RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PERKOTAAN NASIONAL

KSPN

SUMMARY

1. Isu Pembangunan Perkotaan

2. Tantangan Pembangunan Perkotaan

3. Visi Pembangunan Kota Masa Depan

4. Benchmarking dan Sasaran Pembangunan Perkotaan

5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan

6. Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan

2

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

Sistematika Pembahasan

3

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

KAWASAN PERKOTAAN...adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan dapat berupa: kawasan megapolitan; kawasan metropolitan; kawasan perkotaan besar;

kawasan perkotaan sedang; Kawasan perkotaan kecil.

PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN

4

Kawasan perkotaan dapat

berbentuk :

kota sebagai daerah otonom;

bagian daerah kabupaten yang

berciri perkotaan; dan

bagian dari dua atau lebih

daerah berbatasan langsung dan

berciri perkotaan

PP No. 34 Tahun 2009 TentangPedoman Pengelolaan KawasanPerkotaan.

Potret Perkotaan Indonesia

5

• Jumlah penduduk Indonesia di kawasan perkotaan telah mencapai 50%.

• Tingkat pertumbuhan 5,89% per tahun (tingkat pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 1,17%/tahun).

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%

100.0%

2010 2015 2020 2025

Pe

rse

nta

se

Pe

nd

ud

uk

Tahun

Perdesaan

Perkotaan

Sumber : BPS 2008

Tahun 2025

67,5%Penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan....Kita berada di ERA KOTA !!

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

POTRET PERKOTAAN INDONESIA

6

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

Persentase Kontribusi PDRB Kota Terhadap Nasional

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Persentase Kontribusi PDRB ADHB Kota Terhadap Nasional

Kota Kecil (11%) 0.17 0.18 0.18 0.17 0.20 0.20

Kota Sedang (56%) 7.51 7.24 7.04 7.05 6.68 6.55

Kota Besar (16%) 5.88 5.80 5.82 5.90 5.97 6.01

Kota Metropolitan (15%) 27.17 26.94 27.66 27.07 27.89 27.96

Total (98 kota otonom) 40.73 40.16 40.70 40.20 40.74 40.72

0.005.00

10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00

% k

on

trib

usi

Kontribusi PDRB Kota Metropolitan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Menengah yang mempunyai jumlah kota paling banyak

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

PKN KBI

PKW KBI

Tahunket.

Ketimpangan 2008 2009 2010

Antara Kota-Kota PKN9,24 9,44 9,67 Dengan Jakarta

2,13 2,21 2,16 Tanpa Jakarta

Antara Kota-Kota PKW 4,57 4,71 4,71

Tahun 2008 2009 2010

Indeks Ketimpangan

1,14 1,14 1,16

Tahun 2008 2009 2010 ket.

Indeks Ketimpangan

6,66 6,80 6,94Dengan Jakarta

2,02 2,05 2,01Tanpa Jakarta

Tahun 2008 2009 2010

Indeks Ketimpangan

4,14 4,18 4,20

Tahun 2008 2009 2010

Indeks Ketimpangan

1,37 0,79 0,82

Ketimpangan kota-kota PKN dan PKW di Indonesia Bagian Barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia Bagian Timur.

Ketimpangan kota-kota PKN dengan Jakarta lebih tinggi dibandingkan tanpa Jakarta.

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar KotaBerdasarkan Fungsi Kota di KBI-KTI

PKN KTI

PKW KTI

7

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

Perkembangan Kota

infrastruktur SosiallingkunganTingkat

Bencana

Rata-Rata rasio panjang jalan per 1.000 penduduk Tahun 2010 (standar 0,6km/1.000 penduduk)

Kecil 4,17

Sedang 2,06

Besar 1,02

Metropolitan 1,02

Rata-Rata IndeksLingkungan Hidup Kota Tahun 2008

Kecil -

Sedang 80,52

Besar 60,08

Metropolitan 44,60

Kota dgn Tingkat RawanBencana Tinggi

84%

Kota dgn Tingkat RawanBencana Sedang

16%-

100,000

200,000

300,000

400,000

2003 2005 2008 2010

jumlah tindak pidana di Indonesia

8

kota bandung Th. 2002 kota bandung Th. 2011

Perkembangan lahan terbangun di perkotaan terus meningkat

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

ISU NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN

No Isu Pendalaman Isu

1 Belum optimalnya perankota sebagai pendorongpertumbuhan ekonomiregional dan nasional

a. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasaranatransportasi antarwilayah

b. Belum optimalnya pengembangan ekonomi untuk peningkatankesejahteraan masyarakat

2 Adanya ketimpanganpembangunanantarwilayah

a. Terjadinya pemusatan kegiatan ekonomi di kawasan baratIndonesia, menyebabkan lemahnya keterkaitan ekonomi antarwilayah tengah dan timur Indonesia.

b. Terjadinya kesenjangan pembangunan antara kota-kotametropolitan dan besar, dengan kota-kota menengah dan kecilyang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia.

c. Terjadinya ketimpangan pembangunan antara kota-desa, danantara kota-kabupaten hampir di seluruh wilayah Indonesia

3 Belum optimalnya tatakelola dan kelembagaanpemerintahanperkotaan

Belum optimalnya kerjasama pusat-daerah, antarwilayah danantar-pihak, kerjasama ekonomi antara pemerintah-swasta yang mampu melindungi kepentingan publik

4 Rendahnya ketahanankota terhadap bencana& perubahan iklim.

Belum diarusutamakannya dan belum terintegrasinya mitigasi danadaptasi bencana dan perubahan iklim di dalam perencanaan danpembangunan perkotaan

9

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL

ISU UMUM PEMBANGUNAN PERKOTAAN

10

MODAL SOSIAL masyarakat perkotaan belum dikembangkan secara optimal

Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan EKONOMI LOKAL perkotaan

Belum optimalnya penyediaan SARANA PRASARANA perkotaan

Penyelenggaraan PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAHperkotaan belum efisien

Belum optimalnya PENGELOLAAN LINGKUNGAN, MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA SERTA PERUBAHAN IKLIM dalam pengelolaan perkotaan

Belum optimalnya TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN pemerintah daerahdalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL

ISU SPESIFIK PEMBANGUNAN PERKOTAAN

11

Kota Metropolitan dan Besar

• Terjadinya urban sprawl dan belumterintegrasinya pusat-pusat kegiatan didalam kota dengan jaringan transportasiumum.

• Belum beroperasinya sistem angkutanmassal antarmoda/multimoda dan jalur pejalan kaki berakibat semakinmeningkatnya kemacetan lalu lintas

• Belum optimalnya kerjasama antarkota danantara kota-kabupaten dalam halpengelolaan dan pembangunan sarprasperkotaan,serta pemanfaatan sumber dayalokal (alam, manusia)

• Semakin meningkatnya angka kriminalitasdan konflik sosial antarwarga kota

• Belum optimalnya inovasi dalampendayagunaan sumber daya non pemerintah dalampembangunan, pemeliharaan, danpengelolaan pelayanan publik

Kota Menengah dan Kecil

• Belum optimalnya pengembangan ekonomilokal, termasuk keterkaitannya denganekonomi wilayah perdesaan.

• Belum memadainya prasarana permukimanseperti listrik,air bersih, dan drainase.

• Belum optimalnya kerjasama antarkota danantara kabupaten-kota dalampengembangan produk unggulan.

12

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

TANTANGAN PERKOTAAN INDONESIA

13

GLOBALISASI: kota harus menjadi

pusat aktivitas yang kompetitif

dan bertaraf internasional

DESENTRALISASI DAN

DEMOKRATISASI tata pemerintahan

efektivitas kebijakan nasional

KETAHANAN KOTA

thd dampak perubahan

iklim, bencana, penurunan kualitas

lingkungan

KESETARAAN SOSIAL

KUALITAS SDMPERKEMBANGAN

TEKNOLOGI

Memberikan acuan bagi pembangunan kota dan kawasan

perkotaan

Mengatur fungsi kota dan penataan ruang kota (aspasial dan

spasial) untuk pembangunan berkelanjutan

Sebagai instrumen perencanaan yang menjadi acuan bagi setiap K/L dalam pelaksanaan program

dan kegiatan terkait pembangunan perkotaan

Menjadi dasar dalam sinkronisasi regulasi dan kebijakan terkait

pembangunan perkotaan

Urgensi Penyusunan KSPN

3RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

URGENSI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PERKOTAAN NASIONAL

14

15

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

VISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN INDONESIA

16

KOTA MASA DEPANKota Berkelanjutan dan Berdayasaing

untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kota LayakHuni, Berkeadilan, danmengakui Keragaman

Liveable City

Kota Inovatif, Kreatif, & Berbasis IT

Smart City

Kota Produktif, Hijau, & Berketahanan Iklim

Green Economy City

Membangun keterkaitan dan manfaatantarkota dan desa-kota dalam SISTEM PERKOTAAN INDONESIA berbasiskewilayahan

Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis

karakter fisik, keunggulanekonomi, budaya lokal

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

17

• Kota yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup warganya sehinggadapat mencapai kesejahteraan dengan lebih mudah, serta tetap mampu manjagakualitas lingkungan

Liveable City

• Kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastrukturtelekomunikasi modern (ICT) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomiberkelanjutan dan kualitas kehidupan ytinggi, dengan manajemen sumber dayayang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat

Smart City

• Kota yang dibangun dengan tidak mengorbankan asetnya, melainkan terusmemupuk sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas prasarana kota untukmenjawab isu perubahan iklim melalui tindakan mitigasi dan adaptasi

Green City

KOTA BERKELANJUTAN….adalah kawasan perkotaan yang didesain, dibangun,dan dikelola untuk memenuhikebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancamkeberlanjutan sistem lingkungan alami, lingkungan terbangun, lingkungan sosial

(European Sustainable Cities Report, 1996)

17

18

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

19

BENCHMARKING LIVEABLE CITYASPEK INDIKATOR

Stabilitas Prevalensi kejahatan

Ancaman kerusuhan sipil / konflik

Kesehatan Akses terhadap pelayanan kesehatan(pemerintah & swasta)

Kualitas kesehatan masyarakat

Budaya & Lingkungan Tingkat korupsi

Pengawasan sosial atau agama

Ketersediaan fasilitas rekreasi (budaya, olahraga, & kuliner)

Ketersediaan penyedia barang & jasa

Pendidikan Akses terhadap pendidikan (pemerintah & swasta)

Kualitas pendidikan

Infrastruktur Kualitas jaringan jalan

Kualitas angkutan umum

Ketersediaan perumahan berkualitas baik

Kualitas penyediaan energi

Kualitas penyediaan air

Kualitas telekomunikasi

Most Livable City Index 2012 – Economist Intelligence Unit (EIU)

1 Melbourne, Australia

2 Vienna, Austria

3 Vancouver, Kanada

4 Toronto, Kanada

6 Sydney, Australia

8 Perth, Australia

9 Adelaide, Australia

12 Osaka, Jepang

18 Tokyo, Jepang

31 Hong Kong, Hong Kong

52 Singapore, SIngapore

72 Beijing, China

78 Kuala Lumpur, Malaysia

79 Shanghai, China

102 Bangkok, Thailand

105 Manila, Filipina

119 Jakarta, Indonesia

122 Hanoi, Vietnam

124 Ho Chi Minh City, Vietnam

19

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

20

ASPEK INDIKATOR

Smart City Infrastructure

jangkauan jaringan broadband

akses jaringan broadband

Smart City Public Management & Service

Jejaring komunikasi pemerintah, masyarakat, swasta

Transparansi kebijakan dan anggaran pemerintah

Manajemen lalu lintas berbasis IT

Sistem kesehatan berbasis IT

Sistem pendidikan berbasis IT

Jejaring perlindungan lingkungan

Pengelolaan energi

Sistem keamanan kota

Information Servfor Econ Dev’t

Penggunaan e-commerce, layanan informasi dlm industri

Tingkat pengembangan sistem informasi perusahaan

Culture and Science

Tingkat pendapatan masyarakat

Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat

Tingkat pelatihan informasi kepada masyarakat

Tingkat penggunaan internet

Sense of Citizen Rasa kenyamanan hidup (pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, & informasi lalu lintas)

Rasa keamanan masyarakat (makanan, kriminalitas, keselamatan jalan, dan lingkungan)

BENCHMARKING SMART CITYShanghai, China

Luas : 6.340 km2

Populasi : 23 juta jiwa

Kepadatan : 3.600 jiwa/km2

Jakarta, Indonesia

Luas : 653,83 km2

Populasi : 9,6 juta jiwa

Kepadatan: 14.618 jiwa/km2

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

21

BENCHMARKING SMART CITY

Groningen, Belanda

Luas : 83,69 km2

Populasi : 192.000 jiwa

Kepadatan : 2.469 jiwa/km2

ASPEK INDIKATOR

Competitiveness(Smart Economy)

Semangat inovasi

Kewirausahaan

City image/branding

Produktivitas

Fleksibilitas pasar tenaga kerja

Kemampuan bertransformasi

Sosial dan SDM (Smart People)

Tingkat pendidikan dan keahlian

Keragaman etnis dan sosial

Kreativitas

Keterbukaan sosial budaya

Partisipasi dalam kehidupan masyarakat

Partisipasi (Smart Governance)

Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pelayanan publik dan sosial

Transparansi pemerintah

Strategi dan perspektif politik

ASPEK INDIKATOR

Transportasi dan ICT (Smart Mobility)

Akses informasi nasional dan internasional

Ketersediaan infrastruktur berbasis ICT

Sistem transportasi yang inovatif, aman, berkelanjutan

Sumber daya alam(Smart Environtment)

Tingkat polusi udara

Manajemen sumber daya berkelanjutan

Kualitas hidup(Smart Living)

Pendidikan

Kesehatan

Kebudayaan

Perumahan

Rekreasi

Keamanan

Luas : 17,55 km2

Populasi : 272.000 jiwa

Kepadatan : 15.948 jiwa/km2

Pekalongan, Jawa Tengah

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

22

ASPEK INDIKATOR

Energi dan CO2 Emisi CO2 per kapita

Rencana aksi perubahan iklim

Kebijakan energi terbarukan

Guna Lahan dan Bangunan RTH per kapita

Kepadatan penduduk

Kebijakan eco-building

Kebijakan penggunaan lahan

Transportasi Panjang jaringan transportasi massal

Kebijakan pengembangan transportasi massal perkotaan

Sampah Persentase sampah yang diolah

Program pengumpulan dan pembuangan sampah

Kebijakan Re-cycling dan Re-using

Air Peningkatan kualitas air bersih dan air minum

Pengelolaan sumber daya air

Konsumsi air per kapita

Sanitasi Persentase penduduk yang telah dilayani sanitasi

Persentase air limbah rumah tangga yang diolah

Kebijakan sanitasi terkait pencemaran

Kualitas udara Tingkat polusi udara

Kebijakan pengurangan pencemaran udara

Tata Kelola Lingkungan Pengelolaan lingkungan

Partisipasi masyarakat

Asian Green City Index 2011 –Economist Intelligence Unit (EIU)

1 Singapore Well above average

2 Hong Kong

Aboveaverage

3 Osaka

4 Seoul

5 Taipei

6 Tokyo

7 Yokohama

8 Bangkok

Average

9 Beijing

10 Delhi

11 Jakarta

12 Kuala Lumpur

13 Shanghai

14 Hanoi

Below average

15 Kolkata

16 Manila

17 Karachi Well belowaverage

BE

NC

HM

AR

KIN

G G

RE

EN

CIT

Y

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN

VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA DEPAN

Kota Layak Huni, Berkeadilan, dan

Mengakui Keragaman /

LIVEABLE CITY

Penindakan kriminalitas Pencegahan kriminalitas

Angka Harapan Hidup

Akses rumah untuk MBR Kualitas perumahan

Akses air minum Kualitas penyediaan air minum

Cakupan jaringan drainase Kualitas jaringan drainase

Rasio elektrifikasi Kualitas penyediaan energi

Cakupan pelayanan transportasi umum massal

Kualitas pelayanan transportasiumum massal

Ketersediaan sarana sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan)

Kualitas sarana sosial

Sarana dan prasarana perkotaan untuk penduduk berkebutuhan khusus

Penindakan korupsi Penurunan tingkat korupsi

23

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN

VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA DEPAN

Kota Inovatif, Kreatif, & Berbasis

IT /SMART CITY

Akses dan jaringan IT Kualitas jaringan dan pelayanan IT

Masyarakat melek /paham IT

Forum komunikasipemerintah-masyarakat

Jaringan komunikasi pemerintah-masyarakat –swasta berbasis IT

Pelayanan pemerintahtransparan dan akuntabelberbasis IT

Pemanfaatan IT untuk manajemen lalulintas, perizinan, sistem kesehatan, sistem pendidikan, pengelolaan energi, perdagangan dan industri, sistemperingatan dini thd bencana

Partisipasi sekolah Kapasitas SDM untuk inovasi, kreasi, dan kewirausahaan

Kualitas tenaga kerja

Tingkat pendapatan masyarakat

Event, sarana kebudayaan Kegiatan kebudayaan sebagaikeseharian

Kerjasama antardaerah

24

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN

VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA DEPAN

Kota Produktif,

Ramah Lingkungan & Berketahanan

Iklim / GREEN

ECONOMYCITY

Tingkat investasi

Tingkat kesempatan kerja

Tingkat kemiskinan

Industri kreatif/UMKM

City branding

Luasan RTH Emisi CO2

Akses thd pengelolaan sampah • Kualitas pengelolaan sampah danpengolahan limbah (rumah tangga danindustri)

• Penurunan volume sampah dan limbah

Pengendalian pencemaran limbah rumah tangga

Pengendalian pencemaran limbah industri

Tingkat polusi udara

Penggunaan energi terbarukan

Sistem peringatan dini dan ruang evakuasi bencana/antisipasi PI

Kesesuaian perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang

Pemanfaatan ruang memperhatikan kerentanan thd bencana dan PI

Green building25

26

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Kegiatan Ekspor-Impor • Tingkat arus barang• Volume dan nilai barang

Kegiatan Industri & Jasa

• Tingkat produksi• Jumlah Tenaga Kerja• Tingkat Modal dan Investasi

Transportasi• Bandar Udara• Pelabuhan Laut

Perbatasan/ Penghubung denganNegara Tetangga

• Letak Geografis

PKN

PKW

PKSNPusat PertumbuhanEkonomi terhadapwilayah sekitarnya

• Tingkat kegiatan ekonomi(perdagangan, industri & jasa)

• Tingkat kesempatan kerja

SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

CAPAIAN PENYEDIAAN STANDAR PELAYANAN

PERKOTAAN

• Berdasarkan penghitungan evaluasi capaian penyediaan SPP pada tahun 2012, rata-rata persentase pencapaian penyediaan Standar Pelayanan Perkotaan di kota-kota di Indonesia adalah sebesar 30 %.

27

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

EVALUASI CAPAIAN KOTA-KOTA

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN INDONESIA

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kota Terpenuhinya SPP (Standar Pelayanan Perkotaan) di perkotaan sesuai dengan tipologinya

2. Pemenuhan Fungsi dan Peran Kota dalam Sistem Perkotaan Nasional1. Terwujudnya kawasan perkotaan metropolitan yang mampu bersaing di

tingkatinternasional (kota internasional/global city).2. Terwujudnya kota besar yang dapat menjadi pusat pertumbuhan nasional

(Pusat Kegiatan Nasional/PKN).3. Terwujudnya kota menengah dan kecil yang dapat menjadi pusat

pertumbuhan ekonomi regional (Pusat Kegiatan Wilayah/PKWd an Pusat Kegiatan Lokal/PKL) serta meningkatkan keterkaitan desa-kota.

4. Terwujudnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN sebagai gerbang internasional dan untuk mendorong kawasan perbatasan negara.

C. Perwujudan kota masa depan melalui pembangunan ekonomi,sosial budaya, Prasarana & Sarana Umum, tata ruang, lingkungan hidup, dan kelembagaan

28

Kota-kotaIndonesia saatini

PemenuhanStandarPelayananPerkotaanMinimum pada 100% kota

PemenuhanFungsi danPeran Kota dalam SistemPerkotaanNasional pada 100% kota

Kota MasaDepan

29

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

TAHAPAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

2015

2050

2025

2040

RPJP 2005-2025

RPJP 2026-2050

30

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

31

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

Indikator Kota Masa Depan

32

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

33

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL

KEBIJAKAN PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

Mengembangkan kota-kota yang telah ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan untuk mengatasi

ketimpangan pembangunan antar-wilayah dan memastikan hubungan kota-desa yang saling menguntungkan (decentralized concentration).

• Pengembangan prioritas kota-kota yang menjadi simpul utama kegiatan ekspor-impor/pintu gerbang kawasan internasional, kegiatan industri dan jasa, dan transportasi untuk mendorong terwujudnya peran Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

1

• Mendorong pengembangan kota-kota dengan karakter khusus seperti: kota-kota pesisir, kota wisata, kota industri, kota tambang dan lainnya2

• Percepatan penyediaan sarana prasarana pada kota-kota menengah yang berfungsi sebagai PKW dan PKL agar tercipta peningkatan hubungan kota-desa.3

• Peningkatan efisiensi sistem logistik antarkota, antara kota-desa, serta antarwilayah pulau dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa4

• Pengembangan transportasi regional intermoda dan multi moda terutama untuk kota-kota yang ditetapkan sebagai konsentrasi pertumbuhan5

• Penerapan insentif – disinsentif fiskal, dalam mendorong pengembangan kegiatan swasta pada pusat-pusat yang telah ditetapkan.6

• Pengembangan kota-kota yang menjadi prioritas pertumbuhan melalui pengembangan kegiatan ekonomi antarkota dan antar kota dengan kawasan perdesaan di sekitarnya.7

34

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL

KEBIJAKAN PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

Mengembangkan kota berdaya saing sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional yang berketahanan iklim, serta berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan (“urban led development policy”)

• Pembangunan prioritas kota-kota yang menjadi konsentrasi pertumbuhan ekonomi dan interkoneksi antarkota1

• Pengembangan inovasi dan kreativitas dalam optimalisasi pengembangan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) kota dalam membangun sumber daya kota yang berkelanjutan

2• Peningkatan penyediaan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang berbasis

ekonomi hijau, mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim3• Optimalisasi pembangunan ekonomi lokal yang bermanfaat secara nasional

serta mengintegrasikan potensi-potensi budaya lokal, pemanfaatan teknologi modern tepat guna serta kerjasama lintas pemangku kepentingan (stakeholder).

4• Mendorong penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang

aman, layak, dapat diakses semua golongan dan berbasis IT5

• .Pengembangan bandar udara dan pelabuhan laut berskala internasional pada KSN Perkotaan / metropolitan dan PKN / Ibu kota provinsi.

6

35

Mengedepankan pembangunan manusia dan sosial-budaya dalam pembangunan perkotaan.

Mendorong kota dan wilayah sekitarnya agar mampumengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkankapasitas fiskal.

Memacu penyediaan sarana prasarana dan perumahan yang layak, terjangkau, sesuai karakteristik masyarakat, lingkungan sekitar, tipologi kota

Mendorong terwujudnya kota-kota padat-lahan(compact city) yang didukung oleh pemanfaatan ruangperkotaan yang efisien serta penatagunaan tanahperkotaan yang berkeadilan

Mendorong kota-kota untuk meningkatkan danmengembangkan keselarasan dan keseimbanganlingkungan, siap menghadapi dan adaptif terhadap perubahan iklim dan kemungkinan bencana.

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL

KEBIJAKAN PERWUJUDAN KOTA MASA DEPAN

UMUM KOTA METROPOLITAN DAN BESAR

Meningkatkan keterpaduan antara penataan ruangdengan jaringan transportasi dan penggunaan lahancampuran (mixed-use development)

Meningkatkan pengelolaan terpadu antara kota metropolitan dan besar dengan wilayah sekitarnya

KOTA MENENGAH DAN KECIL

Pengembangan ekonomi lokal yang menterkaitkan kegiatan ekonomi antara kota menengah dan kecil dengan kawasan perdesaan di sekitarnya

Prioritas percepatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik dasar

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong munculnya kepemimpinan kota yang visioner

RA

NC

AN

GA

N K

EBIJ

AK

AN

DA

N S

TRAT

EGI

PER

KOTA

AN

NA

SIO

NA

L

36

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL

MANAJEMEN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

• Kunci untuk perbaikan pembangunan kota kedepan adalah pengelolaan perkotaan berbasis pengetahuan dan pemahaman tentang situasi kota yang dinamis.

• Pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan melakukan proses evaluasi terus-menerus terhadap kondisi, tindakan, output, dan dampak pembangunan perkotaan

• Bekerjasama dengan masyarakat, peneliti dan institusi pemerintah agar kebijakan dan program kegiatanpembangunan kota yang efektifdan sinergis dapatdilaksanakan.

Pemantauan

Evaluasi

AlternatifUpdate rencana

Implementasi

37

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL

REVIEW PERATURAN PERUNDANGAN

Standar pelayanan perkotaan yang mampu

menunjukkan kinerja pelayanan pemerintah

kota.

Perwujudan fungsi dan peran PKN dan PKW

Mekanisme insentif-disinsentif yang mampu

menumbuhkan kinerja dan inovasi

pembangunan perkotaan untuk mendorong kota

berdaya saing

Pembinaan dan pengelolaan perkotaan

Pengarusutamaan mitigasi dan adaptasi thd bencana dan PI dlm perencanaan dan pengelolaan perkotaan

Koordinasi dan pengendalian

pembangunan kota-kota metropolitan

Rencana detail tata ruang kota dan zoning

untuk memperkuat pengendalian

pemanfaatan ruaang kota.

Percepatan penyediaan perumahan bagi

masyarakat menengah ke bawah

di perkotaan

Pengembangan transportasi

multimoda dan antarmoda perkotaan

Percepatan dukungan sarpras pelayanan

publik di kota menengah dan kecil

Regulasi pendukung :

38

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL

PERAN PEMERINTAH PUSAT

• Para menteri membantu Presiden berdasarkan bidang kerja masing-masing.

• Pengarahan dan pengendalian pembangunan perkotaan adalah tugas pemerintah daerah

• Menteri Dalam Negeri membantu Presiden di bidang pemerintahan di daerah untuk (i) mengatur, membina dan mengawasi perkembangan perkotaan agar sesuai dengan kebijakan nasional, serta(ii) mengkoordinasikan upaya masing-masing Menteri untuk mengatur, membina dan mengawasifungsi pemerintahan daerah di bidang masing-masing, dengan memperhatikan dampak kepadapengembangan perkotaan.

Koordinasi dan Dukungan antar Kementerian/Lembaga

• Pemerintah pusat perlu mendukung pengembangan profesi yang dibutuhkan untuk pengelolaanpembangunan perkotaan, seperti urban planner, urban economist, property valuer, quantity surveyor, transportation planner, municipal engineer, polisi pamong praja, dsb.

Pengembangan Profesi

• Kebijakan dan strategi perkotaan jangka menengah menjadi prioritas dalam penyusunan RPJMN pada masa depan, mulai 2015.

Kebijakan dan Strategi Perkotaan dalam RPJMN

39

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL

PERAN PEMERINTAH PROVINSI

•Pemerintahan Provinsi wajib menyiapkan kebijakan dan strategi perkotaan bersama denganpemerintahan daerah kabupaten dan kotanya, sebagai bagian dari rencana pembangunan jangkamenengahnya

•Kebijakan & strategi perkotaan Provinsi dikembangkan secara ilmiah dari penelitian situasi yang nyata, dan masukan dari pemerintahan kabupaten dan kota serta masyarakat luas, denganmemperhatikan KSPN

•Pengembangan perkotaan dalam provinsi didorong dan dikendalikan secara integral untukkepentingan semua masyarakat provinsi.

Kebijakan Pembangunan Perkotaan

•Pemerintahan provinsi dapat mengatur urusan kabupaten dan kota agar eksternalitaspenyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota dapat diselesaikan.

•Peraturan daerah provinsi, yang berdasarkan UU 12/2011 lebih tinggi daripada perda kabupatendan kota, harus dengan jelas dan tegas memberdayakan gubernur untuk mendorong danmengendali pengembangan ekonomi seluruh provinsinya secara adil dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Pembangunan Perkotaan

•DPRD Provinsi sebagai lembaga perwakilan rakyat provinsi dan pengawas pemerintah provinsi, memantau dan menilai pengembangan perkotaan secara menyeluruh dan memberi masukankepada Gubernur.

Peran DPRD

40

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

• Pemerintahan kabupaten dan kota wajib menyiapkan kebijakan dan strategiperkotaan daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan jangkamenengah.

• Kebijakan & Strategi Perkotaan Daerah dikembangkan secara ilmiah daripenelitian situasi yang nyata, dan masukan dari masyarakat luas, denganmemperhatikan KSPN. Setiap usulan kebijakan yang bertentangan dengankebijakan di Kebijakan & Strategi Perkotaan Provinsi perlu dibahas lebihdahulu dengan pemerintahan provinsi berkaitan.

Kebijakan Pembangunan Perkotaan

• Titik berat peran pemerintahan kabupaten dan kota adalah penyediaanlayanan publik yang makin baik bagi masyarakatnya.

Prioritas Pembangunan Perkotaan

41

RPJPN

RPJPD

RTRWN

RTRW Pulau

RTRWD

RenstraK/L

Renja K/L

RPJMN RKP APBN

RPJMD RKPD

RenstraSKPD

RenjaSKPD

APBD

KSPN

diacu

saling mengacu

pedoman

pedoman

pedoman

pedoman

pedoman

pedoman

diacu

pedoman

diacu

diacu

diacu

diacu

diacu

diacu

pedoman

bahandiacu

bahan

bahan

dijabarkan

dijabarkan

diperhatikan

diselaraskan melalui Musrenbang

saling mengacu

bahan

KSPDdiacu

diacu

diacu

dijabarkan

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL

KSPN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

KSPN sebagai grand strategy pembangunan perkotaan nasional 42

RA

NC

AN

GA

N K

EBJA

KA

N D

AN

STR

ATEG

I P

ERKO

TAA

N N

ASI

ON

AL