RENCANA KONTINGENSI NASIONAL PANDEMI INFLUENZA

1

2

Tim Penyusun

DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI NASIONAL PANDEMI INFLUENZA

Diterbitkan oleh

Kementerian Kesehatan

Pengarah

Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia)

Pembina

Drg. Oscar Primadi, MPH (Sekretaris Jenderal)

Penanggung Jawab

DR.dr. Eka Jusuf Singka, M.Sc (Kepala Pusat Krisis Kesehatan)

Penyusun

dr. Ina Agustina Isturini, MKM (Pusat Krisis Kesehatan);

drg. A.Hadijah Pandita,M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan);

drg. Leny Juniarta, M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan);

dr. Rian Hermana (Dit. P2ML);

dr. Irawati, M.Kes (Dit. Surkakes);

dr. Asral Hasan, MPH (Dit. Yankes Rujukan);

Ainus Kogoya, SKM (Dit. Yankes Primer);

dr. Masri Sembiring Maha, DTMH, MCTM (Puslitbang BTDK);

dr. Endang Wulandari (WHO Indonesia);

dr. Corona Rintawan, Sp. EM (MDMC);

dr. Bella Donna, M.Kes (PKMK Universitas Gajah Mada);

Apt Gde Yulian Yogadhita, M.Epid (PKMK Universitas Gajah Mada)

dr. Meilya Silvalila, Sp. EM (Universitas Syiah Kuala);

dr. Ali Haedar, Sp.EM, FAHA (LPPM Universitas Brawijaya);

Alfrina Hany, S.Kp, M.Ng (AC) (LPPM Universitas Brawijaya);

Kontributor

dr. Budi Sylvana, MARS

Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE, FISR

Prof. dr. Amin Soebandrio, PhD (Lembaga Biologi Molekuler Eijkman);

Prof. DR. dr.Hindra Irawan Satari, SpA(K), MTropPaed (Pokjanas PPI);

dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid ( Dir. Pengendalian Penyakit Menular Langsung)

3

dr. Dicky Budiman M.Sc.PH, PhD (Cand) Global Health Security CEPH Griffith University

dr. Pandu Riono, MPH,Ph.D (Universitas Indonesia)

dr Pompini A, SpP(K) (RSPI Sulianti Saroso);

Inri Denna, S.Sos, MAHCM (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat);

Prastiwi Handayani, SKM, MKM (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat);

Bayu Aji, SE, MSc.PH (Dit. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);

Sinansari (Dit. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);

Maulidiah Ihsan (Dit. Surveilens dan Karantina Kesehatan);

Rohani Simanjuntak, SKM, MKM (Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung);

Fajrianto, SKM (Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung);

dr. Dyana Gunawan (Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung);

Dahlia Hutagaol, SKM, M.Kes (Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung);

Febby Mayangsari (Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung);

dr. Monika Saraswati Sitepu, M.Sc. (Dit. Pelayanan Kesehatan Primer);

Kambang Sariadji M.Biomed (Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan);

Hana Apsari Pawestri (Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan);

dr. Ni Ketut Susilarini, MS (Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan);

Sitti Ganefa (Dit. P2PTVZ);

dr. Suhesti Dumbela (Dit. P2PTVZ);

Hanifah Kusuma Wardani, S.Kom (Dit. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan);

I Gusti Ayu Trisnadewi, Apt (Dit. Pelayanan Kefarmasian);

Fachriah Syamsuddin, S.Si, Apt (Dit. Pelayanan Kefarmasian);

Yoana Anandita (WHO Indonesia);

dr. Cahyarini, SpMK(K) (RSUP Persahabatan);

dr. R. Fajar Prasojo Utomo (RSUP Persahabatan);

Susilowati, SKM, MARS (RSPAD Gatot Soebroto)

DR. Rita Djupuri, DCN, M.Epid (Pusat Krisis Kesehatan);

Agus Hendroyono, SKM, MA (Pusat Krisis Kesehatan);

dr. Ira Cyndira Tresna, M.I.Kom (Pusat Krisis Kesehatan);

dr Eko Medistianto, M. Epid

dr. Rakhmad Ramadhanjaya (Pusat Krisis Kesehatan);

dr.Widiana K Agustin, MKM (Pusat Krisis Kesehatan);

Aditya Raja Manggala, S.Psi, M.PsiT (Pusat Krisis Kesehatan);

Endah Febri Lestari, SKM (Pusat Krisis Kesehatan);

Budiman, SKM, M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan);

Tatik Srisahani, SKM, M.Epid (Pusat Krisis Kesehatan);

dr. Jaya Suprianto, Sp An (Pusat Krisis Kesehatan);

Vanda Roza, S.Kom. MKM (Pusat Krisis Kesehatan);

4

Wijayanti, SS, MKM (Pusat Krisis Kesehatan);

Astika Fardhani, SKM (Pusat Krisis Kesehatan);

Albert Numberi (Pusat Krisis Kesehatan);

Editor

dr. Ina Agustina Isturini, MKM (Pusat Krisis Kesehatan);

drg. A.Hadijah Pandita,M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan);

drg. Leny Juniarta, M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan)

Design

Julianto

Alamat Sekretariat

Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan,

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Gedung Prof. Dr. Sujudi Lantai 6

Jakarta Selatan, 12960 Telp/Fax: 021-5265043, 021-5210420

Email/Website Sekretariat

https://pusatkrisis.kemkes.go.id/

[email protected]

https://pusatkrisis.kemkes.go.id/

mailto:[email protected]

5

DAFTAR ISI TIM PENYUSUN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

I. PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8

1.1. LATAR BELAKANG ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8

1.2. KERANGKA ETIKA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

1.3. TUJUAN UMUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11

1.4. TUJUAN KHUSUS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

1.5. DASAR HUKUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11

II. ANALISIS SITUASI -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13

2.1. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ----------------------------------------------------------------------------------- 13

2.2. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ------------------------------------------------------------------------ 14

2.3. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ---------------------------------------------------------------------- 17

2.4. ANALISIS RISIKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19

III. SKENARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

IV. KESIAPSIAGAAN DAN RESPONS ----------------------------------------------------------------------------- 29

4.1. DETEKSI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57

4.1.1. SURVEILANS EPIDEMIOLOGI ----------------------------------------------------------------------------------- 57

4.1.2. PENCEGAHAN DI PINTU MASUK ------------------------------------------------------------------------------- 75

4.1.3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM ---------------------------------------------------------------------------- 101

4.2. MANAJEMEN KLINIS --------------------------------------------------------------------------------------------- 112

4.2.1. TATA LAKSANA KASUS ----------------------------------------------------------------------------------------- 112

4.2.2. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI FASYANKES ------------------------------------ 127

4.3. PERUBAHAN PERILAKU ---------------------------------------------------------------------------------------- 149

4.3.1. KOMUNIKASI RISIKO DAN PELIBATAN MASYARAKAT ------------------------------------------------ 149

4.4. VAKSINASI----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 171

4.5. PENGUATAN SISTEM KESEHATAN ------------------------------------------------------------------------- 181

4.5.1. SUMBER DAYA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 181

4.5.2. PELAYANAN KESEHATAN ESENSIAL ----------------------------------------------------------------------- 211

4.5.3. SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN ----------------------------------------------------------------- 235

DAFTAR PUSTAKA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 237

LAMPIRAN 1 DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN ------------------------------------------------------------------------- 240

LAMPIRAN 2 TENAGA MEDIS ------------------------------------------------------------------------------------------ 290

LAMPIRAN 3 DAFTAR TENAGA KESEHATAN -------------------------------------------------------------------- 293

LAMPIRAN 4 LABORATORIUM PEMERIKSA --------------------------------------------------------------------- 346

6

7

8

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sepanjang catatan sejarah, ada berbagai pandemi yang pernah terjadi di dunia, yang

menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan korban jiwa yang tidak sedikit dan

berdampak terhadap sosial ekonomi. Diantaranya Pandemi Flu Spanyol H1N1, yang

disebabkan oleh Virus Influenza A (H1N1), terjadi tahun 1918-1920 dengan sekitar 500 juta

orang terjangkit penyakit ini dan kurang lebih seperlima dari total tersebut meninggal dunia.

Selain itu ada pandemi Flu Asia dari wabah Pandemi Influenza A subtipe H2N2 pada tahun

1956-1958, menyebabkan kematian sebanyak 2 juta jiwa

Sejak outbreak Severe Acute Respiratory Sindrome (SARS) yang disebabkan oleh Corona

Virus di kawasan Asia pada tahun 2003, ancaman keamanan kesehatan global terus

menunjukkan kecenderungan peningkatan, antara lain terjadinya outbreak flu burung/avian

influenza (H5N1) tahun 2004, Pandemi Influenza A (H1N1) tahun 2009 (dideklarasikan WHO

sebagai pandemi pertama kalinya di abad ke-21). Penyakit Infeksi New Emergening and Re-

Emerging (PINERE) lainnya yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan diantaranya

Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) tahun 2012-2013, Ebola tahun

2014, dan Zika tahun 2015

Pada akhir tahun 2019, terjadi Pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada kesehatan.

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan, jika dibandingkan kerugian saat Indonesia menghadapi

outbreak flu burung yang menanggung beban ekonomi sampai Rp. 4 trilyun pada 2004-2006.

Kerugian nasional akibat Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mencapai hampir Rp 1,4 trilyun1.

Wabah COVID-19 saat ini juga berpengaruh terhadap pelayanan publik termasuk pelayanan

esensial. Angka kematian akibat virus corona di Indonesia lebih tinggi dari angka kematian

dunia, penuhnya fasilitas pelayanan kesehatan yang merawat COVID-19, tingginya angka

kematian tenaga kesehatan di Indonesia merupakan gambaran terpengaruhnya pelayanan

publik di bidang kesehatan.

Suatu hal yang juga yang dikhawatirkan dunia saat ini yaitu munculnya sub tipe baru Virus

Influenza pada manusia yang berasal dari mutasi adaptif atau reassortment genetis yaitu

tercampurnya Virus Influenza pada hewan dan manusia. Virus sub tipe baru ini akan mampu

dengan cepat dan mudah menular dari manusia ke manusia.

9

Virus Influenza sangat mudah mengalami

perubahan genetik. Para ahli memperkirakan

Pandemi Influenza akan terjadi bila Virus

Influenza mengalami mutasi atau

percampuran genetik antara beberapa Virus

Influenza (reassortment) menjadi Virus

Influenza jenis baru. Manusia belum

mempunyai kekebalan terhadap Virus

Influenza jenis baru tersebut. Sehingga bila

seseorang terinfeksi Virus Influenza jenis baru tersebut dapat mengalami gejala yang lebih

serius daripada influenza musiman. Selain itu Virus Influenza juga memiliki sifat mudah menular

sehingga influenza jenis baru dapat menyebabkan timbulnya pandemi.

Belajar dari kejadian penyebaran COVID-19, yang

begitu cepat dengan risiko kematian yang tinggi,

menunjukkan betapa masih banyak aspek ketahanan

kesehatan yang perlu diperbaiki. Berbagai evaluasi dan

pembelajaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, tidak

hanya dari pemerintah bahkan non pemerintah,

memberikan rekomendasi bahwa banyak hal yang perlu

ditingkatkan, yaitu:1) kapasitas keamanan kesehatan;

2) kapasitas pelayanan kesehatan; 3) upaya promotif

dan preventif; dan 4) manajemen respons dalam

penanganan pandemi (Bappenas 2021).

Sebagai bagian dari manajemen risiko pandemi dan

peningkatan kapasitas IHR, peningkatan kapasitas

negara terkait keamanan kesehatan guna mengurangi

ancaman krisis kesehatan karena pandemi perlu

menjadi perhatian. Fokus kegiatan utama adalah

perbaikan kesiapsiagaan (preparedness), khususnya

sistem surveilans terintegrasi, manajemen data dengan

SDM yang kompeten, termasuk pengembangan SDM

untuk laboratorium rujukan yang didukung dengan

penguatan pemerintah daerah dalam pengambilan

kebijakan. Oleh karena itu diperlukan sebuah rencana

kontingensi yang komprehensif dan terintegrasi sebagai

panduan kesiapsiagaan dan respons nasional

menghadapi pandemi ke depan.

Rencana kontingensi yang disusun mencakup semua

tahapan siklus penanggulangan bencana serta memuat

dan mengakomodir hasil pembelajaran penanggulangan COVID-19. Dengan demikian,

diharapkan penanggulangan Pandemi Influenza ke depannya akan lebih baik pelaksanaannya,

serta terbentuk sinergisitas yang optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

Faktor utama dalam pendekatan

rencana kontingensi ini meliputi:

1. Pemanfaatan dan pendayagunaan

sistem dan mekanisme tata kelola

yang ada sebagai dasar

kesiapsiagaan dan respons serta

menghindari duplikasi;

2. Pendekatan bersifat fleksibel dan

dinamis yang disesuaikan dengan

perkembangan pandemi dan

kebutuhan yang dialami pada saat itu;

3. Pengambilan keputusan berbasis

bukti;

4. Keselarasan yang kuat dengan

pengaturan tanggap darurat;

5. Panduan yang jelas dan rinci tentang

pengumpulan data surveilans

nasional;

6. Penerapan strategi komunikasi risiko

sebagai alat utama dalam manajemen

kesiapsiagaan dan respons, termasuk

mekanisme utama untuk memfasilitasi

setiap tahapan

10

Mitigasi risiko dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pada tiap tahapan pandemi, yang

bertujuan untuk:

a. Mencegah (prevention), dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi dan

perkembangan pandemi di luar negeri atau di dalam negeri

b. Memastikan kesiapan (preparedness) untuk memenuhi kebutuhan kesehatan

masyarakat kita jika terjadi pandemi;

c. Merespons (response) dengan cepat dan efektif untuk meminimalkan dampak pandemi;

dan

d. Berkontribusi pada pemulihan (recovery) individu, komunitas dan layanan kesehatan

yang cepat dan tepat.

Tujuan di semua tahap adalah untuk:

- Meminimalkan penularan, morbiditas dan mortalitas; - Meminimalkan beban / mendukung sistem kesehatan; dan - Menginformasikan, melibatkan, serta memberdayakan publik.

1.2. Kerangka Etika

Kerangka etika sebagai pedoman nilai dalam melaksanakan seluruh aktivitas kesiapsiagaan

dan respons, yaitu sebagai berikut:

a. Ekuitas.

Memberikan layanan dan perawatan kesehatan secara adil, mengakui kebutuhan khusus,

budaya, nilai-nilai dan keyakinan agama dari anggota masyarakat yang berbeda.

b. Hak Asasi.

Memastikan bahwa hak-hak individu dijunjung semaksimal mungkin. Privasi dan

kerahasiaan individu dilindungi. Pada kondisi luar biasa selama pandemi, berdasarkan

undang-undang, beberapa elemen hak individu mungkin perlu dibatasi dalam rangka

melindungi orang lain atau masyarakat secara luas.

c. Proporsional

Memastikan bahwa tindakan yang diambil proporsional dan sesuai dengan skala ancaman

kesehatan.

d. Perlindungan Kesehatan Publik

Menjamin perlindungan seluruh penduduk dengan fokus utama pada aspek kesehatan.

e. Penyediaan Layanan.

Memastikan bahwa petugas kesehatan dapat memberikan layanan dan perawatan sesuai

dengan situasi, sepadan dengan standar praktik kesehatan, dan kode etik profesi.

f. Penatalayanan

Para pengambil keputusan di setiap tingkatan membuat keputusan berdasarkan bukti

terbaik yang tersedia.

11

g. Kepercayaan

Para pembuat keputusan kesehatan menerapkan strategi komunikasi risiko secara tepat

waktu, konsisten, transparan kepada publik dan para pemangku kepentingan

1.3. Tujuan Umum

Rencana kontingensi ini disusun sebagai panduan nasional penanggulangan Pandemi

Influenza pada pra, saat dan pasca agar upaya penanggulangan yang dilakukan efektif, efisien,

terkoordinasi, dan terintegrasi.

1.4. Tujuan Khusus

Menyiapkan kesiapsiagaan dan respons pandemi oleh klaster kesehatan meliputi:

1. Strategi dan Indikator Penanggulangan

2. Deteksi

3. Manajemen Klinis

4. Vaksinasi

5. Perubahan Perilaku

6. Penguatan Sistem Kesehatan masyarakat

1.5. Dasar Hukum

1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 2019 tentang Peningkatan

Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi

Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

6. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit

Menular

7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit tertentu

yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangannya

9. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

10. Permenkes No 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan

12

11. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang SPM sub Urusan Bencana

12. Permenkes No. 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi

Emerging Tertentu

13. Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/169/2020

tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging

Tertentu

15. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penyakit Flu

Burung/ Avian Influenza sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah, Serta

Pedoman Penanggulangannya

16. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya

Kesehatan Pelabuhan dalam Rangka Karantina Kesehatan

17. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman‐

pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan

18. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis

Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas

dalam rangka Karantina Kesehatan

19. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 300/MENKES/SK/IV/2009 tentang Pedoman

Penanggulangan Episesenter Pandemi

13

II. ANALISIS SITUASI

2.1. Geografi dan Demografi

Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan tiga negara tetangga yaitu

Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan

sepuluh negara tetangga yakni: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau,

Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Indonesia juga memiliki bandara udara internasional

maupun pelabuhan internasional yang menjadi persinggahan wisatawan maupun pedagang dari

luar negara. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya mobilitas keluar masuk negara Indonesia

dan hal ini meningkatkan potensi ancaman masuknya penyakit-penyakit yang berpotensi

menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarat (KKM).

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, terbagi atas 35

Provinsi, 514 kab/kota (416 kabupaten, 98 kota) dengan kondisi geografis yang beragam dari

daerah pantai sampai ke pegunungan. Terkait penyebaran penyakit berpotensi KKM, ada

sejumlah keuntungan maupun risiko terkait situasi geografis ini. Dengan adanya sejumlah lokasi

yang berada di wilayah terpencil dan/atau memiliki akses geografis sulit, di satu sisi memberikan

keuntungan menjadi lockdown atau karantina alamiah. Namun, bila terjadi kedaruratan dan

membutuhkan mobilisasi bantuan, akses yang sulit ini tentu akan menjadi tantangan yang cukup

signifikan.

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar yaitu sebanyak 270 juta

dan merupakan ranking 4 dunia2 , membuat Indonesia menjadi rentan terhadap penyebaran

penyakit berpotensi KKM. Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah yang sangat rentan,

karena memiliki sejumlah pelabuhan internasional dan sekitar 56,10% penduduk Indonesia

terkonsentrasi di pulau ini

Gambar 2.1 Sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah

Sumber:Sensuspenduduk tahun 2020 (HTTPS://WWW.BPS.GO.ID)

Ancaman ini diperberat dengan posisi Indonesia yang berada di daerah “ring of fire” dan

terletak di antara 3 lempeng tektonik besar, sehingga rentan dengan kondisi bencana alam

seperti letusan gunung berapi, gempa dan tsunami. Kondisi bencana akan semakin

2 TOTAL POPULATION BY COUNTRY 2021 (WORLDPOPULATIONREVIEW.COM)

https://www.bps.go.id/

https://worldpopulationreview.com/countries

14

meningkatkan risiko penyebaran penyakit berpotensi KKM. Selain itu, kapasitas yang tidak

merata serta keterbatasan sumber daya di sejumlah wilayah menjadi tantangan yang perlu

mendapatkan perhatian khusus.

Namun, Indonesia memiliki sejumlah peluang untuk memperkuat sumber daya yang ada,

antara lain dengan adanya bonus demografi 70,72% penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Untuk itu perlu strategi yang tepat agar bonus demografi tersebut menjadi sumber daya yang

dapat dioptimalkan dalam upaya kesiapsiagaan maupun respons pandemi

2.2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan data Profil Kesehatan tahun 2019, jumlah puskesmas di Indonesia sampai

dengan Desember 2019 adalah 10.134 puskesmas, yang terdiri dari 6.086 puskesmas rawat

inap dan 4.048 puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu

sebanyak 9.993, dengan jumlah puskesmas rawat inap sebanyak 3.623 unit dan Puskesmas

non rawat inap sebanyak 6.370 unit. Adapun rasio puskesmas terhadap kecamatan pada tahun

2019 sudah terpenuhi, yaitu sebesar 1,4, yang menggambarkan bahwa rasio ideal Puskesmas

terhadap kecamatan yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 kecamatan, secara nasional, sudah

terpenuhi. Akan tetapi distribusi dari Puskesmas tersebut di seluruh kecamatan belum merata,

yang dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

primer. Provinsi dengan rasio Puskesmas terhadap kecamatan tertinggi adalah Provinsi DKI

Jakarta sebesar 7,16 Puskesmas per kecamatan dan Provinsi Bali 2,11 Puskesmas per

kecamatan, sedangkan Papua Barat memiliki rasio terendah yaitu sebesar 0,28 Puskesmas per

kecamatan.

Gambar 2.2

Rasio Puskesmas per Kecamatan di Indonesia tahun 2019

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2019

Jumlah rumah sakit di Indonesia sampai dengan tahun 2019 terdiri dari 2.344 Rumah Sakit

Umum (RSU) dan 533 Rumah Sakit Khusus (RSK). Rumah sakit rujukan nasional sebanyak 14

RS, rumah sakit rujukan propinsi sebanyak 20 RS dan rumah sakit rujukan regional sebanyak

110 RS.

15

Berdasarkan penyelenggaranya, RS Umum terdiri dari 8 jenis RS diantaranya 3 jenis oleh

pemerintah pusat (Kemenkes, TNI/Polri, K/L, dan BUMN), 2 jenis oleh pemerintah daerah

(Provinsi, Kabupaten/ Kota) dan RS Umum milik swasta, dengan rincian sebagai berikut:

Sumber:Profil Kesehatan Indonesia 2019

Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan

perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk.

Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di

Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019 yaitu lebih dari 1 per 1.000 penduduk. Walau demikian,

terdapat 8 provinsi yang rasio tempat tidurnya belum dapat memenuhi standar, yaitu Provinsi

Nusa Tenggara Barat (0,74), Nusa Tenggara Timur (0,83), Banten (0,87), Jawa Barat (0,87),

Lampung (0,90), Sulawesi Barat (0,92), Kalimantan Tengah (0,94), dan Riau (0,98)

No Penyelenggara Jumlah

Pemerintah

1 Kementerian Kesehatan 28

2 TNI/POLRI 159

3 Kementerian/Lembaga lain 51

Jumlah 228

Pemerintah Daerah

1 Pemerintah Provinsi 92

2 Pemerintah Kab/Kota 640

Jumlah 732

Jumlah Total 2.344

16

Gambar 2.3

Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Di Indonesia Menurut Provinsi

Tahun 2019

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2019

Untuk menunjang upaya pelayanan kesehatan diperlukan Laboratorium kesehatan untuk

memeriksa, menganalisa, mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab

penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu. Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah laboratorium

kesehatan terbanyak, yaitu sebanyak 222 laboratorium. Provinsi terbanyak ke dua yaitu Provinsi

Jawa Barat dengan jumlah laboratorium kesehatan sebanyak 194, dan terbanyak ke tiga yaitu

Provinsi Jawa Tengah sebanyak 188 laboratorium. Terdapat tiga provinsi yang memiliki jumlah

laboratorium paling sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat,

yaitu masing-masing dua laboratorium

17

Gambar 2.4.

Jumlah Laboratorium Kesehatan Menurut Provinsi tahun 2019

Sumber Profil Kesehatan Indonesia 2019

2.3. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah SDMK di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 1.182.024 orang yang terdiri dari

864.410 orang tenaga kesehatan (73,13 %) dan 317.614 orang tenaga penunjang kesehatan

(26,87%). Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu tenaga keperawatan sebesar 29,23 %

dari total tenaga kesehatan. Sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu

tenaga kesehatan tradisional, yaitu 0,06% dari total tenaga kesehatan.

Gambar 2.5

Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2019

Sumber Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019

Sebagian besar SDM kesehatan terdistribusi di Pulau Jawa, secara khusus di Provinsi Jawa

18

Timur sebanyak 158.128 tenaga (13,38%), Jawa Tengah sebanyak 152.356 tenaga (12,89%)

dan Jawa Barat sebanyak 122.558 tenaga (10,37%). Provinsi dengan jumlah SDM kesehatan

paling sedikit yaitu Sulawesi Barat sebanyak 5.249 tenaga (0,44%), Kalimantan Utara sebanyak

6.020 tenaga (0,51%) dan Papua Barat sebanyak 6.252 tenaga (0,53%).

Terkait dengan kecukupan dokter di puskesmas, secara nasional terdapat 19,97%

puskesmas yang kekurangan dokter, 31,61% puskesmas dengan status jumlah dokter cukup,

dan 48,42% puskesmas yang memiliki jumlah dokter melebihi standar kebutuhan minimal.

Gambar 2.6.

Persentase Puskesmas Dengan Kecukupan Dokter Menurut Provinsi Tahun 2019

Sumber Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019

Jumlah dokter spesialis di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 34.064 orang

dengan proporsi terbanyak yaitu dokter spesialis dasar (41,2%) dan proporsi paling sedikit yaitu

dokter gigi spesialis (6,3%). Menurut jenis spesialisasinya, dokter spesialis terbanyak yaitu

dokter spesialis penyakit dalam dengan jumlah 4.227 orang (12,4%). Provinsi dengan jumlah

dokter spesialis terbanyak adalah DKI Jakarta, yaitu 6.174 orang dan Jawa Timur sebanyak

5.156 orang. Sedangkan provinsi dengan jumlah dokter spesialis paling sedikit adalah Sulawesi

Barat (93 orang) dan Maluku (96 orang).

19

2.4. Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan melalui penilaian ancaman, kerentanan maupun kapasitas. Dalam

melakukan analisis terkait penyakit potensi KKM, perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga

lain, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,

Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian

Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian

Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan dan

Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Tentara

Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

2.4.1. Penilaian Ancaman

Transmisi penyakit berasal dari droplet masuk ke saluran pernafasan. Potensi transmisi berasal dari hewan ke manusia, dari manusia ke manusia, termasuk transmisi di fasilitas pelayanan kesehatan. Mempertimbangkan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mobilitas dan banyaknya penerbangan domestik maupun internasional, secara umum, ancaman transmisi

virus influenza di Indonesia termasuk kategori sangat tinggi.

2.4.2. Penilaian Kerentanan

Influenza diketahui sebagai penyakit pernafasan yang sangat menular dan merupakan penyakit infeksi akut saluran pernafasan terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit kepala, sakit otot dan sering disertai pilek. Risiko komplikasi, kesakitan dan kematian lebih tinggi pada individu diatas 65 tahun, anak-anak 0-4 tahun, dan individu dengan penyakit-penyakit tertentu.

2.4.3. Penilaian Kapasitas Pelayanan

Adanya skema kontingensi untuk melakukan mobilisasi serta surge capacity untuk

menghadapi peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan.

2.4.4. Skenario Kejadian & Dampak

Manajemen risiko pandemi dilakukan melalui penanganan yang disesuaikan dengan fase –fase pandemi, yaitu melakukan: kesiapsiagaan pada fase interpandemi, respons pada fase alert/siaga darurat dan fase pandemi/tanggap darurat serta pemulihan pada fase transisi, untuk selanjutnya kembali melakukan kesiapsiagaan pada fase interpandemi .

Gambar 2.7 Kerangka Kesiapsiagaan dan Respons Pandemi Berdasarkan Skala Risiko

20

Fase Keterangan

Interpandemi/ kesiapsiagaan

Periode diantara influenza pandemi

Alert / siaga darurat

Identifikasi influenza subtipe baru pada manusia.

Pandemi / tanggap darurat

Penyebaran global influenza virus subtipe baru pada manusia berdasarkan surveilans global (mengacu pada hasil analisis risiko dan rekomendasi emergency committee, WHO menyatakan pandemi)

Transisi Deeskalasi respons global

2.4.5 Kategoori tingkat transmisi

Tingkat transmisi dikategorikan ke dalam tujuh kelompok. Penilaian tingkat transmisi dilakukan setiap minggu di tingkat Kabupaten/Kota. Tingkat transmisi Virus HXNY di suatu wilayah dikategorikan sesuai dengan tabel di bawah:sesuai dengan tabel di bawah:

Nama kategori Definisi

Tidak ada kasus Tidak ada kasus baru yang terdeteksi selama setidaknya 28 hari (dua kali masa inkubasi maksimum) dengan kapasitas surveilans memadai.

Kasus impor/ sporadis Kasus yang terdeteksi dalam 14 hari terakhir semuanya berasal dari luar wilayah atau bersifat sporadis, dan tidak ada sinyal jelas penularan lokal lebih lanjut.

Transmisi klaster Kasus yang terdeteksi dalam 14 hari terakhir terbatas pada klaster yang terdefinisi dengan baik, semuanya berkaitan menurut waktu, lokasi geografis, dan keterpaparan bersama.

Transmisi komunitas - level 1 (TK1)

Insiden rendah kasus yang didapat secara lokal, kasus tersebar luas yang terdeteksi dalam 14 hari terakhir, banyak kasus tidak terkait dengan klaster tertentu; transmisi dapat terfokus pada sub-kelompok populasi tertentu. Risiko rendah infeksi untuk populasi umum.


Insiden sedang kasus yang didapat secara lokal dan tersebar luas yang terdeteksi dalam 14 hari terakhir; transmisi sudah tidak terlalu terfokus pada subkelompok populasi tertentu. Risiko infeksi sedang untuk populasi umum.

21

Nama kategori Definisi


Insiden tinggi kasus yang didapat secara lokal dan tersebar luas dalam 14 hari terakhir; penularan tersebar luas dan tidak terfokus pada sub kelompok populasi. Risiko tinggi infeksi pada populasi umum.


Insiden sangat tinggi kasus yang didapat secara lokal dan tersebar luas dalam 14 hari terakhir. Risiko infeksi yang sangat tinggi untuk populasi umum.

Penentuan tingkat transmisi komunitas dilakukan di tingkat kabupaten/kota dengan menilai tiga indikator utama sebagai berikut:

Domain Indikator Tingkat transmisi komunitas

TK 1 TK 2 TK 3 TK 4

Kejadian rawat inap di rumah sakit

Angka kejadian rawat inap baru Virus HXNY per 100.000 populasi per minggu

<5 5 - <10 10 - <30 30+

Kematian Jumlah kematian akibat Virus HXNY per 100.000 penduduk per minggu

<1 1- <2 2- <5 5+

Insiden kasus Kasus baru terkonfirmasi per 100.000 penduduk per minggu

<20 20 - <50 50-<150

150+

Penentuan tingkat transmisi dilakukan berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi. Dalam penentuan ini, indikator-indikator epidemiologi lain mungkin diperlukan, baik dari data yang dikumpulkan secara rutin maupun dari sumber lain. Pertimbangan ahli dapat digunakan untuk menentukan tingkat transmisi akhir suatu wilayah.

2.4.6. Penilaian Tingkat Situasi

Penilaian tingkat situasi ini dilakukan untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau pembatasan sosial. Penilaian tingkat situasi didasarkan pada hasil penilaian tingkat transmisi dan kapasitas respon. Kapasitas respon dibagi menjadi kapasitas memadai, sedang, dan terbatas berdasarkan tiga indikator.

Domain Indikator Deskripsi/ Rasional

Kapasitas Respon

Memadai Sedang Terbatas

Pemeriksaan •Positive rate pemeriksaan kasus per minggu.

•Syarat minimal rasio pemeriksaan 1/1000/minggu harus dicapai yang

Menunjukkan kecukupan jumlah pemeriksaan relatif terhadap jumlah kasus di masyarakat.

<5% 5–15% >15%

22

Domain Indikator Deskripsi/ Rasional

Kapasitas Respon


dilakukan kepada kelompok sasaran sesuai dengan strategi penanggulangan pandemi yang ditempuh

Pelacakan

Rasio kontak erat:kasus terkonfirmasi

Menunjukkan kemampuan untuk melakukan pelacakan kontak erat dari kasus terkonfirmasi yang akan menurun jika jumlah kasus konfirmasi melampaui kemampuan pelacakan

>14 5-14 <5

Isolasi Proporsi keterisian tempat tidur rumah sakit

Menunjukkan kapasitas tempat tidur isolasi di rumah sakit yang digunakan untuk merawat kasus.

<60% 60–80% >80%

Penentuan kapasitas respons ditentukan berdasarkan indikator dengan tingkat kapasitas terendah. Setelah tingkat transmisi dan kapasitas respons ditentukan, tingkat situasi di kabupaten/kota dapat ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tingkat Transmisi Kapasitas respons


Tidak ada kasus 0 0 1

Kasus impor / sporadis 0 1 1

Kluster kasus 1 1 2

Komunitas - TK1 1 2 2




23

• Tingkat Situasi 0 : sesuai dengan situasi tanpa penularan SARS-CoV-2. Sistem kesehatan dan otoritas kesehatan masyarakat siap merespons, tidak perlu ada pembatasan.

• Tingkat Situasi 1: adalah situasi di mana langkah-langkah dasar diterapkan untuk mencegah penularan; atau jika kasus sudah ada, epidemi dikendalikan melalui tindakan yang efektif di sekitar kasus atau kluster kasus, dengan pembatasan minimal dan sementara pada tingkat sangat lokal.

• Tingkat Situasi 2: merepresentasikan situasi dengan insiden komunitas yang rendah atau risiko transmisi komunitas di luar klaster. Tindakan tambahan mungkin diperlukan untuk mengendalikan transmisi;

• Tingkat Situasi 3: adalah situasi penularan komunitas dengan kapasitas respon terbatas dan risiko layanan kesehatan menjadi tidak memadai. Pembatasan lebih ketat diperlukan untuk membatasi penularan, menangani kasus, dan memastikan pengendalian epidemi.

• Tingkat Situasi 4: berhubungan dengan epidemi yang tidak terkontrol dengan kapasitas respons tidak memadai, sehingga memerlukan pembatasan luas untuk mengurangi dampak kesehatan masyarakat.

Pertimbangan ahli dapat digunakan untuk menentukan tingkat transmisi, kapasitas respons serta tingkat situasi di suatu wilayah. Pengumpulan data untuk evaluasi setiap indikator dilakukan setiap hari. Sedangkan, analisis tingkat situasi dilakukan minimal setiap mingggu. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan/intervensi yang diterapkan serta untuk mengantisipasi perubahan situasi yang akan datang.

2.4.7. Trigger Respons dan Aktivasi

Situasi Skenario berbasis risiko

Kesiapsiagaan Tingkat Situasi 0

Siaga Darurat Tingkat Situasi 1 - 2

Tanggap Darurat Tingkat Situasi 3 - 4

Transisi Darurat

Tidak ditemukan kasus baru setelah dua kali masa inkubasi

dari kasus terakhir, sesuai dengan indikator / kriteria

penyesuaian kesehatan masyarakat di pedoman virus

HXNY

2.4.8. Tabel Prinsip Respons

Situasi Prinsip respons berdasarkan skenario berbasis risiko

Kesiapsiagaan

- Peningkatan kapasitas, - Update dan testing renkon - Penguatan surveilans deteksi dini dan pencegahan - Setiap pemangku kepentingan melakukan kegiatan

kesiapsiagaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing

24

Situasi Prinsip respons berdasarkan skenario berbasis risiko

Siaga Darurat

- Pernyataan siaga darurat oleh kepala negara/ kepala daerah - Aktivasi renkon menjadi rencana operasi - Surat edaran peningkatan kesiapsiagaan - EOC dan struktur komando diaktivasi - Intra Action Review - Deteksi kasus, pelacakan kasus, dan isolasi kasus

Tanggap Darurat

- Pernyataan tanggap darurat oleh kepala negara/ kepala daerah - Review rencana operasi, eskalasi sumber daya yang diperlukan

sesuai analisis risiko, monitoring rencana operasi - Intra Action review - Deteksi kasus, pelacakan kasus, mitigasi pandemi, Physical

distancing, business continuity plan

Transisi Darurat

- Pencabutan pernyataan tanggap darurat - After Action Review, dokumentasi pembelajaran - Rencana transisi dan rehabilitasi - EOC dan struktur komando dideaktivasi - Surveilans ketat, deeskalasi respons, - Pemulihan dini fungsi komponen yang terlibat dalam

penanggulangan VIRUS HXNY

Tabel Perhitungan Perkiraan Jumlah Korban Pandemi Influenza di Indonesia

- Angka serangan adalah perkiraan persentase penduduk yang akan terserang penyakit

tersebut, dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkiraan persentase orang yang akan

terserang penyakit tersebut baik pada tingkat keparahan ringan (5%), sedang (10%) dan

berat (20%) yaitu persen dari jumlah penduduk suatu wilayah (dalam tabel tersebut

5%,10%, 20% dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia) dimana virus sudah menular

dengan mudah dan berkelanjutan. Namun perlu diperhatikan juga bahwa jumlah tersebut

tidak terjadi secara bersamaan dalam satu waktu karena adanya faktor geografis dan

luasnya wilayah Negara Indonesia.

- Rawat jalan adalah perkiraan jumlah orang yang terkena penyakit yang ringan dan cukup

diberikan pengobatan dengan rawat jalan.

- Rawat inap adalah perkiraan jumlah orang yang terkena penyakit dan memerlukan

perawatan inap di rumah sakit. Hal ini perlu dihitung untuk mempertimbangkan atau

mempersiapkan ketersediaan/kecukupan kapasitas rumah sakit.

25

- ICU (Intensive care unit) adalah perkiraan jumlah penderita rawat inap yang memerlukan

perawatan intensif di ruang khusus (ICU) karena terserang penyakit tersebut

- Perawatan dengan ventilator adalah perkiraan jumlah penderita yang dirawat dalam ICU

yang memerlukan bantuan alat khusus pernafasan (ventilator) karena terserang penyakit

tersebut.

- CFR (Case Fatality Rate) adalah perkiraan jumlah kematian yang ditimbulkan kerena

terserang penyakit tersebut.

26

III. SKENARIO

Pada tanggal 30 Desember 20X0, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melaporkan

kepada WHO tentang adanya kasus Pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya terdeteksi di

Kota Wuhan, Provinsi Hubei, RRT. Pada tanggal 3 Januari 20X2 otoritas nasional RRT

melaporkan adanya penambahan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di RRT

mencapai 45 kasus, dengan rincian 11 sakit berat, sementara 34 pasien lainnya dalam kondisi

stabil. Tanda-tanda dan gejala klinis utamanya adalah demam, dengan beberapa pasien

mengalami kesulitan bernafas (severe acute respiratory symptoms), dan radiografi dada

menunjukkan lesi invasif pada kedua paru-paru. Otoritas nasional melaporkan bahwa agen

penyebab belum diidentifikasi atau dikonfirmasi.

Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beraktivitas di pasar

hewan Huanan. Berdasarkan informasi awal dari tim investigasi RRT, belum ada bukti signifikan

penularan dari manusia ke manusia dan tidak ada infeksi petugas kesehatan yang dilaporkan.

Kasus di RRT dilaporkan terus bertambah.

Pada tanggal 12 Januari 20X1, beberapa negara di Eropa dan Asia Tenggara seperti Inggris,

Thailand, Malaysia, dan Singapura mulai melaporkan adanya peningkatan kasus dengan gejala

serupa (severe acure respiratory symptoms) di negara mereka. Virus penyebab teridentifikasi

sebagai virus HXNY. Sehingga pada tanggal 15 Januari 20X1 WHO menetapkan virus HXNY

sebagai Public Health Emergency International Concern (PHEIC).

Pada tanggal 21 Januari 20X1 petugas KKP Kelas 1 Denpasar mendeteksi adanya pelaku

perjalanan dengan demam tinggi dan batuk yang berasal dari RRT sebanyak 5 orang di Bandara

Ngurah Rai Denpasar. Tiga kasus yang dirujuk menunjukkan hasil laboratorium konfirmasi positif

virus HXNY. Analisis risiko menunjukkan risiko tinggi untuk penyebaran lebih lanjut

Pada tanggal 23 Januari 20X1 pukul 11.00 WIB, petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

kelas I Soekarno Hatta menerima informasi dari Officer in Charge (OIC) Bandar Udara Soekarno

Hatta tentang adanya beberapa penumpang yang sakit di pesawat yang berasal dari Singapura.

Tiga orang penumpang sakit dengan keluhan, yaitu demam tinggi, sakit kepala, nyeri persendian,

batuk-batuk dan sesak napas. Tepat pukul 12.55 WIB pesawat XY Air mendarat di bandar udara

Soekarno Hatta. Dua kasus yang dirujuk menunjukkan hasil laboratorium konfirmasi positif virus

HXNY. Analisis risiko menunjukkan risiko tinggi untuk penyebaran lebih lanjut.

Pada tanggal 25 Januari 20X1 informasi dari keagenan kapal, kapal Cargo X akan tiba di

Pelabuhan Tanjung Priok yang mengangkut awak kapal sebanyak 21 orang yang naik dari

pelabuhan terakhir (Port Klang, Malaysia). Pada saat agen meminta permohonan surat ijin bebas

karantina di KKP Kelas I Tanjung Priok diperoleh informasi dari nakhoda bahwa ada 5 orang

awak kapal yang sedang sakit dengan gejala demam tinggi, lemah, lesu, sakit otot, sakit kepala,

dan sakit tenggorokan. Dari komunikasi antara perwira jaga KKP Kelas I Tanjung Priok dengan

agen pelayaran, diketahui bahwa awak kapal yang sakit berkebangsaan Indonesia dan baru

bergabung di pelabuhan terakhir (Singapura) 7 hari yang lalu. Lima kasus yang dirujuk

menunjukkan hasil laboratorium konfirmasi positif virus HXNY. Analisis risiko menunjukkan risiko

tinggi untuk penyebaran lebih lanjut. Pada 30 Januari 20X1 Presiden kemudian menetapkan

situasi KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat).

27

Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi bilateral dan multilateral untuk penelitian

pembuatan vaksin virus HxNy bekerjasama dengan akademisi. Upaya ini diharapkan dapat

mempercepat penangananpenyebaran virus HxNy. Akhir bulan Januari 20X1, ada beberapa

negara sudah berhasil menemukan vaksin HxNY, walaupun masih ada yang dalam tahap uji

klinis. Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi untuk mendapatkan akses dan pengadaan

vaksin tersebut, dan bersedia untuk melakukan uji tahap 3 di Indonesia. Beredar hoax di

masyarakat bahwa vaksin tersebut tidak halal dan membahayakan kesehatan sehingga banyak

masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam uji klinis tahap 3.

Sampai dengan awal bulan Februari negara yang melaporkan kasus virus HXNY yaitu 10

negara diantaranya Amerika Serikat, Inggris, China, India, Turki, Australia, Filipina, Singapura,

Thailand, Malaysia. Pada tanggal 2 Maret 20X1, kasus positif HXNY di Indonesia ditemukan di

masyarakat, pasien dirawat di rumah sakit Sulianti Saroso. Kasus 1 dan 2 virus HXNY menimpa

dua orang, yakni ayah (55 th) dan putranya (20 th), warga Pasar Minggu, Jakarta. Pasien

menderita sesak nafas berat, demam dan nyeri sendi. Pasien berobat ke RS didekat rumahnya

namun karena pneumonia yang berat maka dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso. Dua hari sebelum

gejala muncul pasien sempat kontak dengan teman bisnis berkebangsaan Malaysia yang datang

ke Indonesia. Pertemuan berlangsung di hotel AM, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Pada tanggal 11 Maret 20X1 WHO menetapkan situasi Pandemi Virus HXNY. Sampai

dengan awal bulan Maret negara yang melaporkan kasus virus HXNY yaitu 50 negara

diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Italia, Spanyol, Australia, Bahrain, Bangladesh, Belgia,

Belanda, Indonesia, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Chile, China, Denmark, Ekuador, Filipina,

Selandia Baru, Singapura, Thailand, Arab Saudi, UEA, Vietnam, dan Yunani. Awal bulan Maret,

vaksin sudah mulai dilakukan uji klinis tahap 3.

Meskipun beberapa kebijakan telah diambil oleh pemerintah Indonesia namun penambahan

kasus baru tetap terjadi di beberapa provinsi, yaitu Bali, Banten,dan Jawa Timur. Pada tanggal

13 Maret 20X1, diumumkan kematian WNI pertama akibat virus HXNY, yakni seorang pasien

suspek di RSUD Soetomo, Surabaya, Jawa Timur. Pada tanggal 15 Maret 20X1 Presiden

menetapkan Pandemi HXNY sebagai bencana nasional.

Pada bulan Maret dilaporkan terjadi peningkatan kasus ILI di Puskesmas DKI Jakarta. Selain

itu pada tanggal 28 Maret 20X1 ditemukan klaster kasus virus HXNY pada peserta kegiatan

pelatihan dan musyawarah kerja yang dilaksanakan di sebuah hotel di Kota Bogor, peserta

berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

Pada tanggal 1 April 20X1, terdapat 1.046 kasus positif HXNY. Saat itu, sudah ada 87 orang

meninggal dan 46 orang sembuh. Kemudian, pada tanggal 3 April ditemukan klaster virus HXNY

di pesantren yang terletak di Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur. Hasil investigasi menunjukkan

salah satu guru yang bekerja di pesantren tersebut ikut kegiatan pelatihan dan musyawarah kerja

yang dilaksanakan di sebuah hotel di Kota Bogor pada tanggal 28 Maret.

Sampai dengan tanggal 15 April 20X1, sebanyak 28 provinsi di Indonesia melaporkan kasus

sporadis. Sedangkan kasus kluster dilaporkan oleh Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan

kasus dengan indikasi transmisi di komunitas dilaporkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa

Barat dan Bali.

28

Ditengah pandemi ini beredar hoax di masyarakat bahwa penyakit ini adalah kutukan dan

sengaja disebarkan oleh pemerintah. Ramai hasutan yang meminta masyarakat agar tidak ke

rumah sakit atau tidak melaporkan bila ada kasus, karena nanti akan dijadikan subjek percobaan.

Sejumlah bencana tetap terjadi pada masa Pandemi HXNY. Pada tanggal 17 April 20X1 terjadi kerusuhan oleh peserta demo di Jakarta, kemudian pada tanggal 20 April terjadi gempa di Sulawesi Barat yang mengakibatkan 1000 KK terdampak. Sebanyak kurang lebih 700 orang harus mengungsi akibat gempa. Pada tanggal 28 April, terdeteksi kasus COVID-19 di salah satu

pengungsian di Sulawesi Barat.

Jumlah kasus positif di DKI Jakarta terus naik. Kondisi mengkhawatirkan karena RS rujukan di DKI Jakarta penuh. Kapasitas tempat tidur ruang isolasi yang terpakai sudah mencapai 69%, ruang ICU 77% terisi. Pada akhir bulan April dilaporkan banyak nakes yang bekerja di RS Rujukan maupun di Puskesmas yang terinfeksi virus HXNY. Terdapat juga kematian tenaga kesehatan di RS non rujukan.

Awal akhir April 20X1 uji klinis vaksin tahap ke 3 sudah diselesaikan. Kebijakan vaksinasi di sosialisasikan, di kalangan tenagan Kesehatan, persiapan pelaksanaan program telah dirancang, dilaksanakan bertahap, membuat skala prioritas target sasaran mempertimbangkan keterbatasan vaksin yang ada, Pada bulan Agustus 20X1, petugas Kesehatan telah selesai divaksinasi, sesuai dengan target vaksinasi tahap 1.

Jumlah kasus terus menurun, berdasarkan indikator penyesuaian kesehatan masyarakat, menunjukkan penurunan minimal 50% angka kasus konfirmasi baru dari puncak tertinggi selama 3 minggu berturut-turut dan terus menerus pada minggu minggu selanjutnya. Positivity rate dalam 2 minggu terakhir < 5 %. Spesimen positif COVID-19 dari sentinel ILI, SARI dalam 2 minggu terakhir menunjukkan < 5% serta terjadi penurunan jumlah pasien dirawat dan kasus kritis pada

kasus konfirmasi dalam 2 minggu terakhir.

Setelah tidak ada laporan kasus baru dalam dua kali masa inkubasi dari kasus terakhir maka status tanggap darurat dicabut dan Indonesia masuk dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

29

IV. KESIAPSIAGAAN DAN RESPONS

Pengorganisasian pelaksanaan kesiapsiagaan dan resposn pandemi menggunakan dasar

hukum:

a. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana, menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan pada tahap tanggap darurat

menggunakan sistem komando tanggap darurat bencana.

b. Instruksi Presiden RI No. 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam

Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Gloal, dan Kedaruratan

Nuklir, Biologi, dan Kimia, menyatakan bahwa:

- Salah satu tugas Kemenkes adalah mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas serta

menggerakkan SDM kesehatan, sarana dan logistik untuk menanggulangi kedaruratan

kesehatan masyarakat.

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertugas menjalankan fungsi

koordinasi dan pelaksana saat prabencana dan pascabencana, serta fungsi komando

saat darurat bencana nonalam.

c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis

Kesehatan menyatakan bahwa:

- Penanggulangan Krisis Kesehatan dilakukan dengan sistem klaster.

- Klaster Kesehatan Nasional dibentuk oleh Menteri dan dikoordinasikan oleh Kepala

Pusat yang menangani bidang krisis kesehatan.

Selain itu, lesson learned dari penanganan COVID-19 juga dijadikan referensi, yaitu:

a. Pedoman WHO tentang COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (update:

Februari, 2021), menyampaikan bahwa terdapat 10 pilar untuk penanganan COVID-19 level

nasional. Sistem pilar telah diintegrasikan dengan Rencana Operasi Penanganan COVID-

19 Indonesia.

b. Hasil Intra Action Review COVID-19 Indonesia pada bulan Agustus 2020 menyimpulkan

bahwa salah satu tantangan pada penanggulangan COVID-19 adalah karena tidak

optimalnya sistem komando dan koordinasi bidang kesehatan yang dibangun. Penyebabnya

antara lain karena tidak diaktifkannya sistem klaster kesehatan sehingga masing-masing

subsistem belum menjalankan fungsi secara terintegrasi. Selain itu, tidak terdapat rincian

tugas dan fungsi dalam struktur komando dan koordinasi yang ditetapkan

30

Struktur komando & koordinasi Klaster Kesehatan

Gambar struktur komando dan koordinasi di atas mengintegrasikan sistem klaster dengan sistem komando tanggap darurat bencana serta 5 pilar respons pandemi sesuai dengan pedoman percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19 Kemenkes 2021, serta menambahkan Sub Klaster Laboratorium dan Bidang Sumber Daya Manusia.

Adapun 5 pilar yang diintegrasikan menjadi tugas Klaster Kesehatan adalah:

1. Deteksi 2. Manajemen klinis 3. Vaksinasi 4. Perubahan perilaku 5. Penguatan sistem kesehatan masyarakat

Untuk memastikan semua pilar berjalan optimal, diperlukan sistem komando dan koordinasi pada setiap tingkat pemerintahan.

Adapun posisi Klaster Kesehatan dalam struktur organisasi Klaster Nasional dan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Nasional berada di bawah bidang operasi, sebagaimana gambar dibawah:

31

- Penanggung Jawab Pilar dalam Komponen Klaster Kesehatan

No Komponen Klaster Penanggung Jawab Pilar

1 Koordinator Menteri Kesehatan

Komando dan Koordinasi untuk seluruh pilar

2 Tim Ahli Ditetapkan oleh Menteri

Memberi masukan untuk strategi dan indikator penanggulangan pada semua pilar

3 Tim Data & Informasi Kepala Pusdatin Penguatan sistem kesehatan

4 Tim Komunikasi Publik & Juru Bicara

Kepala Rokomyanmas Perubahan Perilaku

5 Liaison Officer Ditetapkan oleh Menteri Penguatan sistem kesehatan

6 Bidang Administrasi dan Keuangan

Kepala Biro Perencanaan & Anggaran

Penguatan sistem kesehatan

7 Bidang Logistik Dirjen Farmalkes Penguatan sistem kesehatan

8 Bidang Perencana Sekretaris Jenderal Penguatan sistem kesehatan

9 Bidang Operasional

Kepala Pusat Krisis Kesehatan

Komando dan koordinasi untuk operasional sub klaster dalam melaksanakan pilar-pilar.

A

A A

32

No Komponen Klaster Penanggung Jawab Pilar

10 Bidang Sumber Daya Manusia

Kepala Badan PPSDM Penguatan sistem kesehatan

11 Subklaster Pelayanan Kesehatan

Dirjen Yankes Manajemen klinis, penguatan sistem kesehatan

12 Subklaster Kesehatan Jiwa

Direktur Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Manajemen klinis, penguatan sistem kesehatan

13 Subklaster Promkes Direktur Promosi Kesehatan Perubahan Perilaku

14 Subklaster P2 dan Kesling

Dirjen P2P Deteksi, vaksinasi, penguatan sistem kesehatan

15 Subklaster Kespro Direktur Kesehatan Keluarga Penguatan sistem kesehatan

16 Subklaster Pelayanan Gizi

Direktur Gizi Penguatan sistem kesehatan

17 Subklaster Laboratorium Kapuslitbang Biomedis dan Teknologi Kesehatan

Deteksi, penguatan sistem kesehatan

Rincian penanggung jawab dan pembagian tugas di dalam komponen Klaster Kesehatan

tingkat nasional, sebagai berikut:

1. Koordinator Klaster Kesehatan

Penanggung Jawab:Menteri Kesehatan

Tugas

Menetapkan dan memimpin pelaksanaan rencana operasi untuk penanganan pandemi

baik tahap siaga darurat maupun tanggap darurat

Mengaktifkan pusat kendali operasi (EOC/Emergency Operation Center) Klaster Kesehatan, untuk mengoptimalkan koordinasi, kolaborasi pelaksanaan penanganan pandemi

Memberikan dukungan kebijakan teknis dan administrasi dalam rangka penanganan pandemi

33

Tugas

Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi di Klaster Kesehatan, dan berkoordinasi dengan klaster lainnya, seperti K/L terkait,

pemerintah daerah, serta pihak lainnya

Mengarahkan dan mengendalikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat/pemimpin yang mewakili instansi/lembaga/organisasi terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan kegiatan

Melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan berkala untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya

Melaksanakan fungsi komando dan koordinasi untuk seluruh pilar

2. Tim Ahli

Penanggungjawab:ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Tugas

Memberikan arahan, pertimbangan dan/atau rekomendasi penanganan, perbaikan kebijakan, manajemen dan teknis pelaksanaan, termasuk pengembangan protokol-protokol yang diperlukan

Membantu memfasilitasi pengembangan jejaring dukungan dan peran penghubung dengan pihak-pihak lainnya

Melaksanakan koordinasi dan jejaring kerjasama dalam penelitian penanganan pandemi

Melaksanakan evaluasi dan kajian implementasi kegiatan

3. Tim Data & Informasi

Penanggungjawab:Kepala Pusat Data dan Informasi

Tugas

Menghimpun, mengolah & meng-update data dan informasi penanganan pandemi dari masing-masing bidang (operasional, logistik, administrasi keuangan dan perencanaan). Sumber data utama dari PHEOC dan EOC Pusat Krisis Kesehatan.

Membentuk jaringan informasi dan komunikasi

Melakukan penyebaran informasi setelah mendapat atau atas persetujuan Koordinator Klaster Kesehatan

Menyediakan perkembangan informasi kasus dan peringatan dini

Menyajikan data yang terintegrasi dan akuntabel berbasis satu data

34

Tugas

Melakukan diseminasi komunikasi risiko

Mengembangkan sistem teknologi informasi dan infrastrukturnya

Membuka hot line melalui “ alo emkes” untuk pengaduan masyarakat

Membentuk dan mendukung media center

Menyiapkan bahan untuk juru bicara

Mendokumentasikan seluruh kegiatan

4. Tim Komunikasi Publik & Spoke Person

Penanggungjawab:Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat

Tugas

Menilai kapasitas komunikasi nasional dan daerah (individu dan sumberdaya)

Merancang strategi komunikasi risiko dengan menyiapkan komponen komunikasi yang tepat (komunikator, pesan, media, komunikan)

Mengatasi ketidakpastian persepsi dan manajemen informasi yang salah/hoaks

Mengidentifikasi juru bicara di setiap tingkatan, baik lokal maupun nasional, membuat daftar keahlian para juru bicara dalam mengantisipasi ancaman kesehatan masyarakat, dan, jika dibutuhkan, diberikan pelatihan singkat. Selain juru bicara, dapat juga memanfaatkan para pemengaruh/influencer sebagai komunikator

Membuat rancangan pola pesan sebelum diinformasikan kepada publik. Lakukan pula pemilihan pesan kunci yang akan disampaikan. Gunakan bahasa lokal/daerah agar lebih mudah dipahami (jika diperlukan)

Mengidentifikasi media utama/mainstream, membuat dan memperbarui daftar jurnalis, serta membina hubungan baik dengan media

Mengidentifikasi media, saluran komunikasi, dan nilai jangkauan potensialnya untuk audiens sebagai target potensial. Gunakan saluran dan influencer yang dipercaya dan banyak disukai oleh audiens target

Meningkatkan kapasitas komunikasi SDM kesehatan

Melaksanakan fungsi pilar perubahan perilaku

35

5. Liaison Officer

Penanggungjawab:ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Tugas

Melaksanakan fasilitasi/penghubung yang membantu koordinator klaster menghubungkan situasi dengan eksternal Klaster

Melaksanakan koordinasi dengan Tim Data dan Informasi terkait data-data yang dibutuhkan pimpinan

Menyampaikan hasil komunikasi kepada koordinator klaster secara berkala

6. Bidang Logistik

Penanggung jawab:Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tugas

Membuat kajian pemetaan sumberdaya dan kebutuhan sesuai dengan perkembangan kasus dalam kurun waktu tertentu

Melakukan pemenuhan kebutuhan logistik

Menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, penyimpanan dan distribusi logistik

Menghimpun dan mengelola logitik baik berasal dari bantuan maupun pengadaan

Menyelenggarakan berbagai urusan logistik kesehatan termasuk pastisipasi masyarakat dan dunia usaha

Identifikasi kebijakan/pedoman yang dibutuhkan untuk mempercepat/ memperlancar proses penyediaan maupun distribusi logistik

Melaksanakan fungsi pilar penguatan sistem kesehatan

Melakukan monitoring dan evaluasi dalam seluruh aktivitas logistik

7. Bidang Perencana

Penanggungjawab:Kepala Pusat Krisis Kesehatan

Tugas

Mengoordinasikan penyusunan dan update strategi dan rencana operasi meliputi komponen sistem (organisasi dan struktur, kebijakan/ pedoman/ prosedur, sistem pembiayaan, dll)

Merencanakan dan memastikan kesiapan struktur (penyiapan kapasitas fasyankes, RS darurat, transportasi/sistem rujukan, shelter karantina/isolasi, dll)

36

Tugas

Merencanakan dan memastikan kesiapan jumlah dan jenis SDM serta pengaturan tugasnya

Merencanakan dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana (alat medis, logistik, pengolahan limbah, dll)

Melaporkan rutin pada Koordinator Klaster

8. Bidang Administrasi dan Keuangan

Penanggungjawab:Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Tugas

Melakukan koordinasi dengan bidang operasi terkait kebutuhan anggaran

Membuat perencanaan serta strategi pemenuhan anggaran untuk kegiatan kesiapsiagaan dan respon operasi

Membuat laporan rutin pada Koordinator Klaster

9. Bidang Operasional

Penanggungjawab:Kepala Pusat Krisis Kesehatan

Tugas

Mengoordinasikan para sub klaster untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam rencana operasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan para sub klaster & Tim Promkes

Memberikan laporan harian pada koordinator klaster

Memberi rekomendasi strategi dan kebijakan yang dibutuhkan pada koordinator klaster

Segera melaporkan pada koordinator klaster bila ada perubahan situasi yang membutuhkan perubahan strategi dan kebijakan secara cepat

Melaksanakan fungsi komando & koordinasi untuk operasional sub-sub klister dalam melaksanakan pilar-pilar

10. Bidang Sumber Daya Manusia Penanggungjawab:Kepala Badan PPSDM

Tugas

Identifikasi ketersediaan SDM

37

Tugas

Identifikasi kebutuhan SDM, berkoordinasi dengan para sub klaster

Melakukan penyediaan dan mobilisasi SDM

Meningkatkan kapasitas SDM, berkoordinasi dengan para sub klaster

Melaporkan rutin pada Koordinator Klaster

11. Subklaster Promosi Kesehatan Penanggungjawab:Direktur Promosi Kesehatan

Tugas

Melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk

memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari

pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream

Melakukan pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan kapasitas

Memberikan laporan harian pada Koordinator bidang Operasional

Melaksanakan fungsi pilar perubahan perilaku

12. Subklaster Pelayanan Kesehatan

Penanggungjawab:Dirjen Pelayanan Kesehatan

Tugas

Menyiapkan pedoman, pembinaan, peningkatan kapasitas terkait manajemen kasus serta pencegahan pengendalian infeksi terkait pandemi influenza

Melakukan manajemen kasus

Melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi di seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan

Melakukan koordinasi pelayanan kesehatan di seluruh tingkatan pelayanan kesehatan

Mengkoordinasikan keterlibatan profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan

38

Tugas

Menyediakan layanan rujukan dan Isolasi serta infrastrukturnya

Melakukan pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan

Melakukan pelayanan kesehatan esensial

Melakukan perlindungan bagi tenaga kesehatan

Memberikan laporan harian pada Koordinator Bidang Operasional

Melakukan fungsi pilar manajemen klinis dan penguatan sistem kesehatan

13. Subklaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

Penanggungjawab:Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas

IHR Focal Point

Menyiapkan pedoman, pembinaan, peningkatan kapasitas terkait Penyelidikan epidemiologi, surveilans, investigasi kasus & penelusuran kontak, pintu masuk negara, perjalanan internasional & transportasi

Melakukan penyelidikan epidemiologi, surveilans, investigasi kasus & penelusuran kontak

Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan & tata laksana kasus di pintu masuk negara, perjalanan internasional & transportasi

Mengembangkan dan melaksanakan Vaksinasi

Membuat pedoman/kebijakan pelaksanaan program-program P2 & Kesling esensial selama masa Pandemi

Melakukan pencatatan dan pelaporan serta monev

Memberikan laporan harian pada Koordinator Bidang Operasional

Melaksanakan fungsi pilar deteksi, vaksinasi dan penguatan sistem kesehatan

39

14. Subklaster Kesehatan Reproduksi

Penanggungjawab:Direktur Kesehatan Keluarga

Tugas

Meningkatkan sosialisasi informasi dan edukasi pencegahan penularan pada situasi pandemi

Memberikan rekomendasi bagi petugas kesehatan terkait pelayanan kespro pada situasi pandemi

Memberikan kemudahan akses bagi masyarkat untuk medapatkan pelayanan kespro pada situasi pandemi

Memperkuat kolaborasi dalam hal memastikan pemenuhan kebutuhan APD bagi tenaga kesehatan

Membuat pedoman/kebijakan pelaksanaan program-program Kespro esensial selama masa Pandemi

Memberikan laporan harian kepada koordinator bidang operasional

Melakukan fungsi pilar penguatan sistem kesehatan

15. Subklaster Pelayanan Gizi Penanggungjawab:Direktur Gizi

Tugas

Membuat pedoman terkait pencegahan dan daya tahan tubuh dari makanan untuk mencegah terjadinya influenza

Membuat program edukasi bagi masyarakat tentang penerapan makanan jika terjadi influenza

Membuat program monitoring terutama bagi bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui yang terkena influenza

Membuat pedoman/kebijakan pelaksanaan program-program gizi esensial selama masa Pandemi



40

16. Subklaster Kesehatan Jiwa Penanggungjawab:Direktur Kesehatan Jiwa

Tugas

Mengidentifikasi sumber tekanan psikososial bagi petugas di fasilitas pelayanan kesehatan masa pandemi

Memberikan dukungan upaya promotif kesehatan jiwa dan psikososial di fasilitas pelayanan kesehatan

Membuat pedoman/kebijakan pelaksanaan program-program kesehatan esensial selama masa Pandemi



17. Subklaster Laboratorium Penanggungjawab:Kapuslitbang Biomedis

Tugas

Merencanakan pemeriksaan laboratorium jejaring sampai pada tingkat FKTP

Membuat alur dan SOP pelayanan pemeriksaan laboratorium

Manajemen pengambilan, penyimpanan, dan transport sample

Melakukan koordinasi pada petugas lainnya dalam pengambilan sampel

Manajemen pelaporan hasil pemeriksaan

Koordinasi dengan subklaster logistik tentang pemenuhan kebutuhan pemeriksaan labolatorium


Melaksanakan fungsi deteksi, manajemen klinis

Upaya percepatan penanggulangan pandemi di Indonesia lima pilar utama dijabarkan ke dalam 11 komponen, yaitu sebagai berikut :

No Pilar Komponen

1 Deteksi 1. Suveilans epidemiologi 2. Pencegahan di pintu masuk negara 3. Pemeriksaan laboratorium

41

2 Manajemen klinis 4. Tata laksana kasus 5. Pencegahan & pengendalian infeksi di

fasyankes

3 Perubahan perilaku 6. Pencegahan penularan 7. Komunikasi risiko dan pemberdayaan

masyarakat

4 Vaksinasi 8. Vaksinasi

5 Penguatan sistem

kesehatan

9. Sumber daya 10. Pelayanan kesehatan esensial 11. Pencatatan dan Pelaporan

Sistem komando koordinasi Klaster Kesehatan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan sebagai koordinator atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Sedangkan koordinator di Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan.

Konsep pelaksanaan komando dan koordinasi kesiapsiagaan dan respon pandemi

influenza berdasarkan framework kebencanaan nasional untuk Klaster Kesehatan mengacu

pada bagan sebagai berikut:

Pernyataan : Kesiapsiagaan

Definisi Operasional : Belum terdapat kasus VIRUS HXNY di Indonesia (Tingkat situasi 0)

Prinsip Operasional : 1. Peningkatan kapasitas, 2. Update dan testing renkon 3. Penguatan surveilans deteksi dini dan

pencegahan 4. Saat kesiapsiagaan, setiap pemangku

kepentingan melakukan kegiatan kesiapsiagaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

5. Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran kesiapsiagaan terhadap kasus VIRUS HXNY baru di rumah sakit, pintu masuk, pelayanan kesehatan dasar, dan dinas kesehatan.

Pernyataan : Siaga Darurat

Definisi Operasional : Awal masuk kasus ke Indonesia (Kasus awal)

(Tingkat situasi 1-2)

Indikator : 1. Meningkatnya angka kasus VIRUS HXNY di

beberapa negara di dunia

2. Terindentifikasinya 1 orang pasien positif

virus HXNY di Indonesia

Prinsip Operasional : 1. Pernyataan siaga darurat oleh kepala negara/ kepala daerah

2. Aktivasi renkon menjadi rencana operasi 3. Surat edaran peningkatan kesiapsiagaan

42

4. EOC dan struktur komando diaktivasi 5. Intra Action Review

6. Deteksi kasus, pelacakan kasus, dan isolasi

kasus

Pernyataan : Tanggap darurat

Definisi Operasional : Terdapat sporadik kasus atau klaster atau community

transmission (Tingkat situasi 3-4)

Indikator : a. Sebaran angka kasus VIRUS HXNY telah terjadi di lebih dari satu provinsi di Indonesia atau adanya lebih dari dua klaster di provinsi yang sama.

b. Terjadi Transmisi VIRUS HXNY di komunitas. 1. Angka kesakitan VIRUS HXNY menunjukkan

kenaikan 2 kali atau lebih selama dalam dua kali masa inkubasi (2 x 5 hari) berturut-turut.

2. Dilaporkan adanya petugas kesehatan yang terjangkit VIRUS HXNY

3. Jumlah rata-rata penderita baru VIRUS HXNY akibat penularan manusia ke manusia dalam satu kawasan/klaster menunjukkan kenaikan 2 kali lipat dalam 2 minggu terakhir.

4. Case Fatality Rate menunjukkan peningkatan dalam 2 minggu terakhir.

5. Penanganan Wabah VIRUS HXNY yang melebihi daya dukung Sumber Daya Kesehatan.

6. Terganggunya layanan pemerintahan maupun layanan vital lainnya akibat wabah VIRUS HXNY.

7. Terjadinya gangguan pada Sektor keamanan, ketertiban, sosial maupun ekonomi.

8. WHO menyatakan PHEIC / pandemic VIRUS HXNY

9. Kondisi masuk pada tahap tanggap darurat apabila memenuhi sekurang-kurangnya 3 indikator dari indikator skenario kejadian.

Prinsip Operasional : - Pernyataan tanggap darurat oleh kepala negara/ kepala daerah

- Review rencana operasi, eskalasi sumber daya yang diperlukan sesuai analisis risiko, monitoring rencana operasi

- Intra Action review - Deteksi kasus, pelacakan kasus, mitigasi pandemi,

Physical distancing, business continuity plan.

43

Pernyataan : Transisi darurat (Tingkat situasi 0)

Definisi Operasional : Tidak ditemukan kasus baru setelah dua kali masa inkubasi

dari kasus terakhir, sesuai dengan indikator / kriteria

penyesuaian kesehatan masyarakat di pedoman virus HXNY

Indikator : Indikator skenario kejadian:

1. Penurunan minimal 50% angka kasus

konfirmasi baru dari puncak tertinggi selama 3

minggu berturut-turut dan terus menerus pada

minggu-minggu selanjutnya.

2. Positivity rate dalam 2 minggu terakhir < 5 %.

3. Spesimen positif HXN dari sentinel ILI, SARI

dalam 2 minggu terakhir menunjukkan < 5%

serta terjadi penurunan jumlah pasien dirawat

dan kasus kritis pada kasus konfirmasi dalam

2 minggu terakhir.

Prinsip Operasional : - Pencabutan pernyataan tanggap darurat - After Action Review, dokumentasi pembelajaran

- Rencana transisi dan rehabilitasi - EOC dan struktur komando dideaktivasi - Surveilans ketat, deeskalasi respons, pemulihan dini

fungsi komponen yang terlibat dalam penanggulangan virus HXNY

Trigger/kriteria penetapan status untuk setiap tahapan, yaitu ditetapkan oleh Presiden RI

atas rekomendasi Kemenko PMK, Kemenkes, BNPB, dan Kementerian lain yang terlibat dan

relevan.

Proses dan rekomendasi oleh Kemenkes, sebagai berikut:

a. Pada saat kesiapsiagaan (belum terdapat kasus VIRUS HXNY di Indonesia), terdeteksinya kasus di Indonesia/kasus awal dan sporadik kasus di Indonesia, maka Menteri Kesehatan melaporkan kepada Presiden untuk merekomendasikan penetapan siaga darurat. Kemenkes akan melakukan analisis risiko berkala dan melaporkan kepada Presiden. Dalam tahap ini, Presiden akan menunjuk Komandan untuk melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan respon.

b. Apabila adanya peningkatan kasus di Indonesia, di mana kasus pandemi sudah menyebar luas di Indonesia, berdasarkan analisis risiko yang disampaikan oleh Kemenkes, situasi tersebut dilaporkan kepada Presiden. Presiden menetapkan tanggap darurat kemudian menunjuk komandan untuk melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan respon.

Sumber pendanaan untuk Klaster Kesehatan:

a. Pendanaan kesiapsiagaan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan RI, APBD, bantuan/ hibah dari dunia usaha, donatur, dan bantuan luar negeri.

b. Pendanaan pada penanggulangan pandemi (periode tanggap darurat) menggunakan dana siap pakai yang tersedia di Kementerian Keuangan dan dapat dipergunakan oleh BNPB pada masa tanggap darurat. Sedangkan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, selain DSP juga dapat menggunakan DTT (Dana Tak Terduga)/BTT (Biaya Tak Terduga).

44

c. Biaya untuk penyediaan darurat bencana, penanganan operational ground handling, personil, logistik dan peralatan, pengemasan, pelabelan, distribusi bantuan ke lokasi tujuan, pemusnahan dan re-ekspor menjadi tanggung jawab pemberi bantuan internasional. Tempat Transit terbagi atas: Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Pos Lintas Batas Negara serta Pangkalan Militer jika kapasitas pintu masuk/ keluar bantuan tidak memadai

Strategi dan Aktivitas Pengendalian komando dan koordinasi

Fase Kesiapsiagaan

Ada kasus potensi PHEIC / pandemi di negara lain, belum ada kasus di Indonesia

Strategi Aktivitas Penanggungjawab

Menyiapkan surat

edaran terkait pintu

masuk negara

Penyampaian Surat Edaran

peningkatan kewaspadaan kepada

Dinas Kesehatan, KKP

Koordinator

Subklaster P2 dan

Kesling



Fasilitas Kesehatan

Koordinator

Subklaster Yankes



Kepala Daerah

Koordinator

Klaster/operasional

Kementerian Dalam

Negeri

Aktivasi klaster

kesehatan

terintegrasi dengan

sistem komando

Membentuk sistem komando di

nasional dan daerah

Menkes (nasional)

dan Kadinkes

(daerah


fasilitas kesehatan

Kepala fasilitas

kesehatan (di bawah

supervisi Sub Klaster

Yankes)

Pemetaan sumber

daya & Peningkatan

kapasitas

Memetakan ketersediaan SDM,

logistik, pembiayaan dan

mekanisme, memetakan

kesenjangan. serta melakukan

upaya pemenuhannya, termasuk

peningkatan kapasitas SDM

Seluruh komponen

klaster kesehatan

Menyiapkan

Fasilitas Kesehatan

Memetakan fasilitas Kesehatan

dalam kesiapsiagaan pandemi

Koordinator Sub

Klaster Yankes

45


Menyiapkan sumber-sumber daya

yang dibutuhkam

Review Rencana

Kontingensi dan

Disaster Plan

Fasilitas Kesehatan

dan simulasi

Mereview Renkon disesuaikan

dengan kondisi terkini, kemudian

disimulasikan (Functional

Exercise/TTX)

Meriview kesiapsiagaan pandemi

dan sumberdaya menggunakan tool

kesiapsiagaan pandemi

Memastikan seluruh fasilitas

Kesehatan sudah menyusun

Disaster Plan dalam kesiapan

menghadapi Pandemi, serta

mensimulasikan dan

mensosialisasikannya.

Disaster plan di fasilitas kesehatan

yang disusun harmonis dengan

Renkon.

Koordinator Bidang

Perencana

Koordinator Sub

Klaster Yankes

Pertemuan

stakeholder

kesiapsiagaan

pandemi

Melakukan pertemuan koordinasi

kesiapsiagaan pandemi

Koordinator

bidang Operasi

Peningkatan

kapasitas

Pelatihan mengenai kesiapsiagaan

pandemi termasuk rencana respon

pandemi

Koordinator

bidang Operasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Menetapkan metode untuk

memahami keprihatinan, sikap, dan

kepercayaan audiens utama.

Mengidentifikasi sasaran audiens,

dan mengumpulkan informasi

tentang pengetahuan, perilaku dan

saluran komunikasi yang lebih

banyak disukai (misalnya siapa yang

dapat mereka percayai, bagaimana

mereka akan menerima informasi,

kebiasaan sehari-hari, keprihatinan

mereka, dan lainlain).

Koordinator Tim

Promkes

46


Mengidentifikasi

pemengaruh/influencer (misalnya.

tokoh masyarakat, tokoh agama,

petugas kesehatan, tabib tradisional,

dan lain-lain) dan jejaring komunitas

yang ada (seperti organisasi

kemasyarakatan/LSM kesehatan,

kelompok perempuan (PKK), serikat

pekerja, relawan kesehatan

masyarakat/penggerak sosial untuk

polio, malaria, HIV) yang dapat

digunakan kembali untuk pelibatan

masyarakat.

Membangun jejaring kuat dengan

kelompok masyarakat/komunitas

untuk mengoptimalkan upaya

pemberdayaan masyarakat.

Menyiapkan desa beserta

perangkatnya hingga RW-RT untuk

kesiapsiagaan kemungkinan

terjadinya wabah

Memperkuat

layanan kesehatan

esensial

Memastikan layanan kesehatan

esensial siap menghadapi pandemi

dan telah menyiapkan business

continuity plan

Seluruh Sub Klaster

Fase Siaga Darurat

: Deteksi kasus awal di Indonesia


Menyiapkan surat

edaran terkait pintu

masuk negara



Dinas Kesehatan, KKP

Koordinator

Subklaster P2 dan

Kesling

Pernyataan

kedaruratan siaga

darurat di daerah

dan Nasional


pernyataan kedaruratan siaga darurat

kepada Dinas Kesehatan dan KKP

Koordinator

Subklaster P2 dan

Kesling

47




kepada Fasilitas Kesehatan

Koordinator

Subklaster Yankes



kepada Kepala Daerah

Koordinator Klaster

Aktivasi Renkon

menjadi Renops

Aktivasi EOC, Klaster Kesehatan Koordinator Klaster

Menyusun Rencana Operasi

berdasarkan Rencana Kontingensi

didaerah (Propinsi/Kab)

Koordinator

Bidang

Perencana

Menyiapkan Disaster Plan

Menghadapi Pandemi di Fasilitas

Kesehatan (RS dan Puskesmas)

Kepala fasilitas

kesehatan (di bawah


Yankes)

Memberikan asistensi teknis untuk

penyusunan rencana respons provinsi

Koordinator

Bidang

Perencana

Submit renop ke partner platform Liaison officer

Aktivasi klaster

kesehatan

terintegrasi dengan

sistem komando


nasional dan daerah

Menkes (nasional)

dan Kadinkes

(daerah)


fasilitas kesehatan

Kepala fasilitas

kesehatan (di bawah


Yankes)

Menyiapkan

rencana Aksi

Menyusun skenario rencana aksi

menghadapi pandemi dan monitoring

mingguan

Pertemuan berkala koordinasi untuk

review indikator rencana respon PIC

subklaster dan Tim setiap hari

Koordinator

Bidang Operasi

Monitoring situasi Pertemuan berkala koordinasi untuk

review indikator rencana respon

Koordinator Bidang

Operasi

48


stakeholder setiap minggu, stekholder

dan partner, klaster kesehatan

(partner, NGO, dll)

Pertemuan berkala dengan provinsi

untuk monitoring indikator respon

sebulan sekali

Koordinator Bidang

Operasi

Penyusunan laporan situasi (harian,

mingguan) berdasarkan input dari pilar

lainnya dan disiminasi ke stakeholder

Ketua Tim Data &

Informasi

Mengatur kepada bagian informasi

untuk membuat web respon pandemi

terintegrasi

Ketua Tim Data &

Informasi

Inventarisasi rencana respons provinsi

Koordinator Bidang

Perencana

Monitoring indikator rencana operasi

Ketua Tim Data &

Informasi

Intra Action Review

Koordinator Bidang

Perencana

Menyiapkan

kapasitas lonjakan

(Surge Capacity)

Review pemetaan sumber daya

(berdasarkan data dari subklaster dan

tim) seminggu sekali

Koordinator Bidang

Operasi

Pemetaan kesiapan fasilitas (RS,

Puskesmas dan daerah)

Koordinator

Subklaster Yankes

Pemetaan kesiapan Peralatan

Kesehatan (logistik medis dan non

medis) menghadapi pandemi

Koordinator Bidang

Logistik

Pemberdayaan

Masyarakat Menganalisis persepsi risiko

dengan cepat berdasarkan

informasi formal dan informal yang

ada.

Memetakan publik penerima pesan

untuk tanggap cepat komunikasi

(misalnya masyarakat yang

terdampak, petugas kesehatan,

pemimpin politik, lembaga donor,

dan lain-lain).

Koordinator Tim

Promkes

49


Menerjemahkan materi KIE ke

dalam bahasa yang mudah

dipahami masyarakat (baik bahasa

lokal maupun nasional) dan

menyesuaikan dengan

kaidah/literasi bahasa Indonesia.

Menggerakan influencer (misalnya.

tokoh masyarakat, tokoh agama,

petugas kesehatan, tabib tradisional,

dan lain-lain) dan jejaring komunitas

yang ada (mis. organisasi

kemasyarakatan/LSM kesehatan,

kelompok perempuan (PKK), serikat


masyarakat/penggerak sosial untuk

polio, malaria, HIV) yang dapat

digunakan untuk pelibatan

masyarakat.

Tetap

melaksanakan

layanan kesehatan

esensial

Aktivasi business continuity plan

Tetap melaksanakan layanan

kesehatan esensial

Seluruh Sub Klaster

Fase Tanggap Darurat

1. Kasus Sporadik


Pernyataan

Kedaruratan

(Tanggap Darurat)

di daerah dan

nasional


pernyataan kedaruratan siaga

darurat kepada Dinas Kesehatan

dan KKP

Koordinator Subklaster P2

dan Kesling



darurat kepada Fasilitas Kesehatan

Koordinator Subklaster

Yankes

50




darurat kepada Kepala Daerah

Koordinator Klaster

Aktivasi klaster

kesehatan

terintegrasi dengan

sistem komando

Penyesuaian sistem


nasional dan daerah

Menkes (nasional) dan

Kadinkes (daerah)


fasilitas kesehatan

Kepala fasilitas kesehatan

(di bawah supervisi Sub

Klaster Yankes)

Aktivasi Renops Mengaktifkan renops Koordinator Klaster

Sub klaster dan Tim bekerja sesuai

Renops

Seluruh komponen klaster

kesehatan

Sub Klaster yang tidak essential

berkoordinasi dan membantu sub

klaster lain


kesehatan

Mengerahkan seluruh sumber daya

di masing-masing subklaster dan

Tim di Nasional, Provinsi dan

Kabupaten/Kota


kesehatan

Manajemen

Kejadian dengan

ekskalasi kebutuhan

Menyiapkan sistem manajemen

di setiap subklaster dan Tim


kesehatan

Pemetaan kesiapan

kapasitas lonjakan

(Surge Capacity)

Menghitung kapasitas

kebutuhan SDM, Fasilitas dan

peralatan


kesehatan

Menghitung kapasitas

kebutuhan Fasilitas dan

Peralatan

Koordinator Bidang

Logistik berdasarkan

masukan seluruh

komponen klaster

kesehatan

Monitoring Renops

dan ekskalasi

sumber daya

Monitoring indikator rencana

operasi dan termasuk

rekomendasi Intra Action

Koordinator Bidang

Operasi

51


Review berkala 3 bulanan,

sesuai dengan kebutuhan

ekskalasi

Monitoring sumber daya

(berdasarkan data dari

subklaster lainnya) seminggu

sekali

• Koordinator Bidang

Operasi

Koordinator Bidang

Logistik

Pertemuan berkala koordinasi

untuk review indikator rencana

respon PIC subklaster setiap

hari


Perencana

Pertemuan berkala koordinasi

untuk review indikator rencana

respon stakeholder setiap

minggu, stakeholder dan

partner, health cluster (partner,

NGO, dll)


Perencana

Monitoring Rencana

aksi

Penyusunan laporan situasi

(harian, mingguan) berdasarkan

input dari subklaser dan

diseminasi ke stakeholder

• Koordinator Tim Data

& Informasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Melakukan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dari

respon bagi daerah

provinsi/kabupaten/kota dengan

satu atau lebih kasus yang

telah diidentifikasi yang tersebut

di atas.

Penyebarluasan media KIE

dalam berbagai bentuk dan

media (cetak, elektronik,

tradisional, luar ruangan, dan

lain-lain) kepada seluruh

lapisan masyarakat.

Gerakan masif dari para

influencer (misalnya. tokoh

masyarakat, tokoh agama,

• Koordinator Tim

Promkes

52


petugas kesehatan, tabib

tradisional, dan lain-lain) dan

jejaring komunitas yang ada

(mis. organisasi

kemasyarakatan/LSM

kesehatan, kelompok

perempuan (PKK), serikat


masyarakat/penggerak sosial

untuk polio, malaria, HIV) untuk

mengedukasi masyarakat.

Tersedianya saluran

komunikasi untuk layanan

informasi dan pengaduan

masyarakat yang mudah

diakses publik selama 24 jam.

Saluran komunikasi yang dapat

digunakan: website, sosial

media (Instagram, twitter,

youtube, facebook), Interactive

Voice Response (IVR), kontak

telepon, sms, whatsapp, media

cetak lainnya ataupun forum

komunikasi berjenjang dari

Provinsi ke Kabupaten,

Puskesmas dan Kader atau

Masyarakat.

Melibatkan perangkat

desa/kelurahan serta tokoh

masyarakat/agama dalam

menyampaikan pesan-pesan

kunci lewat saluran dan sarana

yang dimiliki dengan

memperhatikan anjuran

kesehatan terkait HXNY

Melakukan

komunikasi publik

Juru bicara mengumumkan

data dan informasi yang terkini

dan mengedukasi masyarakat

terkait upaya pencegahan dan

• Koordinator Tim

Komunikasi PUblik

53


pengendalian wabah secara

rutin setiap hari kepada publik

Segera memberikan informasi

terbaru secara terbuka

Aktivasi influencer terpercaya

secara berkesinambungan

untuk membantu menyebarkan

konten positif kepada

masyarakat

Tetap

melaksanakan

layanan kesehatan

esensial

Aktivasi business continuity plan

Tetap melaksanakan layanan

kesehatan esensial

• Seluruh Sub Klaster

2. Kasus Transmisi Klaster:deteksi kasus di komunitas

Melanjutkan kegiatan yang dengan eskalasi sumber

daya sesuai kebutuhan Sesuai dengan PIC diatas

3. Kasus transmisi di komunitas:deteksi kasus di komunitas

Melanjutkan kegiatan yang diatas dengan eskalasi

sumber daya sesuai kebutuhan Sesuai dengan PIC diatas

4. Transisi Darurat:Berdasarkan analisis risiko, ada penurunan kasus yang

signifikan, secara konsisten sesuai pedoman indikator penyeuaian kesehatn

masyarakat untuk pandemi

Pencabutan pernyataan tanggap darurat.

Dokumentasi pembelajaran respon VIRUS

HXNY,

Evaluasi /After Action Riview

54

Transisi darurat


Surat Edaran

tanggap darurat

selesai



darurat kepada Dinas Kesehatan

dan KKP

• Koordinator Subklaster

P2 dan Kesling



darurat kepada Fasilitas

Kesehatan

• Koordinator Subklaster

Yankes



darurat kepada Kepala Daerah

• Koordinator Klaster

Menyusun

rencana aksi

pemulihan

Melakukan penilaian situasi

permasalahan kesehatan yang

terdampak akibat Pandemi


Operasi

Menyusun rencana aksi untuk

memulihkan pelayanan

kesehatan seperti kondisi

sebelum bencana (yankes

komperhensif)


Perencana

Menyusun Indikator pemulihan • Koordinator Bidang

Operasi

Melaksanakan Monev • Koordinator Operasi

4.1.2. Pemangku kepentingan

Stakeholder Tugas inti

Kemenko PMK Koordinasi K/L

BNPB Komando Bencana Nasional

Dinkes Provinsi

Komando jajaran kesehatan di provinsi Koordinasi dengan komando satgas provinsi

Dinkes Kabupaten Komando jajaran kesehatan di Kab

55

Stakeholder Tugas inti

Koordinasi dengan komando satgas Kabupaten

Pemegang kepentingan lainnya: Semua pemegang kepentingan yang tergabung dalam klaster/subklaster, dari pemegang kepentingan multisektoral, organisasi internasional dan mitra, LSM.

Mendukung komando dan koordinasi

4.1.3. Indikator kegiatan komando koordinasi

Indikator Target

Veifikasi

Pencapaian

Indikator

(dokumen)

Waktu

Pengukuran

Penanggung

jawab

Pertemuan berkala untuk review indikator implementasi rencana operasi setiap bulan tingkat pusat meliputi focal point tiap pilar, organisasi Internasional dan mitra.

Penyusunan laporan situasi

100% Review dokumen hasil pertemuan berkala (notulensi) bulanan yang disebarluaskan dalam bentuk laporan situasi dan ditindaklanjuti

Bulanan Pusat Krisis Kesehatan

Laporan update indikator rencana operasi di partner platform

100% Update indikator monitoring di partner platform

Bulanan Pusat Krisis Kesehatan

Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan situasi/kondisi

100% Dokumen kebijakan (SK/ peraturan daerah) untuk respon COVID-19

SK pembentukan satgas COVID-10 di daerah

Bulanan/ tiap kali ada perubahan kebijakan dari kepala negara / kepala daerah

Pusat Krisis Kesehatan

56

Indikator Target

Veifikasi

Pencapaian

Indikator

(dokumen)

Waktu

Pengukuran

Penanggung

jawab

Penyusunan dan monitoring rencana respon COVID-19 di provinsi secara berkala

100% Dokumen kebijakan respon COVID-19 di 34 provinsi

Laporan indikator monitoring rencana respon berkala dari provinsi ke pusat

Pertemuan bulanan / dua bulanan berkala antara pusat dan daerah

Bulanan Kepala Satgas daerah Pusat Krisis Kesehatan

Sistem Pelayanan Kesehatan

Kriteria sistem Pelayanan

Kesehatan

Penjelasan

Seluruh pasien VIRUS HXNY dapat memperoleh tatalaksana sesuai standar

Ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan telah kembali ke keadaan di mana semua kondisi (staf, tempat tidur, obat-obatan, peralatan, dan lain-lain) tersedia untuk memberikan standar perawatan yang sama seperti sebelum krisis.

Semua pasien bukan VIRUS HXNY yang memiliki kondisi parah memperoleh tatalaksana sesuai standar

Tidak ada peningkatan kematian akibat penyakit selain VIRUS HXNY di rumah sakit

Sistem pelayanan kesehatan dapat mengatasi peningkatan lebih dari 20% kasus VIRUS HXNY

Ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan dapat berjalan ketika harus mengatasi lonjakan kasus saat melonggarnya pembatasan sosial. Indikator ini termasuk staf, peralatan, tempat tidur, dan lain-lain yang jumlahnya memadai.

57

Kriteria sistem Pelayanan

Kesehatan

Penjelasan

Terdapat komite/tim/ koordinator PPI di seluruh fasyankes dan penanggung jawab PPI di seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota (1 orang petugas PPI terlatih per 250 tempat tidur)

Komite/tim/koordinator PPI mengindikasikan kemampuan untuk koordinasi, supervisi, pelatihan sebagai aktivitas PPI termasuk di puskesmas/FKTP lainnya.

Seluruh fasyankes dapat melakukan skrining terhadap VIRUS HXNY

Hal ini untuk meyakinkan bahwa seluruh pasien yang datang ke fasyankes di skrining untuk gejala VIRUS HXNY untuk mencegah infeksi di fasyankes

Seluruh fasyankes memiliki mekanisme isolasi suspek VIRUS HXNY

Sistem kesehatan memiliki kapasitas memadai untuk isolasi seluruh pasien VIRUS HXNY

Adapun 5 pilar percepatan penanggulangan pandemi yang menjadi fokus utama, yaitu 1)

Deteksi, 2) Manajemen Klinis, 3) Vaksinasi, 4) Perubahan Perilaku dan 5) Penguatan Sistem

Kesehatan, diuraikan sebagai berikut :

4.1. DETEKSI

Di dalam pilar deteksi, dilakukan surveilans epidemiologi, pencegahan di pintu masuk negara,

serta pemeriksaan laboratorium. Upaya-upaya yang dilakukan dalam surveilans epidemiologi

meliputi pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi, termasuk pemeriksaan genomik yang

adekuat yang merupakan kunci untuk dapat melakukan penilaian situasi dan respon yang tepat.

4.1.1. SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

Surveilans merupakan salah satu yang sangat penting dalam upaya penanggulangan VIRUS

HXNY karena perannya untuk memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan dan

menunda penyebaran penularan. Upaya tersebut dilakukan melalui upaya penemuan kasus,

investigasi kasus, pelacakan kontak (contact tracing) termasuk analisis data surveilans serta

upaya isolasi dan karantina. Upaya tersebut akan berbeda menurut kabupaten/kota sesuai

dengan analisis situasi berkala sesuai dengan tingkat penularan di wilayah masing-masing.

Berikut adalah upaya yang dilakukan berdasarkan tingkat penularan di wilayah:

58

TINGKAT PENULARAN

TIDAK ADA KASUS KASUS SPORADIK KASUS KLASTER PENULARAN

KOMUNITAS

1. Penemuan kasus

secara aktif dan

isolasi, karantina

kontak

2. Penemuan kasus

secara aktif.

3. Menyiapkan

menghadapi

lonjakan kebutuhan

pelacakan kontak

4. Melaksanakan

surveilans VIRUS

HXNYmelalui

surveilans berbasis

komunitas,

surveilans ILI,

SARI, pneumoni,

Event-based

surveillance baik

FKTP dan FKRTL

5. Melaksanakan

surveilans di

fasilitas tertutup

dan kelompok

rentan

1. Penemuan kasus

secara aktif dan

isolasi, karantina

kontak

2. Melaksanakan

pelacakan kontak

dan monitoring

serta karantina

kontak

3. Pelaksanaan

surveilans VIRUS

HXNYmelalui

surveilans berbasis

komunitas,

surveilans ILI,

SARI, pneumoni,

Event Base

surveillance baik

FKTP dan FKRTL

4. Melaksanakan

surveilans di

fasilitas tertutup

dan kelompok

rentan

1. Mengintensifkan

penemuan kasus

dan isolasi

2. Mengintensifkan

pelacakan kontak

dan monitoring serta

karantina kontak

3. Memperluas

surveilans VIRUS

HXNYmelalui

surveilans berbasis

komunitas,

surveilans ILI, SARI,

ISPA dan

Pneumonia di FKTP

dan FKRTL

4. Melaksanakan

surveilans di fasilitas

tertutup dan

kelompok rentan

1. Terus melanjutkan

penemuan kasus

dan isoasi jika

memungkinkan

khususnya pada

daerah yang baru

melaporkan kasus

2. Terus melanjutkan

pelacakan kontak

dan monitoring jika

memungkinkan

serta karantina

kontak

3. Isolasi mandiri pada

kasus yang

bergejala ringan

4. Memantau

perkembangan

VIRUS

HXNYsurveilans

sentinel yang ada

5. Melaksanakan

surveilans di

fasilitas tertutup dan

kelompok rentan

Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang di setiap tingkatan administratif tersebut terdapat unit surveilans termasuk tim gerak cepat (TGC). Untuk membantu pelaksanaan kegiatan surveilans VIRUS HXNY petugas surveilans puskesmas juga memiliki peran yang sangat penting. Dengan tren peningkatan jumlah kasus konfirmasi yang tinggi, maka beban petugas surveilans menjadi sangat besar sehingga tidak sedikit kasus maupun kontak yang belum sempat diinvestigasi dan dilakukan pelacakan kontak. Begitu pula petugas untuk memasukkan data yang biasanya hanya 1 orang per provinsi yang dirasa kurang memadai. Sedangkan kelengkapan laporan masih dibawah target pelaporan. Tugas TGC provinsi adalah untuk melakukan rapid health assessment, verifikasi rumor, melakukan penyelidikan epidemiologi, melakukan pendampingan dan asistensi teknis.

Tim TGC yang terdiri dari lintas sektor (tenaga medis, epidemiolog kesehatan, entomologi

kesehatan, sanitarian dan laboratorium kesehatan) juga memiliki peran sentral. Saat ini, secara nasional sudah dibentuk TGC untuk membantu melakukan pelacakan kontak melalui kegiatan TLI (temukan, lacak dan isolasi) dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai penularan. Unit teknis yang menjadi pimpinan TGC adalah unit teknis ditunjuk sesuai kasus yg terdapat dalam

59

tusinya. Unit teknis pimpinan TGC mendapatkan info dari Bidang Surveilans, kemudian unit tersebut yang akan menentukan komposisi/personil tim termasuk menyertakan Unit Utama lain (Yankes, Giskia, RS, Litbangkes) dan juga tim pakar. Pimpinan TGC membuat surat tugas untuk memenuhi aspek hukum ketika TGC turun ke daerah.

Sistem pelaporan melalui NAR (New All Record) merupakan sistem yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk data hasil tes laboratorium kasus VIRUS HXNY. Kasus suspek yang terjaring di faskes akan diambil sampelnya dan dikirim ke laboratorium. Faskes ini harus melakukan pemasukkan data dasar kasus suspek. Setelah laboratorium menerima sampel dan melakukan tes, selanjutnya hasil tes baik positif maupun negatif akan direkam ke NAR oleh tenaga entri laboratorium sehingga secara online data suspek akan berubah menjadi data kasus negatif dan positif. Secara online, dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota maupun Kementerian Kesehatan dapat mengakses data tersebut untuk menentukan status akhir kasus maupun monitoring kasus. Bila ada data yang tidak lengkap dari kasus maka dinas kesehatan kabupaten/kota akan melakukan upaya untuk melengkapi data kasus dengan berkoordinasi puskesmas setempat atau petugas yang melakukan penyelidikan epidemiologi. Pelatihan NAR telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten serta faskes melalui webinar maupun Zoom.

Surveilans berbasis masyarakat (CBS- Community Based Surveillance) merupakan kegiatan surveilans yang melibatkan kader/tokoh masyarakat dalam mendeteksi adanya penyakit potensial KLB/wabah termasuk VIRUS HXNY. CBS ini dapat memperkuat surveilans dalam deteksi dini, karena kader/tokoh masyarakat merupakan kunci yang harus dibekali pengetahuan tanda dan gejala dari suspek VIRUS HXNY. Selain itu, kader/tokoh masyarakat tersebut juga dapat berperan membantu petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas dalam hal monitoring

Strategi pengendalian diarahkan melalui 4 aktivitas utama yaitu:

1. Memperkuat sistem surveilans melalui kegiatan:

a. Penambahan jumlah petugas surveilans sesuai analisis kebutuhan → Membuat model

sederhana analisis kebutuhan tenaga surveilans di pusat, provinsi dan kabupaten/kota

b. Pembuatan buku pedoman Surveilans VIRUS HXNY

c. Membuat buku saku:

i. Pelacakan kontak

ii. Isolasi dan Karantina

d. Peningkatan kapasitas petugas surveilans melalui:

i. Sosialisasi dan pelatihan pedoman pencegahan dan pengendalian VIRUS HXNYdan

pedoman surveilans VIRUS HXNYsecara berkala

ii. On the Job Training

iii. Pelatihan analisis data surveilans

e. Melakukan upaya peningkatan kualitas data sistem surveilans → Memperkuat validitas

data, memperkecil missing data

2. Implementasi sistem surveilans

a. Melakukan rapid risk assessment secara regular (per minggu dalam bentuk MMWR dan

sitrep)

60

b. Melakukan deteksi dini kasus melalui:

i. Event-based surveillance

ii. Community-based surveillance

iii. Facility-based surveillance

iv. Laboratory-based surveillance

c. Melakukan percepatan testing < 24 jam sejak swab dilakukan → Indikator min 90%

d. Melakukan penyelidikan epidemiologi pada setiap kasus Konfirmasi → Indikator min

80%

e. Melakukan isolasi kasus konfirmasi < 48 jam sejak hasil lab dikeluarkan → Indikator min

80%

f. Melakukan pemantauan harian seluruh kasus

g. Melakukan analisis data harian, mingguan dan bulanan

h. Membuat situation report harian, mingguan dan bulanan

i. Melakukan serosurvey melalui metode elisa

j. Melakukan penguatan pencatatan kematian probable

3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sistem surveilans

a. Mendukung dashboard sistem surveilans VIRUS HXNY di pusat, provinsi dan

kabupaten/kota

b. Memantau pergerakan kasus dan dinamisasi penyakit

c. Supervisi secara rutin

d. Melakukan evaluasi secara rutin (mingguan dan bulanan)

4. Pengembangan Sistem Surveilans

Grand design pengembangan teknologi telepon seluler untuk pelacakan kontak

1.1.1. Strategi dan Aktivitas Pengendalian

Fase Kesiapsiagaan



Peningkatan SKDR (puskesmas, RS dan KKP), Surveilans sentinel ILI/SARI, Event base surveilans untuk deteksi kasus

Pelaksanaan SKDR, surveilans sentinel ILI/SARI, dan event base surveilans

Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

Peningkatan Sentinel Surveilans Syndrom di Rumah Sakit

Peningkatan Sentinel Surveilans Syndrom di Rumah Sakit


61


Peningkatan kapasitas petugas surveilans, tim TGC, dan infrastruktur pelaporan surveilans

Pelatihan petugas SKDR, petugas surveilans sentinel ILI/SARI dan area lain yang berpotensi, petugas PHEOC, petugas TGC, pelatihan surveilans untuk komunitas, pelatihan petugas surveilans RS, pelatihan event base surveilans untuk nakes di Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota, pelatihan analisis risiko, pelatihan petugas kesehatan hewan di bidang surveilans dan invenstigasa


Kajian oleh tim ahli untuk menyusun strategi respon dan penyiapan pedoman surveilans

Penyusunan pedoman termasuk definisi operasional dan indikator monitoring, penyusunan modul pelatihan, penyusunan media KIE, review sistem dan kapasitas surveilans (TGC, sistem pelaporan dan infrastrukturnya termasuk ketersediaan server dan sistem pelaporan berbasis web), simulasi tim gerak cepat dan penyelidikan epidemiologi serta pelaporan, penyediaan logistik APD, alat dan bahan pengambilan sampel, penyusunan pedoman surveilans dan pengambilan sampel pada hewan


Pemetaan kelompok rentan

Review data PISPK, profil kesehatan dan data BPS untuk pemetaan kelompok rentan


Pemetaan risiko dan analisis risiko

Pengumpulan data untuk melakukan analisis risiko dan melakukan analisis risiko serta diseminasi, formulasi rekomendasi kebijakan untuk respon


Peningkatan deteksi dini pada hewan dan satwa liar

Peningkatan deteksi dini pada hewan dan satwa liar


Peningkatan surveilans dan deteksi dini di pintu-pintu masuk negara

Peningkatan surveilans dan deteksi dini di pintu-pintu masuk negara

Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan

62


Kesehatan Lingkungan

Peningkatan kapasitas lab dan petugas lab dalam mendiagnosis penyakit

Peningkatan kapasitas petugas laboratorium kesehatan (Litbangkes, BBLK, B/BTKLPP) dan laboratorium kesehatan hewan (BVet dan BBVet)


Surveilans faktor risiko lingkungan

Surveilans faktor risiko lingkungan Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan

Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan


Fase Siaga Darurat

Deteksi kasus awal di Indonesia


Penemuan kasus

secara aktif oleh

TGC, pelacakan

kontak, penyelidikan

epidemiologi dan

monitoring kontak

Pelaksanaan SKDR, ILI/SARI, Event

base surveilans untuk deteksi kasus

dengan lebih intens dan pelaporan

Koordinator Sub

Klaster Pengendalian

Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Peningkatan

kapasitas petugas

surveilans dan

surge capacity,

termasuk

menyiapkan

community base

surveilans

Penyusunan daftar petugas surveilans

tambahan dan kontak tracer, pelatihan

bagi petugas tambahan

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Review pemetaan

kelompok rentan

Review pemetaan kelompok rentan Koordinator Sub


Penyakit dan

63


Kesehatan

Lingkungan

Pemetaan risiko dan

analisis risiko

Monitoring kelengkapan dan ketepatan

laporan kasus yang dilaporkan melalui

sistem pelaporan (SILAPHAR,

SILACAK, NAR)

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan


berdasarkan data penyelidikan

epidemiologi terbaru, membuat

laporan analisis risiko, diseminasi

analisis risiko untuk rencana operasi

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Early response

(percepatan dalam

melakukan respon)

Aktivasi TGC, verifikasi, penyelidikan

epidemiologi, pelacakan dan

monitoring kontak

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Melakukan notifikasi kasus kepada

WHO

Dirjen P2P(IHR focal

point)

Peningkatan

Sentinel Surveilans

Syndrom di Rumah

Sakit

Peningkatan Sentinel Surveilans

Syndrom di Rumah Sakit

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Peningkatan

kapasitas petugas

surveilans, tim TGC,

dan infrastruktur

pelaporan

surveilans

Pelatihan petugas SKDR, petugas

surveilans sentinel ILI/SARI dan area

lain yang berpotensi, petugas PHEOC,

petugas TGC, pelatihan surveilans

untuk komunitas, pelatihan petugas

surveilans RS, pelatihan event base

surveilans untuk nakes di Dinas

Kesehatan Prov/Kab/Kota, pelatihan

analisis risiko, pelatihan petugas

kesehatan hewan di bidang surveilans

dan invenstigasa

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

64


Kajian oleh tim ahli

untuk menyusun

strategi respon dan

penyiapan pedoman

surveilans

Penyusunan pedoman termasuk

definisi operasional dan indikator

monitoring, penyusunan modul

pelatihan, penyusunan media KIE,

review sistem dan kapasitas surveilans

(TGC, sistem pelaporan dan

infrastrukturnya termasuk ketersediaan

server dan sistem pelaporan berbasis

web), simulasi tim gerak cepat dan

penyelidikan epidemiologi serta

pelaporan, penyediaan logistik APD,

alat dan bahan pengambilan sampel,

penyusunan pedoman surveilans dan

pengambilan sampel pada hewan

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Peningkatan deteksi

dini pada hewan

dan satwa liar

Peningkatan deteksi dini pada hewan

dan satwa liar

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Peningkatan

surveilans dan

deteksi dini di pintu-

pintu masuk negara

Peningkatan surveilans dan deteksi

dini di pintu-pintu masuk negara

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Peningkatan

kapasitas lab dan

petugas lab dalam

mendiagnosis

penyakit

Peningkatan kapasitas petugas

laboratorium kesehatan (Litbangkes,

BBLK, B/BTKLPP) dan laboratorium

kesehatan hewan (BVet dan BBVet)

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Surveilans faktor

risiko lingkungan

Surveilans faktor risiko lingkungan Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

65


Uji coba dan

pengembangan

lebih lanjut terhadap

sistem pencatatan

dan pelaporan

Uji coba dan pengembangan lebih

lanjut terhadap sistem pencatatan dan

pelaporan

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan


Kasus Sporadik


Intensifikasi

penemuan kasus

secara aktif,

pelacakan kontak,

penyelidikan

epidemiologi,

monitoring kontak

dan pelaporan

Intensifikasi pelaksanaan SKDR,

ILI/SARI, Event base surveilans

untuk deteksi kasus dengan lebih

intens dan pelaporan

Koordinator Sub Klaster

Pengendalian Penyakit

dan Kesehatan

Lingkungan

Mobilisasi petugas surveilans

tambahan dan kontak tracer sesuai

kebutuhan



dan Kesehatan

Lingkungan

Pemetaan risiko

dan analisis risiko

Intensifikasi monitoring

kelengkapan dan ketepatan

laporan kasus yang dilaporkan

melalui sistem pelaporan

(SILAPHAR, SILACAK, NAR)



dan Kesehatan

Lingkungan





analisis risiko untuk rencana

operasi



dan Kesehatan

Lingkungan


WHO

Dirjen P2P(IHR focal point)

66


Memperketat

pintu masuk

negara dan

wilayah

perbatasan

Memperketat pintu masuk negara

dan wilayah perbatasan



dan Kesehatan

Lingkungan

Meminimalisir

penyebaran agen

penyakit

Melakukan komunikasi risiko Koordinator Sub Klaster


dan Kesehatan

Lingkungan

Perencanaan logistik APD Koordinator Sub Klaster


dan Kesehatan

Lingkungan

Meningkatkan

biosafety dan

biosecurity

Penyusunan Sop surveilans di

tempat tertutup dan pengiriman

logistik dan penunjukan petugas

yang melakukan surveilans

ditempat tertutup



dan Kesehatan

Lingkungan

Surveilans aktif

berbasis

komunitas

TGC melanjutkan verifikasi

penyelidikan epidemiologi dan

pelacakan kontak



dan Kesehatan

Lingkungan

Kasus Klaster


Intensifikasi

penemuan kasus

secara aktif,

pelacakan kontak,

penyelidikan

epidemiologi,

monitoring kontak

dan pelaporan

Melanjutkan intensifikasi

pelaksanaan SKDR, ILI/SARI,

Event base surveilans untuk

deteksi kasus dengan lebih intens

dan pelaporan



dan Kesehatan

Lingkungan

67


Intensifikasi untuk

deteksi kasus dan

karantina klaster

Melanjutkan intensifikasi monitoring







dan Kesehatan

Lingkungan

Karantina wilayah dimana klaster

terdeteksi



dan Kesehatan

Lingkungan

Melaksanakan

surveilans di

fasilitas tertutup

(penjara, asrama,

pesantren, dll),

dan kelompok

rentan (komorbid

dan lansia)

Intensifikasi surveilans ditempat

tertutup berdasarkan SOP



dan Kesehatan

Lingkungan

Mobilisasi surge

capacity petugas

surveilans dan

tracer termasuk

refresher training



kebutuhan



dan Kesehatan

Lingkungan

Pemetaan risiko

dan analisis risiko






operasi



dan Kesehatan

Lingkungan


WHO


Pembatasan

mobilisasi

manusia dan

karantina hewan

Pembatasan mobilisasi manusia

dan karantina hewan



dan Kesehatan

Lingkungan

68


Surveilans aktif

kepada hewan

dan satwa liar

Surveilans aktif kepada hewan dan

satwa liar



dan Kesehatan

Lingkungan

Komunikasi risiko

kepada

masyarakat

Melakukan komunikasi risiko Koordinator Sub Klaster


dan Kesehatan

Lingkungan

Surveilans aktif

berbasis

komunitas



pelacakan kontak



dan Kesehatan

Lingkungan

Kasus Transmisi di Komunitas


Intensifikasi

penemuan kasus

secara aktif,

pelacakan kontak,

penyelidikan

epidemiologi,

monitoring kontak

dan pelaporan

Melanjutkan intensifikasi

pelaksanaan SKDR, ILI/SARI,

Event base surveilans untuk

deteksi kasus dengan lebih intens

dan pelaporan



dan Kesehatan

Lingkungan

Melanjutkan intensifikasi monitoring







dan Kesehatan

Lingkungan

Melanjutkan dan

intensifikasi

surveilans di

fasilitas tertutup

(penjara, asrama,

pesantren, dll),

dan kelompok

Intensifikasi surveilans ditempat

tertutup berdasarkan SOP



dan Kesehatan

Lingkungan

69


rentan (komorbid

dan lansia)

Mobilisasi surge

capacity petugas

surveilans dan

tracer termasuk

refresher training



kebutuhan



dan Kesehatan

Lingkungan

Pemetaan risiko

dan analisis risiko






operasi



dan Kesehatan

Lingkungan


WHO


Pada kasus

dengan gejala

ringan dilakukan

isolasi mandiri

Pada kasus dengan gejala ringan

dilakukan isolasi mandiri



dan Kesehatan

Lingkungan

Pemantauan

melalui sentinel

ILI/SARI

Pemantauan melalui sentinel

ILI/SARI



dan Kesehatan

Lingkungan

Surveilans PHSM

/ Public Health

and Social

Measures

(termasuk

didalamnya

adalah 3M, PSBB,

pembatasan

mobilitas)

Pelaksanaan PPKM/PSBB Koordinator Sub Klaster


dan Kesehatan

Lingkungan

Komunikasi risiko

kepada

masyarakat

Komunikasi risiko kepada

masyarakat



70


dan Kesehatan

Lingkungan

Surveilans aktif

kepada hewan

dan satwa liar

Surveilans aktif kepada hewan dan

satwa liar



dan Kesehatan

Lingkungan

Surveilans aktif

berbasis

komunitas



pelacakan kontak



dan Kesehatan

Lingkungan

Fase Transisi Darurat

Berdasarkan analisis risiko, ada penurunan kasus yang signifikan, secara konsisten sesuai

pedoman indikator penyeuaian kesehatan masyarakat untu pandemi


Deeskalasi respon

dan pengurangan

petugas surveilans

dan tracer

Pengurangan petugas kontak tracer

dan surveilans

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Pemetaan risiko dan

analisis risiko

Melakukan pemetaan risiko ulang

berdasarkan data yang ada, untuk

menilai penurunan kasus dan situasi

yang terkontrol

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Terus melanjutkan

SKDR, ILI/SARI,

Event base

surveilans

Monitoring dan evaluasi ketepatan

laporan kasus yang dilaporkan melalui

sistem pelaporan (SILAPHAR,

SILACAK, NAR)

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

71


Monitoring terhadap

hasil surveilans

hewan dan satwa

liar

Monitoring terhadap hasil surveilans

hewan dan satwa liar

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Komunikasi risiko

kepada masyarakat

Komunikasi risiko kepada masyarakat Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Pemangku kepentingan • Pemangku kepentingan utama Direktorat Jenderal P2P:

- Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan: Subdirektorat Surveilans, Subdirektorat Infeksi Emerging

- Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung

• Semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, kementerian/ lembaga pemerintah pusat dan daerah, lembaga non pemerintah, anggota parlemen, media massa (cetak, eletronik, online), blogger/influencer, organisasi profesi, organisasi masyarakat, Pramuja, dunia usaha dan masyarakat

• Dinas Kesehatan Provinsi

• Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

• Surveilans Rumah Sakit dan Puskesmas

• Mitra Pembangunan:

• Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia

• WHO, CDC, FAO, USAID, IDDS,LINKAGES, CISDI, INDOHUN, dll

Indikator Kegiatan Surveilans

Indikator Target Verifikasi

Pencapaian

Waktu

Pengukuran

Penanggung

jawab

Setiap kasus baru dapat

diidentifikasi, dilaporkan

dan dianalisis kurang dari

24 jam.

Penemuan kasus baru

dilaporkan kepada Dinas

100% Data yang

tercatata di NAR

Mingguan Surveilans

72


Pencapaian

Waktu

Pengukuran

Penanggung

jawab

Kesehatan

Kabupaten/Kota

(notifikasi) sesuai dengan

formulir notifikasi

penemuan kasus VIRUS

HXNY di Fasyankes

Perkembangan situasi

VIRUS HXNY di daerah

dilaporkan oleh Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota secara

berkala harian kepada

Dinas Kesehatan

Provinsi dan

Kementerian Kesehatan

sesuai dengan formulir

laporan harian agregat

(formulir 4) melalui

sistem pelaporan harian

online sesuai

pembahasan pada

bagian pencatatan

pelaporan

100% Evaluasi data dari

laporan harian

Mingguan Infem

Sistem surveilans

diterapkan dan diperkuat

di fasilitas tertutup

(seperti lapas, panti

jompo, panti rehabilitasi,

asrama, pondok

pesantren, dan lain-lain)

dan pada kelompok-

kelompok rentan

100% Survei pada

lokasi-lokasi

tersebut

Bulanan Surveilans, Infem

Surveilans kematian

VIRUS HXNY dilakukan

di Rumah Sakit dan

masyarakat

100% Evaluasi data RS

online

Bulanan Surveilans,

Yankes

Tim Gerak Cepat VIRUS

HXNY berfungsi dengan

baik di berbagai tingkat

administrasi

100% Kemampuan

melakukan

investigasi kasus

dan klister

2 bulanan Surveilans

73


Pencapaian

Waktu

Pengukuran

Penanggung

jawab

90% kasus suspek

diisolasi dan dilakukan

pengambilan spesimen

dalam waktu kurang dari

48 jam sejak munculnya

gejala

100% Evaluasi data NAR 2 mingguan Surveilans

Lama hasil pemeriksaan

Lab. keluar sejak

spesimen dikirimkan dan

diterima hasilnya adalah

3x24 jam

100% Evaluasi data NAR Bulanan Surveilans,

Litbangkes

>80% kasus baru dapat

diidentifikasi kontak

eratnya dan mulai

dilakukan karantina

dalam waktu <72 jam

setelah kasus baru di

konfirmasi

100% Evaluasi data

laporan harian dan

aplikasi pelacakan

kontak erat

2 mingguan Infem, surveilans,

pusdatin

>80% kontak dari kasus

baru dipantau selama 14

hari sejak kontak terakhir

100% Evaluasi data

laporan harian dan

aplikasi pelacakan

kontak erat

2 mingguan Infem, surveilans,

pusdatin

Menggunakan sistem

informasi dan

manajemen data tersedia

untuk mengelola

pelacakan kontak dan

data terkait lainnya

100% Melihat

ketersediaan

alikasi dan

manajemen

datanya

1 kali Infemdan

surveilans,

pusdatin

Indikator Epidemiologi

Kriteria Epidemiologi Penjelasan

Penurunan minimal 50% angka

kasus konfirmasi baru dari puncak

tertinggi selama 3 minggu

berturut-turut dan terus menurun

pada minggu-minggu selanjutnya

Indikator penurunan penularan

setara dengan penurunan

setengah dari jumlah kasus

(50%) selama 3 minggu dari

puncak tertinggi. Strategi ini

mengharuskan untuk

memperbanyak pemeriksaan

74


RT-PCR, dengan prioritas

pemeriksaan RT-PCR pada

kasus suspek.

Jumlah spesimen positif (untuk

keperluan diagnosis) pada semua

kasus dalam 2 minggu terakhir

<5%*

Positivity rate dalam 2 minggu terakhir=

Jumlah kasus positif

────────────────────

(Jumlah kasus positif + Jumlah kasus negatif

diagnosis)

*dengan syarat surveilans berjalan optimal dan

kapasitas lab mampu melakukan pemeriksaan

1/1000 penduduk per-minggu

Jumlah spesimen positif VIRUS

HXNY pada Sentinel ILI dan SARI

dalam 2 minggu terakhir < 5%

Melalui surveilans sentinel ILI dan SARI, rendahnya

% spesimen yang positif VIRUS HXNY

menunjukkan rendahnya transmisi di populasi.

Positivity rate pada sentinel ILI dan SARI dalam 2

minggu terakhir =

Jumlah kasus positif VIRUS HXNY

Jumlah kasus positif VIRUS HXNY + Jumlah kasus

negatif diagnosis)

≥80% kasus konfirmasi berasal dari daftar kontak dan dapat

diidentifikasi kelompok klasternya

dalam 2 minggu terakhir

Indikator ini menunjukkan rantai penularan telah

dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya

penanggulangan.

Penurunan jumlah kasus

kematian, baik kasus probable

maupun kasus konfirmasi dalam 3

minggu terakhir

Penurunan jumlah kematian ini menunjukkan

bahwa jumlah kasus VIRUS HXNY menurun dan

tata laksana medis membaik.

75


Penurunan jumlah pasien dirawat

dan kasus kritis yang butuh ICU

pada kasus konfirmasi dalam 2

mingggu terakhir

Kriteria ini mengindikasikan adanya penurunan

jumlah kasus di populasi. Penetapan ini apabila

kualitas perawatan di rumah sakit belum berubah.

Penurunan kematian karena

pneumonia pada setiap kelompok

usia

Ketika kasus pneumonia tidak dapat dilakukan

pemeriksaan RT-PCR, penurunan kematian karena

pneumonia secara tidak langsung akan

mengindikasikan pengurangan kematian karena

VIRUS HXNY.

4.1.2. Pencegahan Di Pintu Masuk

Di seluruh Indonesia terdapat 49 KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) dengan kurang lebih

355 wilayah kerja yang mengawal pintu masuk negara. Pintu negara sebagai titik masuk

kedatangan dari luar negeri antara lain: Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Denpasar,

Soekarno Hatta, Batam, Pontianak, Surabaya, Tarakan dan Medan

Tantangan di pintu masuk negara diantaranya adalah keterbatasan SDM, keterbatasan Kit

Deteksi, belum maksimalnya pemakaian e-HAC baik di kedatangan DN maupun LN, masa tunggu

hasil laboratorium yang lama, serta perlunya optimalisasi dalam penyampaian komunikasi risiko

di lingkungan pintu masuk, koordinasi dengan daerah, dan kontak tracing di pintu masuk.

Pemanfaatan data e-HAC di wilayah belum optimal karena belum ada akses langsung terhadap

informasi yang ada untuk wilayah atau Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, belum ada sistem

pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi antara pintu masuk dan wilayah

Strategi dan Aktivitas Pengendalian

Fase Kesiapsiagaan



Pengumpulan

informasi oleh

pemerintah RI

Dirjen P2P mengumpulkan informasi

dari WHO/Negara

Bersangkutan/Kemlu terkait

perkembangan penyakit

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Berkoordinasi dengan bagian teknis

terkait

Koordinator Sub


Penyakit dan

76


Kesehatan

Lingkungan

Menganalisis informasi kasus dan

memantau perkembangan situasi

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Koordinasi lintas

sektor atau antar

kementerian

lembaga terkait

Berkoordinasi dengan perwakilan RI

melalui Kemlu dan BKSLN dalam

pengumpulan informasi

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Koordinasi pengawasan alat angkut

dan transportasi lainnya antara

Kemkes dan Kemenhub

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Koordinasi pengawasan pelaku

perjalanan dilakukan oleh

Kemenkumham, Kemenlu, Kemenhub,

dan Kemenkes termasuk sosialisasi

Health Alert Card

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Diseminasi

informasi dan

edukasi kepada

seluruh stakeholder

terkait

Diseminasi potensi penyebaran

penyakit

a. Materi

Protokal pencegahan universal

b. Target:

- Pemda terkait

- Sektor Terkait

- Pelaku Bisnis

Koordinator Sub


Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Diseminasi

informasi dan

edukasi kepada

seluruh publik

Diseminasi informasi dan edukasi kepada seluruh publik: a. Materi:

- Perkembangan dan potensi penyebaran penyakit


77


- Kebijakan terkait protokol perjalanan

- Protokol pencegahan universal

b. Target:

- WNI di Indonesia dan LN - WNA di Indonesia dan yang akan

melakukan perjalanan ke Indonesia

- Pelaku bisnis - Masyarakat disekitar wilayah pintu

masuk (Perimeter) - Pekerja di wilayah pintu masuk

Penguatan deteksi

dini temuan kasus

dari pintu masuk

Melakukan pelatihan kekarantinaan kesehatan dalam rangka deteksi dini dan respons KKM untuk KKP


Membangun jejaring surveilans dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan rumah sakit rujukan di wilayah pintu masuk


Membangun jejaring laboratorium klinis dan lingkungan


Meningkatkan penggunaan e-HAC dan integrasi sistem pelaporan pengawasan pelaku perjalanan di pintu masuk dan wilayah


Persiapan karantina

dan isolasi

Penyiapan fasilitas karantina dan membangun sistem rujukan ke rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas isolasi


Penyiapan proses rujukan setiap kasus suspek/probable pneumonia ke rumah sakit rujukan yang memiliki kapasitas


78


Penyiapan fasilitas isolasi sementara di pintu masuk/KKP untuk proses observasi, stabilisasi dan persiapan rujukan ke rumah sakit rujukan


Penguatan

implementasi e-HAC

Penyiapan fasilitas penunjang pengawasan e-HAC oleh seluruh pelaku perjalanan yang berasal dari negara terjangkit.

Integrasi e-HAC dengan aplikasi lain yang berfungsi sinergis


Koordinasi dan

integrasi antara

pintu masuk dengan

wilayah (Pemerintah

daerah setempat)

Membangun jejaring surveilans antara pintu masuk dengan wilayah

Membangun sistem rujukan rumah sakit dan KKP bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat


Penyusunan/ review/ uji rencana kontingensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat terintegrasi antara pintu masuk dengan wilayah (kab/kota)


Pencatatan dan

pelaporan

Pencatatan dan pelaporan khusus hasil deteksi dini dan rekapitulasi penerima HAC yang berkunjung ke wilayah melalui sistem informasi kekarantinaan kesehatan


Pemenuhan

kebutuhan sumber

daya

Pemenuhan tenaga KKP dengan kompetensi kekarantinaan kesehatan sesuai kebutuhan di pintu masuk


Pemenuhan tenaga kesehatan di rumah sakit yang memiliki kemampuan untuk mendukung upaya karantina dan isolasi


Pemenuhan tenaga puskesmas yang memiliki kemampuan dalam deteksi dini yang terintegrasi dengan pintu masuk


79



Pemenuhan tenaga medis dan paramedis KKP yang mampu melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan (antara lain vaksinasi, dekontaminasi, deratisasi, disinfeksi, disinseksi)


Pemenuhan fasilitas dan perbekalan kekarantinaan kesehatan yang merata di seluruh pintu masuk terutama pelabuhan/ bandara internasional dan perlintasan darat antar negara


Dirjen P2P memberikan informasi kasus kejadian Pneumoni tertentu kepada WHO dan penanggulangannya


Pemantauan perkembangan situasi penyebaran penyakit antar negara oleh Ditjen P2P


Penyusunan pedoman/ protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional


Koordinasi lintas sektor

atau antar kementerian

lembaga terkait

Aktivasi rencana kontingensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat (pandemi) tingkat daerah dan pintu masuk

Otoritas bandar udara/ pelabuhan/ perbatasan cq Kepala KKP (Koordinator Teknis) melakukan pelaporan ke IHR National Focal Point (Dirjen P2P)


IHR National Focal Point (Dirjen P2P) laporan ke Menkes, - Koordinasi Kemenkes sebagai

koordinator klaster kesehatan dan


80


BNPB serta Kemenko PMK untuk melakukan dengar pendapat bersama Presiden dan Kabinet tentang kemungkinan besaran masalah yang akan dihadapi oleh Indonesia


− Koordinasi Kemenkes dengan Kemenkeu untuk membahas biaya penanggulangan


− Koordinasi Kemenkes dengan Kemenlu dan Kemenhub untuk membatasi perjalanan orang, barang dan alat angkut yang terhubung dengan negara terjangkit


− Koordinasi Kemenkes dengan kemendagri untuk mempersiapkan pemerintah daerah disekitar wilayah pintu masuk


− Koordinasi Kemenkes dengan Kemensos untuk menjaga kelangsungan hidup dari warga negara disekitar wilayah pintu masuk


− Koordinasi Kemenkes dengan TNI dan POLRI dalam pengawasan perimeter dan pelacakan kasus


Sosialisasi protokol

kesehatan dan

edukasi kepada

seluruh publik

Sosialisasi penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman dan edukasi kepada seluruh publik:

A. Materi: - Perkembangan dan potensi

penyebaran penyakit - Kebijakan terkait protokol

perjalanan - Protokol pencegahan universal

B. Target: - WNI di Indonesia dan LN


81


- WNA di Indonesia dan yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia

- Pelaku bisnis - Masyarakat disekitar wilayah pintu

masuk (Perimeter) - Pekerja di wilayah pintu masuk

Penguatan deteksi dini

temuan kasus dari

pintu masuk

Aktifasi TGC KKP Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

Sharing informasi dan data dengan jejaring surveilans (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan rumah sakit rujukan) di wilayah pintu masuk


Menyusun prosedur rujukan specimen dengan jejaring laboratorium klinis dan lingkungan


Pengawasan penggunaan e-HAC dan penyampaian data integrasi sistem pelaporan pengawasan pelaku perjalanan di pintu masuk dan wilayah


Pelaksanaan karantina

dan isolasi

Aktifasi operasional fasilitas karantina dan menyusun prosedur sistem rujukan ke rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas isolasi


Melakukan rujukan setiap kasus suspek/probable pneumonia ke rumah sakit jejaring rujukan


Aktifasi fasilitas isolasi sementara di pintu masuk/KKP untuk proses observasi, stabilisasi dan persiapan rujukan ke rumah sakit rujukan


82


Penguatan sistem

rujukan temuan kasus

dari pintu masuk ke

fasilitas karantina atau

RS rujukan

Rumah sakit rujukan melakukan tata laksana kasus.

Koordinator Sub Klaster Pelayanan Kesehatan

Deteksi dini dilakukan KKP kepada setiap orang pelaku perjalanan, barang dan alat angkut dari negara terjangkit


Melakukan skrining kesehatan kepada pelaku perjalanan di pintu masuk negara dengan pengamatan langsung, pengukuran suhu secara cepat dan massal serta pengukuran saturasi oksigen


Disinfeksi alat angkut dan barang yang berasal dari negara terjangkit.


Penggunaan e-HAC dan sistem pelaporan dari pelaku perjalanan di wilayah mutlak dijalankan.


Puskesmas melakukan pengawasan kepada pelaku perjalanan yang berada pada satu alat transportasi yang sama dengan kasus selama 14 hari


Rumah sakit rujukan mutlak melakukan isolasi pada kasus.


Rumah sakit rujukan melakukan pengawasan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merawat kasus, karantina rumah sakit jika tenaga medis dan tenaga kesehatan ada yang


83


berstatus suspect, melakukan isolasi untuk setiap kasus.

Pengawasan

penggunaan e-HAC

Kewajiban pengisian e-HAC pelaku perjalanan dari negara terjangkit.


Koordinasi dan

integrasi antara pintu

masuk dengan wilayah

(Dinas Kesehatan

setempat)

Melakukan rujukan ke rumah sakit dengan menggunakan APD standar/ sesuai pedoman


Analisis risiko pintu masuk negara berdasarkan kapasitas yang dimiliki


Melakukan komunikasi risiko di pos lintas batas negara


Pencatatan dan

pelaporan

Pencatatan dan pelaporan khusus hasil deteksi dini dan rekapitulasi penerima HAC yang berkunjung ke wilayah


Pencatatan dan pelaporan oleh Rumah sakit tentang kasus dan suspect


pencatatan dan pelaporan oleh puskesmas tentang pelacakan kontak


Pemenuhan

kebutuhan sumber

daya

Pengaturan jam kerja tenaga KKP dalam deteksi dini


84


Pengaturan jam kerja untuk tenaga Rumah Sakit dalam karantina dan isolasi


Pengaturan jam kerja untuk tenaga puskesmas dalam deteksi dini


Pengaturan jam kerja untuk tenaga KKP untuk melakukan rujukan yang aman


Peningkatan

komunikasi dan

koordinasi dengan

LP/LS terkait

Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan LP/LS terkait (otoritas bandara, pelabuhan, perbatasan)

Informasi pengembangan penyakit

Pencegahan universal

Protokol kesehatan dan protokol perjalanan



Kasus Sporadik, Klaster dan Transmisi lokal


Pengelolaan

Informasi dan

data oleh

pemerintah RI

Dirjen P2P mengumpulkan,

mengolah dan menyajikan data

dan informasi dari pintu masuk

dan wilayah terdampak terkait

perkembangan penyakit dalam

rangka respons pandemi



dan Kesehatan

Lingkungan

Dirjen P2P memberikan

informasi kasus konfirmatif

kepada WHO dan

penanggulangannya serta

potensi risiko penyebaran dari



dan Kesehatan

Lingkungan

85


dan ke negara lain melalui IHR

National Focal Point

Penyampaian data dan

informasi rutin untuk

memantau perkembangan

situasi penyebaran penyakit

antar wilayah oleh Ditjen P2P

kepada publik sebagai bagian

dari komunikasi risiko



dan Kesehatan

Lingkungan

Evaluasi rutin berkala

penerapan pedoman/ protokol

kesehatan bagi pelaku

perjalanan internasional dan

domestik



dan Kesehatan

Lingkungan

Analisis situasi dan kapasitas

dalam rangka penentuan pintu

masuk utama bagi pelaku

perjalanan internasional



dan Kesehatan

Lingkungan

Koordinasi

lintas sektor

atau antar

kementerian

lembaga terkait

Pelaksanaan penanggulangan

kedaruratan kesehatan

masyarakat (pandemi) tingkat

daerah dan pintu masuk.

Otoritas bandar udara/

pelabuhan/ perbatasan cq

Kepala KKP (Koordinator

Teknis) melakukan pelaporan

ke IHR National Focal Point

(Dirjen P2P)



dan Kesehatan

Lingkungan

IHR National Focal Point

(Dirjen P2P) laporan ke

Menkes secara rutin berkala,

Koordinasi Kemenkes sebagai

koordinator klaster kesehatan

dan BNPB serta Kemenko

PMK untuk melakukan dengar



dan Kesehatan

Lingkungan

86


pendapat bersama Presiden

dan Kabinet tentang

kemungkinan besaran masalah

yang akan dihadapi oleh

Indonesia

Pelaksanaan penanggulangan

kasus sebagai kedaruratan

kesehatan masyarakat

Koordinator Umum (BNPB)

Koordinasi Kemenkes dengan

Kemenkeu untuk membahas

biaya penanggulangan



dan Kesehatan

Lingkungan

Koordinasi dan kolaborasi

Kemenkes dengan Kemenlu

dan Kemenhub untuk

membatasi perjalanan orang,

barang dan alat angkut yang

terhubung dengan negara

terjangkit



dan Kesehatan

Lingkungan


Kemenkes dengan kemendagri

untuk mempersiapkan

pemerintah daerah disekitar

wilayah pintu masuk pertama

pelaku perjalanan



dan Kesehatan

Lingkungan


Kemenkes dengan Kemensos

untuk menjaga kelangsungan

hidup dari warga terdampak

disekitar wilayah pintu masuk



dan Kesehatan

Lingkungan


Kemenkes dengan TNI dan

POLRI dalam pengawasan

perimeter dan pelacakan kasus



dan Kesehatan

Lingkungan

87


serta penerapan protokol

kesehatan di masyarakat

Pengetatan

protokol

kesehatan dan

edukasi

kepada seluruh

publik

Pengawasan ketat penerapan

protokol kesehatan sesuai

pedoman dan edukasi kepada

seluruh publik terutama pelaku

perjalanan:

A. Materi:

- Perkembangan dan potensi

penyebaran penyakit

- Kebijakan terkait protokol

perjalanan

- Protokol pencegahan universal

B. Target:

- WNI di Indonesia dan LN

- WNA di Indonesia dan yang

akan melakukan perjalanan ke

Indonesia

- Pelaku bisnis

- Masyarakat disekitar wilayah

pintu masuk (Perimeter)

- Pekerja di wilayah pintu masuk



dan Kesehatan

Lingkungan

Penguatan

deteksi dini

temuan kasus

dari pintu

masuk

TGC KKP melakukan pengawasan

dan pelaksanaan upaya

pencegahan, deteksi dan respons

kasus konfirmatif dan kontak erat di

fasilitas karantina dan isolasi pintu

masuk



dan Kesehatan

Lingkungan

Sharing informasi dan data dengan

jejaring surveilans (Dinas

Kesehatan, Puskesmas dan rumah

sakit rujukan) di wilayah pintu

masuk



dan Kesehatan

Lingkungan

Pelaksanaan rujukan specimen

dengan jejaring laboratorium klinis

dan lingkungan



dan Kesehatan

Lingkungan

88


Pengawasan ketat kewajiban

penggunaan e-HAC dan

penyampaian data integrasi sistem

pelaporan pengawasan pelaku

perjalanan di pintu masuk dan

wilayah



dan Kesehatan

Lingkungan

Pelaksanaan

karantina dan

isolasi

Pelaksanaan karantina terhadap

pelaku perjalanan dengan risiko

tinggi di fasilitas karantina terpusat

dan pelaksanaan prosedur sistem

rujukan ke rumah sakit

rujukan/wisma/hotel yang memiliki

fasilitas isolasi terpusat

Bila hasil analisis risiko

menunjukkan potensi risiko menjadi

perluasan maka seluruh pelaku

perjalanan internasional dilakukan

karantina sesuai protokol



dan Kesehatan

Lingkungan

Melakukan rujukan setiap kasus

suspek/probable/konfirmasi ke

rumah sakit jejaring rujukan



dan Kesehatan

Lingkungan

Pelaksanaan isolasi di fasilitas

isolasi sementara di pintu

masuk/KKP untuk proses

observasi, stabilisasi dan persiapan

rujukan ke rumah sakit rujukan



dan Kesehatan

Lingkungan

Penguatan

sistem rujukan

temuan kasus

dari pintu

masuk ke

fasilitas

karantina atau

RS rujukan

Rumah sakit rujukan melakukan

tata laksana kasus.


Pelayanan Kesehatan

89


Deteksi dini dilakukan KKP

kepada setiap orang pelaku

perjalanan, barang dan alat

angkut dari negara terjangkit



dan Kesehatan

Lingkungan

Melakukan skrining kesehatan

kepada pelaku perjalanan di

pintu masuk negara dengan

pengamatan langsung,

pengukuran suhu secara cepat

dan massal serta pengukuran

saturasi oksigen



dan Kesehatan

Lingkungan

Disinfeksi alat angkut dan

barang yang berasal dari

negara terjangkit.



dan Kesehatan

Lingkungan

Kewajiban penggunaan e-HAC

dan sistem pelaporan dari

pelaku perjalanan di wilayah

mutlak dijalankan.



dan Kesehatan

Lingkungan

Puskesmas melakukan

pengawasan kepada pelaku

perjalanan yang berada pada

satu alat transportasi yang

sama dengan kasus selama 14

hari



dan Kesehatan

Lingkungan

Rumah sakit rujukan mutlak

melakukan isolasi pada kasus.


Pelayanan Kesehatan

Rumah sakit rujukan melakukan

pengawasan kepada tenaga

medis dan tenaga kesehatan

yang merawat kasus, karantina

rumah sakit jika tenaga medis

dan tenaga kesehatan ada yang

berstatus suspect, melakukan

isolasi untuk setiap kasus.


Pelayanan Kesehatan

90


Pengawasan

penggunaan e-

HAC

Kewajiban pengisian e-HAC

seluruh pelaku perjalanan dari

luar negeri dan domestik



dan Kesehatan

Lingkungan

Koordinasi dan

integrasi antara pintu

masuk dengan

wilayah (Dinas

Kesehatan

setempat)

Melakukan rujukan ke rumah

sakit dengan menggunakan APD

standar/ sesuai pedoman



dan Kesehatan

Lingkungan

Analisis risiko pintu masuk

negara berdasarkan kapasitas

yang dimiliki



dan Kesehatan

Lingkungan

Melakukan komunikasi risiko

terintegrasi dengan stakeholder

pintu masuk dan wilayah



dan Kesehatan

Lingkungan

Pencatatan dan

pelaporan

Pencatatan dan pelaporan

khusus hasil deteksi dini dan

rekapitulasi penerima HAC yang

berkunjung ke wilayah



dan Kesehatan

Lingkungan

Pencatatan dan pelaporan oleh

Rumah sakit tentang kasus dan

suspect



dan Kesehatan

Lingkungan

Pencatatan dan pelaporan oleh

puskesmas tentang pelacakan

kontak



dan Kesehatan

Lingkungan

Pemenuhan

kebutuhan

sumber daya

Pemenuhan, pengelolaan dan

mobilisasi tenaga KKP esensial



91


dan perbantuan dalam

penanggulangan pandemi

dan Kesehatan

Lingkungan


mobilisasi tenaga medis dan

paramedis esensial dan

perbantuan dalam

penanggulangan pandemi

dalam rangka karantina dan

isolasi terpusat


Pelayanan Kesehatan


mobilisasi tenaga puskesmas

dan perbantuan dalam

penanggulangan pandemi untuk

testing, tracing dan treatment



dan Kesehatan

Lingkungan

Pemenuhan dan distribusi

fasilitas, perbekalan dan logistik

kekarantinaan kesehatan

esensial dalam upaya

penanggulangan pandemi di

pintu masuk dan fasilitas

karantina pelaku perjalanan

internasional



dan Kesehatan

Lingkungan

Komunikasi

dan koordinasi

rutin dengan

LP/LS terkait

Komunikasi dan koordinasi rutin

dan evaluasi dengan LP/LS

terkait (otoritas bandara,

pelabuhan, perbatasan)

- Informasi pengembangan

penyakit

- Pencegahan universal

Protokol kesehatan dan

protokol perjalanan



dan Kesehatan

Lingkungan

92



Pengelolaan

Informasi dan

data oleh

pemerintah RI

Dirjen P2P mengumpulkan,

mengolah dan menyajikan

data dan informasi dari pintu

masuk dan wilayah

terdampak terkait

perkembangan penyakit

dalam rangka

transisi/pemulihan pandemi



dan Kesehatan

Lingkungan

Dirjen P2P memberikan

informasi kasus konfirmatif

kepada WHO dan

penanggulangannya serta

potensi risiko penyebaran dari

dan ke negara lain melalui




dan Kesehatan

Lingkungan

Penyampaian data dan

informasi rutin untuk

memantau perkembangan

situasi penyebaran penyakit

antar wilayah oleh Ditjen P2P

kepada publik sebagai bagian

dari komunikasi risiko



dan Kesehatan

Lingkungan

Evaluasi rutin berkala

penerapan pedoman/ protokol

kesehatan bagi pelaku

perjalanan internasional dan

domestik



dan Kesehatan

Lingkungan

Analisis situasi dan kapasitas

dalam rangka pembukaan

perluasaan pintu masuk

utama bagi pelaku perjalanan

internasional



dan Kesehatan

Lingkungan

Koordinasi lintas

sektor atau antar

Pelaksanaan

transisi/pemulihan

kedaruratan kesehatan



93


kementerian

lembaga terkait

masyarakat (pandemi) tingkat

daerah dan pintu masuk.

Otoritas bandar udara/

pelabuhan/ perbatasan cq

Kepala KKP (Koordinator

Teknis) melakukan pelaporan

ke IHR National Focal Point

(Dirjen P2P)

dan Kesehatan

Lingkungan


(Dirjen P2P) laporan ke

Menkes secara rutin berkala,

Koordinasi Kemenkes

sebagai koordinator klaster

kesehatan dan BNPB serta

Kemenko PMK untuk

melakukan dengar pendapat

bersama Presiden dan

Kabinet tentang kemungkinan

besaran masalah yang akan

dihadapi oleh Indonesia



dan Kesehatan

Lingkungan

Pelaksanaan

transisi/pemulihan kondisi

sebagai kedaruratan

kesehatan masyarakat

bahkan sampai pencabutan

kondisi darurat

Koordinator Umum

(BNPB)


Kemenkeu untuk membahas

biaya pemulihan



dan Kesehatan

Lingkungan


Kemenkes dengan Kemenlu

dan Kemenhub untuk

memperluas akses dan jalur

perjalanan orang, barang dan

alat angkut yang terhubung

dengan negara terjangkit



dan Kesehatan

Lingkungan

94



Kemenkes dengan

kemendagri untuk

mempersiapkan pemerintah

daerah disekitar wilayah pintu

masuk bagi pelaku perjalanan



dan Kesehatan

Lingkungan


Kemenkes dengan Kemensos

untuk menjaga kelangsungan

hidup dari warga terdampak

disekitar wilayah pintu masuk



dan Kesehatan

Lingkungan


TNI dan POLRI dalam

pengawasan perimeter dan

pelacakan kasus



dan Kesehatan

Lingkungan

Penerapan

protokol

kesehatan dan

edukasi kepada

seluruh publik

Pengawasan penerapan protokol

kesehatan sesuai pedoman dan

edukasi kepada seluruh publik

terutama pelaku perjalanan:

A. Materi:

- Perkembangan dan potensi

penyebaran penyakit

- Kebijakan terkait protokol

perjalanan

- Protokol pencegahan

universal

B. Target:

- WNI di Indonesia dan LN

- WNA di Indonesia dan yang

akan melakukan perjalanan ke

Indonesia

- Pelaku bisnis

- Masyarakat disekitar wilayah

pintu masuk (Perimeter)

- Pekerja di wilayah pintu

masuk



dan Kesehatan

Lingkungan

Pemantauan

deteksi dini

TGC KKP melakukan

pengawasan dan pelaksanaan



95


temuan kasus

dari pintu masuk

upaya pencegahan, deteksi dan

respons kasus konfirmatif dan

kontak erat di fasilitas karantina

dan isolasi pintu masuk

dan Kesehatan

Lingkungan

Sharing informasi dan data

dengan jejaring surveilans (Dinas

Kesehatan, Puskesmas dan

rumah sakit rujukan) di wilayah

pintu masuk



dan Kesehatan

Lingkungan

Pelaksanaan rujukan specimen

dengan jejaring laboratorium klinis

dan lingkungan



dan Kesehatan

Lingkungan

Pengawasan penggunaan e-HAC

dan penyampaian data integrasi

sistem pelaporan pengawasan

pelaku perjalanan di pintu masuk

dan wilayah



dan Kesehatan

Lingkungan

Pelaksanaan

karantina dan

isolasi (Indonesia

dalam fase

transisi/pemulihan

namun masih ada

negara lain yang

terjangkit)

Pelaksanaan karantina terhadap

pelaku perjalanan dengan risiko

tinggi di fasilitas karantina

terpusat dan pelaksanaan

prosedur sistem rujukan ke rumah

sakit rujukan yang memiliki

fasilitas isolasi



dan Kesehatan

Lingkungan

Melakukan rujukan setiap kasus

suspek/probable/konfirmasi ke

rumah sakit jejaring rujukan



dan Kesehatan

Lingkungan

Pelaksanaan isolasi di fasilitas

isolasi sementara di pintu

masuk/KKP untuk proses

observasi, stabilisasi dan

persiapan rujukan ke rumah sakit

rujukan



dan Kesehatan

Lingkungan

96


Penguatan sistem

rujukan temuan

kasus dari pintu

masuk ke fasilitas

karantina atau RS

rujukan

Rumah sakit rujukan

melakukan tata laksana kasus.


Pelayanan Kesehatan

Deteksi dini dilakukan KKP

kepada setiap orang pelaku

perjalanan, barang dan alat

angkut dari negara terjangkit



dan Kesehatan

Lingkungan

Melakukan skrining kesehatan

kepada pelaku perjalanan di

pintu masuk negara dengan

pengamatan langsung,

pengukuran suhu secara cepat

dan massal serta pengukuran

saturasi oksigen



dan Kesehatan

Lingkungan

Disinfeksi alat angkut dan

barang yang berasal dari

negara terjangkit.



dan Kesehatan

Lingkungan

Kewajiban penggunaan e-HAC

dan sistem pelaporan dari

pelaku perjalanan di wilayah

mutlak dijalankan.



dan Kesehatan

Lingkungan

Puskesmas melakukan

pengawasan kepada pelaku

perjalanan yang berada pada

satu alat transportasi yang

sama dengan kasus selama

14 hari



dan Kesehatan

Lingkungan

Rumah sakit rujukan mutlak

melakukan isolasi pada kasus.


Pelayanan Kesehatan

97


Rumah sakit rujukan

melakukan pengawasan

kepada tenaga medis dan

tenaga kesehatan yang

merawat kasus, karantina

rumah sakit jika tenaga medis

dan tenaga kesehatan ada

yang berstatus suspect,

melakukan isolasi untuk setiap

kasus.


Pelayanan Kesehatan

Pengawasan

penggunaan e-

HAC

Kewajiban pengisian e-HAC

seluruh pelaku perjalanan dari

luar negeri



dan Kesehatan

Lingkungan

Koordinasi dan

integrasi antara

pintu masuk

dengan wilayah

(Dinas Kesehatan

setempat)

Melakukan rujukan ke rumah

sakit dengan menggunakan

APD standar/ sesuai pedoman



dan Kesehatan

Lingkungan

Analisis risiko pintu masuk

negara berdasarkan kapasitas

yang dimiliki



dan Kesehatan

Lingkungan

Melakukan komunikasi risiko

terintegrasi dengan

stakeholder pintu masuk dan

wilayah



dan Kesehatan

Lingkungan

Pencatatan dan

pelaporan


khusus hasil deteksi dini dan

rekapitulasi penerima HAC

yang berkunjung ke wilayah



dan Kesehatan

Lingkungan


oleh Rumah sakit tentang

kasus dan suspect/porbabel



dan Kesehatan

Lingkungan

98



oleh puskesmas tentang

pelacakan kontak



dan Kesehatan

Lingkungan

Pemenuhan

kebutuhan

sumber daya

Pengelolaan dan distribusi

tenaga KKP esensial dan

perbantuan dalam masa




dan Kesehatan

Lingkungan


tenaga medis dan paramedis

esensial dan perbantuan

dalam masa transisi/pemulihan

pandemi


Pelayanan Kesehatan


tenaga puskesmas dan

perbantuan dalam masa




dan Kesehatan

Lingkungan

Pemenuhan dan distribusi

fasilitas, perbekalan dan

logistik kekarantinaan

kesehatan esensial dalam

masa transisi/pemulihan

pandemi di pintu masuk dan

fasilitas karantina pelaku

perjalanan internasional



dan Kesehatan

Lingkungan

Komunikasi dan

koordinasi rutin

dengan LP/LS

terkait

Komunikasi dan koordinasi

rutin dan evaluasi dengan

LP/LS terkait (otoritas

bandara, pelabuhan,

perbatasan)

- Informasi pengembangan

penyakit

- Pencegahan universal

Protokol kesehatan dan

protokol perjalanan



dan Kesehatan

Lingkungan

99


Kemlu mengkoordinasikan

pengumpulan informasi dari

Perwakilan Republik Indonesia



dan Kesehatan

Lingkungan

Koordinasi lintas

sektor atau antar

kementerian

lembaga terkait

Koordinasi alat angkut dan

transportasi lainnya antara

kemkes dan kemenhub



dan Kesehatan

Lingkungan

Koordinasi mengenai pelaku

perjalanan dilakukan oleh

kemenlu, kemenhub, dan

kemenkes



dan Kesehatan

Lingkungan

Pemangku kepentingan yang terlibat:

• Kementerian Kesehatan (Unit dan Satuan Kerja terkait di lingkungan Kemenkes, termasuk

KKP dan UPT lainnya)

• Kementerian/ Lembaga terkait lainnya (Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar

Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri,

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (BNPP), TNI/POLRI, Satgas VIRUS HXNY)

• Stakeholder di pintu masuk (Otoritas Bandara dan Pelabuhan, maskapai penerbangan dan

agen perkapalan)

• Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota

• NGO/LSM/Relawan

100

Indikator Kegiatan Pintu Masuk Negara, Perjalanan Internasional dan

transportasi

Indikator Target Verifikasi Pencapaian

Indikator

Waktu

Pengukuran

Penanggung Jawab

Penilaian cepat

kapasitas di 9 KKP

yang meliputi

kapasitas rutin dan

kedaruratan KKP

100% Tersedianya hasil

penilaian cepat

kapasitas di 9 KKP

dan wilayah kerjanya

Direktorat Surkarkes

Pertemuan

koordinasi

berkala dalam

rangka

peningkatan

implementasi e-

HAC

100% Review notulensi rapat

dan alur koordinasi

Bulanan Direktorat Surkarkes

Tersedianya

sumber daya

untuk

penyelenggaraa

n kekarantinaan

kesehatan di

seluruh pintu

masuk

100% SDM yang terpenuhi

dengan baik pada

seluruh pintu masuk


Koordinasi dan

kerja sama

dalam pelacakan

kontak antara

pintu masuk dan

wilayah

100% Implementasi penuh e-

HAC,

Pengembangan

aplikasi agar dapat

memberikan akses ke

Wilayah


Penyusunan

standar fasilitas

karantina

100% Adanya dokumen

standar fasilitas

karantina

Direktorat Surkarkes

101

4.1.3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Sebagai penentu diagnosis, laboratorium perlu disiapkan untuk mampu melakukan

pemeriksaan avian influenza dan influenza pandemi lainnya secara cepat dan tepat. Untuk

pemeriksaan spesimen maka setiap laboratorium harus sudah mempunyai kemampuan

pemeriksaan. Untuk pemeriksaan virus influenza baru memerlukan sarana dan kemampuan

laboratorium yang khusus, sehingga harus diperiksa di laboratorium rujukan Emerging Infectious

Diseases (EID) berdasarkan Permenkes Nomor 658/Menkes/PER/VIII/2009.

Tugas laboratorium rujukan nasional antara lain:

a) Menerima specimen untuk pemeriksaan atau konfirmasi hasil pemeriksaan dari

laboratorium pemeriksa VIRUS HXNY;

b) Menyusun standar operasional prosedur mengenai pengambilan, pengelolaan dan

pemeriksaan spesimen VIRUS HXNY;

c) Menyusun rekapitulasi hasil pemeriksaan dari seluruh laboratorium pemeriksa VIRUS

HXNY dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit sebagai Focal Point International Health Regulation dan Direktur Jenderal

Pelayanan Kesehatan dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan;

d) Melakukan uji validasi secara sampling terhadapa specimen positif dan negatif

berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium pemeriksa VIRUS

HXNY

e) Mengirimkan tes panel pemeriksaan VIRUS HXNY ke laboratorium pemeriksa VIRUS

HXNY dalam rangka pemantauan mutu eksternal (Quality Assurance/Quality Control);

f) Melakukan supervisi dan pembinaan teknis ke laboratorium pemeriksa VIRUS HXNY

Tugas laboratorium pemeriksa antara lain:

a) Menerima spesimen untuk pemeriksaan VIRUS HXNY dari rumah sakit/dinas

kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya;

b) Melakukan pemeriksaan screening pada spesimen VIRUS HXNY menggunakan form

dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan;

Kemenkes menetapkan jejaring laboratorium pemeriksaan yang terdiri atas:

a. Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan (Balitbangkes melalui Pusat

Penelitian dan Pengembangan BIomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan);

b. Laboratorium Pemeriksa

Laboratorium pemeriksa merupakan laboratorium yang memenuhi standar Biosafety

Level 2 (BSL-2) dan memiliki alat pemeriksaan, yang terdiri atas:

1) Laboratorium yang memiliki fungsi surveilans; dan

2) Laboratorium yang tidak memiliki fungsi surveilans

102

c) Mengirimkan seluruh spesimen untuk uji validitas ke laboratorium rujukan nasional

VIRUS HXNY dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;

d) Mengirimkan hasil pemeriksaan positif dan negatif VIRUS HXNY kepada Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Kepala Pusat Penelitian dan

Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;

e) Menginformasikan hasil pemeriksaan positif dan negatif kepada rumah sakit pengirim

untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien

untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan

f) Memberikan feedback kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan

lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada

spesimen yang diterima.


Fase Kesiapsiagaan



Penguatan Jejaring

Laboratorium

Pelibatan jejaring nasional

laboratorium pemeriksaan ditambah

Eijkman (Ristekbrin), Kementerian

Pertanian , laboratorium RS

Pendidikan dll

Koordinator Sub

Klaster Laboratorium

Penguatan

kapasitas

laboratorium rujukan

nasional untuk

melakukan deteksi

emerging patogen

Melakukan pelatihan penyegaran

kepada petugas laboratorium untuk

pengambilan, pengepakan, pengiriman

dan pemeriksaan spesimen.

Koordinator Sub


Menyiapkan SOP penatalaksanaan

spesimen

Koordinator Sub


Melakukan Pelatihan pemeriksaan

spesemien untuk influenza

Koordinator Sub


Mempersiapkan SOP pelatihan

pemeriksaan Lab (termasuk inventaris

Koordinator Sub


103


reagen, alat dan bahan habis pakai

untuk pemeriksaan)

Meminta primer ke WHO CC

Koordinator Sub


Penguatan

koordinasi Pusat

dan Daerah

Berkoordinasi dengan RS dalam

pelatihan APD

Koordinator Sub


Melakukan Pemantapan Mutu

eksternal untuk laboratorium rujukan

nasional dan jejaring.

Koordinator Sub


Pelatihan keamanan dan keselamatan

laboratorium Biomedis.

Koordinator Sub


Assessment kesiapan laboratorium

jejaring

Koordinator Sub


Menyiapkan dan merencanakan

reagen, bahan habis pakai dan bahan

pengambilan serta pengiriman

spesimen untuk laboratorium

Koordinator Sub


Penguatan sistem

informasi

pencatatan

pelaporan

terintegrasi dan real

time

Menyiapkan sistem pencatatan dan

laporan kasus terintegrasi dan real

time termasuk SDM, teknologi

informasi (mencakup informasi NIK,

riwayat perjalanan, gejala klinis,

demografi dasar (umur, sex)) serta

sarana dan prasarana

Koordinator Sub


Membuat regulasi

(permenkes/kepmenkes) terkait

penunjukan pengampu jejaring Lab

Kesmas

Koordinator Sub


104

Fase Siaga Darurat



Penguatan Jejaring

Laboratorium

Pelibatan jejaring nasional

laboratorium pemeriksaan Covid-19

ditambah Eijkman (Ristekbrin),

Kementerian Pertanian , laboratorium

RS Pendidikan dll

Koordinator Sub


Membuat surat edaran kesiapsiagaan

lab jejaring terkait virus baru

Koordinator Sub


Membuat surat edaran keseluruh dinas

kesehatan, rumah sakit, tentang jenis

spesimen yang diperlukan untuk

diagnosis.

Koordinator Sub


Penguatan

kapasitas

laboratorium rujukan

nasional untuk

melakukan deteksi

emerging patogen

Menyediakan media (primer), reagen

dan bahan habis pakai untuk

laboratorium. Dan control positif

Koordinator Sub


Uji coba SOP pemeriksaan

menggunakan reagen dan bahan yang

sesuai dengan organisme penyebab

pandemi

Koordinator Sub


Distribusi SOP pemeriksaan ke lab

jejaring

Koordinator Sub


Distribusi primer dan reagen ke lab

jejaring

Koordinator Sub


Penguatan

koordinasi Pusat

dan Daerah

Ketersediaan anggaran pusat dan

daerah serta proses pengadaan dalam

waktu singkat untuk pembelian reagen

dan APD agar tidak kadaluarsa.

Koordinator Sub


Pengiriman specimen dari Lab.

Jejaring ke Rujukan untuk konfirmasi.

Koordinator Sub


105


Melakukan pemeriksaan untuk

diagnosis organisme penyebab

pandemi

Koordinator Sub


Lab. Nasional melakukan isolasi virus

dan karakterisasi genetik untuk

mengetahui strain organisme

penyebab pandemi

Koordinator Sub


Memberikan secara cepat hasil lab.

Konfirmasi ke RS pengirim dan Ditjen

P2P secara pararel

Koordinator Sub


Mempublikasikan hasil karakterisasi

genetik dari strain organisme

penyebab pandemi

Koordinator Sub


Penguatan sistem

informasi

pencatatan

pelaporan

terintegrasi dan real

time

Uji coba sistem pencatatan dan

laporan kasus terintegrasi dan real

time termasuk SDM, teknologi

informasi (mencakup informasi NIK,

riwayat perjalanan, gejala klinis,

demografi dasar (umur, sex)) serta

sarana dan prasarana

Koordinator Sub



Kasus Sporadik


Penguatan

Jejaring

Laboratorium

Mengaktifkan seluruh jejaring

laboratoium untuk melakukan

pemeriksaan specimen dalam

24 jam.


Laboratorium

Membuat surat edaran untuk

laboratorium jejaring

memeriksa specimen dan

mengirimkan hasil dan


Laboratorium

106


specimen dalam 24 jam ke

laboartorium rujukan.

Penguatan

kapasitas

laboratorium

rujukan

nasional untuk

melakukan

deteksi

emerging

patogen

Pembelian reagen dan bahan

habis pakai untuk

pemerikasaan serta APD.


Laboratorium

Distribusi reagen dan bahan

habis pakai untuk



Laboratorium

Penguatan

koordinasi

Pusat dan

Daerah

Ketersediaan anggaran pusat

dan daerah serta proses

pengadaan dalam waktu

singkat untuk pembelian

reagen dan APD agar tidak

kadaluarsa.


Laboratorium


Jejaring ke Rujukan untuk

konfirmasi.


Laboratorium

Penguatan

sistem

informasi

pencatatan

pelaporan

terintegrasi dan

real time

Operasional sistem pencatatan

dan laporan kasus terintegrasi

dan real time termasuk SDM,

teknologi informasi (mencakup

informasi NIK, riwayat

perjalanan, gejala klinis,

demografi dasar (umur, sex))

serta sarana dan prasarana


Laboratorium

107

Kasus Klaster


Penguatan

Jejaring

Laboratorium

Mengaktifkan seluruh jejaring

laboratoium untuk melakukan

pemeriksaan specimen dalam

24 jam.


Laboratorium

Membuat surat edaran untuk

laboratorium jejaring

memeriksa specimen dan

mengirimkan hasil dan

specimen dalam 24 jam ke

laboartorium rujukan.


Laboratorium

Penguatan

kapasitas

laboratorium

rujukan

nasional untuk

melakukan

deteksi

emerging

patogen


habis pakai untuk



Laboratorium


habis pakai untuk



Laboratorium

Penguatan

koordinasi

Pusat dan

Daerah






kadaluarsa.


Laboratorium


Jejaring ke Rujukan untuk

konfirmasi.


Laboratorium

Penguatan

sistem Operasional sistem pencatatan



Laboratorium

108


informasi

pencatatan

pelaporan

terintegrasi dan

real time









Penguatan

Jejaring

Laboratorium

Laboratorium jejaring dan

laboratorium rujukan nasional

siap melakukan pemeriksaan

selama 24 jam dalam 7 hari.


Laboratorium

Laboratorium jejaring harus

mengirimkan ke Laboratorium

nasional hasil pemeriksaan

dan specimen klinis dalam 24

jam setelah specimen diterima.


Laboratorium

Penguatan

kapasitas

laboratorium

rujukan

nasional untuk

melakukan

deteksi

emerging

patogen


habis pakai untuk



Laboratorium


habis pakai untuk



Laboratorium

Penguatan

koordinasi






Laboratorium

109


Pusat dan

Daerah


kadaluarsa.

Lab. Nasional melakukan

isolasi virus dan karakterisasi

genetic untuk mengetahui

strain virus influenza baru.


Laboratorium

Memberikan secara cepat hasil

lab. konfirmasi ke RS pengirim

dan Dirjen Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit (Dirjen

P2P) secara paralel.


Laboratorium

Penguatan

sistem

informasi

pencatatan

pelaporan

terintegrasi dan

real time

Operasional sistem pencatatan









Laboratorium



Deeskalasi

respon

laboratorium

Pendokumentasian kejadian

pandemi .


Laboratorium

Pendokumentasian lesson

learn pandemi.


Laboratorium

Pendokumentasian respon

pandemi (termasuk penelitian-

penelitian)


Laboratorium

110


Monitoring dan evaluasi.


Laboratorium

Pemangku Kepentingan Yang Terlibat

Dalam rangka meningkatkan pemeriksaan laboratorium, maka daerah dengan berkolaborasi

antar berbagai institusi di daerah tersebut melakukan kerjasama untuk pelayanan pemeriksaan

PCR (misalnya SDM, fasilitas laboratorium, sarana dan prasana). Berikut adalah pemangku

kepentingan yang terlibat dalam respon laboratorium.

Kementerian/Lembaga:

1. BNPB

2. Lab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi

3. Lab. Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN

4. Lab. Pemerintah Daerah

5. Lab. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)

6. Lab. Badan POM

7. Lab. Kementerian Pertanian

8. Lab. BUMN

9. Lab. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

10. Lab. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

11. Lab. Kementerian Agama

12. Lab. Yayasan KORPRI

13. Mitra Pembangunan: WHO, CDC, APHL, IDDS, UNICEF, UNOPS, FAO, ADB

Indikator Kegiatan Laboratorium


Pencapaian Indikator

Waktu

Pengukuran

Penanggung

Jawab

Rapat Koordinasi

antar Lembaga

pemerintah,

Laboratorium

pemeriksa dan mitra

pembangunan

100% Review dokumen hasil

pertemuan (notulensi)

mingguan,

disebarluaskan dan

ditindaklanjuti

Bulanan Balitbangkes

111


Pencapaian Indikator

Waktu

Pengukuran

Penanggung

Jawab

Turn Around Time

(TAT) pemeriksaan

PCR COVID-19

mulai dari

pengambilan sampel

hingga hasil diterima

oleh fasyankes

pengirim kurang dari

48 jam

100% Laporan pemeriksaan

Lab PCR lewat NAR

Bulanan Balitbangkes

Memastikan

ketersediaan logistik

dan tidak terjadi

stock out reagensia

di Laboratorium

Pemeriksa PCR

90% Laporan bulanan

logistik serta laporan

stock opname

Bulanan BNPB

Ketersediaan

sumber daya

manusia untuk

pemeriksa PCR

COVID-19, petugas

entri data dan

pelatihan petugas

80% Laporan bulanan tools

kapasitas laboratorium

Berkala PPSDM

Balitbangkes

Terjaminnya mutu

pemeriksaan PCR

yang dilakukan oleh

laboratorium

pemeriksa

95% Laporan hasil validasi

pemeriksaan PCR dan

Laporan hasil

Pemantapan Mutu

Eksternal

Semester Balitbangkes

Regulasi

pemeriksaan PCR

baik mobile maupun

statis serta

penggunaan untuk

surveilans atau

pemeriksaan atas

permintaan sendiri

(medical checkup,

pelaku perjalanan)

100% Tersusunnya regulasi

terkait mobile PCR

dan mekanisme

pembiayaan

Berkala Balitbangkes,

P2P, Yankes,

Biro hukor

112

4.2. MANAJEMEN KLINIS

Manajemen klinis merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan

tenaga kesehatan untuk melakukan penatalaksanaan terhadap suatu penyakit, terdiri dari

anamnesis, pemeriksaan fisik dan rencana tindak lanjut termasuk pemeriksaan penunjang untuk

menegakkan diagnosis, pengobatan maupun tindakan lainnya sesuai diagnosis yang telah

ditegakkan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan

Tujuan dari pelaksanaan manajemen klinis di layanan kesehatan adalah agar terlaksananya

deteksi dini kasus, implementasi pencegahan dan penanganan infeksi serta tatalaksana kasus di

seluruh sarana pelayanan kesehatan

Manajemen klinis terdiri atas komponen : 1) Manajemen kasus, 2) Pencegahan dn

pengendalian infeksi (PPI) di fasyankes,

4.2.1. TATA LAKSANA KASUS

Manajemen kasus terdiri dari Puskesmas, Rumah Sakit non rujukan, Rumah Sakit rujukan,

dan fasilitas layanan kesehatan lainnya (Praktek dokter umum maupun spesialis, Klinik- klinik

pengobatan, Balai pengobatan umum maupun khusus) dan institusi/bangunan khusus (seperti

hotel, wisma atlet, dsb) dirancang untuk menyediakan pelayanan pengobatan. Semua fasilitas

pelayanan kesehatan di luar rumah sakit, bila mendapat kasus suspek, harus secepatnya

merujuk ke rumah sakit rujukan atau pusat perawatan. Pada keadaan transmisi luas di

masyarakat dan kapasitas fasilitas kesehatan tidak memadai, kasus ringan tanpa risiko dirawat

dirumah dengan edukasi pengendalian infeksi, kasus dengan risiko seperti orang tua (> 65 tahun)

dan orang dengan komorbid dirawat di pusat perawatan, dan pasien dengan kondisi parah dirujuk

ke rumah sakit rujukan

Manajemen klinis di FKTP dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, di

bawah koordinasi dinas kesehatan kab/kota. Dalam hal penatalaksanaan kasus HXNY, FKTP

melakukan penatalaksanaan dari sisi prevensi, deteksi dan respon. Dari sisi prevensi, FKTP

melakukan komunikasi risiko dan penyebarluasan informasi terkait pandemi Influenza dan

melakukan pemantauan tempat umum. Dari sisi deteksi FKTP melakukan surveilans influenza

like illness (ILI) dan pneumonia melalui sistem kewaspadaan dini dan respons (SKDR) dan

membangun serta memperkuat jejaring kerja surveilans. Dalam hal respon, FKTP melakukan

tracing, test, dan treatment (3 T), yaitu dengan tata laksana sesuai kondisi, melakukan rujukan

bila perlu, notifikasi kasus, penyelidikan epidemiologi (PE) dan pelacakan kontak (contact

tracing), komunikasi risiko, pemantauan kesehatan kasus isolasi mandiri, menerapkan

pencegahan dan pengendalian infeksi dan physical distancing, pengambilan spesimen pasien

yang dikategorikan sebagai suspek berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Dalam hal

melaksanakan perannya, Puskesmas menjalin kerjasama intensif dengan jejaringnya di layanan

primer yaitu klinik pratama dan praktik mandiri dokter untuk pelaksanaan prevensi, deteksi dan

respon yang sesuai dalam penanganan Virus HXNY

Manajemen klinis baik di FKTP maupun FKTRL/Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan SOP

yang disusun rumah sakit dengan mengacu kepada protokol tata laksana klinis yang sudah

ditetapkan oleh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan

di fasyankes.

113

Seperti halnya penatalaksanaan dalam upaya pengendalian Virus HXNY di fasyankes,

pelayanan kesehatan esensial lainya secara garis besar dilaksanakan dengan memperhatikan:

skala prioritas, integrasi program dan sumber daya, penerapan physical distancing dan prinsip-

prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), pengaturan jadwal kunjungan, modifikasi alur

pelayanan, melakukan triage serta memanfaatkan teknologi informasi.

Sistem Rujukan

Peran Dinas Kesehatan dalam hal mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan klinis di FKTP

dan FKTRL sangat penting, terutama dalam hal dukungan pemantauan pasien yang dirawat

mandiri di rumah pasien maupun pemantauan kepada pasien yang dipulangkan dari rumah

sakit, serta penguatan system rujukan sejak pra fasyankes, puskesmas, dan di rumah sakit.

Penguatan system rujukan di pra fasyankes melibatkan layanan call center 119 sebagai media

komunikasi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan rujukan cepat dan PSC 119 yang

memberikan layanan pra fasyankes. Setiap rumah sakit yang tidak memiliki kompetensi

melayani pasien Virus HXNY, dapat melakukan rujukan pasien ke RS Rujukan Virus HXNY

terdekat diwilayahnya. Sistem rujukan yang digunakan berbasis online yaitu Sistem Informasi

Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dapat dioptimalkan untuk memberikan informasi ketersediaan

layanan dan rujukan dari FKTP maupun antar RS yang memilki kompetensi sesuai kebutuhan

pasien.


Fase Kesiapsiagaan



Deteksi dini kasus

potensi pandemi

Semua fasyankes menyiapkan tata

kelola pada masa pandemi, terutama

penyiapan tenaga kesehatan agar

dapat mengidentifikasi dugaan

influenza tipe baru, (melalui anamnesa

hubungan epidemiologi seperti riwayat

perjalanan luar negeri, riwayat kontak

dengan orang dari perjalanan luar

negeri dan gejala klinis)..

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Tenaga kesehatan

harus mampu

menyampaikan jalur

sistem rujukan dan

Tenaga kesehatan harus mampu

melakukan screening, triase dan

kohorting jalur perawatan yang sesuai,

memastikan bahwa pasien dengan,

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

114


jalur perawatan

yang sesuai

atau berisiko, penyakit parah dirawat

dan segera dirujuk bila memerlukan

Mekanisme rujukan Membuat surat edaran alur rujukan

berjenjang

Pemetaan dan

perlindungan

khusus terhadap

populasi rentan

(komorbid, lansia,

bumil, bayi, balita,

peyandang

disabilitas)

Memetakan dan merencanakan upaya

perlindungan terhadap populasi yang

rentan

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Penguatan jejaring Identifikasi kapasitas pelayanan

kesehatan pemerintah dan swasta

(Puskesmas, RS, Laboratorium)

dan Fasyankes lainnya

Menetapkan zonasi dan jejaring

layanan antara lain Laboratorium,

KKP, RS, Puskesmas sesuai

dengan kebutuhan

Monitoring kapasitas fasyankes

untuk pandemic

Identifikasi penambahan

Fasyankes (surge capacity)

termasuk RS darurat dan fasilitas

isolasi

Mendorong fasyankes untuk

melakukan simulasi

Pemetaan

kebutuhan dan

peningkatan SDM

kesehatan dan SDM

tambahan yang

dapat di mobilisasi

Identifikasi SDM yang tersedia

Peningkatan kompetensi kapasitas

relawan

Manajemen relawan

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

115


Ketersediaan dan

kelayakan peralatan

medis, obat-obatan

dan bahan habis

pakai

Terus menilai ketersediaan dan

kelayakan serta kaji kebutuhan

peralatan medis termasuk

kapasitas sumber oksigen, alat

bantu pernafasan obat-obatan dan

bahan habis pakai, APD, serta

aksesori terkait.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Pemetaan

kebutuhan SDM

kesehatan dan SDM

tambahan yang

dapat di mobilisasi

Secara terus menerus menilai

kebutuhan sumber daya manusia

(tenaga kerja terampil) dan

memetakan sumber daya manusia

tambahan yang dapat dimobilisasi

(relawan) untuk mengantisipasi

lonjakan kasus di fasilitas

pelayanan kesehatan atau

mengantisipasi pengganti nakes yg

terinfeksi

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Penyusunan

pedoman

manajemen kasus

Menyusun dan mengupdate pedoman

manajemen kasus dengan melibatkan

organisasi profesi, akademisi, WHO

serta lembaga nasional dan

internasional lainnya.

Mendorong RS membuat PPK, clinical

pathway, SOP sesuai standar

pelayanan yang ditetapkan oleh

Kemenkes

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Pemetaan

kebutuhan pelatihan

nakes

Menyusun pemetaan kebutuhan

pelatihan di fasilitas pelayanan

kesehatan

Melakukan identifikasi kebutuhan

pelatihan bagi tenaga kesehatan dan

non kesehatan

116

Fase Siaga Darurat


Peningkatan

kesiapsiagaan

fasilitas pelayanan

kesehatan untuk

memberikan

pelayanan bagi

pasien dengan

suspect atau

terkonfirmasi di

tingkat Nasional,

Provinsi dan

Kab/Kota

Melakukan monitoring dan evaluasi

kesiapsiagaan Fasyankes

Melakukan kesiapan dengan

penambahan kapasitas

Penambahan ruang isolasi dan ruang

intensif

Melakukan konversi tempat tidur

Melaksanakan drill untuk

meningkatkan pelayanan fasilitas

pelayanan kesehatan(contoh: drill

manajeman kasus, drill tata kelola

RS)

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Penguatan jejaring

pelayanan kesehatan

Melakukan koordinasi antar

fasyankes baik pemerintah maupun

swasta untuk memperkuat layanan

Meningkatkan kompetensi

Fasyankes sesuai tugas dan

fungsinya

Membentuk pengampuan antar RS

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Mobilisasi kebutuhan

SDM kesehatan dan

SDM tambahan

Pemenuhan kebutuhan SDM

Kesehatan yang dibutuhkan di

pelayanan

Membangun jejaring untuk

memenuhi kebutuhan sumber daya

manusia (tenaga kerja terampil)

Peningkatan kompetensi SDM

tambahan untuk menghadapi

pandemi influenza

Melakukan rekrutmen relawan untuk

memenuhi kebutuhan SDM

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

117


Penilaian

ketersediaan dan

kelayakan peralatan

medis, obat-obatan

dan bahan habis

pakai

Mempersiapkan peralatan medis

termasuk kapasitas sumber oksigen,

alat bantu pernafasan, obat-obatan,

APD dan bahan habis pakai serta

aksesori terkait.

Mempersiapkan kebutuhan obat-

obatan dan bahan habis pakai untuk

kurun waktu tiga bulan

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Berkoordinasi dengan

pilar logistik

kesehatan

Memenuhi kebutuhan logistik untuk

menghindari kekurangan logistik

yang diperlukan yaitu: APD, obat-

obatan, bahan habis pakai

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Penyediaan obat

esensial

Menyediakan obat esensial, yang

diperlukan baik untuk rawat jalan

atau rawat inap.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Diseminasi dan

update pedoman

manajemen kasus

Sosialisasi pedoman tata laksana

manajemen kasus

Mengupdate pedoman manajemen

kasus melalui kolaborasi dengan

organisasi profesi, akademisi, WHO

Melakukan update PPK, clinical

pathway, sesuai dengan protocol tata

laksana

Membentuk working group untuk

sharing best practice experience

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Mekanisme sistem

rujukan

Menyiagakan fasilitas kesehatan

yang melaksanakan rujukan baik Pra

Hospital maupun Antar Hospital

untuk menerapkan sistem rujukan

dengan menggunakan sistem

informasi (SISRUTE)

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

118


Menyiapkan transportasi rujukan

Berkoordinasi dengan PSC untuk

mendukung layanan rujukan.

Memastikan pasien layak rujuk dan

tidak ada issue rujukan lepas..

Menekan

transmisi/penularan

kasus di fasilitas

pelayanan kesehatan

Menyiapkan RS Darurat

Menyiapkan Fasilitas Isolasi untuk

pasien dengan Gejala Ringan

Berkoordinasi dengan pilar PPI untuk

mencegah penularan kasus di

fasilitas pelayanan kesehatan

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan


Kasus Sporadik



SDM kesehatan dan

SDM tambahan



pelayanan


Pelayanan Kesehatan

Penilaian

ketersediaan dan

kelayakan peralatan

medis, obat-obatan

dan bahan habis

pakai


termasuk kapasitas sumber

oksigen, alat bantu pernafasan,

obat-obatan, APD dan bahan

habis pakai serta aksesori

terkait.


obatan dan bahan habis pakai

untuk kurun waktu tiga bulan


Pelayanan Kesehatan

119



pilar logistik

kesehatan

Memenuhi kebutuhan

logistik untuk menghindari

kekurangan logistik yang

diperlukan yaitu: APD, obat-



Pelayanan Kesehatan

Penyediaan obat

esensial

Menyediakan obat esensial,

yang diperlukan baik untuk rawat

jalan atau rawat inap.


Pelayanan Kesehatan

Diseminasi dan

update pedoman

manajemen kasus

Sosialisasi pedoman tata

laksana manajemen kasus

Mengupdate pedoman

manajemen kasus melalui

kolaborasi dengan organisasi

profesi, akademisi, WHO


pathway, sesuai dengan protocol

tata laksana




Pelayanan Kesehatan

Mekanisme sistem

rujukan


yang melaksanakan rujukan baik

Pra Hospital maupun Antar

Hospital untuk menerapkan

sistem rujukan dengan

menggunakan sistem informasi

(SISRUTE) .


Berkoordinasi dengan PSC

untuk mendukung layanan

rujukan.


Pelayanan Kesehatan

120


Memastikan pasien layak rujuk

dan tidak ada issue rujukan

lepas

Menekan

transmisi/penularan

kasus di fasilitas

pelayanan kesehatan

Menyiapkan RS Darurat Koordinator Sub Klaster

Pelayanan Kesehatan

Mekanisme rujukan Menyiagakan RS Rujukan

dan menguatkan sistem

rujukan


Pelayanan Kesehatan

Menekan

transmisi/penularan

kasus di fasilitas

pelayanan kesehatan

Menyiapkan RS Darurat Koordinator Sub Klaster

Pelayanan Kesehatan

Menyiapkan Fasilitas Isolasi

untuk pasien dengan Gejala

Ringan


Pelayanan Kesehatan

Berkoordinasi dengan pilar

PPI untuk mencegah

penularan kasus di fasilitas

pelayanan kesehatan


Pelayanan Kesehatan

Kasus Klaster



SDM kesehatan dan

SDM tambahan



pelayanan


Pelayanan Kesehatan

Penilaian

ketersediaan dan

kelayakan peralatan

medis, obat-obatan





Pelayanan Kesehatan

121


dan bahan habis

pakai


habis pakai serta aksesori terkait.





pilar logistik

kesehatan

Memenuhi kebutuhan logistik

untuk menghindari





Pelayanan Kesehatan

Penyediaan obat

esensial



atau rawat inap.


Pelayanan Kesehatan

Diseminasi dan

update pedoman

manajemen kasus


manajemen kasus

Mengupdate pedoman






tata laksana




Pelayanan Kesehatan

Mekanisme sistem

rujukan







Pelayanan Kesehatan

122



(SISRUTE) .





dan tidak ada issue rujukan lepas

Menekan

transmisi/penularan

kasus di fasilitas

pelayanan kesehatan




Ringan


PPI untuk mencegah


pelayanan kesehatan


Pelayanan Kesehatan




SDM kesehatan dan

SDM tambahan



pelayanan


Pelayanan Kesehatan

Penilaian

ketersediaan dan

kelayakan peralatan

medis, obat-obatan

dan bahan habis

pakai





habis pakai serta aksesori terkait.


Pelayanan Kesehatan

123






pilar logistik

kesehatan

Memenuhi kebutuhan logistik

untuk menghindari





Pelayanan Kesehatan

Penyediaan obat

esensial



atau rawat inap.


Pelayanan Kesehatan

Diseminasi dan

update pedoman

manajemen kasus


manajemen kasus

Mengupdate pedoman






tata laksana



Sharing hasil kajian karakteristik

klinis kasus termasuk resistensi

pengobatan (oseltamivir) sebagai

proses pembelajaran

penanganan kasus

Melakukan kajian karakteristik

klinis kasus termasuk resistensi

pengobatan (oseltamivir)


Pelayanan Kesehatan

Mekanisme sistem

rujukan




Pelayanan Kesehatan

124






(SISRUTE) .





dan tidak ada issue rujukan lepas

Menekan

transmisi/penularan

kasus di fasilitas

pelayanan kesehatan




Ringan


PPI untuk mencegah


pelayanan kesehatan


Pelayanan Kesehatan



Diseminasi dan

update pedoman

manajemen kasus

Menyusun peta jalan pengurangan dan

pengembalian layanan secara

progresif seiring melonjaknya dan

menurunnya beban pada sistem

kesehatan

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Mengupdate pedoman manajemen

kasus melalui berkolaborasi dengan

Universitas, WHO

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

125

Surge capacity (kapasitas lonjakan)

Dengan semakin tingginya jumlah pasien terinfeksi Virus HXNY di Indonesia yang melebihi

kapasitas kemampuan rumah sakit dalam peneriman penyakit menular, maka sangat

diperlukannya dibuat Rumah Sakit Lapangan Virus HXNY yang memfokuskan kepada

pelayanan terhadap pasien Virus HXNY dengan gejala ringan tanpa komorbid.Pendirian rumah

sakit lapangan penting untuk mengurangi beban rumah sakit rujukan dalam merawat pasien

Virus HXNY.

1. Rumah Sakit Lapangan/ Darurat Virus HXNY didirikan. pada saat pandemi Virus HXNY.

Dengan mengubah bangunan yang sudah ada dan layak fungsi merawat pasien Virus

HXNY, masalah kurangnya logistik dan dukungan medis, kapasitas peneriman, dan

perawatan akan teratasi. Selama masa perawatan di rumah sakit Darurat Virus HXNY bila

pasien mengalami sakit berat segera dilakukan rujukan ke rumah sakit Rujukan Virus

HXNY

2. Agar rumah sakit di wilayah dapat tetap memberikan pelayanan kepada pasien non- Virus

HXNY, kepala daerah perlu menetapkan rumah sakit yang khusus melayani Virus HXNY

dengan cara meningkatkan TT isolasi covid minimal 30% dari keseluruhan TT yang

tersedia

Pemangku kepentingan yang terlibat

1. Lintas Program Kementerian Kesehatan (Setjen Kemenkes, Ditjen Kesehatan

Keluarga, Ditjen P2P, Badan PPSDM Kesehatan),

2. Kementerian Dalam Negeri,

3. Kementerian Keuangan,

4. Pemerintah daerah kab/kota,

5. Dinas Kesehatan Provinsi,

6. Dinas Kesehatan Kab./Kota,

7. Rumah Sakit Rujukan,

8. Organisasi Profesi, A

9. sosiasi fasilitas Layanan kesehatan,

10. NGO yang bergerak memberikan pelayanan Kesehatan

126

Indikator Kegiatan

INDIKATOR Target Verifikasi

Pencapaian

Indikator (Berupa

dokumen)

Waktu

Penguk

uran

Penanggung

Jawab

PILAR MANAJEMEN KASUS/KLINIS

Dokumen SOP

Tatalaksana Pasien

Virus HXNY

Tersedia Adanya dokumentasi

SOP

Tahunan Dinkes Kab/kota

dan Pimpinan

Fasyankes

Dokumen SOP

triage dan alur

pelayanan di

Fasyankes


SOP triage dan alur

pelayanan di

fasyankes

Tahunan Dinkes Kab/kota

dan Pimpinan

Fasy ankes

Standar

Manajamen

Pelayanan:

Dokumen

Pelaksanaan PPI

(masuk ke pilar

PPI)

PPI, Keselamatan

Pasien, Pengendalian

Administratif


hasil pelaksanaan

PPI di Faskes

Tahunan Dit. Mutu dan

Akreditasi, Dinkes

Kab/Kota, dan

Fasyankes

Ketersediaan

jumlah APD sesuai

kebutuhan

di faskes (masuk ke

pilar PPI)

Logistik:APD,

Laboratorium, Obat

dan Alkes

100% Review dokumen

laporan inventaris

barang, dokumen

perencanaan

kebutuhan, dan

dokumen realisasi.

Tahunan Dit. PKR, PKP

Dinkes

Prov/Kab/Kota,

Fasyankes

127

INDIKATOR Target Verifikasi

Pencapaian

Indikator (Berupa

dokumen)

Waktu

Penguk

uran

Penanggung

Jawab

Tersedianya

informasi kapasitas

ruang perawatan

isolasi bagi Rumah

Sakit Rujukan yang

melayani pasien

Virus HXNY

Tersedia Adanya dokumen

data kapsitas RS

Rujukan

Bulanan Dit PKR, Setditjen

Yankes dan

Pusdatin

4.2.2. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI

FASYANKES

Strategi dan aktifitas pengendalian

Fase Kesiapsiagaan


Regulasi

1. Peningkatan Mutu Layanan PPI di RS Rujukan HXNY, yaitu melalui Penerapan

Kewaspadaan Isolasi, Dan Penerapan Pencegahan Infeksi (PPI) didukung dengan

Surveilans HAIs serta Pendidikan Dan Pelatihan PPI.

2. Penguatan sinergi program lintas sektor, antar dinas kesehatan FKTP, RS Rujukan

Virus HXNY dan RS Darurat/Lapangan.

3. Penguatan Kebijakan Pemerintah Daerah baik Gubernur/Bupati/Walikota dalam

Penguatan RS Rujukan di wilayahnya. Peningkatan mutu pelayanan PPI di RS

Rujukan virus HXNY yaitu melalui Penerapan Kewaspadaan Isolasi, Dan Penerapan

Pencegahan Infeksi (PPI) didukung dengan Surveilans HAIs serta Pendidikan Dan

Pelatihan PPI.

4. Penguatan sinergi program lintas sektor, antar dinas kesehatan FKTP, RS Rujukan

Virus HXNY dan RS Darurat/Lapangan.

128


Memperkuat

pencegahan dan

pengendalian infeksi

dalam sistem

kesehatan

Mengidentifikasi focal point program

PPI dengan otoritas dan keahlian

untuk melaksanakan kegiatan dan

tindakan PPI di semua tingkat sistem

kesehatan, menerapkan strategi PPI

untuk mencegah atau membatasi

penularan HXNY dalam pengaturan

kesehatan dan perawatan jangka

panjang. Memprioritaskan

berdasarkan penilaian risiko.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Mengembangkan penelitian dengan

fokus pada identifikasi atau

peningkatan tindakan PPI seperti

inovasi APD, efektivitas biaya dari

intervensi PPI, dan studi yang

menyelidiki faktor risiko penularan

dalam perawatan kesehatan dan

infeksi di antara petugas kesehatan.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Mengadvokasi layanan air bersih dan

penyediaan fasilitas protokol

kesehatan yang memadai untuk

memungkinkan tindakan PPI di

fasilitas perawatan kesehatan, ruang

publik dan komunal.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Memastikan bimbingan komunitas

mencakup rekomendasi khusus

tentang langkah-langkah PPI dan

sistem rujukan untuk tempat-tempat

umum seperti sekolah, pasar dan

transportasi umum, serta

rekomendasi kepada komunitas,

rumah tangga, dan keluarga untuk

mempromosikan praktik-praktik

protokol kesehatan yang baik

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Mendukung program PPI kesehatan

kerja dan rencana untuk memastikan

kondisi kerja yang aman.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

129


Memperkuat

kapasitas untuk

implementasi PPI

dalam konteks

kesehatan

masyarakat untuk

mengurangi atau

mencegah transmisi

komunitas

Melakukan penilaian dan memperkuat

kapasitas PPI untuk influenza jenis

baru, melalui pengembangan dan /

atau penguatan PPI sesuai dengan

komponen inti yang

direkomendasikan WHO dan

persyaratan minimum untuk program

PPI. Ini harus mencakup semua

tingkat sistem perawatan kesehatan

(misalnya perawatan akut, jangka

panjang dan primer dan komunitas,

yang terhubung ke layanan kesehatan

esensial) termasuk publik, swasta,

praktik tradisional, pengaturan non-

tradisional yang dapat digunakan

untuk isolasi dan perawatan pasien,

dan / atau karantina, seperti apotek.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Meninjau dan memperbarui pedoman

PPI nasional yang ada untuk

pengaturan kesehatan dan perawatan

komunitas. Ini termasuk jalur rujukan

pasien yang telah ditentukan, bekerja

sama dengan manajemen kasus dan

implementasi langkah-langkah PPI,

untuk memungkinkan pelayanan

kesehatan yang aman dan lingkungan

perawatan di rumah dan persalinan

yang aman dengan persediaan yang

memadai serta infrastruktur yang

sesuai untuk mempertahankan

tindakan PPI.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Meninjau dan memperbarui strategi

dan rencana pelatihan petugas

kesehatan yang ada berdasarkan

penilaian kebutuhan

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Bekerja sama dengan logistik,

mengembangkan atau meninjau

rencana APD nasional yang

dianggarkan untuk memastikan akses

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

130


ke kuantitas dan kualitas APD yang

memadai. Ini termasuk manajemen

pasokan APD (timbunan, distribusi,

jaminan kualitas), identifikasi

kebutuhan lonjakan kapasitas IPC

(jumlah personel dan kompetensi),

dan strategi untuk penggunaan APD

yang tepat dan rasional di semua

lingkungan kesehatan dan

masyarakat, bekerja sama dengan

mitra sesuai kebutuhan.

Bekerjasama dengan logistik untuk

pengadaan kebutuhan bahan

disinfektan, polibag limbah medis

infeksius, safety box, alat dan bahan

disinfektan.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Mengembangkan rencana kamar

mayat / rencana darurat untuk

mengelola kematian akibat kasus

influenza jenis baru dan memastikan

dukungan penguburan yang aman

sambil mempertahankan tindakan

PPI.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Membangun koordinasi antar

stakeholder

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Menyusun

kebijakan khusus

untuk pengaturan

PPI di daerah

konflik dan daerah

rentan bencana,

termasuk

pengaturan

pengiriman relawan

pada saat bencana

Menyusun kebijakan khusus untuk

pengaturan PPI di daerah konflik dan

daerah rentan bencana, termasuk

pengaturan pengiriman relawan pada

saat bencana

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

131


Identifikasi persyaratan minimum

untuk tindakan PPI yang diperlukan

dalam penanggulangan bencana dan

pengaturan bantuan kemanusiaan

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Fase Siaga Darurat



Peningkatan

kapasitas deteksi

kasus awal

(screening)

Pemetaan kapasitas PPI untuk

influenza jenis baru, melalui

pengembangan dan / atau penguatan

PPI sesuai dengan komponen inti yang

direkomendasikan WHO dan

persyaratan minimum untuk program

PPI. Ini harus mencakup semua tingkat

sistem perawatan kesehatan (misalnya

perawatan akut, jangka panjang dan

primer dan komunitas, yang terhubung

ke layanan kesehatan esensial)

termasuk publik, swasta, praktik

tradisional, pengaturan non-tradisional

yang dapat digunakan untuk isolasi

dan perawatan pasien, dan / atau

karantina, seperti apotek

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Diseminasi strategi dan rencana

pelatihan petugas kesehatan yang ada

berdasarkan penilaian kebutuhan

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Memberikan pelatihan kepada semua

petugas kesehatan dan staf penting,

sesuai dengan strategi nasional,


tentang penggunaan APD yang

rasional dalam konteks influenza jenis

baru.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

132


Bekerja sama dengan logistik,

mensosialisasikan rencana APD

nasional yang dianggarkan untuk

memastikan akses ke kuantitas dan

kualitas APD yang memadai. Ini

termasuk manajemen pasokan APD

(timbunan, distribusi, jaminan kualitas),

identifikasi kebutuhan lonjakan

kapasitas IPC (jumlah personel dan

kompetensi), dan strategi untuk

penggunaan APD yang tepat dan

rasional di semua lingkungan

kesehatan dan masyarakat, bekerja

sama dengan mitra sesuai kebutuhan.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Sosialisasi Pengembangan rencana

kamar mayat / rencana darurat untuk

mengelola kematian akibat kasus

influenza jenis baru dan memastikan

dukungan penguburan yang aman

sambil mempertahankan tindakan

PPI.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Bekerjasama dengan logistik untuk

pengadaan kebutuhan bahan

disinfektan, polibag limbah medis

infeksius, safety box, alat dan bahan

disinfektan.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Membangun koordinasi antar

stakeholder

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Meningkatkan

kewaspadaan

isolasi sesuai

dengan standar

dan pencegahan

transmisi

Melaksanakan simulasi dan TTX di

fasilitas kesehatan yang bertujuan

untuk menguji penerapan strategi

PPI yang diperlukan untuk

mencegah atau membatasi

penularan virus di fasilitas layanan

kesehatan.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Diseminasi pedoman PPI nasional

yang ada untuk pengaturan

kesehatan dan perawatan

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

133


komunitas. Ini termasuk jalur rujukan

pasien yang telah ditentukan, bekerja

sama dengan manajemen kasus dan

implementasi langkah-langkah PPI,

untuk memungkinkan pelayanan

kesehatan yang aman dan

lingkungan perawatan di rumah dan

persalinan yang aman dengan

persediaan yang memadai serta

infrastruktur yang sesuai untuk

mempertahankan tindakan PPI.

Evaluasi program PPI kesehatan



Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Sosialisasi PPI bagi petugas

rohaniawan dan pemulasaraan

jenazah pasien HXNY

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Menerapkan PPI

dan langkah-

langkah kesehatan

masyarakat dalam

pengaturan

komunitas

Intensifikasi bimbingan komunitas

mencakup rekomendasi khusus


sistem rujukan untuk tempat-tempat

umum seperti sekolah, pasar dan

transportasi umum, serta

rekomendasi kepada komunitas,

rumah tangga, dan keluarga untuk

mempromosikan praktik-praktik

protokol kesehatan yang benar

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

Sosialisasi

kebijakan khusus

untuk pengaturan

PPI di daerah

konflik dan daerah

rentan bencana,

termasuk

pengaturan

pengiriman relawan

pada saat bencana

Sosialisasi persyaratan minimum




Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan

134


Prioritas penelitian

dan inovasi

termasuk pemetaan

risiko dan analisis

risiko

Mempromosikan penelitian dan

pengembangan dengan fokus pada

identifikasi atau peningkatan tindakan

PPI seperti inovasi APD, efektivitas

biaya dari intervensi PPI, dan studi

yang menyelidiki faktor risiko

penularan dalam perawatan

kesehatan dan infeksi di antara

petugas kesehatan.

Koordinator Sub

Klaster Pelayanan

Kesehatan


Kasus Sporadik


Menerapkan dan

memelihara

langkah-langkah PPI

dalam pengaturan

pelayanan kesehatan

Menerapkan kebijakan dan

strategi nasional dan provinsi

untuk memastikan penerapan

persyaratan minimum dari

program PPI di semua fasilitas

perawatan kesehatan.


Pelayanan Kesehatan

Memberikan pelatihan kepada

semua petugas kesehatan dan staf

penting, sesuai dengan strategi

nasional, tentang langkah-langkah

PPI dan tentang penggunaan APD

yang rasional dalam konteks

influenza jenis baru.


Pelayanan Kesehatan

Menerapkan strategi dan alat

untuk mencegah, menyelidiki dan

menangani infeksi petugas

kesehatan.


Pelayanan Kesehatan

Memobilisasi sumber daya dan

mitra untuk melaksanakan rencana

APD nasional untuk memastikan

persediaan berkelanjutan di


Pelayanan Kesehatan

135


layanan kesehatan dan tingkat

komunitas.

Mengevaluasi strategi pelatihan,

termasuk dampak dan efektivitas

pelatihan PPI untuk kewaspadaan

standar dan tambahan serta

tindakan terapi kasus untuk semua

petugas kesehatan, dengan tujuan

untuk mencegah infeksi terkait

perawatan kesehatan dan

mengurangi infeksi petugas

kesehatan.


Pelayanan Kesehatan

Memantau dan mengevaluasi

sistem manajemen rantai pasokan

APD termasuk stok habis, jaminan

kualitas, dll.


Pelayanan Kesehatan

Kumpulkan dan laporkan data

standar tentang morbiditas dan

mortalitas petugas kesehatan,

minimal dipilah berdasarkan jenis

kelamin, usia dan pekerjaan.


Pelayanan Kesehatan

Menerapkan PPI

dan langkah-langkah

kesehatan

masyarakat dalam

pengaturan

komunitas

Mengadaptasi, menyebarluaskan,

dan mengimplementasikan

panduan PPI seperti penggunaan

standar dan tindakan pencegahan

tambahan untuk pengaturan

perawatan kesehatan termasuk

penyedia perawatan di rumah dan

komunitas.


Pelayanan Kesehatan

Melaksanakan peningkatan

penyediaan fasilitas air bersih dan

sanitasi untuk fasilitas kesehatan

sesuai dengan road map yang

dikembangkan


Pelayanan Kesehatan

136


Memastikan sumber daya PPI dan

WASH yang memadai untuk

implementasi protokol kesehatan

dan kampanye protokol kesehatan

untuk semua


Pelayanan Kesehatan

Mendukung akses ke layanan WASH

di tempat umum dan ruang komunitas

yang paling berisiko, dengan

pertimbangan khusus untuk lokasi

kolektif yang rentan (termasuk untuk

tunawisma, migran, dan populasi

perawatan jangka panjang) dan pusat

isolasi komunitas.


Pelayanan Kesehatan

Memastikan tempat cuci tangan dapat

diakses, tersedia, dipasok, dan

berfungsi di semua tempat berkumpul

(pasar, klinik, tempat ibadah, fasilitas

umum, dan stasiun transportasi) di

area yang berisiko tinggi, dan

pengaturan bantuan kemanusiaan di

daerah bencana.


Pelayanan Kesehatan

Memastikan langkah-langkah dan

sumber daya WASH dan PPI tersedia

di lingkungan pendidikan.


Pelayanan Kesehatan

Menerapkan program PPI kesehatan




Pelayanan Kesehatan

Memobilisasi sumber daya dan mitra

untuk memastikan air bersih tersedia

secara memadai. Ketika air tidak

dapat disediakan, persediaan

pembersih tangan harus dipastikan.


Pelayanan Kesehatan

Menyesuaikan upacara penguburan

untuk mengurangi risiko penularan


Pelayanan Kesehatan

137


tetapi memenuhi kebutuhan budaya,

sosial dan agama setempat.

Memantau dan mengevaluasi secara

berkala indikator PPI dan WASH,

yang mencerminkan infrastruktur

yang memadai dan penerapan praktik

terbaik di titik perawatan di fasilitas

perawatan kesehatan dan ruang publik

tertentu, dengan menggunakan alat

standar seperti respons fasilitas

perawatan kesehatan PPI, rapid

assessment ditingkat RS terkait

kesiapan, Kerangka Penilaian PPI,

alat persyaratan minimum PPI,

Kerangka Penilaian Mandiri

Kebersihan Tangan, alat observasi

kepatuhan kebersihan tangan, dan

Alat Peningkatan Fasilitas WASH;

mengembangkan dan melaksanakan

rencana tindakan sesuai dengan hasil,

mengikuti proses peningkatan kualitas

yang berkelanjutan.


Pelayanan Kesehatan

Sosialisasi kebijakan

khusus untuk

pengaturan PPI di

daerah konflik dan

daerah rentan

bencana, termasuk

pengaturan

pengiriman relawan

pada saat bencana

Menerapkan persyaratan minimum





Pelayanan Kesehatan


dan inovasi

termasuk pemetaan

risiko dan analisis

risiko

Mendukung pelaksanaan studi

penelitian dan pengembangan yang

berfokus pada pemahaman tentang

infeksi virus baru di antara petugas

kesehatan dan meningkatkan

kepatuhan terhadap langkah-langkah

PPI.


Pelayanan Kesehatan

138


Melakukan Intra-Action Review (IAR)

untuk pencegahan dan pengendalian

infeksi selama penanggulangan virus

HxNy untuk koreksi dan peningkatan

pelatihan.


Pelayanan Kesehatan

Mendokumentasikan pembelajaran dan

membangun kapasitas yang diperkuat

selama respon untuk meningkatkan PPI

untuk kesiapsiagaan jangka panjang

dan fungsi respon, serta untuk

keamanan umum layanan yang

disampaikan melalui pendekatan

fasilitas pelayanan kesehatan primer.


Pelayanan Kesehatan

Kasus Klaster


Menerapkan dan

memelihara

langkah-langkah

PPI dalam

pengaturan

pelayanan

kesehatan








Pelayanan Kesehatan

Mengimplementasikan

panduan PPI seperti

penggunaan standar dan

tindakan pencegahan



penyedia perawatan di rumah

dan komunitas.


Pelayanan Kesehatan


semua petugas kesehatan dan

staf penting, sesuai dengan

strategi nasional, tentang


Pelayanan Kesehatan

139


langkah-langkah PPI dan


rasional dalam konteks



untuk mencegah, menyelidiki

dan menangani infeksi petugas

kesehatan.


Pelayanan Kesehatan

Menerapkan PPI

dan langkah-

langkah

kesehatan

masyarakat dalam

pengaturan

komunitas


mitra untuk melaksanakan

rencana APD nasional untuk

memastikan persediaan

berkelanjutan di layanan

kesehatan dan tingkat

komunitas.


Pelayanan Kesehatan


penyediaan fasilitas air bersih

dan sanitasi untuk fasilitas

kesehatan sesuai dengan road

map yang dikembangkan


Pelayanan Kesehatan

Memastikan sumber daya PPI

dan WASH yang memadai

untuk implementasi protokol

kesehatan dan kampanye

protokol kesehatan untuk

semua


Pelayanan Kesehatan

Mendukung akses ke layanan

WASH di tempat umum dan

ruang komunitas yang paling

berisiko, dengan pertimbangan

khusus untuk lokasi kolektif

yang rentan (termasuk untuk

tunawisma, migran, dan

populasi perawatan jangka

panjang) dan pusat isolasi

komunitas.


Pelayanan Kesehatan

140


Memastikan langkah-langkah

dan sumber daya WASH dan

PPI tersedia di lingkungan

pendidikan.


Pelayanan Kesehatan

Menerapkan program PPI

kesehatan kerja dan rencana

untuk memastikan kondisi kerja

yang aman.


Pelayanan Kesehatan

Menerapkan PPI dan langkah-

langkah kesehatan masyarakat

dan sosial yang diidentifikasi

sebagai persyaratan minimum

di lingkungan dan fasilitas

publik dan komunal termasuk

mekanisme untuk mendukung

individu yang berisiko

komplikasi untuk tinggal di

rumah.


Pelayanan Kesehatan


mitra untuk memastikan air

bersih tersedia secara

memadai. Ketika air tidak


pembersih tangan harus

dipastikan.


Pelayanan Kesehatan

Menyesuaikan upacara

penguburan untuk mengurangi

risiko penularan tetapi

memenuhi kebutuhan budaya,



Pelayanan Kesehatan

Evaluasi kebijakan

khusus untuk

pengaturan PPI di

daerah konflik dan

daerah rentan

bencana,

termasuk

Memastikan tempat cuci

tangan dapat diakses, tersedia,

dipasok, dan berfungsi di

semua tempat berkumpul

(pasar, klinik, tempat ibadah,

fasilitas umum, dan stasiun

transportasi) di area yang


Pelayanan Kesehatan

141


pengaturan

pengiriman

relawan pada saat

bencana

berisiko tinggi, dan pengaturan

bantuan kemanusiaan di

daerah bencana.

Menerapkan persyaratan

minimum untuk tindakan PPI

yang diperlukan dalam

penanggulangan bencana dan

pengaturan bantuan

kemanusiaan


Pelayanan Kesehatan

Memantau dan

mengevaluasi

panduan PPI,

diseminasi,

implementasi dan

dampak.


secara berkala indikator PPI

dan WASH, yang

mencerminkan infrastruktur

yang memadai dan penerapan

praktik terbaik di titik

perawatan di fasilitas


ruang publik tertentu, dengan

menggunakan alat standar

seperti respons fasilitas

perawatan kesehatan PPI,

rapid assessment ditingkat RS

terkait kesiapan, Kerangka

Penilaian PPI, alat persyaratan

minimum PPI, Kerangka

Penilaian Mandiri Kebersihan

Tangan, alat observasi

kepatuhan kebersihan tangan,

dan Alat Peningkatan Fasilitas

WASH; mengembangkan dan

melaksanakan rencana

tindakan sesuai dengan hasil,

mengikuti proses peningkatan

kualitas yang berkelanjutan.


Pelayanan Kesehatan

Memantau kontinuitas layanan

WASH, pasokan, harga dan

keberlanjutan keuangan,

menganalisis tren,

memperkirakan kesenjangan,


Pelayanan Kesehatan

142


dan mengusulkan tindakan

korektif bila diperlukan.

Mengevaluasi strategi

pelatihan, termasuk dampak

dan efektivitas pelatihan PPI

untuk kewaspadaan standar

dan tambahan serta tindakan

terapi kasus untuk semua

petugas kesehatan, dengan

tujuan untuk mencegah infeksi

terkait perawatan kesehatan

dan mengurangi infeksi

petugas kesehatan.


Pelayanan Kesehatan


sistem manajemen rantai

pasokan APD termasuk stok

habis, jaminan kualitas, dll.


Pelayanan Kesehatan




minimal dipilah berdasarkan

jenis kelamin, usia dan

pekerjaan.


Pelayanan Kesehatan

Melakukan Intra-Action Review

(IAR) untuk pencegahan dan

pengendalian infeksi selama

penanganan pandemi untuk

koreksi dan peningkatan

pelatihan.


Pelayanan Kesehatan

Mendokumentasikan

pembelajaran dan membangun

kapasitas yang diperkuat

selama respon untuk

meningkatkan PPI untuk

kesiapsiagaan jangka panjang




Pelayanan Kesehatan

143


disampaikan melalui

pendekatan fasilitas pelayanan

kesehatan primer.


dan inovasi

termasuk

pemetaan risiko

dan analisis risiko


penelitian dan pengembangan

yang berfokus pada

pemahaman tentang infeksi

virus baru di antara petugas


kepatuhan terhadap langkah-

langkah PPI.


Pelayanan Kesehatan



Menerapkan dan

memelihara

langkah-langkah

PPI dalam

pengaturan

pelayanan

kesehatan








Pelayanan Kesehatan

Mengimplementasikan

panduan PPI seperti

penggunaan standar dan

tindakan pencegahan



penyedia perawatan di rumah

dan komunitas.


Pelayanan Kesehatan


semua petugas kesehatan dan

staf penting, sesuai dengan

strategi nasional, tentang

langkah-langkah PPI dan



Pelayanan Kesehatan

144


rasional dalam konteks



untuk mencegah, menyelidiki

dan menangani infeksi petugas

kesehatan.


Pelayanan Kesehatan

Menerapkan PPI

dan langkah-

langkah

kesehatan

masyarakat dalam

pengaturan

komunitas di

lingkup UKM dan

UKP


mitra untuk melaksanakan

rencana APD nasional untuk

memastikan persediaan

berkelanjutan di layanan

kesehatan dan tingkat

komunitas.


Pelayanan Kesehatan


penyediaan fasilitas air bersih

dan sanitasi untuk fasilitas

kesehatan sesuai dengan road

map yang dikembangkan


Pelayanan Kesehatan

Memastikan sumber daya PPI

dan WASH yang memadai

untuk implementasi protokol

kesehatan dan kampanye

protokol kesehatan untuk

semua


Pelayanan Kesehatan

Mendukung akses ke layanan

WASH di tempat umum dan

ruang komunitas yang paling

berisiko, dengan pertimbangan

khusus untuk lokasi kolektif

yang rentan (termasuk untuk

tunawisma, migran, dan

populasi perawatan jangka

panjang) dan pusat isolasi

komunitas.


Pelayanan Kesehatan

145


Memastikan langkah-langkah

dan sumber daya WASH dan

PPI tersedia di lingkungan

pendidikan.


Pelayanan Kesehatan

Menerapkan program PPI

kesehatan kerja dan rencana

untuk memastikan kondisi kerja

yang aman.


Pelayanan Kesehatan

Menerapkan PPI dan langkah-


dan sosial yang diidentifikasi

sebagai persyaratan minimum

di lingkungan dan fasilitas

publik dan komunal termasuk

mekanisme untuk mendukung

individu yang berisiko

komplikasi untuk tinggal di

rumah.


Pelayanan Kesehatan


mitra untuk memastikan air

bersih tersedia secara

memadai. Ketika air tidak


pembersih tangan harus

dipastikan.


Pelayanan Kesehatan

Menyesuaikan upacara

penguburan untuk mengurangi

risiko penularan tetapi

memenuhi kebutuhan budaya,



Pelayanan Kesehatan

Evaluasi kebijakan

khusus untuk

pengaturan PPI di

daerah konflik dan

daerah rentan

bencana,

termasuk

Memastikan tempat cuci

tangan dapat diakses, tersedia,

dipasok, dan berfungsi di

semua tempat berkumpul

(pasar, klinik, tempat ibadah,

fasilitas umum, dan stasiun

transportasi) di area yang


Pelayanan Kesehatan

146


pengaturan

pengiriman

relawan pada saat

bencana

berisiko tinggi, dan pengaturan

bantuan kemanusiaan di

daerah bencana.

Menerapkan persyaratan

minimum untuk tindakan PPI

yang diperlukan dalam

penanggulangan bencana dan

pengaturan bantuan

kemanusiaan


Pelayanan Kesehatan

Memantau dan

mengevaluasi

panduan PPI,

diseminasi,

implementasi dan

dampak.


secara berkala indikator PPI

dan WASH, yang

mencerminkan infrastruktur

yang memadai dan penerapan

praktik terbaik di titik

perawatan di fasilitas


ruang publik tertentu, dengan

menggunakan alat standar

seperti respons fasilitas

perawatan kesehatan PPI,

rapid assessment ditingkat RS

terkait kesiapan, Kerangka

Penilaian PPI, alat persyaratan

minimum PPI, Kerangka

Penilaian Mandiri Kebersihan

Tangan, alat observasi

kepatuhan kebersihan tangan,

dan Alat Peningkatan Fasilitas

WASH; mengembangkan dan

melaksanakan rencana

tindakan sesuai dengan hasil,

mengikuti proses peningkatan

kualitas yang berkelanjutan.


Pelayanan Kesehatan

Memantau kontinuitas layanan

WASH, pasokan, harga dan

keberlanjutan keuangan,

menganalisis tren,

memperkirakan kesenjangan,


Pelayanan Kesehatan

147


dan mengusulkan tindakan

korektif bila diperlukan.

Mengevaluasi strategi

pelatihan, termasuk dampak

dan efektivitas pelatihan PPI

untuk kewaspadaan standar

dan tambahan serta tindakan

terapi kasus untuk semua

petugas kesehatan, dengan

tujuan untuk mencegah infeksi

terkait perawatan kesehatan

dan mengurangi infeksi

petugas kesehatan.


Pelayanan Kesehatan


sistem manajemen rantai

pasokan APD termasuk stok

habis, jaminan kualitas, dll.


Pelayanan Kesehatan




minimal dipilah berdasarkan

jenis kelamin, usia dan

pekerjaan.


Pelayanan Kesehatan






pelatihan.


Pelayanan Kesehatan

Mendokumentasikan



selama respon untuk






Pelayanan Kesehatan

148


disampaikan melalui


kesehatan primer.


dan inovasi

termasuk

pemetaan risiko

dan analisis risiko


penelitian dan pengembangan

yang berfokus pada

pemahaman tentang infeksi

virus baru di antara petugas


kepatuhan terhadap langkah-

langkah PPI.


Pelayanan Kesehatan



Deskalasi

respon






pelatihan.


Pelayanan Kesehatan

Pemetaan

risiko dan

analisis risiko

Mendokumentasikan



selama respon untuk





disampaikan melalui


kesehatan primer.


Pelayanan Kesehatan

Program

resiliensi

Menyusun kebijakan untuk

menjamin kontinuitas

penerapan PPI dan langkah-



Pelayanan Kesehatan

149


dalam pengaturan komunitas di

lingkup UKM dan UKP

Pemangku kepentingan yang terlibat

1. Lintas Program Kementerian Kesehatan

2. Organisasi Profesi Nakes (IDI, IBI, PPNI, HAKLI, PERDALIN, dll), Pokja

PPI Pelayanan Kesehatan, )

3. Fasilitas Kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, klinik)

4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nasional

5. Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan

Indikator kegiatan

INDIKATOR Target Verifikasi Pencapaian

Indikator (Berupa

dokumen)

Waktu

Pengukuran Penanggung

Jawab

Dokumen SOP Air,

sanitasi, hygiene,

pengelolaan limbah di

fasyankes

Tersedia Adanya dokumen

SOP

Tahunan Dit Kesling,

Dit

Fasyankes

4.3. PERUBAHAN PERILAKU

Perilaku masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Virus

HXNY. Adanya interaksi masyarakat, pergerakan orang, dan berkumpulnya banyak orang baik di

rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun aktifitas sosial lainnya

berpotensi meningkatkan risiko penularan

4.3.1. Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat

Kerangka Konsep

a. Komunikasi Risiko

Pengertian

Komunikasi risiko pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian proses meminimalkan

risiko, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu kajian risiko, manajemen risiko, dan

komunikasi risiko.

150

• Kajian risiko: suatu proses penentuan faktor-faktor dan tingkat risiko berdasarkan

data-data ilmiah.

• Manajemen risiko: proses penyusunan dan penerapan kebijakan dengan

mempertimbangkan masukan dari bebagai pihak untuk melindungi masyarakat dari

risiko, dalam hal ini risiko terhadap kesehatan.

• Komunikasi risiko: pertukaran informasi dan opini secara timbal balik dalam

pelaksanaan manajemen risiko.

Komunikasi risiko merupakan suatu strategi komunikasi untuk menghindari risiko dari suatu

permasalahan yang ada. Komunikasi harus terbuka, interaktif dan transparan. Karakterisasi risiko

yang diperoleh dari penilaian risiko serta pengendalian risiko atau kebijakan yang akan

diimplementasikan, harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait, sehingga semua

pihak yang terkait dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai pencegahan dan tindakan

tepat yang harus dilakukan.

Komunikasi dengan berbagai pihak baik kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan

masyarakat yang baik dan benar sangat penting sehingga tidak ada prasangka bahwa

masyarakat akan selalu dirugikan atau diberi beban oleh peraturan atau kebijakan. Komunikasi

risiko juga harus bersifat mendidik dan melindungi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran

akan pentingnya pencegahan dan kemungkinan bahaya yang akan terjadi seperti bahaya

kejadian luar biasa (KLB).

Komunikasi risiko juga bertujuan memberi informasi kepada masyarakat yang merupakan titik

awal rantai pencegahan penyakit. Memberikan pengertian kepada masyarakat bukanlah hal yang

mudah, terlebih masyarakat dengan pendidikan relatif rendah. Tanpa adanya kesadaran

masyarakat, konsep bagaimana menyadarkan masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan

diterapkan. Komunikasi yang efektif akan menentukan penerimaan masyarakat akan informasi.

Konflik atau perbedaan pendapat di antara pihak yang terlibat dapat diselesaikan dengan

komunikasi yang efektif.

b. Tujuan

Tujuan komunikasi risiko adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat

mengenai risiko kegawatdaruratan kesehatan yang ada di masyarakat untuk meminimalkan

risiko kesehatan, melalui:

• Pemberian informasi kepada masyarakat tentang risiko dari keadaan tertentu

• Pemberian informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang diambil

pemerintah

Komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi secara terus-menerus, baik

langsung dan tidak langsung dengan pemberitaan yang benar dan bertanggung jawab yang

terbuka dan interaktif atau berulang di antara individu, kelompok atau lembaga yang

berkepentingan tentang keadaan, besaran, pentingnya, atau pengendalian risiko

151

• Pemberian informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang dapat dilakukan atau

tidak boleh dilakukan untuk melindungi mereka selama kegawatan/wabah/KLB

• Peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder (kementerian dan lembaga, LSM,

lembaga internasional, media massa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha)

untuk memahami kesiapsiagaan, kewaspadaan dini, dan respon menghadapi situasi

kegawatdaruratan kesehatan

• Penyampaian prinsip dasar komunikasi risiko, sebagai landasan umum pengambilan

keputusan dan penetapan kegiatan kesiapsiagaan, kewaspadaan dini, dan respon

• Pemahaman prosedur penyelenggaraan kegiatan komunikasi risiko

• Penggalangan kemitraan dalam menghadapi risiko situasi kegawatdaruratan kesehatan

• Pengembangan pesan-pesan terkait kesiapsiagaan, kewaspadaan dini, dan respon

terhadap situasi kegawatdaruratan kesehatanMekanisme

a. Mekanisme Komunikasi Publik

.

Khusus Tim Komunikasi Publik, koordinasi dilakukan bersama:

1) Tim Komunikasi Satuan Tugas Penanganan VIRUS HXNY di pusat dan daerah.

2) Kemitraan melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan

Informatika, Kementerian Keuangan, DPR RI, influencer dan media, serta lainnya.

3) Melakukan penandatanganan MoU dengan dengan lembaga penyiaran, baik televisi

maupun radio, untuk mengadakan berbagai talkshow sebagai upaya penyebaran

informasi secara luas kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan komunikasi

risiko, Kementerian Kesehatan

melakukan kolaborasi Pentahelix.

Kolaborasi dilakukan bersama

kementerian/Lembaga di pusat,

pemerintah derah,

akademisi/pakar, komunitas/tokoh

masyarakat/tokoh agama, pihak

swasta, dan juga media

152

b. Mekanisme Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat telah mempunyai mekanisme untuk penyebarluasan pesan dari

berbagai program lainnya. Oleh karena itu mekanisme yang sama akan digunakan untuk

menyebarluaskan pesan kunci dan pendukung Strategi Komunikasi Risiko dalam Pencegahan

VIRUS HXNY dengan penekanan pada peran serta dan pemberdayaan masyarakat untuk

mendorong terjadinya perubahan norma sosial dan tingkat individu di akar rumput.

Ujung tombak program peran serta dan pemberdayaan masyarakat terletak di tangan para

Petugas Kesehatan Masyarakat seperti Tenaga Kesehatan Puskesmas, Petugas Keluarga

Berencana (PKB), Kader Posyandu, Kader/Fasilitator Ormas, Saka Bakti Husada dan Relawan

Desa di tingkat desa dan kecamatan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh tenaga

kesehatan masyarakat ini diantaranya adalah:

• meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai info dasar VIRUS HXNY.

• mengidentifikasi perilaku lama dan membujuk masyarakat untuk berubah ke perilaku baru

yang menyehatkan.

• merancang berbagai kegiatan komunikasi bersama masyarakat sesuai dengan Strategi

Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan VIRUS HXNY dengan tetap

memperhatikan prinsip jaga jarak untuk menghindari penularan lebih luas.

Strategi Pengendalian

Komunikasi perubahan perilaku ini didasarkan pada pendekatan risiko saat situasi pandemi.

Pendekatan komunikasi yang digunakan berbeda dengan komunikasi kesehatan pada

umumnya. Untuk situasi pandemi seperti VIRUS HXNY ini, digunakan pendekatan komunikasi

risiko yang mengacu pada peningkatan pengetahuan publik atas potensi risiko dan ancaman

masalah kesehatan sehingga mereka mampu memutuskan langkah-langkah dan tindakan yang

dapat melindungi diri mereka terhindar dari masalah tersebut. Badan Kesehatan Dunia (WHO)¹

mendefinisikan komunikasi risiko sebagai pertukaran informasi dan pandangan mengenai risiko

serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko di antara para pengkaji risiko, manajer risiko,

konsumen dan berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Dalam dokumen Joint External Evaluation Tool (2005)² disepakati lima pilar komunikasi

risiko yang menjadi panduan setiap negara, yaitu:

1. Sistem komunikasi risiko (structure).

2. Koordinasi internal dan dengan partner (partnering).

3. Komunikasi publik saat emergensi (public communication).

4.Komunikasi pelibatan komunitas yang terdampak (community engagement).

5. Penanganan persepsi, perilaku berisiko dan misinformasi (listening)

153

Dari 5 pilar Komunikasi Risiko di atas, dalam situasi pandemi seperti ini, banyak pihak telah

melakukanberbagai upaya komunikasi secara serentak dan dalam waktu yang sama. Di satu

sisi situasi seperti ini memberikan keuntungan bagi publik untuk secara cepat mendapatkan

informasi terkini. Namun di sisi lain mempunyai kelemahan yaitu pesan yang terlalu banyak

dikeluarkan,bersifat random (impulsive) dan selalu berubah akan menciptakan noise yang

mengganggu penerimaan pesan dan pada akhirnya menghalangi orang untuk memahaminya

dan mengubah perilakunya. Oleh karenaitu penting bagi para pelaku komunikasi agar memberi

perhatian dan prioritas pada tujuan perubahan perilaku kunci yang dianggap esensial untuk

menurunkan kasus VIRUS HXNY secara efektif dan efisien.

Langkah Yang Dilakukan Dalam Situasi Krisis

Dalam situasi krisis, setidaknya terdapat lima hal yang harus diperhatikan untuk dilakukan.

Lima hal tersebut disarikan dari pengalaman WHO dalam mengatasi komunikasi dalam

berbagai situasi krisis.

• Kepercayaan. Kepercayaan merupakan elemen yang sangat penting dalam komunikasi.

Pada dasarnya masyarakat akan mau mengikuti anjuran petugas apabila mereka

mempunyai kepercayaan terhadap petugas. Sebaliknya petugas juga harus mempunyai

kepercayaan pada masyarakat. Kepercayaan bukan hal yang diperoleh secara instan, jadi

154

perlu dibangun secara terus-menerus. Jika terdapat situasi dimana masyarakat tidak

menaruh kepercayaan pada petugas atau pemerintah, maka tugas pertama TGC adalah

membangun atau mengembalikan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu.

• Pemberitahuan Pertama. Jika telah dideteksi terjadinya kasus, maka orang yang diberi

kewenangan (Juru Bicara yang ditunjuk) perlu memberitahu secepatnya kepada

masyarakat, bahkan sebelum penjelasan lebih rinci diperoleh melalui sarana komunikasi

cepat yang tersedia. Masyarakat perlu mengetahui keadaan sebenarnya dari petugas yang

berwenang, tidak dari pihak lain.

• Transparansi. Orang yang diberi kewenangan (Juru Bicara yang ditunjuk) harus memberikan

informasi mengenai keadaan yang sedang terjadi secara berkala sesuai perkembangan.

Tidak perlu ragu untuk menjelaskan hal yang sudah diketahui dan hal yang belum diketahui

atau belum jelas pada saat itu. Orang yang diberi kewenangan juga harus menjelaskan hal-

hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu mengendalikan keadaan.

• Pendapat dan Sikap Masyarakat. Pada situasi krisis sangat penting untuk mengetahui apa

yang menjadi pendapat dan concern masyarakat. Secara khusus perlu ditanyakan dan

ditelusuri apa kata masyarakat, termasuk sikap, kepercayaan, kebiasaan dan aspek perilaku

yang lain. Hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan yang berguna dalam menyusun

pesan kunci maupun strategi komunikasi.

• Perencanaan. Perencanaan atau persiapan yang harus dilakukan antara lain penunjukan

juru bicara, penetapan waktu pemberitahuan pertama, pesan kunci, dan hubungan dengan

pihak lain. Perencanaan ini juga akan menempatkan kegiatan komunikasi sebagai bagian

integral dari manajemen risiko dan kegiatan pengendalian penyakit secara keseluruhan.


Fase Kesiapsiagaan



Sistem komunikasi

risiko (structure).

Pembentukan tim KRPM Koordinator Tim

Komunikasi Publik

155


Koordinasi internal

dan dengan partner

(partnering).

Perencanaan dan kesepakatan peran

dan tanggung jawab kegiatan melalui

SOP dengan pihak-pihak yang

bertanggung jawab memberikan

informasi situasi terkini dan valid

Menetukan pesan kunci dan media

komunikasi yang akan digunakan

Menentukan target audiens yang

ditangani oleh stakeholder/mitra

Perencanaan untuk menangkal

rumor/hoaks

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi publik

saat emergensi

(public

communication).

Membangun kepercayaan

Merancang strategi komunikasi risiko

dengan menyiapkan komponen

komunikasi yang tepat (komunikator,

pesan, media dan komunikan);

Membuat rancangan pola pesan

sebelum diinformasikan kepada

publik;

Pemilihan pesan kunci yang mudah

dipahami;

Identifikasi media utama/mainstream

serta membina hubungan baik

dengan media;

Identifikasi media, saluran komunikasi

dan influencer yang dipercaya publik

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Menunjuk juru bicara Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Melakukan pemberitahuan pertama Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi

pelibatan Menyusun strategi komunikasi yang

transparan

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

156


komunitas yang

terdampak

(community

engagement).

Penanganan

persepsi, perilaku

berisiko dan

misinformasi

(listening).

Pemantauan isu publik di media

massa dan media sosial

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Peningkatan

kapasitas tim

komunikasi risiko

dan pemberdayaan

masyarakat (KRPB)

pada semua

tingkatan

Melakukan sosialisasi dg melibatkan

toma, toga dan ormas

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Edukasi KRPB

kepada tenaga

kesehatan dan

masyarakat

Workshop Komunikasi Risiko dan

Pemberdayaan Masyarakat (KRPM)

untuk stakeholder

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Penyempurnaan

pedoman nasional

KRPM

Penyusunan/review SOP KRPM Koordinator

Tim

Komunikasi

Publik

Fase Siaga Darurat



Koordinasi internal

dan dengan partner

(partnering).

Aktivasi tim KRPM Koordinator Tim

Komunikasi Publik

157


Penyiapan media briefing Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi publik

saat emergensi

(public

communication).

Penyelenggaraan temu

media/konferensi pers

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Aktivasi media centre Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

KRPM

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi

pelibatan komunitas

yang terdampak

(community

engagement).

Koordinasi dengan

jubir/komunikator/narasumber

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Membuka saluran komunikasi dua

arah untuk layanan informasi dan

pengaduan masyarakat melalui

hotline/call center dan media digital

resmi pemerintah sebagai sumber

informasi terpercaya

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Penanganan

persepsi, perilaku

berisiko dan

misinformasi

(listening).



Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Penanganan

persepsi dan

manajemen

informasi yang

salah (counter

hoaks)

Pemantauan isu/rumor/hoaks yang

beredar di media massa, media

sosial dan masyarakat

Melakukan edukasi kepada

masyarakat untuk mengenali,

menghentikan dan mengadukan

hoaks yang beredar;

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

158


Membuka saluran komunikasi dua

arah untuk layanan informasi dan

pengaduan masyarakat melalui

hotline/call center dan media digital

resmi pemerintah sebagai sumber

informasi terpercaya;

Mengajak tokoh publik dan

komunitas masyarakat untuk

membangun jejaring sebagai

kelompok antihoaks untuk melawan

hoaks dan menyebarkan berita

baik/benar.

Edukasi KRPB

kepada tenaga

kesehatan dan

masyarakat

Advokasi toma, toga dan ormas terkait

KRPM

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Edukasi masyarakat terkait KRPM Koordinator Tim

Komunikasi Publik


Kasus Sporadik


Koordinasi

internal dan

dengan partner

(partnering).

Mengaktifkan SOP untuk

melaksanankan KRPM →

koordinasi dengan K/L dan

mitra

Penyiapan konten dan diseminasi

informasi ke media massa (cetak,

elektronik, maupun online), dan

media sosial

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Media monitoring → pemantauan

isu di media massa dan media

sosial

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

159


Kontra narasi hoaks/narasi

antihoaks

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Membuat media dan distribusinya Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Hubungan komunikasi antar

kementerian/lembaga pusat/daerah

dan lembaga non pemerintah.

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan KRPM

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi publik

saat emergensi

(public

communication).

Agenda setting Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Update harian kepada media utk

disampakan kepada masyarakat

Koordinator Tim

Komunikasi Publik



Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Update informasi melalui call

center Halo Kemenkes 1500567/

Hotline 119 ext 9

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Mengidentifikasi dan mengaktifkan

influencer terpercaya untuk

membantu menyebarkan konten

positif kepada masyarakat

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi

pelibatan

komunitas yang

terdampak

(community

engagement)

Disseminasi informasi melalui

media massa:media cetak, radio,

TV

Koordinasi dengan


Menyediakan saluran komunikasi

yang mudah diakses publik untuk

mendapatkan informasi terbaru,

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

160


seperti media digital resmi

pemerintah sebagai sumber


Penanganan

persepsi, perilaku

berisiko dan

misinformasi

(listening).

Mengerakkan para influencer

dan jejaring/komunitas

masyarakat sebagai kelompok

antihoaks isu dan pemberitaan

yang bohong/belum terbukti

kebenarannya untuk melawan


baik/benar

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Kasus Klaster


Koordinasi

internal dan

dengan partner

(partnering).

Menyiapkan konten dan diseminasi


elektronik, maupun online) dan

media sosial

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Memantau berita di media massa

dan media sosial

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Membuat Kontra narasi

hoaks/narasi antihoaks

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Membuat media KIE dan

distribusinya

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Melakukan hMubungan komunikasi

antar kementerian/lembaga

pusat/daerah dan lembaga non

pemerintah.

Koordinator Tim

Komunikasi Publik


pelaksanaan KRPM

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi publik

saat emergensi


Komunikasi Publik

161


(public

communication).

update harian kepada media utk


Koordinator Tim

Komunikasi Publik

menyelenggaraan temu


Koordinator Tim

Komunikasi Publik

mengupdate informasi melalui call


Hotline 119 ext 9

Koordinator Tim

Komunikasi Publik




positif kepada masyarakat.

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi

pelibatan

komunitas yang

terdampak

(community

engagement)



TV

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Koordinasi dengan


Koordinator Tim

Komunikasi Publik






informasi terpercaya.

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Penanganan

persepsi, perilaku

berisiko dan

misinformasi

(listening).



Mengerakkan para influencer dan

jejaring/komunitas masyarakat

sebagai kelompok antihoaks isu

dan pemberitaan yang

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

162


bohong/belum terbukti



baik/benar

Kasus transmisi di komunitas


Koordinasi

internal dan

dengan partner

(partnering).

Menyiapkan konten dan diseminasi


elektronik, maupun online);

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Media monitoring Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Kontra narasi hoaks/narasi

antihoaks

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Membuat media KIE dan

distribusinya

Koordinator Tim

Komunikasi Publik




Koordinator Tim

Komunikasi Publik


pelaksanaan KRPM

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi publik

saat emergensi

(public

communication).


Komunikasi Publik



Koordinator Tim

Komunikasi Publik



Koordinator Tim

Komunikasi Publik

163




Hotline 119 ext 9

Koordinator Tim

Komunikasi Publik





Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi

pelibatan

komunitas yang

terdampak

(community

engagement)



TV

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Koordinasi dengan


Koordinator Tim

Komunikasi Publik







Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Penanganan

persepsi, perilaku

berisiko dan

misinformasi

(listening).










baik/benar

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Koordinasi

internal dan



Koordinator Tim

Komunikasi Publik

164


dengan partner

(partnering).

elektronik, maupun online); dan

media sosial


Komunikasi Publik

Kontra narsi hoaks/narasi

antihoaks

Koordinator Tim

Komunikasi Publik


Komunikasi Publik




Koordinator Tim

Komunikasi Publik


pelaksanaan KRPM

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi publik

saat emergensi

(public

communication).


Komunikasi Publik



Koordinator Tim

Komunikasi Publik



Koordinator Tim

Komunikasi Publik



Hotline 119 ext 9

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Unit Layanan Terpadu Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi

pelibatan

komunitas yang

terdampak



TV

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

165


(community

engagement)

Koordinasi dengan


Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Pemanfaatan media/kanal

komunikasi;

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Penanganan

persepsi, perilaku

berisiko dan

misinformasi

(listening).



Koordinator Tim

Komunikasi Publik



Koordinasi

internal dan

dengan partner

(partnering).



elektronik, maupun online);

Koordinator Tim

Komunikasi Publik


Komunikasi Publik

Kontra narsi hoaks/narasi

antihoaks

Koordinator Tim

Komunikasi Publik


Komunikasi Publik




Koordinator Tim

Komunikasi Publik


pelaksanaan KRPM

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

166


Komunikasi publik

saat emergensi

(public

communication).

Agenda setting





Koordinator Tim

Komunikasi Publik



Hotline 119 ext 9

Koordinator Tim

Komunikasi Publik





Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Komunikasi

pelibatan

komunitas yang

terdampak

(community

engagement)



TV

Koordinasi dengan


Koordinator Tim

Komunikasi Publik


yang mudah

diakses publik untuk mendapatkan

informasi terbaru, seperti media

digital resmi pemerintah sebagai

sumber informasi terpercaya

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Penanganan

persepsi, perilaku

berisiko dan

misinformasi

(listening).










baik/benar

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

167


Edukasi KRPB

kepada tenaga

kesehatan dan

masyarakat

Advokasi toma, toga dan ormas

terkait KRPM

Koordinator Tim

Komunikasi Publik

Proyeksi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya

Institu

si

Ju

mla

h

ke

bu

tuh

an

su

mb

er

da

ya

be

rda

sark

an

ske

na

rio

re

nko

n

Ke

bu

tuh

an

Ke

ters

ed

iaa

n

Ke

ku

ran

ga

nn

ya

Ke

ku

ran

ga

n

su

mb

er

da

ya

dim

ob

ilisasi d

ari

ma

na

ha

rga

satu

an

Ju

mla

h

ke

bu

tuh

an t

ota

l

bu

dg

et

Rokomyanmas Pemantauan Isu

Publik

3

orang

Juru Bicara 2

orang

Pemberitahuan

pertama

5

orang

Anti Hoaks 6

orang

Penyusunan strategi

komunikasi

8

orang

Sosalisasi peibatan

toga dan toma

8

orang

Workshop KRPM bagi

stakeholder terkait

10

orang

pembentukan tim

KRPM

20

orang

Media Briefing 6

orang

Media Center 6

orang

Koordinasi jubir

dengan narasumber

2

orang

168

Institu

si

Ju

mla

h

ke

bu

tuh

an

su

mb

er

da

ya

be

rda

sark

an

ske

na

rio r

en

ko

n

Ke

bu

tuh

an

Ke

ters

ed

iaa

n

Ke

ku

ran

ga

nn

ya

Ke

ku

ran

ga

n

su

mb

er

da

ya

dim

ob

ilisasi d

ari

ma

na

ha

rga

satu

an

Ju

mla

h

ke

bu

tuh

an t

ota

l

bu

dg

et

Pemanfaatan

media/kanal

komunikasi

(pembuatan konten)

8

orang

Advokasi KRPM

kepada Toga dan

Toma

7

orang

Agenda Setting 3

orang

Update Kasus Harian 4

orang

Diseminasi Indormasi

melalui media massa,

radio dan TV

10

orang

Promkes

Pemangku Kepentingan Yang Terlibat

Internal: Semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Eksternal: kementerian/lembaga pemerintah pusat dan daerah, lembaga non pemerintah,

anggota parlemen, media massa (cetak, eletronik, online), blogger/influencer. Organisasi

masyarakat ,Pramuja, dunia usaha dan masyarakat

Indikator Kegiatan Komunikasi Risiko dan Pelibatan masyarakat

INDIKATOR Target

Verifikasi Pencapaian

Indikator (Berupa

dokumen)

Waktu

Pengukuran Penanggung Jawab

1. Hubungan Media Massa dan Media Sosial

169

INDIKATOR Target


Indikator (Berupa

dokumen)

Waktu


Penyiapan konten

dan diseminasi

informasi ke media

massa (cetak,

elektronik, maupun

online)

100% Penyiapan konten,

review dokumen press

release,

disebarluaskan dan

ditindaklanjuti

Bulanan Biro Komunikasi

dan Pelayanan

Masyarakat

Pengadaan ruang

media

center/tempat

khusus giat

100% Tersedianya ruangan

untuk aktivitas temu

media, dll.


dan Pelayanan

Masyarakat

Koordinasi dengan

jubir/komunikator/n

arasumber

100% Dokumentasi (Chat

WA/Logbook

telp/dokumentasi

pertemuan/

Bulanan/

tiap kali

ada

perubahan

kebijakan

dari kepala

negara /

kepala

daerah

Biro Komunikasi

dan Pelayanan

Masyarakat

Penyelenggaraan

temu

media/konferensi

pers

100% Dokumentasi Kegiatan

temu

media/konferensi

pers, disebarkan dan

ditindaklanjuti

Bulanan/

tiap kali

ada

perubahan

kebijakan

dari kepala

negara /

kepala

daerah

Biro Komunikasi

dan Pelayanan

Masyarakat

Pemanfaatan

media/kanal

komunikasi

Medsos kemenkes,

medsos SRK,

Majalah

Mediakom, website

100% Penyiapan Konten

(Infografis/Videografis/

Komik, Live Medsos,

tulisan), disebarkan

dan ditindaklanjuti


dan Pelayanan

Masyarakat

2. Pengelolaan Opini Publik

170

INDIKATOR Target


Indikator (Berupa

dokumen)

Waktu


Media Monitoring 100% Melakuan media

monitoring harian dan

media monitoring isu

khusus, membuat

laporan harian, dan

disebarluaskan.

Bulanan/pe

riode

tertentu

Biro Komunikasi

dan Pelayanan

Masyarakat

Kontra narasi

hoaks/narasi

antihoaks

100% Mencari/mendapatkan

laporan konten hoaks,

menyiapkan kontra

narasi hoaks, dan

sebar luas.

Bulanan

Biro Komunikasi

dan Pelayanan

Masyarakat

Agenda Setting 100% Review dokumen hasil

monitoring harian,

membuat rekomendasi

isu yang perlu diangkat

seminggu ke depan,

disebarluaskan, dan

ditindaklanjuti.

Mingguan Biro Komunikasi

dan Pelayanan

Masyarakat

3. Pelayanan Informasi

Pemberian

informasi melalui

Halo Kemenkes

1500567

100% Review dokumen hasil

pertemuan (notulensi)

mingguan, untuk

ditindaklanjuti.


dan Pelayanan

Masyarakat

Layanan PPID 100% Laporan layanan Bulanan Biro Komunikasi

dan Pelayanan

Masyarakat

4. Produksi Komunikasi

Melakukan kerja

sama untuk

talkshow

radio/televisi;

100% Laporan tayang talk

show.


dan Pelayanan

Masyarakat

Siaran Radio

Kesehatan;

100% Laporan siar berita

kesehatan, gelar

wicara, dan ILM


dan Pelayanan

Masyarakat

Membuat

advertorial;

100% Laporan placement di

media cetak dan

elektronik


dan Pelayanan

Masyarakat

171

INDIKATOR Target


Indikator (Berupa

dokumen)

Waktu


5. Komunikasi Antar Lembaga

Penyiapan bahan

pimpinan

100% Jumlah dokumen

bahan pimpinan yang

disiapkan


dan Pelayanan

Masyarakat

Koordinasi 100% • Jumlah rapat yang

dikoordinasikan

dengan K/L dan

Lembaga Tinggi

Negara

• Rapat koordinasi

•


dan Pelayanan

Masyarakat

Penghubung 100% Jumlah rapat yang

dikoordinasikan dengan

K/L dan Lembaga

Tinggi Negara


dan Pelayanan

Masyarakat

6. Pelibatan Masyarakat 100% Direktorat Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

4.4. VAKSINASI

Penanggulangan pandemi Influenza tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol

kesehatan, dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, namun juga

intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian. Vaksinasi

bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian

akibat Virus HXNY, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan

melindungi masyarakat dari Virus HXNY agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di

seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi

ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan


Fase Kesiapsiagaan


172


Pengumpulan data

terkait vaksinasi

influenza

Mereview stake holder yang akan

terlibat dalam tugas vaksinasi

Micro planning untuk analisis risiko dan

kebutuhan

Pendataan kapasitas SDM, rantai dingin

vaksin, fasilitas pelayanan kesehatan

mampu vaksin (sarana dan prasarana)

Koordinator Sub

Klaster

Pengendalian

Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Publikasi mengenai

efektifitas vaksin

influenza musiman

terhadap kejadian

ILI

Melakukan vaksinasi influenza musiman

untuk kelompok rentan (tenaga

kesehatan, orang tua, orang dengan

komorbid, ibu hamil, anak-anak)

Review vaksin deployment plan untuk

vaksin influenza jenis baru. Vaksin

deployment plan meliputi (mapping

kapasitas vaksinasi -> adopsi tool virat

(kesiapan pemberian vaksin baru),

penetapan prioritas target vaksinasi

(contoh:tenaga kesehatan, pelayan

publik, orang tua, orang dengan

komorbid, dll), dan pemetaan target

vaksinasi, identifikasi sumber vaksin

baru (jalur dalam negeri/ luar negeri,

prosedur Special access scheme (SAS),

proses approval vaksin baru oleh

BPOM, persiapan jalur distribusi vaksin

(pemetaan juga kapasitas transportasi

yang bisa bantu distribusi vaksin ,

keberadaan storage untuk vaksin, cool

box, dll, dan pemetaan sumber daya

manusia vaksinator), dan pemetaan/

persiapan pengembangan vaksin dalam

negeri (bekerjasama dengan biofarma)

Survey persepsi masyarakat untuk

vaksinasi

Koordinator Sub

Klaster

Pengendalian

Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Fase Siaga Darurat

173

Strategi Aktivitas Penanggungjawa

b

Penyusuna

n regulasi

terkait

vaksinasi

influenza

jenis baru

Pembentukan dan pertemuan berkala POKJA

koordinasi dan POKJA teknis program vaksinasi

Penyusunan kebijakan terkait vaksinasi (termasuk

kebijakan penganggaran pengadaan vaksin

Micro planning untuk analisis risiko dan

kebutuhan

Berkoordinasi dengan WHO dan jejaring

internasional serta negara-negara produsen

vaksin untuk akses seed vaksin, bulk vaksin

untuk proses pembuatan vaksin maupun

teknologi transfer pembuatan vaksin

Melakukan diplomasi dengan negara-negara

produsen vaksin, Kerjasama regional maupun

multilateral untuk memastikan supply dan

ketersediaan vaksin

Melaksanakan clinical trial fase 3 vaksin influenza

jenis baru

Koordinator Sub

Klaster

Pengendalian

Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

Peningkata

n kapasitas

untuk

menutupi

kesejaanga

n hasil dari

identifikasi

dengan

tools VIRAT

Mengukur kesenjangna dengan tools VIRAT

VIRAT:https://www.who.int/publications/i/item/WH

O-2019-nCoV-Vaccine-introduction-RA-Tool-

2020.1 (COVID-19 vaccine introduction readiness

assessment tool)

Melakukan peningkatan kapasitas SDM

pelaksana imunisasi

Penyusunan Pedoman Imunisasi

Koordinator Sub

Klaster

Pengendalian

Penyakit dan

Kesehatan

Lingkungan

174


Kasus Sporadik,


Penyiapan

Sumber Daya

yang dibutuhkan

untuk

pelaksanaan

vaksinasi

Micro planning untuk analisis

risiko dan kebutuhan

Melaksanakan clinical trial fase

3 vaksin influenza jenis baru

Melakukan penelitian kekebalan

silang antara vaksin influenza

musiman dengan virus HxNy

(H1N1 pdm09 dengan kajian

cross imunity dan cross

efektifitas

Proses pengadaan vaksin dan

logistiknya, baik impor maupun

produksi dalam negeri

Menyiapkan materi komunikasi

publik terkait vaksinasi

Melakukan sosialisasi pedoman

vaksinasi

Melakukan analisis risiko dan

pemetaan kelompok rentan

untuk menentukan prioritas

penerima vaksin dan

pentahapannya



dan Kesehatan

Lingkungan

Pendataan

sasaran vaksinasi

Pengumpulan data sasaran

vaksinasi sesuai kelompok

prioritas dan pentahapan

175


Pencatatan dan

pelaporan

terintegrasi

Menyiapkan sistem informasi

pencatatan dan pelaporan

Persiapan

Pelaksanaan

Vaksinasi

Penyusunan strategi

pelaksanaan




Penyusunan strategi

komunikasi dan penyebaran

informasi tentang manfaat

vaksinasi

Persiapan pelaksanaan di

tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Menentukaan lokasi dan

kapasitas penyimpanan vaksin

Menyiapkan jalur distribusi

vaksin






efektifitas



dan Kesehatan

Lingkungan



Penyiapan

Sumber Daya

yang dibutuhkan

untuk

Micro planning untuk analisis

risiko dan kebutuhan



176


pelaksanaan

vaksinasi Melaksanakan clinical trial fase

3 vaksin influenza jenis baru






efektifitas

Proses pengadaan vaksin dan

logistiknya, baik impor maupun

produksi dalam negeri

Menyiapkan materi komunikasi

publik terkait vaksinasi

Melakukan sosialisasi pedoman

vaksinasi

Melakukan analisis risiko dan

pemetaan kelompok rentan

untuk menentukan prioritas

penerima vaksin dan

pentahapannya

dan Kesehatan

Lingkungan

Pendataan

sasaran vaksinasi






dan Kesehatan

Lingkungan

Pencatatan dan

pelaporan

terintegrasi

Menyiapkan sistem informasi




dan Kesehatan

Lingkungan

Persiapan

Pelaksanaan

Vaksinasi

Penyusunan strategi

pelaksanaan






dan Kesehatan

Lingkungan

177


Penyusunan strategi

komunikasi dan penyebaran

informasi tentang manfaat

vaksinasi

Persiapan pelaksanaan di

tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Menentukaan lokasi dan

kapasitas penyimpanan vaksin

Menyiapkan jalur distribusi

vaksin






efektifitas

Melaksanakan

vaksinasi secara

aman dan sesuai

standar untuk

kelompok prioritas

penerima vaksin

Proses Penerbitan emergency

use authorization vaksin baru

Distribusi vaksin dan logistic

Standarisasi tempat pelayanan

vaksinasi

Standarisasi manajemen limbah

vaksin

Pelaksanaan vaksinasi secara

bertahap dengan

mengutamakan kelompok

prioritas



dan Kesehatan

Lingkungan

Monitoring dan

Evaluasi


pelaksanaan vaksinasi

Surveilans KIPI

Post marketing surveilans



dan Kesehatan

Lingkungan

178


Survey Cakupan Vaksinasi

Monitoring kualitas vaksin

Pencatatan dan

pelaporan

terintegrasi

Operasional sistem informasi




dan Kesehatan

Lingkungan

Tanggap Darurat


Melaksanakan

vaksinasi secara

aman dan sesuai

standar untuk

kelompok prioritas

penerima vaksin

Distribusi vaksin dan logistic

Standarisasi tempat pelayanan

vaksinasi

Standarisasi manajemen limbah

vaksin

Pelaksanaan vaksinasi secara

bertahap dengan

mengutamakan kelompok

prioritas

Melakukan penelitian

kekebalan silang antara vaksin

influenza musiman dengan

virus HxNy (H1N1 pdm09

dengan kajian cross efektifitas

Integrasi program vaksinasi

influenza pandemic untuk

menjadi vaksin influenza

influenza musiman



dan Kesehatan

Lingkungan

179


Monitoring dan

Evaluasi


pelaksanaan vaksinasi,

termasuk After Action Review,

dan dokumentasi pembelajaran

Surveilans KIPI

Post marketing surveilans

Survey Cakupan Vaksinasi

Monitoring kualitas vaksin

Pencatatan dan

pelaporan

terintegrasi

Operasional sistem informasi


Pemangku kepentingan terllibat

- Lintas Program di Kemenke (Dit. Pelayanan Kefarmasian. Pusat Krisis Kesehatan, Biro

Perencanaan dan Anggaran, Inspektorat Jenderal, Dit Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan, Dit Yankes Primer, Dit Yankes Rujukan, Dit Surveilans dan

Karantina Kesehatan, Dit P2ML, Dit Kesga, Dit Gizi Masyarakat, Puslitbang Biomedis dan

TDK, Badan PPSDM)

- Kementerian/Lembaga terkait ; Kementerian Keuangan, Badan POM, BNPB, LKPP,KPK,

TNI, POLRI, Bio Farma, Kimia Farma, POS Indonesia

- Akademisi, Organisasi Profesi

- Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat:PMI, NU, Muhammadiyah

- Mitra pembangunan:WHO, UNICEF

Indikator Kegiatan

No Indikator Target

Manajemen pra kegiatan vaksinasi

1 Provinsi / kabupaten yang memiliki data SDM yang ditugaskan

pada posisi manajemen dan maupun operasional

100%

2 Titik distribusi yang memiliki kapasitas untuk berkomunikasi

dengan pusat maupun daerah tujuan pengiriman vaksin

(minimal selama 12 jam/hari)

100%

3 Titik distribusi dengan sistem manajemen inventaris vaksin

yang sesuai standar nasional

100%

180

No Indikator Target

4 Provinsi / kabupaten yang memiliki data penyebaran vaksin,

dokumentasi pelaksanaan kegiatan vaksin serta perhitungan

kapasitas lonjakan yang dibutuhkan

100%

5 Provinsi / kabupaten yang memiliki rencana anggaran kegiatan

dengan perkiraan biaya untuk pelaksanaan selama minimal

tujuh hari

100%

Manajemen pada kegiatan vaksinasi

6 Jumlah pengiriman terjadwal yang meninggalkan lokasi

penyimpanan sesuai rencana

100%

7 Jumlah pengiriman yang tiba dalam kondisi baik 100%

8 Jumlah pengiriman vaksin yang tiba dengan persediaan

tambahan yang sesuai

100%

9 Jumlah laporan pengawasan yang diterima tepat waktu 100%

10 Jumlah dosis yang diberikan dibandingkan dosis yang

didistribusikan oleh fasilitas kesehatan

100%

11 Jumlah rata-rata hari antara penerimaan vaksin di setiap klinik

atau fasilitas kesehatan dan tanggal

di mana vaksinasi ditawarkan kepada populasi sasaran sesuai

petunjuk penyimpanan vaksin

100%

12 Persentase penggunaan dan cakupan vaksin oleh kelompok

sasaran

100%

Waste Management

13 Fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai tempat

pembuangan sementara limbah yang memadai untuk

pengumpulan jarum suntik dan alat suntik

100%

14 Jumlah lokasi pelaksanaan imunisasi yang mengumpulkan

limbahnya dalam satu minggu atau lebih setelah kegiatan

kampanye vaksinasi selesai

100%

15 Jumlah lokasi yang melaporkan limbahnya tidak

dikumpulkan/diolah sesuai standar

0%

Post-deployment surveillance

16 Tersedia pedoman maupun prosedur pemantauan dan

pengelolaan KIPI

100%

17 Pedoman/prosedur pemantauan dan pengelolaan KIPI telah

disosialisasikan dan didistribusikan di semua tingkatan,

termasuk ke petugas kesehatan

100%

18 Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama telah

ditentukan, didokumentasikan, dan disosialisasikan

100%

19 Pelatihan rutin dan informasi yang update tentang pemantauan

dan manajemen KIPI terkait vaksinasi influenza HxNy untuk

staf yang bertanggung jawab dalam sistem Post-deployment

surveillance, termasuk pelatihan dan penyegaran untuk staf

laboratorium

100%

181

No Indikator Target

20 Tersedia sistem yang dibangun untuk melakukan tinjauan rutin

dan berbagi data keselamatan maupun efektivitas vaksin

100%

4.5. PENGUATAN SISTEM KESEHATAN

4.5.1. Sumber Daya

Pemenuhan kebutuhan sumber daya sangat penting untuk mendukung penanggulangan Virus

HXNY. Penguatan sumber daya dilakukan baik dalam peningkatan sumber daya manusia,

pembiayaan, prosedur operasional, sarana dan prasarana termasuk logistik serta dukungan

lainnya. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan membuat pelatihan, penyegaran

bagi seluruh petugas, serta mobilisasi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan.

Pemenuhan sumber daya harus disertai dengan peningkatan ketersediaan anggaran

Ketersediaan sarana dan prasarana termasuk logistik untuk penanggulangan COVID-19 antara

lain obat dan bahan habis pakai, Alat Pelindung Diri (APD), dan logistik laboratorium. Penyediaan

logistik kesehatan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu perencanaan/kajian kebutuhan logistik,

pemenuhan kebutuhan logistik, penyimpanan logistik, distribusi, distribusi logistik, monitoring dan

evaluasi. Kondisi ketersediaan logistik dipantau melalui sistem online untuk memudahkan pihak

terkait dalam mengakses informasi ketersediaan logistik yang menjadi dasar penghitungan

logistik untuk perencanaan selanjutnya. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menghitung

kebutuhan logistik COVID-19 adalah WHO COVID-19 Essential Support Forecasting Tools

(COVID-ESFT) yang perlu diperbarui secara berkala minimal 3 bulan sekali dan disampaikan

kepada stakeholder terkait.


Fase Kesiapsiagaan



Pemetaan Kapasitas Sumber

Daya di semua tingkatan

(Nasional, Provinsi,

Kabupaten/Kota) untuk

mengetahui ketersediaan

logistik, gudang termasuk

juga sumber daya manusia

yang dapat dikerahkan dan

digunakan pada saat status

keadaan darurat bencana

sekaligus untuk

meningkatkan respon yang

Mengidentifikasi potensi sumber

daya logistik yang ada dari semua

pemangku kepentingan baik

masyarakat, pemerintah, maupun

dunia usaha yang dapat

dipergunakan

Membangun sistem informasi

bantuan logistik yang dapat diakses

oleh semua masyarakat, pemerintah

dan dunia usaha

Tim Logistik

182


efektif dan tepat waktu, baik

dari masyarakat, pemerintah

dan pemerintah daerah,

maupun dunia usaha.

Review dokumen rencana

kontingensi dan simulasi

(penyediaan fasilitas cadangan, alur

distribusi)

Mengidentifikasi sistem klaster

logistik dalam penanggulangan

bencana

Memprediksi kendala pengelolaan

bantuan logistic

Mengidentifikasi akses-akses

alternatif ke penerima manfaat

dalam memperoleh bantuan logistik

Koordinator Bidang

Operasi

Membentuk

/Mengembangkan Tim

Logistik Kesehatan

Penanggulangan Bencana.

BNPB dan/atau BPBD dapat

membentuk klaster logistik

melalui wadah koordinasi

yang tersedia pada tiap

tingkatan, kecuali dinyatakan

telah terbentuk

Mengumpulkan, menganalisa dan

menyebarluaskan informasi tentang

logistik penanggulangan bencana

Koordinator Bidang

Operasi

Memberikan saran dan bantuan

teknis di bidang logistik

penanggulangan bencana

Memberikan fasilitas dan mobilisasi


yang diperlukan

Mengkoordinasikan masyarakat,

pemerintah dan dunia usaha di

bidang logistik penanggulangan

bencana agar dapat memenuhi

kesenjangan, hambatan dan

Tim Logistik

183


duplikasi di bidang logistik


Review sistem pengendalian dan

manajemen rantai pasok untuk

pasokan alat kesehatan, obat-

obatan dan pasokan esensial lain

termasuk kapasaitas cadangannya

Penyusunan regulasi, protokol dan

SOP terkait pengadaan logistik saat

terjadi kegawatdaruratan (termasuk

impor dan bea cukai)

Membentuk Unit Respon

Logistik yang bertugas untuk

melakukan kaji cepat di

bidang logistik pada saat

awal terjadinya bencana

Menyiapkan struktur

Menyiapkan Personil

Menyiapkan dukungan operasional

Tim Logistik

Membuat perjanjian kerja

sama dan melakukan

pencatatan dengan dunia

usaha untuk penyediaan dan

penggunaan fasilitas logistik

Membuat perjanjian kerja sama dan

melakukan pencatatan dengan

dunia usaha untuk penyediaan dan


Tim Logistik

Koordinasi agar bantuan

logistik pada saat status

keadaan darurat harus dapat

diterima oleh Fasyankes

yang membutuhkan dengan

tepat waktu, tepat lokasi,

tepat sasaran, tepat jumlah

dan tepat kualitas

Koordinasi agar bantuan logistik

pada saat status keadaan darurat

harus dapat diterima oleh

Fasyankes yang membutuhkan

dengan tepat waktu, tepat lokasi,

tepat sasaran, tepat jumlah dan

tepat kualitas

Tim Logistik

Perencanaan pengelolaan

bantuan logistik

Identifikasi kebutuhan

Analisis Kebutuhan

Mengidentifikasi sumber

Penyusunan informasi mengenai

kualifikasi teknis alat kesehatan,

APD, obat dan bahan habis pakai

Tim Logistik

184


Peningkatan kesiapsiagaan melalui

pelatihan (perhitungan kebutuhan

APD, obat alkes dan BHP)

Penyusunan strategi distribusi)

Melakukan penilaian kapasitas

pasar nasional apakah dapat

memenuhi permintaan alat

kesehatan, obat-obatan dan

pasokan esensial yang (akan) terus

meningkat


pasar internasional apakah dapat



pasokan esensial yang tidak dapat

dipenuhi dari pasar nasional

Penerimaan Mencatat jenis, jumlah dan mutu

logistik yang diterima dari berbagai

sumber

Menyeleksi dan mencocokkan

bantuan logistik sesuai skala

prioritas kebutuhan

Menyimpan logistik ditempat yang

mudah diakses

Tim Logistik

Penyimpanan Memilih gudang dengan

memperhatikan tempat, tipe gudang,

kapasitas, fasilitas, sistem

pengamanan dan keselamatan,

sesuai ketentuan yang berlaku

Menyimpan bantuan logistik di

gudang, dengan melakukan

pencatatan, pemilahan dan

penyusunan barang logistik

disesuaikan dengan jenisnya serta

pengecekan stok barang logistik

secara periodic

Menata kelola bantuan logistik

sehingga memudahkan dalam

Tim Logistik

185


penerapan system “First-In First-

Out”, First xpired First Out

Menjaga bantuan logistik dari

kerusakan dan kehilangan maupun

berkurangnya standar mutu

Pelaporan Penyampaian pelaporan rutin Tim Logistik

Fase Siaga Darurat

: Deteksi kasus awal di Indonesia


Pemetaan Kapasitas

Sumber Daya di semua

tingkatan (Nasional,

Provinsi,

Kabupaten/Kota) untuk

mengetahui

ketersediaan logistik,

gudang termasuk juga

sumber daya manusia

yang dapat dikerahkan

dan digunakan pada

saat status keadaan

darurat bencana

sekaligus untuk

meningkatkan respon

yang efektif dan tepat

waktu, baik dari

masyarakat, pemerintah


maupun dunia usaha.

Mengidentifikasi potensi sumber daya

logistik yang ada dari semua

pemangku kepentingan baik

masyarakat, pemerintah, maupun

dunia usaha yang dapat dipergunakan

Membangun sistem informasi bantuan

logistik yang dapat diakses oleh

semua masyarakat, pemerintah dan

dunia usaha

Special access scheme untuk

percepatan pengadaan bantuan

logistik dari luar

Tim Logistik

Aktivasi renkon menjadi renops

termasuk Incident Manajemen System

tingkat daerah dan pusat

Memprediksi kendala pengelolaan

bantuan logistic

Koordinator Bidang

Operasi

186


Memperpendek jalur pengiriman

barang bantuan logistik

Mengidentifikasi akses-akses alternatif

ke penerima manfaat dalam

memperoleh bantuan logistik

Membentuk

/Mengembangkan Tim

Logistik Kesehatan

Penanggulangan

Bencana. BNPB

dan/atau BPBD dapat

membentuk klaster

logistik melalui wadah

koordinasi yang tersedia

pada tiap tingkatan,

kecuali dinyatakan telah

terbentuk

Mengumpulkan, menganalisa dan

menyebarluaskan informasi tentang


Koordinator Bidang

Operasi

Memberikan saran dan bantuan teknis

di bidang logistik penanggulangan

bencana

Memberikan fasilitas dan mobilisasi

logistik penanggulangan bencana yang

diperlukan

Mengkoordinasikan masyarakat,

pemerintah dan dunia usaha di bidang

logistik penanggulangan bencana agar

dapat memenuhi kesenjangan,

hambatan dan duplikasi di bidang


Diseminasi regulasi, protokol dan SOP

terkait pengadaan logistik saat terjadi

kegawatdaruratan (termasuk impor

dan bea cukai)

Tim Logistik


Logistik yang bertugas

untuk melakukan kaji

cepat di bidang logistik

Menyiapkan struktur

Menyiapkan personil

Menyiapkan dukungan operasional

Tim Logistik

187


pada saat awal

terjadinya bencana

Membuat perjanjian

kerja sama dan

melakukan pencatatan

dengan dunia usaha

untuk penyediaan dan

penggunaan fasilitas

logistik

Membuat perjanjian kerja sama dan

melakukan pencatatan dengan dunia



Tim Logistik



keadaan darurat harus

dapat diterima oleh

Fasyankes yang

membutuhkan dengan


tepat sasaran, tepat

jumlah dan tepat kualitas

Koordinasi agar bantuan logistik pada

saat status keadaan darurat harus

dapat diterima oleh Fasyankes yang

membutuhkan dengan tepat waktu,

tepat lokasi, tepat sasaran, tepat


Tim Logistik

Perencanaan

pengelolaan bantuan

logistik


Analisis Kebutuhan


Penyusunan informasi mengenai

kualifikasi teknis alat kesehatan, APD,

obat dan bahan habis pakai

Peningkatan kesiapsiagaan melalui

pelatihan (perhitungan kebutuhan


Melakukan penilaian kapasitas pasar

nasional apakah dapat memenuhi

permintaan alat kesehatan, obat-

obatan dan pasokan esensial yang

(akan) terus meningkat

Melakukan penilaian kapasitas pasar

internasional apakah dapat memenuhi

permintaan alat kesehatan, obat-

obatan dan pasokan esensial yang

tidak dapat dipenuhi dari pasar

nasional

Tim Logistik

188


Pengerahan Sumber

Daya

Membandingkan ketersediaan potensi

logistik dan kebutuhan logistik sesuai

dengan hasil analisis di wilayah

pengerahan sumber daya baik yang

dimiliki oleh masyarakat, pemerintah

dan pemerintah daerah serta dunia

usaha

Pengerahan sumber daya dari

instansi/lembaga terkait

Tim Logistik

Pengorganisasian Mengkoordinasikan bantuan logistik

dari instansi/ dinas/

lembaga/organisasi yang terkait

Mengkoordinasikan kegiatan dengan

secretariat

Menerima, mengadministrasikan, dan

menyalurkan bantuan logistic

Membuat pengajuan bantuan sesuai

kebutuhan kepada Komando Tanggap

Darurat Bencana tingkat

nasional/internasional

Menyediakan fasilitas, jasa, dan

bahan-bahan serta perlengkapan

status keadaan darurat

Pengadaan logistik kesehatan yang

dibutuhkan sesuai dengan regulasi

yang ditetapkan

Tim Logistik

Penerimaan Mencatat jenis, jumlah dan mutu

logistik yang diterima dari berbagai

sumber

Menyeleksi dan mencocokkan bantuan

logistik sesuai skala prioritas

kebutuhan

Menyimpan logistik ditempat yang

mudah diakses

Tim Logistik


memperhatikan tempat, tipe gudang,

kapasitas, fasilitas, sistem

Tim Logistik

189


pengamanan dan keselamatan, sesuai

ketentuan yang berlaku

Menyimpan bantuan logistik di gudang,

dengan melakukan pencatatan,

pemilahan dan penyusunan barang

logistik disesuaikan dengan jenisnya

serta pengecekan stok barang logistik

secara periodic



penerapan system “First-In First-Out”,

First Expired First Out


kerusakan dan kehilangan maupun


Pengangkutan Mengangkut dan atau memindahkan

logistik dari gudang penyimpanan ke

tujuan penerima

Menjamin keamanan, keselamatan

dan keutuhan logistik dari gudang ke

tujuan

Mempercepat penyampaian

Pemilihan moda angkutan

Tim Logistik

Distribusi Menyiapkan fasilitas gudang hub di

provinsi untuk membantu distribusi

logistic

Penyusunan strategi distribusi

Tim Logistik

Pengendalian Monitoring implementasi rencana

operasi melalui Intra Action Review

(IAR)

Pemantauan

Supervisi

Evaluasi

Tim Logistik

Pelaporan Penyampaian pelaporan rutin Tim Logistik

190


Pengadaan logistik kesehatan yang

dibutuhkan sesuai dengan regulasi

yang ditetapkan


Kasus Sporadik,


Pemetaan Kapasitas



Provinsi, Kabupaten/Kota)

untuk mengetahui



sumber daya manusia


dan digunakan pada saat


bencana sekaligus untuk

meningkatkan respon


waktu, baik dari



maupun dunia usaha.

Mengidentifikasi potensi

sumber daya logistik yang

ada dari semua pemangku

kepentingan baik

masyarakat, pemerintah,

maupun dunia usaha yang

dapat dipergunakan

Memprediksi kendala

pengelolaan bantuan logistic

Memperpendek jalur

pengiriman barang bantuan

logistic

Membangun sistem

informasi bantuan logistik

yang dapat diakses oleh

semua masyarakat,

pemerintah dan dunia usaha

Tim Logistik

Special access scheme

untuk percepatan

pengadaan bantuan logistik

dari luar

Mengidentifikasi akses-

akses alternatif ke penerima

manfaat dalam memperoleh

bantuan logistik

Koordinator Bidang

Operasi

191


Membentuk

/Mengembangkan Tim

Logistik Kesehatan

Penanggulangan

Bencana. BNPB

dan/atau BPBD dapat

membentuk klaster



pada tiap tingkatan,

kecuali dinyatakan telah

terbentuk

Mengumpulkan,

menganalisa dan

menyebarluaskan informasi

tentang logistik


Koordinator Bidang

Operasi

Menyusun dan

mengembangkan rencana

operasi di bidang logistik


Memberikan saran dan

bantuan teknis di bidang

logistik penanggulangan

bencana




bencana

Memberikan fasilitas dan

mobilisasi logistik


yang diperlukan

Mengkoordinasikan

masyarakat, pemerintah dan

dunia usaha di bidang


bencana agar dapat

memenuhi kesenjangan,

hambatan dan duplikasi di

bidang logistik


Tim Logistik

192


Diseminasi regulasi, protokol

dan SOP terkait pengadaan

logistik saat terjadi

kegawatdaruratan (termasuk






pada saat awal terjadinya

bencana

Menyiapkan struktur

Menyiapkan personil

Menyiapkan dukungan

operasional

Tim Logistik


sama dan melakukan


usaha untuk penyediaan

dan penggunaan fasilitas

logistik


sama dan melakukan




Tim Logistik




dapat diterima oleh

Fasyankes yang

membutuhkan dengan







diterima oleh Fasyankes

yang membutuhkan dengan


tepat sasaran, tepat jumlah

dan tepat kualitas

Tim Logistik

Perencanaan

pengelolaan bantuan

logistik


Analisis Kebutuhan


Menyusun informasi

mengenai kualifikasi teknis

alat kesehatan, APD, obat

dan bahan habis pakai

Meningkatkan kesiapsiagaan

melalui pelatihan

Tim Logistik

193


(perhitungan kebutuhan


Melakukan penilaian

kapasitas pasar nasional

apakah dapat memenuhi

permintaan alat kesehatan,

obat-obatan dan pasokan

esensial yang (akan) terus

meningkat

Melakukan penilaian

kapasitas pasar internasional

apakah dapat memenuhi

permintaan alat kesehatan,

obat-obatan dan pasokan

esensial yang tidak dapat

dipenuhi dari pasar nasional

Pengerahan Sumber

Daya

Membandingkan

ketersediaan potensi logistik

dan kebutuhan logistik

sesuai dengan hasil analisis

di wilayah

mengerahkan sumber daya

baik yang dimiliki oleh


pemerintah daerah serta

dunia usaha

Mengerahkan sumber daya

dari instansi/lembaga terkait

Mengiinformasikan kepada

public yang berminat untuk

mengambil peran serta

dalam dukungan logistik

pada penanganan darurat

bencana, baik dari dalam

maupun dari luar negeri

Tim Logistik

194


Pengorganisasian Mengkoordinasikan bantuan

logistik dari instansi/ dinas/

lembaga/organisasi yang

terkait

Mengkoordinasikan kegiatan

dengan secretariat

Menerima,

mengadministrasikan, dan


Membuat pengajuan

bantuan sesuai kebutuhan

kepada Komando Tanggap

Darurat Bencana tingkat


Menyediakan fasilitas, jasa,

dan bahan-bahan serta

perlengkapan status

keadaan darurat

Pengadaan logistik

kesehatan yang dibutuhkan

sesuai dengan regulasi yang

ditetapkan

Tim Logistik

Penerimaan Mencatat jenis, jumlah dan

mutu logistik yang diterima

dari berbagai sumber

Menyeleksi dan

mencocokkan bantuan

logistik sesuai skala prioritas

kebutuhan

Menyimpan logistik ditempat

yang mudah diakses

Tim Logistik


memperhatikan tempat, tipe

gudang, kapasitas, fasilitas,

sistem pengamanan dan

Tim Logistik

195


keselamatan, sesuai


Menyimpan bantuan logistik

di gudang, dengan

melakukan pencatatan,

pemilahan dan penyusunan

barang logistik disesuaikan

dengan jenisnya serta

pengecekan stok barang

logistik secara periodic

Menata kelola bantuan

logistik sehingga

memudahkan dalam

penerapan system “First-In

First-Out”, First xpired First

Out

Menjaga bantuan logistik

dari kerusakan dan

kehilangan maupun


Pengangkutan Mengangkut dan atau

memindahkan logistik dari

gudang penyimpanan ke

tujuan penerima

Menjamin keamanan,

keselamatan dan keutuhan

logistik dari gudang ke tujuan


Memilih moda angkutan

Tim Logistik

Distribusi Menyiapkan fasilitas gudang

hub di provinsi untuk

membantu distribusi logistic

Penyusunan strategi

distribusi

Tim Logistik

196


Pengendalian Monitoring implementasi

rencana operasi melalui Intra

Action Review (IAR)

Memantau

Melakukan Supervisi

Melakukan Evaluasi

Tim Logistik

Pelaporan Menyampaikan laporan rutin Tim Logistik

Kasus Klaster


Pemetaan Kapasitas




untuk mengetahui



sumber daya manusia


dan digunakan pada saat


bencana sekaligus untuk

meningkatkan respon


waktu, baik dari



maupun dunia usaha.


sumber daya logistik yang ada

dari semua pemangku

kepentingan baik masyarakat,

pemerintah, maupun dunia

usaha yang dapat

dipergunakan

Memprediksi kendala


Memperpendek jalur


logistic


bantuan logistik yang dapat

diakses oleh semua


dunia usaha

Tim Logistik


percepatan pengadaan

bantuan logistik dari luar



Koordinator Bidang

Operasi

197


dalam memperoleh bantuan

logistik

Membentuk

/Mengembangkan Tim

Logistik Kesehatan

Penanggulangan

Bencana. BNPB dan/atau

BPBD dapat membentuk

klaster logistik melalui

wadah koordinasi yang

tersedia pada tiap

tingkatan, kecuali

dinyatakan telah

terbentuk

Mengumpulkan, menganalisa

dan menyebarluaskan

informasi tentang logistik


Koordinator Bidang

Operasi

Menyusun dan







bencana




bencana


mobilisasi logistik


yang diperlukan

Mengkoordinasikan


dunia usaha di bidang logistik

penanggulangan bencana agar

dapat memenuhi kesenjangan,

hambatan dan duplikasi di

Tim Logistik

198


bidang logistik


Diseminasi regulasi, protokol









pada saat awal terjadinya

bencana

Menyiapkan struktur

Menyiapkan personil

Menyiapkan dukungan

operasional

Tim Logistik


sama dan melakukan




logistik


sama dan melakukan




Tim Logistik




dapat diterima oleh

Fasyankes yang

membutuhkan dengan







diterima oleh Fasyankes yang

membutuhkan dengan tepat

waktu, tepat lokasi, tepat

sasaran, tepat jumlah dan

tepat kualitas

Tim Logistik

Perencanaan

pengelolaan bantuan

logistik


Analisis Kebutuhan


Menyusun informasi mengenai

kualifikasi teknis alat

kesehatan, APD, obat dan

bahan habis pakai

Tim Logistik

199



melalui pelatihan (perhitungan

kebutuhan APD, obat alkes

dan BHP)





pasokan esensial yang (akan)

terus meningkat


pasar internasional apakah

dapat memenuhi permintaan

alat kesehatan, obat-obatan

dan pasokan esensial yang


nasional

Pengerahan Sumber

Daya

Membandingkan ketersediaan

potensi logistik dan kebutuhan

logistik sesuai dengan hasil

analisis di wilayah




pemerintah daerah serta dunia

usaha





mengambil peran serta dalam

dukungan logistik pada

penanganan darurat bencana,

baik dari dalam maupun dari

luar negeri

Tim Logistik



Tim Logistik

200



terkait


dengan secretariat

Menerima,



Membuat pengajuan bantuan

sesuai kebutuhan kepada

Komando Tanggap Darurat

Bencana tingkat




perlengkapan status keadaan

darurat

Pengadaan logistik kesehatan

yang dibutuhkan sesuai

dengan regulasi yang

ditetapkan


mutu logistik yang diterima dari

berbagai sumber



prioritas kebutuhan


yang mudah diakses

Tim Logistik





keselamatan, sesuai ketentuan

yang berlaku

Tim Logistik

201






disesuaikan dengan jenisnya

serta pengecekan stok barang






Out


kerusakan dan kehilangan

maupun berkurangnya standar

mutu




tujuan penerima

Menjamin keamanan,





Tim Logistik





Tim Logistik



Action Review (IAR)

Memantau

Tim Logistik

202


Melakukan Supervisi

Melakukan Evaluasi


Kasus Transmisi komunitas


Pemetaan Kapasitas




untuk mengetahui



sumber daya manusia yang

dapat dikerahkan dan

digunakan pada saat status

keadaan darurat bencana

sekaligus untuk

meningkatkan respon yang

efektif dan tepat waktu, baik

dari masyarakat,

pemerintah dan pemerintah

daerah, maupun dunia

usaha.


sumber daya logistik yang ada

dari semua pemangku

kepentingan baik masyarakat,

pemerintah, maupun dunia

usaha yang dapat

dipergunakan

Memprediksi kendala


Memperpendek jalur


logistic


bantuan logistik yang dapat

diakses oleh semua


dunia usaha

Tim Logistik


percepatan pengadaan

bantuan logistik dari luar



dalam memperoleh bantuan

logistik

Koordinator Bidang

Operasi

203


Membentuk

/Mengembangkan Tim

Logistik Kesehatan

Penanggulangan Bencana.

BNPB dan/atau BPBD

dapat membentuk klaster



pada tiap tingkatan, kecuali

dinyatakan telah terbentuk

Mengumpulkan, menganalisa

dan menyebarluaskan

informasi tentang logistik


Koordinator Bidang

Operasi

Menyusun dan







bencana




bencana


mobilisasi logistik


yang diperlukan

Mengkoordinasikan


dunia usaha di bidang logistik


agar dapat memenuhi

kesenjangan, hambatan dan

duplikasi di bidang logistik


Menerapkan regulasi, protokol



Tim Logistik

204






untuk melakukan kaji cepat

di bidang logistik pada saat

awal terjadinya bencana

Menyiapkan struktur

Menyiapkan personil

Menyiapkan dukungan

operasional

Tim Logistik


sama dan melakukan




logistik


sama dan melakukan




Tim Logistik




dapat diterima oleh

Fasyankes yang




tepat kualitas




diterima oleh Fasyankes yang




tepat kualitas

Tim Logistik

Perencanaan pengelolaan

bantuan logistik


Analisis Kebutuhan


Menyusun informasi mengenai

kualifikasi teknis alat

kesehatan, APD, obat dan

bahan habis pakai


melalui pelatihan (perhitungan

kebutuhan APD, obat alkes

dan BHP)

Tim Logistik

205






pasokan esensial yang (akan)

terus meningkat


pasar internasional apakah

dapat memenuhi permintaan

alat kesehatan, obat-obatan

dan pasokan esensial yang


nasional

Pengerahan Sumber Daya Membandingkan ketersediaan



analisis di wilayah




pemerintah daerah serta dunia

usaha





mengambil peran serta dalam

dukungan logistik pada

penanganan darurat bencana,

baik dari dalam maupun dari

luar negeri

Tim Logistik




terkait

Tim Logistik

206



dengan secretariat

Menerima,



Membuat pengajuan bantuan

sesuai kebutuhan kepada

Komando Tanggap Darurat

Bencana tingkat




perlengkapan status keadaan

darurat

Pengadaan logistik kesehatan

yang dibutuhkan sesuai

dengan regulasi yang

ditetapkan


mutu logistik yang diterima

dari berbagai sumber



prioritas kebutuhan


yang mudah diakses

Tim Logistik





keselamatan, sesuai





Tim Logistik

207










Out




mutu




tujuan penerima

Menjamin keamanan,





Tim Logistik





Tim Logistik



Action Review (IAR)

Memantau

Melakukan Supervisi

Melakukan Evaluasi

Tim Logistik

208





Koordinasi agar

bantuan logistik untuk

korban bencana pada

saat status keadaan

darurat harus dapat

diterima oleh korban

yang membutuhkan

dengan tepat waktu,

tepat lokasi, tepat

sasaran, tepat jumlah

dan tepat kualitas


logistik untuk korban bencana

pada saat status keadaan

darurat harus dapat diterima

oleh korban yang




tepat kualitas

Tim Logistik

Perencanaan

pengelolaan bantuan

logistik


Analisis Kebutuhan

Tim Logistik

Pengerahan Sumber

Daya

Membandingkan ketersediaan



analisis di wilayah

Tim Logistik




terkait


dengan secretariat

Menerima,


menyalurkan bantuan logistik

Tim Logistik

209



mutu logistik yang diterima dari

berbagai sumber



prioritas kebutuhan


yang mudah diakses

Tim Logistik





keselamatan, sesuai ketentuan

yang berlaku












Out




mutu

Tim Logistik



gudang penyimpanan ke tujuan

penerima

Tim Logistik

210


Menjamin keamanan,




Pemilihan moda angkutan

Distribusi Penyusunan strategi distribusi Tim Logistik

Penghapusan Penghapusan barang logistik

untuk bantuan bencana yang

dialihkan kepemilikannya atau

tidak dapat digunakan atau

tidak dapat dimanfaatkan atau

hilang atau musnah harus

dilakukan dengan permohonan

penghapusan oleh pejabat

yang berwenang melalui

proses penghapusan dan

diakhiri dengan berita acara

penghapusan

Tim Logistik



Action Review (IAR)

Melakukan pemantauan

Melakukan supervisi

Melakukan evaluasi

Tim Logistik


2.2.1. Pemangku kepentingan yang terlibat: • Kementerian Kesehatan (Unit dan Satuan Kerja terkait di lingkungan Kemenkes,)

• Kementerian/ Lembaga terkait lainnya (LKPP, KPK, BPOM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, TNI/POLRI,)

• Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota

• Mitra Pembangunan, WHO, UNICEF,

• NGO/LSM/Relawan

211

Indikator Kegiatan

1. Jumlah dan Jenis Pedoman/SOP/Juknis terkait distribusi logistik

2. Jumlah dokumen kajian kebutuhan logistik

3. Jumlah dokumen rencana distribusi logistik

4. Data Jumlah penyedia logistik

5. Data ketersediaan logistik di penyedia

6. Data ketersediaan gudang penyimpanan logistik

7. Dokumen hasil penilaian kapasitas pasar nasional dan internasional dalam hal

penyediaan logistik

8. Data Fasyankes yang menjadi prioritas penerima distribusi APD

9. Jumlah petugas Dinas Kesehatan Provinsi yang terlatih dalam hal perhitungan kebutuhan

logistik dan manajemen logistik dalam penanggulangan krisis kesehatan

10. Data kualifikasi teknis logistik kesehatan

11. Data jumlah logistik yang didistribusikan

12. Dokumen pencatatan dan pelaporan distirbusi logistik

13. Dokumen evaluasi manajemen logistic

4.5.2. PELAYANAN KESEHATAN ESENSIAL

Saat Pandemi, sistem kesehatan menghadapi tantangan bagaimana menjaga

keseimbangan antara pelayanan dalam penanganan Virus HXNY dengan pemenuhan

pelayanan kesehatan rutin yang mencakup pelayanan esensial. Kedua sisi pelayanan tersebut

harus berjalan bersamaan secara efektif dan efisien ditengah keterbatasan berbagai sumber

daya pada semua lini di sistem kesehatan untuk merespin kebutuhan pandemi. Pelayanan

kesehatan esensial yang tidak terpenuhi akibat berbagai faktor pada masa pandemi

dikhawatirkan dapat menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan kematian karena

berbagai kondisi kesehatan lainnya yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati. Untuk

mengantisipasi hal tersebut, sistem kesehatan perlu disiapkan agar dapat beradaptasi untuk

memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan

selama pandemi berlangsung.

Pelayanan kesehatan esensial dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan melalui pelayanan dalam bentuk Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM) esensial maupun Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). Fasilitas

pelayanan kesehatan harus melakukan identifikasi pelayanan kesehatan esensial antara

lain pelayanan kesehatan keluarga sepanjang siklus kehidupan dan keberlanjutan layanan

KB; pelayanan kesehatan untuk TB; pelayanan kesehatan untuk HIV dan penyakit menular

lainnya; manajemen penyakit kronis; pelayanan imunisasi, kelanjutan terapi rawat inap

kritis; pelayanan untuk kondisi kesehatan darurat dan penyakit akut umum yang

memerlukan intervensi; dan ketersediaan obat-obatan esensial

212

Pelayanan kesehatan esensial terutama di Puskesmas, dilakukan penyesuaian target

kegiatan dan menentukan populasi rentan agar dapat dilakukan tindakan pencegahan,

penatalaksanaan, pemantauan maupun deteksi dini yang diperlukan. Puskesmas dapat

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pemantauan, pelaporan

serta mempersingkat waktu kunjungan baik kunjungan dalam gedung maupun kunjungan luar

gedung.

Secara garis besar pelayanan kesehatan esensial dilaksanakan dengan memperhatikan:

skala prioritas, integrasi program dan sumber daya, penerapan physical distancing dan prinsip-

prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), pengaturan jadwal kunjungan, modifikasi alur

pelayanan, melakukan triage serta memanfaatkan teknologi informasi.

Strategi dan aktivitas pengendalian

Fase Kesiapsiagaan



Memastikan

penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

esensial yang aman

dan efektif (termasuk

skrining untuk kasus

influenza jenis baru,

triase dan rujukan

bertingkat)

Menyusun pedoman/alur/business

process mengenai pedoman

penyelenggaraan pelayanan esensial

yang aman dan efektif di masa

pandemic

Mendiseminasikan

pedoman/alur/business process ini

kepada tenaga kesehatan

Mendiseminasikan

pedoman/alur/business process ini

kepada masyarakat

Mendiseminasikan

pedoman/alur/business process

melalui media sosial, kanal-kanal

informasi yang sedang trend di

masyarakat, integrasi dengan kegiatan

yang lain

Pastikan terpenuhinya

persyaratan minimum

PPI, termasuk

pelaksanaan

kewaspadaan standar,

di semua fasilitas di

Menyusun pedoman/alur/business


penyelenggaraan pelayanan esensial

yang aman dan efektif di masa

pandemic

213


seluruh sistem

kesehatan Diseminasikan pedoman/alur/business

process ini kepada tenaga kesehatan

Diseminasikan pedoman/alur/business

process ini kepada masyarakat

Diseminasikan pedoman/alur/business

process melalui media sosial, kanal-

kanal informasi yang sedang trend di

masyarakat, integrasi dengan kegiatan

yang lain


PPI di fasyankes, seluruh tingkatan

Memastikan prioritas

pelayanan esensial

dipetakan dengan

kebutuhan esensial

lainnya, misal obat-

obatan esensial, bahan

habis pakai, peralatan

untuk mendukung

pelayanan esensial

mulai disiapkan

Assessment ketersediaan kebutuhan

essensial

Melakukan proyeksi kebutuhan

essensial

Memenuhi gap antara ketersediaan

dan kebutuhan

Pemetaan kelompok-

kelompok rentan

(lansia, ibu hamil, ibu

menyusui, bayi, balita,

orang dengan penyakit

kronis dan

imunosupresif

(komorbid), orang

dengan gangguan jiwa

dll)

Review data PISPK, profil kesehatan

dan data BPS untuk pemetaan

kelompok rentan

Koordinator sub-sub

klaster

Pemetaan SDM

kesehatan yang dapat

dimobilisasi saat

banyak tenaga

kesehatan akan

dikerahkan untuk

penanganan pandemi

Pemetaan SDM kesehatan yang dapat

dimobilisasi saat banyak tenaga

kesehatan akan dikerahkan untuk

penanganan pandemi yang makin

meningkat kasusnya, agar pelayanan

kesehatan essensial dapat terus

berjalan

214


yang makin meningkat

kasusnya, agar

pelayanan kesehatan

esensial dapat terus

berjalan

Melakukan proyeksi kebutuhan SDM

kesehatan

Merencanakan pemenuhan kebutuhan

SDM Kesehatan

Monitoring data

penyakit dan kematian

dari layanan rutin

Monitoring data penyakit dan kematian

dari layanan rutin

Koordinator sub-sub

klaster

Peningkatan kapasitas

tenaga kesehatan

terkait dengan

keberlanjutan

pelayanan esensial di

masa pandemi

termasuk kesehatan

jiwa dan psikososial

Pelatihan telemedicine untuk tenaga

kesehatan

Pelatihan penanganan kesehatan jiwa

dan psikososial bagi tenaga kesehatan

di semua tingkatan fasyankes

Pelatihan penanggulangan bencana

pada saat pandemi untuk semua SDM

kesehatan

Fase Siaga Darurat



Penyesuaian

mekanisme-

mekanisme tata

kelola dan

koordinasi untuk

mendukung

pelaksanaan

tindakan yang tepat

waktu

Menunjuk penanggung jawab layanan

kesehatan esensial di tingkat Provinsi

dan Kab/Kota yang tergabung dalam

tim kebencanaan BPBD

Membuat jalur koordinasi dan

komunikasi dengan pengelola program

layanan kesehatan esensial, baik milik

pemerintah maupun swasta.

Koordinator sub-sub

klaster

Memastikan alur

pelayanan pasien

yang aman dan

efektif (termasuk



pedoman/alur/business process

mengenai pedoman penyelenggaraan

pelayanan esensial yang aman dan

efektif di masa pandemi

215



triase dan rujukan

bertingkat)

Menyiapkan sarana dan prasarana

untuk mengisolasi pasien di semua

tempat pelayanan dengan

menggunakan panduan terbaru

Evaluasi pelatihan pencegahan dan

pengendalian infeksi (PPI) di berbagai

tingkatan fasilitas pelayanan

Kesehatan

Monitoring suplai PPI memadai untuk

menjamin pemberian layanan secara

aman (APD, hand sanitizer dll)

Menjalankan in house taining secara

berkala dan melakukan inovasi PPI

difasyankes (skrining, triase,

tatalaksana klinis, pengelolaan rantai

pasokan, penggunaan alat- alat digital,

rekayasa engineering dll)


PPI di fasyankes, seluruh tingkatan

Perlindungan

terhadap kelompok-

kelompok rentan

(lansia, ibu hamil,

ibu menyusui, bayi,

balita, orang dengan

penyakit kronis dan

imunosupresif

(komorbid), orang

dengan gangguan

jiwa dll)

Pemetaan kelompok rentan (lansia, ibu

hamil, ibu menyusui, bayi, balita, orang

dengan penyakit kronis dan

imunosupresif (komorbid), orang

dengan gangguan jiwa dll)

Koordinator sub-sub

klaster

Optimalisasi

pembagian tugas

dan peran sumber

daya kesehatan

Membuat kajian kebutuhan tenaga

kesehatan dengan menggunakan

kalkulator lonjakan kasus untuk

memberikan masukan bagi

perencanaan dan persiapkan

kekurangan tenaga kesehatan yang

mungkin ada di titik-titik kritis selama

pandemi, dengan menggunakan

masukan-masukan panduan terbaru

216


Mendampingi dinas-dinas kesehatan

daerah (kabupaten/kota) untuk

menjalankan perencanaan tenaga

kesehatan, termasuk untuk menangani

kondisi-kondisi lonjakan, melalui

koordinasi dengan penanggung jawab

layanan kesehatan esensial

Evaluasi perencanaan kebutuhan

tenaga kesehatan (termasuk

kebutuhan akan tugas-tugas kritis dan

kebutuhan jam kerja), dan sesuaikan

daftar tugas dengan perencanaan

berbagai skenario penularan



















Koordinasikan pembiayaan tambahan

guna memastikan gaji, cuti sakit,

lembur, dan insentif atau tunjangan

pekerjaan dibayar tepat waktu,

termasuk bagi tenaga sementara

Monitoring keselamatan kerja staf,

termasuk memberikan pelayanan

kesehatan jiwa dan dukungan

217


psikososial dan mempromosikan

strategi-strategi perawatan diri

Monitoring data

penyakit dan

kematian dari

layanan rutin dan

melakukan analisa

trend penyakit dan

kematian

Monitoring data penyakit dan kematian

dari layanan rutin dan melakukan

analisa trend penyakit dan kematian

Koordinator sub-sub

klaster

Monitoring data

cakupan program

pelayanan essensial

Monitoring data cakupan program

pelayanan essensial

Koordinator sub-sub

klaster

Mempersiapkan

kapasitas sumber

daya tambahan

apabila terjadi

perluasan kasus

Pemetaan kapasitas fasilitas-fasilitas

pelayanan kesehatan untuk perawatan

akut, kronis, dan jangka panjang, baik

milik pemerintah, swasta (komersial

dan nirlaba), maupun militer. Tindakan

ini merupakan tindakan yang dilakukan

bersama dengan pilar manajemen

kasus

Diseminasikan pelayanan telemedicine

kepada masyarakat

Monitoring dan

evaluasi kapasitas

tenaga kesehatan

yang sudah dilatih

Monitoring dan evaluasi kapasitas

tenaga kesehatan yang sudah dilatih

Koordinator sub-sub

klaster


Kasus Sporadik,


Evaluasi berkala

mekanisme-

mekanisme tata kelola

dan koordinasi untuk

mendukung

Mengoptimalkan jalur

koordinasi dan komunikasi

dengan pengelola program

layanan kesehatan esensial,

Koordinator sub-sub

klaster

218


pelaksanaan tindakan

yang tepat waktu

baik milik pemerintah maupun

swasta.

Evaluasi

penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

esensial yang aman




triase dan rujukan

bertingkat)


pedoman/alur/business


penyelenggaraan pelayanan

esensial yang aman dan efektif

di masa pandemi

Menetapkan pemicu atau

ambang batas untuk

dimulainya realokasi kapasitas

layanan secara bertahap, dari

layanan komprehensif rutin ke

layanan esensial, serta untuk

perluasan kembali serta

transformasi layanan seiring

berkembangnya pandemic

Evaluasi kondisi sarana dan

prasarana untuk mengisolasi

pasien di semua tempat

pelayanan dengan


Koordinator sub-sub

klaster

Evaluasi berkala

perlindungan terhadap

kelompok-kelompok

rentan (lansia, ibu

hamil, ibu menyusui,

bayi, balita, orang

dengan penyakit kronis

dan imunosupresif

(komorbid), orang


dll)

Diseminasikan hasil pemetaan

kelompok rentan (lansia, ibu

hamil, ibu menyusui, bayi,

balita, orang dengan penyakit

kronis dan imunosupresif

(komorbid), orang dengan

gangguan jiwa dll) kepada

masyarakat

Koordinator sub-sub

klaster

Monitoring dan

evaluasi pembagian

tugas dan peran

Membuat surat edaran tentang

pembiayaan tambahan guna

memastikan gaji, cuti sakit,

lembur, dan insentif atau

Koordinator sub-sub

klaster

219


sumber daya

kesehatan

tunjangan pekerjaan dibayar

tepat waktu, termasuk bagi

tenaga sementara

Monitoring keselamatan kerja

staf, termasuk memberikan

pelayanan kesehatan jiwa dan

dukungan psikososial dan

mempromosikan strategi-

strategi perawatan diri


kapasitas tenaga kesehatan

yang sudah dilatih

Memastikan

keberlanjutan

pelayanan esensial

dengan mengutamakan

keselamatan tenaga

kesehatan dan

penerapan kaidah-

kaidah PPI,

memanfaatkan platform

yang sesuai dengan

kebutuhan setempat

Evaluasi Pelatihan

pencegahan dan pengendalian

infeksi (PPI) di berbagai


Kesehatan

Monitoring suplai PPI memadai

untuk menjamin pemberian

layanan secara aman (APD,

hand sanitizer dll)

Menjalankan in house taining

secara berkala dan melakukan

inovasi PPI difasyankes

(skrining, triase, tatalaksana

klinis, pengelolaan rantai

pasokan, penggunaan alat-

alat digital, rekayasa

engineering dll)


pelaksanaan PPI di fasyankes,

seluruh tingkatan

Koordinator sub-sub

klaster

Optimalisasi upaya

pelayanan kesehatan

essensial dengan

memanfaatkan sumber

pembiayaan sesuai

Diseminasikan pelayanan

telemedicine kepada

masyarakat

Koordinator sub-sub

klaster

220


peraturan perundang-

undangan Menambah kapasitas layanan

24 jam unit gawat darurat

rumah sakit tingkat pertama

(atau yang setara) yang

ditunjuk, dengan

mempertimbangkan fasilitas-

fasilitas kegawatdaruratan

yang tersedia

Memperkuat sistem jalur-jalur

rujukan dan mendesiminasikan

jalur rujukan kepada

masyarakat

Monitoring data

cakupan program

pelayanan essensial

Monitoring data cakupan

program pelayanan essensial

Koordinator sub-sub

klaster

Menjaga ketersediaan

obat-obatan, peralatan,

dan suplai esensial

lainnya

Monitoring ketersediaan obat-

obatan, peralatan, dan suplai

esensial

Koordinator sub-sub

klaster

Memperkuat strategi

komunikasi untuk

mendukung

pemanfaatan tepat

layanan esensial

Intensifikasi pembagian

informasi kepada masyarakat

untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan essensial melalui

berbagai jalur

Koordinator sub-sub

klaster

Kasus Klaster


Evaluasi berkala

mekanisme-mekanisme

tata kelola dan

koordinasi untuk

mendukung


yang tepat waktu






swasta.

Koordinator sub-sub

klaster

221


Evaluasi

penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

esensial yang aman




triase dan rujukan

bertingkat)






di masa pandemi

Realokasi kapasitas layanan

secara bertahap, dari layanan

komprehensif rutin ke layanan

esensial, serta untuk perluasan

kembali serta transformasi

layanan seiring

berkembangnya pandemi.




pelayanan dengan


Koordinator sub-sub

klaster

Memastikan

keberlanjutan

pelayanan esensial

dengan mengutamakan

keselamatan tenaga

kesehatan dan

penerapan kaidah-

kaidah PPI,


yang sesuai dengan

kebutuhan setempat

Evaluasi Pelatihan




Kesehatan




hand sanitizer dll)








engineering dll)



seluruh tingkatan

Koordinator sub-sub

klaster

222


Evaluasi berkala


kelompok-kelompok

rentan (lansia, ibu


bayi, balita, orang


dan imunosupresif

(komorbid), orang


dll)








masyarakat



Koordinator sub-sub

klaster



dan suplai esensial

lainnya



esensial

Koordinator sub-sub

klaster


pembagian tugas dan

peran sumber daya

kesehatan

Menetapkan kriteria dan

protokol jalur rujukan dan

rujukan balik yang jelas di

dalam sistem kesehatan dan

sosialisasikan kepada

penyedia layanan kesehatan

pemerintah maupun swasta







Menyusun jadwal janji temu,

batasi jumlah pengunjung, dan

kelola alur pasien untuk

memastikan penjagaan jarak,

menghindari penumpukan

orang di ruang tunggu, dan

sesuaikan alur pasien dan staf

agar bersifat satu arah

Mobilisasi tambahan tenaga

kesehatan untuk mengisi

kekosongan tempat akibat

Koordinator sub-sub

klaster

223



seharusnya bertugas terinfeksi

virus HxNy

Menyediakan sarana isolasi

atau karantina bagi tenaga

kesehatan yang terinfeksi

HxNy



yang sudah dilatih

Memperkuat strategi

komunikasi untuk

mendukung

pemanfaatan tepat

layanan esensial

Mendiseminasikan informasi

dan sertakan terjemahan

dalam bahasa setempat untuk

memandu dan untuk

mempersiapkan masyarakat

mengenai perubahan platform-

platform pemberian layanan,

termasuk kegiatan-kegiatan

penjangkauan dalam

komunitasnya

Gunakan berbagai pendekatan

komunikasi, termasuk kanal

media sosial, untuk

membangun rasa percaya

masyarakat dan mendorong

masyarakat terus

memanfaatkan layanan-

layanan esensial selama

wabah berlangsung. Libatkan

masyarakat untuk

menyampaikan informasi

tentang adaptasi layanan

sehingga respons masyarakat

tentang kebutuhan setempat

lebih kuat.

Identifikasi sumber-sumber

informasi yang dipercaya oleh

masyarakat, seperti pusat

kesehatan masyarakat, apotek,

Koordinator sub-sub

klaster

224


tenaga dan pemimpin

kesehatan komunitas, dan

jaringan sebaya, dan pastikan

bahwa sumber-sumber ini

mengetahui informasi

termutakhir tentang

perubahan- perubahan

pemberian layanan esensial

dan tentang bantuan-bantuan

yang tersedia, seperti jalur

telepon khusus (hotline).

Perkuat asosiasi-asosiasi

setempat untuk menghasilkan

dan menyebarkan inisiatif-

inisiatif dukungan promosi

kesehatan berbasis komunitas

dan untuk memberikan

dukungan bagi anggota-

anggota masyarakat yang

terisolasi dan rentan sambil

menjaga jarak fisik dan tetap

menjalankan langkah-langkah

PPI.

Monitoring data

cakupan program

pelayanan essensial

Laporkan dan analisis secara

rutin dampak keseluruhan

pandemi ini pada pemberian

dan pemanfaatan layanan

kesehatan dengan

menggunakan indikator-

indikator inti (seperti total

kunjungan ke unit rawat jalan

atau ke fasilitas pelayanan

kesehatan primer serta

pemulangan dari dan kematian

di rumah sakit) dan evaluasi

pemberian layanan saat ini

berdasarkan layanan- layanan

pelacak (tracer) tertentu

Pisahkan (disagregasi) data

berdasarkan usia, jenis

kelamin, kelompok masyarakat

Koordinator sub-sub

klaster

225


jika memungkinkan untuk

memastikan layanan diberikan

secara merata

Lakukan penilaian cepat atas


untuk memantau perubahan

kapasitas dalam memberikan

layanan kesehatan esensial;

nilai gangguan, pendekatan

mitigasi, kapasitas skrining dan

triase, kapasitas tenaga

kesehatan, dan ketersediaan

obat-obatan serta suplai

esensial (termasuk APD).

Jika memungkinkan,

integrasikan pelaporan

berbasis komunitas dengan

sistem informasi kesehatan

berbasis fasilitas agar

pendekatan pemantauan

pemberian serta pemanfaatan

layanan tetap komprehensif

Optimalisasi upaya

pelayanan kesehatan

essensial dengan

memanfaatkan sumber

pembiayaan sesuai


undangan

Prioritaskan dan sesuaikan

sumber daya anggaran yang

ada berdasarkan analisis

cepat, sehingga layanan

essensial tetap berjalan namun

layanan yang tidak prioritas

dapat ditutup untuk sementara

Koordinator sub-sub

klaster

Kasus Transmisi komunitas


Evaluasi berkala

mekanisme-mekanisme

tata kelola dan

koordinasi untuk

mendukung





Koordinator sub-sub

klaster

226



yang tepat waktu


swasta.

Evaluasi

penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

esensial yang aman




triase dan rujukan

bertingkat)






di masa pandemi






layanan seiring





pelayanan dengan


Koordinator sub-sub

klaster

Evaluasi berkala

mekanisme-mekanisme

tata kelola dan

koordinasi untuk

mendukung


yang tepat waktu






swasta.

Koordinator sub-sub

klaster

Evaluasi

penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

esensial yang aman




triase dan rujukan

bertingkat)






di masa pandemi





Koordinator sub-sub

klaster

227



layanan seiring





pelayanan dengan


Memastikan

keberlanjutan

pelayanan esensial

dengan mengutamakan

keselamatan tenaga

kesehatan dan

penerapan kaidah-

kaidah PPI,


yang sesuai dengan

kebutuhan setempat

Evaluasi Pelatihan




kesehatan




hand sanitizer dll)








engineering dll)



seluruh tingkatan

Evaluasi berkala


kelompok-kelompok

rentan (lansia, ibu


bayi, balita, orang


dan imunosupresif

(komorbid), orang








masyarakat

228



dll) Monitoring data cakupan



pembagian tugas dan

peran sumber daya

kesehatan

Menetapkan kriteria dan

protokol jalur rujukan dan

rujukan balik yang jelas di

dalam sistem kesehatan dan

sosialisasikan kepada

penyedia layanan kesehatan

pemerintah maupun swasta







pengunjung, dan kelola alur

pasien untuk memastikan

penjagaan jarak, menghindari

penumpukan orang di ruang

tunggu, dan sesuaikan alur

pasien dan staf agar bersifat

satu arah

Menyusun jadwal janji temu,

batasi jumlah

Mobilisasi tambahan tenaga

kesehatan untuk mengisi

kekosongan tempat akibat


seharusnya bertugas terinfeksi

virus HxNy

Menyediakan sarana isolasi

atau karantina bagi tenaga

kesehatan yang terinfeksi

HxNy



yang sudah dilatih

229


Memperkuat strategi

komunikasi untuk

mendukung

pemanfaatan tepat

layanan esensial

Mendiseminasikan informasi

dan sertakan terjemahan

dalam bahasa setempat untuk

memandu dan untuk





penjangkauan dalam

komunitasnya



media sosial, untuk



masyarakat terus




masyarakat untuk





lebih kuat.

Identifikasi sumber-sumber

informasi yang dipercaya oleh

masyarakat, seperti pusat

kesehatan masyarakat, apotek,

tenaga dan pemimpin

kesehatan komunitas, dan

jaringan sebaya, dan pastikan

bahwa sumber-sumber ini

mengetahui informasi

termutakhir tentang

perubahan- perubahan

pemberian layanan esensial

dan tentang bantuan-bantuan

yang tersedia, seperti jalur

telepon khusus (hotline).

230


Perkuat asosiasi-asosiasi

setempat untuk menghasilkan

dan menyebarkan inisiatif-

inisiatif dukungan promosi

kesehatan berbasis komunitas

dan untuk memberikan

dukungan bagi anggota-

anggota masyarakat yang

terisolasi dan rentan sambil

menjaga jarak fisik dan tetap

menjalankan langkah-langkah

PPI.

Monitoring data

cakupan program

pelayanan essensial





kesehatan dengan











Pisahkan (disagregasi) data

berdasarkan usia, jenis

kelamin, kelompok masyarakat

jika memungkinkan untuk

memastikan layanan diberikan

secara merata









231





Optimalisasi upaya

pelayanan kesehatan

essensial dengan

memanfaatkan sumber

pembiayaan sesuai


undangan

Jika memungkinkan,







layanan tetap komprehensif.

Koordinator sub-sub

klaster



Deeskalasi respon

pandemi

Menyusun mekanisme

pengurangan dan

pengembalian layanan secara

progresif seiring menurunnya

beban pada sistem kesehatan

Koordinator sub-sub

klaster

Evaluasi berkala

mekanisme-

mekanisme tata kelola

dan koordinasi untuk

mendukung


yang tepat waktu

Evaluasi jalur koordinasi dan

komunikasi dengan pengelola

program layanan kesehatan

esensial, baik milik pemerintah

maupun swasta.

Koordinator sub-sub

klaster

Peralihan dan

pengaturan kembali

sumber daya

kesehatan dan

pelayanan essensial ke

sistem pelayanan

kesehatan

komprehensif rutin


pedoman/alur/busines proses

mengenai pedoman



di masa pandemi

Koordinator sub-sub

klaster

232


Evaluasi

penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

esensial yang aman




triase dan rujukan

bertingkat)












Koordinator sub-sub

klaster

Monitoring dan

evaluasi pembagian

tugas dan peran

sumber daya manusia

kesehatan



yang sudah dilatih

Koordinator sub-sub

klaster



dan suplai pelayanan

esensial



esensial

Koordinator sub-sub

klaster

Memastikan

keberlanjutan

pelayanan esensial

dengan mengutamakan

keselamatan tenaga

kesehatan dan

penerapan kaidah-

kaidah Pencegahan

dan Pengendalian

Infeksi, memanfaatkan

platform yang sesuai

dengan kebutuhan

setempat










hand sanitizer dll)



seluruh tingkatan

Memperkuat strategi

komunikasi untuk

mendukung

Diseminasikan informasi dan

sertakan terjemahan dalam

bahasa setempat untuk

memandu dan untuk

233


pemanfaatan tepat

layanan esensial





penjangkauan dalam

komunitasnya



media sosial, untuk



masyarakat terus




masyarakat untuk





lebih kuat.

Monitoring data

cakupan program

pelayanan essensial







kesehatan dengan











Jika memungkinkan,


234







layanan tetap komprehensif.

Pemangku kepentingan yang terlibat:

1. Lintas Program Kementerian Kesehatan (PADK, Ditjen Pelayanan Kesehatan,

Ditjen Kesehatan Keluarga, Ditjen P2P, Badan PPSDM Kesehatan, Farmalkes,

Pusat Krisis}

2. Kementerin/Lembaga terkait:Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Keuangan,BPOM

3. BPJS, Organisasi Profesi, Asosiasi RS, LSM Kesehatan, PMI,Biofarma,

4. Pemerintah daerah provinsi/ kab/kota

5. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota

Indikator Kegiatan


pencapaian

indikator

Waktu

pengukuran

Penanggung

jawab

1 Jumlah kunjungan

instalasi gawat

darurat untuk

kondisi kesehatan

tidak terkait Virus

HXNY

Penurunan

Jumlah

Kunjungan

IGD

Review dokumen

laporan tahunan

profil Rumah Sakit

Tahunan

Ditjen Yankes

2 Persentase

persalinan di

rumah/fasilitas

pelayanan

Kesehatan

100% Data persalinan

Tahunan

Direktorat

Kesehatan

Keluarga

3 Persentase

kunjungan

antenatal oleh Ibu

Hamil

100% Data laporan

Program KIA KB

Bulanan Direktorat

Kesehatan

Keluarga

235


pencapaian

indikator

Waktu

pengukuran

Penanggung

jawab

4 Persentase

cakupan imunisasi

dasar lengkap

100% Data laporan

Program

Imunisasi

Bulanan Direktorat

Surveilans dan

Karantina

Kesehatan

5 Persentase

pelayanan

kesehatan pada

orang dengan

risiko terinfeksi

HIV

100% Data laporan

program HIV

Bulanan Direktorat P2PML

6 Persentase

pelayanan

kesehatan orang

yang terduga TB

Data laporan

program TB

Bulanan Direktorat P2PML

7 Bimbingan teknis

pelayanan

kesehatan

esensial di pusat

dan masing

masing daerah

100% Review materi

bimbingan teknis

dan notulensi

pertemuan

Bulanan

8 Pertemuan

koordinasi regular

dengan lintas

program

berjenjang terkait

layanan esensial

100% Review notulensi

pertemuan dan

dukungan lintas

sektor

Bulanan

9 Koordinasi hasil

monitoring periodik

dan evaluasi

layanan esensial

100% Review hasil

analisis data

rutin dari

masing-masing

program

esensial dan

indikator SPM

Bulanan

4.5.3. SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN

Kegiatan surveilans diselenggarakan melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis

data, dan diseminasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan

informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar

kelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan.

236

Secara umum, pencatatan dan pelaporan kasus sebaiknya dilaksanakan terkomputerisasi

dengan cara online berbasis aplikasi. Untuk wilayah yang tidak bisa melaporkan secara

online, pengiriman pelaporan dapat dilakukan secara offline menggunakan formulir

terstandar. Pencatatan dan pelaporan antara lain:

a. All Record TC-19 (HTTPS://ALLRECORD-TC19.KEMKES.GO.ID),

b. All Record Antigen (HTTPS://ALLRECORD-ANTIGEN.KEMKES.GO.ID)

c. Sistem Informasi Pelacakan Kontak/ SILACAK (HTTPS://APPS-SILACAK.KEMKES.GO.ID,

HTTPS://SILACAK.KEMKES.GO.ID)

d. Sistem Online Pelaporan Harian/ SILAPHAR (HTTPS://S.ID/LAPORHARIANCOVID)

e. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

f. Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)

g. Formuli pelaporan manual RT-PCR Viral Load HIV

h. Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan SINKARKES/eHAC

i. Pencatatan dan pelaporan vaksinasi (Satu Data Vaksinasi)

Sistem pencatatan dan pelaporan ini dapat berubah sesuai kebutuhan. Ketentuan mengenai

pencatatan pelaporan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/

https://allrecord-antigen.kemkes.go.id/

https://apps-silacak.kemkes.go.id/

https://silacak.kemkes.go.id/

https://s.id/laporhariancovid

237

DAFTAR PUSTAKA

Care Peduli. (2020). Panduan Penyusunan Rencana Kontingensi Penanganan Kedaruratan

Bencana. Jakarta: Care Peduli.

Centers for Disease Control and Prevention. (2017). Get Your Workplace Ready for Pandemic

Flu. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Pedoman Penanganan Cepat Medis

dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Pedoman Tata Laksana COVID-19.

Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Protokol Petunjuk Praktis Layanan

Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi COVID-19 Nomor B:4.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Standar Alat Pelindung Diri (APD)

unuk Penanganan COVID-19 di Indonesia Revisi 1. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Protokol Penyiapan Fasilitas Shelter Untuk

Karantina dan Isolasi Kolektif di Masyarakat Umum Berbasis Masyarakat di Masa

Pandemi COVID-19.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Protokol Penyiapan Fasilitas Shelter Untuk

Karantina dan Isolasi Mandiri Berbasis Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19.

Ikatan Dokter Indonesia. (2020). Pedoman Standar Pelindungan Dokter di Era COVID-19.

Jakarta: Pengurus Besar IDI.

International Labour Organization. (2009). Perencanaan Keberlangsungan Usaha dalam

Menghadapi Pandemi Influenza. Jakarta: International Labour Organization.

Kementerian Dalam Negeri RI. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi

Pemerintah Daerah Pencegahan, Penngendalian, Dianosis dan Manajemen. Jakarta: Tim

Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan dan

Langkah-langkah DIsinfeksi Lingkungan Dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-

19. Jakarta: Direktorat Kesehatan Lingkunan Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Pandemi

COVID-19 Bagi Tenaga Kesehatan. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian

Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa

Adaptasi Kebiasaan Baru. Jakarta: Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kementerian Kesehatan RI.

238

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Pada

Pandemi COVID-19. Jakarta: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah

Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelayanan Gizi Pada Masa Tanggap Darurat

COVID-19 Untuk Tenaga Kesehatan. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian

Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan

Remaja di Masa Pandemi COVID-19 Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas. Jakarta:

Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus

Disease (COVID-19). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi Pada Masa Pandemi

COVID-19. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan di Klinik Pada Masa

Adaptasi Kebiasaan Baru. Jakarta: Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian

Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi

COVID-19. Jakarta: Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. Jakarta:


Kementerian Kesehatan RI. (2020). Protokol Layanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial

(DKJPS) Anak dan Remaja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19.

Jakarta: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza


Kementerian Kesehatan RI. (2020). Protokol Pelayanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan

Psikososial Bagi Petugas Kesehatan Pada Pandemi Coronavirus Desease (COVID-19) di

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian

Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Revisi 2 Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas

dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Jakarta: Direktorat Kesehatan

Keluarga Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2021). Protokol Tata Laksana COVID-19 Buku Saku Edisi 2.

Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. Protokol Layanan Tuberkulosis (TBC) Dalam Masa Pandemi COVID-

19. www.tbindonesia.or.id.

Kementerian Kesehatan RI. Protokol Tata Laksana Pasien TB Dalam Masa Pandemi COVID-19

Edisi II , 30 Maret 2020.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional RI. (2021). Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia. Jakarta:

239

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional RI.

Kementerian Sosial RI. (2020). Panduan Penyiapan Fasilitas Shelter untuk Karantina dan Isolasi

terkait COVID-19 Berbasis Komunitas. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 300/MENKES/SK/IV/2009 Tentang Pedoman

Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Lestari, Puji. (2019). Model Komunikasi Bencana “Table Top Exercise” Dalam Penanggulangan

Risiko Bencana. Jurnal Penelitian Komunikasi Vol.22 No.1, 17-30.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelengaraan Pelayanan

Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Kesehatan.

Perhimpunaan Dokter Paru Indonesia. (2020). Pedoman Tata Laksana COVID-19 Edisi 2.

Jakarta: PDPI.

Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia. (2020). Panduan Praktis Penata Laksanaan

Nutrisi COVID-19. Jakarta: PDGKI.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan

RI Nomor HK. 02.02/5/3884/2020 Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian

Penyakt Kusta dan Frambusia dalam Situasi Pandemi COVID-19.

World Health Organization. (2017). Pandemic Influenza Risk Management WHO Guidance.

Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2017). Pandemic Influenza Risk Management Guidance. Geneva:

World Health Organization

World Health Organization. (2018). WHO Guidance for Contingency Planning. Geneva: World

Health Organization.

World Health Organization. (2020). Introduction to COVID-19.

HTTPS://WWW.WHO.INT/EMERGENCIES/DISEASES/NOVEL-CORONAVIRUS-2019.

World Health Organization. (2020). Mempertahankan Layanan Kesehatan Esesnsial: Panduan

Operasional Untuk Konteks COVID-19. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2020). Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas, Termasuk

Penjangkauan dan Kampanye , Dalam Konteks Pandemi COVID-19. Geneva: World

Health Organization

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

240

Lampiran 1

Daftar Rumah Sakit Rujukan

NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA

1 1171015 Aceh RS Umum Daerah Dr.

Zainoel Abidin Pemprop Kota Banda Aceh

2 1174016 Aceh

RS Umum Daerah Cut

Meutia Kab. Aceh

Utara

Pemkab Kota Lhokseumawe


H. Yulidin Away Pemkab Aceh Selatan

4 1104011 Aceh RS Umum Daerah H.

Sahudin Kutacane Pemkab Aceh Tenggara

5 1105056 Aceh RS Umum Daerah dr.

Zubir Mahmud Pemkab Aceh Timur

6 1106013 Aceh RS Umum Daerah

Datu Beru Takengon Pemkab Aceh Tengah

7 1109016 Aceh RS Umum Daerah TGK

Chik Ditiro Sigli Pemkab Pidie


Fauziah Bireun Pemkab Bireuen


Teungku Peukan Pemkab Aceh Barat Daya

10 1113012 Aceh RS Umum Muhammad

Ali Kasim Pemkab Gayo Lues

11 1115012 Aceh

RS Umum Daerah

Sultan Iskandar Muda

Nagan Raya

Pemkab Nagan Raya


Meuraxa Pemkot Kota Banda Aceh


Langsa Pemkot Kota Langsa

14 1205013 Sumatera Utara RS Umum Daerah

Tarutung Pemkab Tapanuli Utara


Kabanjahe Pemkab Karo

16 1273011 Sumatera Utara RS Umum Daerah Dr.

Djasamen Saragih Pemkot

Kota Pematang

Siantar

17 1275655 Sumatera Utara RSUP H. Adam Malik Kemkes Kota Medan


Padang Sidempuan Pemkot

Kota Padang

Sidempuan

241


19 1201016 Sumatera Utara RS Umum Daerah dr.

M. G. Thomson Nias Pemkab Nias

20 1208016 Sumatera Utara

RS Umum Daerah H.

Abdul Manan

Simatupang

Pemkab Asahan


Perdagangan Pemkab Simalungun

22 1212023 Sumatera Utara RS Umum Dr. Gerhard

L. Tobing BUMN Deli Serdang


Batu Bara Pemkab Batu Bara

24 1275633 Sumatera Utara RS Umum Martha

Friska Swasta Kota Medan

25 1275888 Sumatera Utara RS Umum Martha

Friska Multatuli Swasta Kota Medan

26 1371010 Sumatera Barat RSUP Dr. M. Djamil Kemkes Kota Padang

27 1375014 Sumatera Barat RS Umum Daerah Dr.

Achmad Mochtar Pemprop Kota Bukittinggi

28 1302011 Sumatera Barat

RS Umum Daerah Dr.

Muhammad Zein

Painan

Pemkab Pesisir Selatan

29 1303012 Sumatera Barat RS Umum Daerah

Muara Labuh Pemkab Solok Selatan


Kabupaten Sijunjung Pemkab Sijunjung


Pariaman Pemprop Kota Pariaman


Lubuk Basung Pemkab Agam


Lubuk Sikaping Pemkab Pasaman

34 1371021 Sumatera Barat RS Tk. III Reksodiwiryo

Padang TNI Kota Padang

35 1371032 Sumatera Barat RS Umum Yos Sudarso Swasta Non Profit Kota Padang

36 1371123 Sumatera Barat RS Bhayangkara

Padang POLRI Kota Padang

37 1371305 Sumatera Barat RS Umum Semen

Padang Hospital BUMN Kota Padang

242



RS Jiwa Prof. Dr.

Hasan Basri Saanin

Datuk Tan Par

Pemprop Kota Padang

39 1371444 Sumatera Barat RS Umum Daerah dr.

Rasidin Padang Pemkot Kota Padang


RS Umum Citra Bunda

Medical Center

Padang

Swasta Kota Padang

41 1371464 Sumatera Barat RS. Universitas

Andalas Kementerian Lain Kota Padang

42 1371466 Sumatera Barat RS Umum Hermina

Padang Swasta Kota Padang


Mohammad Natsir Pemprop Kota Solok


Sawah Lunto Pemkot Kota Sawah Lunto

45 1375036 Sumatera Barat RS Stroke Nasional Kemkes Kota Bukittinggi

46 1403013 Riau RS Umum Daerah Puri

Husada Tembilahan Pemkab Indragiri Hilir

47 1471011 Riau RS Umum Daerah

Arifin Achmad Pemprop Kota Pekanbaru


Kota Dumai Pemkot Kota Dumai


Teluk Kuantan Pemkab Kuantan Singingi


Indrasari Rengat Pemkab Indragiri Hulu

51 1402013 Riau RS Umum Kasih Ibu

Rengat Swasta Indragiri Hulu

52 1403024 Riau RS Umum Daerah Raja

Musa Pemkab Indragiri Hilir


Tengku Sulung Pemkab Indragiri Hilir


Selasih Riau Pemkab Pelalawan

55 1404025 Riau RS Umum Efarina Swasta Pelalawan

56 1404027 Riau RS Umum Amalia

Medika Swasta Pelalawan

243


57 1405015 Riau

RS Umum Daerah

Tengku Rafi'an Siak Sri

Indrapura

Pemkab Siak

58 1405017 Riau RS Type D Perawang Pemkab Siak


Bangkinang Pemkab Kampar

60 1406031 Riau RS Umum Tandun BUMN Kampar


Rokan Hulu Pemkab Rokan Hulu

62 1407012 Riau RS Umum Awal Bros

Ujung Batu Swasta Rokan Hulu

63 1407013 Riau RS Umum Azzahra Swasta Rokan Hulu

64 1407014 Riau RS Umum Surya Insani Swasta Rokan Hulu


Bengkalis Pemkab Bengkalis


Kec.Mandau Pemkab Bengkalis

67 1408067 Riau RS Umum PT. Chevron

Pacific Indonesia Swasta Bengkalis

68 1408080 Riau RS Umum Permata

Hati Swasta Bengkalis

69 1409014 Riau RS Umum Cahaya Swasta Rokan Hilir

70 1409022 Riau

RS Umum Daerah Dr.

RM. Pratomo

Bagansiapiapi

Pemkab Rokan Hilir

71 1410043 Riau

RS Umum Daerah

Kabupaten Kepulauan

Meranti

Pemkab Kepulauan Meranti

72 1471022 Riau RS Tk. IV Pekanbaru TNI Kota Pekanbaru

73 1471033 Riau RS Bhayangkara Pekan

Baru Polda Riau POLRI Kota Pekanbaru

74 1471055 Riau RS Santa Maria

Pekanbaru Swasta Non Profit Kota Pekanbaru

75 1471067 Riau RS Umum Eka Hospital

Pekanbaru Swasta Kota Pekanbaru

76 1471079 Riau RS Umum Syafira Swasta Kota Pekanbaru


Petala Bumi Pemprop Kota Pekanbaru

78 1471135 Riau RS Umum Islam Ibnu

Sina Swasta Non Profit Kota Pekanbaru

244


79 1471146 Riau RS Jiwa Tampan Pemprop Kota Pekanbaru

80 1471150 Riau RS Prof. Dr. Tabrani Swasta Non Profit Kota Pekanbaru

81 1471161 Riau RS Umum Bina Kasih Swasta Kota Pekanbaru

82 1471215 Riau RSU TNI-AU Lanud

Roesmin Nurjadin TNI Kota Pekanbaru



84 1471382 Riau RS Umum Pekanbaru

Medical Center Swasta Kota Pekanbaru

85 1471383 Riau RS Umum Sansani Swasta Kota Pekanbaru

86 1471384 Riau RS Awal Bros A. Yani Swasta Kota Pekanbaru


Panam Swasta Kota Pekanbaru

88 1471392 Riau RS Umum Universitas

Riau Kementerian Lain Kota Pekanbaru

89 1471396 Riau RS Umum Aulia

Hospital Swasta Kota Pekanbaru

90 1471397 Riau RS Umum Prima


91 1471398 Riau RS Daerah Madani

Kota Pekanbaru Pemkot Kota Pekanbaru

92 1471399 Riau RS Hermina


93 1473024 Riau RS Pertamina Dumai BUMN Kota Dumai

94 1571012 Jambi RS Umum Daerah

Raden Mattaher Jambi Pemprop Kota Jambi


Mayjen H. A. Thalib Pemkab Kerinci

96 1502014 Jambi

RS Umum Daerah

Kolonel

Abundjani/Bangko

Pemkab Merangin

97 1503036 Jambi

RS Umum Daerah

Prof. Dr. H. Chatib

Quzwain

Pemkab Sarolangun

98 1504015 Jambi RS Umum Daerah Haji

Abdoel Madjid Batoe Pemkab Batang Hari


Ahmad Ripin Pemkab Muaro Jambi

10

0 1506011 Jambi

RS Umum Daerah

Nurdin Hamzah Pemkab

Tanjung Jabung

Timur

245


10

1 1507010 Jambi

RS Umum Daerah KH.

Daud Arif Pemkab

Tanjung Jabung

Barat

10

2 1508013 Jambi

RS Umum Daerah

Sultan Thaha

Saifuddin

Pemkab Tebo

10

3 1509013 Jambi

RS Umum Daerah H.

Hanafie Pemkab Bungo

10

4 1571034 Jambi RS Bhayangkara Jambi POLRI Kota Jambi

10

5 1571147 Jambi RS Siloam Jambi Swasta Kota Jambi

10

6 1571158 Jambi

RS Umum Daerah H.

Abdul Manap Pemkot Kota Jambi

10

7 1602014 Sumatera Selatan

RS Umum Daerah

Kayuagung Pemkab Ogan Komering Ilir

10


RS Umum Daerah

Lahat Pemkab Lahat

10


RS Umum Pusat Dr.

Mohammad Hoesin

Palembang

Kemkes Kota Palembang

11


RS Umum Pusat Dr.

Rivai Abdullah Kemkes Banyuasin

11


RS Umum Daerah Siti

Fatimah Provinsi

Sumatera Sela

Pemprop Kota Palembang

11


RS Umum Dr. Noesmir

Baturaja TNI Ogan Komering Ulu

11


RS Umum Daerah Dr.

Ibnu Sutowo Baturaja Pemkab Ogan Komering Ulu

11


RS Umum Santo

Antonio Baturaja Swasta Non Profit Ogan Komering Ulu

11


RS Umum Bukit Asam

Medika BUMN Muara Enim

11


RS Umum Daerah dr.

H. M. Rabain Muara

Enim

Pemkab Muara Enim

11


RS Umum Daerah

Talang Ubi Pemkab

Penukal Abab

Lematang Ilir

11

8 1604020 Sumatera Selatan RS Tk. IV Lahat TNI Lahat

246


11


RS Umum Daerah

Rupit Kabupaten Musi

Rawas Utara

Pemkab Musi Rawas Utara

12


RS Umum Daerah

Sekayu Pemkab Musi Banyuasin

12


RS Umum Daerah

Sungai Lilin Pemkab Musi Banyuasin

12


RS Umum Daerah

Bayung Lincir Pemkab Musi Banyuasin

12


RS Umum Daerah

Banyuasin Pemkab Banyuasin

12


RS Hermina OPI

Jakabaring Swasta Banyuasin

12


RS Umum Daerah

Muara Dua Pemkab

Ogan Komering Ulu

Selatan

12


RS Umum Daerah

Martapura Pemkab

Ogan Komering Ulu

Timur

12


RS Islam At-Taqwa

Gumawang Swasta

Ogan Komering Ulu

Timur

12


RS Umum Panti

Bhaktiningsih Swasta Non Profit

Ogan Komering Ulu

Timur

12


RS Umum Daerah

Ogan Komering Ulu

Timur

Pemkab Ogan Komering Ulu

Timur

13


RS Umum Daerah

Kabupaten Ogan Ilir Pemkab Ogan Ilir

13


RS Umum Daerah

Kabupaten Empat

Lawang

Pemkab Empat Lawang

13


RS Umum Pertamina

Palembang BUMN Kota Palembang

13


RS Umum dr. AK. Gani

Kota Palembang TNI Kota Palembang

13


RS Umum Pusri

Palembang Swasta Kota Palembang

13


RS Umum Charitas

Hospital Palembang Swasta Non Profit Kota Palembang

13


RS Jiwa Ernaldi Bahar

Provinsi Sumatera

Selatan

Pemprop Kota Palembang

247


13

7 1671083 Sumatera Selatan RS Islam Siti Khadijah Swasta Non Profit Kota Palembang

13


RS Umum Bunda

Palembang Swasta Non Profit Kota Palembang

13


RS Umum Daerah

Palembang Bari Pemkot Kota Palembang

14


RS Umum Myria


14


RS Muhammadiyah


14


RS Khusus Paru

Palembang Pemprop Kota Palembang

14


RS Hermina


14


RS Bhayangkara

Palembang POLRI Kota Palembang

14


RS Pelabuhan


14


RS Siloam Sriwijaya


14


RS Umum Daerah

Kota Prabumulih Pemkot Kota Prabumulih

14


RS Pertamina Kota

Prabumulih BUMN Kota Prabumulih

14


RS AR Bunda Kota

Prabumulih Swasta Kota Prabumulih

15


RS Umum Daerah

Basemah Kota Pagar

Alam

Pemkot Kota Pagar Alam

15


RS AR Bunda Kota

Lubuk Linggau Swasta Kota Lubuk Linggau

15

2 1674003 Sumatera Selatan RS Siloam Silampari Swasta Kota Lubuk Linggau

15


RS Umum Daerah Dr.

Sobirin Kabupaten

Musi Rawas

Pemkab Musi Rawas

15


RS Umum Daerah Siti

Aisyah Kota Lubuk

Linggau

Pemkot Kota Lubuk Linggau

248


15

5 1701014 Bengkulu

RS Umum Daerah

Hasanuddin Damrah

Manna

Pemkab Bengkulu Selatan

15

6 1703016 Bengkulu

RS Umum Daerah

Arga Makmur Pemkab Bengkulu Utara

15

7 1771014 Bengkulu

RS Umum Daerah Dr.

M. Yunus Bengkulu Pemprop Kota Bengkulu

15

8 1702015 Bengkulu

RS Umum Daerah

Curup Pemkab Rejang Lebong

15

9 1704028 Bengkulu

RS Umum Daerah

Kaur Pemkab Kaur

16

0 1705018 Bengkulu

RS Umum Daerah Tais

Kabupaten Seluma Pemkab Seluma

16

1 1706019 Bengkulu

RS Umum Daerah

Mukomuko Pemkab Muko Muko

16

2 1707026 Bengkulu

RS Umum Daerah

Lebong Pemkab Lebong

16

3 1708010 Bengkulu

RS Umum Daerah

Kepahiang Pemkab Kepahiang

16

4 1709038 Bengkulu

RS Umum Daerah

Bengkulu Tengah Pemkab Bengkulu Tengah

16

5 1771002 Bengkulu

RS Umum Daerah

Harapan dan Doa Pemkot Kota Bengkulu

16

6 1771040 Bengkulu RS Tk. IV Bengkulu TNI Kota Bengkulu

16

7 1771051 Bengkulu

RS Bhayangkara Jitra

Kota Bengkulu POLRI Kota Bengkulu

16

8 1801017 Lampung

RS Umum Daerah Dr H

Abdul Moeloek Pemprop

Kota Bandar

Lampung

16

9 1803021 Lampung

RS Umum Daerah Dr.

H. Bob Bazar, SKM Pemkab Lampung Selatan

17

0 1806013 Lampung

RS Umum Daerah May

Jen HM Ryacudu Pemkab Lampung Utara

17

1 1872016 Lampung

RS Umum Daerah

Ahmad Yani Metro Pemkot Kota Metro

17

2 1801015 Lampung

RS Umum Daerah

Alimuddin Umar Pemkab Lampung Barat

17

3 1802016 Lampung RS Panti Secanti Swasta Non Profit Tanggamus

249


17

4 1802027 Lampung

RS Umum Daerah

Batin Mangunang Pemkab Tanggamus

17

5 1802038 Lampung

RS Umum Mitra

Husada Swasta Pringsewu

17

6 1803010 Lampung

RS Umum Daerah

Pringsewu Pemkab Pringsewu

17

7 1803033 Lampung RS Natar Medika Swasta Lampung Selatan

17

8 1803035 Lampung

RS Umum Daerah

Bandar Negara

Husada

Pemprop Lampung Selatan

17

9 1804011 Lampung

RS Umum Daerah

Sukadana Pemkab Lampung Timur

18

0 1805023 Lampung

RS Umum Yukum

Medical Centre Swasta Lampung Tengah

18

1 1805034 Lampung

RS Umum Daerah

Demang Sepulau Raya Pemkab Lampung Tengah

18

2 1806035 Lampung RS Umum Handayani Swasta Lampung Utara

18

3 1807014 Lampung

RS Umum Daerah

Zainal Abidin Pagar

Alam

Pemkab Way Kanan

18

4 1808015 Lampung

RS Umum Daerah

Menggala Tulang

Bawang

Pemkab Tulang Bawang

18

5 1809002 Lampung

RS Umum Daerah

Pesawaran Pemkab Pesawaran

18

6 1811002 Lampung

RS Umum Daerah

Ragab Begawe Caram Pemkab Mesuji

18

7 1812003 Lampung

RS Umum Daerah

Tulang Bawang Barat Pemkab

Tulang Bawang

Barat

18

8 1813001 Lampung

RS Umum Daerah KH.

Muhammad Thohir

KRUI

Pemkab Pesisir Barat

18

9 1871026 Lampung RS Tk. IV 02.07.04 TNI

Kota Bandar

Lampung

19

0 1871048 Lampung

RS Umum Daerah Dr.

A. Dadi Tjokrodipo Pemkot

Kota Bandar

Lampung

19

1 1871180 Lampung

RS Umum Imanuel

Way Halim Swasta Non Profit

Kota Bandar

Lampung

250


19

2 1871234 Lampung RS Umum Bumi Waras Swasta Non Profit

Kota Bandar

Lampung

19

3 1871282 Lampung

RS Umum Advent

Bandar Lampung Swasta Non Profit

Kota Bandar

Lampung

19

4 1871405 Lampung

RS Umum Urip

Sumoharjo Swasta

Kota Bandar

Lampung

19

5 1871416 Lampung

RS Umum Graha

Husada Swasta

Kota Bandar

Lampung

19

6 1871427 Lampung

RS Umum Pertamina-

Bintang Amin

Lampung

Swasta Kota Bandar

Lampung

19

7 1871438 Lampung

RS Bhayangkara Polda

Lampung POLRI

Kota Bandar

Lampung

19

8 1902010

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Umum Daerah dr.

H. Marsidi Judono Pemkab Belitung

19

9 1971021

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Umum Daerah

Depati Hamzah Pemkot Kota Pangkal Pinang

20

0 1901016

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Umum Daerah

Depati Bahrin Pemkab Bangka

20

1 1901031

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Umum Medika

Stannia Swasta Bangka

20

2 1901043

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Umum Daerah Dr.

(HC) Ir. Soekarno Pemprop Bangka

20

3 1902011

Kepulauan

Bangka Belitung RS Umum Almah Swasta Belitung

20

4 1902012

Kepulauan

Bangka Belitung RS Utama Swasta Belitung

20

5 1902042

Kepulauan

Bangka Belitung RS Umum Arsani Swasta Bangka

20

6 1903002

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Umum Bakti Timah

Muntok Swasta Bangka Barat

20

7 1903005

Kepulauan

Bangka Belitung RS Gunung Manik Swasta Bangka Barat

20

8 1903013

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Umum Daerah

Sejiran Setason Pemkab Bangka Barat

20

9 1904013

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Umum Daerah

Kab.Bangka Tengah Pemkab Bangka Tengah

21

0 1904014

Kepulauan

Bangka Belitung RS Siloam Bangka Swasta Bangka Tengah

251


21

1 1905024

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Umum Daerah Kab.

Bangka Selatan Pemkab Bangka Selatan

21

2 1906014

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Umum Daerah

Kab.Belitung Timur Pemkab Belitung Timur

21

3 1971002

Kepulauan

Bangka Belitung RS Katolik Bhakti Wara Swasta Non Profit Kota Pangkal Pinang

21

4 1971003

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Ibu dan Anak

Muhaya Swasta Kota Pangkal Pinang

21

5 1971004

Kepulauan

Bangka Belitung RS Kalbu Intan Medika Swasta Kota Pangkal Pinang

21

6 1971005

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Ibu dan Anak

Dzakirah Swasta Kota Pangkal Pinang

21

7 1971006

Kepulauan

Bangka Belitung RS Ibu dan Anak Rona Swasta Kota Pangkal Pinang

21

8 1971043

Kepulauan

Bangka Belitung

RS Bakti Timah

Pangkalpinang Swasta Kota Pangkal Pinang

21

9 2001013 Kepulauan Riau

RS Umum Daerah

Muhammad Sani

Kabupaten Karimun

Pemkab Karimun

22


RS Badan

Pengusahaan Batam Kementerian Lain Kota Batam

22


RS Umum Daerah

Embung Fatimah Kota

Batam

Pemkot Kota Batam

22


RS Umum Daerah Raja

Ahmad Tabib Pemprop Kota Tanjung Pinang

22


RS Umum Bhakti

Timah Swasta Karimun

22


RS Umum Daerah

Kabupaten Bintan Pemkab Bintan

22


RS Umum Daerah

Engku Haji Daud Pemprop Bintan

22


RS Umum Daerah

Natuna Pemkab Natuna

22


RSAU dr. Yuniati

Wisma Karyani TNI Natuna

22


RS Umum Daerah

Palmatak Pemkab Kepulauan Anambas

252


22


RS Umum Daerah

Dabo Kabupaten

Lingga

Pemkab Lingga

23


RS Umum Daerah

Encik Mariyam Pemkab Lingga

23


RS Umum Daerah

Bergerak Jemaja Pemkab Kepulauan Anambas

23


RS Umum Budi

Kemuliaan Batam Swasta Non Profit Kota Batam

23


RS Umum Santa

Elisabeth Batam Swasta Non Profit Kota Batam

23


RS Umum Harapan

Bunda Batam Swasta Non Profit Kota Batam

23


RS Umum Charis

Medika Swasta Kota Batam

23


RS Ibu dan Anak

Mutiara Aini Swasta Kota Batam

23


RS Umum Graha

Hermine Swasta Kota Batam

23


RS Umum Santa

Elisabeth Batam Kota Swasta Kota Batam

23


RS Ibu dan Anak Griya

Medika Batam Swasta Kota Batam

24


RS Umum Camatha

Sahidya Swasta Kota Batam

24


RS Ibu dan Anak

Frisdhy Angel Swasta Kota Batam

24


RS Umum Soedarsono

Darmosoewito Swasta Non Profit Kota Batam

24


RS Umum Awal Bros

Batam Swasta Kota Batam

24


RS Umum Daerah

Kota Tanjung Pinang Pemkot Kota Tanjung Pinang

24


RS Umum AL Dr

Midiyato S TNI Kota Tanjung Pinang

24


RS Umum Daerah

Tarempa Pemkab Kepulauan Anambas

24


RS Bhayangkara

Batam Polda Kepri POLRI Kota Batam

253


24


RS Keluarga Husada

Batam Swasta Kota Batam

24


RS Ibu dan Anak Kasih

Sayang Ibu Swasta Kota Batam

25


RS Santa Elisabeth Sei

Lekop Swasta Kota Batam

25

1 3171012 DKI Jakarta RSUP Fatmawati Kemkes Kota Jakarta Selatan

25

2 3171795 DKI Jakarta

RS Umum Daerah

Pasar Minggu Pemprop Kota Jakarta Selatan

25

3 3172013 DKI Jakarta RSUP Persahabatan Kemkes Kota Jakarta Timur

25


RS Umum

Bhayangkara Tk. I

R.Said Sukanto

POLRI Kota Jakarta Timur

25


RS Umum PAD Gatot

Soebroto TNI Kota Jakarta Pusat

25


RS Umum AL Dr

Mintoharjo TNI Kota Jakarta Pusat

25


RS Umum Daerah

Cengkareng Pemprop Kota Jakarta Barat

25


RS Penyakit Infeksi

Prof. Dr. Sulianti

Saroso

Kemkes Kota Jakarta Utara

25


RS Umum Pusat

Pertamina BUMN Kota Jakarta Selatan

26

0 3171045 DKI Jakarta RS Umum Jakarta Swasta Non Profit Kota Jakarta Selatan

26


RS Umum Dr. Suyoto

Pusrehab Kemhan Kementerian Lain Kota Jakarta Selatan

26


RS Umum Pondok

Indah Swasta Kota Jakarta Selatan

26

3 3171515 DKI Jakarta RS Umum MMC Swasta Kota Jakarta Selatan

26

4 3171574 DKI Jakarta RS Umum Prikasih Swasta Non Profit Kota Jakarta Selatan

26

5 3171665 DKI Jakarta RS Umum Medistra Swasta Kota Jakarta Selatan

26

6 3171702 DKI Jakarta RS Umum Zahirah Swasta Kota Jakarta Selatan

254


26

7 3171746 DKI Jakarta RS Umum Aulia Swasta Kota Jakarta Selatan

26

8 3171782 DKI Jakarta RS Umum Andhika Swasta Non Profit Kota Jakarta Selatan

26

9 3171784 DKI Jakarta RS Umum Yadika Swasta Kota Jakarta Selatan

27


RS Umum

Bhayangkara

Lemdiklat Polri

POLRI Kota Jakarta Selatan

27

1 3171786 DKI Jakarta RS Umum Mayapada Swasta Kota Jakarta Selatan

27


RS Umum Daerah Jati

Padang Pemprop Kota Jakarta Selatan

27


RS Umum Daerah

Kebayoran Baru Pemprop Kota Jakarta Selatan

27


RS Umum Daerah

Kebayoran Lama Pemprop Kota Jakarta Selatan

27


RS Umum Siloam

Mampang Swasta Kota Jakarta Selatan

27


RS Umum Daerah

Budhi Asih Pemprop Kota Jakarta Timur

27


RS Umum Pengayom

Cipinang Kementerian Lain Kota Jakarta Timur

27


RS Pusat AU dr.

Esnawan Antariksa TNI Kota Jakarta Timur

27

9 3172094 DKI Jakarta RS Umum FK UKI Swasta Non Profit Kota Jakarta Timur

28


RS Umum Daerah

Pasar Rebo Pemprop Kota Jakarta Timur

28


RS Umum Premier

Jatinegara Swasta Kota Jakarta Timur

28


RS Umum Hermina

Jatinegara Swasta Kota Jakarta Timur

28


RS Umum Omni

Medical Center Swasta Non Profit Kota Jakarta Timur

28


RS Islam Jakarta

Pondok Kopi Swasta Non Profit Kota Jakarta Timur

28


RS Umum Kartika Pulo

Mas Swasta Non Profit Kota Jakarta Timur

255


28

6 3172520 DKI Jakarta RS Umum Harum Swasta Non Profit Kota Jakarta Timur

28


RS Umum Harapan

Bunda Swasta Kota Jakarta Timur

28

8 3172724 DKI Jakarta RS Umum Haji Jakarta Swasta Kota Jakarta Timur

28

9 3172746 DKI Jakarta RS Jiwa Duren Sawit Pemprop Kota Jakarta Timur

29


RSK Pusat Otak

Nasional Kemkes Kota Jakarta Timur

29

1 3172757 DKI Jakarta RS Umum Adhyaksa Kementerian Lain Kota Jakarta Timur

29


RS Umum Columbia

Asia Pulomas Swasta Kota Jakarta Timur

29


RS Umum Daerah

Kramat Jati Pemprop Kota Jakarta Timur

29


RS Umum Daerah

Ciracas Pemprop Kota Jakarta Timur

29


RS Umum Olahraga

Nasional Kementerian Lain Kota Jakarta Timur

29


RSUPN Dr. Cipto

Mangunkusumo Kemkes Kota Jakarta Pusat

29

7 3173040 DKI Jakarta RS Umum Husada Swasta Kota Jakarta Pusat

29

8 3173051 DKI Jakarta RS Umum Sint Carolus Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat

29

9 3173062 DKI Jakarta RS PGI Cikini Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat

30


RS Umum Islam

Jakarta Cempaka

Putih

Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat

30


RS Tk. II M. Ridwan

Meuraksa TNI Kota Jakarta Timur

30


RS Umum Budi

Kemuliaan Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat

30


RS Umum Primaya

Evasari Hospital Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat

30


RS Umum Pertamina

Jaya BUMN Kota Jakarta Pusat

256


30


RS Umum dr. Abdul

Radjak Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat

30


RS Umum Daerah

Tarakan Pemprop Kota Jakarta Pusat

30

7 3173580 DKI Jakarta RS Umum Kramat 128 Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat

30


RS Umum Menteng

Mitra Afia Swasta Kota Jakarta Pusat

30


RS Umum Mitra

Kemayoran Swasta Kota Jakarta Pusat

31


RS Umum Bunda

Jakarta Swasta Kota Jakarta Pusat

31


RS Umum Daerah

Sawah Besar Pemprop Kota Jakarta Pusat

31


RS Umum Daerah

Cempaka Putih Pemprop Kota Jakarta Pusat

31


RS Umum Daerah

Tanah Abang Pemprop Kota Jakarta Pusat

31


RS Umum Hermina

Kemayoran Swasta Kota Jakarta Pusat

31

5 3173712 DKI Jakarta RS Umum Yarsi Swasta Kota Jakarta Pusat

31


RS Umum Sumber

Waras Swasta Non Profit Kota Jakarta Barat

31


RS Umum Pelni

Petamburan BUMN Kota Jakarta Barat

31


RS Umum Bhakti

Mulia Swasta Non Profit Kota Jakarta Barat

31


RS Jiwa Dr. Soeharto

Heerjan Kemkes Kota Jakarta Barat

32


RS Umum Grha

Kedoya Swasta Kota Jakarta Barat

32

1 3174063 DKI Jakarta RS Kanker Dharmais Kemkes Kota Jakarta Barat

32


RS Anak dan Bunda

Harapan Kita Kemkes Kota Jakarta Barat

32


RS Jantung dan

Pembuluh Darah

Harapan Kita

Kemkes Kota Jakarta Barat

257


32


RS Umum Siloam

Hospitals Kebon Jeruk Swasta Kota Jakarta Barat

32


RS Umum Hermina

Daan Mogot Swasta Kota Jakarta Barat

32


RS Umum Cinta Kasih

Tzu Chi Swasta Non Profit Kota Jakarta Barat

32


RS Umum Royal

Taruma Swasta Kota Jakarta Barat

32


RS Umum Bina Sehat

Mandiri Swasta Kota Jakarta Barat

32

9 3174508 DKI Jakarta RS Umum Puri Indah Swasta Kota Jakarta Barat

33


RS Umum Daerah

Kecamatan Kalideres Pemprop Kota Jakarta Barat

33


RS Umum Mitra

Keluarga Kalideres Swasta Kota Jakarta Barat

33


RS Umum Ciputra

Hospital Citragarden

City

Swasta Kota Jakarta Barat

33

3 3175016 DKI Jakarta RS Umum Daerah Koja Pemprop Kota Jakarta Utara

33


RS Umum Akademik

Atma Jaya Swasta Non Profit Kota Jakarta Utara

33


RS Umum Pelabuhan

Tanjung Priok BUMN Kota Jakarta Utara

33

6 3175075 DKI Jakarta RS Umum Mulyasari Swasta Kota Jakarta Utara

33


RS Umum Hermina

Podomoro Swasta Kota Jakarta Utara

33


RS Umum Satya

Negara Swasta Non Profit Kota Jakarta Utara

33


RS Umum Islam

Jakarta Utara Swasta Non Profit Kota Jakarta Utara

34

0 3175341 DKI Jakarta RS Umum Pluit Swasta Kota Jakarta Utara

34


RS Umum Pantai

Indah Kapuk Swasta Kota Jakarta Utara

34


RS Umum Mitra

Keluarga Kelapa

Gading

Swasta Kota Jakarta Utara

258


34

3 3175407 DKI Jakarta RS Umum Gading Pluit Swasta Kota Jakarta Utara

34

4 3175408 DKI Jakarta RS Umum Firdaus Swasta Kota Jakarta Utara

34

5 3175410 DKI Jakarta RS Umum Pekerja Swasta Kota Jakarta Utara

34

6 3175411 DKI Jakarta RS Umum Duta Indah Swasta Kota Jakarta Utara

34


RS Umum Daerah

Tugu Koja Pemprop Kota Jakarta Utara

34


RS Umum Daerah

Pademangan Pemprop Kota Jakarta Utara

34

9 3201024 Jawa Barat

RS Paru Dr. M.

Goenawan

Partowidigdo

Kemkes Bogor

35


RS Umum Daerah dr.

Slamet Garut Pemkab Garut

35


RS Umum Daerah Kab.

Indramayu Pemkab Indramayu

35


RS Umum Daerah R.

Syamsudin, SH Pemkot Kota Sukabumi

35


RS Umum Pusat Dr.

Hasan Sadikin Kemkes Kota Bandung

35


RS Paru Dr. H. A.

Rotinsulu Kemkes Kota Bandung

35


RS Umum Daerah

Gunung Jati Pemkot Kota Cirebon

35


RS Umum Tk. II

Dustira TNI Kota Cimahi

35


RS Umum Daerah

Cibinong Pemkab Bogor

35


RS Umum Daerah

Ciawi Pemkab Bogor

35

9 3201061 Jawa Barat RS Umum Tugu Ibu Swasta Non Profit Kota Depok

36

0 3201072 Jawa Barat RS Umum Puri Cinere Swasta Kota Depok

36


RS Umum Daerah

Leuwiliang Pemkab Bogor

259


36


RS Umum Bina

Husada Swasta Bogor

36


RS Umum Hermina

Depok Swasta Non Profit Kota Depok

36

4 3201185 Jawa Barat RS Umum Meilia Swasta Kota Depok

36


RS Umum Bunda

Margonda Swasta Kota Depok

36


RS Umum Sentra

Medika Cibinong Swasta Bogor

36


RS Umum Daerah

Cileungsi Pemkab Bogor

36


RS Umum Medika

Dramaga Swasta Kota Bogor

36


RS Umum Karya

Bhakti Pratiwi Swasta Bogor

37

0 3201254 Jawa Barat Bogor Senior Hospital Swasta Kota Bogor

37


RS Universitas

Indonesia Kementerian Lain Kota Depok

37

2 3201258 Jawa Barat RS Eka Hospital Swasta Bogor

37


RS Umum Daerah

Sekarwangi Pemkab Sukabumi

37


RS Umum Daerah

Palabuhanratu Pemkab Sukabumi

37


RS Umum Daerah

Jampang Kulon Pemprop Sukabumi

37


RS Umum Hermina

Sukabumi Swasta Sukabumi

37


RS Umum Betha

Medika Swasta Sukabumi

37


RS Umum Bhakti

Medicare Swasta Sukabumi

37


RS Umum Kartika

Cibadak Swasta Sukabumi

38


RS Umum Daerah

Sayang Pemkab Cianjur

38


RS Umum Daerah

Cimacan Pemkab Cianjur

260


38


RS Umum Daerah

Majalaya Pemkab Bandung

38


RS Umum Daerah Al

Ihsan Provinsi Jawa

Barat

Pemprop Bandung

38


RS Unggul Karsa

Medika Swasta Bandung

38


RS Umum Daerah

Pameungpeuk Prov.

Jabar

Pemprop Garut

38


RS Umum Daerah dr.

Soekardjo Pemkot Kota Tasikmalaya

38


RS Umum Daerah

Singaparna Medika

Citrautama

Pemkab Tasikmalaya

38


RS Umum Daerah Kab.

Ciamis Pemkab Ciamis

38


RS Umum Daerah

Banjar Pemkot Kota Banjar

39


RS Umum Daerah 45

Kuningan Pemkab Kuningan

39


RS Umum Daerah

Linggajati Kuningan Pemkab Kuningan

39


RS Umum Daerah

Waled Pemkab Cirebon

39


RS Paru Provinsi Jawa

Barat Pemprop Cirebon

39


RS Umum Daerah

Arjawinangun Pemkab Cirebon

39


RS Umum Mitra

Plumbon Swasta Cirebon

39


RS Umum Daerah

Majalengka Pemkab Majalengka

39


RS Umum Daerah

Cideres Pemkab Majalengka

39


RS Umum Daerah

Sumedang Pemkab Sumedang

39


RS Umum Daerah M.

A. Sentot Patrol Pemkab Indramayu

261


40


RS Umum Daerah

Subang Pemkab Subang

40


RS Umum Daerah

Bayu Asih Pemkab Purwakarta

40


RS Umum Siloam

Purwakarta Swasta Purwakarta

40


RS Umum Daerah

Karawang Pemkab Karawang

40


RS Khusus Paru

Kabupaten Karawang Pemkab Karawang

40

5 3215156 Jawa Barat RS Umum Lira Medika Swasta Karawang

40

6 3216126 Jawa Barat RS Umum Annisa Swasta Bekasi

40

7 3216152 Jawa Barat RS Umum Siloam Swasta Bekasi

40


RS Umum Sentra

Medika Swasta Non Profit Bekasi

40


RS Umum Daerah

Kab.Bekasi Pemkab Bekasi

41


RS Umum Hermina

Grand Wisata Swasta Bekasi

41


RS Umum Kartika

Husada Swasta Bekasi

41


RS Umum Hermina

Galaxy Swasta Kota Bekasi

41


RS Umum Mitra

Keluarga Cikarang Swasta Bekasi

41


RS Umum Kartika

Husada Setu Swasta Bekasi

41


RS Mitra Keluarga

Pratama Swasta Kota Bekasi

41


RS Umum Daerah

Cililin Pemkab Bandung Barat

41


RS Umum Daerah

Cikalong Wetan Pemkab Bandung Barat

41


RS Umum Daerah

Pandega Pangandaran Pemkab Pangandaran

41

9 3271013 Jawa Barat RS Umum PMI Bogor Swasta Non Profit Kota Bogor

262


42

0 3271072 Jawa Barat RS Umum Azra Swasta Kota Bogor

42


RS Umum Daerah

Kota Bogor Pemkot Kota Bogor

42


RS Umum Hermina

Bogor Swasta Kota Bogor

42


BMC Mayapada

Hospital Swasta Kota Bogor

42

4 3271161 Jawa Barat RS Umum Melania Swasta Kota Bogor

42


RSU Bhayangkara Tk.

II Sartika Asih POLRI Kota Bandung

42

6 3273030 Jawa Barat RSAU dr. M. Salamun TNI Kota Bandung

42


RS Umum Immanuel

Bandung Swasta Non Profit Kota Bandung

42

8 3273063 Jawa Barat RS Umum Santo Yusup Swasta Non Profit Kota Bandung

42


RS Umum Santo

Borromeus Swasta Non Profit Kota Bandung

43


RS Umum Advent

Bandung Swasta Non Profit Kota Bandung

43


RS Umum Hermina

Arcamanik Swasta Kota Bandung

43


RS Ibu dan Anak Kota

Bandung Pemkot Kota Bandung

43


RS Umum Daerah

Kota Bandung Pemkot Kota Bandung

43


RS Umum Al-Islam

Bandung Swasta Kota Bandung

43


RS Umum Santosa

Hospital Bandung

Central

Swasta Kota Bandung

43


RS Umum Santosa

Hospital Bandung

Kopo

Swasta Kota Bandung

43


RS Umum Tk. III

Ciremai TNI Kota Cirebon

263


43


RS Umum Daerah dr.

Chasbullah

Abdulmadjid

Pemkot Kota Bekasi

43


RS Umum Mitra

Keluarga Bekasi Timur Swasta Kota Bekasi

44


RS Umum Satria

Medika Swasta Kota Bekasi

44


RS Siloam Bekasi

Timur Swasta Kota Bekasi

44

2 3275063 Jawa Barat RS Primaya Swasta Kota Bekasi

44


RS Umum Mitra

Keluarga Bekasi Barat Swasta Kota Bekasi

44


RS Umum Hermina

Bekasi Swasta Kota Bekasi

44

5 3275196 Jawa Barat RS Umum Bella Swasta Kota Bekasi

44


RS Umum Graha

Juanda Swasta Kota Bekasi

44


RS Siloam Bekasi

Sepanjang Jaya Swasta Kota Bekasi

44


RS Umum Mitra

Keluarga Cibubur Swasta Kota Bekasi

44

9 3275392 Jawa Barat RS Primaya Swasta Kota Bekasi

45


RS Umum Mitra

Keluarga Depok Swasta Kota Depok

45


RS Umum

Bhayangkara Brimob POLRI Kota Depok

45


RS Umum Daerah

Kota Depok Pemkot Kota Depok

45


RS Umum Daerah

Cibabat Pemkot Kota Cimahi

45

4 3302015 Jawa Tengah

RS umum Daerah

Banyumas Pemkab Banyumas

45


RS Umum Daerah Prof

Dr. Margono Soekarjo Pemprop Banyumas

45


RS Umum Pusat Dr.

Soeradji Tirtonegoro Kemkes Klaten

264


45


RS Umum Daerah dr.

Loekmono Hadi Pemkab Kudus

45


RS Umum Daerah Dr.

H. Soewondo Kendal Pemkab Kendal

45


RS Umum Daerah

Kraton Kab.

Pekalongan

Pemkab Pekalongan

46


RS Umum Daerah dr.

Soeselo Slawi

Kabupaten Tegal

Pemkab Tegal

46


RS Umum Daerah

Tidar Pemkot Kota Magelang

46


RS Umum Daerah Dr.

Moewardi Surakarta Pemprop Kota Surakarta

46


RS Paru Dr. Ario

Wirawan Kemkes Kota Salatiga

46


RS Umum Pusat Dr.

Kariadi Kemkes Kota Semarang

46


RS Umum Daerah

KRMT Wongsonegoro Pemkot Kota Semarang

46


RS Umum Daerah

Kardinah Pemkot Kota Tegal

46


RS Umum Daerah

Cilacap Pemkab Cilacap

46


RS Umum Tk. III

Wijayakusuma TNI Banyumas

46


RS Umum Daerah dr.

R. Goeteng

Taroenadibrata

Pemkab Purbalingga

47


RS Umum Daerah Hj.

Anna Lasmanah

Banjarnegara

Pemkab Banjarnegara

47


RS Umum Daerah dr.

Soedirman Kabupaten

Kebumen

Pemkab Kebumen

47


RS Umum Daerah Dr.

Tjitrowardojo

Purworejo

Pemkab Purworejo

47


RS Umum Setjonegoro

Wonosobo Pemkab Wonosobo

265


47


RS Umum Daerah

Muntilan Kab.

Magelang

Pemkab Magelang

47


RS Umum Daerah

Pandan Arang Boyolali Pemkab Boyolali

47


RS Jiwa Daerah Dr.

RM. Soedjarwadi Pemprop Klaten

47

7 3310384 Jawa Tengah RS Umum Islam Klaten Swasta Non Profit Klaten

47


RS Umum Daerah

Bagas Waras Pemkab Klaten

47


RS Umum Daerah Ir.

Soekarno Kabupaten

Sukoharjo

Pemkab Sukoharjo

48


RS Umum Universitas

Sebelas Maret Kementerian Lain Sukoharjo

48


RS Umum Daerah Dr.

Soediran Mangun

Sumarso Wonogi

Pemkab Wonogiri

48


RS Umum Daerah

Karanganyar Pemkab Karanganyar

48


RS Umum Daerah dr.

Soehadi Prijonegoro Pemkab Sragen

48


RS Umum Daerah Dr.

R.Soedjati

Soemodiardjo

Pemkab Grobogan

48


RS Umum Daerah Dr.

R. Soetijono Blora Pemkab Blora

48


RS Umum Daerah dr.

R. Soetrasno Rembang Pemkab Rembang

48


RS Umum Daerah RAA

Soewondo Pemkab Pati

48


RS Umum Mardi

Rahayu Swasta Non Profit Kudus

48


RS Umum Daerah R.

A. Kartini Pemkab Jepara

49


RS Umum Daerah

Kelet Provinsi Jawa

Tengah

Pemprop Jepara

266


49


RS Umum Daerah

Sunan Kalijaga Pemkab Demak

49


RS Umum Daerah dr.

Gunawan

Mangunkusumo

Pemkab Semarang

49


RS Umum Daerah

Djojonegoro

Temanggung

Pemkab Temanggung

49


RS Umum Daerah Kab.

Batang Pemkab Batang

49


RS Umum Daerah

Kajen Kab. Pekalongan Pemkab Pekalongan

49


RS Umum Daerah

Bendan Kota

Pekalongan

Pemkot Kota Pekalongan

49


RS Umum Daerah Dr.

M. Ashari Pemalang Pemkab Pemalang

49


RS Umum Daerah

Brebes Pemkab Brebes

49


RS Umum Tk. II Dr.

Soedjono TNI Kota Magelang

50


RS Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Kemkes Kota Magelang

50

1 3372026 Jawa Tengah RS Umum Dr. Oen Swasta Non Profit Kota Surakarta

50


RS Umum Tk IV Slamet

Riyadi Surakarta TNI Kota Surakarta

50


RS Jiwa Daerah

Surakarta Pemprop Kota Surakarta

50


RS Umum PKU

Muhammadiyah

Surakarta

Swasta Non Profit Kota Surakarta

50

5 3372165 Jawa Tengah RS Umum Kasih Ibu Swasta Non Profit Kota Surakarta

50


RS Umum Daerah

Kota Surakarta Pemkot Kota Surakarta

50


RS Umum Daerah

Salatiga Pemkot Kota Salatiga

50


RS Umum Tk. IV

04.07.03 dr. Asmir TNI Kota Salatiga

267


50


RS Umum St. Elisabeth

Semarang Swasta Non Profit Kota Semarang

51


RS Umum Telogorejo

Semarang Swasta Non Profit Kota Semarang

51


RS Umum Tk.III Bhakti

Wira Tamtama Smg TNI Kota Semarang

51


RS Umum Sultan

Agung Semarang Swasta Non Profit Kota Semarang

51


RS Umum

Bhayangkara

Semarang

POLRI Kota Semarang

51


RS Jiwa Daerah Dr.

Amino Gondohutomo Pemprop Kota Semarang

51


RS Umum Daerah

Tugurejo Semarang Pemprop Kota Semarang

51


RS Umum Columbia

Asia Semarang Swasta Kota Semarang

51


RS Umum Nasional

Diponegoro Kementerian Lain Kota Semarang

51


RS Umum Islam

Harapan Anda Swasta Non Profit Kota Tegal

51

9 3401015 DI Yogyakarta

RS Umum Daerah

Wates Pemkab Kulon Progo

52


RS Umum Daerah

Panembahan Senopati Pemkab Bantul

52

1 3404015 DI Yogyakarta RSUP Dr. Sardjito Kemkes Sleman

52


RS Umum Daerah

Kota Yogyakarta Pemkot Kota Yogyakarta

52


RS Umum Daerah Nyi

Ageng Serang Pemkab Kulon Progo

52


RS Umum Santa

Elisabeth Swasta Non Profit Bantul

52


RSU PKU

Muhammadiyah

Bantul

Swasta Non Profit Bantul

52


RS Umum Daerah

Wonosari Pemkab Gunung Kidul

52


RS Umum Panti

Rahayu Swasta Gunung Kidul

268


52


RS Umum Daerah

Sleman Pemkab Sleman

52

9 3404022 DI Yogyakarta RS Jiwa Grhasia Pemprop Sleman

53

0 3404056 DI Yogyakarta RS Jih Swasta Sleman

53

1 3404102 DI Yogyakarta RS Umum Panti Rini Swasta Non Profit Sleman

53

2 3404146 DI Yogyakarta RS Islam Yayasan PDHI Swasta Non Profit Sleman

53


RS Umum Sakina

Idaman Swasta Non Profit Sleman

53


RS Umum Daerah

Prambanan Pemkab Sleman

53


RS Umum PKU

Muhammadiyah

Gamping

Swasta Non Profit Sleman

53


RS Umum

Bhayangkara POLDA

DIY

POLRI Sleman

53

7 3404189 DI Yogyakarta RS UGM Swasta Sleman

53


RS Umum Hermina

Yogya Swasta Sleman

53


RS Tk. III 04.06.03 Dr.

Soetarto TNI Kota Yogyakarta

54


RS PKU

Muhammadiyah

Yogyakarta

Swasta Non Profit Kota Yogyakarta

54

1 3471052 DI Yogyakarta RS Umum Panti Rapih Swasta Non Profit Kota Yogyakarta

54


RS Bethesda

Yogyakarta Swasta Non Profit Kota Yogyakarta

54


RSPAU Dr. Suhardi

Harjolukito TNI Bantul

54


RS Pratama Kota

Yogyakarta Pemkot Kota Yogyakarta

54

5 3471380 DI Yogyakarta RS Siloam Yogyakarta Swasta Kota Yogyakarta

269


54

6 3504012 Jawa Timur

RS Umum Daerah Dr.

Iskak Tulungagung Pemkab Tulungagung

54


RS Umum Daerah

Kabupaten Kediri Pemkab Kediri

54


RS Umum Daerah Dr.

Soebandi Pemkab Jember

54


RS Umum Daerah

Blambangan Pemkab Banyuwangi

55


RS Umum Daerah

Sidoarjo Pemkab Sidoarjo

55


RS Umum Daerah Dr.

R. Sosodoro

Djatikoesoemo

Pemkab Bojonegoro

55


RS Umum Daerah Dr.

R. Koesma Tuban Pemkab Tuban

55


RS Umum Daerah Dr.

Saiful Anwar Pemprop Kota Malang

55


RS Umum Daerah Dr.

Soedono Madiun Pemprop Kota Madiun

55


RS Umum Daerah Dr.

Soetomo Pemprop Kota Surabaya

55


RS Universitas

Airlangga Kementerian Lain Kota Surabaya

55


RS Umum Daerah dr.

Darsono Pemkab Pacitan

55


RS Umum Daerah Dr.

Harjono S. Kabupaten

Ponorogo

Pemkab Ponorogo

55


RS Umum Aisyiyah

Ponorogo Swasta Ponorogo

56


RS Umum Darmayu

Ponorogo Swasta Ponorogo

56


RS Umum

Muhammadiyah

Ponorogo

Swasta Ponorogo

56


RS Umum Daerah dr.

Soedomo Trenggalek Pemkab Trenggalek

56


RS Umum Daerah

Ngudi Waluyo Wlingi Pemkab Blitar

270


56

4 3506025 Jawa Timur RS Toelongredjo Swasta Kediri

56


RS Umum Daerah

Simpang Lima Gumul

Kediri

Pemkab Kediri

56


RS Umum Daerah

Kanjuruhan Kepanjen

Kab. Malang

Pemkab Malang

56


RS Umum Wava

Husada Swasta Malang

56

8 3507104 Jawa Timur RS Prima Husada Swasta Malang

56


RS Umum Universitas

Muhammadiyah

Malang

Swasta Malang

57


RS Daerah Dr. Haryoto

Kabupaten Lumajang Pemkab Lumajang

57

1 3508055 Jawa Timur RS Djatiroto BUMN Lumajang

57


RS Umum Daerah

Pasirian Kabupaten

Lumajang

Pemkab Lumajang

57


RS Perkebunan PTPN

X (Persero) Jember BUMN Jember

57


RS Tk. III Baladhika

Husada Jember TNI Jember

57

5 3509043 Jawa Timur RS Paru Jember Pemprop Jember

57

6 3509135 Jawa Timur RS Bina Sehat Jember Swasta Jember

57


RS Umum Citra

Husada Jember Swasta Jember

57


RS Umum Bhakti

Husada Swasta Banyuwangi

57


RS Umum Daerah

Genteng Pemkab Banyuwangi

58

0 3510054 Jawa Timur RS Islam Fatimah Swasta Banyuwangi

58

1 3510103 Jawa Timur RS Al Huda Swasta Banyuwangi

271


58

2 3510106 Jawa Timur RS Graha Medika Swasta Banyuwangi

58


RS Umum dr.

H.Koesnadi

Bondowoso

Pemkab Bondowoso

58


RS Bhayangkara

Bondowoso POLRI Bondowoso

58


RS Umum Daerah dr.

Abdoer Rahem

Kabupaten Situbon

Pemkab Situbondo

58

6 3512034 Jawa Timur RS Elizabeth Swasta Situbondo

58


RS Umum Daerah

Waluyo Jati Kraksaan Pemkab Probolinggo

58


RS Umum Daerah

Tongas Pemkab Probolinggo

58


RS Umum Daerah

Bangil Pemkab Pasuruan

59


RS Umum Daerah

Grati Pemkab Pasuruan

59


RS Umum Siti

Khodijah

Muhammadiyah

Cabang Sepanjan

Swasta Sidoarjo

59


RS Umum Pusdik Polri

Porong POLRI Sidoarjo

59


RS Islam Siti Hajar

Sidoarjo Swasta Sidoarjo

59


RS Umum Anwar

Medika Swasta Non Profit Sidoarjo

59


RS Umum Mitra

Keluarga Waru Swasta Sidoarjo

59


RS Umum Al-Islam H.

M. Mawardi Swasta Non Profit Sidoarjo

59


RS Ibu dan Anak

Soerya Swasta Sidoarjo

59


RS Umum Citra

Medika Swasta Sidoarjo

59


RS Umum Rahman

Rahim Swasta Sidoarjo

272


60


RS Umum Aisyiyah Siti

Fatimah Swasta Non Profit Sidoarjo

60


RS Arafah Anwar

Medika Sukodono Swasta Sidoarjo

60


RS Umum Daerah

Prof. Dr. Soekandar Pemkab Mojokerto

60


RS Umum Daerah Kab.

Jombang Pemkab Jombang

60


RS Umum Islam

Jombang Swasta Jombang

60


RS Umum Nadhlatul

Ulama Jombang Swasta Jombang

60


RS Umum Daerah

Nganjuk Pemkab Nganjuk

60


RS Umum Daerah

Kertosono Pemkab Nganjuk

60


RS Umum

Bhayangkara Tk. III

Nganjuk

POLRI Nganjuk

60


RS Umum Daerah

Caruban Pemkab Madiun

61


RS Umum Daerah

Dolopo Pemkab Madiun

61


RS Umum Daerah dr.

Sayidiman Magetan Pemkab Magetan

61


RS Angkatan Udara dr.

Efram Harsana TNI Magetan

61


RS Umum Daerah Dr.

Soeroto Ngawi Pemkab Ngawi

61

4 3521014 Jawa Timur RS Umum Widodo Swasta Ngawi

61


RS Umum Daerah Dr.

Soegiri Lamongan Pemkab Lamongan

61


RS Umum

Muhammadiyah

Lamongan

Swasta Lamongan

61


RS Umum Daerah Ibnu

Sina Kab. Gresik Pemkab Gresik

61

8 3525021 Jawa Timur RS Semen Gresik Swasta Gresik

273


61

9 3525076 Jawa Timur RS Petrokimia Gresik Swasta Gresik

62

0 3525087 Jawa Timur RS Denisa Swasta Gresik

62


RS Muhammadiyah

Gresik Swasta Non Profit Gresik

62


RS Umum Mabarrot

MWC NU Swasta Gresik

62


RS Umum Wates

Husada Swasta Gresik

62


RS Umum Wali Songo

I Swasta Gresik

62

5 3525093 Jawa Timur RS Fathma Medika Swasta Gresik

62


RS Umum PKU

Muhammadiyah

Sekapuk

Swasta Gresik

62


RS Petrokimia Gresik

Driyorejo Swasta Gresik

62

8 3525097 Jawa Timur RS Surya Medika Swasta Gresik

62


RS Umum Islam

Cahaya Giri Gresik Swasta Gresik

63

0 3525101 Jawa Timur RS Umar Masud Pemkab Gresik

63


RS Umum

Randegansari Husada Swasta Gresik

63


RS Umum Daerah

Syarifah Ambami Rato

Ebu

Pemkab Bangkalan

63


RS Umum Daerah Kab.

Sampang Pemkab Sampang

63


RS Umum Daerah Dr.

H. Slamet Martodirdjo

Pamekasan

Pemkab Pamekasan

63


RS Umum Mohammad

Noer Pamekasan Pemprop Pamekasan

63


RS Umum Daerah dr.

H. Moh. Anwar Pemkab Sumenep

274


63


RS Umum Daerah

Gambiran Pemkot Kota Kediri

63


RS Umum

Bhayangkara Kediri POLRI Kota Kediri

63


RS Muhammadiyah

Ahmad Dahlan Swasta Non Profit Kota Kediri

64


RS Umum Daerah

Mardi Waluyo Pemkot Kota Blitar

64

1 3573022 Jawa Timur RS Tk. II Dr. Soepraoen TNI Kota Malang

64


RS Umum Panti

Waluya Sawahan

Malang

Swasta Kota Malang

64


RS Umum Lavalette

Malang Swasta Kota Malang

64


RS Umum Islam

Aisyiyah Malang Swasta Kota Malang

64

5 3573226 Jawa Timur RS Islam Malang Swasta Kota Malang

64


RS Umum Hermina

Tangkubanprahu Swasta Kota Malang

64


RS Umum Daerah dr.

Mohamad Saleh Kota

Probolinggo

Pemkot Kota Probolinggo

64


RS Umum Daerah Dr.

R. Soedarsono Kota

Pasuruan

Pemkot Kota Pasuruan

64


RS Umum Dr. Wahidin

Sudiro Husodo Kota

Mojokerto

Pemkot Kota Mojokerto

65


RS Umum Islam Siti

Aisyah Swasta Kota Madiun

65

1 3578020 Jawa Timur RS dr. Ramelan TNI Kota Surabaya

65


RS Umum Katholik

Surabaya Swasta Non Profit Kota Surabaya

65

3 3578064 Jawa Timur RS Adi Husada Undaan Swasta Kota Surabaya

65


RS Primasatya Husada

Citra (PHC) Surabaya Swasta Kota Surabaya

275


65

5 3578111 Jawa Timur RS Islam Surabaya Swasta Kota Surabaya

65


RS Umum Tk. III

Brawijaya TNI Kota Surabaya

65

7 3578192 Jawa Timur RS Jiwa Menur Pemprop Kota Surabaya

65


RS Umum Daerah

Bhakti Dharma

Husada

Pemkot Kota Surabaya

65


RS Umum Islam

Surabaya Jemursari Swasta Kota Surabaya

66

0 3578322 Jawa Timur RS Paru Surabaya Pemprop Kota Surabaya

66


RS Umum Siloam

Hospitals Surabaya Swasta Kota Surabaya

66


RS Umum Haji

Surabaya Pemprop Kota Surabaya

66

3 3578556 Jawa Timur RS Premier Surabaya Swasta Kota Surabaya

66


RS Husada Utama

Surabaya Swasta Kota Surabaya

66


RS Umum Daerah dr.

Mohamad

Soewandhie

Pemkot Kota Surabaya

66


RS Bhayangkara TK II

HS. Samsoeri

Mertojoso

POLRI Kota Surabaya

66


RS Manyar Medical

Centre Swasta Kota Surabaya

66

8 3578778 Jawa Timur RS National Hospital Swasta Kota Surabaya

66


RS Umum Royal

Surabaya Swasta Kota Surabaya

67


RS Umum Karsa

Husada Kota Batu Pemprop Kota Batu

67

1

3578797

S Jawa Timur

RS Lapangan

Indrapura Pemprop Kota Surabaya

67

2 3603010 Banten

RS Umum Daerah

Kabupaten Tangerang Pemkab Kota Tangerang

276


67

3 3604013 Banten

RS Umum Daerah dr.

Drajat Prawiranegara Pemkab Serang

67

4 3603157 Banten

RS Umum Daerah

Balaraja Pemkab Tangerang

67

5 3603193 Banten

RS Siloam Hospitals

Kelapa Dua Swasta Tangerang

67

6 3673004 Banten

RS Umum Daerah

Banten Pemprop Kota Serang

67

7 5102010 Bali

RS Umum Daerah

Tabanan Pemkab Tabanan

67

8 5104012 Bali

RS Umum Daerah

Sanjiwani Gianyar Pemkab Gianyar

67

9 5108016 Bali

RS Umum Daerah Kab.

Buleleng Pemkab Buleleng

68

0 5171016 Bali RSUP Sanglah Kemkes Kota Denpasar

68

1 5101016 Bali

RS Umum Daerah

Negara Pemkab Jembrana

68

2 5103032 Bali RS Daerah Mangusada Pemkab Badung

68

3 5103040 Bali

RS Universitas

Udayana Kementerian Lain Badung

68

4 5105013 Bali

RS Umum Daerah

Klungkung Pemkab Klungkung

68

5 5106014 Bali

RS Umum Daerah

Kabupaten Bangli Pemkab Bangli

68

6 5107015 Bali

RS Umum Daerah

Karangasem Pemkab Karangasem

68

7 5108079 Bali RS Giri Emas Pemkab Buleleng

68

8 5171020 Bali

RS Umum Daerah

Wangaya Pemkot Kota Denpasar

68

9 5171220 Bali

RS Umum Daerah Bali

Mandara Provinsi Bali Pemprop Kota Denpasar

69

0 5203012

Nusa Tenggara

Barat

RS Umum Daerah Dr.

R. Soedjono Selong Pemkab Lombok Timur

69

1 5206015

Nusa Tenggara

Barat RS Umum Bima Pemkab Bima

69

2 5206027

Nusa Tenggara

Barat

RS H. L. Manambai

Abdulkadir Pemprop Sumbawa

277


69

3 5271010

Nusa Tenggara

Barat RS Umum Daerah NTB Pemprop Kota Mataram

69

4 5201010

Nusa Tenggara

Barat

RS Umum Daerah

Patut Patuh Patju Pemkab Lombok Barat

69

5 5201012

Nusa Tenggara

Barat

RS Umum Daerah

Awet Muda Narmada Pemkab Lombok Barat

69

6 5202011

Nusa Tenggara

Barat RS Umum Praya Pemkab Lombok Tengah

69

7 5204013

Nusa Tenggara

Barat

RS Umum Sumbawa

Besar Pemkab Sumbawa

69

8 5205014

Nusa Tenggara

Barat RS Umum Dompu Pemkab Dompu

69

9 5207002

Nusa Tenggara

Barat

RS Umum Daerah Asy-

Syifa Sumbawa Barat Pemkab Sumbawa Barat

70

0 5208002

Nusa Tenggara

Barat

RS Umum Kab.

Lombok Utara Pemkab Lombok Utara

70

1 5271021

Nusa Tenggara

Barat

RS Angkatan Darat

REM Wira Bhakti

Mataram

TNI Kota Mataram

70

2 5271032

Nusa Tenggara

Barat RS Islam Siti Hajar Swasta Non Profit Kota Mataram

70

3 5271065

Nusa Tenggara

Barat

RS Bhayangkara

Mataram POLRI Kota Mataram

70

4 5271087

Nusa Tenggara

Barat

RS Umum Daerah

Kota Mataram Pemkot Kota Mataram

70

5 5271100

Nusa Tenggara

Barat

Siloam Hospitals

Mataram Swasta Kota Mataram

70

6 5271101

Nusa Tenggara

Barat

RS Universitas

Mataram Swasta Kota Mataram

70

7 5272003

Nusa Tenggara

Barat RS Harapan Keluarga Swasta Kota Mataram

70

8 5310012

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Dr TC Hillers

Maumere Pemkab Sikka

70

9 5315003

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Daerah

Komodo Pemkab Manggarai Barat

71

0 5371011

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Prof. Dr. WZ

Johanes Pemprop Kota Kupang

71

1 5301033

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum

Waikabubak Pemkab Sumba Barat

278


71

2 5302023

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Daerah

Waingapu Pemkab Sumba Timur

71

3 5303013

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Daerah S. K.

Lerik Pemkot Kota Kupang

71

4 5303022

Nusa Tenggara

Timur

RS Tk. IV Wirasakti

Kupang TNI Kupang

71

5 5303024

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Daerah

Rote Ndao Ba'a Pemkab Rote Ndao

71

6 5303028

Nusa Tenggara

Timur RS Siloam Kupang Swasta Kupang

71

7 5303033

Nusa Tenggara

Timur RS Bhayangkara POLRI Kupang

71

8 5304014

Nusa Tenggara

Timur RS Umum Soe Pemkab

Timor Tengah

Selatan

71

9 5305015

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Daerah

Kefamenanu Pemkab Timor Tengah Utara

72

0 5306016

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Daerah

MGR Gabriel Manek Pemkab Belu

72

1 5306042

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Penyangga

Perbatasan Betun Pemkab Malaka

72

2 5307010

Nusa Tenggara

Timur RS Daerah Kalabahi Pemkab Alor

72

3 5308045

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Daerah

Lewoleba Pemkab Lembata

72

4 5309012

Nusa Tenggara

Timur

RSUD dr. Hendrikus

Fernandez Larantuka Pemkab Flores Timur

72

5 5311013

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Daerah

Ende Pemkab Ende

72

6 5312014

Nusa Tenggara

Timur RS Umum Bajawa Pemkab Ngada

72

7 5313015

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Daerah dr.

Ben Mboi Ruteng Pemkab Manggarai

72

8 5315002

Nusa Tenggara

Timur RS Siloam Labuan Bajo Swasta Manggarai Barat

72

9 5320002

Nusa Tenggara

Timur

RS Umum Daerah

Sabu Raijua Pemkab Sabu Raijua

73

0 6106016 Kalimantan Barat

RS Umum Daerah Dr.

Agoesdjam Ketapang Pemkab Ketapang

279


73


RS Umum Daerah Ade

Muhammad Djoen

Sintang

Pemkab Sintang

73


RS Umum Daerah Dr.

Soedarso Pontianak Pemprop Kota Pontianak

73


RS Umum Daerah Dr.

Abdul Aziz

Singkawang

Pemkot Kota Singkawang

73


RS Umum Daerah

Sambas Pemkab Sambas

73


RS Umum Daerah

Pemangkat Pemkab Sambas

73


RS Umum Daerah

Bengkayang Pemkab Bengkayang

73


RS Umum Daerah Dr.

Rubini Mempawah Pemkab

Mempawah

(Pontianak)

73


RS Umum Daerah M.

Th. Djaman Sanggau Pemkab Sanggau

73


RS Umum Daerah dr.

A. Diponegoro

Putussibau

Pemkab Kapuas Hulu

74


RS Tk. II Kartika

Husada Kes.Dam XII

Tanjungpura

TNI Kubu Raya

74


RS Anton Soedjarwo

Pontianak POLRI Kota Pontianak

74


RS Umum Daerah

Sultan Syarif

Mohammad Alkadri

Pemkot Kota Pontianak

74


RS Universitas

Tanjungpura Kementerian Lain Kota Pontianak

74


RS Umum Harapan

Bersama Singkawang Swasta Kota Singkawang

74

5 6201012

Kalimantan

Tengah

RS Umum Daerah

Sultan Imanuddin Pemkab Kotawaringin Barat

74

6 6202013

Kalimantan

Tengah

RS Umum Daerah Dr

Murjani Sampit Pemkab Kotawaringin Timur

74

7 6271012

Kalimantan

Tengah

RS Umum Daerah Dr.

Doris Sylvanus

Palangka Raya

Pemprop Kota Palangka Raya

280


74

8 6205011

Kalimantan

Tengah

RS Umum Daerah

Muara Teweh Pemkab Barito Utara

74

9 6301013

Kalimantan

Selatan

RS Umum Daerah H.

Boejasin Pelaihari Pemkab Tanah Laut

75

0 6371013

Kalimantan

Selatan

RS Umum Daerah Ulin

Banjarmasin Pemprop Kota Banjarmasin

75

1 6306011

Kalimantan

Selatan

RS Umum Daerah

Brigjed H. Hasan Basry

Kandangan

Pemkab Hulu Sungai Selatan

75

2 6371072

Kalimantan

Selatan

RS Umum Daerah Dr.

H. Moch. Ansari Saleh Pemprop Kota Banjarmasin

75

3 6371152

Kalimantan

Selatan

RS Bhayangkara Tk. III

Banjarmasin POLRI Kota Banjarmasin

75

4 6371156

Kalimantan

Selatan

RS Umum Daerah

Sultan Suriansyah

Banjarmasin

Pemkot Kota Banjarmasin

75

5 6372014

Kalimantan

Selatan

RS Umum Daerah

Idaman Banjarbaru Pemkot Kota Banjarbaru

75

6 6401014

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah

Panglima Sebaya Pemkab Paser

75

7 6403015

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah Aji

Muhammad Parikesit Pemkab Kutai Kartanegara

75

8 6471014

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah Dr.

Kanujoso Djatiwibowo Pemprop Kota Balikpapan

75

9 6472015

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah

Abdul Wahab

Sjahranie

Pemprop Kota Samarinda

76

0 6474032

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah

Taman Husada

Bontang

Pemkot Kota Bontang

76

1 6402041

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah

Harapan Insan

Sendawar

Pemkab Kutai Barat

76

2 6403052

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah Aji

Batara Agung Dewa

Sakti

Pemkab Kutai Kartanegara

76

3 6404032

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah

Kudungga Pemkab Kutai Timur

76

4 6405011

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah Dr.

Abdul Rivai Pemkab Berau

281


76

5 6409036

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah

Ratu Aji Putri Botung Pemkab

Penajam Paser

Utara

76

6 6471025

Kalimantan

Timur

RS Pertamina

Balikpapan BUMN Kota Balikpapan

76

7 6471036

Kalimantan

Timur

RS Tk. II Dr. R.

Hardjanto TNI Kota Balikpapan

76

8 6471079

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah

Beriman Pemkot Kota Balikpapan

76

9 6472063

Kalimantan

Timur

RS Jiwa Atma Husada

Mahakam Pemprop Kota Samarinda

77

0 6472118

Kalimantan

Timur

RS Umum Daerah

Inche Abdoel Moeis Pemkot Kota Samarinda

77

1 6474021

Kalimantan

Timur RS Pupuk Kaltim Swasta Kota Bontang

77

2 6404021 Kalimantan Utara

RS Umum Daerah

Tanjung Selor Pemkab Kota Balikpapan

77


RS Umum Daerah

Tarakan Pemprop Kota Tarakan

77


RS Umum Daerah

Kabupaten Malinau Pemkab Malinau

77


RS Umum Daerah

Kabupaten Nunukan Pemkab Nunukan

77


RS Umum Kota

Tarakan Pemkot Kota Tarakan

77

7 7102014 Sulawesi Utara

RS Umum Dr. Sam

Ratulangi Pemkab Minahasa

77

8 7109028 Sulawesi Utara RSU Ratatotok Buyat Kemkes Minahasa Tenggara

77


RSUP Prof. Dr. R. D.

Kandou Kemkes Kota Manado

78


RS Umum Daerah

Kota Kotamobagu Pemkot Kota Kotamobagu

78


RS Umum Datoe

Binangkang Pemkab

Bolaang

Mongondow

78

2 7102120 Sulawesi Utara RS Umum Noongan Pemprop Minahasa

78


RS Umum Liun

Kendage Pemkab Kepulauan Sangihe

282


78


RS Umum Daerah

Lapangan Sawang

Kab. Sitaro

Pemkab Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro

78


RS Umum Daerah

Talaud Pemkab Kepulauan Talaud

78


RS Umum Daerah

Maria Walanda

Maramis

Pemkab Minahasa Utara

78


RS Umum Daerah

Bolaang Mongondow

Utara

Pemkab Bolaang

Mongondow Utara

78


RS Umum Daerah

Tagulandang Pemkab

Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro

78


RS Umum Daerah

Bolaang Mongondow

Selatan

Pemkab

Bolaang

Mongondow

Selatan

79


RS TK. II R. W.

Mongisidi TNI Kota Manado

79


RS Bhayangkara

Manado POLRI Kota Manado

79


RS Umum Siloam

Hospital Manado Swasta Kota Manado

79


RS Umum Daerah

Bitung Pemprop Kota Bitung

79


RS Umum Daerah

Anugerah Pemkot Kota Tomohon

79

5 7202015 Sulawesi Tengah

RS Umum Daerah

Kabupaten Banggai Pemkab Banggai

79


RS Umum Daerah

Kolonedale Pemkab Morowali Utara

79


RS Umum Mokopido

Toli-Toli Pemkab Toli-Toli

79


RS Umum Daerah

Undata Palu Pemprop Kota Palu

79


RS Umum Anutapura

Palu Pemkot Kota Palu

80


RS Umum Daerah

Morowali Pemkab Morowali

80


RS Umum Daerah

Poso Pemkab Poso

283


80


RS Umum Daerah

Anuntaloko Parigi Pemkab Parigi Moutong

80


RS Umum Daerah

Madani Palu Pemprop Kota Palu

80

4 7271095 Sulawesi Tengah RS Budi Agung Palu Swasta Non Profit Kota Palu

80

5 7307014 Sulawesi Selatan

RS Umum Daerah

Kabupaten Sinjai Pemkab Sinjai

80


RS Umum Daerah

Lakipadada Pemkab Tana Toraja

80


RS Umum Daerah

Labuang Baji Pemprop Kota Makassar

80

8 7371030 Sulawesi Selatan RS Tk. II Pelamonia TNI Kota Makassar

80


RS Dr. Tadjuddin

Chalid, MPH Kemkes Kota Makassar

81


RSUP Dr. Wahidin

Sudirohusodo Kemkes Kota Makassar

81


RS Umum Daerah

Andi Makkasau

Parepare

Pemkot Kota Pare-pare

81


RS Umum Daerah KH.

Hayyung Kepulauan

Selayar

Pemkab Kepulauan Selayar

81


RS Umum Daerah H.A.

Sulthan Daeng Radja Pemkab Bulukumba

81


RS Umum Daerah

Prof. Dr. H. Anwar

Makkatutu

Pemkab Bantaeng

81


RS Umum Daerah

Lanto Daeng

Pasewang

Pemkab Jeneponto

81


RS Umum Daerah H.

Padjonga Dg. Ngalle

Takalar

Pemkab Takalar

81


RS Umum Daerah

Syehk Yusuf Gowa Pemkab Gowa

81


RS Tk. IV DR. M. Yasin

Bone TNI Bone

284


81


RS Umum Daerah

Tenriawaru Bone Pemkab Bone

82


RS Umum Daerah

Salewangang Maros Pemkab Maros

82


RS AU dr. Dody

Sardjoto TNI Maros

82


RS Umum Batara

Siang Pemkab

Pangkajene

Kepulauan

82


RS Umum Daerah

Barru Pemkab Barru

82


RS Umum Daerah

Latemmamala

Soppeng

Pemkab Soppeng

82


RS Umum Daerah

Lamaddukkelleng

Kabupaten Wajo

Pemkab Wajo

82


RS Umum Daerah

Siwa Pemkab Wajo

82


RS Umum Daerah

Nene Mallomo Pemkab Sidenreng Rappang

82


RS Umum Daerah

Arifin Numang Pemkab Sidenreng Rappang

82


RS Umum Daerah

Lasinrang Pinrang Pemkab Pinrang

83


RS Umum Daerah

Massenrempulu

Enrekang

Pemkab Enrekang

83


RS Umum Daerah

Andi Djemma

Masamba

Pemkab Luwu Utara

83


RS Umum Daerah

Batara Guru Pemkab Luwu

83


RS Umum Daerah I

Lagaligo Pemkab Luwu Timur

83


RS Umum Daerah

Sayang Rakyat Pemprop Kota Makassar

83


RS Kepolisian

Bhayangkara POLRI Kota Makassar

83

6 7371052 Sulawesi Selatan RS Akademis Jaury Swasta Non Profit Kota Makassar

285


83

7 7371063 Sulawesi Selatan RS Stella Maris Swasta Non Profit Kota Makassar

83


RS AL Jala Ammari

Makassar TNI Kota Makassar

83


RS Khusus Daerah

Dadi Pemprop Kota Makassar

84


RS Khusus Daerah Ibu

dan Anak Pertiwi Pemprop Kota Makassar

84


RS Khusus Daerah Ibu

dan Anak Siti Fatimah Pemprop Kota Makassar

84

2 7371293 Sulawesi Selatan RS Islam Faisal Swasta Non Profit Kota Makassar

84

3 7371340 Sulawesi Selatan RS Ibnu Sina Makassar Swasta Non Profit Kota Makassar

84


RS Umum Daerah Haji

Makassar Pemprop Kota Makassar

84


RS Umum Daerah

Daya Kota Makassar Pemkot Kota Makassar

84


RS Awal Bros

Makassar Swasta Kota Makassar

84

7 7371402 Sulawesi Selatan RS Siloam Makassar Swasta Kota Makassar

84


RS Universitas

Hasanuddin Kementerian Lain Kota Makassar

84


RS Tk. IV 07.07.03 Dr.

Sumantri TNI Kota Pare-pare

85


RS Umum Daerah

Sawerigading Pemkot Kota Palopo

85

1 7471011

Sulawesi

Tenggara

RS Bahteramas

Provinsi Sultra Pemprop Kota Kendari

85

2 7402010

Sulawesi

Tenggara

RS Umum Daerah

Raha Pemkab Muna

85

3 7403022

Sulawesi

Tenggara

RS Umum Daerah

Konawe Pemkab Konawe

85

4 7403114

Sulawesi

Tenggara

RS Umum Daerah

Konawe Selatan Pemkab Konawe Selatan

85

5 7404012

Sulawesi

Tenggara

RS Benyamin Guluh

Kolaka Pemkab Kolaka

85

6 7471092

Sulawesi

Tenggara

RS Umum Daerah

Kota Kendari Pemkot Kota Kendari

286


85

7 7472016

Sulawesi

Tenggara

RS Umum Daerah

Kota Bau Bau Pemkot Kota Bau-Bau

85

8 7571010 Gorontalo

RS Umum Daerah Prof

Dr. H. Aloei Saboe Pemkot Kota Gorontalo

85

9 7502034 Gorontalo

RS Umum Daerah dr.

Hasri Ainun Habibie Pemprop Gorontalo

86

0 7604023 Sulawesi Barat

RS Umum Daerah

Provinsi Sulawesi

Barat

Pemprop Mamuju

86

1 7602044 Sulawesi Barat

RS Umum Daerah

Polewali Pemkab Polewali Mandar

86

2 8101063 Maluku

RS Umum Daerah Dr.

P. P. Magretti

Saumlaki

Pemkab

Maluku Tenggara

Barat (Kepulauan

Tanimbar)

86

3 8171015 Maluku

RS Umum Dr. M.

Haulussy Ambon Pemprop Kota Ambon

86

4 8171123 Maluku

RS Umum Pusat Dr. J.

Leimena Kemkes Kota Ambon

86

5 8101015 Maluku

RS Umum Karel

Sadsuitubun Pemkab Maluku Tenggara

86

6 8103016 Maluku RS Umum Saparua Pemkab Maluku Tengah

86

7 8103020 Maluku RSUD Kab. Buru Pemkab Buru

86

8 8103042 Maluku RS Umum Masohi Pemkab Maluku Tengah

86

9 8103053 Maluku

RS Umum Daerah dr.

Ishak Umarella Pemprop Maluku Tengah

87

0 8105019 Maluku

RS Umum Daerah

Cendrawasih Dobo Pemkab Kepulauan Aru

87

1 8106010 Maluku RS Umum Piru Pemkab Seram Bagian Barat

87

2 8107021 Maluku RS Umum Daerah Bula Pemkab Seram Bagian Timur

87

3 8108002 Maluku

RS Umum Daerah

Tiakur Pemkab Maluku Barat Daya

87

4 8109018 Maluku

RS Umum Daerah

Namrole Pemkab Buru Selatan

87

5 8171026 Maluku

RS Tk. II Prof. dr. J. A.

Latumeten TNI Kota Ambon

287


87

6 8171030 Maluku RS AL Ambon TNI Kota Ambon

87

7 8171085 Maluku

RS Sumber Hidup

GPM Swasta Non Profit Kota Ambon

87

8 8171121 Maluku

RS Bhayangkara

Ambon POLRI Kota Ambon

87

9 8172002 Maluku

RS Umum Daerah

Maren Kota Tual Pemkot Kota Tual

88

0 8271016 Maluku Utara

RS Umum Daerah Dr.

H. Chasan Boesoirie

Ternate

Pemprop Kota Ternate

88


RS Umum Daerah

Tobelo Pemkab Halmahera Utara

88


RS Umum Daerah

Jailolo Pemkab Halmahera Barat

88


RS Umum Daerah

Kota Tidore Kepulauan Pemkot

Kota Tidore

Kepulauan

88


RS Umum Daerah

Sanana Pemkab Kepulauan Sula

88


RS Umum Daerah

Labuha Pemkab Halmahera Selatan

88


RS Umum Daerah Kab.

Pulau Morotai Pemkab Pulau Morotai

88

7 9102011 Papua Barat

RS Umum Daerah

Manokwari Pemkab Manokwari

88


RS Umum Daerah

Kabupaten Sorong Pemkab Sorong

88


RS Umum Daerah

Fakfak Pemkab Fakfak

89


RS AL dr. Azhar Zahir

Manokwari TNI Manokwari

89


RS Umum Daerah

Kaimana Pemkab Kaimana

89


RS Umum Daerah

Kabupaten Teluk

Wondama

Pemkab Teluk Wondama

89


RS Umum Daerah

Teluk Bintuni Pemkab Teluk Bintuni

89


RS Bhayangkara

Lodewijk Mandatjan POLRI Manokwari

288


89


RS Umum Daerah

Scholoo Keyen Pemkab Sorong Selatan

89


RS Umum Daerah Raja

Ampat Pemkab Raja Ampat

89


RS Umum Daerah Sele

Be Solu Pemkot Kota Sorong

89


RS Angkatan Laut dr.

R. Oetojo TNI Kota Sorong

89

9 9271034 Papua Barat RS TK IV dr. Aryoko TNI Kota Sorong

90

0 9201012 Papua RS Umum Merauke Pemkab Merauke

90

1 9202012 Papua RS Umum Nabire Pemkab Nabire

90

2 9271012 Papua RS Umum Jayapura Pemprop Kota Jayapura

90

3 9202013 Papua RS Umum Wamena Pemkab Jayawijaya

90

4 9202023 Papua

RS Umum Daerah

Paniai Pemkab Paniai

90

5 9203015 Papua

RS TNI Angkatan Laut

dr. Soedibjo Sardadi TNI Kota Jayapura

90

6 9203016 Papua

RS TNI Angkatan Darat

Marthen Indey

Jayapura

TNI Kota Jayapura

90

7 9205015 Papua RS Umum Biak Pemkab Biak Numfor

90

8 9212011 Papua

RS Umum Daerah

Kabupaten Mimika Pemkab Mimika

90

9 9214012 Papua

RS Umum Daerah

Kabupaten Mappi Pemkab Mappi

91

0 9271023 Papua RS Umum Abepura Pemprop Kota Jayapura

91

1 9271045 Papua RS Jiwa Abepura Pemprop Kota Jayapura

91

2 9271056 Papua RS Dian Harapan Swasta Non Profit Kota Jayapura

91

3 9271067 Papua

RS Bhayangkara

Jayapura POLRI Kota Jayapura

289


91

4 9271078 Papua

RS Umum Daerah

Yowari Sentani Pemkab Jayapura

91

5 9271079 Papua RS Provita Jayapura Swasta Kota Jayapura

91

6 belum

ada di rs

online

Papua Barat RS Tk IV 18.07.02

J.A Dimara TNI Manokwari

91

7 Jawa Timur

Rumkital dr.

Soekantyo Jahya

(info dinkes ini klinik

utama)

TNI Kabupaten Sidoarjo

290

Lampiran 2

TENAGA MEDIS

No. Nama Provinsi Jumlah

Unit

Dokter

Umum

Dokter

Gigi

Dokter

Spesialis

Dokter

Sub

Spesialis

Dokter

Gigi

Spesialis

& Dokter

Gigi Sub

Spesialis

Jumlah

(Per

Provinsi)

1 ACEH 466 1885 404 750 54 21 3114

2 SUMATERA UTARA 880 3685 824 1844 47 64 6464

3 SUMATERA BARAT 455 1690 474 916 15 21 3116

4 RIAU 431 1802 477 794 21 26 3120

5 JAMBI 614 1117 237 393 4 18 1769

6 SUMATERA SELATAN 494 1555 302 874 90 36 2857

7 BENGKULU 402 580 134 203 2 8 927

8 LAMPUNG 613 1692 210 666 9 18 2595

9

KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG 305 532 99 206 1 17 855

10 KEPULAUAN RIAU 192 797 167 381 6 25 1376

11 DKI JAKARTA 4262 7923 2084 5881 388 756 17032

12 JAWA BARAT 5352 9047 1856 5316 99 387 16705

13 JAWA TENGAH 4821 7632 1571 4151 56 215 13625

291


Unit

Dokter

Umum

Dokter

Gigi

Dokter

Spesialis

Dokter

Sub

Spesialis

Dokter

Gigi

Spesialis

& Dokter

Gigi Sub

Spesialis

Jumlah

(Per

Provinsi)

14 DI YOGYAKARTA 790 1896 480 1068 16 188 3648

15 JAWA TIMUR 5625 7413 2110 5292 37 387 15239

16 BANTEN 720 2726 661 1526 39 85 5037

17 BALI 580 2075 585 1492 18 55 4225

18 NUSA TENGGARA BARAT 323 992 163 404 1 15 1575

19 NUSA TENGGARA TIMUR 496 833 168 230 0 3 1234

20 KALIMANTAN BARAT 379 901 159 332 1 14 1407

21 KALIMANTAN TENGAH 275 684 121 285 0 11 1101

22 KALIMANTAN SELATAN 396 959 259 545 6 30 1799

23 KALIMANTAN TIMUR 314 1217 279 683 5 49 2233

24 KALIMANTAN UTARA 115 293 55 125 2 7 482

25 SULAWESI UTARA 292 1529 147 510 6 11 2203

26 SULAWESI TENGAH 287 705 154 283 4 7 1153

27 SULAWESI SELATAN 1056 1850 717 1375 20 88 4050

28 SULAWESI TENGGARA 357 623 203 214 4 9 1053

29 GORONTALO 158 352 66 134 0 3 555

292


Unit

Dokter

Umum

Dokter

Gigi

Dokter

Spesialis

Dokter

Sub

Spesialis

Dokter

Gigi

Spesialis

& Dokter

Gigi Sub

Spesialis

Jumlah

(Per

Provinsi)

30 SULAWESI BARAT 164 279 96 98 0 8 481

31 MALUKU 292 520 65 129 3 7 724

32 MALUKU UTARA 189 350 53 86 1 4 494

33 PAPUA BARAT 227 334 48 92 1 0 475

34 PAPUA 495 679 88 195 0 6 968

32817 67147 15516 37473 956 2599 123691

293

Lampiran 3

DAFTAR TENAGA KESEHATAN

No

.

Nam

a

Pro

vinsi

Jum

lah U

nit

Med

is

Psiko

logi

Klin

is

Kep

erawatan

Keb

idan

an

Kefarm

asian

Keseh

atan

Masyarakat

Keseh

atan

Lingku

ngan

Gizi

Keterap

ian

Fisik

Ketekn

isian

Med

is

Teknik

Bio

med

ika

Tenaga

Keseh

atan

Tradisio

nal

Tenaga

Pen

un

jang

Keseh

atan

Jum

lah (P

er

Pro

vinsi)

1 ACEH 466 3114 59 16520 18336 2043 2810 1240 1017 373 1189 1627 1 10987 59316

2 SUMATERA UTARA 880 6464 21 21776 23111 2747 2484 792 1270 322 1083 2112 2 12863 75047

3 SUMATERA BARAT 455 3116 18 10028 7143 1745 818 563 941 213 1390 1501 1 8282 35759

4 RIAU 431 3120 17 9554 7251 1560 902 338 591 215 627 1187 1 8595 33958

5 JAMBI 614 1769 8 7815 6471 1174 751 468 442 144 533 934 0 5718 26227

6 SUMATERA SELATAN 494 2857 37 14750 13492 2108 1652 760 831 267 1052 1585 0 11262 50653

7 BENGKULU 402 927 7 4772 4210 737 948 279 467 48 218 616 1 3249 16479

8 LAMPUNG 613 2595 8 10838 9936 1236 821 607 625 137 603 1296 16 10340 39058

9 KEP BABEL 305 855 7 3546 1515 718 297 161 236 77 321 482 0 4007 12222

10 KEPULAUAN RIAU 192 1376 9 4342 2182 629 278 288 220 74 252 510 0 4446 14606

11 DKI JAKARTA 4262 17032 83 33278 6629 7568 377 638 1364 1133 2793 5272 140 37266 113573

12 JAWA BARAT 5352 16705 60 55634 26127 10937 2548 1560 2790 1250 4293 6881 11 50551 179347

13 JAWA TENGAH 4821 13625 128 53710 26312 11466 2270 1846 2937 1540 4822 6964 11 52760 178391

14 DI YOGYAKARTA 790 3648 75 9458 2354 2568 340 381 649 371 1219 1480 1 10247 32791

15 JAWA TIMUR 5625 15239 118 58218 26751 10200 1964 1667 3405 1054 3736 6643 75 54431 183501

294

No

.

Nam

a

Pro

vinsi

Jum

lah U

nit

Med

is

Psiko

logi

Klin

is

Kep

erawatan

Keb

idan

an

Kefarm

asian

Keseh

atan

Masyarakat

Keseh

atan

Lingku

ngan

Gizi

Keterap

ian

Fisik

Ketekn

isian

Med

is

Teknik

Bio

med

ika

Tenaga

Keseh

atan

Tradisio

nal

Tenaga

Pen

un

jang

Keseh

atan

Jum

lah (P

er

Pro

vinsi)

16 BANTEN 720 5037 17 13681 6857 2472 607 366 566 376 735 1576 0 12508 44798

17 BALI 580 4225 23 10908 5387 1542 404 510 670 163 657 1382 6 12771 38648

18

NUSA TENGGARA

BARAT 323 1575 13 9388 5836 1119 601 571 768 156 751 1231 0 7533 29542

19

NUSA TENGGARA

TIMUR 496 1234 6 10111 7599 1149 1142 882 990 124 1011 1156 1 5747 31152

20 KALIMANTAN BARAT 379 1407 19 9019 5113 977 615 558 657 93 793 952 1 5794 25998

21

KALIMANTAN

TENGAH 275 1101 10 6806 3963 807 472 249 493 67 410 740 0 4780 19898

22

KALIMANTAN

SELATAN 396 1799 28 8337 4966 1423 607 574 906 115 850 1263 0 8209 29077

23

KALIMANTAN

TIMUR 314 2233 7 8752 3787 1420 549 354 375 159 342 1064 0 9051 28093

24

KALIMANTAN

UTARA 115 482 4 2310 1089 417 241 116 130 24 121 256 0 2428 7618

25 SULAWESI UTARA 292 2203 9 7739 2463 846 669 529 585 121 398 417 0 4417 20396

26 SULAWESI TENGAH 287 1153 24 7908 5859 1168 1813 637 502 77 282 587 0 4822 24832

27 SULAWESI SELATAN 1056 4050 11 19566 12276 2911 2646 1149 1415 346 1346 2143 1 9388 57248

295

No

.

Nam

a

Pro

vinsi

Jum

lah U

nit

Med

is

Psiko

logi

Klin

is

Kep

erawatan

Keb

idan

an

Kefarm

asian

Keseh

atan

Masyarakat

Keseh

atan

Lingku

ngan

Gizi

Keterap

ian

Fisik

Ketekn

isian

Med

is

Teknik

Bio

med

ika

Tenaga

Keseh

atan

Tradisio

nal

Tenaga

Pen

un

jang

Keseh

atan

Jum

lah (P

er

Pro

vinsi)

28

SULAWESI

TENGGARA 357 1053 8 7145 5384 1126 1825 535 839 92 432 698 0 3392 22529

29 GORONTALO 158 555 0 2590 1662 379 644 214 435 22 102 218 0 2470 9291

30 SULAWESI BARAT 164 481 0 3176 2982 420 493 192 257 38 123 245 0 1795 10202

31 MALUKU 292 724 8 5618 2343 413 691 541 612 35 108 414 0 2285 13792

32 MALUKU UTARA 189 494 1 2670 2465 391 828 193 340 30 82 367 2 1400 9263

33 PAPUA BARAT 227 475 4 3453 1593 343 315 131 206 23 82 292 0 1803 8720

34 PAPUA 495 968 3 6851 3023 733 702 409 460 39 157 793 68 4310 18516

346

Lampiran 4

LABORATORIUM PEMERIKSA

NO

KODE

LAB NAMA LABORATORIUM

1 C.00 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

2 C.01

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

Jakarta

3 C.02


Surabaya

4 C.03 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang

5 C.04 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

6 C.05 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

7 C.06 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta

8 C.07 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua

9 C.08


Daerah Istimewa Yogyakarta

10 C.09 Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta

11 C.10 Lembaga Biologi Molekuler Eijkman

12 C.11

Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas

Indonesia

13 C.12 Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga

14 C.13

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir

Penyakit Salatiga

15 C.14 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh

16 C.15 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram

17 C.16 Rumah Sakit Universitas Udayana Denpasar

18 C.17 Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar

19 C.18 Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou

347

NO

KODE


20 Manado

21 C.19 Rumah Sakit Universitas Hasanudin Makasar

22 C.20 Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudiro Husodo Makasar

23 C.21 Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak

24 C.22 Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang

25 C.23 Rumah Sakit Universitas Airlangga

26 C.24 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo

27 C.25 Rumah Sakit Universitas Gajah Mada Yogyakarta

28 C.26 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta

29 C.27 Rumah Sakit Universitas Diponegoro Semarang

30 C.28 RSUP dr. Kariadi Semarang

31 C.29 RS Universitas Padjadjaran Bandung

32 C.30 Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung

33 C.31 Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo

34 C.32 Rumah Sakit Universitas Indonesia

35 C.33 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang

36 C.34 Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkal Pinang

37 C.35 Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Provinsi Riau

38 C.36 Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Jambi

39 C.37 Rumah Sakit Universitas Andalas, Padang

40 C.38 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin, Palembang

41 C.39 Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara

42 C.40 Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan

43 C.41 Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta

44 C.42 Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Mataram

348

NO

KODE


45 C.43


Batam

46 C.44 Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan

47 C.19 Rumah Sakit Universitas Hasanudin Makasar

48 C.20 Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudiro Husodo Makasar

49 C.21 Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak

50 C.22 Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang

51 C.23 Rumah Sakit Universitas Airlangga

52 C.24 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo

53 C.25 Rumah Sakit Universitas Gajah Mada Yogyakarta

54 C.26 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta

55 C.27 Rumah Sakit Universitas Diponegoro Semarang

56 C.28 RSUP dr. Kariadi Semarang

57 C.29 RS Universitas Padjadjaran Bandung

58 C.30 Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung

59 C.31 Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo

60 C.32 Rumah Sakit Universitas Indonesia

61 C.33 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang

62 C.34 Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkal Pinang

63 C.35 Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Provinsi Riau

64 C.36 Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Jambi

65 C.37 Rumah Sakit Universitas Andalas, Padang

66 C.38 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin, Palembang

67 C.39 Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara

68 C.40 Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan

349

NO

KODE


69 C.41 Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta

70 C.42 Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Mataram

71 C.43


Batam

72 C.44

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan

73 Pengendalian Penyakit Manado

74 C.45 Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

75 C.46 Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat

76 C.47


Banjarbaru

77 C.48 Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ambon

78 C.49 Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi, Surakarta

79 C.50 Institut Pertanian Bogor

80 C.51 Rumah Sakit Medistra, Jakarta

81 C.52 Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta

82 C.53 Laboratorium Klinik Kimia Farma, Jakarta

83 C.54 Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo

84 C.55


Makasar

85 C.56 Rumah Sakit Siloam Lippo Village

86 C.57

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

87 C.58 Kalbe Farma

88 C.59 Balai Laboratorium Kesehatan Lampung

89 C.60 Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bekasi

90 C.61 Laboratorium Kesehatan Daerah Banten

350

NO

KODE


91 C.62 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

92 C.63 Rumah Sakit Bunda, Jakarta

93 C.64 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Malang

94 C.65 Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta

95 C.66 Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta

96 C.67 Laboratorium Sentral Universitas Padjajaran

97 C.68 Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

98 C.69 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Johannes, Kupang

99 C.70 Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang

100 C.71 Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi

101 C.72 Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua

102 C.73 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi

103 C.74 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, Kalimantan Tengah

104 C.75 Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso

105 C.76 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

106 C.77 Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman

107 C.78 Balai Besar Veteriner Wates

108 C.79 Balai Veteriner Bukittinggi

109 C.80 Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Timur

110 C.81 Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor

111 C.82

Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur

112 C.83 Laboratorium Prodia

113 C.84 Rumah Sakit Pertamina Balikpapan

114 C.85 Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni

351

NO

KODE


115 C.86 Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, Samarinda

116 C.87 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta

117 C.88 Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta

118 C.89 Laboratorium Kesehatan Kota Bandung

119 C.90 Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita

120 C.91 Balai Besar Veteriner Maros

121 C.92 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makasar

122 C.93 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

123 C.94

Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah

124 C.95

Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,

Cirebon

125 C.96

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran

126 Universitas Sumatera Utara

127 C.97 Rumah Sakit Murni Teguh, Medan

128 C.98 Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta

129 C.99 Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon

130 C.100 Rumah Sakit Krakatau Medika, Cilegon

131 C.101 Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC), Surabaya

132 C.102 Rumah Sakit Lavalette, Malang

133 C.103 Rumah Sakit Premier Surabaya

134 C.104 Rumah Sakit Paru Karawang

135 C.105 Laboratorium Kesehatan Daerah Soppeng Sulawesi Selatan

136 C.106 Rumah Sakit Umum Daerah Waled, Cirebon

137 C.107 Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta

352

NO

KODE


138 C.108 Klinik Kuala Kencana PT. Freeport

139 C.109 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

140 C.110 Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara

141 C.111 Laboratorium Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet

142 C.112 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

143 C.113 Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan

144 C.114 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Kabupaten Tulungagung

145 C.115 Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Mintohardjo

146 C.116 Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito

147 C.117 Genelab

148 C.118 Laboratorium Klinik Medika Plaza

149 C.119 Rumah Sakit Pelni

150 C.120 Politeknik Kesehatan Bandung

151 C.121 Laboratorium Klinik Tirta Berau

152 C.122 Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok

153 C.123 Rumah Sakit Bakti Timah, Pangkal Pinang

154 C.124 Rumah Sakit Mayapada

155 C.125 Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu

156 C.126 Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit

157 C.127 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus

158 C.128 Balai Veteriner Subang

159 C.129 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu

160 C.130 Rumah Sakit Tk. II Putri Hijau Medan

161 C.131 Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan (Pelindo I)

162 C.132 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado

353

NO

KODE


163 C.133 Balai Pengawas Obat dan Makanan Mamuju

164 C.134 Balai Labkes Provinsi Jawa Tengah

165 C.135 Laboratorium Rumah Sakit Puri Indah Pondok Indah

166 C.136 Laboratorium Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading

167 C.137 Laboratorium Rumah Sakit Husada

168 C.138 Laboratorium Rumah Sakit Hermina Kemayoran

169 C.139

Laboratorium Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas

Atmajaya

170 C.140 Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi, Solo

171 C.141 Laboratorium Rumah Sakit Jember Klinik

172 C.142 Laboratorium Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya

173 C.143 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo

174 C.144 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Lamongan

175 C.145 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

176 C.146 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik

177 C.147 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pare Kediri

178 C.148 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Koesnadi Bondowoso

179 C.149 Laboratorium Rumah Sakit Umum dr. Soebandi, Jember

180 C.150

Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu,

Bangkalan

181 C.151 Laboratorium Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan, Probolinggo

182 C. 152 Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang

183 C. 153 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mimika

184 C. 154 Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Sorong

185 C. 155

Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah

Grogot, Kalimantan Timur

354

NO

KODE


186 C. 156 Laboratorium Rumah Sakit dr. H Moch Ansari Saleh, Banjarmasin

187 C.157 Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi

188 C. 158 Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Lampung

189 C. 159 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah

190 C. 160 Laboratorium Balai Veteriner Lampung

191 C.161

Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah

Provinsi Bali

192 C.162

Laboratorium Mikrobiologi Klinik, Rumah Sakit Umum Daerah Bali

Mandara

193 C.163 Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa

194 C.149 Laboratorium Rumah Sakit Umum dr. Soebandi, Jember

195 C.150

Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu,

Bangkalan

196 C.151 Laboratorium Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan, Probolinggo

197 C. 152 Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang

198 C. 153 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mimika

199 C. 154 Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Sorong

200 C. 155

Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah

Grogot, Kalimantan Timur

201 C. 156 Laboratorium Rumah Sakit dr. H Moch Ansari Saleh, Banjarmasin

202 C.157 Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi

203 C. 158 Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Lampung

204 C. 159 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah

205 C. 160 Laboratorium Balai Veteriner Lampung

206 C.161

Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah

Provinsi Bali

355

NO

KODE


207 C.162

Laboratorium Mikrobiologi Klinik, Rumah Sakit Umum Daerah Bali

Mandara

208 C.163 Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa

356

Documents

RENCANA KONTINGENSI NASIONAL PANDEMI INFLUENZA