Upload
jaxassss
View
2.213
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN
PEDOMAN POKOK KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA
DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara Kesatuan,
dalam penyelanggaraan pemerintahannya menganut azas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Wujud dari penyelenggaraan azas
dekonsentrasi yaitu sebagian kewenangan pemerintah diserahkan kepada
daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri.
Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah diarahkan
untuk dapat memberikan pelayanan publik secara optimal, maka
pelayanan publik perlu memperoleh perhatian dan penanganan secara
sungguh-sungguh baik dalam pelayanan administrasi, barang dan jasa
serta pelayanan pengembangan sektor unggulan.
Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik mempunyai implikasi
yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu upaya
penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus,
berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur Pemerintah Daerah.
Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk
mengadakan dan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan publik bagi
masyarakat secara mudah, cepat dengan biaya terjangkau. Untuk itu perlu
ada terobosan yang inovatif dan kreatif dalam memfasilitasi pengadaan
pelayanan umum dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai
kompetensi dan kredibilitas yang memadai.
1
Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kebijakan
pemerintah untuk mengelola pelayanan publik, telah dibuka kesempatan
bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga
yaitu lembaga yang berbadan hukum, baik yang berada di dalam negeri
maupun di luar negeri. Lembaga di luar negeri adalah Pemerintah Negara
Bagian, badan khusus PBB, lembaga internasional, perguruan tinggi,
organisasi swasta di luar negeri.
B. Manfaat Kerjasama
Bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,
khususnya penyediaan pelayanan publik, Daerah dapat bekerjasama
dengan Pihak Ketiga. Manfaat yang diperoleh dari kerjasama yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga ataupun antar
entitas lain adalah :
1. Membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dalam arti tersedianya pelayanan kepada masyarakat
yang lebih baik.
2. Meningkatkan kemampuan pihak yang bekerjasama untuk
menyelesaikan masalah tertentu.
3. Meningkatkan persahabatan antar pihak.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan
potensi yang ada di daerah masing-masing dalam upaya melanjutkan
serta mengembangkan usaha.
5. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
6. Meningkatkan kemampuan masing-masing daerah dalam menstimulasi
mobilitas sumber daya, dan memperoleh manfaat dari sumber daya
yang tersedia.
Untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, agar
mempertimbangkan karakteristik pelayanan publik yang diemban
Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi-fungsi sosial dan
eksternalitasnya, yang secara spesifik dapat dikelompokkan dalam :
2
1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dan perlu peluang
dalam menggunakan berbagai potensi daerah, baik sumber daya
manusia, sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang dimiliki
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
masyarakat.
2. Memajukan peluang daerah yang dapat menciptakan dan
meningkatkan strategi dan manajemen keuangan daerah.
3. Pembangunan infrastruktur bagi kepentingan bersama.
4. Pembangunan budaya dengan pemanfaatan ketersediaan tanga kerja.
5. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta
memajukan Sumber Daya Aparatur Daerah.
3
BAB II
PRINSIP KERJASAMA
Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam menjalin setiap
pelaksanaan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak
Ketiga dalam bidang pelayanan publik agar berpedoman pada prinsip umum
sebagai berikut :
A. Transparansi
Dalam proses perumusan kebijakan umum dan pelaksanaanya
(implementasi) di daerah, untuk dapat mengembangkan kerjasama
dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien perlu menerapkan :
1. Keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan
kerjasama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi
tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga
dalam pelayanan publik.
2. Kompetisi, dimana semua pihak mendapatkan informasi dan
kesempatan yang sama dengan adanya suatu tender oleh Pemerintah
Daerah, kompetisi bidang akan menciptakan keterbukaan dalam
proses kerjasama itu sendiri.
B. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan
penerimaan dan penggunaan uang masyarakat kepada pihak yang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
Akuntabilitas yang dituntut dalam kerjasama dengan pihak ketiga adalah
akuntabilitas dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas (DPRD)
dan juga akuntabilitas pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah pemilik
kewenangan dan masyarakat (DPRD) meliputi :
4
1. Akuntabilitas keuangan, aparatur pemerintah atau organisasi
pemerintah yang dimaksud disini adalah bahwa aparatur pemerintah
(Pemerintah Daerah) wajib mempertanggungjawabkan setiap
keuangan dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari APBD.
Jadi setiap bentuk kerjasama yang dikembangkan dengan pihak ketiga
harus merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan
kemanfaatan dan efektifitasnya kepada masyarakat.
2. Akuntabilitas dari pihak ketiga yang dituntut dalam kerjasama adalah
kesesuaian dana yang diserahkan Pemerintah Daerah dengan kinerja
yang diharapkan dari pihak ketiga. Dan pihak ketiga harus
mempertanggungjawabkan penggunaan dana (dari masyarakat)
tersebut secara langsung kepada pihak Pemerintah Daerah pemilik
wewenang dan secara tidak langsung kepada masyarakat.
3. Akuntabilitas hukum mengandung arti bahwa rakyat harus memiliki
keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat bertanggung jawab
secara hukum atas segala tindakannya. Jika dalam praktek organisasi
pemerintahan (Pemerintah Daerah pemilik kewenangan) dan atau
pihak ketiga melakukan praktek kerjasama yang merugikan
kepentingan rakyat, pihak-pihak tersebut harus mampu
mempertanggungjawabkannya dan menerima tuntutan hukum atas
tindakan tersebut.
C. Partisipatif
Partisipatif adalah suatu kegiatan yang selalu mengikutsertakan
baik secara langsung maupun tidak langsung pihak-pihak yang
berkehendak untuk melakukan kerjasama. (terkena dampak oleh berbagai
kebijakan, kegiatan maupun program terkait. Dalam prinsip partisipatif
proses konsultasi, dialog, dan negosiasi pihak-pihak yang terkait dalam
suatu kerjasama dalam menentukan tujuan harus dicapai dalam
kesepakatan bersama).
D. Efisiensi
Dalam melaksanakan kerjasama antara Pemerintah Dearah
dengan Pihak Ketiga harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu
5
bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau
bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil
yang masksimal.
E. Efektif
Dalam melaksanakan kerjasama antara Pemerintah Daerah
dengan Pihak Ketiga harus mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu
selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hasil yang diperoleh
dalam kerjasama.
F. Konsensus
Dalam melaksanakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan
Pihak Ketiga harus dicari titik temu, agar masing–masing pihak dapat
menyetujui suatu keputusan yang disepakati, atau dengan kata lain
keputusan sepihak tidak dapat diterima dalam kerjasama tersebut.
G. Saling Menguntungkan dan Memajukan
Dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah
dengan pihak ketiga harus didasarkan pada pemahaman bahwa kedua
belah pihak (atau lebih) akan mendapatkan keuntungan dalam versinya
masing-masing. Dan tindakan tersebut akan memberikan kemajuan baik
pada organisasi pemerintah, pihak ketiga serta memberikan kemanfaatan
kepada masyarakat luas.
Selain enam prinsip utama di atas, beberapa prinsip lain yang perlu
dipergunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
kerjasama dengan pihak ketiga adalah :
1. Kerjasama dibangun untuk kepentingan umum.
2. Keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan.
3. Keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat.
4. Adanya kepastian hukum.
5. Tertib penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6
6. Kerjasama dilakukan bukan karena suatu upaya politik akan tetapi suatu
pertimbangan untuk mencapai suatu tujuan yang saling mendorong, saling
mengormati dan menguntungkan kedua belah pihak.
7
BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan
oleh penyelenggara pelayanan publik baik Instansi Pemerintah maupun
Pemerintah Daerah serta lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk
(penyediaan/pemberian) barang dan atau jasa, dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan jenis, fungsi dan kebutuhan, ruang lingkup bidang
pelayanan publik yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dapat
dikelompokkan ke dalam :
A. Pelayanan Publik di Bidang Admistrasi :
Yaitu Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi
yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti status kewarganegaraan,
sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu
barang, antara lain :
1. Kependudukan : dalam hal pencetakan blangko dan kepengurusan
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikanan, Akte Kelahiran, Akte
Kematian dan sejenisnya.
2. Kepengurusan Perizinan atara lain adalah ; Izin Lokasi, IPPT, IMB, HO,
Izin Trayek, Izin Reklame, Izin Usaha Kepariwisataan, Izin sewa tanah,
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi
(SIM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor,
Sertifikat kepemilikan/penguasaan Tanah dan sejenisnya.
B. Pelayanan Publik di Bidang Barang :
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang
digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya :
1. Air Bersih
2. Perumahan
8
3. Irigasi,
4. Jaringan telepon
5. Tenaga listrik, dan sejenisnya
C. Pelayanan Publik dibidang Jasa :
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang
dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya : Rumah Sakit, Pemakaman,
Drainase, Jalan, Air Limbah, Pasar, Terminal Bis, Pemadam Kebakaran,
Persampahan, Penyelenggaraan Transportasi, Pendidikan, Tempat
Pemotongan Hewan dan sejenisnya.
D. Pelayanan Publik Pengembangan Sektor Unggulan :
Yaitu pelayanan dalam pengembangan kebutuhan daerah untuk
melakukan kewenangan yang berdasarkan pertimbangan urusan-urusan
unggulan daerah dan dapat memajukan daerah, yang penentuannya
berdasarkan atas perhitungan daerah sendiri didalam pengembangannya
akan membawa dampak yang besar terhadap pembangunan sosial dan
ekonomi daerah yang bersangkutan, seperti Pertanian, Pertambangan,
Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Industri, Perdagangan, Pariwisata
dan lain sejenisnya.
9
BAB IV
BENTUK KERJASAMA
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga mempunyai
bentuk, masing-masing bentuk didasarkan pada jenis kegiatan/bidang yang
akan dikerjasamakan, baik berupa kontrak manajemen, penyertaan aset
daerah sebagai modal, pemberdayaan sumber daya alam yang dimiliki
daerah maupun pembangunan infrastruktur perkotaan/pedesaan.
Secara spesifik bentuk–bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak
Ketiga dapat dibedakan sebagai berikut :
A. Kontrak Operasional ( Operating Contract (OC) )
Kerjasama Operasional adalah kerjasama dimana pemerintah
memberikan hak pengelolaan atas aset yang dimilikinya untuk dikelola
dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak ketiga.
Kerjasama Operasional ini dilakukan untuk suatu kegiatan yang dalam
pengoperasian/pengelolaan memerlukan teknologi dan keahlian tertentu
seperti dalam kegiatan pertambangan, kehutanan, pengelolaan sarana
dan prasarana dan sejenisnya. Dalam kerjasama ini pihak ketiga
bertanggung jawab menyediakan modal kerja, keahlian dan teknologi
tertentu, melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, menjual produk
atau jasa pelayanan serta memenuhi kewajiban memberi kompensasi
kepada pemerintah dalam bentuk imbal jasa yang diperoleh dari kegiatan
yang dikerjasamakan.
1. Keuntungan Kontrak Operasi
Keuntungan langsung adalah :
a. Sebagian resiko ditanggung oleh pihak ketiga sebagai pihak yang
membangun proyek.
b. Menerima kompensasi dari pihak ketiga dalam bentuk imbal jasa
yang diperoleh dari kegiatan yang dikerjasamakan.
Keuntungan tidak langsung adalah :
10
a. Kegiatan-kegiatan seperti dibidang pertambangan, kehutanan,
pengelolaan sarana dan prasarana yang telah direncanakan dapat
direalisasikan dengan lebih cepat yaitu dengan memberikan
kesempatan kepada pihak ketiga.
b. Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan upaya mengembangkan kegiatan di bidang
pertambangan, kehutanan, pengelolaan sarana dan prasarana
dengan teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan.
c. Mengurangi penggunaan dana dari anggaran daerah.
d. Mengikutsertakan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan-
kegiatan di bidang pertambangan, kehutanan, pengelolaan sarana
dan prasarana.
e. Peningkatan efisiensi di bidang konstruksi, operasi dan
pemeliharaan dari sektor publik untuk mencapai keuntungan yang
optimal dalam suasana kompetisi yang ketat.
f. Meningkatnya efisiensi ekonomi melalui penetapan harga yang
transparan dan subsidi silang yang terukur dengan baik.
g. Merangsang investasi atau mengundang investor lainnya untuk
menanamkan modalnya di bidang pertambangan, kehutanan dan
sejenisnya.
2. Kerugian Kontrak Operasi :
a. Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-
aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
b. Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh
pihak ketiga untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek,
berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk
dan jasa menjadi tinggi.
c. Dalam beberapa hal Pemerintah Daerah ditugasi untuk
melaksanakan dan menyelesaikan tugas–tugas yang sulit, seperti
masalah pembebasan tanah untuk mendirikan fasilitas yang
diperlukan dalam kerjasama.
11
3. Kelemahan Kontrak Operasional :
a. Bila resiko yang dihadapi pihak ketiga terlalu besar, maka pihak
ketiga cenderung untuk menaikkan harga.
b. Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik
kegiatan pertambangan atau kehutanan ataupun sarana dan
prasana yang sebelumnya dioperasionalkan dan dikelola oleh pihak
ketiga sudah tidak menguntungkan pihak Pemerintah Daerah.
B. Kontrak Patungan ( Joint Venture Contract (JVC) )
Kontrak Patungan adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah
bersama-sama pihak ketiga membentuk suatu badan usaha patungan
dalam bentuk perseroan.
Perusahaan patungan ini diberi tanggung jawab atas
pembangunan atau pengelolaan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan
patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha
perusahaan patungan.
Pembagian resiko dan keuntungan sebagai hasil dari usaha
patungan diperhitungkan berdasarkan proporsi besarnya nilai penyertaan
aset dan modal dari masing-masing pihak, setelah dikurangi dengan
penyusutan, biaya modal kerja, biaya operasi dan pemeliharaan,
pembayaran hutang, dan lain-lain.
Setelah masa berakhirnya kontrak, aset atau modal yang
dikuasakan kepada perusahaan patungan akan dikembalikan kepada
masing-masing pihak sesuai kondisi sebagaimana yang ditetapkan dalam
kontrak.
1. Keuntungan Kontrak Patungan
Keuntungan yang diperoleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan
sistem Kerjasama Patungan ini antara lain sebagai berikut :
a. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan
dapat direalisasikan dengan lebih cepat, sehingga tidak lagi harus
bergantung kepada anggaran dana dari Pemerintah Daerah.
12
b. Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan pembangunan infrastruktur dengan teknologi
baru di daerah-daerah yang membutuhkan.
c. Mengurangi penggunaan dana dari anggaran daerah.
d. Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dan
mendistribusikan resiko pembangunan kepada pihak ketiga.
e. Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.
f. Peningkatan efisiensi dibidang konstruksi, operasi dan
pemeliharaan dari sektor publik untuk mencapai keuntungan yang
optimal dalam suasana kompetisi yang ketat.
g. Meningkatnya efisiensi ekonomi melalui penetapan harga yang
transparan dan subsidi silang yang terukur dengan baik.
h) Dengan adanya fasilitas-fasilitas infrastruktur yang lebih baik,
maka hal ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang
investor lainnya untuk menanamkan modalnya.
2. Kerugian Kontrak Patungan
a. Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-
aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
b. Dalam beberapa hal dan biasanya, Pemerintah Daerah diminta
untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang sulit,
seperti masalah pembebasan lahan untuk mendirikan fasilitas
bersangkutan.
c. Bila resiko yang dihadapi pihak ketiga terlalu besar, maka pihak
ketiga cenderung untuk menaikkan harga mereka .
d. Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik,
pengelolaan sarana dan prasarana yang sebelumnya dioperasikan
dan dikelola oleh pihak ketiga sudah tidak menguntungkan.
3. Kelemahan Kontrak Patungan.
a. Bila resiko yang dihadapi pihak ketiga terlalu besar, maka pihak
ketiga cenderung untuk menaikkan harga.
13
b. Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik
pengelola kegiatan ataupun sarana dan prasana yang sebelumnya
dioperasionalkan dan dikelola oleh pihak ketiga sudah tidak
menguntungkan pihak Pemerintah Daerah.
C. Kontrak Pelayanan ( Service Contract (SC) )
Kontrak Pelayanan adalah bentuk kerjasama dimana pihak ketiga
diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu
jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula, misalnya
perawatan jaringan, penagihan rekening dan lain-lain.
a. Keuntungan Kontrak Pelayanan.
Keuntungan yang diperoleh pemerintah dengan menggunakan sistem
Kontrak Pelayanan ini antara lain adalah sebagai berikut :
a. Tersedianya fasilitas jasa pelayanan publik secara cepat. Dengan
memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk ikut
berpartisipasi dalam penyediaaan fasilitas jasa pelayanan publik,
akan lebih mempercepat ketersediaan pelayanan publik yang
dibutuhkan masyarakat.
b. Memperoleh efisiensi biaya.
c. Sebagian resiko ditanggung oleh Pihak Ketiga.
d. Peningkatan kualitas jasa pelayanan publik melalui penggunaan
peralatan dan teknologi yang canggih yang mendukung efisiensi.
e. Menciptakan lapangan kerja baru.
b. Kerugian Kontrak Pelayanan.
a. Melepaskan hak monopoli untuk memberikan jasa pelayanan publik
dengan menyerahkan kepada pihak ketiga.
b. Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset
aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
14
c. Kelemahan Kontrak Pelayanan
a. Pihak ketiga cenderung hanya mau bekerja sama untuk bidang-
bidang kegiatan yang menguntungkan.
b. Bila resiko yang dihadapi pihak ketiga terlalu besar, maka pihak
ketiga cenderung untuk menaikkan harga mereka.
c. Terdapat kemungkinan setelah masa kontrak berakhir, pemerintah
tidak dapat mengendalikan kegiatan yang sebelumnya dipegang
oleh pihak ketiga.
D. Kontrak Kelola ( Management Contract ( MC ) )
Kontrak Kelola adalah bentuk kerjasama di mana pihak ketiga
diberi tanggung jawab untuk mengelola sarana / prasarana yang diimiliki
Pemerintah Daerah, sementara yang dikontrakkan adalah jabatan dalam
suatu organisasi atau manajemen saja.
Dalam pelaksanaannya, bentuk kerjasama ini pihak ketiga diberi
tanggung jawab untuk mengelolaan suatu proyek atau aset yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyediaan jasa untuk
mengelola baik sebagian atau seluruh aset tersebut, termasuk penyediaan
modal kerja, pengoperasian, pemeliharaan serta pemberian layanan
kepada masyarakat pengguna jasa layanan tersebut.
1. Keuntungan Kontrak Kelola
a. Pembangunan suatu proyek yang telah direncanakan dapat
direalisasikan yaitu tersedianya fasilitas infrastruktural vital secara
cepat.
b. Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah, mendistribusikan
resiko pembangunan kepada pihak ketiga.
c. Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi jasa
infrastrukturnya.
d. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan kerjasama
e. Sebagian resiko ditanggung oleh pihak ketiga
15
f. Menciptakan lapangan kerja baru.
2. Kerugian Kontrak Kelola
a. Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-
aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan
kepada pihak ketiga
b. Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-
aset milik Pemerintah Dearah tersebut.
3. Kelemahan Kontrak Kelola.
a. Pihak ketiga cenderung hanya mau bekerja sama untuk
membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang sangat
menguntungkan.
b. Bila resiko yang dihadapi pihak ketiga terlalu besar, maka pihak
ketiga cenderung untuk menaikkan harga mereka.
c. Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik, proyek
yang dikelola sudah tidak menguntungkan.
E. Kontrak Sewa (Lease Contract (LC))
Kontrak Sewa adalah bentuk kerjasama di mana pihak ketiga
menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu kepada Pemerintah
Daerah dalam suatu jangka waktu tertentu untuk kemudian dioperasikan
dan dipelihara. Pihak ketiga di sini yang menyediakan modal kerja untuk
pengoperasian dan pemeliharaan termasuk penggantian bagian - bagian
tertentu.
1. Keuntungan Kontrak Sewa
a. Pembangunan suatu proyek yang telah direncanakan dapat
direalisasikan yaitu tersedianya fasilitas infrastruktural vital secara
cepat. Dengan diberikannya kesempatan kepada pihak ketiga
untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas infrastruktur
berarti fasilitas infrastruktur lebih cepat pula tersedia bagi pemakai
karena tidak lagi harus bergantung kepada Pemerintah Daerah.
16
b. Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan upaya mengembangkan serta memenuhi
kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah
yang membutuhkan.
c. Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah Daerah
d. Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dan mendistribusikan
resiko pembangunan kepada pihak ketiga.
e. Pemerintah Daerah tidak perlu menyediakan modal kerja untuk
pengoperasian dan pemeliharaan yang dimaksud, termasuk
penggantian bagian-bagian tertentu.
f. Peningkatan efisiensi di bidang konstruksi, operasi dan
pemeliharaan sebagian resiko ditanggung oleh swasta sebagai
pihak yang membangun proyek.
g. Peningkatan kualitas infrastruktur melalui penggunaan peralatan
dan teknologi yang canggih.
h. Merangsang investasi di bidang industri dan permodalan. Dengan
adanya fasilitas-fasilitas infrastruktur yang lebih baik, maka hal ini
akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang investor
untuk menanamkan modalnya.
i. Menciptakan lapangan kerja baru.
2. Kerugian Kontrak Sewa
a. Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-
aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan
kepada pihak ketiga.
b. Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh
pihak ketiga untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek,
berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk
dan jasa menjadi tinggi.
17
3. Kelemahan Kontrak Sewa
a. Pihak ketiga cenderung hanya mau bekerja sama untuk
membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang sangat
menguntungkan.
b. Bila resiko yang dihadapi swasta terlalu besar, maka swasta
cenderung untuk menaikkan harga mereka.
F. Kontrak Konsesi ( Concession Contract (CC) )
Kontrak Konsesi adalah bentuk kerjasama di mana Pihak Ketiga
diberi tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian
atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan
pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan
penyediaan modal kerjanya.
1. Keuntungan Kontrak Kontrak Konsesi
a. Pengembangan sistem infrastruktur yang telah direncanakan dapat
direalisasikan lebih cepat. Dengan diberikannya kesempatan
kepada Pihak Ketiga untuk ikut berpartisipasi dalam
pengembangan fasilitas infrastruktur berarti fasilitas infrastruktur
lebih cepat pula tersedia bagi pemakai karena tidak lagi harus
bergantung kepada Pemerintah Daerah.
b. Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan upaya mengembangkan serta memenuhi
kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah
yang membutuhkan.
c. Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah Daerah.
d. Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek
sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
18
2. Kerugian Kontrak Konsesi :
a. Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-
aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan
kepada Pihak Ketiga.
b. Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh
developer (pengembang) untuk mengantisipasi potensi kegagalan
proyek, berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan
harga produk dan jasa menjadi tinggi. Sementara itu pemerintah
dengan kewajibannya untuk melindungi kepentingan umum dalam
mendapatkan produk dan jasa infrastruktur bersangkutan,
mengalami kesulitan untuk menilai kewajaran dari perhitungan-
perhitungan yang mendasari harga yang diajukan dalam usulan
proyek tersebut.
3. Kelemahan Kontrak Konsesi :
a. Swasta cenderung hanya mau bekerja sama untuk
mengembangkan fasilitas prasarana atau sarana dan di lokasi-
lokasi yang sangat menguntungkan.
b. Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik, proyek
yang semula dikelola oleh Pihak Ketiga sudah tidak
menguntungkan.
G. Kontrak Bangun / Rehabilitasi
1. Kontrak Bangun Kelola Alih Milik (Build Operate&Transfer (BOT))
Kontrak Bangun Kelola Alih Milik adalah kerjasama dimana
pihak ketiga bertanggung jawab membangun proyek infrastruktur,
termasuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan
pengoperasian dan pemeliharaannya sampai pada waktu tertentu
sesuai dengan kesepakatan kemudian proyek tersebut diserahkan
kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksaan kerjasama ini, pihak
ketiga diberi tanggung jawab dan hak untuk membangun
19
proyek/kegiatan usaha, termasuk membiayai, mengelola/memelihara
untuk jangka waktu tertentu .
a. Keuntungan Kontrak Bangun Kelola Alih Milik
Keuntungan yang diperoleh pemerintah dengan menggunakan
bentuk Kontrak Bangun Kelola Alih Milik ini dapat berupa
keuntungan yang dapat dimanfaatkan baik secara langsung
maupun tidak langsung.
1) Keuntungan langsung :
a) Pembangunan suatu proyek yang telah direncanakan dapat
direalisasikan yaitu tersedianya fasilitas infrastruktural vital
secara cepat.
b) Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan upaya mengembangkan serta memenuhi
kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-
daerah yang membutuhkan.
c) Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah
Daerah
d) Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah
mendistribusikan resiko pembangunan kepada Pihak Ketiga.
e) Sebagian resiko ditanggung oleh Pihak Ketiga sebagai
pihak yang membangun proyek.
f) Peningkatan kualitas infrastruktur melalui penggunaan
peralatan dan teknologi yang canggih dalam rangka efisiensi
maupun efektivitas.
2) Keuntungan tidak langsung :
a) Merangsang investasi di bidang industri dan permodalan,
dengan adanya fasilitas-fasilitas infrastruktur yang lebih baik
akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang
investor.
20
b) Mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dengan makin
banyaknya pihak swasta membiayai pembangunan dan
fasilitas infrstruktur.
b. Kerugian Kontrak Bangun Kelola alih Milik
1) Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola
aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan
menyerahkan kepada Pihak Ketiga.
2) Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari
aset-aset tersebut
3) Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan
oleh developer untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek,
berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga
produk dan jasa menjadi tinggi.
4) Dalam beberapa hal dan biasanya, pemerintah diminta untuk
melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang sulit,
seperti masalah pembebasan lahan untuk mendirikan fasilitas
bersangkutan.
c. Kelemahan Kontrak Bangun Alih Kelola
1) Pihak Ketiga cenderung hanya mau bekerjasama untuk
membangun proyekdi lokasi-lokasi dan kegiatan yang
menguntungkan.
2) Bila resiko yang dihadapi pihak ketiga terlalu besar, maka pihak
ketiga cenderung untuk menaikan harga.
3) Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hal milik
kepada Pemerintah Daerah, proyek/kegiatan yang dibangun
sudah tidak mengutungkan.
2. Kontrak Bangun Alih Milik (Build & Transfer ( BT ))
Kontrak Bangun Alih Milik merupakan bentuk kerjasama di
mana Pihak Ketiga bertanggung jawab untuk membangun proyek
21
infrastruktur termasuk membiayai dan setelah selesai
pembangunannya, kepemilikan fasilitas akan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, bentuk kerjasama ini
Pihak Ketiga bertanggung jawab membangun suatu proyek/kegiatan
usaha termasuk membiayai pembangunannya kemudian menyerahkan
kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
a. Keuntungan Kontrak Bangun Alih Milik
1) Bagi Pemerintah Pembangunan suatu proyek yang telah
direncanakan dapat direalisasikan yaitu tersedianya fasilitas
infrastruktural vital secara cepat.
2) Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan upaya mengembangkan serta memenuhi
kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah
yang membutuhkan.
3) Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah
Daerah.
4) Menghindari pinjaman yang berbunga tinggi sebab pembiayaan
metoda Kontrak Bangun Alih Milik ini tidak dianggap sebagai
suatu hutang.
5) Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah , mendistribusikan
resiko pembangunan kepada pihak ketiga, meningkatkan
kompetisi dan meningkatkan kegiatan operasi sektor
infrastruktur yang bersangkutan.
6) Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi
jasa infrastrukturnya.
7) Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek
sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
8) Sebagian resiko ditanggung oleh pihak Ketiga sebagai pihak
yang membangun proyek.
22
9) Peningkatan kualitas infrastruktur melalui penggunaan peralatan
dan teknologi yang canggih dalam rangka efisiensi dan
efektifitas.
b. Kerugian Kontrak Bangun Alih Milik :
1) Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan
oleh developer untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek,
berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga
produk dan jasa menjadi tinggi.
2) Dalam beberapa hal Pemerintah Daerah diminta untuk
melakukan dan menyelesaiakan tugas – tugas sulit, seperti
pembebasan lahan untuk keperluan kerjasama dan sebagainya.
c. Kelemahan Kontrak Bangun Alih Milik :
1) Pihak ketiga cenderung hanya mau berkerjasama untuk
membangun proyek/kegiatan di lokasi yang sangat
menguntungkan.
2) Bila resiko yang dihadapi Pihhak Ketiga terlalu besar, maka
Pihak Ketiga cenderung menaikan harga mereka.
3. Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola (Build Transfer & Operate
(BTO))
Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola adalah bentuk kerjasama
di mana Pihak Ketiga bertanggung jawab untuk membangun
infrastruktur, termasuk membiayainya dan setelah selesai
pembangunannya proyek tersebut akan diserahkan penguasaan dan
kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.
Dalam pelaksanaannya, bentuk kerjasama ini pihak ketiga
bertanggungjawab membangun, termasuk membiayai proyek
kemudian menyerahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah .
Selanjutnya, pihak Ketiga diberi hak untuk mengoperasikan dan
23
memelihara proyek dalam jangka waktu tertentu untuk pengembalian
modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.
a. Keuntungan Kontrak Bangun Alilh Milik dan Kelola
1) Pembangunan suatu proyek yang telah direncanakan dapat
direalisasikan yaitu tersedianya fasilitas infrastruktural vital
secara cepat.
2) Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan upaya mengembangkan serta memenuhi
kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah
yang membutuhkan.
3) Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah
Daerah
4) Menghindari pinjaman yang berbunga tinggi sebab pembiayaan
metoda Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola ini tidak dianggap
sebagai suatu hutang.
5) Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek
sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
6) Sebagian resiko ditanggung oleh Pihak Ketiga sebagai pihak
yang membangun proyek.
7) Peningkatan kualitas infrastruktur melalui penggunaan peralatan
dan teknologi yang canggih dalam rangka efisiensi dan
efektifitas.
b. Kerugian Kontrak Bangun Alih Milik Kelola
1) Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan
oleh Pihak Ketiga untuk mengantisipasi potensi kegagalan
proyek, berada jauh diatas standar, sehingga mengakibatkan
harga produk dan jasa menjadi tinggi.
2) Dalam beberapa hal dan biasanya, Pemerintah Daerah diminta
untuk melaksanakan dan menyelesaiakan tugas-tugas sulit,
24
seperti masalah pembebasan tanah untuk mendirikan fasilitas
bersangkutan .
3) Dengan diserahkannya hak kepemilikan dari pihak ketiga
kepada pemerintah setelah pembangunan proyek selesai, maka
resiko pengembalian investasi atau proyek menjadi tanggung
jawab pemerintah sehingga kewajibannya untuk memberi atau
membayar idle capasity.
c. Kelemahan Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola
1) Jika pendapatan yang diperkirakan tidak tercapai, maka
kerugian akan diperoleh secara terus menerus, kesalahan
perhitungan mengenai tingkat pengembalian modal dari suatu
investasi akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi
investor.
2) Harus melakukan studi kelayakan yang mendalam yang
memakan biaya yang sangat besar sebab metode Kontrak
Bangun Alih Milik dan Kelola ini banyak mengandung resiko dan
bersifat spekulatif.
3) Pihak investor hanya berhak untuk mengoperasikan dan
memelihara obyek Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola
tersebut sepanjang jangka waktu yang telah ditetapkan.
Otomatis hak untuk memperoleh keuntungan dari obyek kontrak
tersebut hanya terbatas sampai akhir masa kontrak saja.
4. Kontrak Bangun Kelola Milik (Build Operate & Owned (BOO))
Kontrak Bangun Kelola Miliki adalah merupakan bentuk
kerjasama di mana Pihak Ketiga bertanggung jawab dalam
membangun infrastruktur termasuk membiayainya dan selanjutnya
mengoperasikan dan memeliharanya. Pihak ketiga mendapat
pengembalian biaya investasi, operasi dan pemeliharaan serta
keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari
pemerintah atas pemakaian infrastruktur tersebut.
25
Dalam pelaksanaannya, bentuk kerjasama ini Pihak Ketiga
diberi tanggungjawab dan hak untuk membangun, membiayai dan
selanjutnya mengoperasikan dan memelihara, memperoleh
keuntungan serta menanggung resiko proyek/kegiatan usaha yang
dilakukan.
Setelah kerjasama dan pengoprasian berakhir, seluruh aset
yang dimiliki oleh pihak swasta tetap menjadi milik yang bersangkutan
dan apabila diperlukan pengoperasiannya dapat diperpanjang sesuai
kesepakatan kontrak.
a. Keuntungan Kontrak Bangun Kelola Milik
1) Pembangunan suatu proyek yang telah direncanakan dapat
direalisasikan yaitu tersedianya fasilitas infrastruktural vital
secara cepat.
2) Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan upaya mengembangkan serta memenuhi
kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah
yang membutuhkan.
3) Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah
Daerah
4) Menghindari pinjaman yang berbunga tinggi sebab pembiayaan
metoda Kontrak Bangun Kelola Milik ini tidak dianggap sebagai
suatu hutang.
5) Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek
sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
6) Sebagian resiko ditanggung oleh Pihak Ketiga sebagai pihak
yang membangun proyek.
7) Peningkatan kualitas infrastruktur melalui penggunaan peralatan
dan teknologi yang canggih dalam rangka efisiensi dan
efektifitas.
26
b. Kerugian Kontrak Bangun Kelola Milik
1) Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan
oleh Pihak Ketiga untuk mengantisipasi potensi kegagalan
proyek, berada jauh diatas standar, sehingga mengakibatkan
harga produk dan jasa menjadi tinggi.
2) Dalam beberapa hal dan biasanya, Pemerintah Daerah diminta
untuk melaksanakan dan menyelesaiakan tugas-tugas sulit,
seperti masalah pembebasan tanah untuk mendirikan fasilitas
bersangkutan.
3) Dengan diserahkannya hak kepemilikan dari pihak ketiga
kepada pemerintah setelah pembangunan proyek selesai, maka
resiko pengembalian investasi atau proyek menjadi tanggung
jawab pemerintah sehingga kewajibannya untuk memberi atau
membayar idle capasity.
c. Kelemahan Kontrak Bangun Kelola Milik
1) Jika pendapatan yang diperkirakan tidak tercapai, maka
kerugian akan diperoleh secara terus menerus, kesalahan
perhitungan mengenai tingkat pengembalian modal dari suatu
investasi akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi
investor.
2) Harus melakukan studi kelayakan yang mendalam yang
memakan biaya yang sangat besar sebab metode Kontrak
Bangun Kelola Milik ini banyak mengandung resiko dan bersifat
spekulatif.
3) Pihak investor hanya berhak untuk mengoperasikan dan
memelihara obyek Kontrak Bangun Kelola Milik tersebut
sepanjang jangka waktu yang telah ditetapkan. Otomatis hak
untuk memperoleh keuntungan dari obyek kontrak tersebut
hanya terbatas sampai akhir masa kontrak saja
27
5. Kontrak Bangun Sewa Alih Milik (Build Lease & Transfer (BLT))
Kontrak Bangun Sewa Alih Miliki adalah merupakan bentuk
kerjasama di mana Pihak Ketiga bertanggung jawab untuk
membangun infrastuktur termasuk membiayainya. Pemerintah
menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada
Pihak Ketiga selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu
kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan
kepemilikan infrastruktur tersebut.
Secara operasional bentuk BLT adalah merupakan bentuk lain
dari BTO, namun dalam hal ini pihak swasta bertanggungjawab untuk
membangun proyek termasuk pembiayaannya dan setelah selesai
pembangunannya disewakan untuk dikelola dan dioperasikan
pemerintah dengan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian kontrak
berakhir, aset proyek yang bersangkutan menjadi milik pemerintah.
a. Keuntungan Kontrak Bangun Sewa Alih Milik
1) Pembangunan suatu proyek yang telah direncanakan dapat
direalisasikan yaitu tersedianya fasilitas infrastruktural vital
secara cepat. Dengan diberikannya kesempatan kepada Pihak
Ketiga untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas
infrastruktur berarti fasilitas infrastruktur lebih cepat pula
tersedia bagi pemakai karena tidak lagi harus bergantung
kepada pemerintah.
2) Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan upaya mengembangkan serta memenuhi
kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah
yang membutuhkan.
3) Mengurangi penggunaan dana dari anggaran negara. Hal ini
merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk merealokasikan
dana yang tersedia. Dengan telah dibiayainya pembangunan
fasilitas infrastruktur oleh Pihak Ketiga, maka pemerintah dapat
mengalihkan dana untuk pembayaran hutang atau membiayai
program-program pembangunan kesejahteraan sosial lainnya.
28
4) Dapat mengurangi beban pemerintah, mendistribusikan resiko
pembangunan kepada Pihak Ketiga, meningkatkan kompetisi
dan meningkatkan kegiatan operasi sektor infrastruktur yang
bersangkutan.
5) Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi
jasa infrastrukturnya.
6) Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek
sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
b. Kerugian Bangun Sewa Alih Milik
1) Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola
aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan
menyerahkan kepada Pihak Ketiga.
2) Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari
aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
3) Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan
oleh developer untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek,
berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga
produk dan jasa menjadi tinggi.
c. Kelemahan Kontrak Bangun Sewa Alih Milik
1) Swasta cenderung hanya mau bekerja sama untuk membangun
proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang sangat
menguntungkan.
2) Bila resiko yang dihadapi swasta terlalu besar, maka swasta
cenderung untuk menaikkan harga mereka.
3) Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak
penguasaan dan kepemilikan, proyek yang dibangun sudah
tidak menguntungkan.
29
6. Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola (Rehabilitation Own &
Operate (ROO))
Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola adalah merupakan
bentuk kerja sama di mana suatu fasilitas infrastruktur milik pemerint
ah diserahkan kepada Pihak Ketiga untuk diperbaiki dan dioperasikan.
Pihak Ketiga mendapat pengembalian biaya rehabilitasi, operasi dan
pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut
pembayaran dari pemerintah atas pemakaian infrastruktur tersebut.
a. Keuntungan Kontrak Rehabilitasi Alih Milik Kelola
1) Pembangunan suatu proyek yang telah direncanakan dapat
direalisasikan yaitu tersedianya fasilitas infrastruktural vital
secara cepat. Dengan diberikannya kesempatan kepada Pihak
Ketiga untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas
infrastruktur berarti fasilitas infrastruktur lebih cepat pula
tersedia bagi pemakai karena tidak lagi harus bergantung
kepada pemerintah.
2) Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan upaya mengembangkan serta memenuhi
kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah
yang membutuhkan.
3) Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah
Daerah.
4) Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah , mendistribusikan
resiko pembangunan kepada Pihak Ketiga, meningkatkan
kompetisi dan meningkatkan kegiatan operasi sektor
infrastruktur yang bersangkutan.
5) Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi
jasa infrastrukturnya.
6) Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek
sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
30
7) Sebagian resiko ditanggung oleh Pihak Ketiga sebagai pihak
yang memperbaiki proyek.
8) Merangsang investasi di bidang industri dan permodalan.
Dengan adanya fasilitas-fasilitas infrastruktur yang lebih baik,
maka hal ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk
mengundang investor untuk menanamkan modalnya.
b. Kerugian Kontrak Rehabilitasi Alih Milik Kelola
1) Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan
oleh developer untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek,
berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga
produk dan jasa menjadi tinggi.
2) Sementara itu pemerintah dengan kewajibannya untuk
melindungi kepentingan umum dalam mendapatkan produk dan
jasa infrastruktur bersangkutan, mengalami kesulitan untuk
menilai kewajaran dari perhitungan-perhitungan yang mendasari
harga yang diajukan dalam usulan proyek tersebut.
c. Kelemahan Kontrak Rehabilitasi Alih Milik Kelola
1) Jika arus pendapatan yang diperkirakan tidak tercapai, maka
kerugian akan diperoleh secra terus menerus. Kesalahan
perhitungan mengenai tingkat pengembaian modal dari suatu
investasi akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi
investor.
2) banyak resiko yang dihadapi dan dibebankan kepada Pihak
ketiga.
3) Pihak Ketiga hanya bertindak untuk mengoperasikan dan
memelihara dari obyek kontrak tersebut untuk jangka waktu
tertentu sehingga ia tidak berhak untuk memiliki dan
mengoperasian obyek BOT tersebut melebihi jangka waktu yang
ditetapkan.
31
7. Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik (Rehabilitation Operate
& Transfer (ROT))
Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik adalah bentuk
kerjasama di mana aset atau infrastruktur milik pemerintah diserahkan
kepada Pihak ketiga untuk diperbaiki, dioperasikan dan dipelihara
dalam jangka waktu tertentu. Pada waktu berakhirnya kerjasama
fasilitas tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah.
a. Keuntungan Kontrak Bangun Rehabilitasi Kelola Alih Milik
1) Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah
Daerah
2) Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi
jasa infrastrukturnya.
3) Mengikutsertakan masyarakat dalam perbaikan fasilitas
infrastruktur sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
4) Sebagian resiko ditanggung oleh swasta sebagai pihak yang
membangun proyek.
b. Kerugian Kontrak Bangun Rehabilitasi Kelola Alih Milik
Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh
developer untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek, berada
jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk dan
jasa menjadi tinggi.
c. Kelemahan Kontrak Bangun Rehabilitasi Kelola Alih Milik
1) Pihak ketiga cenderung hanya mau bekerja sama untuk
memperbaiki fasilitas-fasilitas infrastruktur dan di lokasi-lokasi
yang sangat menguntungkan.
2) Bila resiko yang dihadapi Pihak Ketiga terlalu besar, maka
Pihak ketiga cenderung untuk menaikkan harga mereka.
32
8. Kontrak Bangun Kembang Kelola dan Alih Milik (Develop Operate
& Transfer (DOT))
Merupakan bentuk kerjasama di mana Pihak Ketiga diberi hak
untuk mengembangkan prasarana yang sudah ada. Pihak Ketiga
diberikan peluang untuk mengembangkan potensi dan pengelolaannya
yang diintegrasikan dalam kerjasama induk.
a. Keuntungan Kontrak Bangun Kembang Kelola Alih Milik
1) Pengembangan prasarana yang telah direncanakan dapat
direalisasikan dengan cepat. Terpenuhinya target untuk
melaksanakan pemerataan pembangunan dan upaya
mengembangkan serta memenuhi kebutuhan infrastruktur
dengan teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan.
2) Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah
Daerah
3) Dapat mengurangi beban pemerintah, mendistribusikan resiko
pembangunan kepada pihak Ketiga
4) Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi
jasa infrastrukturnya.
5) Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek
sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
6) Peningkatan efisiensi di bidang konstruksi, operasi dan
pemeliharaan dari prasarana publik. lah hasil seleksi.
7) Sebagian resiko ditanggung oleh Pihak Ketiga sebagai pihak
yang membangun proyek. pasar modal dalam negeri.
b. Kerugian Kontrak Bangun Kembang Kelola Alih Milik
1) Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola
aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan
menyerahkan kepada pihak Ketiga.
2) Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan
oleh developer untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek,
33
berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga
produk dan jasa menjadi tinggi.
3) Sementara itu pemerintah dengan kewajibannya untuk
melindungi kepentingan umum dalam mendapatkan produk dan
jasa infrastruktur bersangkutan, mengalami kesulitan untuk
menilai kewajaran dari perhitungan-perhitungan yang mendasari
harga yang diajukan dalam usulan proyek tersebut.
c. Kelemahan Kontrak Bangun Kembang Kelola Alih Milik
1) Swasta cenderung hanya mau bekerja sama untuk
mengembangkan prasarana dan di lokasi-lokasi yang sangat
menguntungkan.
2) Bila resiko yang dihadapi swasta terlalu besar, maka swasta
cenderung untuk menaikkan harga mereka.
9. Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik (Add Operate &
Transfer (AOT))
Kontrak bangun Tambah kelola dan Alih Milik adalah
merupakan bentuk kerjasama di mana Pihak Ketiga melakukan
perluasan atau penambahan tertentu atas fasilitas infrastruktur yang
sudah ada, termasuk melakukan rehabilitasi yang diperlukan.Dalam
pelaksanaanya, bentuk kerjasama ini pihak swasta memperoleh hak
untuk melakukan perluasan atau penambahan suatu fasilitas
prasarana atau sarana yang sudah ada yang dimiliki oleh pemerintah,
termasuk melakukan rehabilitasi yang dilakukan.
Pemberian hak pengelolaan kepada Pihak ketiga dapat
dilakukan sebatas prasarana dan sarana yang diperluas atau ditambah
atau keseluruhan sistem prasarana dan sarana, baik yang sudah ada
maupun yang belum.
a. Keuntungan Kontrak Bangun Tambah Kelola Alih Milik
1) Pengembangan fasilitas prasarana atau sarana yang telah
direncanakan dapat direalisasikan dengan cepat.
34
2) Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan upaya mengembangkan serta memenuhi
kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah
yang membutuhkan.
3) Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah
Daerah
4) Dapat mengurangi beban pemerintah, mendistribusikan resiko
pembangunan kepada Pihak Ketiga, meningkatkan kompetisi
dan meningkatkan kegiatan operasi sektor infrastruktur yang
bersangkutan.
5) Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi
jasa infrastrukturnya.
6) Mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan fasilitas
prasarana atau sarana sehingga menciptakan lapangan kerja
baru.
7) Sebagian resiko ditanggung oleh Pihak Ketiga sebagai pihak
yang melakukan perluasan atau penambahan serta rehabilitasi
fasilitas prasarana atau sarana yang diperlukan.
b. Kerugian Kontrak Bangun Tambah Kelola Alih Milik
1) Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan
oleh developer untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek,
berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga
produk dan jasa menjadi tinggi.
2) Sementara itu pemerintah dengan kewajibannya untuk
melindungi kepentingan umum dalam mendapatkan produk dan
jasa infrastruktur bersangkutan, mengalami kesulitan untuk
menilai kewajaran dari perhitungan-perhitungan yang mendasari
harga yang diajukan dalam usulan proyek tersebut.
3) Dalam beberapa hal dan biasanya, pemerintah diminta untuk
melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang sulit,
seperti masalah pembebasan lahan untuk melakukan perluasan
35
atau penambahan fasilitas prasarana atau sarana
bersangkutan.
c. Kelemahan Kontrak Bangun Tambah Kelola Alih Milik
1) Swasta cenderung hanya mau bekerja sama untuk mengelola
fasilitas-fasilitas prasarana atau sarana dan di lokasi-lokasi yang
sangat menguntungkan.
2) Bila resiko yang dihadapi Pihak ketiga terlalu besar, maka Pihak
ketiga cenderung untuk menaikkan harga mereka.
10.Kontrak Bangun Konsesi (Consession Contract)
Kontrak Konsesi adalah bentuk kerjasama di mana Pihak
Ketiga diberi tanggungjawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas
sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk
pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan
kepada masyarakat dan penyediaan modal kerja.
a. Keuntungan Kontrak Konsesi
1) Pengembangan sistem infrastruktur yang telah direncanakan
dapat direalisasikan lebih cepat. Dengan diberikannya
kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk ikut berpartisipasi
dalam pengembangan fasilitas infrastruktur berarti fasilitas
infrastruktur lebih cepat pula tersedia bagi pemakai karena tidak
lagi harus bergantung kepada Pemerintah Daerah.
2) Terpenuhinya target untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan upaya mengembangkan serta memenuhi
kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah
yang membutuhkan.
3) Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah
Daerah.
4) Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek
sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
36
b. Kerugian Kontrak Bangun Tambah Kelola Alih Milik
1) Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola
aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan
menyerahkan kepada pihak Ketiga
2) Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan
oleh developer (pengembang) untuk mengantisipasi potensi
kegagalan proyek, berada jauh di atas standar, sehingga
mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi.
Sementara itu pemerintah dengan kewajibannya untuk
melindungi kepentingan umum dalam mendapatkan produk dan
jasa infrastruktur bersangkutan, mengalami kesulitan untuk
menilai kewajaran dari perhitungan-perhitungan yang mendasari
harga yang diajukan dalam usulan proyek tersebut.
c. Kelemahan Kontrak Bangun Tambah Kelola Alih Milik
1) Swasta cenderung hanya mau bekerja sama untuk mengelola
fasilitas-fasilitas prasarana atau sarana dan di lokasi-lokasi yang
sangat menguntungkan.
2) Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik,
proyek yang semual dikelola oleh Pihak Ketiga sudah tidak
menguntungkan.
BAB V
37
PERSYARATAN DAN TAHAPAN
PELAKSANAAN KERJASAMA
A. Persyaratan Kerjasama
Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak
Ketiga dapat diprioritaskan untuk dilaksanakan apabila memenuhi
beberapa persyaratan kelayakan suatu kerjasama, baik secara hukum,
ekonomi dan sosial .
Untuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga
Dalam Negeri antara lain mencakup persyaratan :
1. Kegiatan yang akan dikerjasamakan harus mendukung
penyelenggaraan pemerintah nasional dan daerah serta mendukung
pemberdayaan masyarakat.
2. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat
bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama.
3. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama membebani APBD perlu
mendapat persetujuan DPRD dan apabila dalam waktu 90 hari kerja
sejak tanggal diterbitkan surat tidak mendapat jawaban, dinyatakan
telah memberikan persetujuan .
4. Pihak yang akan melakukan kerjasama dinilai sehat oleh Tim
Kerjasama.
5. Pihak yang akan kerjasama mempunyai kepastian hukum.
6. Dalam menyusun perjanjian yang mengikat Pemerintah Daerah agar
berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.
7. Kerjasama yang akan dilaksanakan tidak bersifat politis dan tidak
bernuansa KKN
8. Apabila kerjasama yang akan dilakukan berupa pembangunan fisik
maka perlu memperhatikan persyaratan lain seperti :
a. Memenuhi Rencana Tata Ruang Daerah .
38
b. Gambar/Bestek dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) disahkan
oleh Kepala Daerah atas usul Tim Kerjasama .
c. Rencana Kegiatan Kerja dan jadwal disahkan oleh Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas usul Tim Kerjasama.
d. Menyusun study Analisa Lingkungan .
e. Perizinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Untuk Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga Luar
Negeri harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Kerjasama tersebut harus merupakan pelengkap dalam pelaksanaan
pembangunan nasional dan daerah.
2. Kerjasama tersebut harus sesuai dengan kewenangan Pemerintah
Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Kerjasama tersebut harus sesuai dengan kebijakan dan rencana
pembangunan daerah, dan sejalan dengan program pembangunan
nasional.
4. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
5. Tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional dan daerah.
6. Tidak mengarah kepada campur tangan asing atas urusan dalam
negeri masing-masing negara.
7. Aman ditinjau dari berbagai segi, terutama secara politis, keamanan,
juridis dan tekhnis.
8. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan dan tidak saling
memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling
menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
9. Dirancang dalam bentuk program, proyek atau kegiatan berdasarkan
kebutuhan nyata daerah yang memiliki skala prioritas tinggi.
10.Mempunyai rencana yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan
sesudah program, proyek atau kegiatan selesai dilaksanakan.
39
11.Pembentukan kerjasama tidak memberatkan daerah, tidak saling
memaksakan kehendak masing-masing dan tidak mengarah kepada
campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.
B. Tahapan Pelaksanaan Kerjasama
Proses tahapan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu atas
inisiatif/prakarsa Pemerintah Daerah dan atas Inisiatif/prakarsa Pihak
Ketiga , masing – masing sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga
atas inisiatif/prakarsa Pemerintah Daerah , dengan tahapan
sebagai berikut :
a. Pembentukan Tim
Pemerintah Daerah membentuk Tim Kerjasama dengan Keputusan
Kepala Daerah dengan susunan keanggotaan :
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kota
- Wakil Ketua : Bappeda Prov/Kabupaten/Kota/Kota
- Sekretaris : Biro yang membidangi Kerjasama/
Bagian yang Membidangi kerjasama
- AnggotaTetap : Biro Hukum/Bagian Hukum/Perangkat
Daerah yang membidangi urusan yang
dikerjasamakan
- Anggota Tidak Tetap : Perangkat Daerah terkait
b. Indentifikasi
Pada tahap ini perlu dilakukan indentifikasi dan inventarisasi jenis
potensi pelayanan publik yang akan dikerjasamakan baik dalam
pelayanan publik bidang administrasi, barang, jasa maupun bidang
pengembangan sektor unggulan.
Dari hasil indentifikasi tersebut ditentukan skala prioritas bidang
yang akan dikerjasamakan dan disusun suatu analisa yang secara
40
umum dapat menggambarkan antara lain : aspek kelayakan teknis,
kondisi fisik sosial ekonomi, sistem dan fasilitas pelayanan publik
yang sudah ada, penelitian dampak lingkungan, evaluasi
perancangan dan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan,
prakiraan biaya operasional dan pendapatan yang dihasilkan serta
analisa keuangan dan ekonomi.
c. Pemilihan Bentuk Kerjasama
Melakukan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga
merupakan salah satu dari pilihan yang dihadapi Pemerintah
Daerah. Untuk itu dalam menentukan pilihan bidang pelayanan
Publik yang akan dikerjasamakan dibutuhkan pertimbangan-
pertimbangan yang matang.
Cara yang efektif untuk menentukan pilihan tersebut adalah
dengan mempelajari hakekat bidang yang akan dikerjasamakan
atau kebutuhan yang diperlukan akan dapat memberikan dampak
positif dan nilai tambah terhadap pelayanan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan perkonomian
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Bentuk kerjasama yang dipilih Pemerintah Daerah harus
menguntungkan dan dapat diukur dan ditetapkan berdasarkan
kesepakatan.
d. Penyusunan Kerangka Acuan
Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah
dengan Pihak Ketiga, agar dapat menentukan apakah pekerjan
yang dilakukan itu feaseble dan dapat mencapai hasil yang
maksimal maka Pemerintah Daerah (Tim Kerjasama) perlu terlebih
dahulu menyusun proposal kerja sebagai kerangka acuan (TOR)
yang isinya antara lain mencakup :
1) Latar Belakang
2) Maksud dan tujuan kerjasama
3) Ruang Lingkap Kerjasama
4) Sasaran Jangka Pendek dan Jangka Panjang
41
5) Potensi/Spesifikasi bidang yang akan menjadi obyek
kerjasama
6) Sumber pembiayaan kerjasama
7) Tatacara pengelolaan kerjasama
8) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama
9) Kelanjutan dan pemeliharaan hasil pasca kerjasama.
10) Konsultasi dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan
persetujuan.
11) Apabila diperlukan sebelum menyusun proposal kerjasama
dapat melakukan studi banding.
e. Penawaran Kerjasama
Untuk mendapatkan partner kerjasama (Pihak Ketiga) yang
bonafide dan untuk menjaga transparansi dalam pelaksanaan
kerjasama maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penawaran
secara terbuka untuk memilih calon Investor sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, antara lain Pemerintah
Daerah menawarkan secara umum melalui papan pengumuman,
media masa maupun media elektronika atas rencana kerjasama
tersebut. Dari para calon investor yang berminat dan mengajukan
penawaran dapat dipilih calon yang memenuhi persyaratan dan
mampu secara finansial maupun teknis dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan yang ditawarkan.
f. Penilaian Proposal
Setiap calon investor ( Pihak Ketiga ) yang mengajukan penawaran
untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar
dilampiri usulan rencana kerjasama/proposal yang isinya antara lain
mencakup :
1) Latar belakang.
2) Maksud dan tujuan.
3) Objek (jenis usaha) kerjasama yang diusulkan.
4) Bentuk dan mekanisme kerjasama yang diusulkan.
5) Rencana Biaya dan pola bagi hasil yang diusulkan.
42
Proposal yang diajukan harus dilampiri :
1) Akte Pendirian
2) Kedudukan / alamat perusahaan / LSM / Yayasan
3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan / LSM / Yayasan
4) Referensi Bank
5) Laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan)
6) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb)
7) Pengalaman kerja/rekomendasi
8) Copy NPWP
9) Informasi lain yang menunjang
Dari seluruh penawaran yang masuk, Tim kerjasama melakukan
prakualifikasi dan penilaian terhadap proposal yang diusulkan.
Setelah melalui proses penilaian dokumen baik harga maupun
tehnis dan persyaratan lainnya, ditentukan urutan hasil penilaian
yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dan selanjutnya
dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan
prinsip calon pemenang yang akan dipilih melaksanakan
kerjasama.
g. Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU)
Kepada calon pemenang utama dapat diberikan suatu
Kesepakatan Bersama (MoU) dalam rangka memudahkan calon
Investor untuk menindaklanjuti komitmennya dengan pihak ketiga
lainnya.
Dalam penyusunan MoU agar memuat aspek-aspek sebagai
berikut :
1) Identitas masing-masing pihak
2) Maksud dan tujuan kerjasama
3) Subyek dan obyek kerjasama
4) Ruang lingkup kerjasama
5) Cara pelaksanaan kerjasama
6) Jangka waktu
7) Penyelesaian perselisihan
43
8) Rencana Pembiayaan dan sumberdananya
Kesepakatan Bersama yang telah ditanda tangani oleh Kepala
Daerah diberitahukan kepada DPRD.
h. Perjanjian Kerjasama
Untuk menjamin kepastian dan kekuatan hukum, pengaturan
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga
harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditanda tangani
oleh Kepala Daerah dan Pihak Ketiga, yang isinya antara lain :
1) Identitas para pihak
2) Rumusan pekerjaan meliputi, obyek/subyek pekerjaan, lingkup
pekerjaan, nilai pekerjaan dan batas waktu pelaksanaan.
3) Masa pertanggungjawaban atau pemeliharaan, jangka waktu
pertanggungan/pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab
masing-masing pihak.
4) Tenaga ahli yang memuat jumlah, klasifikasi dan kualifikasi
untuk melaksanakan pekerjaan kerjasama.
5) Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melaksanakan
kerjasama
6) Cara pembayaran
7) Cidera janji yang memuat ketentuan tentang tanggungjawab
dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam
perjanjian.
8) Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang
tatacara penyelesaian perselisihan akibat ketidak pastian.
9) Pemutusan perjanjian kerjasama / kontrak yang memuat
tentang pemutusan perjanjian kerjasama / kontrak yang timbul
akibat tidak dapat dipenuhi kewajiban salah satu pihak.
10) Keadaan memaksa, yang memuat ketentuan tentang
kewajiban masing-masing penyedia jasa dan atau pengguna
jasa atas kegagalan penyelesaian pekerjaan.
11) Kegagalan penyelesaian pekerjaan, yang memuat ketentuan
tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas
kegagalan penyelesaian pekerjaan.
44
12) Perlindungan pekerjaan, yang memuat ketentuan tentang
kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja serta jaminan sosial.
13) Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam
pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
14) Ketentuan-ketentuan lain yang disepakati.
2. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga
atas inisiatif/prakarsa Pihak Ketiga
Rencana Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga
dimungkinkan adanya inisiatif/prakarsa dari calon Investor (Pihak
Ketiga). Untuk hal tersebut setelah calon Investor (Pihak Ketiga)
menyampaikan surat permohonan, tahapan pelaksanaan kerjasama
adalah sebagai berikut :
a. Pernyataan Kesediaan Pemerintah Daerah.
Setelah mempelajari usulan penawaran Calon Investor (Pihak
Ketiga) dan usulan tersebut sesuai dengan program dan rencana
pengembangan pelayanan publik yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah maka, Pemerintah Daerah menyampaikan
pernyataan kesediaan melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
b. Pembentukan Tim .
Untuk pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak
Ketiga maka perlu dibentuk Tim Kerjasama dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut :
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kota
- Wakil Katua : Bappeda Prov/Kabupaten/Kota/Kota
- Sekretaris : Biro yang membidangi Kerjasama/
Bagian yang Membidangi kerjasama
- AnggotaTetap : Biro Hukum/Bagian Hukum/Perangkat
Daerah yang Membidangi urusan yang
dikerjasamakan
- Anggota Tidak Tetap : Perangkat Daerah terkait
45
c. Penyusun Kerangka Acuan
Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama atas usulan Pihak Ketiga,
dan mengantisipasi pengembangan Kerjasama dengan Pihak
Ketiga dalam bidang yang lain maka Pemerintah Daerah ( Tim
Kerjasama ) perlu segera menyusun proposal kerja sebagai
kerangka acuan (TOR) yang isinya antara lain mencakup :
1) Latar Belakang
2) Maksud dan tujuan kerjasama
3) Ruang Lingkap Kerjasama
4) Sasaran Jangka Pendek dan Jangka Panjang
5) Potensi/Spesifikasi bidang yang akan menjadi obyek
kerjasama
6) Sumber pembiayaan kerjasama
7) Tatacara pengelolaan kerjasama
8) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama
9) Kelanjutan dan pemeliharaan hasil pasca kerjasama.
10) Konsultasi dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan
persetujuan.
d. Pernyataan Minat Pihak Ketiga untuk Bekerjasama (LoI)
Pernyataan kesediaan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan
Pihak Ketiga yang disampaikan kepada calon Investor (Pihak
Ketiga) agar ditindaklanjuti Pihak Ketiga menyampaikan Pernyataan
Minat /Leter of Intent (LoI) yang isinya antara lain :
1) Menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam
pelaksanaan pengembangan pelayanan publik yang akan
dikerjasamakan.
2) Kesanggupan tunduk pada ketentuan–ketentuan yang berlaku
dalam proses pelaksanaan kerjasama.
3) Kesanggupan untuk memenuhi ketentuan tehnis dan
keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.
46
Dan dilampiri Proposal yang isinya antara lain mencakup :
1) Latar belakang
2) Maksud dan tujuan.
3) Objek (jenis usaha) kerjasamakan yang diusulkan
4) Bentuk dan mekanisme kerjasama yang diusulkan
5) Rencana Biaya dan pola bagi hasil yang diusulkan.
Proposal yang diajukan harus dilampiri :
1) Tanda Daftar Rekanan (TDP) / LSM / Yayasan
2) Akte Pendirian
3) Kedudukan / alamat perusahaan / LSM / Yayasan
4) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan / LSM / Yayasan
5) Referensi Bank
6) Laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir
7) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb)
8) Pengalaman kerja / rekomendasi
9) Copy NPWP
10) Informasi lain yang menunjang.
e. Penilaian Proposal
Tim kerjasama melakukan penilaian terhadap Proposal yang
disampaikan calon Investor (Pihak Ketiga). Penilaian yang
dilakukan mencakup dokumen baik harga maupun teknis dan
persyaratan lainnya dilanjutnya dengan negosiasi untuk mendapat
harga yang kompetitif. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Penilaian dan negosiasi yang selanjutnya dilaporkan kepada
Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan prinsip calon yang
akan melaksanakan kerjasama.
f. Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU)
Kepada calon pemenang utama dapat diberikan suatu
Kesepakatan Bersama (MoU) dalam rangka memudahkan calon
Investor untuk menindaklanjuti komitmennya dengan pihak ketiga
lainnya.
47
Dalam penyusunan MoU agar memuat aspek-aspek sebagai
berikut :
1) Identitas masing-masing pihak
2) Maksud dan tujuan kerjasama
3) Subyek dan obyek kerjasama
4) Ruang lingkup kerjasama
5) Cara pelaksanaan kerjasama
6) Jangka waktu
7) Penyelesaian perselisihan
8) Rencana Pembiayaan dan sumberdananya
Kesepakatan Bersama yang telah ditanda tangani oleh Kepala
Daerah diberitahukan kepada DPRD.
g. Perjanjian Kerjasama
Untuk menjamin kepastian dan kekuatan hukum, pengaturan
kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama
yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dalam
perjanjian tersebut antara lain memuat :
1) Identitas para pihak.
2) Rumusan pekerjaan meliputi, obyek/subyek pekerjaan, lingkup
pekerjaan, nilai pekerjaan dan batas waktu pelaksanaan.
3) Masa pertanggungjawaban atau pemeliharaan, jangka waktu
pertanggungan/pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab
masing-masing pihak.
4) Tenaga ahli yang memuat jumlah, klasifikasi dan kualifikasi
untuk melaksanakan pekerjaan kerjasama.
5) Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melaksanakan
kerjasama
6) Cara pembayaran
7) Cidera janji yang memuat ketentuan tentang tanggungjawab
dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban daam
perjanjian
8) Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang
tatacara penyelesaian perselisihan akibat ketidak pastian
48
9) Pemutusan perjanjian kerjasama / kontrak yang memuat
tentang pemutusan perjanjian kerjasama / kontrak yang timbul
akibat tidak dapat dipenuhi kewajiban salah satu pihak
10) Keadaan memaksa, yang memuat ketentuan tentang
kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas
kegagalan penyelesaian pekerjaan
11) Kegagalan penyelesaian pekerjaan, yang memuat ketentuan
tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas
kegagalan penyelesaian pekerjaan
12) Perlindungan pekerjaan, yang memuat ketentuan tentang
kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja serta jaminan sosial
13) Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam
pemenuhan ketentuan tentang lingkungan
14) Ketentuan – ketentuan lain yang disepakati.
49
BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA
Dalam tahap pelaksanaan kerjasama, tidak tertutup kemungkinan
terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
Jika hal ini terjadi maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam MoU dan dapat dilakukan dengan :
1. Musyawarah antar pihak yang bekerjasama
Dalam hal ini kedua belah pihak saling bermusyawarah untuk mencapai
kata mufakat terhadap persolan yang dipersengketakan, sehingga
keduanya merasa puas atas hasil musyawarah tersebut
2. Mediasi ADR (Alternatif Disputes Resolution)
Menangani perselisihan dilakukan melalui penyelesaian damai dipimpin
oleh seorang Mediator, cara ini akan efektif kalau para pihak mempunyai
keinginan untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai tanpa
melibatkan Peradilan Umum. Jika ada pihak yang tidak mempunyai itikad
baik dan tidak mau melaksanakan putusan perdamaian yang dilakukan
mediator, maka hal ini tidak akan efektif sehingga perselisihan pokok tetap
berjalan.
3. Arbitrase
Para pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun
internasional lebih menyukai lembaga arbitrase dalam penyelesaian
sengketa, karena dilihat dari sifat kerahasiaan, prosedur sederhana dan
putusan arbitrer yang mengikat para pihak yang menyebabkan putusan
tersebut bersifat final. Di Indonesia, sebagai upaya hukum dalam
perkembangan dunia usaha baik nasional maupun internasional,
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa di
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa. Ada dua jenis Arbitrase yaitu :
50
a. Arbitrase Ad hoc atau Arbitrase Volunter
Merupakan Arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk dapat
menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu.Dimana
kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan
memutuskan kasus perselisihan tertentu, dan apabila telah
diputuskannya kasus sengketa tersebut maka keberadaan dan fungsi
arbitrase ad hoc lenyap dengan sendirinya.
b. Arbitrase Institusional
Merupakan suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat
“permanen”,sehingga tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar
meskipun perselisihan telah diputuskan.
4. Peradilan Umum
Penyelesaian perselisihan melalui Badan Peradilan Umum adalah sarana
dan alternatif terakhir dalam upaya penyelesian sengketa. Kelebihan
lembaga Peradilan Umum adalah tata caranya simple dan sudah umum
diketahui oleh banyak pihak.
51
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Untuk mengawasi jalannya kerjasama agar sesuai dengan maksud
dan tujuan pembentukannya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan.
sehingga dapat menilai akuntabilitas dan kinerja kerjasama, beberapa pihak
yang melakukan fungsi ini adalah :
1. Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menteri Dalam Negeri Melakukan pembinaan dan memfasilitasi
Pemerintah Provinsi dalam ranghka mendukung akuntabilitas publik dan
keberhasilan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga
dalam dan luar negeri.
3. Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan dan
pengawasan serta memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
rangka mendukung akuntabilitas publik dan keberhasilan kerjasama antar
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pihak Ketiga dalam dan luar
negeri.
4. Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama
antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan .
5. DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan
kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dan unsur sebagai
wakil masyarakat untuk menilai akuntabilitas dan kinerja kerjasama.
52
BAB VIII
EVALUASI KERJASAMA
Evaluasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menilai kinerja
dari kemitraan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Evaluasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah berguna untuk melihat kecocokan
(manfaat) hasil kerjasama (kinerja) dengan perjanjian yang telah disepakati /
kewajiban yang bekerjasama.
Mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati dan
apabila ada ketidak sesuaian dalam pelaksanaannya maka para pihak dapat
menghentikan/membatalkan/mengalihkan perjanjian kerjasama.
53
BAB IX
P E N U T U P
Pada saat berlakunya Pedoman Pokok Kerjasama Pemerintah
Daerah dengan Pihak Ketiga ini, pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah
dengan Pihak Ketiga yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya kerjasama.
54