Upload
nguyentram
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN, PENGELOLAAN DAN PERIZINAN
MEMBAWA CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,
Menimbang : a. bahwa benda cagar budaya dan situs merupakan kekayaan budaya yang penting bagi pemahaman dan
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan
kebudayaan dalam lingkup skala Kabupaten Kotabaru
dan Nasional;
b. bahwa perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan
benda cagar budaya dan situs cagar budaya pada
skala Kabupaten Kotabaru memerlukan koordinasi dan peran masyarakat daerah untuk
kelangsungannya;
c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf V Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sub urusan
Cagar Budaya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Kabupaten berwenang mengatur tentang Penetapan, Pengelolaan
dan Perizinan Membawa Cagar Budaya ke Luar
Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan,
Pengelolaan dan Perizinan Membawa Cagar Budaya;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
-3-
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05
Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991
Nomor 05 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010
Nomor 06);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN,
PENGELOLAAN DAN PERIZINAN MEMBAWA CAGAR
BUDAYA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
-4-
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan cagar budaya.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan
berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya,
struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda
buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya,
atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan
kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang
terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia
untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau
tidak berdinding, dan beratap.
8. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada didarat
dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti
kejadian pada masa lalu.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II KRITERIA BENDA DAN SITUS CAGAR BUDAYA
Pasal 2
Kriteria Benda Cagar Budaya meliputi:
a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang
dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau
dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
c. merupakan kesatuan atau kelompok.
Pasal 3
Benda Cagar Budaya dalam bentuk bangunan dapat berunsur
tunggal atau banyak dan/atau berdiri bebas atau menyatu
dengan formasi alam.
-5-
Pasal 4
Persyaratan untuk dapat diusulkan sebagai Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar
Budaya, meliputi:
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh)
tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Pasal 5
Kriteria lokasi sebagai Situs Cagar Budaya meliputi:
a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
Pasal 6
(1) Dalam hal terdapat benda, bangunan, struktur, lokasi,
atau satuan ruang geografis yang tidak memenuhi kriteria cagar budaya tetapi memiliki arti khusus bagi masyarakat
daerah dan dapat dinilai sebagai khasanah budaya bangsa
dapat diusulkan sebagai cagar budaya.
(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III
KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA
Pasal 7
(1) Setiap orang yang berada dalam wilayah daerah dapat
memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan atau
situs cagar budaya apabila jumlah dan jenisnya telah
memenuhi kebutuhan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
(2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian dan atau putusan atau penetapan
pengadilan kecuali yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
-6-
(3) Dalam hal pemilik asal meninggal dunia dan tidak memilik
ahli waris atau tidak menyerahkannya kepada seseorang berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah, kepemilikannya
diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Kawasan cagar budaya dikuasai oleh Pemerintah Daerah
kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
(2) Temuan atas benda/situs cagar budaya wajib dilaporkan
kepada Pemerintah Daerah.
BAB IV PENDAFTARAN BENDA DAN SITUS CAGAR BUDAYA
Pasal 9
(1) Setiap benda atau situs cagar budaya yang kepemilikan/penguasaannya ada pada orang atau badan
wajib didaftarkan.
(2) Pendaftaran dilakukan pada Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang lingkup tanggungjawabnya meliputi
bidang cagar budaya.
(3) Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun.
Pasal 10
(1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan
lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak
memiliki atau menguasainya.
(3) Pemerintah daerah berkewajiban membuat deskripsi dan dokumentasi atas benda cagar budaya yang telah
didaftarkan.
Pasal 11
Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat
diambil alih oleh Pemerintah Daerah untuk dikuasasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau didaftarkan kepada Pemerintah
Pusat sesuai dengan skala tingkatannya.
BAB V
TIM AHLI PENILAI BENDA DAN
SITUS CAGAR BUDAYA DAERAH
Pasal 12
(1) Bupati dapat membentuk Tim Ahli Penilai Benda dan
Situs Cagar Budaya Daerah.
-7-
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. unsur Pemerintah Daerah dari Dinas yang lingkup
tugas dan tanggungjawabnya mencakup bidang cagar
budaya;
b. unsur Masyarakat yang memiliki pengetahuan sejarah daerah (jika ada); dan
c. ahli bidang Arkeologi, Sejarah, Antropologi, Arsitektur,
Seni Rupa, Lingkungan.
Pasal 13
(1) Tugas Tim meliputi :
a. membuktikan terhadap adanya benda dan atau situs
yang belum diketahui secara umum dalam wilayah
daerah berdasarkan adanya pemberitahuan atau penemuan termasuk keterangan dari orang yang
dapat dipercaya;
b. menilai perlu tidaknya dilakukan penggalian atas
indikasi terdapatnya benda peninggalan yang terpendam dalam tanah atau air;
c. melakukan inventarisasi benda cagar budaya daerah
yang menyatu dengan formasi alam termasuk yang penguasaannya ada pada perorangan atau badan; dan
d. melakukan pengkajian dan penilaian benda dan situs
cagar budaya yang keberadaannya dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau orang/badan yang
mendaftarkan keberadaannya.
(2) Tim wajib menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Bupati sebagai rekomendasi tindak lanjut atas benda dan
situs cagar budaya.
BAB VI
PENETAPAN BENDA DAN SITUS CAGAR BUDAYA
Pasal 14
(1) Benda dan atau situs cagar budaya untuk ditetapkan
sebagai cagar budaya harus melalui proses pengkajian dan penilaian oleh Tim Ahli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan ayat (2).
(2) Selama proses pengkajian dan penilaian benda atau situs disamakan/diperlakukan kedudukannya sebagai cagar
budaya.
(3) Bupati menetapkan benda dan situs cagar budaya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima
hasil rekomendasi dari Tim Ahli yang menyatakan benda,
bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang
geografis layak sebagai Cagar Budaya.
-8-
Pasal 15
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya
peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat:
a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. jumlahnya terbatas.
Pasal 16
Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar
Budaya didaerah berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat
kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar
Budaya.
Pasal 17
(1) Dalam hal situs cagar budaya atau terdapatnya kawasan
cagar budaya yang lokasinya juga masuk kedalam wilayah kabupaten/kota tetangga masih dalam satu
daerah Provinsi, dilakukan koordinasi dengan
kabupaten/kota tetangga dan diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat dijadikan situs atau
kawasan cagar budaya tingkat Provinsi.
(2) Dalam hal kabupaten/kota tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kabupaten/kota
diluar provinsi sesuai dengan kewenangan yang ada,
Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kepada
Pemerintah Provinsi dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk penetapan cagar budaya skala
nasional.
Pasal 18
Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan cagar
budaya daerah kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.
BAB VII REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 19
(1) Bupati menunjuk Dinas melakukan pencatatan cagar
budaya yang telah ditetapkan Bupati.
-9-
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengurusan registerasi nasional atas
cagar budaya yang telah ditetapkan diwilayah daerah
kecuali oleh Pemerintah dinyatakan cukup diregister di
daerah.
(3) Dinas wajib menyebarluaskan informasi tentang Cagar
Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan
kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya,
pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan
hukum berupa:
a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang
sah.
(2) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan
Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak
mendapat kompensasi dalam hal penguasaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
BAB VIII
PENGGALIAN/PENGANGKATAN BENDA CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Penggalian/Pengangkatan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 21
(1) Dalam hal diwilayah daerah terdapat benda cagar budaya
yang terpendam dalam tanah atau air (sampai dengan 4
mil laut dari garis pantai) dapat dilakukan penggalian/pengangkatan sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah dan ketersediaan anggaran.
(2) Penggalian/pengangkatan benda cagar budaya dapat dipihak ketigakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa :
a. Instansi Pemerintah lainnya yang bergerak dalam
bidang kepurbakalaan atau memiliki tenaga ahli
bidang Arkeologi, Sejarah, Antropologi, Arsitektur, Seni Rupa, Lingkungan; dan
b. Perorangan atau badan yang spesifik bidang benda
kepurbakalaan.
-10-
Bagian Kedua
Perizinan Survei dan Pengangkatan oleh Orang atau Badan
Pasal 22
(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan survei
dan pengangkatan benda cagar budaya/situs bawah air
dalam wilayah daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan
diterbitkan apabila memenuhi persyaratan :
a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
b. menyerahkan copy dan memperlihatkan aslinya :
1. Identitas Kependudukan/Akte Perusahaan (bagi
yang berbentuk badan usaha); dan
2. Surat Keterangan Domisili.
c. memiliki rekomendasi dari Pemerintah; dan
d. membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah
Daerah.
BAB IX PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu Perlindungan
Pasal 23
Perlindungan ditujukan untuk menjaga nilai dan bukti
sejarah yang pernah ada diwilayah daerah.
Pasal 24
Pemerintah daerah melindungi keberadaan cagar budaya
daerah.
Pasal 25
Setiap orang atau badan pemilik atau bukan pemilik wajib
melindungi cagar budaya daerah.
Pasal 26
Setiap cagar budaya yang mengalami penurunan nilai kualitas dan kuantitas dan dapat musnah keberadaannya
dapat dilakukan, penyelamatan, pengamanan zonasi, dan
pemugaran.
-11-
Bagian Kedua Pemeliharaan
Pasal 27
Pemeliharaan ditujukan untuk menjaga keutuhan cagar budaya agar dapat diketahui dan dinikmati dari generasi
kegenerasi.
Pasal 28
Pemerintah daerah melakukan pemeliharaan terhadap cagar
budaya yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.
Pasal 29
Setiap orang atau badan yang memiliki/menguasai cagar budaya daerah wajib memelihara keberadaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 30
Pemanfaatan ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi
pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Pasal 31
Pemerintah daerah melakukan pemanfaatan terhadap cagar
budaya yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.
Pasal 32
Setiap orang atau badan yang memiliki/menguasai cagar
budaya daerah dapat memanfaatkan untuk tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
Bagian Keempat Kerjasama
Pasal 33
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama bidang
perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan
benda/situs cagar budaya daerah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.
(2) Bentuk dan tatacara kerjasama mengacu pada Peraturan
Daerah tentang Kerjasama Daerah.
-12-
BAB X PERIZINAN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA
Pasal 34
(1) Setiap orang atau badan selaku pemilik atau yang menguasasi benda cagar budaya yang akan membawa
benda cagar budaya keluar daerah dalam Provinsi
Kalimantan Selatan wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Bupati dapat menunjuk Pejabatnya untuk menerbitkan
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Syarat izin :
a. copy Identitas Kependudukan;
b. copy terdaftar benda cagar budaya;
c. pernyataan jangka waktu benda cagar budaya berada diluar daerah dan waktu kembalinya; dan
d. pernyataan bertanggungjawab sepenuhnya atas
keberadaan benda cagar budaya.
Pasal 35
Dalam hal benda cagar budaya akan dibawa melewati batas
provinsi, wajib mengajukan izin kembali kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 36
Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas yang
ditunjuk oleh Bupati.
Pasal 37
(1) Disamping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta
masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan
pemanfaatan benda/situs cagar budaya yang berupa:
a. memantau dan menjaga keutuhan benda/situs cagar
budaya;
b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap perlindungan,
pemeliharaan dan pemanfaatan benda/situs cagar
budaya;
c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap
benda/situs cagar budaya yang dikuasai oleh orang
yang tidak berhak.
-13-
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan mengikuti
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XII SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
Pasal 38
Setiap pemilik dan/atau yang menguasai benda/situs cagar
budaya yang tidak memenuhi kewajiban dalam perlindungan,
pemeliharaan dan pemanfaatan benda/situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
Pasal 39
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pemanfaatan;
c. pengambil alihan sementara benda/situs cagar
budaya;
d. pencabutan perizinan terkait dengan membawa benda
cagar budaya keluar daerah;
e. perintah pembongkaran bangunan dilokasi benda/situs cagar budaya; dan
f. pengambilalihan hak kepemilikan benda/situs cagar
budaya.
(2) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan oleh berat dan ringannya
pelanggaran yang dilakukan.
BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 40
(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas
tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah
yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan.
(2) Dalam melakukan tugas Penyidikan, PPNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
-14-
b. melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah
mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui
Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
(1) Setiap orang atau badan yang berdasarkan atas kepemilikannya/ penguasaannya tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal
29 dan Pasal 32 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 42
Dipidana sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya, terhadap perbuatan
atau tindakan sebagai berikut :
a. setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan cagar budaya;
b. setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan
temuan cagar budaya;
c. setiap orang yang tanpa izin Bupati melakukan pencarian
Cagar Budaya;
d. setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya
Pelestarian Cagar Budaya;
e. setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya;
-15-
f. setiap orang yang mencuri Cagar Budaya;
g. setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar
Budaya;
h. setiap orang yang tanpa izin Bupati memindahkan Cagar
Budaya;
i. setiap orang yang tanpa izin Bupati, memisahkan Cagar
Budaya;
j. setiap orang yang tanpa izin Bupati, membawa Cagar Budaya ke luar kabupaten;
k. setiap orang yang tanpa izin Bupati mengubah fungsi
ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya;
l. setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang
menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya; dan
m. setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar
Budaya dengan cara perbanyakan.
Pasal 43
Penjatuhan pidana dan penambahan pidana terhadap badan
usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan kepada pemberi perintah, dengan mengacu pada ketentuan
Undang-Undang tentang Cagar Budaya.
Pasal 44
(1) Selain penambahan pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak,
dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana.
(2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum
dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin
usaha.
Pasal 45
Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar
suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan,
kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena
jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya,
pidananya mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang Cagar Budaya.
-16-
BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46
(1) Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan daerah terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan
benda cagar budaya, Pemerintah Daerah dapat
membangun museum untuk penempatan benda cagar budaya.
(2) Bentuk dan tata cara pengelolaan museum diatur dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 47
Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, terkait dengan pembiayaan, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.
Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI KOTABARU,
H. IRHAMI RIDJANI
Diundangan di Kotabaru
pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
H. SURIANSYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2014 NOMOR 25
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 206 / 2014 )
-1-
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN
BENDA DAN SITUS CAGAR BUDAYA
I. UMUM
Perlindungan benda/situs cagar budaya sebagai salah satu upaya
bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk
memupuk kebanggaan daerah dan memperkokoh jatidiri bangsa. Upaya pelestarian benda/situs cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi
kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan
kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.
Beranjak dari amanat tersebut, Peraturan Daerah ini disusun untuk
memberi penjabaran, kejelasan, dan pedoman mengenai pengaturan: penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian,
perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan serta hal-hal
lain yang berkenaan dengan upaya pelestarian benda cagar budaya.
Untuk pengaturan perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya,
baik mengenai penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, pemeliharaan maupun pemanfaatan benda cagar budaya dalam
Peraturan Daerah ini senantiasa tetap memperhatikan hak dan kewajiban
serta kepentingan pemilik ataupun masyarakat.
Perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya di sini, bukan
hanya meliputi benda buatan manusia, tetapi juga termasuk benda warisan
alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Berkenaan dengan hal-hal di atas, selain mengatur upaya-
upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, Peraturan Daerah
ini juga memberikan arah dalam tata cara/syarat pemilikan, penguasaan, dan upaya membawa benda cagar budaya ke luar daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
-2-
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1) Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar
Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan
kewajiban untuk melestarikannya. Dalam hal cagar budaya dimaksud adanya hanya satu dan dibutuhkan oleh
Pemerintah Daerah, pemilik berkewajiban menyerahkannya
kepada Pemerintah Daerah dan mendapatkan kompensasi
sesuai dengan kesepakatan dan dalam batas yang wajar, dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki anggaran untuk
pemberian kompensasi atau pergantian, antara pemilik dan
Pemerintah Daerah wajib diadakan kesepakatan perjanjian untuk keberadaannya utuh dalam wilayah daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Penemu cagar budaya sebagai warga negara yang baik wajib
memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah atas perihal
adanya cagar budaya dalam wilayah daerah hal ini diperlukan untuk pengembangan pengkajian dan penelitian.
Pasal 9 Ayat (1)
Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan,
struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah
selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar
Budaya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemerintah daerah wajib memberikan fasilitasi untuk pendaftaran cagar budaya daerah.
-3-
Pasal 10 Ayat (1)
Partisipasi oleh orang bukan pemilik/yang menguasai cagar
budaya dilakukan dalam hal pemilik/yang menguasai adalah
orang yang dalam keadaan tidak mampu baik fisik maupun ekonomi untuk menuju tempat pendaftaran, sehingga
memerlukan orang lain untuk membantu mendaftarkannya.
Ayat (2) Deskripsi atau dikumentasi dapat dilakukan oleh
pemilik/yang menguasai cagar budaya dari deskripsi itu
pemerintah membuatkan secara detail dan teratur, mengenai asal usulnya, penemuannya, lokasi dan jenis yang melekat
pada cagar budaya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam
pengkajian.
Pasal 11
Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 12 Ayat (1)
Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari
berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan,
dan penghapusan Cagar Budaya.
Ayat (2) Unsur masyarakat diperlukan dalam hal penelusuran atas
pengetahuan masyarakat, dipilih orang yang memiliki
kompetensi pada bidang tersebut atau pengalaman yang
diketahui berdasarkan sejarah turun temurun atau hikayat yang diketahuinya. Orang dimaksud adalah orang yang
memang ada dalam wilayah daerah.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
-4-
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan
budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 22 Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 23 Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari
kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara
Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran
Cagar Budaya.
Pasal 24
Cukup jelas
-5-
Pasal 25 Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari
kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara
Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran
Cagar Budaya.
Pasal 26
Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau
kemusnahan.
Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar
Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang
rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau
teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
Pasal 27
Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30
Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap
mempertahankan kelestariannya.
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
-6-
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas
Pasal 43 Cukup jelas
Pasal 44 Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
-7-
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 16