Rencana Dan Kebijakan Pembangunan Kehutanan

RENCANA DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (DEPARTEMEN) KEHUTANAN

DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN PERENCANAAN JAKARTA, JUNI 2006

PUSAT RENCANA DAN STATISTIK KEHUTANAN

UU 25 UU 41NSDH

RENCANA RENCANA RENCANA MAKRO MAKRO MAKRO

RPJP/K

KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN

RENCANA RENCANA RENCANA TEKNIS TEKNIS TEKNIS

RENSTRA

RENJA RENJA RENJA

RKA-KL RKA-KL RKA-KL

SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN

KEBIJAKAN UU & PP

NASIONAL

TARGET

PROVINSI

TARGET

KAB/KOTA

TARGET

UNIT MGM

TARGET

PROSES DAN TAHAPAN PERENCANAAN KEHUTANAN

POSISI RENCANA KEHUTANAN BERDASARKAN RUANG/SKALA GEOGRAFIS DAN JANGKA WAKTU

Dasar HukumUU No. 25/2004 PP. No. 20/2004 UU No. 41/1999 PP No. 44/2004

Jangka Waktu Panjang

Ruang/Skala Geografis Nasional RPJP Nasional Propinsi RPJP Propinsi RPJM Propinsi RKP Propinsi Kab/Kota RPJP Kab/Kota RPJM Kab/Kota RKP Kab/Kota

Menengah RPJM Nasional Tahunan Panjang RKP Renc Kehutanan Nasional Jk Panjang

Renc Kehutanan Renc Kehutanan Kab/Kota Jk Propinsi Jk Panjang Panjang Renc Kehutanan Renc Kehutanan Propinsi Jk Meng Kab/Kota Jk Meng (Renstra-SKPD) (Renstra-SKPD) Renc Kehutanan Renc Kehutanan Propinsi Kab/Kota Tahunan Tahunan (Renja-SKPD) (Renja-SKPD)

Menengah Renc Kehutanan Nasional Jk Meng (Renstra-KL) Tahunan Rencana Kehutanan Nasional Tahunan (Renja-KL)

ISU KEHUTANAN1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Good Governance; Tenurial; Pengelolaan htn tdk lestari; Kejahatan khtn meningkat; SDM Kehutanan; Degradasi SDH meningkat; Ketersediaan data dan info rendah; R&D tidak efisien dan tidak terapan; Perencanaan kehutanan tidak partisipatif; Penegakan Hukum rendah; Industri & struktur industri kehutanan tidak efisien; Konsep konservasi belum diterapkan; Otonomi daerah; Kemiskinan (cross cutting issue- CCI). Tata ruang (CCI)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Good Governance; Land Tenure; SDM Kehutanan; Ketersediaan data dan info rendah; R&D tidak efisien dan tidak terapan; Perencanaan kehutanan tidak partisipatif; Penegakan Hukum rendah; Otonomi daerah Tata ruang Kemiskinan.

DUA KELOMPOK BESAR

KELEMBAGAAN DAN GOVERNANCE LEMAH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengelolaan hutan tidak lestari; Land Tenure; Kejahatan kehutanan meningkat; Degradasi SDH meningkat; Perencanaan kehutanan tidak partisipatif; Penegakan hukum rendah; Industri & strutur industri tidak efisien;; Konsep konservasi belum diterapkan; Kemiskinan (CC-I)

PENGELOLAAN HUTAN TIDAK LESTARI

PERMASALAHAN SEKTOR KEHUTANANKawasan hutan belum mantap Benturan kepentingan/konflik pemanfaatan Rendahnya penilaian terhadap SDH Kesenjangan Bahan Baku Industri Kehutanan Penebangan Dan Perdagangan Kayu Illegal Laju deforestasi yang tinggi Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan Lemahnya Penegakan Hukum

VISI DAN MISI DEPARTEMEN KEHUTANANMISI ;VISITerwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk menjamin Kelestarian Hutan Dan peningkatan Kemakmuran Rakyat 1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran proporsional. 2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkunganuntuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari. 3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. 4. Mendorong peran serta masyarakat. 5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 6. Memantapkan koordinasi antara Pusat dan Daerah.

1. 2.

3. 4. 5. 6.

SASARAN PRIORITAS PENCAPAIAN VISI JANGKA MENENGAH (2005 2009). Pemberantasan Pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal; Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal 1 unit pengelolaan hutan di setiap propinsi Pembangunan hutan tanaman 5 juta Ha dan reahbilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta Ha; Pembentukan 20 unit Taman nasional model/mandiri; Peningkatan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 30 %; Pengukuhan kawasan hutan minimal 30 % dari luas kawasan hutan yang ada.

KEBIJAKAN PRIORITAS/TARGET SUKSES DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009 1. Pemberantasan pencurian kayu (illegal logging) dan perdagangan kayu illegal (illegal trade); 2. Rehabiltasi dan konservasi sumberdaya hutan; 3. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan; 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan; 5. Pemantapan kawasan hutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJM Nasional dan Draft RKP 2007)1. 2. 3.

4. 5.

6.

7. 8. 9.

Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan kesejahteraan, investasi, dan eksport; Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik; Mitigasi dan penanggulangan bencana; Percepatan pembangunan infrastruktur; Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah perbatasan.

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN NASIONAL TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN TAHUN 2007

PRIORITAS PEMB. NASIONAL1.

FOKUS ARAHANa. b.

Penanggulangan kemiskinan.

Perluasan kesempatan berusaha; Peningkatan sinergi dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

2.

Peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan eksport,

3.

Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan.

Perbaikan iklim investasi dan berusaha; b. Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif. a. Ketahanan pangana.

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN.PRIORITAS PEMB. NASIONAL3.

FOKUS ARAHAN Peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan. c. Pengembangan SDA sebagai sumber energi berkelanjutan yang terbarukan. a. Optimalisasi pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi. a. Penanggulangan dan pencegahan berbagai bentuk kejahatan baik konfensional maupun lintas negara.b.

Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan (lanjutan ..).

4.

5.

Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan, dan ketertiban.

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN.PRIORITAS PEMB. NASIONAL 6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan, dan ketertiban.a.

FOKUS ARAHAN Peningkatan kerjasama bilateral di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan negara tetangga. Penataan ruang dan pengelolaan SDA dan LH wilayah perbatasan dan pulaupulau kecil terluar.

b.

KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS, DAN KEGIATAN POKOK PEMBAGUNAN (DEPARTEMEN) KEHUTANAN

KEBIJAKAN PRIORITAS

SASARAN STRATEGIS (Revisi)

SASARAN 2007

PEMBERANTASAN PENCURIAN KAYU DI HUTAN NEGARA DAN PERDAGANGAN KAYU ILLEGAL

1. Menurunnya pencurian kayu skala besar di hutan negara di 8 provinsi rawan pencurian kayu. 2. Tidak beroperasinya industri primer tanpa ijin dan/atau yang menggunakan bahan baku illegal. 3. Tidak terjadinya pelanggaran tata usaha kayu.

a. Terselenggaranya OHL di 8 provinsi rawan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal. b. Tersedinya sarana dan prasarana penyidikan dan perlindungan hutan, pusat dan 66 UPT c. Terlaksananya sosialisasi/kampanye pemberantasan pencurian kayu di pusat dan 66 UPT

KEBIJAKAN/PROGRAM PRIORITAS

SASARAN STRATEGIS (REVISI)

SASARAN 2007

REVITALISASI SEKTOR KEHUTANAN KHUSUSNYA INDUSTRI KEHUTANAN

1. Tercapainya produksi kayu dari hutan alam yang dibebani hak sebanyak 8 juta m3/tahun; 2. Terpenuhinya syarat sertifikasi PHL terhadap 59 unit HPH/IUPHHK; 3. Bertambahnya luas hutan tanaman 2,6 juta ha, 80% (2,08 jt ha) HTI Pulp, dan 20% (0,52 jt ha) HTI kayu pertukangan; 4. Bertambahnya hutan rakyat seluas 500 ribu ha. 5. Beroperasinya secara efisien 50% industri kehutanan yang ada;

a. Tercapainya produksi kayu dari hutan alam sebesar 8 juta m3 b. Terlaksananya sertifikasi PHL pada 59 unit IUPHHK c. Bertambahnya tanaman HTI seluas 800.000 Ha d. Bertambahnya hutan rakyat seluas 150.000 Ha e. Meningkatnya performance industri kehutanan



SASARAN 2007

Lanjutan..1. Membaiknya kondisi 282 DAS prioritas; 2. Terbentuk dan beroperasinya 20 unit TN Model; 3. Terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara optimal pada 200 unit KSA/KPA; 4. Terkelola dan termanfaatkannya SDAH secara berkelanjutan; 5. Terwujudnya penanggulangan kebakaran hutan yang efektif di P. Kalimantan, P. Sumatera, dan P. Jawa.

Rehabilitasi dan Konservasi SDH

a. Bertambahnya penutupan lahan seluas 900 rb ha di 282 DAS; b. Adanya dukungan kabupaten thd rehabilitasi daerah hulu pada 282 DAS; c. Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam rehabilitasi DAS; d. Termonitornya tata air di 282 DAS; e. Tersusunnya RTT/RTL utk kegiatan RHL di 282 DAS; f. Tersedianya kerangka regulasi yang mendukung pengembangan TN Model; g. Tersusunnya rencana pengelolaan 20 TN yang adaptif; h. Tersusunnya rencana investasi di 20 TN Model;



SASARAN 2007i. Tersedianya data base (spatial dan non spatial) yang lengkap untuk 10 TN model; j. Terlaksananya penataan batas temu gelang 10 TN Model; k. Terpenuhinya sarpras yang memadai pada 4 TN model; l. Tersusunnya rencana pengelolaan di 26 KSA/KPA (10 TWA, 10 CA, 5 SM, dan 1 TB); m.Meningkatnya populasi species yang dilindungi yang bernilai komersial; n. Meningkatnya PNBP satwa liar, tumbuhan, dan pariwisata alam; o. Berfungsinya sistem pengendalian, peralatan, dan kelembagaan kebakaran hutan di 10 prov. Rawan kebakaran hutan

Rehabilitasi dan Konservasi SDH

1. Membaiknya kondisi 282 DAS prioritas; 2. Terbentuk dan beroperasinya 20 unit TN Model; 3. Terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara optimal pada 200 unit KSA/KPA; 4. Terkelola dan termanfaatkannya SDAH secara berkelanjutan; 5. Terwujudnya penanggulangan kebakaran hutan yang efektif di P. Kalimantan, P. Sumatera, dan P. Jawa.


SASARAN STRATEGIS

SASARAN 2007

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di dalam dan Sekitar Kawasan Hutan

1. Terlaksananya pengelolaan kemitraan kawasan HP open akses dengan masyarakat; 2. Berkembangnya pola kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan komoditas non kayu yang bernilai komersial; 3. Berkembangnya pola kemitraan dgn masyarakat dalam pemanfaatan SDAH dan jasa lingkungan di 20 TN model.

a. Tersedianya kerangka regulasi untuk fasilitasi penberdayaan masyarakat di sekitar HP, HL, dan TN. b. Tersusunnya daftar pilihan usaha dan komoditas yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat. c. Tersusunnya bentuk kemitraan yang siap dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat di HP, HL, dan TN. d. Teridentifikasinya lokasi-lokasi prioritas di HP, HL, dan TN untuk dikembangkan dengan pola kemitraan.



SASARAN 2007 a. Terselenggaranya penunjukan kawasan hutan untuk 2 provinsi : Riau dan kalteng. b. Ditetapkannya kawasan hutan seluas 9 juta ha (8%), menjadi 20 % (23 juta ha). c. Dipertahankannya 23 jt ha kws hutan yang telah ditetapkan. d. Terbentuknya 8 pilot project KPH di luar jawa; e. Data dan informasi SDH yang akurat dan reliable.

Pemantapan Kawasan Hutan

1. Terlaksananya 100% penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia. 2. Tercapainya penetapan kawasan hutan sebanyak 30% dati kawasan yang telah ditata batas; 3. Terbentuknya 27 pilot project Unit KPH di luar jawa; 4. Tidak dilaksanakannya perubahan fungsi pada kawasan hutan yang telah ditetapkan;. 5. Tersedianya data dan info SDH yang akurat, terkini dan reliable.


SASARAN STRATEGIS

KEGIATAN DEPHUT (Rutin)

1. PNS dapat menjalankan aturan yang benar sesuai dengan kompetensinya. 2. Koordinasi dalam pembenahan peraturan perundangan bidang pengurusan hutan. 3. 90 % IPTEK sesuai dengan isu kehutanan nasional, global serta dapat mendukung PHL, pembangunan HTI, RHL, berfungsinya DAS, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta peningkatan performa industri dan koordinasi peraturan perundangan bidang kehutanan. 4. SDM kehutanan profesional meningkat 30 % dibanding tahun 2004. 5. Mendorong berjalannya implementasi UN CITES, UN CBD, UN CCC, UNCCD, RAMSAR, serta kesepakatan dalam forum-forum internasional. 6. Rencana Jangka Panjang kehutaan, Renstra Dephut, Sistem perencanaan hutan, Renja, Rencana makro kehutanan, Rencana kegiatan, NFS selesai dan dimplementasikan.

1.1 Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas pemerintah dan pemda. 1.2 Pengelolaan dan pengembangan kepegawaian Dephut 1.3 Pengembangan koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan regional 2.1 Pembinaan Hukum Perundangundangan Kehutanan. 3.1 Penelitian dan pengembangan IPTEK; 4.1 Pengembangan SDM dan kelembagaan; 4.2 Pengembangan tenaga dan kelembagaan DIKLAT. 5.1 Kerjasama kemitraan bidang konservasi SDA dan LH serta penerapan konvensi internasional 5.2 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi bidang Kehutanan; 5.3 Penyelenggaraan Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan 6.1 Penyusunan & evaluasi rencanarencana kehutanan, termasuk kws hutan di perbatasan. 6.2 Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional.

REVITALISASI KEHUTANAN.

Revitalisasi Kehutanan?Upaya membangun kondisi industri kehutanan untuk berperan kembali sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional melalui Pengelolaan Hutan Lestari Indikator : 1. Nilai tambah industri kehutanan 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Peningkatan devisa 4. Peningkatan ekonomi wilayah 5. Kesejahteraan masyarakat 6. Efisien dan Kompetitif 7. Perbaikan kualitas SDH

Mengapa Perlu Revitalisasi Kehutanan?1. Keunggulan komparatif, Indonesia mempunyai kawasan hutan luas (120,35 juta ha) dan kaya dengan keanekaragam hayati 2. Dalam Jangka Panjang Sektor kehutanan dapat menjadi salah satu Penggerak perekonomian nasional (devisa, lapangan kerja, dll).3. Kebutuhan akan bahan baku kayu nasional dan global cenderung meningkat terus.

Mengapa Perlu Revitalisasi Kehutanan? Lanjutan....... 4. Industri kehutanan (HPH, HTI, Industri Pengolahan dan jasa lingkungan) dapat bersaing secara global dan mempunyai comparative advantage yang tinggi. 5. Meningkatnya Taraf kehidupan Masyarakat di dalam dan sekitar yang bergantung terhadap hutan sebanyak 48,8 juta orang dan 10,2 juta tergolong miskin 6. Mendorong peningkatan PDB sektor kehutanan

Jumlah (1000 450 orang)

TENAGA KERJA yang BEKERJA DI SEKTOR KEHUTANAN ANTARA TAHUN 19802002 (RIBUAN ORANG)

Pulp and Paper Industry Plywood Industry Sawnwood Industry Logging Industry Pulpwood Planttion Total

400

389 364 367 365 340 362

350

300

300 285

250

200 179 150 113 100

50

0 1980 1985 1989 1990

Tahun 1997 1998

1999

2000

2001

2002

Luas (juta Ha) 70

KEADAAN HUTAN PRODUKSI DAN PEMANFATAN HUTAN PRODUKSI SEKTOR KEHUTANAN (HPH,HTI DAN PERUM PERHUTANI) DALAM

60

58.9

60.5

61.7

61.0

52.3

50

40

Areal yang dimanfaatkan IUPHK/HPH31.8

40.7

41.8 36.4

3027.8 26.0 27.8 24.9 21.6 17.6

JUTA HA20

10

Areal Hutan yang dapat Dimanfaatkan3.99 Perum Perhutani '00 '01

9.31

9.31

HTI3.01 3.01 '02 '03 '04

3.01 1.26

3.01

0 '89/'90 '90/'91 '91/'92 '92/'93 '93/'94 '94/'95 '95/'96 '97/'98 '98/99 '99/00

Tahun

Luas (juta Ha)

PRODUKSI KAYU (HPH, HTI DAN PERUM PERHUTANI) DAN KONSUMSI KAYU SEKTOR KEHUTANAN

60

50

Volume Permintaan Kayu Log40

30

20

Produksi kayu log legal (HA & HT)

10

01989 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tahun

Sasaran Pembangunan Kehutanan 2005-2009 terkait Revitalisasi Kehutanan1. Pembangunan Hutan Tanaman mencapai 5 Juta Ha. 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 5 juta Ha 3. Pembentukan 20 Unit Taman Nasional Mandiri dan Peningkatan Pengelolaan Jasa Lingkungan dan wisata alam 4. Peningkatan pendapatan masyarakat didalam dan sekitar hutan sebesar 30 %. 5. Pengelolaan Hutan lestari pada 200 unit IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman 6. Peningkatan Produk bukan kayu (NTFP) 7. Pembangunan Hutan Rakyat 2 juta Ha

TERIMA KASIH

Documents

Rencana Dan Kebijakan Pembangunan Kehutanan