RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN 2017

BUKU 1

BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 32 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018, secara partisipatif, sistematis, terukur dan terarah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk menjamin kepastian hukum, RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

12. Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 18 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 89 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahu 2011 Nomor 157 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);

18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 61);

19. Peraturan Bupati Kuningan 68 Nomor Tahun 2016 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta

perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah seluruh unit kerja Pemerintah Daerah yang meliputi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Kuningan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat

RKPD Provinsi merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.

12. Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

RKPD merupakan: a. dokumen perencanaan Daerah untuk periode

tahun 2018, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018;

b. penjabaran dari RPJMD yang memuat Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2017 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah; Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3 (1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan

dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam: a. penyusunan Renja SKPD; b. penyusunan KUA, PPAS dan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018. (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah; b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB II

ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Buku I tentang Pendahuluan; Evaluasi

Pelaksanaan RKPD tahun 2017 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah; Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Buku II tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5 Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan Pada Tanggal : 31 Mei 2017

Diundangkan di : Kuningan Pada Tanggal : 31 Mei 20172013

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 32

TAHUN 2017

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 merupakan

penjabaran arah dan kebijakan pembangunan 5 tahun yang telah

dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan tahun 2014 -

2018. Pelaksanaaan pembangunan adalah wujud semangat, tekad dan

keinginan seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan untuk mewujudkan

kehidupan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan bermartabat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan 2018, menjadi langkah

penting untuk tercapainya visi pembangunan yaitu mewujudkan

Kabupaten Kuningan yang Mandiri, Agamis dan Sejahtera tahun 2018.

Peran serta semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan

menjadi kunci menuju keberhasilan yang kita cita-citakan bersama.

Membangun adalah menumbuhkan tenaga untuk memulai

perubahan, semoga penyusunan dokumen RKPD tahun 2018 menjadi

langkah awal yang menjadi modal keberhasilan pembangunan yang akan

kita kerjakan bersama.

Kuningan, Mei 2017

ii

DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR ............................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. iii

DAFTAR TABEL .................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ...................................................................... I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen ...................................................................... I-6

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ................................................................... I-10

1.5. Maksud dan Tujuan ................................................................................. I-11

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ............ II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ........................................................... II-1

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..................................................... II-12

2.3. Permasalahan Pembangunan ................................................................. II-15

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ...................................................... III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................. III-1

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................................................... III-22

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .................... IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ........................................................ IV-1

4.2. Prioritas Pembangunan ........................................................................... IV-2

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ........... V-1

BAB VI PENUTUP ................................................................................................ VI-1

iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Skema RKPD 2018 ........................................................................ I-10

Gambar 1.2. Skema Hubungan Antar Dokumen................................................. I-13

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kuningan ......................................... II-3

Gambar 3.1. Kontribusi PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha di

Kabupaten Kuningan (persen), 2015. ............................................ III-7

Gambar 3.2. Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2012-2015. ....................... III-11

Gambar 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. ................................................. III-12

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sinergitas Perencanaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Tahun 2018. ........................................................................ I-6

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan Menurut

Kelompok Umur Tahun 2016 ............................................. II-4

Tabel 2.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2014-2016 .... II-5

Tabel 2.3. Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2013-2015 .......... II-6

Tabel 2.4. Kondisi Pelayanan Umum Pada Aspek Pendidikan ........... II-8

Tabel 2.5. Kondisi Pelayanan Umum Pada Aspek Kesehatan ......... II-10

Tabel 2.6. Kondisi Pelayanan Umum Pada Aspek Transportasi ....... II-10

Tabel 2.7 Kinerja Pemantapan Jalan Kabupaten. ............................ II-11

Tabel 2.8. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2014-2018 ...................... II-12

Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Kuningan atas Dasar Harga Berlaku

Dan Harga Konstan (adh 2010) Tahun 2014-2015

(Juta Rupiah) ................................................................. III-3

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Kuningan

Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen),

2013-2015...................................................................... III-4

Tabel 3.3. Peranan PDRB Kabupaten Kuningan Menurut

Kategori Lapangan Usaha (persen) 2010-2014. ............ III-5

Tabel 3.4. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas, Angkatan Kerja,

Bekerja, Mencari Kerja, TPAK, TPT, dan TKK

Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan,

Tahun 2014-2016. ......................................................... III-8

Tabel 3.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Kabupaten Kuningan berdasarkan Data BPS. ............... III-9

Tabel 3.6. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan

Untuk Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di

Kabupaten Kuningan, Tahun 2015-2016 ..................... III-10

Tabel 3.7. Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan .......... III-13

Tabel 3.8. Indikator Makro Kabupaten Kuningan ........................... III-15

v

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018

Kabupaten Kuningan ................................................... III-22

Tabel 4.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kuningan

Tahun 2014-2018 .......................................................... IV-1

Tabel 4.2. Isu Strategis, Prioritas, Sasaran dan Program

Pembangunan Daerah ................................................... IV-6

Tabel 5.1. Rekapitulasi Belanja Tahun 2018 ................................... V-2

Tabel 5.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

Urusan Prioitas Kesatu SKPD Tahun 2018 .................... V-3

Tabel 5.3. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

Non Urusan SKPD Tahun 2018. ..................................... V-4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan 2018

I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan

penjabaran dari rencana strategis yang disusun dalam Rencana Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan

tahun 2018 secara sistematis mengikuti tahapan pembangunan

sebagaimana digariskan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan 2014-2018.

Arahan pembangunan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan

kesinambungan program pembangunan sehingga secara terarah dapat

mewujudkan Visi Pembangunan “Kuningan Mandiri, Agamis dan

Sejahtera Tahun 2018.”

Tiga komponen utama dalam visi pembangunan Kabupaten

Kuningan dijabarkan sebagai berikut: Mandiri dimaksudkan sebagai

suatu keadaan dan kemampuan masyarakat dalam perekonomian rakyat

fokus pada ketahanan pangan, pengelolaan dan pengembangan

sumberdaya alam daerah serta partisipasi masyarakat dalam

pembangunan; Agamis didefinisikan sebagai nilai-nilai agama sebagai

pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan

religius; dan Sejahtera diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan

berupa pemerataan pembangunan di semua pelosok wilayah,

kesempatan berusaha dan bekerja, perlindungan masyarakat miskin dan

kesetaraan gender.

Pencapaian Visi pembangunan diatas akan dilaksanakan

melalui perwujudan lima misi pembangunan yang merangkum arahan dan

tujuan pembangunan Kabupaten Kuningan lima tahun kedepan (2014-

2018) yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman

nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya

saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan

berbudaya dan harmonis;


I - 2

2. Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata

daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah

lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah;

3. Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui

pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat;

4. Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan

menerapkan asas kehidupan berkelanjutan;

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan

kerjasama daerah.

Untuk mewujudkan sistem perencanaan yang terukur, terdapat

pentahapan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018 yang

secara ringkas dapat disajikan, yaitu:

Tahap 1 (Tahun 2014) diprioritaskan pada Pemantapan Sarana

Prasarana Ekonomi dengan sasaran pokok pemeliharaan prasarana

dasar dan peningkatan sarana prasarana ekonomi daerah, diantaranya

program yang berkaitan dengan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan,

Perhubungan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Pariwisata, Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah, Industri, dan Perdagangan.

Tahap 2 (Tahun 2015) diprioritaskan pada Pemantapan Produktivitas

Daerah dengan sasaran pokok peningkatan produktivitas dan pemerataan

pembangunan daerah, diantaranya program yang berkaitan dengan

urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Koperasi dan UKM, Perikanan,

Industri, Perdagangan, Pariwisata, Kehutanan, Penanaman Modal,

Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pekerjaan

Umum.

Tahap 3 (Tahun 2016) diprioritaskan pada Pemantapan Sumberdaya

Manusia dengan sasaran pokok pemantapan kapasitas dan mutu

Sumberdaya Manusia, diantaranya program yang berkaitan dengan

urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Kepemudaan dan Olahraga.


I - 3

Tahap 4 (Tahun 2017) diprioritaskan pada Pemantapan Daya Saing

Daerah dengan sasaran pokok pada percepatan pengembangan

unggulan daerah, diantaranya program yang berkaitan dengan urusan

Pertanian, Pariwisata, Kehutanan, Industri, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah, Perdagangan, Perikanan, Penataan Ruang, Lingkungan

Hidup dan Pekerjaan Umum.

Tahap 5 (Tahun 2018) diprioritaskan pada Pemantapan Kesejahteraan

Masyarakat dengan sasaran pokok pada pengukuhan keunggulan daerah

dan pemantapan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat,

diantaranya program yang berkaitan dengan peningkatan IPM, yaitu

urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pertanian, Industri, Perdagangan,

Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

Pendekatan strategi dan arah kebijakan yang digariskan dalam

RPJMD menyusun tema besar tahunan pembangunan untuk tahun 2018

yaitu “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat”.

RKPD akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang

menjamin legalitas dan akurasi program dan kegiatan pembangunan.

Sebagai dokumen perencanaan, RKPD akan menjadi dasar penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berbagai tahapan tersebut

membutuhkan alokasi waktu yang memadai, sehingga RKPD tahun 2018

telah mulai disusun pada awal tahun 2017 (T-1).

Secara sederhana posisi skema RKPD Tahun 2018 dapat

digambarkan dalam diagram berikut:


I - 4

Gambar 1.1. Skema RKPD 2018

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang melandasi penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

PENGKAYAAN ISU-ISU

STRATEGIS PROV DAN

NASIONAL TAHUN 2018

ARAHAN RPJMD

2014-2018

KAJIAN ISU-ISU

STRATEGIS DAERAH

TAHUN 2018

ASPIRASI MASYARAKAT,

KEBIJAKAN REGIONAL

DAN NASIONAL

Penyusunan KAK,

Materi Sosialisasi

dan Draft Awal

RKPD

Musrenbang,

Forum SKPD,

Audiensi DPRD,

Sinkronisasi dengan

RKPD Prov dan

Nasional

DOKUMEN

RKPD 2018


I - 5


tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018;

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Masterplan Agropolitan Kabupaten Kuningan;


Pengelolaan Keuangan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan

Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;


Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kuningan; dan


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 –

2031;


I - 6

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kuningan;

22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 Tahun 2016 tentang

Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2018

memperhatikan RKP Nasional Tahun 2018, RKPD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018, masukan dan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan

secara langsung maupun melalui penjaringan aspirasi oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan. Mekanisme

perencanaan partisipatif juga diwujudkan melalui pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa/kelurahan,

kecamatan, forum SKPD sampai dengan Musrenbang Kabupaten.

Mengacu pada pendekatan perencanaan yang terintegrasi dari

tingkat pemerintah kabupaten/kota, provinsi sampai dengan

pemerintah pusat, maka sinergitas antar level perencanaan menjadi

keniscayaan. Untuk mendapat gambaran yang lebih utuh mengenai

perpaduan pendekatan rencana kabupaten, provinsi dan pusat akan

disajikan dalam tabel berikut.


I - 7

Gambar 1.1 Sinergitas Tema Perencanaan Pemerintahan

Pusat, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2018

Gambar 1.2 Sinergitas Prioritas Pembangunan Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2018


I - 8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan

Tahun 2018, mempunyai tema Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat.

RKPD ini disusun berdasarkan hubungan antar dokumen yang ada baik

ditingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan

daerah sekitar serta Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada.

Hubungan antar dokumen yang membentuk sinergi perencanaan

dapat digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 1.3. Skema Hubungan Antar Dokumen

RPJMD

Prov 2013-

2018

RPJPN 2005-2025

RPJPD Provinsi Jawa

Barat 2005-2025

RPJPD Kabupaten

Kuningan 2005-2025

Landasan Filosofis, Arah

Pembangunan dan Kebijakan

Dasar

RTRWN

RTRW Prov Jawa

Barat 2009-2029

RTRW Kab Kuningan

2011-2031

Landasan Teknis, Struktur dan Pola Ruang

dan Kapasitas dan daya dukung

lingkungan

RPJMN

2015-

2019

RPJMD

Kabupaten

Kuningan

2014-2018

RKPD PROV 2018

RKP 2018

RKPD Kab Kuningan 2018

SINERGI

DINAMIS


I - 9

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD ini tersusun menjadi 6 bab yang secara garis

besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I memberikan uraian singkat mengenai latar belakang dan

proses penyusunan RKPD, dasar-dasar hukum yang menjadi

acuan penyusunan dokumen RKPD, keterkaitan dengan

berbagai dokumen perencanaan, sistematika dokumen RKPD

dan maksud serta tujuan penyusunan dokumen RKPD 2018.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab II menyajikan gambaran umum kondisi daerah meliputi

aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat,

pelayanan umum dan daya saing daerah. Evaluasi terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun

berjalan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah,

meliputi permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan

sasaran pembangunan dan isu strategis.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab III memuat penjelasan tentang arah kebijakan ekonomi

daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab IV menjelaskan tentang perumusan prioritas pembangunan

daerah, sasaran pembangunan daerah serta prioritas program

dan pembangunan daerah.


I - 10

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab V menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD

Tahun 2018 SKPD dan indikator masing-masing program dan

kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI. PENUTUP

Bab VI menjelaskan ulasan akhir tentang pentahapan, proses

dan muatan RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2018.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD tahun 2018 adalah

sebagai acuan atau pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan

daerah tahun 2018 dengan tujuan yaitu:

• mengarahkan pencapaian sasaran pembangunan daerah

Kabupaten Kuningan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi

pembangunan;

• Mewujudkan sinergitas pembangunan dengan perencanaan skala

regional dan nasional;

• Menetapkan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah

baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaannya;

• Sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten

Kuningan TA 2018.


II -1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang

terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan

langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif,

Kabupaten Kuningan memiliki luas wilayah kurang lebih 119.571,12

hektar atau 1.195,71 km2 (Kuningan Satu Data, 2015) dan dibagi

dalam 32 Kecamatan, 361 Desa, 15 Kelurahan, 33 lingkungan,

1.187 Dusun, 1.745 RW dan 5.675 RT. Secara astronomis,

Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 108023’ – 108047’

Bujur Timur dan 6045’ -7013’ Lintang Selatan.

Batas wilayah Kabupaten Kuningan meliputi:

a) Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;

b) Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

c) Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;

d) Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa

Barat.


II -2

Kabupaten Kuningan memiliki posisi yang cukup

strategis apabila dilihat dari sudut pandang geografis, antara

lain disebabkan karena :

• Berada pada hulu dari 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai

(DAS), yaitu DAS Cisanggarung, Ciberes-Bangkaderes

dan Cijolang, sehingga mempunyai keterkaitan erat

dalam pengaturan tata air dengan daerah di bawahnya

seperti Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten

Majalengka, dan Kabupaten Brebes Jawa Tengah;

• Berada diantara Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Cirebon dan PKN Promosi (PKNp) Pangandaran,

terutama kaitan dengan pergerakan orang/barang dari

dan ke kedua PKN tersebut; dan

• Berdekatan dengan Bandar Udara Internasional

Kertajati yang saat ini sedang di bangun, rencana

pembangunan jalan tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan

(Cisumdawu) dan jalan tol Cikampek-Cirebon, sehingga

ke depan dapat meningkatkan akses transportasi.

Kondisi topografi Kabupaten Kuningan bervariasi mulai

dari dataran sampai pegunungan dengan puncak tertinggi

berupa Gunung Ciremai (± 3.078 meter). Kabupaten

Kuningan sebagian besar berada pada ketinggian 150 –

1.500 meter di atas permukaan laut yaitu mencapai ± 76,35

% dari seluruh wilayah.


II -3

Sumber: Bappeda Kab. Kuningan, 2015

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kuningan

2.1.1.2 Gambaran Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Kuningan pada akhir tahun

2016 tergambar dalam jumlah penduduk yang tercatat, yaitu

1.152.663 jiwa (Laki-laki: 594.856; perempuan: 557.807) dengan

laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,27 %. Kepadatan penduduk

pada tahun 2016 tercatat 993 jiwa per km2. Kecamatan dengan

penduduk terpadat adalah Kecamatan Kuningan (3.314 jiwa per

km2), hal ini dapat dipahami karena pusat pemerintahan dan

aktivitas ekonomi Kabupaten Kuningan terpusat di Kecamatan

Kuningan. Sedangkan Kecamatan Cilebak memiliki kepadatan

penduduk terendah di Kabupaten Kuningan (299 jiwa per km2).

Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Kuningan

tergolong kedalam piramida expansive atau piramida penduduk

muda, sesuai dengan tabel di bawah ini.


II -4

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan

Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

Kelompok Umur

(Tahun)

Jumlah Penduduk (Orang)

Laki-Laki Perempuan Jumlah

0 – 4

5 – 9

10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 59

60 – 64

65 – 69

70 – 74

> 75

43.176

62.169

63.155

50.813

30.416

20.779

39.437

48.677

45.964

40.440

40.645

30.361

26.731

17.309

13.115

12.399

36.477

48.964

54.292

45.831

28.769

36.984

45.363

45.419

48.052

39.828

37.100

28.831

22.527

15.785

10.764

12.821

79.653

111.133

117.447

96.644

59.185

57.763

84.800

94.096

94.016

80.268

77.745

59.462

49.258

33.094

23.879

25.220

Jumlah 594.856 557.807 1.152.663

Sumber: SUSEDA, 2015

Dari data diatas, komposisi penduduk menurut kelompok

umur terdiri atas kelompok penduduk umur muda (<15 tahun)

berjumlah 26,74%; kelompok umur produktif (15 – 64 tahun)

berjumlah 65,35% dan kelompok umur lanjut usia (>65 tahun)

berjumlah 7,13%, dengan Angka Beban Tanggungan (ABT) sebesar

51,22% yang artinya setiap penduduk usia produktif secara

potensial akan menanggung 52 penduduk usia belum/tidak

produktif.


II -5

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Kuningan dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Selama kurun waktu tahun 2015-2016 komponen

indeks pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli mengalami

peningkatan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2015-2016

Indikator Satuan Tahun

2015 2016

Indeks Pembangunan Manusia Poin 74,11 74,11

a. Indeks Pendidikan Poin 85,40 85,50

a.1. Angka Melek Huruf (AMH) % 98,71 98.79

a.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,82 8,84

b. Indeks Kesehatan Poin 77,43 79,37

b.1. Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 71,46 72,62

b.2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH 6,10 4,34

b.3. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH 128,74 27

c. Indeks Daya Beli (IDB) Poin 59,51 59,66

c.1. Purchasing Power Parity (PPP) Ribu Rupiah 557,49 558,15

Sumber: SUSEDA 2015 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2016

Berdasarkan hasil pencapaian pembangunan sampai dengan

tahun 2016, hal yang masih memerlukan prioritas terutama yang

menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat adalah belum

tercapainya angka rata-rata lama sekolah pada angka 9 tahun yang

mengacu pada program wajib belajar sembilan tahun.

Angka kematian ibu yang cenderung mengalami peningkatan

pada satu tahun terakhir perlu mendapat perhatian lebih.

Peningkatan pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah


II -6

sampai ke pelosok desa adalah tuntutan masyarakat bagi pelayanan

pemerintah. Kecenderungan pemusatan fasilitas kesehatan di daerah

perkotaan masih menunjukan ketimpangan yang memerlukan

kebijakan strategis dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.

2.1.2.2 Kondisi Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi di Kabupaten Kuningan tidak terlepas dari

perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan

indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2014-

2015 mengalami kenaikan, lebih rinci sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2014-2015

Indikator Satuan Tahun

2014 2015*

Produks Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Nilai PDRB

a.1.Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Juta Rupiah 14.998.750,35 16.992.197,59

a.2. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Juta Rupiah 12.385.140,68 13.175.124,36

b. PDRB Per Kapita Juta Rupiah 14,30 16,10

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Persen 6,32 6,38

d. Inflasi Persen - -

e. Indeks Gini Persen 0,226 0,326

*) Data Sementara BPS

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum

menunjukan percepatan yang memadai membutuhkan kebijakan

akselerasi pembangunan terutama peningkatan potensi sektor-sektor

unggulan. Kabupaten Kuningan dengan basis ekonomi dari sektor

pertanian, pariwisata dan jasa perdagangan serta usaha kecil dan


II -7

menengah perlu memfokuskan prioritas pembangunan ke sektor-

sektor tersebut, diantaranya adalah:

1. Untuk sektor pertanian saat ini terus mengalami penurunan baik

produksi maupun produktivitas, baik dikarenakan kondisi musim

maupun berkurangnya luas rata-rata yang dimiliki petani, hal

tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;

b) Optimalisasi lahan tadah hujan;

c) Optimalisasi pemanfaatan lahan;

d) Pemotongan rantai perdagangan saprotan;

e) Perlindungan terhadap kegagalan panen;

f) Diversifikasi usaha pertanian.

2. Mengingat banyaknya pengurangan tenaga kerja perempuan,

perlu ada upaya terobosan untuk pengembangan industri rumah

tangga yang didukung dengan penyediaan sarana prasarana

maupun pemasarannya serta peningkatan SDM.

3. Pengembangan destinasi dan usaha pariwisata daerah seiring

dengan pembukaan jalur Tol Cipali.

4. Promosi pariwisata Kabupaten Kuningan.

Hal lain yang perlu disikapi dengan bijak adalah tekanan

terhadap lingkungan akibat kegiatan perekonomian. Sejalan dengan

kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan yang mengacu

pada implementasi kebupaten konservasi maka sektor ekonomi

produktif diarahkan pada kegiatan ekonomi ramah lingkungan.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Kondisi Pelayanan Bidang Pendidikan

Kondisi pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten

Kuningan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


II -8

Tabel 2.4

Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan

No Uraian Tahun

2015 2016 Jumlah penduduk 1.149.566 1.152.663

1. Sekolah Dasar (SD)

Jumlah Sekolah - Negeri - Swasta

643

6

643

6

Jumlah Murid - Negeri - Swasta

102.827

1.548

101.248

1.738

Jumlah Guru - Negeri - Swasta

6.213

103

6.195

102

Rasio Jumlah Murid dan Guru - Negeri - Swasta

17 15

16 17

2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)


7

79

7

81


1.507

10.935

1.519

11.117


114 773

104 767


13 14

15 14

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)


79 15

79 16


37.571 3.041

37.812 3.095


2.107

269

2.082

277


18 11

18 11

4. Madrasah Tsanawiyah (MTs)


12 42

12 49


8.262 9.901

8.393

10.415

Jumlah Guru - Negeri

438

440


II -9

Sumber : Kuningan Satu Data 2015, Disdikpora dan Kemenag Kab. Kuningan, 2016

2.1.3.2 Kondisi Pelayanan Bidang Kesehatan

Kondisi pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten

Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

- Swasta 813 863


19 12

19 12

5. Sekolah Menengah Atas (SMA)


19

8

19

9


15.184 1.508

15.500 1.614


805 191

810 190


19

8

19

8

6. Madrasah Aliyah (MA)


3

18

3

21


1.547 2.827

1.637 3.186


105 371

108 391


15

8

15

8

7. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)


9

33

9

36


10.801 12.860

11.500 13.795


643 897

660

1.001


17 14

17 14


II -10

Tabel 2.5

Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan

No Uraian Tahun

2014 2015 2016

1. Jumlah Rumah Sakit 7 7 8

2. Jumlah Puskesmas, 61 61 61

Terdiri dari :

Jumlah Puskesmas tanpa perawatan 31 31 31

Jumlah Puskesmas dengan Perawatan 6 6 6

Jumlah Puskesmas tanpa Perawatan + PONED 18 18 18

Jumlah Puskesmas dengan Perawatan + PONED 6 6 6

3. Jumlah Puskesmas Pembantu 67 67 69

4. Jumlah Puskesmas Keliling 37 37 37

5. Jumlah Posyandu 1.411 1.417 1.419

6. Jumlah Poskesdes 205 195 209

7. Jumlah Polindes 10 - 8

8. Jumlah Balai Pengobatan 14 13 15

9. Jumlah Apotek 53 55 56

10. Jumlah Toko Obat 51 44 43

11. Rasio Jumlah Penduduk Per Rumah Sakit 163.389 164.224 144.083

12. Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas 18.750 18.845 18.896

13. Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas Pembantu 17.070 17.158 16.705

14. Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas Keliling 30.911 31.069 31.453

15. Rasio Jumlah Penduduk Per Poskesdes 5.579 5.895 5.515

16. Rasio Jumlah Penduduk Per Posyandu 811 811 812

17. Rasio Jumlah Penduduk Per Polindes 114.372 - 144.083

18. Rasio Jumlah Penduduk Per Balai Pengobatan 81.695 88.428 76.844

19. Rasio Jumlah Penduduk Per Toko Obat 22.426 26.127 26.806 Sumber : Kuningan Satu Data 2014-2015

2.1.3.3 Kondisi Pelayanan Bidang Transportasi

Kondisi pelayanan di bidang transportasi di Kabupaten

Kuningan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6

Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Transportasi

No Uraian Tahun

2015 2016

Jumlah penduduk (Orang) 1.149.566 1.152.663 1. Jumlah Terminal Tipe A 1 1

2. Jumlah Sub Terminal 10 10

3. Jumlah Rambu Lalin 1683 2.239

4. Jumlah Traffic light 9 9

5. Jumlah Warning light 201 236

6. Jumlah Lampu PJU 4.093 4.343

7. Panjang Pagar Pengaman Jalan (m) 448 408


II -11

8. Shelter (buah) - -

9. Jumlah trayek layanan 64 64

10 Tempat Uji Kendaraan Bermotor 1 1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, 2016

Selain itu, upaya peningkatan infrastruktur transportasi

melalui peningkatan kinerja pengelolaan jalan Kabupaten di

Kabupaten Kuningan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :

Tabel 2.7

Kinerja Kemantapan Jalan Kabupaten

No Kondisi Tahun 2014

(Km)

Tahun 2015

(Km)

Tahun 2016

(Km)

1 Baik 779,21 632,21 518,454

2 Sedang 90,87 269,115 192,551

3 Rusak 105,05 87,150 67,973

4 Rusak Berat 75,64 61,983 40,473

Total 1.050,77 1.050,458 819,451 Sumber : Dinas Bina Marga Kab. Kuningan, 2016

Berdasarkan hasil evaluasi ketersediaan sarana dan

prasarana dasar secara umum kualitas dan ketersediaan infrastruktur

di Kabupaten Kuningan sudah cukup memadai, baik kualitas jalan,

jembatan maupun irigasi teknis. Tantangan yang masih cukup besar

adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur di daerah pedesaan

dan perbatasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi produktif.


II -12

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan 5 (lima) misi

yang akan dicapai. Pencapaian misi-misi ini perlu untuk selalu di evaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan

pembangunan Kabupaten Kuningan. Evaluasi misi pembangunan Kabupaten Kuningan dilakukan melalui evaluasi terhadap

berbagai indicator RPJMD Tahun 2014-2018, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun 2015 dan evaluasi

terhadap data-data BPS. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapaian misi pembangunan

Kabupaten Kuningan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2014-2018

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku Rp. juta 11,560,260.53 14,955,531.62 11,837,069.02 - 12,120,505.64 -

2 PDRB per Kapita atas dasar harga konstan Rp. juta 4,481,764.86 12,364,916.20 4,533,501.95 - 4,585,836.28 -

3 Indeks Daya Beli Masyarakat % 58.84-59.06 59.11 59.07-59.28 59.51 59.29-59.51 59.66

4 Indeks Gini (poin) poin 0.31 0.32 0.31 0.23 0.31 0.33

5 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4.99 6.28 5.04 6.38 5.08 -

6 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 8.74-8.76 8.78 8.82-8.85 8.82 8.90-8.92 8.83

7 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 99.8 99.81 99.82 99.83 99.84 99.83

8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 90.69 90.57 90.86 90.61 91.03 90.65

9Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket

C% 54.01 54.60 56.15 54.67 58.37 61.34

2016

NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHSatuan

2014 2015


II -13

Sumber : RPJMD, BPS, KSD

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

10 Angka Melek Huruf % 98.19-98.27 98.51 98.32-98.40 98.71 98.45-98.53 98.79

11 Angka Harapan Hidup tahun 70,98-71,02 71.07 71,04-71,08 71.46 71,10-71,14 72.62

12 Angka Kematian Bayi kasus per seribu 5.40 8.75 5.04 6.10 4.69 5.64

13 Angka Kematian Ibu kasus per 100 ribu 14 109.41 12 128.74 10 27.00

14 Jalan kabupaten dalam kondisi baik % 71.55 71.55 78.01 60.20 82.42 63.27

15 Rumah Tangga Pengguna Air Baku % 43.34 42.33 44.64 - 45.53 -

16Cakupan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

(kec.)kecamatan 32 32.00 32 32.00 32 32.00

17 Rumah tidak layak huni yang ditangani rumah 5,000 2,500.00 4,500 3,800 -

18 Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga buah 838 839.00 839 839.00 839 839.00

19Cakupan Pembinaan kepada Organisasi

Kepemudaankecamatan 32 32.00 32 32.00 32 32.00

20 Nilai Investasi PMDN&PMA Rp. 395,964,538,420 448,839,079,180.00 435,560,992,262 397,813,949,380 479,117,091,488 -

21 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5.3 5.13 5.2 6.15 5.1 7.20

22 Persentase Keluarga Miskin % 12.76 11.68 12.28 12.81 11.80 -

23 Jumlah kerjasama media massa % 53 55.00 55 55.00 55 55.00

24 Cakupan Layanan Informasi kecamatan 32 32.00 32 32.00 32 32.00

25Jumlah Ormas, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan

yang Terbina% 55.88 - 56.96 - 58.04 -

26 Jumlah produk hukum buah 16 18.00 14 21.00 12 9.00

27 Pencapaian target kawasan lindung % 30.12 30.12 30.61 - 31.1 -

28 Indeks Pembangunan Manusia poin 73,57-73,87 73.70 73,97-74,23 74.11 74,29-74,59 74.84

29 Laju Pertumbuhan Penduduk/ LPP % 0.445 0.47 0.428 0.51 0.411 0.27

30 Pendapatan Asli Daerah Rp. milyar 142.85 185.69 159.99 229.20 180.82 253.44

Satuan

2014 2015 2016

NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH


II -14

2.3 Permasalahan Pembangunan

2.3.1 Urusan Wajib

Tujuan pembangunan daerah diharapkan dapat

mencerminkan kebutuhan lokal, pilihan strategis yang sesuai dengan

potensi daerah dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat. dalam pelaksanaanya pembangunan

daerah akan menghadapi tantangan baru, target baru dan kebutuhan

baru demikian juga pembangunan daerah Kabupaten Kuningan.

Hasil evaluasi terhadap aspek-aspek pembangunan, masih

terdapat permasalahan pembangunan daerah yang perlu ditangani

dengan kebijakan, program dan kegiatan. Berikut disampaikan

permasalahan-permasalahan pembangunan daerah menurut bidang

urusan:

1. Pendidikan

a) Masih rendahnya capaian RLS;

b) Rendahnya APM jenjang pendidikan menengah;

c) Kondisi sarana prasarana pendidikan masih ada yang rusak;

d) Aksesibilitas pendidikan belum merata.

2. Kesehatan

a) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;

b) Masih terdapatnya angka kematian ibu dan bayi;

c) Ketahanan keluarga dan pengembangan kesejahteraan

keluarga belum optimal;

3. Lingkungan Hidup

a) Belum terintegrasinya pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup;

b) Belum optimalnya penanganan persampahan

c) Belum optimalnya penanganan daerah rawan bencana


II -15

4. Pekerjaan Umum

a) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan masih tinggi;

b) Tingginya kerusakan jaringan irigasi;

c) Rendahnya cakupan penyediaan air minum dan sanitasi

permukiman;

d) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar

dan strategis pendukung sektor pembangunan ekonomi;

e) Masih terbatasnya sarana prasarana pemerintahan daerah.

5. Penataan Ruang

a) Pengembangan kawasan lindung dan pemanfaatan jasa

lingkungan belum optimal

b) Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal

6. Perencanaan Pembangunan

a) Database antar sektor belum akurat;

b) Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan

rencana pembangunan antar pusat dan daerah.

7. Perumahan

a) Masih terdapat rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.

8. Kepemudaan dan Olah Raga

a) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan

generasi muda;

b) Belum optimalnya pembinaan pada organisasi kepemudaan;

c) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.

9. Penanaman Modal

a) Masih rendahnya investasi terutama di bidang pariwisata,

pertanian dan industri pengolahan


II -16

10. Koperasi dan Usaha Kecil menengah

a) Rendahnya daya saing produk koperasi dan UMKM

b) Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan teknologi tepat

guna, dan akses permodalan;

11. Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil masih

rendah;

b) Database dan informasi kependudukan dan catatan sipil

belum lengkap dan akurat;

12. Ketenagakerjaan

a) Meningkatnya angka pengangguran

b) Rendahnya kualitas tenaga kerja;

13. Ketahanan pangan

a) Terbatasnya Ketersediaan dan cadangan pangan

b) Distribusi dan akses pangan belum optimal.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Peran pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan masih rendah;

b) Perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan.

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a) Masih rendahnya akses layanan KB;

b) Ketahanan keluarga dan pegembangan kesejahteraan

keluarga belum optimal.

16. Perhubungan

a) Belum optimalnya fungsi terminal dan sub terminal;

b) Terbatasnya penyedian sarana dan prasarana perhubungan.


II -17

17. Komunikasi dan Informatika

a) Minimnya infrastruktur di bidang layanan komunikasi dan

informatika

b) Belum optimalnya peran dan fungsi Pejabat Pengelola

Informasi Daerah

c) Rendahnya pemanfaatan IPTEK oleh masyarakat.

18. Pertanahan

a) Rendahnya kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat;

b) Belum efektifnya koordinasi dalam pembebasan tanah untuk

kepentingan umum.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a) Pendidikan politik masyarakat perlu ditingkatkan;

b) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

a) Reformasi birokrasi belum optimal

b) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme SDM

aparatur;

c) Potensi sumber pendapatan daerah belum optimal;

d) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;

e) Belum optimalnya kemampuan Fiskal Daerah;

f) Masih rendahnya akses, peran serta masyarakat dalam

pembangunan

g) Belum optimalnya implementasi Kerjasama antar daerah.


II -18

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Kapasitas SDM dan kelembagaan desa masih rendah;

b) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa belum

optimal;

c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan belum

optimal.

22. Sosial

a) Penanggulangan masalah dan pemberdayaan potensi sumber

kesejahteraan sosial belum optimal;

b) Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan;

c) Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan

bencana;

23. Kebudayaan

a) Rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;

b) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;

c) Terbatasnya sarana dan prasarana bagi pengembangan seni

dan budaya masyarakat.

24. Statistik

a) Kurang lengkap dan akuratnya ketersediaan data

pembangunan.

b) Belum terintegrasinya database antar sektor.

25. Kearsipan

a) Masih minimnya pengelolaan dokumen dan arsip daerah

b) Terbatasnya sarana dan prasarana dan manajemen

kearsipan;

c) Rendahnya pemahaman aparatur tentang pentingnya arsip.


II -19

26. Perpustakaan

a) Belum memadai sarana prasarana pengelolaan perpustakaan;

b) Terbatasnya taman bacaan masyarakat.

2.3.2 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a) Rendahnya kualitas sumberdaya petani dalam budidaya

perikanan;

b) Rendahnya produksi perikanan;

c) Belum terintegrasinya pengelolan perikanan antara sektor hulu

dan hilir.

2. Pertanian

a) Masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian

b) Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian masih rendah;

c) Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan,

holtikultura, perkebunan dan peternakan belum optimal;

d) Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam peningkatan

produksi dan pengolahan hasil pertanian dalam rangka

agribisnis.

e) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung

peningkatan produksi pertanian.

3. Kehutanan

a) Belum optimalnya penanganan lahan kritis yang belum

tertangani;

b) Perlindungan dan pengamanan hutan kurang optimal;

c) Pengembangan hutan rakyat, industri hasil hutan dan

pemanfaatan jasa lingkungan belum optimal;

d) Belum terintergasinya konservasi tanah dan air;

e) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal;


II -20

4. Energi dan Sumberdaya Mineral

a) Belum terinegrasinya pengelolaan wilayah pertambangan

yang berkelanjutan;

b) Terbatasnya SDM dalam pemanfaatan energi baru dan

terbarukan.

5. Pariwisata

a) Belum optimalnya pengembangan, destinasi dan daya tarik

wisata;

b) Belum optimalnya promosi pariwisata

c) Belum memadainya sarana dan prasarana serta fasilitas

pendukung pariwisata;

6. Industri

a) Inovasi dan kualitas produk masih rendah;

b) Sebagian bahan baku produksi masih dipasok dari daerah

lain;

c) Rendahnya penguasaan teknologi dalam pengelolaan produk

pada Industri Kecil Menengah (IKM).

7. Perdagangan

a) Masih rendahnya kualitas dan kontinyuitas produk-produk

lokal;

b) Terbatasnya sarana prasarana pasar desa/tradisional;

c) Terbatasnya pemasaran produk unggulan dan Industri Kecil

Menengah (IKM).

8. Ketransmigrasian

a) Rendahnya minat calon transmigran antar pulau

b) Terbatasnya informasi calon lokasi transmigrasi

c) Rendahnya kualitas calon transmigran;


II -21

2.4 Isu Strategis Daerah

Dari data tersebut diatas dan disesuaikan dengan

tahapan pembangunan pada tahun 2017 “ Pemantapan Daya

Saing Daerah” dan sasaran pokok pembangunan maka isu

strategis yang dapat di munculkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur;

2. Peningkatan dan pemantapan Ketahanan Pangan;

3. Peningkatan manajemen dan promosi pariwisata daerah;

4. Penurunan angka pengangguran;

5. Penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial;

6. Peningkatan kualitas SDM masyarakat;

7. Peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kesehatan

masyarakat;

8. Perlindungan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan

hidup;

9. Peningkatan promosi dan pemasaran produk UMKM.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan 2018

III - 1

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka

Pendanaan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro

Kabupaten Kuningan serta pengaruh perekonomian regional, nasional

maupun perekonomian global. Perkiraan sumber-sumber pendapatan dan

besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar

kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien

dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah memperhatikan kebijakan tingkat

nasionaldan regional, dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah

yang tertuang dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD),

serta memperhatikan kondisi, potensi danpermasalahan-permasalahan

yang berkembang di daerah.

Penetapan arah kebijakan ekonomi daerah

merupakanlanjutankebijakan tahun lalu dengan memperhatikan kondisi

dan permasalahan perekonomianyang dihadapi saat ini. Dengan kata lain,

dalam rangka memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang

terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan dalam lingkup daerah,

regional dan global yang dihadapi, serta mampu mengkoreksi kebijakan

yang keliru.

Rancangan kerangka kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten

Kuningan tahun 2018 merupakan kebijakan strategis dalam meningkatkan

kinerja tahun terakhir pelaksanaanRencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018.


III - 2

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Kuningan

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator

ekonomi makro serta perekonomian daerah.Perekonomian suatu daerah

tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, nasional bahkan

global.Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan

oleh daerah, sepertikebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor

moneter dan fiskal serta adanya resesi ekonomi di beberapa belahan

dunia dewasa ini yang juga memberikan dampak terhadap perekonomian

di Kabupaten Kuningan. Capaian beberapa indikator ekonomi Kabupaten

Kuningan adalah sebagai berikut:

- Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah

Laju pertumbuhan PDRB.Indikator tersebut menggambarkan laju

pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang

bisa digambarkan dengan data pertumbuhan PDRB atas dasar harga

konstan.

PDRB Atas Dasar Harga (ADH) Konstan menggunakan harga tetap

dari suatu tahun dasar, merupakan besaran yang melambangkan tingkat

perkembangan (naik turunnya) produktifitas suatu daerah.Angka PDRB

Konstan Kabupaten Kuningan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015

terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menggambarkan

produktifitas penduduk Kabupaten Kuningan yang terus

meningkat.Peningkatan ini tentunya perlu terus didorong dan dipacu agar

kinerja produksi dari sektor perekonomian dapat dioptimalkan semaksimal

mungkin. Indeks berantai dari PDRB ADH Konstan yang juga meningkat

setiap tahunnya menunjukkan semakin kondusifnya wilayah Kuningan

dalam melakukan proses produksi.

Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2015,

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan tahun 2015 sebesar

6,38% dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 13,18


III - 3

trilyunrupiah,pertumbuhan ini meskipun tidak terlalu tinggi namun relatif

cukup baik.

Tabel3.1 PDRB Kab. Kuningan atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

(adh 2010), Tahun 2014-2015 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA Harga Berlaku Harga Konstan

2014* 2015*** 2014* 2015**

I. Primer

A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan 3,720,358,10 4,069,406,62 2,868,833,28 2,900,320,82

B. Pertambangan dan Penggalian 285,353,18 306,417,02 226,710,84 228,220,17

II. Sekunder

C. Industri Pengolahan 355,268,42 395,682,54 299,122,42 318,144,23

D. Pengadaan Listrik & Gas 10,716,42 12,692,66 12,039,45 12,104,48

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 12,681,45 14,211,88 11,227,20 11,915,18

F. Kontruksi 1,318,982,55 1,524,862,82 1,093,960,08 1,184,785,11

III. Tersier

G. Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor

2,488,289,10 2,647,117,46 2,186,750,67 2,257,758,42

H. Transportasi dan Pergudangan 2,098,803,35 2,585,603,52 1,695,411,54 1,847,308,71

I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 260,093,43 292,590,71 214,089,89 232,462,16

J. Informasi dan Komunikasi 512,425,70 592,408,56 540,347,39 625,003,22

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 795,600,28 910,946,13 628,605,27 682,812,30

L. Real Estate 419,401,36 445,472,83 380,427,08 399,586,54

M,N Jasa Perusahaan 59,549,04 66,313,07 50,956,45 55,014,54

O. Administrasi Pemerintahan 672,077,81 760,257,65 488,827,33 499,795,54

P. Jasa Pendidikan 1,342,841,12 1,619,230,54 1,084,785,45 1,240,747,71

Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 208,466,44 252,868,25 188,117,34 214,663,75

R,S,T,U . Jasa Lainnya 437,842,56 496,115,32 414,933,00 464,481,47

KABUPATEN KUNINGAN 14,998,750,35 16,992,197,59 12,385,140,68 13,175,124,36

Ket: *angka sementara **angka sangat sementara

Sumber : Buku PDRB 2010-2015

Tahun 2015, tujuh belas kategori sektor ekonomi pada PDRB tumbuh

positif.Lima besar pertumbuhan PDRB menurut sektor ekonomi dari yang

tertinggi ke sektor yang terendah berurutan sebagai berikut,tertinggi adalah

Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 15,67 persen, diikuti jasa

Pendidikan sebesar 14,38 persen, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

sebesar 14,11 persen, sektor jasa lainnya 11,94 persen, transportasi dan

pergudangan 8,96 persen.


III - 4

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Kuningan

menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), 2013-2015

Kategori Uraian 2013 2014* 2015**

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2,50 1,64 1,10

B Pertambangan dan Penggalian 3,24 4,66 0,67

C Industri Pengolahan 8,56 5,61 6,36

D Pengadaan Listrik dan Gas 6,07 4,50 0,54

E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah 6,36 5,82 6,13

F Konstruksi 8,34 6,58 8,30

G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil

5,02 4,38

3,25

H Transportasi dan Pergudangan 6,02 8,22 8,96

I

Penyediaan dan Akomodasi dan Makan

Minum

4,67 5,81

8,58

J Informasi dan Komunikasi 8,59 9,41 15,67

K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,57 6,84 8,62

L Real Estate 5,70 4,69 5,04

M,N Jasa Perusahaan 7,30 6,48 7,96

O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan 0,57 1,07 2,24

P Jasa Pendidikan 19,59 21,33 14,38

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,18 8,99 14,11

R,S,T,U Jasa Lainnya 8,10 10,80 11,94

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6,25 6,32 6,38

Catatan : *Angka sementara **Angka sangat sementara



III - 5

-Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Kuningan dapat dilihat dari

distribusi persentase PDRB kelompok lapangan usaha yang terdiri dari

kelompok lapangan usaha primer, kelompok lapangan usaha sekunder

dan kelompok lapangan usaha tersier.

Kelompok lapangan usaha primer terdiri atas lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian.

Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri

Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi.

Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha

Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi

dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi

dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan;

AdministrasiPemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa

Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Selama periode 2010-2015, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat

Kabupaten Kuningan tidak mengalami perubahan komposisi kelompok lapangan

usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kuningan. Hanya saja pada

kelompok lapangan usaha Primer secara perlahan persentasenya terus menurun

walau dalam skala yang kecil. Hal im terlihat dari komposisi kelompok lapangan

usaha primer dari 2010-2015 adalah sebagai berikut 29,96 persen, 29,30; 28,39;

27,66, 26,71 dan 25,75.Untuk kelompok sektor sekunder relatif stagnan

pertumbuhan dan perannya yang berada pada kisaran 11 persen. Sedangkan untuk

kelompok lapangan usaha tersier terus bergerak naik dari tahun 2010 distribusinya

sebesar 59,10 persen menjadi 64,65 persen pada tahun 2015.

Tabel 3.3 Peranan PDRB Kabupaten Kuningan

menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), 2011-2015

Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

A Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan 27,92 27,31 26,40 25,78 24,77 23,95

B Pertambangan dan Penggalian 2,04 1,99 1,99 1,91 1,90 1,80

C Industri Pengolahan 2,60 2,55 2,43 2,41 2,37 2,33


III - 6

Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07

E Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08

F Konstruksi 8,15 8,27 8,60 8,60 8,79 8,97

G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil 17,73 17,86 17,68 17,37 16,59 15,58

H Transportasi dan Pergudangan 13,02 12,88 12,60 13,14 13,99 15,22

I Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 1,76 1,74 1,73 1,73 1,73 1,72

J Informasi dan Komunikasi 3,67 3,61 3,55 3,41 3,42 3,49

K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,87 4,92 5,27 5,28 5,30 5,36

L Real Estate 2,89 3,00 3,01 2,96 2,80 2,62

M,N Jasa Perusahaan 0,38 0,40 0,41 0,40 0,40 0,39

O

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

4,76 4,76 4,84 4,60 4,48 4,47

P Jasa Pendidikan 5,85 6,28 7,10 8,04 8,95 9,53

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial 1,30 1,31 1,30 1,30 1,39 1,49

R,S,T,U Jasa lainnya 2,83 2,94 2,91 2,90 2,92 2,92

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Catatan : *Angka sementara **Angka sangat sementara


Pada tahun 2015 Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga

berlaku sebesar 23,95 persen. Bila diperhatikan maka hal ini berarti

bahwa persentase peran kategori pertanian terus bergerak turun dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dimulai pada tahun 2010

persentase peran kategori pertanian yang mencapai 27,92 persen, tahun

2011 sebesar 27,31 persen, tahun 2012 sebesar 26,40 persen, tahun

2013 sebesar 25,75 persen,tahun 2014 sebesar 24,80 persen dan tahun

2015 sebesar 23,95 persen.

Kontribusi kelompok sektor sekunder tidak mengalami perubahan

berarti dalam hal peranan pertumbuhan perekonomian.Hal ini disebabkan

oleh meningkatnya peran kategori kontruksi yang mampu mengimbangi

turunnya kategori lapangan usaha lainnya dalam kelompok lapangan

usaha sekunder. Bahkan walaupun tidak terkalu besar kelompok lapangan

usaha sekunder ini mampu naik peran nya dari sebelumnya pada tahun


III - 7

2010 yang hanya 11,33 persen naik menjadi 14,71 persen pada tahun

2015.

Sementara itu peranan kelompok sektor tersier terhadap

pembentukan PDRB tercatat terus mengalami peningkatan, kontribusi

sektor tertier pada tahun 2010 sebesar 59,10 persen dan terus meningkat

menjadi 62,79 persen di tahun 2015. Hal ini sejalan dengan terus

meningkatnya semua kontribusi sektor pada kelompok sektor ini.

- Inflasi

Terdapat 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat yang dihitung angka

inflasinya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tujuh kota besar tersebut yaitu

Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota

Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya. Di wilayah III Cirebon, untuk melihat

gambaran inflasi Kabupaten sekitarnya biasanya menggunakan data

inflasi kota Cirebon, pada tahun 2016inflasi kota Cirebon adalah 1,87

persen. Angka inflasi tersebut berada dibawah inflasi Jawa Barat dan

Nasional pada tahun yang sama yaitu masing-masing 2,75 persen dan

3,02 persen.

Kelompok

Primer

24%Kelompok

Sekunder

11%

Kelompok

Tersier

65%

Gambar 3.1.

Kontribusi PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha

di Kabupaten Kuningan (persen), 2015


III - 8

- Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan

perbandingan orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap

total penduduk usia kerja, sedangkan konsep usia kerja adalah

kelompok penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK ini

merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam

kegiatan ekonomi. Pada tahun 2016 tercatat TPAK

pendudukKabupaten Kuningan telah mencapai 60,23 persen. Jika

dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi kenaikan keterlibatan

penduduk dalam kegiatan ekonomi, yang pada tahun 2015 TPAK

penduduk Kabupaten Kuningan sekitar 49,64 persen.

Dilihat aspek gender di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2015

tampak keterlibatan penduduk perempuan dalam kegiatan ekonomi

dinilai masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan TPAK penduduk

perempuan proporsinya kurang dari separuh penduduk laki-laki, yang

masing-masing, TPAK perempuan sekitar 37,88 persen sedangkan

TPAK laki-laki sekitar 82,34 persen.

Untuk melihat pengangguran, digunakan tingkat pengangguran

terbuka (TPT). Pada tahun 2016 TPT penduduk Kabupaten Kuningan

mencapai 7,20 persen, mengalami kenaikan sebesar 1,05 persen bila

dibandingkan dengan kondisi tahun 2015. Dilihat menurut aspek laki-

laki dan perempuan, tampaknya pengangguran terbuka perempuan

proporsinya tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan

pengangguran terbuka laki-laki, yaitu TPT perempuan sebesar 12,82

persen, sedangkan TPT laki-laki hanya sebesar 3,52 persen.

Tabel 3.4 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas, Angkatan Kerja, Bekerja, Mencari

Kerja,TPAK, TPT, dan TKK menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan, Tahun 2013 – 2015

Indikator 2014 2015 2016

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah

Penduduk Usia 15 tahun

476.642 477.450 954.092 479.352 479.732 959.084 422.643 418.074 840.717


III - 9

Indikator 2014 2015 2016

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah

keatas

Angkatan Kerja

346.734 158.570 505.304 343.249 132.883 476.132 348.024 158.346 506.370

Bekerja 336.039 143.356 479.395 332.495 117.598 450.093 323.656 146.239 469.895

Mencari Kerja

10.695 15.214 25.909 10.754 15.285 26.039 24.368 12.107 36.475

TPAK 72,75 33,.21 52,96 71,61 27,70 49,64 82,34 37,88 60,23

TPT 3,08 9,59 5,13 3,13 11,50 5,47 7,00 7,65 7,20

TKK 96,92 90,41 94,87 96,87 88,50 94,53 93,00 92,35 92,80

Sumber : Suseda Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2016 Keterangan : L = Laki-laki ; P = Perempuan

Tren meningkatnya tingkat pengangguran dari tahun ketahun akan

berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten

Kuningan. Di bidang ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi akan

menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pengangguran

menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan

terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Dengan demikian

tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan

terpacu.Selain itu pengangguran akan menyebabkan meningkatkan

kemiskinan, kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pakaian dan

lain-lain.Selain dampaknya terhadap perekonomian, pengangguran juga

berdampak pada kehidupan sosial yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas.

- Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan

menggunakan formula (100 – angka kemiskinan).Angka kemiskinan

adalah perbandingan antara persentase penduduk yang masuk

kategori miskin terhadap jumlah penduduk.Penduduk miskin dihitung

berdasarkan garis kemiskinan.Garis kemiskinan adalah nilai rupiah

pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum

kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang

dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.


III - 10

Tabel 3.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan

URAIAN Penduduk Miskin

2014 2015

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

133.570 147.210

Persentase Penduduk Miskin (%)

12,72 13,97

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

- Pengeluaran Rumah Tangga

Perkembangan tingkat kesejahteraan rumahtangga dapat diukur

melalui besarnya konsumsi/pengeluaran yang dikeluarkan oleh

rumahtangga yang bersangkutan. Semakin besar proporsi

konsumsi/pengeluaran rumahtangga bukan makanan, maka tingkat

kesejahteraan rumahtangga yang bersangkutan semakin baik.

Tabel 3.6. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Untuk

Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Kuningan, Tahun 2015 – 2016

KelompokKonsumsi 2015 2016

Makanan 64,15 43,72

Bukan Makanan 35,85 56,28

Jumlah 100,00 100,00

Sumber : Suseda Kabupaten Kuningan 2015-2016

Proporsi pengeluaran makanan pada tahun 2016 sekitar 43,72

persen sedangkan yang bukan makanan sekitar 56,28 persen, perubahan

tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Kuningan pada tahun 2016 ini,

tidak disertai dengan membaiknya tingkat pemerataan pendapatannya

(dalam hal ini didekatkan dengan pengeluarannya).

Jika dilihat dari indeks gini ratio (GR), menunjukkan kenaikan dari

0,226 pada 2015 menjadi 0,326 pada 2016, terdapat peningkatan

ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk dari


III - 11

tahun sebelumnya meskipun masih berada pada taraf tingkat

ketimpangan rendah (karena GR < 0,4).

Gambar 3.2.Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2012 – 2016

3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2017

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Kuningan tahun

2012-2015, proyeksi perekonomian tahun 2016, perekonomian Kabupaten

Kuninganpada Tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan

mengalami pertumbuhan yang positif.

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Kuningan, akan

banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global,

nasional maupun perkembangan perekonomian regional Kabupaten

Kuningan sendiri.

− Tantangan Global dan Nasional

Berdasarkan laporan eknomi tahunan PBB, Perekonomian dunia

diproyeksikan tumbuh sebesar 2,7 persen pada 2017 dan 2,9 persen

pada 2018, hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi global belum

bangkit dari periode pertumbuhan yang lambat. Pemulihan moderat ini

0,284 0,297

0,321

0,226

0,284 0,297

0,321

0,226

0,326

-

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

2012 2013 2014 2015 2016


III - 12

lebih merupakan indikasi stabilisasi ekonomi daripada sinyal

kebangkitan yang kuat dan permintaan global yang berkelanjutan.

Laporan ini mencatat bahwa prospek ekonomi global tetap tunduk

pada ketidakpastian signifikan dan risiko-risiko yang berpeluang

mendorong penurunan yang berpotensi menghambat perkiraan

pertumbuhan moderat tahun 2017-2018.beberapa ketidakpastian itu

antara lain adalah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, perubahan

yang akan terjadi oleh pemerintahan baru Amerika Serikat menyangkut

kebijakan perdagangan internasional serta efek Brexit di Eropa, dan

implikasi potensialnya bagi pergerakan secara bebas barang dan

pekerja di Eropa.Untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan kerja

sama internasional yang lebih kuat di berbagai bidang, seperti

percepatan transfer teknologi bersih, mendukung iklim pembiayaan,

memperkuat kerja sama pajak internasional dan menanggulangi arus

keuangan terlarang.

Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi

Indonesia tahun 2017 ini sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi yang

lebih kuat serta harga komoditas yang lebih tinggi dinilai menjadi

pendorong utama.Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga

diproyeksikan akan meningkat karena nilai tukar rupiah yang stabil.

Sementara, upah riil yang lebih tinggi dan angka pengangguran yang

terus menurun memberi dukungan bagi peningkatan daya beli

konsumen.

Pertumbuhan investasi swasta iuga diperkirakan meningkat oleh

karena harga komoditas yang sudah pulih kembali, serta efek dari

pelonggaran moneter pada 2016 serta reformasi ekonomi baru-baru ini.

Pada saat yang sama, harga komoditas yang lebih tinggi juga akan

mengurangi kendala fiskal dan meningkatkan belanja pemerintah,

sedangkan pertumbuhan global yang menguat akan meningkatkan

ekspor.

Namun, Indonesia juga masih perlu mewaspadai kondisi dalam negeri

dan global saat ini. Beberapa tantangan yang akan dihadapi perekonomian


III - 13

Indonesia yang berasal dari dalam negeri dan juga dari global yang

sudah dapat diprediksi (dan dihitung dampaknya) dan juga tantangan

yang belum diketahui seberapa besar dampaknya terhadap Indonesia

adalah:

1. Sumber tantangan domestik. Sumber tantangan yang sudah

diketahui dan dapat diprediksi dampaknya adalah rencana

pemerintah untuk menaikkan tarif listrik dan harga BBM non subsidi

yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan inflasi administered

prices. Sementara tantangan yang belum diketahui dampaknya

diantaranya kenaikan harga pangan (inflasi volatile foods) yang

sangat tergantung hasil panen, manajemen distribusi pangan dan

juga impor pangan, tantangan kedua adalah pelemahan nilai

rupiah, diikuti shortfall pajak dan juga kondisi likuiditas domestik.

2. Sumber tantangan global. Karena berada di luar kontrol pemerintah

dan Bank Indonesia maka tantangan global sebenarnya sudah

dapat diprediksi namun belum dapat diketahui seberapa besar

dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya

kenaikan suku bunga acuan the Fed yang akan mendorong

penguatan dollar Amerika dan juga akan mempengaruhi likuiditas

global. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kelanjutan

BREXIT dan juga pengurangan produksi minyak OPEC yang

tentunya akan mendorong naik harga minyak dunia. Elain itu, hal

lain yang perlu diperhatikan adalah munculnya resiko geopolitik

(terutama di Timur Tengah) dan juga kecenderungan

berkembangannya proteksionisme perdagangan oleh negara-

negara maju.

Prediksi kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya

merupakan kabar baik bagi kondisi perekonomian nasional walaupun

kemungkinan akan dicapai dengan upaya yang cukup berat. Upaya-

upaya tersebut harus didukung oleh peningkatan kualitas

perekonomian dari daerah-daerahnya termasuk Kabupaten Kuningan


III - 14

yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat sebagai daerah

penyangga Ibukota Negara.

− Tantangan Regional

Tema pembangunan Kabupaten Kuningan pada tahapan

pembangunan 2014 – 2018 dalam RPJP Kabupaten Kuningan, yaitu

Pemantapan Kemandirian Masyarakat memberikan tantangan bagi kita

untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang memiliki

kemandirian tinggi dalam membangun penghidupannya. Kemandirian

tersebut seyogyanya merupakan implikasi dari berkembang pesatnya

bidang pertanian dan pariwisata di Kabupaten Kuningan, sehingga

kinerja 2 (dua) sektor ini menjadi prioritas utama dalam rangka

meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kuningan.Bagaimana peran

Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam memacu kinerja dan

produktivitas sektor ini menjadi sangat vital, ditengah terjadinya

pelambatan pertumbuhan di sektor pertanian beberapa tahun ini.

Adapun analisis SWOT untuk tantangan perekonomian Kabupaten

Kuningan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan

Strenghts Weakness Opportunities Threats

- Kepemilikan potensi

sumberdaya

pertanian sebagai

sektor dominan

perekonomian.

- Kekayaan destinasi

pariwisata alami

sebagai sektor

unggulan yang

dikembangkan

untuk sumber

pendapatan daerah.

- Sektor Pertanian

sebagai sektor

dominan

mengalami

penurunan.

- Ketersediaan SDM

yang terbatas dan

kualitas SDM di

bidang pertanian

dan

pariwisatayang

masih rendah.

- Memiliki topografi

yang indah dan

tanah yang subur

sehingga dapat

mendukung

aktivitas di sektor

pertanian dan

pariwisata.

- Peluang pasar

dalam negeri dan

luar negeri

produk pertanian

Kuningan terus

- Potensi bencana

akibat aktivitas

gunung berapi

(Gunung Ciremai)

yang bisa terjadi

kapan saja dapat

mengganggu

aktivitas

perekonomian.

- Daya saing

ekonomi

Kabupaten

tetangga yang


III - 15


- Ketersediaan SDM

yang sebagian

besar pada usia

produktif.

- Keberadaan IKM

berbahan baku

produk pertanian.

- Stabilitas makro

ekonomi

daerahyang terjaga

- Terbatasnya

sarana prasarana

pertanian dan

pariwisata.

- Rendahnya

pengembangan

produk, destinasi

dan daya tarik

wisata.

- Inovasi dan

kualitas produk

masih rendah dan

sebagian bahan

baku produksi

masih tergantung

pada daerah lain

- Pertumbuhan

ekonomi disertai

meningkatnya

ketimpangan

pendapatan dan

wilayah.

- Pertumbuhan

ekonomi belum

berdampak pada

penurunan

pengangguran dan

kemiskinan secara

signifikan

- Keterbatasan

wirausahawan

lokal sebagai

penggerak

berkembang.

- Stabilitas

ekonomi

regional, global

dan nasional.

- Infrastruktur (Tol

Cipali dan BIJB)

yang telah

mempercepat

jarak tempuh

wisatawan dalam

dan luar negeri

masuk ke

wilayah

Kabupaten

Kuningan.

- Adanya tematik

sektoral dan

kewilayahan.

- Adanya common

goal dan janji

Gubernur yang

memperkuat arah

pembangunan

ekonomi.

- Adanya arah

pengelolaan

metropolitan

Cirebon Raya

dan Pusat

Pertuumbuhan

Wilayah Cirebon.

meningkat.

- Persaingan produk

serupa yang

semakin tinggi.

- Masuknya produk

impor yang lebih

bersaing dari

produk lokal.

- Infrastruktur dan

sarana prasarana

ekonomi yang

lebih baik di

daerah tetangga

yang lebih menarik

investor dari luar

untuk masuk.


III - 16


ekonomi daerah.

− Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017-2018

Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2014 dan

perkiraan capaian tahun 2016, maka prospek perekonomian pada

Tahun 2017 - 2018 adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan tahun 2017 diperkirakan akan

terus menguat. Tahun 2016-2017 perekonomian diharapkan tumbuh

pada kisaran angka 6,45%-6,49%.Inflasi juga diperkirakan masih

dibawah angka dua digit meskipun akan adanya tekanan dari rencana

kenaikan tarif listrik dan harga BBM non subsidi yang akan mendorong

kenaikan inflasi. Dengan kondisi diatas, diharapkan tingkat

pengangguran terbuka berada dan angka kemiskinan diperkirakan

dapat ditekan.

Pada dua tahun kedepan diperkirakan struktur lapangan usaha

sebagian masyarakat Kabupaten Kuningan tidak mengalami perubahan

komposisi kelompok lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kuningan.

Hanya saja tren kelompok lapangan usaha Primer secara perlahan

diperkirakan persentasenya akan terus menurun walau dalam skala yang

kecil.Tingkat kesejahteraan rumah tangga diharapkan akan terus

meningkat, sejalan dengan semakin besarnya proporsi

konsumsi/pengeluaran rumah tangga bukan makanan pada tahun-

tahun kedepan.

Tabel 3.8

Indikator Makro Kabupaten Kuningan

No Indikator

Makro Satuan

Realisasi Bertambah /Berkurang

Proyeksi /Realiasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

1

PDRB atas Dasar Harga Konstan (Angka Agregatif) (TDH 2010)

Trilyun

Rp

15,00

16,99

1,99

17,00-17,50


III - 17

No Indikator

Makro Satuan

Realisasi Bertambah /Berkurang

Proyeksi /Realiasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Angka Agregatif)

% 6,32 6,38 0,06 6,40-6,45

3 Prosentase Penduduk Miskin

% 12,72 13,97 1,25 13,00-13,50

4 Tingkat Pengangguran Terbuka

% 5,13 6,15 1,02 6,00-6,30

5 Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:

- PDRB Perkapita(TDH 2010)

Rp (juta)

14,30 16,10 1,80 16,30 – 17,00

- Besaran Gini Rasio

0,32 0,23 0,09 0,33 (realisasi)

- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Perhitungan Lama

73,70 74,51 0,81 74,84 (realisasi)

Sumber: BPS Kab. Kuningan, PDRB Kab. Kuningan Tahun 2010-2015, SUSEDA Kab.Kuningan Tahun 2016, dan Bappeda Kab. Kuningan.

3.1.3. Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari

pembangunan daerah secara menyeluruh.Kebijakan pembangunan

ekonomi tidak terpisah dan menampik permasalahan-permasalahan diluar

kegiatan ekonomi karena tidak ingin adanya pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Kuningan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup serta

hanya dinikmati oleh beberapa golongan masyarakat saja.Hal ini juga

selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang pro-poor,

pro-job, pro-growth dan pro-environment. Masalah-masalah kemiskinan,

pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta kondisi lingkungan hidup

tetap menjadi dasar dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi

Kabupaten Kuningan kedepan.


III - 18

Apabila dianalisis dari data capaian pembangunan di Kabupaten

Kuningan, masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi pada tahun 2018

yang perlu dipecahkan bersama, antara lain:

1. Masih rendahnya Daya beli

Indikator daya beli yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur

kemajuan pembangunan manusia adalah konsumsi/pengeluaran riil

perkapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah. Kemampuan daya

beli penduduk Kabupaten Kuningan tahun 2014 berada pada kisaran

Rp.555.800,00 ada kenaikan pada tahun 2015 menjadi Rp. 557.490,00,

sedangkan pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 558.000,00.

Berdasarkan data terlihat daya beli masyarakat Kabupaten

Kuningan dalam kurun waktu tiga tahun trennya terus naik, namun

demikian masih tergolong rendah sehingga masih dibutuhkan upaya yang

lebih lagi dalam peningkatan indeks daya tersebut.Daya beli yang rendah

merupakan salah satu poros utama penyusun lingkaran setan kemiskinan

yang saling terkait.Pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya

kemiskinan, dengan kemiskinan tersebut menyebabkan seseorang tidak

dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya

pemeliharaan dan perawatan kesehatan.

2. Kenaikan angka pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan data SUSEDA

2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 6,15% menjadi 7,20%.

Ada sekitar36.475 orang yang sedang mencari kerja dan hanya 469.895

orang yang bekerja. Dari masyarakat yang bekerja, status pekerjaan

didominasi sektor informal sebesar 68,22% dan hanya 31,78% saja yang

bekerja pada sektor formal. Berdasarkan data tersebut maka kebijakan

yang harus diambil untuk menekan angka pengangguran dan

meningkatkan pekerja sektor formal adalah peningkatan life skill bagi

angkatan kerja sehingga penduduk Kabupaten Kuningan memiliki daya

saing dan mampu berkompetisi dengan wilayah yang lain.


III - 19

3. Kerentanan Ketahanan Pangan Daerah

Kerentanan ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan diantaranya

adalah disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian yang

berkonsekuensi pada pengurangan produksi padi dan juga dipengaruhi

oleh pertambahan jumlah penduduk, dengan bertambahnya jumlah

penduduk maka akan bertambah pula kebutuhan pangan daerah.

Pencapaian SPM ketahanan pangan yang masih rendah di

Kabupaten Kuningan diantaranya disebabkan:

- Distribusi dan akses pangan, dengan indikator Ketersediaan informasi

pasokan, harga dan akses pangan di daerah belum berjalan dengan

optimal.

- Penganekaragaman dan keamanan pangan, dengan indikator

pengawasan dan pembinaan keamanan pangan belum terkoordinasi

dengan optimal.

- Penanganan kerawanan pangan, dengan indikator Penanganan

daerah rawan pangan masih belum optimal.

Dalam hal ini diperlukan konsistensi kebijakan terhadap

perlindungan lahan pertanian produktif dan keberpihakan anggaran

terhadap sektor pertanian dari hulu sampai ke hilir.

4. Pembangunan antar wilayah dan sektor belum merata

Masyarakat kawasan perbatasan merupakan bagian masyarakat

Kabupaten Kuningan yang mempunyai hak dasar yang sama dalam

menikmati pembangunan.Fokus pembangunan pada kawasan perbatasan

dan kawasan terisolir yang selama ini dikembangkan harus tetap

dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kawasan perbatasan bukan lagi

menjadi kawasan yang termarjinalkan namun harus menjadi pintu gerbang

yang mencirikan kemajuan suatu wilayah.

Pembangunan perbatasan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025 juga telah diwadahi

melalui pencapaian misi keempat yaitu Mewujudkan pemerataan

Pembangunan Daerah. Misi ini adalah mewujudkan keseimbangan

pelaksanaan pembangunan diantara bagian-bagian wilayah Kabupaten


III - 20

Kuningan berdasarkan permasalahan dan potensi masing-masing melalui

distribusi alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan yang adil;

pengembangan infrastruktur perhubungan di daerah terpencil dan

perbatasan; peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah

perkotaan; peningkatan daya beli; dan peningkatan pemerataan

pendapatan antar kelompok masyarakat.

5. Pelayanan publik dan peningkatan SDM aparatur

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah beserta

aparaturnya kepada masyarakat dalam rangka menciptakan dan

mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.Salah

satu esensi dari kepemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu

produk pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah

daerah yang diarahkan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik banyak kendala yang

dihadapi pemerintah daerah, baik itu menyangkut aspek sumber daya

manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang

masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik

kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun

upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan

kepemerintahan yang baik dan bersih.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata

ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan

kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal

mungkin untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, yang

memberikan pelayanan secara efektif, efeisien dan akuntabel kepada

masyarakat sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik.

Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang

sebagian besar diperuntukkan membiayai Belanja Pegawai dari total

APBD perlu diimbangi dengan kinerja birokrasi yang lebih baik, kinerja

tersebut diawali dengan perbaikan manajemen kepegawaian, peningkatan

kapabilitas dan kompetensi pegawai, tata laksana dan penerapan

prosedur pelayanan publik.


III - 21

6. Pembangunan corebussinesekowisata daerah yang belum

terintegrasi

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat,

pengembangan Metropolitan Cirebon Raya diarahkan kepada

pengembangan metropolitan budaya dan sejarah dengan sektor unggulan

wisata, industri dan kerajinan. Untuk pengembangan kawasan

metropolitan Cirebon Raya tersebut, beberapa pembangunan infrastruktur

yang dilakukan adalah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di

Kertajati, pembangunan tol Cisumdawu, dan rencana pengembangan

pelabuhan Cirebon. Diharapkan dengan selesai mega proyek

pembangunan infrastruktur tersebut akan lebih meningkatkan aksesibilitas

baik Jakarta - Cirebon – Kuningan dan sekitarnya (dalam negeri) maupun

mancanegara dengan waktu tempuh lebih cepat. Menangkap beberapa

peluang tersebut, Kabupaten Kuningan siap menempatkan diri sebagai

kawasan ekowisata dalam mendukung pengembangan Metropolitan

Cirebon Raya. Basis alam yang masih asri dan alami diharapkan menjadi

daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang dan berkunjung ke

Kabupaten Kuningan.

Pembangunan kawasan ekowisata masih sektoral dan belum

mendapat perhatian serius, baik dari aspek keberpihakan pendanaan

maupun kebijakan pelaksanaan dokumen yang ada (RIPPDA dan

Masterplan Agropolitan). Namun saat ini sudah mulai dirintis kawasan

ekowisata yang terintegrasi dan menjadi program bersama yang

diintervensi oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Dampaknya, kawasan ekowisata yang minim fasilitas dan minim wahana,

sehingga mengurangi daya tarik wisata itu sendiri secara bertahap terus

ditingkatkan.


III - 22

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Kuningan

URAIAN REALISASI 2016 APBD 2017 RENCANA 2018

1 PENDAPATAN DAERAH

1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 253,441,689,733 271,358,812,047 276,976,173,071

1 1 1 Pajak daerah 67,933,216,064 70,600,000,000 73,125,000,000

1 1 2 Retribusi Daerah 38,015,060,600 50,487,401,156 49,925,717,415

1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3,142,130,883 3,256,346,708 4,742,333,675

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 144,351,282,186 147,015,064,183 149,183,121,981

1 2 DANA PERIMBANGAN 1,717,088,119,273 1,725,624,298,000 1,725,624,298,000

1 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 78,384,642,360 63,081,963,000 63,081,963,000

1 2 2 Dana Alokasi Umum 1,218,601,913,000 1,218,601,913,000 1,218,601,913,000

1 2 3 Dana Alokasi Khusus 420,101,563,913 443,940,422,000 443,940,422,000

1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 458,930,928,288 487,709,462,599 397,868,830,599

1 3 1 Pendapatan Hibah 254,723,703,558 0 0

1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 102,280,026,830 103,263,619,599 103,263,619,599

1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 294,605,211,000 294,605,211,000

1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi 101,927,197,900 89,840,632,000 0

JUMLAH PENDAPATAN 2,429,460,737,294 2,484,692,572,646 2,400,469,301,670

NOMOR

URUT


III - 22

URAIAN REALISASI 2016 APBD 2017 RENCANA 2018

2 BELANJA DAERAH

2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,620,546,319,736 1,692,834,009,702 1,699,872,410,957

2 1 1 Belanja Pegawai 1,238,167,487,961 1,209,603,067,791 1,233,795,129,147

2 1 4 Belanja Hibah 14,613,000,000 45,551,200,000 25,000,000,000

2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 4,294,000,000 3,806,000,000 3,806,000,000

2 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 2,548,389,575 3,514,647,010 3,514,647,010

2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pem. Desa/Parpol 359,681,419,200 423,756,634,800 423,756,634,800

2 1 8 Belanja Tidak Terduga 1,242,023,000 6,602,460,101 10,000,000,000

2 2 BELANJA LANGSUNG 879,503,153,788 822,522,967,561 942,202,187,499

2 2 1 Belanja Pegawai 77,226,534,109 80,767,082,250 84,798,196,875

2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 473,719,157,199 464,948,828,619 546,477,268,749

2 2 3 Belanja Modal 328,557,462,480 276,807,056,692 310,926,721,875

JUMLAH BELANJA 2,500,049,473,524 2,515,356,977,263 2,642,074,598,456

SURPLUS/ (DEFISIT) (70,588,736,230) (30,664,404,617) (241,605,296,786)

3 3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 3 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3 3 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 163,699,708,123 25,949,262,296 0

3 3 2 Pencairan Dana Cadangan 0 10,000,000,000 0

3 3 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 0

3 3 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0

3 3 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 0 0

3 3 6 Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0

3 3 7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 163,699,708,123 35,949,262,296 0

3 3 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

3 3 1 Pembentukan Dana Cadangan 10,000,000,000 0 0

3 3 2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 18,839,443,983 3,500,000,000 3,500,000,000

3 3 3 Pembayaran Pokok Utang 4,249,204,485 1,784,857,679 2,500,000,000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 33,088,648,468 5,284,857,679 6,000,000,000

PEMBIAYAAN NETTO 130,611,059,655 30,664,404,617 (6,000,000,000)

SILPA TAHUN BERKENAAN (SILPA) 60,022,323,425 0 (247,605,296,786)

NOMOR

URUT


III- 23

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen

adalah sebagai berikut:

1) Optimalisasi target PAD perlu ditempuh melalui langkah-langkah

prioritas sebagai berikut:

• Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional

pemungutan pendapatan daerah;

• Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi;

• Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan

sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai

dalam pemungutan pendapatan;

• Peningkatan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

agar memberikan konstribusi pendapatan daerah;

• Pengembangan kerjasama baik dalam upaya peningkatan

pendapatan daerah maupun pengelolaan asset daerah;

• Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui

pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan

pendapatan asli daerah;

• Peningkatan penegakan peraturan daerah yang mengatur

pendapatan daerah.

2) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan

PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh

Pasal 21, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;

3) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsidalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

4) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar

perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan:

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan berpedoman pada

prinsip-prinsip penganggaran. Belanja daerah disusun dengan


III- 24

pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian

hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi

kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan

anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola

pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut

antara lain adalah:

1) Pengalokasian belanja kegiatan sebagian besar diupayakan

kepada kepentingan publik.

2) Pengalokasian belanja diupayakan agar adanya pemerataan dan

berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan

dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan

masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatilan prioritas

Pembangunan Daerah.

3) Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan

dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta memiliki manfaat

jangka panjang.

4) Alokasi Belanja berpedoman kepada ketentuan-ketentuan

Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat secara

sinergis.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan

oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan

pendapatan yang diperoleh.Penyebab utama terjadinya defisit

anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang

semakin meningkat.Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan

mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu dari :

1) Sisa lebih perhitungananggaran tahun lalu (Silpa);


III- 25

2) Pinjaman Daerah apabila diperlukan.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang

manfaatnya akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,

mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal

(investasi) pemerintah daerah maupun pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan akan ditempuh melalui

kebijakan, penggunaannya yaitu:

1) Penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah; dan

2) Lain-lain pengeluaran pembiayaan yang dianggap perlu

sepanjang pengeluaran tersebut akan berdampak menambah

asset daerah.

Alokasi Belanja Langsung APBD diupayakan memenuhi

amanat amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengamanatkan agar dana

pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBD di luar gaji

pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, serta mewajibkan

pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa

memungut biaya. Bidang kesehatan diupayakan dengan besaran

alokasi 10 persen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Implementasitema pembangunan tahun 2017 yang merupakan

pentahapan dari RPJMD Kabupaten Kuningan 2014-

2018adalah“Pemantapan Daya Saing Daerah”akan

direpresentatifkan melalui kegiatan pada urusanpertanian,

pariwisata, kehutanan, industri, koperasi dan usaha kecil menengah,

perikanan, penataan ruang, lingkungan hidup dan pekerjaan umum.


IV-1

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana pembangunan daerah tahun 2018 merupakan proses

penyelesaian tahap ke-5 rencana pembangunan jangka menengah

daerah, yiatu Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk mencapai

Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018, yaitu “Kuningan Mandiri,

Agamis dan Sejahtera Tahun 2018” terdapat 5 misi yang harus

dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kuningan

Tahun 2014-2018

Misi Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis.

1.1. Terbangunnya sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya;

1.1.1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan relevansi pendidikan masyarakat

1.1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada lembaga pendidikan

1.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

1.1.4. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

1.1.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja produktif

1.1.6. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya

1.2. Terwujudanya penerapan kesetaraan gender;

1.2.1. Meningkatnya pengarusutamaan gender

2. Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah

2.1. Terwujudanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

2.1.1. Terwujudnya pembangunan agribisnisterpadu

2.1.2. Meningkatnya keunggulan wisata daerah

2.1.3. Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM),Usaha dagang mikro, kecil menengah (UDMKM)

2.1.4. Meningkatnya investasi daerah yang ramah lingkungan

2.2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah.

2.2.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah

2.2.2. Meningkatnya aksesibilitas


IV-2

Misi Tujuan Sasaran

dan kualitas layanan transportasi

3. Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat.

3.1. Berkurangnya persentase penduduk miskin

3.1.1. Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat miskin

3.2. Meningkatnya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat;

3.2.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin

3.2.2. Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat miskin

3.2.3. Meningkatnya pemerataan dan percepatan pembangunan desa (ngawangun lembur)

4. Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan.

4.1. Meningkatnya implementasi asas-asas kabupaten konservasi dalam berbagai sektor pembangunan

4.1.1. Meningkatnya kualitas kawasan berfungsi lindung

4.1.2. Meningkatnya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

4.2. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat (society resilience);

4.2.1. Meningkatnya ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bencana

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah

5.1. Terbangunnya birokrasi yang efisien dan aparatur yang profesional;

5.1.1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik

5.1.2. Meningkatnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah

5.2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

5.2.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan daerah

5.2.2. Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah

5.3. Tergalinya potensi pengembangan wilayah

5.3.1. Meningkatnya kerjasama antar daerah

4.2 . Prioritas Pembangunan

4.2.1. Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Kuningan Tahun 2018, disusun berdasarkan

hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan


IV-3

Kabupaten Kuningan selama tahun 2016. Beberapa isu strategis,

yaitu:

1. Peningkatan kualitas, relevansi dan aksesibilitas bidang pendidikan; 2. Peningkatan kualitas layanan dan sarana kesehatan; 3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS; 4. Peningkatan produktifitas pertanian dalam rangka mewujudkan

ketahanan pangan; 5. Peningkatan kualitas dan promosi produk UMKM, pariwisata dan

budaya; 6. Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan Penurunan tingkat

pengangguran; 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerataan

pembangunan desa; 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur; 9. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak; 10. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan; 11. Peningkatan respon waktu tanggap darurat bencana.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan, maka prioritas akan

diarahkan pada tema besar pembangunan tahunan yaitu Pemantapan

Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran pokok (fokus) Peningkatan

dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, diantaranya program prioritas

yang berkaitan dengan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pertanian,

Perdagangan, Industri, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pekerjaan Umum.

Berdasarkan isu strategis, prioritas pembangunan lintas sektor

yang harus dilaksanakan pada tahun 2018 dan fokus tahapan

pembangunan tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD maka Prioritas

Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan daerah dalam hal mutu

lulusan, pengembangan sekolah vokasional dan menjamin

tercapainya pendidikan untuk semua. Melalui prioritas ini

pogram dan kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas

pendidikan yang ditandai dengan pengingkatan mutu lulusan

pendidikan daerah, berkembangnya sekolah kejuruan sesuai

dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan program unggulan


IV-4

daerah. Pemerintah juga harus menjamin akses terbuka

terhadap pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk

menjamin penduduk miskin tetap dapat menikmati layanan

pendidikan. Hal ini merupakan penjabaran dari misi pertama,

yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui

penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan,

kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam

kehidupan berbudaya dan harmonis.

2. Peningkatan pelayanan kesehatan dari aspek layananan dan

ketersediaan sarana kesehatan. Arahan prioritas pada

peningkatan kinerja lembaga kesehatan baik yang berada di

tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dalam kualitas layanan,

ketersediaan obat, dan kelengkapan sarana-prasarana

pendukung lainnya. Prioritas ini secara langsung mendukung

pencapaian misi pertama, Meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas

pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan

gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis;

3. Pengentasan kemiskinan dan penanggulangan PMKS.

Prioritas ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan

masyarakat, kesempatan berusaha, pembukaaan lapangan kerja

baru dan peningkatan jaring pengaman sosial. Untuk

penyandang masalah kesejahteraan dan sosial diarahkan pada

peningkatan pembinaan, rehabilitasi, pemulihan dan

pendampingan adaptasi lingkungan. Prioritas ini ditempuh

terutama dalam rangka melaksanakan misi ketiga, yaitu

Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui

pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat.

4. Peningkatan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan

daerah, prioritas ini diarahkan pada peningkatan produktifitas

produk pertanian, penanganan pasca panen, distribusi produk

pertanian dan perlindungan harga bagi petani. Dari aspek


IV-5

ketahanan pangan adalah peningkatan ketersediaan pangan per

kapita, alternatif pangan pokok/utama, sarana parasana

penyimpanan pangan lokal dan kemampuan distribusi pangan

secara merata. Prioritas mendukung misi kedua, yaitu

Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata

daerah,sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah

lingkungan serta peningkatan sarana dan prasarana daerah dan

misi kelima, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan

pengembangan kerjasama daerah.

5. Peningkatan promosi produk UMKM, Pariwisata dan Event

Budaya Daerah. Prioritas ini diarahkan pada peningkatan

promosi untuk produk unggulan UMKM daerah,

penyelenggaraan pameran dan arahan untuk penggunaan

penggunaan produk lokal. Peningkatan promosi objek wisata

daerah, event pariwisata dan budaya. Prioritas ini untuk

mewujudkan pencapaian misi kedua, yaitu Memantapkan

keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah,sektor

unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan serta

peningkatan sarana dan prasarana daerah dan misi kelima, yaitu

mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan

kerjasama daerah.

6. Peningkatan pelatihan tenaga kerja, kesempatan berusaha

dan pengembangan industri lokal. Prioritas ini ditempuh untuk

meningkatkan kompetensi tenaga kerja produktif melalui

pelatihan yang sesuai, meningkatkan dukungan bagi wirausaha

baru, dan peningkatan kapasitas industri lokal untuk menyerap

tenaga kerja daerah. Prioritas ini diarahkan dalam rangka

melaksanakan misi pertama, yaitu Meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama,

peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan

pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan

harmonis.


IV-6

7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas

pembangunan desa. Prioritas ini ditempuh dalam rangka

peningkatan percepatan pembangunan desa melalui

pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta dalam

pembangunan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan

desa dengan lebih efektif serta peningkatan kapasitas

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk

pemerataan pembangunan. Prioritas ini terutama dalam rangka

melaksanakan misi kedua, yaitu Memantapkan keunggulan

kawasan agropolitan, pariwisata daerah,sektor unggulan lainnya,

peningkatan investasi ramah lingkungan serta peningkatan

sarana dan prasarana daerah dan misi kelima, yaitu

mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan

kerjasama daerah.

8. Peningkatan dan sebaran infrastruktur berkualitas baik.

prioritas ini diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana-

prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan sarana pendukung

ekonomi produktif lainnya agar tersedia dalam kualitas baik dan

mneyebar secara merata diseluruh wilayah. Hal ini untuk

mewujudkan misi kedua, yaitu Memantapkan keunggulan

kawasan agropolitan, pariwisata daerah,sektor unggulan lainnya,

peningkatan investasi ramah lingkungan serta peningkatan

sarana dan prasarana daerah

9. Peningkatan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mempersiapkan

pelaksanaan Pilkada serentak, dukungan pendataan, sosialisasi

dan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat,

koordinasi dengan pihak terkait dan menjamin kondusifitas

kehidupan sosial budaya dan stabilitas ekonomi daerah..

Prioritas ini untuk mendukung misi kelima yaitu Mewujudkan

tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama

daerah.


IV-7

10. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.

Arahan prioritas ini adalah membuka kesempatan lebih besar

bagi pengarus utamaan gender dengan memberikan ruang bagi

perempuan dalam pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan

akses permodalan. Prioritas ini akan mendukung pencapaian

misi pertama, yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas

pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan

gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis.

11. Peningkatan kapasitas penanganan bencana. Prioritas ini

dimunculkan sebagai langkah antisipasi berkembangnya potensi

bencana daerah. Peningkatan kecepatan, ketepatan dan

cakupan penanganan bencana akan mengurangi akibat

terjadinya bencana khususnya bencana alam. Disisi lain

pencegahan terhadap potensi bencana melalui pemeliharaan

kelestarain lingkungan, penghijauan dan pemulihan fungsi

daerah resapan menjadi langkah yang strategis lainnya.

Penetapan prioritas ini terkait dengan pencapaian misi kelima

yaitu Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan

pengembangan kerjasama daerah dan misi keempat yaitu

Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan

menerapkan asas kehidupan berkelanjutan.


IV-8

Penjabaran Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Sasaran

Pembangunan secara lengkap disajikan dalam bentuk matrik pada tabel

berikut:

Tabel 4.2. Isu Strategis, Prioritas, Sasaran dan Program

Pembangunan Daerah

No Isu Strategis Prioritas

Pembangunan Sasaran

Pembangunan Program

1 Peningkatan kualitas, relevansi dan aksesibilitas bidang pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan daerah dalam hal mutu lulusan, pengembangan sekolah vocasional dan menjamin tercapainya pendidikan untuk semua

Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan relevansi pendidikan masyarakat

1). Program Pendidikan Usia Dini

2). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

3). Program Pendidikan Menengah

4). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5). Program Non Formal dan Informal (PNFI)

6). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2 Peningkatan kualitas layanan dan sarana kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan dari aspek layananan dan ketersediaan sarana kesehatan

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2) Program Kesehatan Khusus

3) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB

4) Program Imunisasi dan Surveilans

5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

9) Program Lintas Batas Kesehatan

10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

12) Program Pencegahan


IV-9


Pembangunan Sasaran

Pembangunan Program

dan Penanggulangan Penyakit Menular

13) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

14) Program Pengawasan Obat dan Makanan

15) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

17) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

3 Penanggulangan kemiskinan dan PMKS

Pengentasan kemiskinan dan penanggulangan PMKS

Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat miskin

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3) Program Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial

4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

4 Peningkatan produktifitas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan

Peningkatan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan daerah

Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat miskin

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

5 Peningkatan kualitas dan promosi produk UMKM, pariwisata dan budaya

Peningkatan promosi produk UMKM, Pariwisata dan Event Budaya Daerah

Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM), usaha dagang mikro, kecil menengah (UDMKM)

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

3) Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi

4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

5) Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi


IV-10


Pembangunan Sasaran

Pembangunan Program

Pelaku Usaha KUMKM

6 Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan Penurunan tingkat pengangguran

Peningkatan pelatihan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan pengembangan industri lokal

- Meningkatnya kualitas tenaga kerja produktif

- Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM), usaha dagang mikro, kecil menengah (UDMKM)

1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

5) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

6) Program PeningkatanPemberdayaan Usaha Koperasi

7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

8) Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM

7 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan desa

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pembangunan desa

- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin

- Meningkatnya pemerataan dan percepatan pembangunan desa (ngawangun lembur)

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

4) Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan

5) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

6) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

8 Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Peningkatan dan sebaran infrastruktur berkualitas baik

Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

3) Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

4) Program


IV-11


Pembangunan Sasaran

Pembangunan Program

Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebinamargaan

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumberdaya Air Lainnya

7) Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku

8) Program Pengendalian Banjir

9) Program Pengembangan Perumahan/Pemukiman

10) Program Lingkungan Sehat dan Perumahan

11) Program Peningkatan Kualitas Pemukiman

12) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

13) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan

14) Program Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum, Sosial dan Pemerintahan

9 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Peningkatan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Terwujudnya kualitas pelayanan publik

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2) Program Pendidikan Politik Masyarakat

3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

10 Peningkatan peran perempuan dalam

Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan

Meningkatnya pengarusutamaan gender

1) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan


IV-12


Pembangunan Sasaran

Pembangunan Program

pembangunan 2) Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

3) Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

4) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak

11 Peningkatan respon waktu tanggap darurat bencana

Peningkatan kapasitas penanganan bencana

Meningkatnya ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bencana

1) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial

2) Program Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

3) Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana

4) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana

5) Program Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik

6) Program Pemulihan melalui Rehabilitasi

7) Program Pemulihan melalui Rekontruksi

Sasaran pembangunan RKPD 2018 akan diimplementasikan

melalui program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2018. Program pembangunan ini mengacu pada RPJMD

Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.


V- 1

BAB V

RENCANA PROGRAM

DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program prioritas daerah merupakan uraian yang

menjelaskan program, kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan

maupun hasil (outcome) program, sasaran dari kegiatan, satuan,

volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program

dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana

Prioritas Pembangunan Kabupaten dan Matrik Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah/SKPD. Program prioritas daerah yang

direncanakan dibiayai Tahun 2018 disusun berdasarkan Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018

Kabupaten Kuningan merupakan gambaran Rencana Prioritas

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang akan

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan evaluasi

capaian hasil pembangunan sampai dengan Tahun 2017 dan evaluasi

pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan 2017. Evaluasi dilakukan untuk

mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan,

untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan

pembangunan selanjutnya.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak

mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan

yang ada di Kabupaten Kuningan. Namun demikian, melalui

program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat

mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan

pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan


V- 2

Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun

isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka

mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diuraikan pada bab

sebelumnya.

Rencana penganggaran pada Tahun 2018 direncanakan untuk

belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.699.872.410.957,- dan belanja

langsung Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 942.202.187.499,- untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Belanja Tahun 2018

Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja langsung non urusan

sebesar Rp. 121.247.518.875,- dan belanja urusan (urusan wajib dan

pilihan) sebesar Rp. 820.954.668.624,-.

Anggaran Program Prioritas Kabupaten Kuningan per SKPD,

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No Uraian Anggaran (Rp) Persentase (%)

1 Belanja Tidak Langsung 1,699,872,410,957 64.34

a Belanja Pegawai 1,233,795,129,147 46.70

b Belanja Bunga -

c Belanja Hibah 25,000,000,000 0.95

d Belanja Bantuan Sosial 3,806,000,000 0.14

e Belanja Bagi Hasil 3,514,647,010 0.13

f Belanja Bantuan Keuangan 423,756,634,800 16.04

g Belanja Tidak Terduga 10,000,000,000 0.38

2 Belanja Langsung 942,202,187,499 35.66

a Belanja Non Urusan 121,247,518,875 4.59

bBelanja Urusan (Urusan

Wajib dan Pilihan)820,954,668,624 31.07

Jumlah Belanja Daerah 2,642,074,598,456 100


V- 3

Tabel 5.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung Urusan

Prioritas Kesatu SKPD Tahun 2018

URUSAN PROGRAM KEGIATAN TOTAL BIAYA (RP) %

1 SEKRETARIAT DAERAH4 23 146 36,598,400,000 4.46

2 SEKRETARIAT DPRD 1 1 10 14,912,061,080 1.82

3 INSPEKTORAT 1 5 28 5,600,000,000 0.68

4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2 10 178 65,887,795,032 8.03

5 DINAS KESEHATAN

1 13 86 52,926,364,992 6.45

6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG 1 11 454 139,977,200,064 17.05

7 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN 2 6 166 110,894,999,744 13.51

8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 3 30 3,090,000,000 0.38

9 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 10 46 11,275,000,000 1.37

10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2 5 34 8,255,000,000 1.01

11 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PERIKANAN 2 5 84 22,525,000,000 2.74

12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2 7 73 18,117,500,000 2.21

13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL 1 4 27 5,800,000,000 0.71

14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA 1 5 50 14,605,000,000 1.78

15 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA 1 5 28 4,540,000,000 0.55

16 DINAS PERHUBUNGAN

1 6 45 8,545,750,000 1.04

17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3 6 35 3,835,000,000 0.47

18 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH 1 4 74 11,010,000,000 1.34

19 DINAS PERDAGANGAN DAN

PERINDUSTRIAN 2 6 54 9,765,000,000 1.19

20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 4 19 3,200,000,000 0.39

21 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN

PARIWISATA 2 7 205 35,398,400,000 4.31

22 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 4 27 3,375,000,000 0.41

23 DINAS PERTANIAN 1 8 391 61,093,900,000 7.44

24 BAPPEDA 2 6 43 8,285,000,000 1.01

25 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH 1 3 27 5,660,000,000 0.69

26 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH1 5 25 8,976,000,000 1.09

27 BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM 2 6 32 11,436,000,000 1.39

28 RUMAH SAKIT UMUM '45 1 2 6 110,206,797,712 13.42

29 RUMAH SAKIT UMUM LINGGARJATI

1 2 13 14,076,000,000 1.71

30 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 3 27 4,170,000,000 0.51

31 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH 1 4 15 4,050,000,000 0.49

32 32 KECAMATAN

1 2 4 2,867,500,000 0.35

34 192 2,482 820,954,668,624 100.00

No SKPDPRIORITAS KESATU

JUMLAH


V- 4

Tabel 5.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung Non Urusan

SKPD Tahun 2018

No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN

(Rp)

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2,737,350,000.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,091,600,000.00

2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 577,500,000.00

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

26,250,000.00

4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 42,000,000.00

2 DINAS KESEHATAN 2,168,775,000.00





26,250,000.00


3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI 19,362,795,375.00



3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 13,300,612,500.00



52,500,000.00


4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,021,650,000.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 654,150,000.00




26,250,000.00



V- 5


(Rp)

5 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2,094,750,000.00


2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 976,500,000.00



26,250,000.00

4 Program peningkatan informasi pembangunan 31,500,000.00

6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1,223,512,500.00





26,250,000.00


7 DINAS PERHUBUNGAN 16,760,100,000.00





26,250,000.00


8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5,998,891,500.00


2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,047,100,000.00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 63,000,000.00



26,250,000.00


9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 987,000,000.00



3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78,750,000.00



26,250,000.00



V- 6


(Rp)

10DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

1,338,750,000.00



3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 241,500,000.00



26,250,000.00


-

11DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1,002,750,000.00





26,250,000.00


-

12BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(BPBD)

778,890,000.00





26,250,000.00


-

13 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 948,150,000.00





26,250,000.00


-

14DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1,246,770,000.00



3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 126,000,000.00



26,250,000.00



V- 7


(Rp)

15 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 1,229,550,000.00



3 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 21,000,000.00



26,250,000.00


-

16 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 951,300,000.00





26,250,000.00


-

17 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4,128,495,000.00





26,250,000.00

4 Program peningkatan hari-hari besar 603,750,000.00

-

18 SEKRETARIAT DAERAH 24,145,485,000.00





304,500,000.00


5 Program Peringatan Hari-hari Besar 1,627,500,000.00

-

19 SEKRETARIAT DPRD 6,695,850,000.00





26,250,000.00


-

20 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1,525,650,000.00





26,250,000.00



V- 8


(Rp)

21 INSPEKTORAT 1,003,800,000.00





26,250,000.00


-

22BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA

1,454,460,000.00





26,250,000.00


-

23BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

DAERAH

1,296,750,000.00



3 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -



26,250,000.00


-

-

24 KECAMATAN KUNINGAN 304,500,000.00




4 Program Perencanaan Pembangunan 21,000,000.00

-

25 KECAMATAN CIAWIGEBANG 294,000,000.00






V- 9


(Rp)

26 KECAMATAN CILIMUS 299,250,000.00





-

27 KECAMATAN LURAGUNG 267,750,000.00





-

28 KECAMATAN JALAKSANA 267,750,000.00





-

29 KECAMATAN KRAMATMULYA 357,000,000.00





-

30 KECAMATAN DARMA 267,750,000.00





-

31 KECAMATAN MANDIRANCAN 267,750,000.00





-

32 KECAMATAN GARAWANGI 267,750,000.00






V- 10


(Rp)

33 KECAMATAN CIGUGUR 267,750,000.00





-

34 KECAMATAN MALEBER 278,250,000.00





-

35 KECAMATAN LEBAKWANGI 267,750,000.00





-

36 KECAMATAN CIGANDAMEKAR 267,750,000.00





-

37 KECAMATAN CIWARU 294,000,000.00





-

38 KECAMATAN CIBINGBIN 267,750,000.00





-

39 KECAMATAN KADUGEDE 267,750,000.00






V- 11


(Rp)

40 KECAMATAN CIDAHU 267,750,000.00





-

41 KECAMATAN PANCALANG 267,750,000.00





-

42 KECAMATAN CINIRU 267,750,000.00





-

43 KECAMATAN CIMAHI 260,610,000.00





-

44 KECAMATAN SINDANGAGUNG 267,750,000.00





-

45 KECAMATAN SUBANG 267,750,000.00





-

46 KECAMATAN CIPICUNG 267,750,000.00






V- 12


(Rp)

47 KECAMATAN CIBEUREUM 287,847,000.00





-

48 KECAMATAN NUSAHERANG 267,750,000.00





-

49 KECAMATAN PASAWAHAN 278,250,000.00





-

50 KECAMATAN HANTARA 267,750,000.00





-

51 KECAMATAN KALIMANGGIS 267,750,000.00





-

52 KECAMATAN SELAJAMBE 267,750,000.00





-

53 KECAMATAN CILEBAK 286,125,000.00






V- 13


(Rp)

54 KECAMATAN KARANGKANCANA 320,250,000.00





-

55 KECAMATAN JAPARA 267,750,000.00





-

56 KELURAHAN KUNINGAN 131,250,000.00




-

57 KELURAHAN WINDUHERANG 131,250,000.00




-

58 KELURAHAN WINDUSENGKAHAN 131,250,000.00




-

59 KELURAHAN CIRENDANG 131,250,000.00




-

60 KELURAHAN AWIRARANGAN 131,250,000.00




-

61 KELURAHAN PURWAWINANGUN 131,250,000.00





V- 14


(Rp)

62 KELURAHAN CIJOHO 131,250,000.00




-

63 KELURAHAN CIGINTUNG 131,250,000.00




-

64 KELURAHAN CIPORANG 131,250,000.00




-

65 KELURAHAN CIGUGUR 131,250,000.00




-

66 KELURAHAN CIGADUNG 131,250,000.00




-

67 KELURAHAN SUKAMULYA 131,250,000.00




-

68 KELURAHAN WINDUHAJI 131,250,000.00




-

69 KELURAHAN CIPARI 131,250,000.00





V- 15


(Rp)

70 KELURAHAN CITANGTU 131,250,000.00




-

71 DINAS PERTANIAN 1,517,880,000.00





26,250,000.00


-

72 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 1,822,800,000.00



3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 15,750,000.00



26,250,000.00


-

73 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 973,350,000.00





26,250,000.00


-

74 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 656,250,000.00





26,250,000.00


-

75 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,014,562,500.00


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 328,912,500.00



26,250,000.00



V- 16

Rincian kegiatan per SKPD untuk belanja urusan dan non urusan

disajikan lebih lengkap dalam lampiran.


(Rp)

76 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1,274,700,000.00





26,250,000.00


77 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1,274,700,000.00





26,250,000.00


78 RUMAH SAKIT UMUM '45



3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 13,300,612,500.00



52,500,000.00


TOTAL ANGGARAN NON URUSAN (Rp.) 121,247,518,875.00


VI - 1

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran

arahan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD

Kabupaten Kuningan 2014-2018. Proses penelaahan terhadap isu-isu

strategis yang berkembang dengan mempertimbangkan segenap

masukan dan aspirasi dari masyarakat proses penyusunan RKPD tahun

2018 telah menerapkan asas perencanaan partisipatif.

Proses perencanaan pembangunan daerah telah melibatkan

seluruh para pihak dan disusun berdasarkan azas keterbukaan, akurasi

dan akuntabilitas publik. Pelaksanaan RKPD 2018 diharapkan dapat

menjadi wujud pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada

pemberdayaan masyarakat menuju terbangunnya masyarakat yang

mandiri, tangguh, harmonis dan berdaya saing tinggi.

Berbagai pendekatan keilmuan diterapkan untuk menetapkan

program dan kegiatan strategis yang mempunyai daya ungkit maksimum

bagi percepatan pembangunan yang pada akhirnya akan menjadi langkah

maju dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.

Documents

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …