REALISAS! ANGGARAN · 2013-02-13 · [pENDAHULUAN fujuann Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah

m

LAMPIRAN : 3

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAMTAHUN NOMOR

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02

LAPORAN

REALISAS! ANGGARAN

^DAHULUAN .fujuanRuang Lingkup

DAFTAR ISI

KANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

p£FlNISI

ifRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

ERIODE PELAPORAN :

TEPATWAKTU

olLAPORAN REALISASI ANGGARAN!*•«,••

tJFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASIANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

-RANSAXSI DALAM MATA UANG ASING

7RANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN3ERBENTUK BARANG DAN JASA

:ENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SEBELUMKONVERSI ..:

<CNVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

^PORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI .-.

ENYUSUNAN LAPORAN REALISAS! ANGGARAN PPKD SEBELUM'ONVERSI

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

^PORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI

^NYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN GABUNGANPEMERINTAH DAERAH .;

Paragraf1-3

1 -2

3

4-5

6

7-8

9

10-11

12- .5

16-18

19

20

21

22-24

25

26

27-32

33

34-35

Laporan Realisasi Anggaran

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

ff$graf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalahLggraf kebijakan, yang haws dibaca dalam konteks paragraf-paragraf(njelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptualtebijakan AkuntansiPemerintah Daerah.

[pENDAHULUANfujuann

Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-

dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah daerah dalam

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan

anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, BLUD, PPKD, dan pemerintah

daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan

tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan

eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaranyang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis

kas untuk tingkatSKPD, BLUD, PPKD, dan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan BLUD dalam hal ini adalah laporan keuangan dalam

rangka penggabungan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah

daerah.

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4 Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasipendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu

entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna

"jakan Akuntansi No. C2 -1 PEMERINTAH KOTA PAGARALAM


laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber

daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporanterhadap anggaran dengan:

(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaansumberdaya ekonomi;

(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruhyang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai

kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara"menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi

pereiehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan

(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEF1NISI '

5- Berikut adalan istilah-istilah yang digunakan daiam kebijakan denganpengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatansecara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu wriit

organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah

dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi danPeristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diierima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yangmengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

in Akuntansi No. 02-2 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM


bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam

satu tahun anggaran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan

pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensr aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu

entiias pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah daerah.

Pembiavaan {financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun a^garan berikutnya, yang

dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudKan untuk

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Rekening K^s Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja

selama satu periode pelaporan.

SjLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan

Pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Sakian Akuntansi No. 02-3 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM


Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana

bagi hasil.

flUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARANLaporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yangmasing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

I Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secarajelas,

dan diuh-"g.p.f*da scliap halamsn lope.an,j:â dianggao perlu, informasi

berikut:

(a) nama SKHD/PPKD/Pemerintah Daerah;

(b) periode yang dicakup;

(c) maia uang pelaporan yaiiu rupiah; dan

(d) satuan angka yang digunakan.

PERIODE PELAPORAN

9. Laporlm Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali

dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas

berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan

suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas

mengungkapkan informasi sebagai berikut:

(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

(b)fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEP.AT WAKTU10 Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut

tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas

operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas

ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan

tepat waktu.

"ijakan Akuntansi No. 02-4 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM


Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun ancgaran.


Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit,

dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.

i Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

'\ Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos

sebagai berikut:

(a) Pendapatan

(b) Belanja

(c) transfer

(d) Surplus atau defisit

(e) Penerimaan pembiayaan

(f) Pengeiuaran pembiayaan

(g) Pembiayaan neto; dan

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

•NFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

|ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN6> Pendapatan disajikan menurut jenis pendapatan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikanPada Catatan atas Laporan Keuangan.

pos pendapatan yang harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak

Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan

Akuntansi No. 02 - 5 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM


((ekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah.

gntitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja

menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi

belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi

frnggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja

menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

RANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

19, Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang

rupieh dengan menjabarkan jumlah nc*? uang -czinn tersebut menurut

kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK

BARANG DAN JASA

20. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang

dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau

dilaporkan dalam Neraca. Untuk Laporan Realisasi Anggaran dapat

dilakukan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada

tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus

diungkapkan seiiemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan

sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai

bentuk dari pendapatan, beianja, dan pembiayaan yang diterima.

Conioh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud

barang. barang rampasan, dan jasa konsultansi.

^NYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SEBELUM

K0NVERSI

21- Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semestersatu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan

belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya

dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebelum

konversi adalah sebagai berikut:

HkanAkuntansi No. 02 - 6 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM



SKPD


UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....(Dalam Rupiah)

(jomorUrut

Til1.1.3

.1.4

,2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2:2.3

Uraian

PendapatanPendapatan Asli Daerah

Pendapatan pajak daerahPendapatan retribusi daerahPendapatan hasil pengelolaanKekayaan daerah yangDipisahkanLain-lain Pendapatan AsliDaera-ri yangoah'

Jumlah

BelanjaBelanja Tidak LangsungBelanja PegawaiBelanja LangsungBelanja PegawaiBelanja Barang dan JasaBelanja Modal

Jumlah

Surplus / (Defisit)

AnggaranSetelah

Perubahan

Realisasi Lebih

(Kurang)

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASi ANGGARAN SKPD

nr.Permendagri No. 13 Tahun 2006PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah- 1. Pajak Daerah

_2. Retribusi Daerah.j^KetriPusi uaeran3. Hasil Penyeioiaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan^Lain-Lain PAD yang Sah

PP No. 24 Tahun 2005 tentangSAP

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah1. Pajak Daerah2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan

4. Lain-Lain PAD yang Sah

'2- Pendapatan Asli Daerah yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatatdan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, tidak

terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan konversi.

™an Akuntansi No. 02 - 7 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

'Wmendagri No. 13 Tahun2006

BELANJA

fpelanja Tidak Langsung^Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Modal



BELANJA

A. Belanja Operasi^ 1. Belanja Pegawai-»2. Belanja Barang

3. Bunga4. Subsidi

5. Hibah

6. Bantuan Sosial

B. Belanja Modal1. Belanja Tanah2. Belanja Peralatan dan

Mesin

3.BelanjaBangunan

Gedung dan

4. Belanja Jalan, Irigasi danJaringan •

5. Belanja Aset Tetap Lainnya6. Belanja Aset Lainnya

a Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan

melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus

dilakukan konversi, yaitu :

Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP,

sehincjga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja

Langsung konversi sebagai berikut:

(a) Dari komponen belanja langsung, y. ..tu belanja pegawai ke kornponen

belanja operasi pada akun belanja pegawai,

(b) Dari komponen belanja iangsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke

komponen belanja barang, dan

(c) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen

belanja modal.

24- Dalam konversi agar sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP,pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan

kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD,

tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus

dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat

dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun

%'jakan Akuntansi No. 02- 8 PEMERINTAH KOTA PAGARALAM

'


2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 kemudian konversinya yangberdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dijelaskan di

atas.

lP0RAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI,; Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran

SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

adalah sebagai berikut:


SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHuNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI uEiMCAJNi o1 DEbEMSER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

PendapatanPendapatan Asli DaerahPendapatan pajak daerahPendapatan retribusi daerahPendapatan hasil pengelolaanKekayaan daerah yangDipisahkan .

Anggaran20X1

Realisasi

20X1(%)

Realisasi

20X0

'1.4 Lain-iain PendapatanDaerah yang Sah

Asli

2

ITHT

2.2"

&§4

Jumlah PendapatanBp.lanjaBelanja OperasiBeianja pegawaiBelanja barangBelanja ModalBelanja TanahBelanja Peralatan dan MesinBelanja Gedung dan BangunanBelanja Jalan, Irigasi danJarinqanBelanja Aset Tetap Lainnya^Belanja Aset Lainnya

Jumlah BelanjaSURPLUS/(DEFISIT)

an Akuntansi No. 02-9 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM


|jYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUMjVERSI

Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat,I disusun setiap semester/tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi

pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkandengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi

Anggaran PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut:


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

r,No

i, Urut

Anggaran

Setelah

Perubahan\r

1

.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

.1.4

r-

1.2

1.2.1.2

Uraian

Pendapatan• CI It iapatan Asli CaeiahPendapatan pajak daerahPendapatan retribusi daerahPendapatan hasil pengelolaanKekayaan Daerah yangDipisahkanLain-lain Pendapatan Asli Daerahyang Sah

Dana PerimbanganDana Baqi HasilDana Bagi Hasil PajakDana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya AlamDana Alokasi Umum

JL Dana Alokasi KhususLain-iain Pendapatan Daerahyang Sah

Pendapatan HibahHana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan Pemerintah DaerahLainnyaDana Penyesuaian dan OtonomiKhusus

Bantuan Keuangan dari Provinsiatau Pemerintah Daerah lainnya

Jumlah PendapatanBelanjaBelanja Tidak Langsung

an Akuntansi No. 02-10

Realisasi Lebih

(Kurang)

PEMERINTAHKOTA PAGAR ALAM


ffirfr Belanja Pegawai

•h-2 Belanja Bunga

IUL Belanja subsidi

M0-4 Belanja Hibah

wixs Belanja Bantuan Sosial

V0& Belanja Bagi Hasil

YiXT~ Belanja Bantuan KeuanganYi5&~ Belanja Tidak Terduga

I2-2 Belanja Langsungh.2.1 Belanja Pegawai

yi22~ Belanja Barang dan JasaIÎ^- Belanja Modal

Jumlah BelanjaSURPLUS/fDEFISHl

1. Pembiayaan Daerah1 3.1 Penerimaan Pembiayaan

Daerah

[3.1.1 Penggunaan SiLPA3.1.2 Pencairan Dana Cadangan3.1.3

i

Hasil Penjualan KekayaanDaerah yang Dipisahkan

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah3.1.5

iPenerimaan Kembali PemberianPinjaman

i

i3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah Penerimaan3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Daerah

r3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan| 3.2.2 Penveriaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah[^23__ Pembayaran Pokok UtangL_32.4 Pemberian Pinjaman'Daerah

Jumlah Pengeluaran

~~UPembiayaan Neto

Sisa Lebih PembiayaanAnggaran (SILPA)

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

permendagri No. 13 Tahun2006

^__ PENDAPATAN^Pendapatan Asli Daerah-l_Pajak Daerah^Retribusi Daerah

I 3- Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan

^kan Akuntansi No. 02-11


PENDAPATAN

A. Pendapatan Asli Daerah1. Pajak Daerah2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan


Igna Perimbanganpana Bagi Hasil

. Dana Bagi Hasil PajakCDana Bagi Hasil Bukan —

Pajak/Sumber Daya Alamfpana Alokasi Umum

Dana Alokasi KhususLain-Lain Pendapatan

,»rah Yang Sahpendapatan Hibah

i Dana DaruratDana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan PemerintahDaerah Lainnya

4. Dana Penyesuaian danOtoncrr.i Khusus

1.Bantuan Keuangan dariProvinsi atau Pemerintah

Daerah lainnya


B. Pendapatan TransferTransfer Pemerintah Pusat - DanaPerimbangan

1. Dana Bagi Hasil Pajak2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya

Aiam

3. Dana Alokasi Umum

4. Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah Pusat

Lainnya1. Dana Otonomi Khusus

2. Dana Penyesuaian

Transfer Pemerintah Provinsi

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah1. Pendapatan Hibah2. Pendapatan Dana Darurat3. Pendapatan Lainnya

Pendapatan y?ng merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan

melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus

diiakukan konversi, yaitu :

(a) Dari komponen Dana Perimbangan, yakni : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Day^ Alam, Dana Alokasi Umum, dan

Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer.

(b) Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni : Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya ke kcmponen Pendapatan Transfer dan

Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

r***an Akuntansi No. 02-12 PEMERINTAHKOTA PAGAR ALAM

i^rrnendagri No. 13 Tahunf 2006

BELANJA

[pejanja Tidak LangsungBelanja PegawaiBelanja BungaBelanja SubsidiBelanja HibahBelanja Bantuan SosialBelanja Bagi HasilBelanja Bantuan KeuanganBelanja Tidak Terduga

Belanja LangsungBelanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. B?lanja Modal

IV



BELANJA

-A>Belanja Operasi_^1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang3. Bunga4. Subsidi

5. Hibah

*• 6. Bantuan Sosial

B. Belanja Modal1. Belanja Tanah2. Belanja Peralatan dan Mesin3. Belanja Gedung dan Bangunan4. Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan5. Belanja Aset Tetap Lainnya6. Belanja Aset Lainnya

C. Belanja Tak Terdugahr 1. Belanja Tak Terduga

D. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa1. Bagi Hasil Pajak2. Bagi Hasil Retribusi3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan

melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus

dilakukan konversi, yaitu :

Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP,

sehingga perlu dikonversi ke Beianja Operasi. Sedangkan untuk Belanja

Langsung konversi sebagai-berikut:

(a) Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen

belanja operasi pada akun belanja pegawai,

(b) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke

komponen belanja barang,

(c) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen

belanja modal,

Sedangkan pada belanja tidak langsung untuk akun Belanja Bagi Hasil.Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga masuk dalam

kelompok tersendiri menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 sebagai berikut:

Akuntansi No. 02-13 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM


/a) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke

komponen belanja tidak terduga, dan

(b) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil danbelanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.

Dalam konversi agar sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP,

pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dankegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD,

tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus

dilaporkan bersama program dan kegiatan.

ermendagri No. 13 Tahun 2006PEMBIAYAAN

kPenerimaan Pembiayaan,„3rah"\. Penggunaan SiLPA

2. Pencairan Dana Cadangan3. Hasi! Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan4. Penerimaan Pinjaman

Daerah

5. Penepmaan KembaliPemberian Pinjaman

S. Pengeluaran PembiayaanDaerah

1. Pembentukan Dana

Cadangan2. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

3. Pembayaran Pokok Utang

4. Pemberian Pinjaman Dserah

PP No. 24 Tahun 2005 tentingSAP

PEMBIAYAAN

A. Penerimaan Pembiayaan

1. Penggunaan SiLPA2. Pencairan Dana Cadangan3. Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan> 4. Pinjaman Dalam Negeri

5. Penerimaan Kembali

Pinjaman

B. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana

Cadangan2. Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah

3. Pembayaran Pokok PinjamanDalam Negeri

4. Pemberian Pinjaman Daerah

;' Penerimaan pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat

dan melaporkannya dalam Neraca, seperti terlihat, dalam bagan di atas,

harus dilakukan konversi, yaitu dari akun penerimaan pinjaman daerah ke

pinjaman dalam negeri

Sk;an Akuntansi No. 02-14 PEMERINTAH KOTA PAGARALAM


pengeluaran pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatatdan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidakperlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti.

,0RAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSISetelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran

ppKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

adalah sebagai berikut:

r nivicmiN i Mn rvw i m r/AvjfArv aai_aii»i

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PPKDiTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

'* (Dalam Rupiah)

HO

1

UraianAnggaran

20X1

Realisasi

20X1(%)

Realisasi

20X0

Pendapatani 4

1 Pajak Daerah

1.2 Retribusi Daerah

1.3 Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1 Trarvsfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan

i

Dana Bagi Hasil Pajak

['2.1.I 2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak(Sumber Daya Alam)

|"l2?P1 3

Dana Alokasi Umum

l'2A.1 4

Dana Alokasi Khusus

[ur Transfer Pemerintah Pusat-

Lainnya

1

Dana Otonomi Khusus

.. 2Dana Penyesuaian

-Jr~ Transfer Pemerintah ProvinsiJiT Pendapatan Bagi Hasil Pajak•ijr Pendapatan Bagi Hasil Lainnya^4~~ Lain-lain Pendapatan yang Sah4jr Pendapatan Hibah

i r . •—

âkai Akuntansi No. 92-15 PEMERIhITAHKOT4 PAGARALAM


fif

I

if'if

jf

UraianAnggaran

20X1

Realisasi

20X1(%)

Realisasi

20X0

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Bunga

Subsidi

Hibah

Bantuan SosA?l _ '

n Belanja Modal

if Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

;2.3 Belanja Gedung danBangunan

fer Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan

• 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

1:26 Belanja Aset Lainnya12.3 Belanja Tidak Terduga -

• 23.1 Betenja Tidak TerdugaJumlah Belanja

fi.4j Transfer/2agi Hasil ke Desalif Bagi Hasil Retribusi\ 2 Bagi Hasil Pendapatan

Lainnya

Jumlah Transfer/Bagi Hasil keDesa

SURPLUS / (DEFISIT)

1 3 Pembiayaan|3T~ Penerimaan Pembiayaan[*1.1 Penggunaan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA)pl.2 Pencairan Dana Cadangan

J1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan

Penerimaan Pinjman DaerahPenerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman DaerahPenerimaan Piutang Daerah

Jumlah Penerimaan

Skan Akuntansi No. 02-16 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Uraian

pengeluaran PembiayaanPembentukan Dana Cadangan_penyertaan Modal (Investasi)pemerintah DaerahPembayaran Pokok UtangPemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran

PEMBIAYAAN NETO

Sisa Lebih PembiayaanAnggaran (SILPA)


Anggaran Realisasi20X1 20X1

(%)Realisasi

20X0

0YU3UNAN LAPORAN REALISAS. ANGGARAN GABUNGANflERINTAH DAERAH"Laporan realisasi anggaran gabungan pemerintah daerah disusun d.r semester Idan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dan

seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKDsebagai pemerintah daerah

•: Untuk faporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proseseliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanjadari PPKD dan semua SKPD. Berikut adalah contoh worksheet untukLaporan Realisasi Anggaran Gabungan :

Uraian

^Pendapatan .^Pendapatan Asli Daerah.jPendapatar naiak daerahjPendapatan retribusi daerah'•• Hasil pengelolaan kekayaanidaerah yang dipisahkan: Lain-lain PAD yang sahJumlah Pendapatan Asl

.Daerah.Dana perimbangan /transfer

Lain-lain pendapatan yangsah

_Jumlah pendapatan

tanAkuntansi No. 02-17PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Uraian

BelanjaBelanja Tidak Langsung /OperasiBelanja Langsung / Modal

Jumlah belanjaSurplus / defisit

pembiayaan daerahpenerimaan pembiayaanPengeluaran pembiayaan

Pembiayaan netoSisa lebih pembiayaan tahunberkenaan ( SILPA )

Akuntansi No. 02-18

SATKER

1

XXX

XXX

XXX

XXX

SATKER

2

XXX

XXX

XXX

XXX


PPKD Gabungan

Xxx xxx

Xxx xxx

Xxx xxx

Xxx xxx

Xxx xxx

Xxx xxx

Xxx xxx

Xxx xxx


Documents

REALISAS! ANGGARAN · 2013-02-13 · [pENDAHULUAN fujuann Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah