKode
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD tahun 2018
(tahun lalu/ n-2)
Perkiraan Realisasi
Capaian
Program/Kegiatan
Renja tahun 2018Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Program/K
egiatan
Tahun 2021
(akhir
periode
Renstra )
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2017 (n-3)
Target
Program/Ke
giatan
Renja OPD
tahun
berjalan
2019 (
tahun n-1)
2 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Aparatur
1,663 87 78 78 500 83 248 431
2 07 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan kantor 14 - 9 9 100 4 13 93
2 07 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan kantor 27 5 8 8 100 10 23 85
2 07 01 02 10 Pengadaan Mebeleur jumlah mebeleur ( kursi tamu dan kursi
rapat )
0 - 81 81 100 57 138 0
2 07 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
Jumlah dan jenis pemeliharaan 6 1 1 1 100 1 3 50
2 07 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional 120 36 20 20 100 22 78 65
2 07 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah dan jenis pemeliharaan 54 9 9 9 100 15 33 61
2 07 01 02 28 Pemeliharaan Berkala/Rutin Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah dan jenis pemeliharaan 1360 32 20 20 100 20 72 5
2 07 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur' Jumlah dan jenis pemeliharaan 120 6 28 28 100 25 59 49
2 07 01 02 Pindahan dan Penataan Gedung Kantor
Baru
Jumlah kegiatan/pelaksanaan pindahan
lokal kantor
1 1 - - - 0 1 100
2 07 01 02 Penataan lingkungan kantor Jumlah bangunan 2 2 - - - 0 2 100
2 07 01 06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan
Jumlah capaian kinerja dan keuangan 6 1 1 1 100 1 3 50
2 07 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Laporan 6 1 1 1 100 1 3 50
2 07 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Jumlah Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
12,478 3,318 2,275 2,275 700 2,085 7,678 775
2 07 01 15 04 Pendampingan Alokasi Dana Desa ( ADD)
dan Dana Desa (DD)
Jumlah desa yang terfasilitasi pencairan
dana desa dan ADD
2346 782 391 391 100 391 1,564 67
2 07 01 15 06 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan(BBGRM)
Jumlah kegiatan pencanangan BBGRM 2406 792 401 401 100 401 1,594 66
2 07 01 15 08 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/TTG Jumlah lokasi pelatihan pemanfaatan
TTG
775 375 40 40 100 110 525 68
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
( % )
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
CatatanKode
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD tahun 2018
(tahun lalu/ n-2)
Perkiraan Realisasi
Capaian
Program/Kegiatan
Renja tahun 2018Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Program/K
egiatan
Tahun 2021
(akhir
periode
Renstra )
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2017 (n-3)
Target
Program/Ke
giatan
Renja OPD
tahun
berjalan
2019 (
tahun n-1)
2 07 01 15 11 Pendampingan Kader Pemberdayan
Masyarakat Desa ( KPMD )
Jumlah KPMD yang terlatih 1955 417 391 391 100 391 1,199 61
2 07 01 15 14 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa /
Kelurahan
Jumlah Desa yang mengisi aplikasi
Pordeskel
2406 160 401 401 100 401 962 40
2 07 01 15 15 Fasilitasi Sistem Informasi Desa / SID Jumlah desa yang memanfaatkan
Aplikasi SID (Pillot project)
1955 391 391 391 100 391 1,173 60
2 07 01 15 16 Pengembangan Sistem Informasi Desa (2
POA)
Jumlah desa yang mengembangan SID 391 183 260 260 100 0 443 113
2 07 01 15 19 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah lokasi yang di monitoring 52 52 0 - - 0 52 100
2 07 01 15 Rintisan Desa Berdikari 10 10 0 - - 0 10 100
2 07 01 15 Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan
Desa
Jumlah desa yang di bina 156 156 0 - - 0 156 100
2 07 01 16 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan 1,407 932 117 118 600 336 1,386 978
2 07 01 16 08 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
(LEM) dan LED
Jumlah LEM dan LED yang di bina 255 52 7 7 100 230 289 113
2 07 01 16 09 Penguatan BP-SPAMS(Badan Pengelola
Sarana Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi)
Jumlah lembaga yang di bina 600 200 100 100 100 100 400 67
2 07 01 16 10 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi Jumlah posyantek yang di bentuk 10 6 2 2 100 2 10 100
2 07 01 16 14 Pameran Produk Teknologi Tepat Guna Jumlah event / kegiatan 5 2 1 1 100 1 4 80
2 07 01 16 18 Peningkatan Pembangunan Kawasan
Pedesaan
Jumlah kawasan 15 7 6 6 100 2 15 100
2 07 01 16 19 Bimbingan teknis pembentukan BUMDesa
bagi Aparat Kecamatan
Jumlah peserta Bimtek 130 100 0 - - 0 100 77
2 07 01 16 20 Sosialisasi Tentang BUMDes Jumlah peserta sosialisasi 130 417 0 - - 0 417 321
2 07 01 16 21 Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG)
Jumlah lokasi desa program P2MBG 5 1 0 - - 0 1 20
2 07 01 16 22 Bimbingan Teknis Administrasi
Pengelolaan Pasar Desa
Jumlah peserta 143 143 0 - - 0 143 100
2 07 01 17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Membangun Desa
Jumlah Partisipasi Masyarakat
Membangun Desa
3,889 5,292 2,699 2,699 400 2,536 10,527 1,181
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
( % )
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
CatatanKode
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD tahun 2018
(tahun lalu/ n-2)
Perkiraan Realisasi
Capaian
Program/Kegiatan
Renja tahun 2018Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Program/K
egiatan
Tahun 2021
(akhir
periode
Renstra )
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2017 (n-3)
Target
Program/Ke
giatan
Renja OPD
tahun
berjalan
2019 (
tahun n-1)
2 07 01 17 05 Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga
Miskin
Jumlah RLTH 1000 2,193 0 - - 0 2,193 219
2 07 01 17 06 Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan
Sengkuyung II
Jumlah lokasi TMMD 14 5 4 4 100 6 15 107
2 07 01 17 10 Peningkatan dan penguatan kelembagaan
posyandu
Jumlah pokjanal kecamatan dan
posyandu yang di bina
2265 3,067 2268 2,268 100 2268 7,603 336
2 07 01 17 11 Fasilitasi Perencanaan Partisipatif
Pembangunan Desa
Jumlah desa yang di bina 78 26 0 - - 26 52 67
2 07 01 17 12 Evaluasi penilaian perkembangan,
pembangunan Desa dan Kelurahan
Jumlah Desa yang memenangkan lomba 26 - 26 26 100 26 52 200
2 07 01 17 13 Adat Istiadat dan Nilai Sosial Jumlah satgas pelestarian adat istiadat
dan pengembangan nilai sosial budaya
masyarakat
401 - 401 401 100 210 611 152
2 07 01 17 14 Penyusunan Kebijakan Pembangunan
Kawasan Pedesaan
jumlah dukumen Kebijakan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
1 1 0 - - 0 1 100
2 07 01 20 Program Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga
1,300 520 260 260 500 260 1,040 400
2 07 01 20 01 Penguatan kelembagaan kader
pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Jumlah Desa Binaan 260 104 52 52 100 52 208 80
2 07 01 20 02 Peningkatan koordinasi pokja pedoman
penghayatan pancasila dan gotong royong
Jumlah Desa Binaan 260 104 52 52 100 52 208 80
2 07 01 20 03 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan
ketrampilan dan koperasi
Jumlah Desa Binaan 260 104 52 52 100 52 208 80
2 07 01 20 04 Peningkatan koordinasi pokja sandang,
pangan dan tata laksana rumah tangga
Jumlah Desa Binaan 260 104 52 52 100 52 208 80
2 07 01 20 05 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan,
perencanaan sehat dan pelestarian
lingkungan hidup
Jumlah Desa Binaan 260 104 52 52 100 52 208 80
2 07 01 27 Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Laporan Monev yang tepat waktu
42 6 7 7 200 7 20 94
2 07 01 27 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja
SKPD
Jumlah dokumen Renja /RKA/DPA
SKPD 18 2
3 3 100 3
8 44
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
( % )
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
CatatanKode
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD tahun 2018
(tahun lalu/ n-2)
Perkiraan Realisasi
Capaian
Program/Kegiatan
Renja tahun 2018Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Program/K
egiatan
Tahun 2021
(akhir
periode
Renstra )
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2017 (n-3)
Target
Program/Ke
giatan
Renja OPD
tahun
berjalan
2019 (
tahun n-1)
2 07 01 27 03 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
Program/Kegiatan SKPD
Jumlah laporan monev dan pengendalian
internal SKPD 24 4
4 4 100 4
12 50
2 07 01 22 Program Peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan desa/ kelurahan
Jumlah peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa /
Kelurahan
2,534 1,299 965 1,011 105 1,000 3,310 546
2 07 01 22 01 Asistensi Peyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Jumlah asistensi
26 26
0 0 -0
26 100
2 07 01 22 02 Sosialisasi Program dan Regulasi Desa Jumlah peserta
26 26
0 0 -0
26 100
2 07 01 22 03 Pembinaan bagi kepala desa dan
Perangkat Desa
Jumlah desa
391 391
0 0 -0
391 100
2 07 01 22 04 Pembekalan , bimbingan teknis dan
workshop bagi aparat pemerintahan dan
lembaga desa/ kelurahan
Jumlah penyelenggaraan bintek kepada
perangkat desa baru dan BPD baru
1700 465
965 1011 105 1000
2,476 146
2 07 01 22 05 Peningkatan kualitas perencanaan desa Jumlah peserta391
3910 0
-0
391 100
2 07 01 25 Program Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan Desa
Jumlah Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan Desa
638 140 1,107 1,107 100 379 1,626 550
2 07 01 25 Pendampingan Program Kegiatan
SISKEUDES
Jumlah kec yang di dampingi
26 260 0
-0
26 100
2 07 01 25 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan dan
Pelantikan Kepala Desa
Jumlah kepala desa baru
391 480 0
-343
391 100
2 07 01 25 04 Peningkatan dan kordinasi peyelenggaraan
pemerintahan desa
Jumlah kegiatan
24 84 4 100 4
16 67
2 07 01 25 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pemerintah Desa
Jumlah aturan
5 1
0 0
-
2
3 60
2 07 01 25 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan
Bupati tentang Desa
Jumlah aturan
10 50 0
-4
9 90
2 07 01 25 06 Peyelenggaraan Lomba Tertib
Administrasi Desa
Jumlah desa
156 260 0
-26
52 33
2 07 01 25 Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan
Desa
Jumlah desa
26 260 0
-0
26 100
2018 2019 2020 2021 Tahun2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 1,000 1,000
- - - - - -
2PKK Aktif 428 428
- - 428 - - -
3Jumlah BUMDes 25 25
- - 7 - - -
4Jumlah Pasar Desa 42 42
- - 42 - - -
5Jumlah Rintisan BUMADes (Eks.
UPK PNPM)
1 1 - - 1 - - -
6Jumlah rumah tangga miskin 149,193 133,057
- - 631,780 - - -
7Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan masyarakat
401 401 - - 401 - - -
8Kawasan Desa Mandiri Pangan 1 1
- - 3 - - -
9Kawasan Desa Minapolitan 1 1
- - 1 - - -
10Kawasan Desa ATP ( Agro
Teknopark)
1 1 - - 1 - - -
11Kawasan Desa Wisata 11 13
- - 3 - - -
12Kawasan Desa Vokasi 1 1
- - 1 - - -
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan
desa yang profesional, transparan dan
akuntabel
Prosentase penyelenggaraan
pemerintah desa yang
profesional, transparan dan
akuntabel
- -
87% 100%
- -
87% 100%
2 Meningkatnya peran LEM, LED dan
pengembangan potensi TTG di desa dan
Kecamatan dalam penanggulangan
kemiskinan
Prosentase kecamatan yang
memiliki posyantek/
Posyantek antar desa - -
50% 58%
- -
50% 58%
3 Meningkatnya pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan dan kelompok pelestarian
adat dalam pengembangan kehidupan
sosial budaya
Rata - rata kader lembaga
kemasyarakatan dan
kelompok pelestarian adat
dalam pengembangan sosial
- -
83% 100%
- -
83% 100%
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Peoyeksi
NO Indikator SPM/STANDAR
NASIONALIKK
Catatan
Analisis
RUMUSAN RANCANGAN AKHIR PROGRAM DAN KEGIATANPADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU 2021
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.07 - 2.7.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 820.000.000 960.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 20.000.000 25.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah surat terkirim 1.500 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
1.500 surat
2.07 - 2.7.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
50.000.000 60.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah jenis rekening terbayar 4 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
4 rekening
2.07 - 2.7.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.000.000 90.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Jumlah THL Kebersihan Kantor 3 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
3 Orang
2.07 - 2.7.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000 70.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah jenis ATK tersedia 28 ATK Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
28 ATK
2.07 - 2.7.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000 60.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah jenis cetak penggandaan 2 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
3 jenis
2.07 - 2.7.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
50.000.000 40.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah jenis komponen instalasi listrik
dan penerangan bangunan
7 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
7 jenis
2.07 - 2.7.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10.000.000 15.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang tersedia
4 Surat kabar Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
4 surat kabar
2.07 - 2.7.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000 60.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah makanan dan minuman
tersedia
30 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
30 kegiatan
2.07 - 2.7.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000 300.000.000
Luar Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah frekuensi perjalanan luar
daerah
35 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luar Kab. Klaten 35 kali
2.07 - 2.7.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 75.000.000 100.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah frekuensi perjalanan dalam
daerah
50 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
40 kegiatan
2.07 - 2.7.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 120.000.000 140.000.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
http://e-planning.klatenkab.go.id
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah THL pengamanan Kantor 5
THLPengamana
n
Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
5 THL
Pengamanan
2.07 - 2.7.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.107.000.000 690.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 200.000.000 100.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah perlengkapan gedung kantor
terbeli
6 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
3 unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000 150.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah peralatan gedung kantor terbeli 11 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
3 unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 200.000.000 150.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah pembelian mebeleur terbeli 50 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
20 unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 190.000.000 150.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
190.000.000Jumlah gedung kantor terpelihara 1 unit gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
1 unit gedung
2.07 - 2.7.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
70.000.000 80.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah kendaraan dinas/operasional
terpelihara
22 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
22 unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
15.000.000 20.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah perlengkapan gedung kantor
terpelihara
15 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
15 unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000 20.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 20 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
20 unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 27.000.000 20.000.000
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Jumlah mebeleur terpelihara 25 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
25 unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 190.000.000 0
Dispermasdes
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
190.000.000Jumlah gedung kantor terehabbilitasi 1 unit 0
2.07 - 2.7.0101 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
990.000.000- Prosentase peningkatan
pemanfaatan teknologi tepat guna
- 82 % 1.460.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 15.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 500.000.000 650.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah Desa yang terfasilitasi
pelaksanaan DD dan ADD dalam 1
tahun
391 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
650.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
391 desa
2.07 - 2.7.0101 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
200.000.000 200.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah desa/kel yang melaksanakan
gerakan gotong royong masyarakat
setiap tahunnya
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Dispermasdes
Kab. Klaten
2 kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
http://e-planning.klatenkab.go.id
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.07 - 2.7.0101 - 15.8 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG 150.000.000 200.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan
TTG
100 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000kab. klaten 200 Orang
2.07 - 2.7.0101 - 15.11 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD)
50.000.000 150.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah lembaga kemasyarakatan desa
yang di bina dalam 1 tahun ( LPMD/K
dan LK lainnya)
391 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000kab. klaten 391 desa
2.07 - 2.7.0101 - 15.14 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan 40.000.000 60.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah desa yang dievaluasi dan
penilaian perkembangan desa dan
kelurahan dalam 1 tahun
401 Desa/Kel Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000kab. klaten 401 desa/ kel
2.07 - 2.7.0101 - 15.15 Fasilitasi sistem informasi desa/SID 50.000.000 200.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah desa yang terfasilitasi SID
dalam 1 tahun
391 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000kab. klaten 391 desa
2.07 - 2.7.0101 - 16 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
454.000.000- Prosentase peningkatan
pembentukan BUMDes
- 64 % 885.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 16.8 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat 150.000.000 300.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Lembaga ekonomi masyarakat
yang terbina dan terlatih
25 Lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000kab. klaten 25 Lembaga
2.07 - 2.7.0101 - 16.9 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
54.000.000 60.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
54.000.000Jumlah BP SPAMS yang di bina dalam
1 tahun
100 BP SPAMS Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000kab. klaten 100 BP SPAMS
2.07 - 2.7.0101 - 16.10 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi 50.000.000 150.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Posyantek 8 Posyentek Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000kab. klaten 2 Posyantek
2.07 - 2.7.0101 - 16.14 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG 100.000.000 175.000.000
Luar Jawa Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah mengikuti pameran TTG
Tingkat Nasional dalam 1 tahun
1 Event Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000luar jawa 1 event
2.07 - 2.7.0101 - 16.18 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan 100.000.000 200.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Kawasan Pedesaan 2 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000kab. klaten 15 Kawasan
2.07 - 2.7.0101 - 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
400.000.000- Prosentase kelompok pelestarian
adat istiadat
- 67 % 720.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 17.6 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 200.000.000 350.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah desa lokasi TMMD dalam 1
tahun
6 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000kab. klaten 6 desa
2.07 - 2.7.0101 - 17.10 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu 100.000.000 120.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah posyandu aktif yang di bina 2.268 kader
posyandu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000kab. klaten 2.268 kader
posyandu
2.07 - 2.7.0101 - 17.12 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Desa
50.000.000 100.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah fasilitasi perencanaan
partisipatif
26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000kab. klaten 26 kecamatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
http://e-planning.klatenkab.go.id
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.07 - 2.7.0101 - 17.13 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa 50.000.000 150.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah desa yang menunjang
pelestarian adat istiadat dan nilai sosial
budaya masyarakat
401 Desa/Kel Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000kab. klaten 401 desa/ kel
2.07 - 2.7.0101 - 20 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga
740.000.000- Prosentase jumlah desa binaan
PKK dlm satu periode RPJMD
- 78 % 940.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 20.1 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan
pembinaan kesejahteraan keluarga
500.000.000 700.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah desa binaan PKK dalam 1
tahun
52 desa binaan Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000kab. klaten 52 desa binaan
2.07 - 2.7.0101 - 20.2 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan
pancasila dan gotong royong
240.000.000 240.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
240.000.000Jumlah desa binaan PKK dalam 1
tahun
52 desa binaan Dana Alokasi
Umum (DAU)
240.000.000kab. klaten 52 desa binaan
2.07 - 2.7.0101 - 21 Program peningkatan kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.100.000.000 0
2.07 - 2.7.0101 - 21.1 Pembekalan bimbingan teknis dan workshop bagi
Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan
1.100.000.000 0
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.100.000.000Jumlah aparatur desa yang mengikuti
pelatihan / bimtek
1.391 BPD dan
Kades
0
2.07 - 2.7.0101 - 22 Program peningkatan tata kelola Pemerintahan
Desa
750.000.000 985.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 22.1 Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Desa 200.000.000 0
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah peraturan yang di
sosialisasikan
3 Peraturan 0
2.07 - 2.7.0101 - 22.2 Pendampingan penyusunan Peraturan Desa 100.000.000 0
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah peraturan yang di susun 3 Peraturan 0
2.07 - 2.7.0101 - 22.3 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
100.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah peserta fasilitasi aparatur
pemerintahan desa dan kecamatan
dalam 1 tahun
391 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
391 desa
2.07 - 2.7.0101 - 22.4 Penyelenggaraan lomba tertib administrasi Desa 100.000.000 360.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah peserta lomba tertib desa 26 kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000Kab. Klaten 26 kecamatan
2.07 - 2.7.0101 - 22.5 Pendataan dan inventarisasi aset desa 50.000.000 75.000.000
kabuapten klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah penyelesaian masalah tanah
kas desa
11 masalah Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kab. Klaten 10 masalah
2.07 - 2.7.0101 - 22.6 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan
Desa/Kelurahan
200.000.000 400.000.000
kabuapten klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah desa yang di nilai
perkembangan pembangunan
26 kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Kab. Klaten 26 kecamatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
http://e-planning.klatenkab.go.id
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 6.361.000.000,00 6.640.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
http://e-planning.klatenkab.go.id