ADI FIRMANSYAH | Regulasi CSRCopyright Adi Firmansyah adifirman@ipb.ac.idhttp://adifirman.staff.ipb.ac.id/2017/11/06/regulasi-csr/

Regulasi CSR

Regulasi Nasional terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) tertuang dalam UU 40 Tahun 2007 dan PP 47 Tahun 2012 adalah Tanggung JawabSosial dan Lingkungan (TJSL).  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak barupengaturan CSR di negeri ini. Social Responsibility menjadi kewajiban baru standarbisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO (ISO 26000 on SocialResponsibility) sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas ataspentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkankeberlanjutan dari perusahaan tersebut.

Di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, batasan TJSL adalah: “komitmen perseroan untuk berperan serta dalampembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan danlingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,maupun masyarakat pada umumnya“

Peraturan perundangan terkait TJSL termuat dalam ketentuan hukum berikut:

1. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). PT yangmenjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber dayaalam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara (BUMN).Dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 –Pendanaan dalam BUMN dikenal juga PKBL yang besarnya 2% dari laba bersih.

3. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: Setiap penanammodal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Badan usahamemiliki peran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukansebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan

PP 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

page 1 / 1