RENCANA STRATEGIS - Banjar...Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2018-2023 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan

REVIU

RENSTRA RENCANA STRATEGIS

PERIODE 2018 - 2023

MENUJU

BANJAR

AGROPOLITAN

DPUPRPKP KOTA BANJAR

Jl. Prof. Dr. Ir. H. Purnomosidi No. 1 Tlp. (0265) 743928 FAX. (0265) 743928 Banjar

REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat

dan karunianya sehingga Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Kota Banjar

Tahun 2018-2023 dapat disusun dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah

diamanatkan oleh perundang-undangan terkait. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar

merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi

tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi

perwujudan visi dan misi Kota Banjar sebagaimana yang tertuang dalam dokumen

Reviu RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar terdiri dari 8 bab. Bab 1 Pendahuluan

menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta

sistematika penulisan. Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah menguraikan

tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah,


ii

kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat

daerah. Bab 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah menguraikan

tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih, telaahan Resntra K/L dan penentuan isu-isu strategis. Bab 4

Tujuan dan Sasaran menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah

dan Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan menguraikan strategi dan arah kebijakan

dalam lima tahun mendatang. Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan, Serta

Pendanaan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang akan dicapai

dalam lima tahun mendatang, dan Bab 8 Penutup.

Melalui kesempatan ini diharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak guna

penyempurnaan Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar. Selain itu, kami

mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan semua pihak yang turut serta

memberikan masukan dan dukungan hingga tersusunnya dokumen Reviu Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Banjar. Semoga dokumen Reviu Rencana Strategis ini tidak

hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah

kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap stakeholder Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Banjar dalam mendukung perwujudan visi dan misi daerah. Demikian dokumen

Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan


iii

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar ini disusun dengan harapan pencapaian

kinerja di masa mendatang dapat lebih ditingkatkan.

Banjar, 2020

Kepala

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Kota Banjar

Ir. H. EDY DJATMIKO., M.M

NIP. 19620416 199003 1 008


iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………… i

DAFTAR ISI …………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN I - 1

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

I - 1

I - 9

I - 15

I - 16

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II - 1

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ………...... II - 1

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………………………… II - 28

2.3 Kinerja Pelayanan Perangakat Daerah ……………………..………… II - 36

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .………………….. II - 69

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

III - 1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah …………………..………..……………………….

III - 1

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.. …………………………………………………….

III - 8

3.3 Telahaan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra …………….…. III - 15

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) …………………………….….

III - 21


v

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah……………. IV - 1

BAB V STRATEGI DAM ARAH KEBIJAKAN V - 1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

VI - 1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII - 1

BAB VIII PENUTUP


I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran serta dalam meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Banjar Jawa Barat adalah ketersediaan infrastruktur yang

handal. Bagi Kota Banjar infrastruktur merupakan salah satu motor

pendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing untuk

menarik investor baik investor Indonesia maupun luar negeri. Melalui

kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, diyakini dapat

membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan

antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan

mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018 dan Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, maka dengan berpedoman pada RPJMD

Kota Banjar Tahun 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berkewajiban menyusun

Renstra Tahun 2018-2023 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya

yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam pelaksanaanya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar menangani 2 (dua) urusan


I - 2

wajib dasar yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, dan urusan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta 1 (satu) urusan wajib non

dasar yaitu urusan Pertanahan. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

serta Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini terkait secara

langsung untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjar

dengan Jenis Pelayanan Dasar sebagai berikut: Prioritas utama penyediaan air

untuk kebutuhan masyarakat, aksesibilitas jalan yang menunjukan

ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah

kota, mobilitas jalan yang memudahkan masyarakat individu melakukan

perjalanan, keselamatan jalan dan kondisi ruas jalan yang menjamin pengguna

jalan berkendara dengan selamat dan nyaman, pelayanan air minum,

pengelolaan air limbah permukiman, pengelolaan drainase sehingga tidak

terjadi genangan, penanganan permukiman kumuh perkotaan, melayani

masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tersedianya

informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota, melayani

masyarakat dalam penurusan izin pemanfaatan ruang, penyediaan dan

rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana dan

masyarakat kurang mampu.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2018-2023 adalah Dokumen

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar


I - 3

serta berpedoman pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Banjar Tahun 2018-2023.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan

Pertanahan Tahun 2018-2023 yang harus ditaati, karena merupakan solusi

yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam

mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu depan.

Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, yaitu cara berpikir ilmiah

dalam menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan

berbagai alternatif solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Oleh

karena itu perencanaan sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat.

Perencanaan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan (decisionmaker),

sedangkan kualitas hasil pengambilan keputusan berkorelasi dengan

pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience), informasi berupa data

yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan (eksekutor).

Perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar yakni

bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam

menginformasikan aksi-aksi publik. Atas dasar tersebut maka perencanaan

didefinisikan sebagai komponen yang menghubungkan antara pengetahuan

dengan aksi/tindakan dalam wilayah publik.

Perencanaan merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah publik,

dimana komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat

didalamnya sangat diperlukan, sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan


I - 4

dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahwa

perubahan paradigma masyarakat pada saat ini telah memberikan implikasi

terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Maka,

untuk menjawab tuntutan tersebut, instansi pemerintah dituntut untuk mampu

meningkatkan kinerja dan profesionalisme -nya.

Strategi program pembangunan muncul sebagai alternatif dalam

penyusunan rencana pembangunan menggantikan model perencanaan lama

(konvensional), yaitu perencanaan jangka panjang (long-range planning)

maupun perencanaan yang berbasis pada tujuan. Kebutuhan sebuah

perencanaan strategis disebabkan perubahan eksternal yang terjadi dengan

cepat dan tidak menentu. Hal ini menuntut sebuah organisasi atau komunitas

untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan itu secara internal agar mampu

mempertahankan fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan terbaik

kepada kelompok sasaran.

Hal ini akan membantu masyarakat melakukan antisipasi dan merespon

terhadap perubahan yang terjadi melalui klarifikasi visi, misi, maksud dan

tujuan, menyempurnakan program, penggalangan dana, dan aspek operasi

lainnya.

Perencanaan strategis memiliki fungsi sebagai alat untuk menentukan

arah dan tujuan pembangunan terhadap perubahan dengan memperhitungkan

kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Perencanaan disusun untuk

mengantisipasi perubahan sebagai respon terhadap dinamika perubahan dan

kompleksitas lingkungan. Rencana strategis sebagai perangkat manajemen

untuk mencapai tujuan dan hasil secara terukur. melalui perencanaan seluruh


I - 5

pemangku kepentingan secara periodik dituntut melaksanakan kegiatan dalam

mencapai tujuan dan menyempurnakan hasil (outcome). Dalam banyak hal

perbaikan hasil menuntut formulasi rencana yang memungkinkan sistem

bekerja dan fokus terhadap prioritas tuntutan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis memungkinkan perangkat pemerintahan mengembangkan

sistem yang mampu secara berkelanjutan melakukan perbaikan pada semua

tingkatan termasuk mengendalikan dampak dan resiko pembangunan.

Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dari

keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya

pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik

yang terorganisasi dan rapi.

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah (PD) ini dapat dilihat pada Bagan 1.1 berikut ini:


I - 6

Bagan 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan Penyusunan

Renstra-SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator

keluaran program dan PAGU per SKPD

Penelaahan RTRW

VerifikasiRancangan

Renstra SKPD dgn Rancangan Awal

RPJMD

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

sesuai

Tidak sesuai

Penyusunan Rancangan

RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang

RPJMD

Perumusan Rancangan

Akhir RPJMD

Penyempurnaan Rancangan

Renstra-SKPD

Penetapan Renstra-

SKPD

RENSTRA-SKPD

Penyesuaian Rancangan

Renstra-SKPD berdasarkan

hasil verifikasi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN

Verifikasi Rancangan

Akhir Renstra SKPD

Rancangan Akhir Renstra

SKPD

sesuai

Tidaksesuai

PERDA ttg RPJMD

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra SKPD Prov


I - 7

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen

perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang tidak terpisahkan

dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah (PD) disusun guna memberikan masukan bagi

penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra

Perangkat Daerah (PD) disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah

ditetapkan dengan Perda. Kedudukan Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam

penyusunan RPJMD dapat dilihat pada Gambar 1.1. dan Kaitan antara

Penyusunan Hubungan antar Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat

pada Gambar 1.2.

Gambar 1.1

Kedudukan Renstra Perangkat Daerah (PD) Dalam Penyusunan RPJMD


I - 8

Gambar 1.2

Kaitan antara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra), maka diharapkan dapat

menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen

tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan

program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian

sasaran pembangunan Kota Banjar.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2018-2023,

dikarenakan pedoman RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 mengalami

Reviu maka dari itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


I - 9

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar menyesuaikan dengan

Reviu RPJMD Kota Banjar terbaru.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2018-2023,

merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang secara substansi

mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai

instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi

Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2018-2023,

beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, yaitu

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar

di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor

4246);


I - 10

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana


Nomor 4723);


I - 11

13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5068);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20,


19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);


I - 12

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Nomor 4663);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007


22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008


23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan


24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,


25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan


26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam


I - 13

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 tentang

Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah

Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517);

32. Peraturan Presiden Nomor: 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan

Bangunan Gedung Negara;

33. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor: 3 Tahun 2013 tentang Kelas jalan

di Kota Banjar;

34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


I - 14

35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:12/PRT/M/2014 tentang

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;

36. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013 - 2033;

37. Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan

Air Minum;

38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah


Nomor 5679);

39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :

02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh;

40. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

41. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 621/Kpts.10A-dpuprpkp/2017

tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kota.

42. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

43. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor : 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

44. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Daerah;


I - 15

45. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, dan Urusan Pertanahan untuk mewujudkan Visi dan Misi

Daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dimaksudkan sebagai arahan,

pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang

dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang

Pekerjaan umum selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di

bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pertanahan.


I - 16

2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Perangkat Daerah serta para pihak

terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan bidang

urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan

rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pertanahan.

3. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tahun 2018-2023 secara

garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis


Permukiman Kota Banjar, kemudian landasan hukum dalam penyusunan,

maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang

mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur

organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Banjar. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan

mengenai sumber daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar baik dari sisi sumberdaya manusia


I - 17

maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja

pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Banjar; telaahan visi, misi program kepala daerah dan wakil

kepala daerah; telaahan renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Renstra Dinas Bina Marga

Provisi Jawa Barat, serta penentuan isu-isu strategis di bidang urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan

permukiman, dan urusan pertanahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas


Kota Banjar yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka

menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Banjar yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjar Tahun

2018-2023.


I - 18

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar selama 5

(lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh


Permukiman Kota Banjar terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka

menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-

2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan arti penting dokumen rencana strategis Dinas


Kota Banjar sevagai arah peningkatan pelayanan dan pnilaian kinerja dalam

periode 2019-2023.


II - 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Permukiman Kota Banjar merupakan unsur pelaksana bidang urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang urusan Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman dan bidang urusan Pertanahan yang dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas

membantu Wali Kota dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan, melaksanakan urusan pekerjaan umum berdasarkan azas

otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan

pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar mengemban tugas untuk

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis, penyiapan

bahan penyusunan rencana kegiatan yang berkaitan dengan Ke PU-an,

diantaranya mempunyai tugas pengaturan, pembinaan, pembangunan,

peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan dalam

penyelenggaraan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang

urusan Pertanahan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar


II - 2

mengacu pada Peraturan Wali Kota Banjar nomor : 54 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman. Serta Peraturan Wali Kota Banjar nomor : 12 Tahun 2018

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berdasarkan Peraturan

Wali Kota Banjar nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

a. Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Bina Marga, membawahi :

1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan

2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan.

d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :

1. Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan

2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan

Rawa.

e. Bidang Cipta Karya, membawahi :

1. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi;

2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan


II - 3

3. Seksi Pengembangan Kawasan.

f. Bidang Tata Ruang dan Perumahan, membawahi :

1. Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan;

2. Seksi Perumahan; dan

3. Seksi Pengembangan Permukiman.

g. Jabatan Pelaksana;

h. Jabatan Fungsional.


Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dapat dilihat pada

Gambar 2.1.


II - 4

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB

BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAW

AIAN

SUB

BAGIAN

PERENCAN

AAN DAN

KEUANGAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

BINA

MARGA

BIDANG

SUMBER

DAYA AIR

BIDANG

CIPTA

KARYA

BIDANG

TATA

RUANG

DAN

PERUMAHA

N

SEKSI

PERENCAN

AAN

JALAN

DAN

JEMBATA

SEKSI

PERENCAN

AAN

JARINGAN

IRIGASI,

SUNGAI

DAN RAWA

SEKSI

BANGUNAN

GEDUNG

DAN JASA

KONSTRUK

SI

SEKSI

TATA

RUANG

DAN

LAYANAN

PERTANAH

AN

SEKSI

PEMBANG

UNAN DAN

PEMELIHA

RAAN

JALAN

DAN

JEMBATAN

SEKSI

PEMBANG

UNAN DAN

PEMELIHA

RAAN

JARINGAN

IRIGASI,

SUNGAI

DAN RAWA

SEKSI

PENYEHAT

AN

LINGKUNG

AN

PERMUKIM

AN

SEKSI

PERUMAHA

N

SEKSI

PENGEMBA

NGAN

KAWASAN

SEKSI

PENGEMBA

NGAN

PERMUKIM

AN

UPTD

Gambar 2.1


Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar


II - 5

A. Dinas

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas untuk membantu

Wali Kota melaksanakan bidang urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman dan bidang urusan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta

pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan


pertanahan;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas

Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif


II - 6

terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.

sekretariat melaksanakan fungsi :

a. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan

permukiman serta pertanahan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas pekerjaan umum,

penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan


permukiman serta pertanahan ;

d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil Negara pada

Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan

tugas dan fungsinya.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan

dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas

serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum,

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pekerjaan umum dan


pertanahan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :


II - 7

a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan


permukiman serta pertanahan bidang tata usaha dan umum,

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan

umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman

serta pertanahan ;

c. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas pekerjaan umum


pertanahan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan


permukiman serta pertanahan;

e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas pekerjaan

umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman

bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

f. pembinaan aparatur sipil Negara pada subbagian umum dan

kepegawaian;

g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata

usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan


permukiman serta pertanahan; dan


II - 8

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan

dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas

serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian

penunjang urusan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan

pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan

serta aset urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan

kawasan permukiman serta pertanahan. Subbagian Perencanaan dan

Keuangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan


serta pertanahan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan

pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat,

keuangan serta aset;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan


serta pertanahan;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang


II - 9

perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data,

informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan


permukiman serta pertanahan bidang perencanaan, evaluasi,

penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan

masyarakat, keuangan serta aset;

e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan,

data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;

f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan

Keuangan;

g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data,

informasi dan hubungan masyarakat urusan pekerjaan umum dan


pertanahan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait


C. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan


II - 10

Kawasan Permukiman melaksanakan urusan pemerintahan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Bidang

Bina Marga mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan

dan pemeliharaan jalan dan jembatan;


penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan

pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;



pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Bina Marga; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan


1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas


II - 11

pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi Perencanaan Jalan

dan Jembatan mempunyai fungsi :


bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang

penyelenggaraan jalan daerah;


ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan,

bidang penyelenggaraan jalan daerah;



jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;



jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perencanaan Jalan

dan Jembatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan


2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan


daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi


II - 12

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai

fungsi :


bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan



ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan



penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan

jembatan bidang penyelenggaraan jalan daerah;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum bidang

pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang

penyelenggaraan jalan daerah;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan



D. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas melaksanakan urusan pemerintahan bidang



II - 13

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Bidang

Sumber Daya Air mempunyai fungsi :


bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan

pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;


ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan

pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;


penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan

rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai

dan rawa;



rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai

dan rawa;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Sumber Daya Air;

dan



1. Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa

Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang


II - 14


daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi

Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai fungsi :


bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang

pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai

pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan

dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah

irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1

(satu) daerah;


ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa,

bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan

pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha

(seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;



rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan

pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah,

bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan




II - 15



rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan





e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perencanaan Jaringan

Irigasi, Sungai dan Rawa; dan



2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi,

Sungai dan Rawa

Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa

Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi Pembangunan dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai fungsi :


bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai

dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan


II - 16






ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi,

sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan

bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu)

daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari

1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;


penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan

irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan






penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan

irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan




II - 17



e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan



E. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada daerah. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan

permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan

lingkungan permukiman permukiman dan pengembangan

kawasan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan



kawasan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan

kawasan permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi,

penyehatan lingkungan permukiman permukiman dan

pengembangan kawasan;


II - 18

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan



kawasan;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Cipta Karya; dan



1. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi

Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan

kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi Bangunan Gedung

dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :


permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di

wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan

dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan

penataan bangunan dan lingkungannya di daerah,

penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi,

penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan

daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil

dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan

dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;


II - 19











c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan

kawasan permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung

di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan








d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan





II - 20







e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Bangunan Gedung

dan Jasa Konstruksi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait


2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan

kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi Penyehatan

Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :


permukiman bidang pengelolaan dan pengembangan sistem air

limbah domestik dalam daerah, pencegahan perumahan dan

kawasan permukiman kumuh pada daerah;


ruang bidang pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah


II - 21

domestik dalam daerah, pencegahan perumahan dan kawasan

permukiman kumuh pada daerah;

c. pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang bidang pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

domestik dalam daerah, pencegahan perumahan dan kawasan

permukiman kumuh pada daerah;

d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Penyehatan

Lingkungan Permukiman; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan


3. Seksi Pengembangan Kawasan

Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan kawasan

permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada daerah. Seksi Pengembangan Kawasan

mempunyai fungsi :


permukiman bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;


ruang bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;

c. pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;


II - 22

d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi pengembangan

kawasan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait


F. Bidang Tata Ruang dan Perumahan

Bidang Tata Ruang dan Perumahan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang pekerjaan umum

dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan

pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada daerah. Bidang Tata Ruang dan Perumahan

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan

bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan

pengembangan permukiman;


ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan

bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan

pengembangan permukiman;


penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan

pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan

dan pengembangan permukiman;


II - 23


penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan

pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan

dan pengembangan permukiman;

e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Tata Ruang dan

Perumahan; dan



1. Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan

Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan melaksanakan urusan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan yang


kepada daerah. Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan

mempunyai fungsi :


dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan

utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan

hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah

serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat

kemampuan kecil, pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah,

penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian

masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi


II - 24

tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah

absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya

dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah,

inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah,

penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan

tanah yang hamparannya dalam daerah;

b. pelaksanaan kebijakan urusan urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana

sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang

atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan

perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan

utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi

dalam 1 (satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam

daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah

untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek

dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah

ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah

kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah

kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan

perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;





II - 25


























II - 26




e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Tata Ruang dan

Layanan Pertanahan; dan



2. Seksi Perumahan

Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang


kepada daerah. Seksi Perumahan mempunyai fungsi :


permukiman bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban

bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat

yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan izin

pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan

sertifikat kepemilikan bangunan gedung;






II - 27



c. pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan






d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perumahan; dan



3. Seksi Pengembangan Permukiman

Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang


kepada daerah. Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai fungsi:


permukiman bidang penerbitan izin pembangunan dan

pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan

peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di

bawah 10 (sepuluh) ha;


II - 28






c. pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan





d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengembangan

Permukiman; dan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan pilar utama dalam menentukan

perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu

organisasi maka pengelola sumber daya manusia harus memperhatikan

berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan pembelajaran

motivasi dan lainnya. Dengan pengelolaan sumber daya manusia secara

optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi.

Berdasarkan kondisi sumber daya manusia per 30 Juni 2019, jumlah


II - 29

pegawai secara keseluruhan berjumlah 185 orang terdiri dari 69 orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 44 orang laki-laki dan 10 orang

perempuan, 15 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdiri dari 9

orang laki-laki dan 6 orang perempuan, serta 116 orang Pegawai Non PNS

terdiri dari 88 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Berikut kami

sampaikan data kepegawaian seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar menurut tingkat pendidikan

No

Pendidikan

SD SMP SMA D1 D3 S1 S2 Jumlah Status Kepegawaian

1 NON PNS 1 1 68 1 2 43 0 116

2 CPNS 0 0 0 0 1 14 0 15

3 PNS 1 2 23 0 3 24 17 70

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Juni 2019

SD SMP SMA D1 D3 S1 S2

NON PNS 1 1 68 1 2 43 0

CPNS 0 0 0 0 1 14 0

PNS 1 2 23 0 3 24 17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Grafik 2.1

Pegawai DPUPRPKP Kota Banjar menurut tingkat

pendidikan


II - 30

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dapat

dikatakan relatif memadai. Sarana prasarana yang dimiliki dalam rangka

mendukung kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.2 yaitu:

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar

NO KELOMPOK BARANG JUMLAH TAHUN

PENGADAAN

1 Alat-alat Besar 29

- Tandem Roller 1 2014

- Stamper 2 2013, 2018

- Portable Generating Set 2 2018, 2013, 2011

- Portable Water Pump 1 2015

- Unit Pemeliharaan Lapangan

Lain - Lain 1 2015

- Wheel Exacvator 2 2015

- Dump Truck 4 2006,02008, 2015,

2015

- Hauler Lain - Lain 1 2016

- Ashpal Mixing Plant 1 2014

- Vibrator Roller 11 1983 (2), 2003, 2004,

2006 (3),2007,2015

- Wheel Loader + Attachment 1 2008

- Alat Pengangkut Lain - Lain 1 2004

- Portable Compresor 1 2007

2 Alat - Alat Angkutan 32

- Mini Bus (Penumpang 14

orang ke bawah) 7

2004, 2011, 2014,

2014, 2014,2007, 2018

- Pick Up 5 2006, 2007, 2008,2015,

2018

- Sepeda Motor 17

2005, 2006 (4), 2007

(7), 2011, 2012 (2),

2018 (3)

- Kapal Motor 1 2011

- Motor boat 1 2015

- Perahu Penumpang 1 2011


II - 31


PENGADAAN

3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 56

- Perkakas Konstruksi Logan

Lain - Lain 5

2013,02015 (2), 2018

(2)

- Perkakas Bengkel Service

Lain - Lain 10 2011

- Perkakas Bengkel Service

Lain - Lain 12

2011 (8), 2014 (6),

2016 (2)

- Tool kit Set 1 2016

- Pahat 2 2018

- Perkakas Bengkel Kerja Lain -

Lain 1 2016

- Global Positioning System

(GPS) 2 2014, 2015

- Alat Ukur/Pembanding Lain -

Lain 21 2009, 2017 (20)

- Mesin Gerinda Tangan 1 2015

- Stopwach 1 2006

4 Alat Pertanian 7

- Alat Laboratorium Lain - Lain 7 2016, 2017 (6)

5 Alat Kantor dan Rumah

Tangga 562

- Mesin Ketik Listrik Portable 4 2015

- Lemari Besi 16

2007, 2008 (2), 2009

(6), 2014 (2), 2015 (3),

2016 (2)

- Rak Besi/Metal 19 2007 (17), 2016 (5)

- Rak Kayu 6 2018

- Filling Besi/Metal 20

2004 (5), 2006 (4),

2007 (10), 2014 (2),

2013 (2)

- Band Kas 4 2007, 2013 (4)

- Mobile Drawer/Laci Dorong 1 2013

- Alat Penghancur Kertas 6 2008, 2009, 2010 (2),

2011, 2015 (2), 2018

- White Board 1 2004

- Mesin Absensi 1 2018

- Overhead Projektor 1 2008

- Lemari Kayu 9 1993, 2009, 2017 (7),

2005

- Meja Kayu/Rotan 3 2004 (3), 2013

- Kursi Besi/Metal 1 2015

- Meja Rapat 2 2007, 2009


II - 32


PENGADAAN

- Meja Kerja 5 1993 (2), 2004 (4),

2005 (5), 2013 (3)

- Meja Reseption 1 2009

- Kursi Rapat 8 2008

- Kursi putar 6 2004, 2011, 2013 (4)

- Kursi lipat 84 2007 (33), 2009 (34),

2017 (39)

- Meja Biro 48 203, 2004 (2), 2007

(44), 2013, 2015 (3)

- Sofa 3 2007

- Mesin Potong Rumput 12 2015 (9), 2016 (5),

2018 (2)

- AC Unit 10 2007 (3), 2014 (2),

2017 (5)

- AC Split 12 2006 (3), 2008 (5),

2009 (3), 2016, 2018

- Kipas Angin 2 2013, 2015

- Televisi 7 2008, 2011, 2012 (4),

2015

- Sound System 1 2011

- Wireless 1 2007

- Camera Video 9 2012 (6), 2013, 2014,

2017

- Tangga Amlunium 1 2016

- Dispenser 1 2012

- Alat Rumah Tangga Lain -

Lain 19

2009 (3), 2011 (9),

2012, 2015 (5), 2016

(2), 2017, 2018

- Alat Pemadam Portable 7 2008

- Alat Pemadam Kebakarab

Lain - Lain 4 2015

- P.C Unit 46

2007 (5), 2008, 2009,

2010 (3), 2011 (4),

2012 (6), 2013 (5),

2014 (7), 2015 (3),

2016 (8), 2017, 2018

(2)

- Lap Top 28

2013 (3), 2014 (2),

2015 (8), 2016 (9),

2017 (4), 2018 (2)

- Note Book 4 2016 (2), 2017 (2)

- Desktop 2 2017

- Hard Disk 3 2016


II - 33


PENGADAAN

- Perlalatan Komputer

Mainframe Lain-Lain 1 2008

- Printer 6

- CPU 1 2012

- Monitor 3 2009 (1), 2010 (2)

- Printer 35

- Scanner 2 2013 (1), 2018 (1)

- Plotter 1 2009 (1)

- Peralatan Personal Komputer

Lain - Lain 2 2009 (2)

- Server 1 2015 (1)

- Router 1 2008 (1)

- Hub 3 2008 (3)

- Modem 1 2009 (1)

- Peralatan Jaringan Lain - Lain 10 2008 (4), 2009 (5),

2007 (1)

- Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 2008

- Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 2018

- Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 2018

- Meja Kerja Pegawai Non

Struktural 6

2018 (4), 2013 (1),

2009 (1)

- Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 2008

- Kursi Rapat Pejabat Eselon II 1 2008

- Kursi Rapat Pejabat Eselon III 5 2004 (1), 2015 (3),

2018 (1)

- Kursi Rapat Pejabat Eselon IV 10 5015 (2), 2018 (2), ,

2009 (6)

- Kursi Kerja Pejabat Lain -

Lain 16 2014 (16)

- Kursi Hadap Depan Meja

Kerja Pejabat Eselon II 2 2008 (2)

- Lemari buku Untuk Pejabat

Eselon II 1 2008 (1)

- Lemari Arsip 21 2007 (17), 2013 (3),

2018 (1)

- Kursi Tamu 1 2005

- Alat Pengaman (Sinyal) 7 2006

- Camera Digital 1 2013

6 Alat Studio dan Alat

Komunikasi 55

- Camera + Attachment 1 2017

- Proyektor + Attachment 2 2017 (1), 2018 (1)

- Audio Reverberation 1 2012


II - 34


PENGADAAN

- Equalizer 1 2012

- Microphone/Wireless Mic 2 2012

- Microphone Floor Stand 1 2012

- Unintemuptible Power

Supplay (UPS) 3 2014

- Peralatan Studio Visual Lain -

Lain 2 2009

- Camera Film 4 2016 (3), 2015 (1)

- Layar Film 1 2008

- Waterpass 3 2006 (1), 2016 (1),

2018 (1)

- Theodolit 3 2015 (1), 2006 (1),

2018 (1)

- Level 5 2015

- Rambu/Bak Ukur 2 2018

- Peralatan Pemetaan Ukur Lain

- Lain 13

2007 (1), 2009 (5),

2014 (1), 2018 (6)

- Loudspeaker 1 2012

- Handy Talky 4 2018

- Facsimile 1 2005

- Alat Komunikasi Radio VHF

Lain - Lain

2 2014

- Peralatan Aantena

SHF/Parabola Lain - Lain

1 2011

- Switcher Manual 2 2007

7 Alat Laboratorium 211

- Drill Machine 2 2007 (1), 2015 (1)

- Alat Lab. Bahan Bangunan

Lain - Lain

11 2013 (6), 2014 (1),

2017 (4)

- Mobile Laboratorium Set 2 2008 (1), 2017 (1)

- Modifed Mold

90 2007 (6), 2005 (15),

2013 (3), 2014 (20),

2015 (26)

- Alat Lab Mekanik Tanah Lain

- Lain

13 2007 (1), 2008 (8),

2012 (1), 2015 (2),

2017 (1)

- Universal Test Machine 3 2005 (1), 2015 (1),

2017 (1)

- Thermometer 4 2006 (2), 2018 (2)

- Balance Gram 3 2005 (1), 2014 (1),

2017 (1)

- Desicator 1 2017

- Alat Ukur 1 2015


II - 35


PENGADAAN

- Meja Kerja 2 2013

- alat Laboratorium Lainnya

(Lain - Lain)

1 2017

- Hand Compresion Machine 1 2006

- Dusting Wood Machine 2 2015

- Concrete Mixer/Pengaduk

Beton 1 2006

- Vibrating Unit 1 2005

- Abrating Machine 1 2006

- Mortar 1 2007

- Alat Pemeriksa Agregate 2 2005

- Alat Pemeriksa Beton 4 2005, 2007 (2), 2012

- Slump Test Set 2 2005

- Basic Cylinder Capping Set 1 2013

- Concrete Hammer Test 2 2006, 2015

- Picnometer 4 2013 (2), 2015 (2)

- Sand Equiplent 2 2006, 2015

- Dial Gauge LC:13 1 2006

- Sample Splinter Set CL 284 4 2005

- Alat Lab. Aspal & Cat Kimia

Lain - Lain 2 2007, 2015

- Sieve 29 2005 (16), 2006 (4),

2008 (8), 2013

- Triple Beam Balance Cent

Gram 2 2005, 2008

- Heavy Duty Solution Balance 1 2006

- Agregate 1 2008

- Penetrasi Asphalt ( Universal

Penetrometer) 2 2006, 2008

- Mixer 1 2015

- Speed Tester 2 2005, 2015

- Vemeir Caliper Hight Gauge 2 2014

- Draying Oven 1 2014

- Centrifuge 2 2005, 2014

- Hydrometer 1 2013

- Sand Sample & Sand

Container 1 2005

- Tickness Tester 1 2006

- Sand Bath 1 2006 Sumber: Sub Bagian Asset Tahun 2018


II - 36

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pelayanan Jalan

Jalan adalah sarana penghubung antar aktivitas ekonomi di suatu

daerah sehingga kondisi jalan yang baik sangat menunjang tumbuh

kembangnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pelayanan jalan yang

ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman meliputi pembangunan, peningkatan dan

rehabilitasi jalan (prasarana transportasi), Prasarana lain yang di

laksanakan diantarannya bangunan pelengkap jalan seperti jembatan,

drainase jalan, keermer dan trotoar.

Panjang jalan di Kota Banjar Tahun 2018 adalah 260,650 km dengan

panjang jalan yang berstatus nasional sepanjang 14,70 km, panjang jalan

yang berstatus provinsi sepanjang 9,65 km, dan panjang jalan yang

berstatus kota sepanjang 236,320 km. Berikut panjang jalan berdasarkan

wewenang dan kondisinya pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3

dan Tabel 2.4 Data Dasar Prasarana Jalan Kota Banjar sebagai berikut:


II - 37

Tabel 2.3

Panjang Jalan menurut Daerah Berwenang dan Jenis Kondisi Jalan di Kota Banjar

Tahun 2018

Jenis Kondisi Jalan Panjang Jalan (Km)

[1] [2]

I Jalan Nasional 14,70

II Jalan Provinsi 9,65

III Jalan Kota 236,320

Jumlah Jalan 260,650

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2018


II - 38

GA

MB

AR

2.2

Pe

ta R

ua

s Ja

lan

Ko

ta B

an

jar

Ja

lan

Ko

ta

Ja

lan

Pro

vin

si

De

sa

Kara

ng

ka

muly

an

Kel. M

uktisari

De

sa

Kuja

ng

sa

ri

De

sa

Mu

lyasa

ri

De

sa

Karya

mu

kti

Kel. P

ata

rum

an

Kel. K

arangpanim

bal

De

sa

Ra

ha

rja

Kel. P

urw

aharja D

esa

Batu

law

ang

Kel. M

eka

rsari

Kel. S

itubatu

De

sa

Cib

eu

re

um

De

sa

Re

jasa

ri

De

sa

Ne

gla

sa

ri

Kel. B

anja

r

Propin

si Jaw

a T

engah

Ke

tera

ng

an P

erum

ahan

Sungai

Re

l K

ere

ta

Ja

lan

Bata

s K

elu

rahan

Bata

s K

ecam

ata

n

Bata

s P

ropin

si

Bata

s K

abupate

n/ K

ota

PE

TA

R

UA

S

JA

LA

N

34

3

33

32

21

20

17

18

10

1

3

4

4

4

51

6

11

8

8

8

9

22

23

23

22

28

31

30

3

8

7

38

40

40

84

JP

JP

JP

JP

57

34

47

49

48

50

51

52

53

JN

JN

JN

34

34

56

JN

JN

JN

JN

58

59

60

42

Mu

nd

u

Su

ka

hu

rip

Pa

ng

asin

an

64

Sanghia

ngsri

Bengkok

Bale

ngbeng

Pabuaran

66

67

Pa

sir L

eu

tik

Sukaraharja

Cib

alo

ng

68

Pa

sir L

oklo

k

Ma

rg

alu

yu

Sukam

aju

70

71

Ciju

re

y

Sin

da

ng

asih

La

ng

ka

p L

an

ca

r

Bojo

ngsari

Ke

du

ng

wa

rin

gin

73

74

Sukahurip

Sukanegara D

ua

Sukanegara S

atu

Situsaeur

Banta

rdaw

a

Sin

danggalih

75

Cadasgantu

ng

76

78

Pa

tro

l

Ga

rd

u

Pin

tusin

ga

Pa

ru

ng

Ka

ra

ng

ten

ga

h

Cik

ole

Pa

sirn

ag

ara

Cip

an

tara

n

Cip

an

tara

n

Cib

on

te

Cia

re

n

Wa

ru

ng

bu

ah

Pa

mo

ng

ko

ra

n

Ba

taly

on

Pu

lom

aje

tiB

eb

ed

ah

an

Pa

sir le

utik

De

sa

Ra

ha

rja

Cita

pe

n

Ra

nd

eg

an

Cijo

lan

g

Ba

nta

ra

n

Ba

nta

ra

n

79

Babakansari

Pananju

ng

Pata

rum

an

Cib

untu

Panyin

gkir

an

Sam

pih

Sid

am

ukti

Sukarahayu

Cim

endong

82

81

Cim

anggu

83

5

Citangkolo

Pulo

erang

Jaja

war

Balo

kang

Sukam

anah

38

77

Bobojo

ng

Cib

eber

Karanggedang

Cip

ariu

k

Cip

ariu

k

Cik

apundung

Warungpeuyeum

Cik

upa

Tem

po

Tu

nd

ag

an

41

Sum

andin

gkulo

n

86

Bojo

ngsari B

ojo

ngsari

Cia

ren

Su

ka

hu

rip

Purw

odadi

3

7

39

54

3

61

36

Pabuaran

43

Negla

sari

12

80

63

87

Pa

ge

rb

atu

Karangpucung

Ke

c.

Ba

nja

r

55

44

KO

TA

B

AN

JA

R

40

7.7

39.2

0

7.6 3

6.1

7

7.5

36

.16

JP.1

23

.12

50

.29

38

.19

70

.34

JP.2

90

90

40

8

4.2

4.3

4.4

8.8

8.9

40

.21

D.1

8.1

0

40

.22

60

.32

34

.14

34

.15

51

.30

52

.31

D.2

JN

.1

41

.24

41

.254

1.2

6

31

.13

44

.27

82

.37

D.3

D.5

D.6

JP.6

65

.33

JP.3 JP.4

JP.5

45

48

.28

77

.36

41

49

2

15

Sum

andin

gw

eta

n

3.1

29

De

sa

Wa

rin

gin

sa

ri

65

41

.23

27

37

Kel. H

egarsari

24

52

.?

13

14

6

De

sa

Me

karh

arja

62

Cib

eu

re

um

46

90

88

89

91

92

93

94

95

97

98

99

76.3

5

100

102

103

10

4

10

5

86

38

.18

Le

mb

ur B

alo

ng

Bo

jon

g

D.4

10

8

96

72

8.1

1

58

25

27 2

2

23

19

19

19

19 2

6

35

85

10

7

53

58

59

66

66

69

70

72

72

78

76

Ke

c.

Cije

un

gjin

g

Ke

c.

Cim

ara

ga

s Ke

c.

Cid

olo

gK

ec.

Pa

ma

ric

an

Ke

c.

Pu

rw

ah

arja

Ke

c.

Pa

taru

ma

n

Ke

c.

La

ng

en

sa

ri

Sir

nagalih

83

111

87

87

95

95

68

68

97

97

De

sa

Lan

ge

nsari

113113

10

1

10

610

9110

11

0

112

112

43

De

sa

Balo

ka

ng

Ba

tug

aja

h

Cilengkong

Kel. B

ojo

ngkanto

ng

Pasar L

angensari

114

115

116

De

sa

Bin

an

gu

n

11

7

11

8

11

9

12

04

3

12

1

12

31

28

12

7

13

1

13

0


II - 39

Tabel 2.4

Data Dasar Prasarana Jalan Kota Banjar

No. Nomor

Ruas Nama Ruas Jalan

Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang

Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)

(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 7 Pasar Utara - Jembatan

Irdes

Pataruman 2,250 5,00 100,00 - - - 1,611 0,112 0,527 -

2 8 Pataruman -

Langensari

Pataruman

-

Langensari

11,683 4,50 100,00 - - 10,530 0,800 0,353 -

3 35 Sumanding Wetan-

Tanjung Sukur

Pataruman 0,664 9,00 100,00 - - - 0,664 - - -

4 38 Tanjung Sukur -

Sukamanah

Pataruman 4,600 4,00 100,00 - - - 4,600 - - -

5 49 Perempatan Alun alun

Langensari -

Waringinsari

Langensari 2,650 3,50 100,00 - - - 2,550 0,100 - -

6 4 Banjar-Pamarican Pataruman 4,706 4,50 100,00 - - - 2,930 1,236 0,340 0,200

7 5.1 Jalan Pegadaian Pataruman 0,380 12,00 100,00 - - - 0,380 - - -

8 5.2 Jalan Kantor Pos Pataruman 0,600 12,00 100,00 - - - 0,600 - - -

9 5.3 Pertigaan Saluyu -

Perempatan BNI

Pataruman 0,090 11,00 100,00 - - - 0,090 - - -


II - 40

No. Nomor


Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang


(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

11 9 Katapang -

Bangunharja

Purwaharja 3,500 3,50 100,00 - - - 3,330 0,170 - -

12 20 Central - Perempatan

Jarum

Banjar 1,190 10,00 100,00 - - - 1,070 0,120 - -

13 22.1 Perempatan Jarum -

Jalan Mayjen Didi

Kartasasmita

Banjar 0,470 4,50 100,00 - - - 0,470 - - -

14 22.2 Jalan Mayjen Didi

Kartasasmita -

Pertigaan Mekar Jaya

Banjar 0,850 4,50 100,00 - - - 0,850 - - -

15 23 Jalan Nasional -

Pertigaan Husein

Kartasasmita

Banjar 1,080 14,00 100,00 - - - 1,030 0,050 - -

16 33 Sepanjang Jalur

Pamongkoran

Banjar 2,670 6,00 100,00 - - - 2,500 0,170 - -

17 36 Jl. Nasional -

Sukamanah

Pataruman 2,121 4,50 100,00 - - - 1,731 0,200 0,190 -

18 39 Pertigaan Lapang Golf

- Jemb. Citanduy III

Pataruman 0,500 4,50 100,00 - - - 0,450 0,050 -

19 40 Spj. Jalur Irigasi -

Langensari

Pataruman

-

Langensari

9,650 6,00 78,24 21,76 - 8,460 0,900 0,290 -

20 41 Batulawang -

Puloerang

Pataruman 6,600 3,50 100,00 - - - 5,690 0,110 0,800 -

21 42 Perempatan Santiong -

Warungbuah

Pataruman 3,600 3,00 100,00 - - - 2,910 0,090 0,600 -


II - 41

No. Nomor


Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang


(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

22 57 Citangkolo - Puloerang Langensari 2,000 3,00 100,00 - - - 1,200 0,120 0,380 0,300

23 1 Jalan Kawadanaan Banjar 0,650 4,50 100,00 - - - 0,650 - - -

24 10 Perempatan Letjen

Suwarto - Kapten

Jamhur

Banjar 0,650 6,00 100,00 - - - 0,650 - - -

25 11 Perempatan Letjen

Suwarto - Perempatan

Klenteng

Pataruman 0,220 12,00 100,00 - - - 0,220 - - -

26 16.1 Jl. Buntu - Pasar Banjar Pataruman 0,480 4,50 100,00 - - - 0,480 - - -

27 16.2 Jalan Buntu Pataruman 0,140 6,00 100,00 - - - 0,140 - - -

28 17 Perempatan BNI -

Kapten Jamhur

Banjar 0,630 12,00 100,00 - - - 0,600 0,030 - -

29 21 Jalan Setia Banjar 1,082 4,50 100,00 - - - 0,830 0,100 0,152 -

30 26 Jl. Ece Ahmad - Jl.

Dewi Sartika

Banjar 0,080 6,00 100,00 - - - 0,080 - -

31 27 Jl. Lingkar Terminal Banjar 0,660 10,00 100,00 - - - 0,660 - -

32 28 Purwaharja - Batalion Purwaharja 0,450 7,00 100,00 - - - 0,450 - -

33 29 SMAN - Dipatiukur Banjar 1,250 4,50 100,00 - - - 1,250 - -

34 31 KUA Banjar -

Pertigaan Cipaingan

Banjar 1,274 4,50 100,00 - - - 1,274 - -


II - 42

No. Nomor


Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang


(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

35 34 Balokang - Ampel

Koneng

Banjar 7,885 4,50 100,00 - - - 6,650 0,650 0,585 -

36 43 Pertigaan Desa

Balokang - Pertigaan

Sosro

Banjar 2,750 3,00 100,00 - - - 2,450 0,200 0,100 -

37 44 Balokang - Pertigaan

Cipaingan

Banjar 2,100 3,50 100,00 - - - 1,800 0,200 0,100 -

38 45 Balokang - Jajawar Banjar 3,038 3,50 100,00 - - - 3,038 -

39 50 Fly Over Langensari -

Sukahurip

Langensari 1,900 11,00 100,00 - - - 1,250 0,330 0,320 -

40 52 Randegan - Pasir

Leutik

Purwaharja 2,700 3,00 100,00 - - - 2,700 - - -

41 84 Sepanjang Pasar

Langensari

Langensari 0,300 8,00 100,00 - - - 0,270 - 0,030 -

42 12 Jl. Kehutanan Pataruman 0,210 10,00 100,00 - - - 0,210 - - -

43 13 Depan Kantor Pasar Pataruman 0,100 10,00 100,00 - - - 0,100 - - -

44 14 Pasar Daging Pataruman 0,100 4,50 100,00 - - - 0,100 - - -

45 15 Ex Shelter Angkot -

Jembt Ciroas

Pataruman 0,135 7,00 100,00 - - - 0,135 - - -

46 18 Jalan Kaum Banjar 0,403 6,00 100,00 - - - 0,403 - - -

47 24 Pertigaan Jembatan

Parunglesang - Didi

Kartasasmita

Banjar 0,520 4,50 100,00 - - - 0,400 0,120 - -


II - 43

No. Nomor


Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang


(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

48 30 KH. Mustofa -

PertIgaan Dipati Ukur

Banjar 0,625 3,00 100,00 - - - 0,625 - - -

49 32 Spj. Jalan Sukarame Banjar 1,985 4,50 100,00 - - - 1,945 - 0,040 -

50 37 Spj. Jalan Cikabuyutan

Timur

Langensari 0,563 4,50 100,00 - - - 0,563 - -

51 47 Muktisari - Lakbok Langensari 2,250 4,50 68,89 31,11 - 1,200 0,250 0,140 0,660

52 48 Perempatan Pasar

Langensari - Batas

Kota

Langensari 2,500 4,50 100,00 - - - 2,100 0,130 0,270 -

53 51 Rawa Onom -

Bebedahan

Purwaharja 1,850 3,00 100,00 - - - 1,740

0,110 - -

54 53 Cibentang - Bebedahan Purwaharja 3,750 3,00 100,00 - - - 3,750 - - -

55 59.1 Perempatan Jl. Situbatu

- Bojong

Banjar 0,525 2,50 100,00 - - - 0,525 - - -

56 59.2 Cipantaran - Bojong Banjar 1,735 2,50 100,00 - - - 1,735 - - -

57 60 Jajawar Patrol Pataruman 4,011 3,00 100,00 - - - 3,280 0,490 0,241 -

58 70 Pasir Loklok -

Margaluyu

Pataruman

-

Langensari

4,800 3,00 100,00 - - - 1,320 - 1,680 1,800

59 71 Cijurey - Sindang Asih Langensari 2,000 4,50 100,00 - - - 2,000 - - -

60 72 Pasar Langkap -

Sindangmulya

Langensari 2,150 3,00 100,00 - - - 1,980 0,170 -


II - 44

No. Nomor


Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang


(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

61 75 Sukahurip -

Bantardawa

Langensari 3,158 3,00 100,00 - - - 2,900 0,058 0,200 -

62 76 Pasar Hewan - Alun

alun Langensari

Langensari 3,050 3,00 100,00 - - - 2,500 0,070 0,280 0,200

63 77 Pertigaan Cadas

Gantung - Bantardawa

Langensari 1,295 3,00 100,00 - - - 1,295 -

64 80 Jembatan Irdes -

Kalapa Jajar

Langensari 1,470 3,00 100,00 - - - 1,470 - - -

65 90 Kandawa -

Perempatan Mesjid

Baitul Muttaqien

Pataruman 1,510 3,00 100,00 - - - 1,510 - - -

66 87 Sukahurip - Ciaren Pataruman 3,800 3,00 100,00 - - - 3,300 0,100 0,400 -

67 82 Cimaragas -

Cimendong

Banjar 0,811 3,00 100,00 - - - 0,811 - - -

68 61 Binangun - Neglasari Pataruman

- Banjar

3,850 3,00 100,00 - - - 3,200

0,650 -

69 63 Sukahurip - Pangasinan Langensari 2,650 3,00 100,00 - - - 1,860 0,390 0,400 -

70 78 Cibeureum -

Bantardawa

Langensari 3,400 3,00 100,00 - - - 2,900 0,280 0,100 0,120

71 79 Cibuntu - Sirnagalih Langensari 2,200 3,00 100,00 - - - 2,000 0,200 -

72 46 Parung - Balokang Banjar 0,625 3,00 100,00 - - - 0,625 -

73 55 Ciaren - Cibeureum Banjar 1,772 3,00 100,00 - - - 1,772 - - -


II - 45

No. Nomor


Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang


(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

74 56 Pertigaan

Karangtengah -

Karangpucung Wetan

Banjar 1,750 3,00 100,00 - - - 1,250 0,090 0,410 -

75 58 Simpang Lima -

Pertigaan Lapang

Neglasari

Banjar 3,260 3,00 100,00 - - - 2,860 0,200 0,200 -

76 62 Kedungpulung -

Pamongkoran

Pataruman 2,200 3,00 100,00 - - - 2,200 - - -

77 64 Perempatan Santiong -

Tembungkerta

Pataruman 1,205 3,00 100,00 - - - 1,105 0,100 - -

78 65 Batulawang -

Karangsari

Pataruman 3,450 3,00 100,00 - - - 2,910 0,540 - -

79 66 Cimanggu -

Karyamukti

Pataruman 2,670 3,00 100,00 - - - 2,530 0,140 - -

80 67 Binong - Cibalong Pataruman 1,310 3,00 100,00 - - - 1,310 -

81 68 Cibeber - Sukaharja Pataruman 3,700 3,00 100,00 - - - 3,700 -

82 122 Pasirloklok -

Lemburbalong

Pataruman 1,000 2,50 100,00 - - - 0,750 0,080 0,120 0,050

83 73 Pertigaan Muktisari -

Kedungwaringin

Langensari 1,300 3,00 100,00 - - - 1,300 - - -

84 74 Sukahurip - Pentasan Langensari 3,200 3,00 100,00 - - - 2,100 0,480 0,620 -

85 83 Tundagan - Cimanggu Pataruman 3,200 3,00 100,00 - - - 3,200 - - -

86 85 Depan Masjid Agung

Langensari

Langensari 0,083 3,00 100,00 - - - 0,050 - 0,033 -


II - 46

No. Nomor


Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang


(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

87 88 Citamiang - Batas Kota Langensari 0,435 3,00 100,00 - - - 0,435 - - -

88 95 Cikadondong -

Karyamukti

Pataruman 4,000 3,00 100,00 - - - 3,480 0,280 0,240 -

89 110 Mulyasari - Polsek

Langensari

Langensari 1,900 3,00 100,00 - - - 1,900 -

90 123 Rejasari - Situsaeur (Jl.

Jawi)

Langensari 1,600 3,00 100,00 - - - 0,860 0,220 0,420 0,100

91 54 Sukarame - Fly Over

Pintusinga

Banjar 0,507 3,00 100,00 - - - 0,507 - - -

92 81 Gunung Gembok -

Sinar Tanjung

Pataruman 0,539 3,00 100,00 - - - 0,539 - - -

93 86 Tanjungsukur -

Tundagan

Pataruman 2,923 3,00 100,00 - - - 1,523 0,550 0,450 0,400

94 89 Warungbuah -

Balokang

Banjar 1,800 3,00 100,00 - - - 1,440 0,110 0,250

95 124 Cibeureum -

Bendungan Situleutik

Banjar 0,833 8,00 100,00 - - - 0,590 0,040 0,100 0,103

96 91 Cipadung - SMK 2

Banjar

Purwaharja 0,450 3,00 100,00 - - - 0,390 0,060 - -

97 92 Pereng Gunung Purwaharja 1,500 3,00 100,00 - - - 1,150 0,100 0,250 -

98 93 Randegaan I -

Randegan II

Purwaharja 0,900 3,00 100,00 - - - 0,450 0,170 0,280 -

99 94 Raharja - Citapen Purwaharja 1,200 3,00 100,00 - - - 1,200 - - -

100 96 Sasagaran - Batas Kota Purwaharja 1,300 3,00 100,00 - - - 1,080 0,100 0,120 -


II - 47

No. Nomor


Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang


(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

101 97 Rancabulus -

Bantardawa

Langensari 3,050 3,00 100,00 - - - 3,050 - - -

102 98 Sindanggalih -

Rancabulus

Langensari 1,100 3,00 100,00 - - - - 0,380 0,650 0,070


Sinargalih)

Langensari 0,878 3,00 100,00 - - - 0,668 0,090 0,120 -

104 101 Perempatan

Sukanegara - Pertigaan

Matori

Langensari 0,585 2,50 100,00 - - - 0,585 - - -

105 102 Pertigaan Koramil

Langensari - Jl.

Waringinsari

Langensari 2,450 3,00 100,00 - - - 2,230 0,220 - -

106 104 Tugu KB Langensari -

Jl. Purnomosidi

Langensari 0,485 3,00 100,00 - - - 0,485 - - -

107 105 Polsek Langensari -

Pasar Langkap

Langensari 0,250 6,00 - 100,00 - - 0,250

- - -

108 106 Gedongpapak - Pasar

Langkap

Langensari

0,321 3,00 100,00 - - - 0,200 0,071 0,050 -

109 125 Jl. Sukahurip - Stadion

Langensari

Langensari 0,100 15,00 100,00 - - - 0,100 - - -

110 108 Cilengkong - Sungai

Cikembang

Banjar 1,500 2,50 100,00 - - - 1,500 - - -

111 126 Tundagan - Bumi

Perkemahan

Pataruman 0,135 3,00 100,00 - - - 0,030 0,005 0,100


II - 48

No. Nomor


Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang


(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

112 112 Bebedahan -

Karangsari

Pataruman 2,660 3,00 100,00 - - - 2,150 0,400 - 0,110

113 69 Pertigaan Jalan

Situbatu-Cibonte

Banjar 1,250 3,00 100,00 - - - 1,250 - - -

114 109 Bojongkantong-Kalapa

Lima

Langensari 1,500 3,00 100,00 - - - 1,500 - - -

115 116 Jalan Perbatasan

Bojongkantong

Kujangsari - Kalapa

Lima

Langensari 2,000 2,50 100,00 - - - 2,000 - - -

116 117 Junti-Pragung Banjar 2,150 2,50 100,00 - - - 2,150 - - -

117 118 Cijati - Pejamben Pataruman 1,500 3,00 66,67 - 33,33 - 1,000 - 0,500 -

118 121 Lemburbalong-

Pangadegan

Pataruman 0,700 2,50 100,00 - - - 0,700 - - -

119 103 Sukarahayu-Babakan Langensari 0,605 3,00 100,00 - - - 0,605 - - -

120 120 Balokang - Ciaren Banjar 0,800 2,50 100,00 - - - 0,800 - - -

121 25 Jl. Husen Kartasasmita

- Situbatu

Banjar 0,690 3,00 100,00 - - - - 0,552 0,069 0,069

122 100 Perempatan Karang

Gintung - Sukanegara

Langensari 0,657 3,00 100,00 - - - 0,526 0,131 - -

123 107 Bebedahan - Jembt.

Cijolang II

Langensari 0,600 6,00 100,00 - - - 0,570 0,030 - -

124 111 Seputaran Alun2

Langensari

Langensari 0,280 9,50 100,00 - - - 0,280 - - -


II - 49

No. Nomor


Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang


(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

125 113 Perempatan Puskesmas

Langensari - Jl.

Waringinsari

Langensari 0,305 3,00 100,00 - - - 0,214 0,092 - -

126 114 Sukarahayu -

Waringinsari

Langensari 0,700 3,50 100,00 - - - 0,420 0,280 - -

127 115 Jembt. Irigasi - Jl.

Langensari

Langensari 0,600 3,00 100,00 - - - 0,420 0,180 - -

128 119 Blok Tahu - Balokang Banjar 0,500 2,50 100,00 - - - 0,400 0,100 - -

129 19.1 Jl. Masuk Terminal Banjar 0,070 10,00 100,00 - - - 0,070 - - -

130 19.2 Jl. Didi Kartasasmita -

Jl. Ece Ahmad

Banjar 0,175 10,00 100,00 - - - 0,175 - - -

131 19.3 Jl. Ece Ahmad - Jl. Ece

Ahmad

Banjar 0,390 6,50 100,00 - - - 0,390 - - -


Parto Atmojo)

Langensari 0,900 2,50 100,00 - - - 0,450 0,090 0,090 0,270


Industri)

Langensari 1,000 3,00 100,00 - - - 0,600 0,200 0,100 0,100

134 129 Jl. Sudirman Langensari 0,400 2,50 100,00 - - - 0,320 0,080 - -

135 130 Pertigaan Kokoplak -

Pertigaan SDN

Sinartanjung

Langensari 1,940 3,00 100,00 - - - 0,388 0,504 0,854 0,194

136 131 Jl. Citapen - Jl.

Randegan III

Purwaharja 0,950 2,50 100,00 - - - 0,285 - - 0,665

137 132 Jl. Kalapa Lima - Jl.

Roy II

Langensari 0,350 2,50 100,00 - - - 0,280 0,070 - -


II - 50

No. Nomor


Kecamatan

Yang Dilalui

Panjang


(km) (m)

Aspal/

Penetrasi

/Makada

m

Beton Telford/

Kerikil

Tanah

/

Belum

tembu

s

Baik Sedang Rusak

Ringan

Rusak

Berat

138 133 Jl. Bojongkantong - Jl.

Roy II

Langensari 0,300 3,00 100,00 - - - 0,120 0,105 0,075 -

139 134 Jembt. Irigasi - Jl.

Langensari

Langensari 0,417 3,00 100,00 - - - 0,250 0,167 - -

140 135 Jl. Rejasari - Jl.

Sukamaju

Langensari 1,750 2,00 - - 60,00 40,00 - - 1,050 0,700

141 136 Jl. Didi Kartasasmita -

Jl. Didi Kartasasmita

Langensari 0,900 3,00 100,00 - - - 0,420 0,480 - -

Total 236,320 4,44 97,97 1,08 0,67 0,29 198,22 16,32 15,67 6,11

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2018


II - 51

2.3.2 Pelayanan Sumber Daya Air

Ruang lingkup pelayanan Sumber Daya Air adalah melakukan

pengawasan dengan memperhatikan secara menyeluruh dan terpadu pada

peningkatan saluran irigasi tersier, saluran pembuang, pemeliharaan rutin

irigasi dan saluran pembuang. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar khususnya

Bidang Sumber Daya Air melaksanakan perencanaan, melaksanakan

pembangunan, perbaikan dan pengawasan. Karena Kota Banjar masih

sangat didominasi oleh sektor Pertanian, maka ketersediaan sumber daya

air untuk keperluan irigasi sangatlah penting. Irigasi ada tiga jenis, yaitu

teknis, semi-teknis dan tadah hujan. Luas lahan sawah yang menggunakan

irigasi teknis dari tahun 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Sementara itu, luas lahan sawah yang menggunakan irigasi tadah hujan

cenderung meningkat.

Tabel 2.5

Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kota Banjar, 2014-2018 (Ha)

No Kecamatan Jenis Irigasi (Ha)

Teknis Semi-Teknis Tadah Hujan

1 Banjar 0 148.120 416.497

2 Purwaharja 151.045 0 41.860

3 Pataruman 0 235.835 405.000

4 Langensari 1,253.61 37.000 140.000

Jumlah 1,404.655 420.955 1,003.357

2017 2.103 - 1.208

2016 2.103 - 1.210

2015 2.103 - 1.215

2014 1.787 364 1.167

Sumber: Bidang Sumber Daya Air


II - 52

Tabel 2.6

Kondisi Jaringan Irigasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

Lokasi Panjang

Total

(Kec.) (m) BETON PAS.BATU TANAH BAIK SEDANGRUSAK

RINGAN

RUSAK

BERAT

I Peningkatan dan

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

A. Irigasi Teknis

lakbok Utara

Sal. Induk

Pataruman

Pataruma

n

5.562,00 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 4.800,000 133,000 629,000 4.800,000 133,000 629,000

Sal. Sek. Sindang

Angin

Langensa

ri

6.740,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.740,000 - 6.740,000

Sal. Sek.

Bantardawa

Langensa

ri

2.410,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.410,000 - 2.410,000

Sal. Sek.

Puloerang

Langensa

ri

2.400,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.400,000 - 2.100,000 300,000

Sal. Sek. Pondok

Huni

Langensa

ri

3.150,00 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 2.780,000 370,000 3.150,000

Sal. Sek. CJ 1 Langensa

ri

3.500,00 1.140,23 748,140 364,89 383,250 383,250 553,700 (170,450) (170,450) 3.670,450 748,140 3.670,450 748,140

Sal. Sek. CJ 2 Langensa

ri

1.230,00 800,650 800,650 800,650 800,650 800,650 429,350 800,650 429,350 800,650

24.992,00 0,000 0,000 0,000 13.950,00 9.412,80 2.547,79 13.409,80 10.823,65 1.677,14 -

Prosentase

Peningkatan

Saluran Tersier

BPT 1 Ka Pataruma

n

2.600,00 1.151,54 296,118 158,01 138,108 138,108 138,108 138,108 2.461,892 296,118 2.461,892 296,118

BPT 2 Ka Pataruma

n

1.547,90 136,88 331,650 331,650 85,75 245,900 245,900 245,900 1.302,000 331,650 1.302,000 331,650

BPT 2 Ki Pataruma

n

3.000,00 470,92 2.435,270 592,38 1.842,890 321,50 1.521,390 1.521,390 692,340 829,050 2.170,950 2.435,270 2.170,950 2.435,270

2016No Nama Saluran

Dalam m' Dalam m'

Sisa s/d

2015

Sisa s/d

20162017

Sisa s/d

2017

KONDISI

2018Sisa s/d

2018

KONSTRUKSI

2014Sisa s/d

20142015


II - 53

Lokasi Panjang

Total


RINGAN

RUSAK

BERAT

BPT 3 Kiri Langensa

ri

2.305,20 1.029,81 89,620 89,84 (0,220) 0,000 0,000 702,640 (702,640) 3.008,060 89,620 3.008,060 89,620

BPT 3A Kanan Langensa

ri

400,00 387,000 387,000 387,000 387,000 387,000 13,000 387,000 13,000 387,000

BSA 1 Ka Langensa

ri

2.635,50 1.406,940 1.406,940 1.406,940 1.406,940 1.406,940 1.228,560 1.406,940 1.228,560 1.406,940

BSA 1 - T1 Kiri Langensa

ri

2.000,00 401,32 1.598,680 1.598,680 1.598,680 1.598,680 1.598,680 401,320 1.598,680 401,320 1.598,680

BSA 2' Langensa

ri

500,00 292,213 340,90 (48,687) 0,000 0,000 0,000 100,000 548,687 292,213 548,687 100,000 292,213

BSA 2 Ka Langensa

ri

2.566,05 605,23 1.383,550 1.383,550 107,94 1.275,610 368,800 906,810 395,300 511,510 2.054,540 1.383,550 2.054,540 1.383,550

BSA 3 Ki Langensa

ri

2.000,00 196,97 1.415,700 678,50 737,200 737,200 737,200 737,200 1.262,800 1.415,700 1.262,800 1.415,700

BSA 4 Ka Langensa

ri

5.955,80 554,16 2.584,137 2.584,137 2.584,137 690,600 1.893,537 500,600 1.392,937 4.562,863 2.584,137 4.562,863 2.584,137

BSA 5 Ka Langensa

ri

3.586,00 875,99 1.640,460 904,24 736,220 107,60 628,620 1.249,000 (620,380) (620,380) 4.206,380 1.640,460 4.206,380 1.640,460

BSA 5 Ki Langensa

ri

3.431,00 445,02 882,860 882,860 882,860 309,740 573,120 573,120 2.857,880 882,860 2.857,880 882,860

BSA 5 Kiri - T1 Langensa

ri

2.000,00 289,15 1.710,850 1.710,850 1.710,850 1.710,850 1.710,850 289,150 1.710,850 289,150 1.710,850

BSA 6 Ka Langensa

ri

3.000,00 471,11 1.847,600 834,53 1.013,070 1.013,070 1.013,070 1.013,070 1.986,930 1.847,600 1.986,930 1.847,600

BSA 7A Langensa

ri

2.000,00 1.900,000 1.900,000 1.900,000 1.900,000 1.900,000 100,000 100,000 1.900,000 100,000 100,000 1.900,000

BPH 1 Ki Langensa

ri

800,00 800,000 610,52 189,480 189,480 571,760 (382,280) (382,280) 1.182,280 800,000 1.182,280 800,000

BPH 2 Ka Langensa

ri

1.307,00 571,14 (22,360) (22,360) 0,000 0,000 0,000 1.329,360 - 1.329,360 -

BPH 3 Ki / BPH 2' Langensa

ri

750,00 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 241,00 705,250 44,750 705,250 44,750

BPE 1 Kiri Langensa

ri

1.000,00 347,07 652,930 652,930 652,930 652,930 652,930 347,070 652,930 347,070 652,930

BPE 2 Kanan Langensa

ri

1.000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 - 1.000,000 - 1.000,000

BPE 3 Kanan Langensa

ri

1.000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 - 1.000,000 - 1.000,000

BBD 1 Langensa

ri

2.468,50 604,60 1.863,900 1.863,900 1.863,900 792,600 1.071,300 1.071,300 - 1.397,200 1.863,900 1.397,200 1.863,900

BBD 1 -T1 Kiri Langensa

ri

1.500,00 678,85 821,150 821,150 821,150 821,150 821,150 678,850 821,150 678,850 821,150

CJ 1 - T2 Kiri Langensa

ri

2.500,00 320,00 2.180,000 2.180,000 2.180,000 2.180,000 2.180,000 320,000 2.180,000 320,000 2.180,000

51.852,95 0,000 0,000 0,000 441,000 34.415,022 28.565,378 34.415,02 200,000 28.565,378 -

Prosentase

KONSTRUKSI KONDISISisa s/d

20162017

Sisa s/d

20172018

Sisa s/d

20182014

Sisa s/d

20142015

Sisa s/d

20152016No Nama Saluran


II - 54

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Tahun 2018

Lokasi Panjang

Total


RINGAN

RUSAK

BERAT

B. Irigasi Teknis

Rawa Onom

Sal. Sek.

Pasirleutik

Purwahar

ja

5.000,00 99,14 (19,140) (19,140) 0,000 0,000 0,000 5.019,140 - 5.019,140 -

Sal. Sek.

Pulomajeti

Purwahar

ja

6.700,00 2.664,112 2.664,112 2.664,112 2.664,112 2.664,112 4.035,888 2.664,112 4.035,888 2.664,112

11.700,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 9.055,03 2.664,11 9.055,03 2.664,11 - -

C. Irigasi

Perdesaan

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Irdes Sukamanah Pataruma

n

1.509,00 329,00 (9,000) (9,000) 0,000 640,100 (640,100) (640,100) 2.158,100 - 2.158,100 -

Irdes Karangsari Pataruma

n

2.560,00 2.560,000 2.560,000 2.560,000 2.560,000 2.560,000 - 2.560,000 - 2.560,000

Irdes Pagak Pataruma

n

1.500,00 526,30 791,400 471,920 319,480 319,480 868,500 (549,020) (549,020) 2.049,020 791,400 2.049,020 791,400

Irdes Situleutik

Kiri

Banjar 329,80 132,140 132,140 132,140 132,140 132,140 197,660 132,140 197,660 132,140

Irdes Situleutik

Kanan

Banjar 4.545,50 99,90 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 4.495,400 50,100 4.495,400 50,100

Pompa

Sukanegara

Langensa

ri

1.000,00 199,700 199,700 199,700 486,400 (286,700) (286,700) 1.286,700 199,700 1.286,700 199,700

Pompa

Rancabulus

Langensa

ri

847,76 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 847,760 - 847,760 -

Pompa Raharja Purwahar

ja

229,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 229,000 - 229,000 -

Irdes Cibuntu Langensa

ri

2.058,70 986,74 1.071,960 1.071,960 1.071,960 1.071,960 1.071,960 986,740 1.071,960 986,740 1.071,960

Irdes Gunung

Putri

Pataruma

n

451,74 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 451,740 - 451,740 -

Irdes Cibungur Purwahar

ja

534,70 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 534,700 - 534,700 -

Irdes

Cikadongdong

Pataruma

n

700,45 370,00 130,000 453,270 (323,270) 0,000 0,000 0,000 1.023,720 130,000 1.023,720 130,000

Irdes Cicalung Pataruma

n

1.000,00 887,800 484,600 403,200 403,200 231,000 172,200 172,200 827,800 887,800 827,800 887,800

17.266,65 0,000 - 15.088,34 5.823,10 15.088,34 5.823,10 - -

JUMLAH

TOTAL

105.811,60 12.701,07 5.983,60 622,79 0,000 6.762,20 2.290,88 14.391,00 67.971,19 39.600,38 71.968,19 19.510,86 30.242,52 -

Sisa s/d

2018

KONSTRUKSI KONDISI

2016Sisa s/d

20162017

Sisa s/d

201720182014

Sisa s/d

20142015

Sisa s/d

2015No Nama Saluran


II - 55

2.3.3 Pelayanan Air Bersih

Rumah Tangga pengguna Air Bersih pada tahun 2018 sebesar

84,54%. Pembangunan sarana prasarana air bersih dititik beratkan pada

peningkatan jaringan perpipaan guna meningkatkan jangkauan layanan

masyarakat. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Per Kecamatan

di Kota Banjar pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Banjar

No Kecamatan Jumlah

Rumah

Jumlah Rumah

Tangga

Pengguna Air

Bersih

1 Banjar 20.215 19.376

2 Purwaharja 21.233 7.102

3 Pataruman 8.335 16.806

4 Langensari 19.581 15.358

Jumlah 69.364 58.642

Sumber: LKIP DPUPRPKP Tahun 2018

2.3.4 Pelayanan Sanitasi

Rumah Tangga Bersanitasi pada Tahun 2018 sebesar 72.63%. Ruang

lingkup pelayanan sanitasi adalah ketersediaan MCK/sarana pembuangan

air limbah kotoran manusia setempat dan limbah cair rumah tangga.

Berikut Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi pada Tahun 2018 dapat dilihat

pada tabel 2.7.


II - 56

Tabel 2.7

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersanitasi di Kota Banjar

No Kecamatan Jumlah

Rumah

Jumlah Rumah

Tangga

Bersanitasi

1 Banjar 20.215 15.525


3 Pataruman 8.335 14.776

4 Langensari 19.581 14.887

Jumlah 69.364 50.378


2.3.5 Pelayanan Rumah Layak Huni

Pembangunan perumahan di Kota Banjar saat ini pada umumnya

dilakukan oleh masyarakat secara individu dan pengembang/developer.

Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar bertugas melakukan pembinaan dan

pengawasan, dengan memperhatikan secara menyeluruh dan terpadu pada

peningkatan jumlah penduduk dan penyebarannya, perluasan kesempatan

kerja dan usaha, program pembangunan sectoral dan pembangunan daerah,

pelestarian kemampuan lingkungan, kondisi geografis dan potensi sumber

daya alam, termasuk daerah rawan bencana, nilai sosial budaya dan

daerah, serta pengembangan kelembagaan. Selain hal tersebut, Dinas


Kota Banjar juga melaksanakan perencanaan dan melaksanakan

pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan.


II - 57

Rumah Layak Huni di Kota Banjar pada Tahun 2018 sebanyak

60.024 unit rumah dari total rumah sebanyak 61.063 unit rumah dengan

persentase sebesar 98,29%. Rumah Layak Huni di Kota Banjar Tahun

2018 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8

Rumah Layak Huni di Kota Banjar Tahun 2018

No Kecamatan

Jumlah

Rumah Layak

Huni

Jumlah Rumah

1 Banjar 17.422 17.710


3 Pataruman 18.761 18.933

4 Langensari 16.585 17.100

Jumlah 60.024 61.071 Sumber: LKIP DPUPRPKP Tahun 2018

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar diukur berdasarkan

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan

dalam dokumen Rencana Strategis pada periode sebelumnya. Tujuan

evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan

dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Dinas


Kota Banjar dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan

di masa yang akan datang. Pada Tahun 2018, indikator kinerja yang

menjadi target pencapaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berjumlah 31


II - 58

indikator. Evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar sampai dengan

Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran pertama DPUPRPKP adalah meningkatnya kinerja aparatur

yang didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Tertib

Administrasi kepegawaian, Tertib Administrasi keuangan, dan Tertib

Administrasi Program, Evaluasi dan Pelaporan. Capaian ketiga

indikator yang mendukung sasaran meningkatnya kinerja aparatur

sebesar 100%.

b. Sasaran kedua DPUPRPKP yaitu meningkatnya kualitas jalan,

jembatan dan bangunan pelengkap didukung oleh 5 (lima) indikator

yaitu panjang jalan yang dibangun, persentase panjang jalan dalam

kondisi baik, jumlah jembatan yang dibangun, saluran draianse yang

dibangun, dan keermer yang dibangun. Panjang Jalan yang dibangun

sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 14.222 m dari target Renstra

sepanjang 10.214 m dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra

sebesar 139,24% (Sangat Tinggi). Pada tahun 2018 Indikator Kinerja

Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik realisasinya adalah

91.18% dari target 99.70%. Faktor penyebab menurunnya persentase

Jalan dalam kondisi baik dikarenakan kondisi jalan banyak yang

rusak. Dan penanganan jalan tahun 2018 hanya 410 m. Untuk Jumlah

jembatan yang dibangun sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 9 buah

jembatan dari target Renstra 8 buah jembatan dengan Capaian Kinerja

sampai akhir Renstra sebesar 112.50% (Sangat Tinggi). Saluran


II - 59

drainase yang dibangun sampai dengan Tahun 2018 sepanjang

14.497,55 m3 dari target Renstra 13.566 m3 dengan Capaian Kinerja

sampai akhir Renstra sebesar 106.87% (Sangat Tinggi). Keermer yang

dibangun sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 17.559,85 m3 dari

target Renstra 17.610 m3 dengan Capaian Kinerja sampai akhir

Renstra sebesar 99.72% (Sangat Tinggi).

c. Sasaran ketiga DPUPRPKP yaitu meningkatnya fungsi saluran

pembuang dan jaringan irigasi teknis maupun pedesaan didukung oleh

2 (dua) indikator yaitu persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik,

panjang saluran pembuang yang dibangun. Untuk indikator Persentase

Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik target Tahun 2018 sebesar

77.99% realisasi sebesar 66.72%, capaian indikator ini sebesar

85.55% (tidak tercapai). Panjang Saluran Pembuang Yang Dibangun

realisasinya adalah 3.837,36 m’ dari target 12.193 m’ indikator

tersebut dapat dikatakan tidak tercapai.

d. Sasaran keempat DPUPRPKP yaitu tercapainya pemenuhan

kebutuhan listrik bagi masyarakat didukung oleh 5 (lima) indikator

yaitu Rumah tangga Pra KS yang menggunakan listrik, Jumlah

titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan lingkungan/desa, Jumlah

titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan umum (PJU), Jumlah

saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terpasang, dan Jumlah

daya listrik yang terpasang.

e. Sasaran kelima DPUPRPKP yaitu penyehatan lingkungan

permukiman dan pengembangan infrastruktur didukung oleh 14


II - 60

(empat belas) indikator diantaranya Tersedianya Sistem Jaringan

Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota, Peningkatan Rumah Tangga

Pengguna Air Bersih, Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi,

Penurunan Lingkungan Permukiman Kumuh, Penurunan Rumah

Tidak Layak Huni, Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi

Kebutuhan Pokok minimal Sehari-hari, Tersedianya Prasarana, Sarana

dan Utilitas Perumahan yang sehat dan aman, Tersedianya Sistem Air

Limbah setempat yang memadai, Tersedianya Sistem Air Limbah

skala Komunitas/Kawasan/Kota, Meningkatnya Cakupan Pelayanan

air minum/bersih perpipaan, Tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan

Cepat Tumbuh, Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Jasa

Konstruksi di Kota Banjar, dan Tersedianya pedoman Harga Standar

Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kab/Kota. Indikator kinerja

Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih pada tahun 2018

realisasinya 84.54 % dari target 87.57 % tidak dapat mencapai target

dikarenakan indikator kinerja belum bisa mengimbangi kenaikan

jumlah penduduk/jumlah keluarga yang semakin meningkat. Indikator

kinerja Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi pada tahun 2018

realisasinya 72.63 % dari target 74.45 % tidak dapat mencapai target

dikarenakan indikator kinerja belum bisa mengimbangi kenaikan

jumlah penduduk/jumlah keluarga yang semakin meningkat. Indikator

kinerja Kawasan Kumuh pada tahun 2018 realisasinya 0.09% dari


II - 61

target 0.56% sudah mencapai target. Indikator kinerja Penurunan

Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2018 realisasinya 1.71% dari

target 3.58% sudah mencapai target. Indikator kinerja tersedianya

sistem air limbah yang memadai pada tahun 2018 realisasinya 72.63

% dari target 72.64 % tidak dapat mencapai target dikarenakan

indikator kinerja belum bisa mengimbangi kenaikan jumlah

penduduk/jumlah keluarga yang semakin meningkat. Indikator kinerja

Tersedianya Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kota Capaian

sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 42 unit. Indikator ini dapat

dikatakan sudah mencapai target baik untuk tahun 2018 terhadap

target akhir Renstra sudah melebihi target.

f. Sasaran keenam DPUPRPKP yaitu pencapaian sasaran penetapan

ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan

dan gedung didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Dokumen

Perencanaan Penataan Ruang Teknis dan Dokumen Pengendalian

Pemanfaatan Ruang. Untuk pencapaian indikator Dokumen

Perencanaan Penataan Ruang Teknis ini telah memenuhi target akhir

Renstra 2018 dengan Capaian sebanyak 28 dokumen. Sedangkan

untuk indikator Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ini juga

telah memenuhi target akhir Renstra 2018 dengan capaian sebanyak

14 dokumen dari target 13 dokumen.

Faktor keberhasilan tercapainya 6 (enam) sasaran diatas adalah

komitmen dan dukungan dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum,


II - 62

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar,

aparatur pelaksana.


II - 63

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar

No

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi

Perangkat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Satuan

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Tertib

Administrasi kepegawaian

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 Tertib Administrasi

keuangan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 Tertib

Administrasi Program, Evaluasi

dan Pelaporan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 Panjang jalan

yang dibangun

m 1134 4500 280 2300 2000 835 580 4950 7447 410 73,63% 12,89% 1767,86% 323,78% 20,50%

5 Persentase

panjang jalan dalam kondisi

baik

% 94,60 95,30 97,80 99,00 99,70 95,35 93,42 95,6 93,07 91,64 100,79% 98,03% 97,75% 94,01% 91,92%


II - 64

No

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi

Perangkat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Satuan



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 Jumlah jembatan yang di bangun

buah 5 1 1 0 1 5 1 2 1 0 100,00% 100,00% 200,00% #DIV/0! 0,00%

7 Saluran drainase

yang di bangun

m3 2502 2963 2588 1975 3538 1056,51 1743,39 5728 3717,39 2252,26 42,23% 58,84% 221,33% 188,22% 63,66%

8 Keermer yang

dibangun

m3 2450 3400 3960 2660 5140 971 2228,22 5521,07 2839,69 5999,87 39,63% 65,54% 139,42% 106,76% 116,73%

9 Persentase Jaringan Irigasi

dalam Kondisi

Baik

% 51,67 62,33 68,74 75,28 79,99 53,21 57,66 63,17 66,29 66,71 102,98% 92,51% 91,90% 88,06% 83,40%

10 Panjang Saluran

Pembuang yang

dibangun

m' 6683 13758 10703 10745 12193 7446,03 4410,88 10396,1 4114,74 3837,36 111,42% 32,06% 97,13% 38,29% 31,47%

11 Rumah tangga Pra

KS yang menggunakan

listrik

kk 1800 600 550 500 450 1828 707 0 635 0 101,56% 117,83% 0,00% 127,00% 0,00%

12 Jumlah titik/lokasi

yang terlayani penerangan jalan

lingkungan/desa

titik 400 400 400 400 400 260 182 125 0 88 65,00% 45,50% 31,25% 0,00% 22,00%

13 Jumlah titik/lokasi yang terlayani

penerangan jalan

umum (PJU)

titik 80 80 80 80 80 59 142 424 0 90 73,75% 177,50% 530,00% 0,00% 112,50%

14 Jumlah saluran udara tegangan

rendah (SUTR) yang terpasang

tiang 20 20 20 20 20 26 20 0 427 0 130,00% 100,00% 0,00% 2135,00%

0,00%


II - 65

No

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi

Perangkat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Satuan



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15 Jumlah daya listrik yang

terpasang

unit 2 2 2 2 2 0 2 0 34 0 0,00% 100,00% 0,00% 1700,00%

0,00%

16 Tersedianya

Sistem Jaringan

Drainase Skala Kawasan dan

Skala Kota

m 8600 5000 5000 5000 5000 13350 10979,7

5

26101,1 6370 3440 155,23% 219,60% 522,02% 127,40% 68,80%

17 Peningkatan

Rumah Tangga

Pengguna Air Bersih

% 86,68 87,01 87,26 87,45 87,57 82,19 82,14 77,84 86,08 84,54 94,82% 94,40% 89,20% 98,43% 96,54%

18 Peningkatan

Rumah Tangga

Bersanitasi.

% 72,64 72,72 73,24 73,65 74,45 72,29 72,8 69,83 73,32 72,63 99,52% 100,11% 95,34% 99,55% 97,55%

19 Penurunan Lingkungan

Permukiman

Kumuh

% 0,64 0,62 0,6 0,58 0,56 0,64 0,52 1,11 0,95 0,09 100,00% 83,87% 185,00% 163,79% 16,22%

20 Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

% 7,3 6,4 5,5 4,7 3,8 6,89 6,63 4,95 2,66 1,71 94,38% 103,59% 90,00% 56,60% 45,12%

21 Tersedianya Air

Baku untuk

Memenuhi Kebutuhan Pokok

minimal Sehari-

hari

% 67,5 75 77 79 80 75,88 73,66 78,81 87,89 87,89 112,41% 98,21% 102,35% 111,25% 109,86%

22 Tersedianya

Prasarana, Sarana

dan Utilitas Perumahan yang

sehat dan aman

m 5120 6000 6000 6000 6000 3920,9 15553 3276,8 9748,45 31295,9

6

76,58% 259,22% 54,61% 162,47% 521,60%

23 Tersedianya

Sistem Air

% 71,79 72 72,22 72,43 72,64 72,15 72 71,33 73,32 72,63 100,50% 100,00% 98,77% 101,23% 99,98%


II - 66

No

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi

Perangkat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Satuan



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Limbah setempat yang memadai

24 Tersedianya

Sistem Air

Limbah skala Komunitas/Kawas

an/Kota

unit 0 10 10 10 10 0 0 15 14 13 #DIV/0! 0,00% 150,00% 140,00% 130,00%

25 Meningkatnya

Cakupan Pelayanan air

minum/bersih

perpipaan

titik 17417 18417 19417 20417 21417 17417 17561 34710 35110 21500 100,00% 95,35% 178,76% 171,96% 100,39%

26 Tersedianya

dokumen perencanaan

pembangunan

untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan

dok 5 4 5 4 5 8 17 0 7 6 160,00% 425,00% 0,00% 175,00% 120,00%

27 Tersedianya

sarana dan prasarana

penunjang wilayah strategis

dan Cepat

Tumbuh

paket 2 4 4 5 4 4 67 4 5 7 200,00% 1675,00

%

100,00% 100,00% 175,00%

28 Meningkatnya

Pelayanan dan

Pembinaan Jasa

Konstruksi di Kota Banjar

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


II - 67

No

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi

Perangkat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Satuan



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

29 Tersedianya pedoman Harga

Standar Bangunan

Gedung Negara (HSBGN) di

Kab/Kota

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

30 Dokumen

Perencanaan Penataan Ruang

Teknis

dok 4 6 6 6 6 4 7 5 0 12 100,00% 116,67% 83,33% 0,00% 200,00%

31 Dokumen Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dok 1 3 3 3 3 1 3 3 1 6 100,00% 100,00% 100,00% 33,33% 200,00%



II - 68

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI

DAERAH

Pendapatan Retribusi

Daerah137.000.000,00 137.000.000,00 142.000.000,00 147.000.000,00 155.000.000,00 153.590.000,00 165.055.000,00 161.271.000,00 165.353.000,00 185.343.000,00 112,11 120,48 113,57 112,49 119,58 143.600.000,00 143.600.000,00

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah137.000.000,00 137.000.000,00 142.000.000,00 147.000.000,00 155.000.000,00 153.590.000,00 165.055.000,00 161.271.000,00 165.353.000,00 185.343.000,00 112,11 120,48 113,57 112,49 119,58 143.600.000,00 143.600.000,00

JUMLAH

PENDAPATAN137.000.000,00 137.000.000,00 142.000.000,00 147.000.000,00 155.000.000,00 153.590.000,00 165.055.000,00 161.271.000,00 165.353.000,00 185.343.000,00 112,11 120,48 113,57 112,49 119,58 143.600.000,00 143.600.000,00

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai 3.943.148.328,00 3.749.942.542,68 4.993.918.196,00 7.603.048.811,20 8.650.082.321,84 3.598.125.683,00 3.449.655.211,00 4.890.353.743,00 6.804.592.447,00 6.682.831.243,00 91,25 91,99 97,93 89,50 77,26 5.788.028.039,94 5.788.028.039,94

Belanja Barang 6.328.707.700,00 5.521.018.000,00 6.261.383.364,00 8.290.764.900,00 9.804.648.000,00 5.909.221.589,00 5.052.572.199,00 6.063.360.146,00 8.093.778.253,00 9.387.081.820,00 93,37 91,52 96,84 97,62 95,74 7.241.304.392,80 7.241.304.392,80

Belanja Hibah 4.163.701.900,00 2.825.000.000,00 449.162.000,00 3.050.000.000,00 200.000.000,00 4.140.980.100,00 2.792.756.300,00 446.092.250,00 3.014.670.650,00 197.549.000,00 99,45 98,86 99,32 98,84 98,77 2.137.572.780,00 2.137.572.780,00

Jumlah Belanja Operasi 14.435.557.928,00 12.095.960.542,68 11.704.463.560,00 18.943.813.711,20 18.654.730.321,84 13.648.327.372,00 11.294.983.710,00 11.399.806.139,00 17.913.041.350,00 16.267.462.063,00 94,69 94,12 98,03 95,32 90,59 13.606.404.171,17 12.716.842.721,50

BELANJA MODAL

Belanja Tanah 0 2.000.000.000,00 0 3.000.000.000,00 725.000.000 0 32.033.700,00 0 2.989.909.450,00 698.527.050,00 0,00 1,60 0,00 99,66 96,35 1.145.000.000,00 1.145.000.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin 1.341.228.400,00 4.254.580.000,00 301.626.000,00 350.000.000,00 876.000.000,00 1.297.236.800,00 3.971.615.550,00 235.872.600,00 344.381.450,00 864.853.577,00 96,72 93,35 78,20 98,39 98,73 1.424.686.880,00 1.424.686.880,00

Belanja Gedung dan

Bangunan47.000.000,00 750.000.000,00 200.000.000,00 33.474.000.000,00 66.138.428.593,00 45.708.800,00 747.255.200,00 198.318.600,00 33.239.977.000,00 65.629.401.750,00 97,25 99,63 99,16 99,30 99,23 20.121.885.718,60 20.121.885.718,60

Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan61.221.955.725,00 70.691.100.000,00 87.111.053.091,00 127.860.914.540,00 96.676.388.842,00 59.438.215.521,00 67.451.251.040,00 85.354.922.750,00 120.879.631.609,00 95.211.458.029,00 97,09 95,42 97,98 94,54 98,48 88.712.282.439,60 88.712.282.439,60

Belanja Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Modal 62.610.184.125,00 77.695.680.000,00 87.612.679.091,00 164.684.914.540,00 164.415.817.435,00 60.781.161.121,00 72.202.155.490,00 85.789.113.950,00 157.453.899.509,00 162.404.240.406,00 58,21 58,00 55,07 78,38 78,56 77.302.881.643,20 74.064.288.427,25

JUMLAH BELANJA 77.045.742.053,00 89.791.640.542,68 99.317.142.651,00 183.628.728.251,20 183.070.547.756,84 74.429.488.493,00 83.497.139.200,00 97.188.920.089,00 175.366.940.859,00 178.671.702.469,00 152,90 152,12 153,10 173,70 169,15 90.909.285.814,37 86.781.131.148,75

SURPLUS / (DEFISIT) -76.908.742.053,00 -89.654.640.542,68 -99.175.142.651,00 -183.481.728.251,20 -182.915.547.756,84 -74.275.898.493,00 -83.332.084.200,00 -97.027.649.089,00 -175.201.587.859,00 -178.486.359.469,00 -40,79 -31,64 -39,52 -61,22 -49,57 -90.770.685.814,37 -86.619.215.898,75

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-

(%)Uraian

Anggaran pada tahun ke- (Rp) Rata rata pertumbuhan (Rp)Realisasi anggaran pada tahun ke- (Rp)


II - 69

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari

meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah meliputi kapasitas SDM,

sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, monitoring dan pelaksanaan

pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Peluang merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan

memberikan kesempatan bagi suatu organisasi untuk memanfaatkannya.

Peluang tersebut tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal

mendapatkan anggaran, akan tetapi dapat juga berupa respon masyarakat

dan isu-isu yang sedang berkembang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi


Permukiman Kota Banjar, berbagai tantangan yang akan dihadapi beserta

peluang pengembangan dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yang menjadi

fokus perhatian antara lain:

Tabel 2.11

Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar

Tantangan Peluang

Memenuhi Standar Pelayanan Minimal

infrastruktur pada bidang urusan Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang untuk

pemenuhan kebutuhan pokok air minum

sehari-hari dan penyediaan pelayanan

pengelolaan air limbah domestik

Adanya Misi Wali Kota ke-3 Meningkatkan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dimana

memiliki sasaran meningkatkan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana kota


II - 70

Tantangan Peluang

Belum adanya Mastreplan (Rencana Induk)

untuk bidang urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, urusan perumahan rakyat

dan kawasan permukiman seperti Rencana

Induk Jalan, Irigasi, Drainase, Air Bersih dan

Sanitasi, Perumahan dan Permukiman, serta

Pertanahan

Adanya Misi Wali Kota ke-5 Meningkatkan

Kualitas Lingkungan dimana memiliki sasaran

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

penduduk

Belum lengkapnya basis data untuk masing-

masing bidang yang ditangani Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Banjar

Adanya bantuankegiatan yang bersumber dari

dana APBD Provinsi, dan APBN

Memperluas Akses Air Minum dan Akses

Sanitasi untuk meningkatkan kualitas

kehidupan sebagai jasa layananan publik dan

kesehatan

Meningkatnya pemahaman masyarkat mengenai

pentingnya air bersih dan sanitasi bagi

kesehatan serta lingkungan permukiman yang

sehat

Pemenuhan Saran dan Prasarana Jalan yang

mendukung sistem transportasi yang

memenuhi standar teknis jalan yang terkait

dengan lebar jalan

Adanya keterpaduan pengembangan

permukiman dengan sektor lain untuk lebih

mendorong terwujudnya permukiman yang

layak huni dan berkelanjutan

Memenuhi kebutuhan pengadaan tanah

untuk pembangunan infrastruktur jalan untuk

pelebaran jalan

Kemajuan teknologi informasi yang dapat

dimanfaatkan untuk pelaksanaan koordinasi

yang lebih baik dan lebih cepat

Pemenuhan Saran dan Prasarana Jalan

lingkungan yang memenuhi standar

keselamatan jalan dan berwawasan

lingkungan

Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima

terhadap pelayanan publik mendorong untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur dan

melakukan inovasi pelayanan

Keterbatasan lahan untuk pembangunan

infrastruktur


II - 71

Tabel 2.12

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Banjar

No

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat Ini

Indikasi

Program

Pemanfaatan

Ruang Pada

Periode

Perencanaan

Pengaruh

Rencana

Struktur

Ruang

Terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

OPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan

OPD

1 Sistem

Pusat

Pelayanan

Perwujudan

Sistem Pusat

Pelayanan masih

memerlukan

peningkatan

kualitas dan

Kuantitas

Fasilitas Umum

Penyediaan

Fasilitas

umum yang

berkualitas

dan

berkuantitas

Meningkatnya

pelayanan

fasilitas umum

Tersebar di

Kota Banjar

2 Transportasi Peningkatan dan

Pembangunan

Jalan masih perlu

dilaksanakan

secara signifikan

Peningkatan

dan

Pembangunan

Jalan Arteri

dan Kolektor

Sekunder

Meningkatnya

Kualitas Jalan

sehingga

memperlancar

sarana

transportasi

Tersebar di

Kota Banjar

3 Prasarana

Kota

Perwujudan

Prasarana Kota

masih

memerlukan

dukungan

infrastruktur

untuk air minum,

air limbah dan

drainase

Penyediaan

infrastruktur

air minum, air

limbah dan

drainase

Meningkatnya

prasarana kota

meliputi air

minum, air

limbah dan

drainase

Tersebar di

Kota Banjar

Sumber: Perda No.9 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Banjar Tahun 2013-2033


II - 72

Tabel 2.13

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Banjar

No

Rencana

Pola

Ruang

Pola Ruang

Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

Pada Periode

Perencanaan

Pengaruh

Rencana Pola

Terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

OPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan

OPD

1 Kawasan

Lindung

Rehabilitasi

Kawasan

Perlindungan

setempat

mengalami

penurunan

fungsi

lindung

- Penataan sepadan

sungai, situ dan

mata air

Peningkatan

kawasan

lindung dan

tertatanya

kawasan

sungai, situ

dan mata air

Se Kota Banjar

- Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam

pemeliharaan dan

penataan kawasan

perlindungan

setempat

2 Kawasan

Budidaya

Kualitas dan

Kuantitas

prasarana dan

sarana umum

masih perlu

ditingkatkan

Penataan dan

Peningkatan

kualitas dan

kuantitas prasarana

dan sarana umum

Tertatanya

prasarana dan

sarana umum

yang

berkualitas

dan

berkuantitas

Se Kota Banjar

Sumber: Perda No.9 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Banjar Tahun 2013-2033


II - 73

Tabel 2.14

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Banjar

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap

Pelayanan OPD

Catatan Bagi

Perumusan

Program dan

Kegiatan OPD

1 Pembangunan

jalan Tol

Cileunyi

Ciamis -

Banjar

- Pembanguan jalan

tol akan

mengakibatkan

terjadinya alih

fungsi lahan

- Meningkatkan

kualitas jaringan

prasarana dan

mewujudkan

keterpaduan

pelayanan

transportasi darat

(1) Membuat jalur /

daerah hijau di

sekitar lokasi

kegiatan; (2)

Melaksanakan

program resetlement

bagi masyarakat yang

terkena dampak

- Pembanguanan

jalan tol akan

berakibat terhadap

berkurangnya

kuantitas air tanah

dangkal yang

diakibatkan dari

perubahan tata

guna lahan menjadi

kedap air

- Pengembangan

Kecamatan Banjar

menjadi Pusat

Pelayana Kota

(PPK)

(1) Melakukan

rehabiltasi dan

penghijauan; (2)

Membuat sumur

resapan dan

pembuatan lubang –

lubang biofori di

daerah yang kedap air

- Pembanguan jalan

tol akan

berpengaruh

terhadap

peningkatan polusi

udara yang

diakibatkan dari

mobilisasi alat

angkut operasional

(1) Melakukan

rehabiltasi dan

penghijauan ; (2)

Meningkatkan

pengendalian emisi

kendaraan

- Pembangunan jalan

tol berakibat

terhadap

peningkatan lahan

menjadi kedap air

yang berakibat

terhadap

meningkatnya

volume air larian

yang

memungkinkan

terjadinya banjir

Pembuatan saluran

drainase yang sesuai

dengan kriteria teknis

yang dipengaruhi

oleh curah hujan, luas

area dan bahan sien

pengaliran untuk bisa

menampung dan

mengalirkan volume

air


II - 74


Pelayanan OPD

Catatan Bagi

Perumusan

Program dan

Kegiatan OPD

- Pembangunan jalan

tol akan

berpengaruh

terhadap terjadinya

konflik dengan

masyarakat

terutama pada

tahap pembebasan

lahan

(1) Sosialisasi

rencana

pembangunan

pelabuhan peti kemas

dgn pendekatan

partisipatif secara

berjenjang; (2)

Menetapkan

peraturan/larangan

jual beli tanah tanpa

seizin Gubernur; (3)

Proses

pengadaan/pembelian

tanah sesuai dengan

ketantuan yang

berlaku ; (4) Program

resettlemen bagi

masy yg terkena

pembebasan

2 Pengembangan

Pasar Grosir

di Kecamatan

Banjar

- Pengembangan

Pasar Grosir akan

berakibat pada

peningkatan

penurunan kualitas

udara akibat dari

penambahan

intensitas volume

kendaraan

operasional

- Mengembangkan

pusat pertumbuhan

baru di kawasan

yang belum

terlayani oleh pusat

pertumbuhan

Melakukan

rehabilitasi dan

penghijauan di likasi

kegiatan untuk

menyerap emisi dari

kendaraan

- Pengembangan

Pasar Grosir di

Kecamatan Banjar

menimbulkan

peningkatan

timbulan sampah

dari aktifitas

operasional

perdagangan

(1) Melakukan

sanitasi yang baik

dengan cara

pengadaan bak

sampah; (2)

Menugaskan petugas

khusus dalam hal

pengelolaan sampah

yang dihasilkan; (3)

Bekerjasama dengan

pihak terkait dalam

hal pengangkutan

sampah ke TPA

- Pengembangan

Pasar Grosir di

Kecamatan Banjar

menyebabkan

peningkatan

volume limbah cair

Membuat Instalasi

Pengolahan Air

Limbah Domestik

untuk mengolah

limbah cair domestik

yang dihasilkan


II - 75


Pelayanan OPD

Catatan Bagi

Perumusan

Program dan

Kegiatan OPD

3 Pembangunan

Jalan Lingkar

Utara

- Pembanguan jalan

lingkar utara akan

mengakibatkan

terjadinya alih

fungsi lahan

- Meningkatkan

kualitas jaringan

prasarana dan

mewujudkan

keterpaduan

pelayanan

transportasi darat

(1) Membuat jalur /

daerah hijau di

sekitar lokasi

kegiatan; (2)

Melaksanakan

program resetlement

(penataan kembali

pemukiman) bagi

masyarakat yang

terkena dampak

- Pembanguanan

jalan lingkar utara

akan berakibat

terhadap

berkurangnya

kuantitas air tanah

dangkal yang

diakibatkan dari

perubahan tata

guna lahan menjadi

kedap air

(1) Membuat sumur

resapan di sekitar

lokasi terminal; (2)

Penanaman pohon di

sekitar lokasi

terminal

- Pembanguan jalan

Lingkar utara akan

berpengaruh

terhadap

peningkatan polusi

udara yang

diakibatkan dari

mobilisasi alat

angkut operasional

(1) Pembuatan zona

hijau sebagai buffer

zone dengan kawasan

sekitar lokasi

terminal untuk

menyerap kandungan

gas polutan dan

meminimalisir

kebisingan; (2)

Meningkatkan

pengendalian emisi

kendaraan umum/

bus; (3) Melakukan

penguasaan areal

tanah sekitar terminal

agar tidak menjadi

spekulasi tanah

- Pembangunan jalan

lingkar utara

berakibat terhadap

peningkatan lahan

menjadi kedap air

yang berakibat

terhadap

meningkatnya

volume air larian

yang

memungkinkan

terjadinya banjir

Pembuatan saluran

drainase yang sesuai

dengan kriteria teknis

yang dipengaruhi

oleh curah hujan, luas

area dan perubahan

koefisien pengaliran

untuk bisa

menampung dan

mengalirkan volume

air


II - 76


Pelayanan OPD

Catatan Bagi

Perumusan

Program dan

Kegiatan OPD

Pembangunan jalan

Lingkar Utara

akan berpengaruh

terhadap terjadinya

konflik dengan

masyarakat

terutama pada

tahap pembebasan

lahan

(1) Sosialisasi

rencana

pembangunan Jalan

Lingkar Utara dgn

pendekatan

partisipatif secara

berjenjang; (2)

Menetapkan

peraturan/larangan

jual beli tanah tanpa

seizin Gubernur; (3)

Proses

pengadaan/pembelian

tanah sesuai dengan

ketantuan yang

berlaku; (4) Program

resettlemen bagi

masy yg terkena

pembebasan

Sumber: Dokumen KLHS Kota Banjar, Tahun 2010


III - 1

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah


Permukiman Kota Banjar memiliki tugas melaksanakan pengembangan

Infrastruktur pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang

urusan pertahanan yang menjadi kewenangan pemerintahan kota sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Didalam pelaksanaan tugas

pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar menjalankan fungsi sebagai berikut:

(1) perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan; (2) pelaksanaan

kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan

kawasan permukiman serta pertanahan; (3) pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan

kawasan permukiman serta pertanahan; (4) pelaksanaan administrasi Dinas

urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan

permukiman serta pertanahan; (5) pembinaan aparatur sipil negara pada

Dinas; dan (6) pelaksanaan fungsi, lain yang diberikan oleh wali kota

terkait dengan tugas dan fungsi.


III - 2

Dalam rangka untuk mendukung mendukung pencapaian sasaran

program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018-2023, perlu dilakukan identifikasi

permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar agar dalam kurun

waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak

melebar, sehingga efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

dapat tercapai secara optimal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya


Permukiman Kota Banjar masih menemui beberapa tantangan dan

permasalahan pokok, permasalahan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai

berikut:

3.1.1 Bidang Bina Marga

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pada

bidang Bina Marga dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Belum merata kualitas jalan di seluruh wilayah perkotaan Banjar,

beberapa wilayah masih memiliki kondisi jalan yang belum mantap

dan tidak mulus, bahkan ada yang jalannya masih mengalami

kerusakan. Berdasarkan data tahun 2017, sebanyak 88,33 persen jalan

dalam kondisi mantap dan sebanyak 11,67 persen dalam kondisi

sedang dan rusak;

b) Keterbatasan lahan untuk pembangunan jalan;

c) Masih banyak jaringan jalan yang belum dilengkapi dengan bangunan

pelengkap jalan;


III - 3

d) Belum lengkapnya data base insfrastruktur bidang kebinamargaan

sebagai acuan pelaksanaan pembangunan; dan

e) Penggunaan jalan masih banyak yang tidak sesuai dengan fungsi dan

peruntukannya.

3.1.2 Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Beberapa permasalahan yang berkaitan bidang sumber daya air

dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Belum optimalnya ketersediaan sumber daya pengairan irigasi guna

mendukung produktivitas pertanian masyarakat di beberapa wilayah

pedesaan Kota Banjar;

b) Keterbatasan kewenangan untuk pembangunan irigasi;

c) Kurang optimalnya fungsi irigasi untuk mempercepat aliran air ke

petak-petak sawah;

d) Kapasitas tampung saluran pembuang masih terbatas sebagai sarana

pengendali banjir; dan

e) Belum terintegrasinya penanganan untuk saluran irigasi atau saluran

pembuang diwilayah perbatasan.

3.1.3 Bidang Cipta Karya

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bidang cipta karya

dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Belum optimalnya penyediaan air bersih untuk pemakaian air minum;

b) Belum optimal sistem perencanaan penyediaan air minum;


III - 4

c) Belum optimalnya Pengelolaan drainase dan air limbah rumah tangga;

d) Belum meratanya pembangunan IPAL Komunal di Masyarakat;

e) Masih rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah layak;

f) Belum optimalnya sistem drainase perkotaan;

g) Belum optimalnya Pengelolaan drainase dan air limbah rumah tangga;

h) Belum lengkapnya data base insfrastruktur bidang keciptakaryaan

sebagai acuan pelaksanaan pembangunan;

i) Kapasitas pelaku jasa konstruksi belum optimal;

j) Lemahnya system drainase yang belum terintegrasi dengan baik; dan

k) Perlu adanya Review Masterplan Drainase.

3.1.4 Bidang Tata Ruang dan Perumahan

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bidang tata ruang

dan perumahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang

wilayah perkotaan;

b) Belum optimalnya regulasi yang mengatur tentang penataan ruang;

c) Belum tersedianya database tentang sarana, prasarana dan utilitas

permukiman;

d) Belum optimalnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh;

e) Belum optimalnya basic data bidang ketataruangan (khususnya data

perumahan);

f) Belum optimalnya RTR (Rencana Tata Ruang) untuk dijadikan acuan

bagi pembangunan dan inventasi di daerah;


III - 5

g) Masih lemahnya pengendalian, penataan dalam pemanfaatan ruang;

dan

h) Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan di bidang

pertanahan (tanah yang belum bersertifikat, konflik pertanahan dan

Hak Guna Usaha).

Penjelasan lebih rinci tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dapat dilihat pada

Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar

Aspek

Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

Ini

Standar yang

digunakan

Faktor yang mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan

OPD INTERNAL

(KEWENANGAN

OPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN

OPD)

1 2 3 4 5 6

Gambaran

Pelayanan

OPD

Persentase Jalan

dalam kondisi

baik 91,18%

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 94,65%

Kapasitas untuk

mendata jalan

dalam sesuai

dengan kondisinya

Masyarakat

mendukung

pembebasan lahan

untuk pelebaran

jalan sehingga

jalan di Kota

Banjar memenuhi

standar teknis

jalan

Database

kondisi jalan

tidak lengkap

dan tidak up to

date sehingga

mempersulit

fungsi

pemeliharaan

Persentase Jalan

yang memiliki

trotoar dan

drainase/saluran

pembuangan

22,93 %

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 29,28 %

Kapasitas untuk

mendata jalan yang

memiliki Trotar dan

drainase/saluran

pembuangan

Belum ada data

yg andal Jalan

yang memiliki

trotoar dan

drainase/saluran

pembuangan


III - 6

Aspek

Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

Ini

Standar yang

digunakan


Permasalahan

Pelayanan

OPD INTERNAL

(KEWENANGAN

OPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN

OPD)

Persentase Jalan

Kota yang

dipelihara 100%

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 100 %

Kapasitas untuk

memelihara jalan

yg harus dipelihara

Masyarakat

menginginkan

kenyamanan

dalam berkendara

Persentase

Panjang Sistem

Jaringan

Drainase Skala

Kawasan dan

Skala Kota

45,97%

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 50,15

Kapasitas untuk

mendata Panjang

Sistem Jaringan

Drainase Skala

Kawasan dan Skala

Kota

Belum ada data

yg andal

Panjang Sistem

Jaringan

Drainase Skala

Kawasan dan

Skala Kota

Persentase

sarana dan

prasarana

penunjang

wilayah

strategis dan

cepat tumbuh

yang dibangun

82,86%

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 100%

Kapasitas untuk

mendata sarana dan

prasarana

penunjang wilayah

strategis dan cepat

tumbuh yang belum

dibangun

Belum ada data

yg andal sarana

dan prasarana

penunjang

wilayah

strategis dan

cepat tumbuh

Persentase

jumlah orang

yang telah

terbina

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 100%

Kapasitas untuk

menyelenggarakan

pembinaan Jasa

Konstruksi

Penyedia Jasa

Mengikuti

Pembinaan Jasa

Konstruksi secara

rutin agar

memiliki

kompetensi yang

unggul

Sering

kurangnya

kesadaran

penyedia jasa

untuk mengikuti

pembinaan

Persentase

Jaringan Irigasi

Kota dalam

kondisi baik

68,02 %

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 79,08%

Kapasitas untuk

mendata jaringan

irigasi

Kurangnya

Daerah

kewenangan

Irigasi Kota

Banjar

Penurunan

Jumlah wilayah

yang tergenang

setiap tahun

(titik) 14 Titik

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 3 Titik

Kapasitas untuk

mendata Saluran

Pembuang


III - 7

Aspek

Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

Ini

Standar yang

digunakan


Permasalahan

Pelayanan

OPD INTERNAL

(KEWENANGAN

OPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN

OPD)

Persentase areal

Kawasan

Kumuh 2,38%

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 1,99%

Kapasitas untuk

mendata areal

kawasan kumuh

Persentase

Rumah Layak

Huni 91,97%

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 92,19%

Kapasitas untuk

mendata Rumah

Layak Huni

Masyarakat

memberikan

rekomendasi

daftar penerima

bantuan Rumah

Layak Huni

Pemberian

Bantuan Belum

menerapkan

Analisis Gender

Persentase

Rumah Tangga

Bersanitasi

72,63%

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 72,98%

Kapasitas untuk

mendata Rumah

Tangga Bersanitasi

Masyarakat sudah

mengerti tentang

penyehatan

lingkungan

Persentase

Rumah Tangga

Pengguna Air

Bersih 84,54%

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 85,05 %

Kapasitas untuk

mendata Rumah

Tangga Pengguna

Air Bersih

Persentase

Penyelesaian

Kasus Tanah

Negara

Target

RPJMD Kota

Banjar Tahun

2018-2023

sampai dengan

Tahun 2023

yaitu 100%

Kapasitas untuk

menyelesaikan

kasus tanah negara

Sumber: RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023


III - 8

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-

2023 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota

terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan

daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5

(lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,

tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjar, maka kondisi yang ingin

dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah:

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih

Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya

Menuju Banjar Agropolitan”

Deskripsi singkat dari Visi tersebut untuk kemudahan

mengingatnya dan menjadi slogan pembangunan Kota Banjar tahun 2018-

2023 adalah: “Banjar Semakin Berseri”. Kata “Berseri” pada slogan

tersebut merupakan singkatan dari pokok-pokok Visi, yaitu: BERSIH,

SEJAHTERA, dan ASRI. Berikut adalah penjelasan dari visi tersebut:

1. Iman dan Taqwa mempunyai makna bahwa iman dan taqwa harus

menjadi landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Bersih mempunyai makna bahwa kondisi penyelenggaraan

pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan


III - 9

pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur,

transparansi dan akuntabel.

3. Sejahtera mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu

melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak,

sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak

diliputi oleh rasa takut.

4. Asri mempunyai makna bahwa kondisi lingkungan yang tertata,

aman, sehat, rindang dan indah.

5. Agropolitan mempunyai makna bahwa kondisi Kota Banjar yang

aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata,

pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu

lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-

upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan,

rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang

akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan

dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi

pembangunan Kota Banjar Tahun 2018-2023, maka ditetapkan misi pembangunan

Kota Banjar Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan

Akuntabel.


III - 10

2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

3 Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

4 Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan.

6 Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung


Permukiman Kota Banjar, hal ini ditunjukan melalui:

Pernyataan misi ketiga: Meningkatkan Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE), peran serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar memiliki tujuan untuk

membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif, dengan

sasaran meninkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota.

Pernyataan misi kelima: Meningkatkan Kualitas Lingkungan,

peran serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar memiliki tujuan untuk Mewujudkan

kondisi lingkungan yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah, dengan sasaran

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk.


III - 11

3.2.3 Faktor-faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat

Daerah yang dapat mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam memenuhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana

perlu mendapatkan prioritas penanganan agar hasilnya dapat terasa oleh

masyarakat. Hal tersebut merupakan factor penghambat yang perlu

diidentisfikasi. Hasil identifikasi tentang factor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempegaruhi visi dan

misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini akan menjadi masukan

dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap

pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dapat dilihat dalam

Tabel 3.2.


III - 12

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap

pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih

Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju

Banjar Agropolitan

No

Misi dan Program Permasalahan

Pelayanan

OPD

Faktor

Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

1 Misi 3 :

Meningkatkan Laju

Pertumbuhan

Ekonomi (LPE)

- Program

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Kondisi Jalan

Belum

Seluruhnya

dalam Kondisi

Baik

Penggunaan

sarana

transportasi

jalan yang

meningkat

Partisipasi

masyarakat

dalam

pemeliharaan

jalan

- Program

Pengembangan dan

Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Keterbatasan

lahan untuk

pembangunan

irigasi

Tidak adanya

lahan untuk

pengembangan

saluran

Partisipasi

masyarakat

dalam

menyediakan

lahan untuk

pembangunan

irigasi

- Program

Pengembangan

Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Masih

kurangnya

infrastruktur

pemerintahan

yang

representative

yang

menunjang laju

pembangunan


III - 13

2 Misi 5 :

Meningkatkan

Kualitas Lingkungan

- Program

Lingkungan

Perumahan Sehat

Belum

optimalnya

pengelolaan air

limbah rumah

tangga, belum

meratanya

pembangunan

IPAL Komunal

di Masyarakat

Masih

rendahnya

kesadaran

pelaku akan

pengelolaan

air limbah

Partisipasi

masyarakat

tentang

kesadaran

tentang

pengelolaan

sarana dan

prasarana air

limbah

- Program

Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Pengembangan

sarana dan

prasarana

perumahan dan

permukiman

yang tidak

ramah

lingkungan dan

layak huni

Kurangnya

kesadaran

masyarakat

mengenai

sarana dan

prasarana yang

ramah

lingkungan

dan layak huni

Partisipasi

masyarakat

tentang

kesadaran

tentang sarana

dan prasarana

yang ramah

lingkungan

dan layak huni

- Program

Pengembangan

Akses Air Minum

Layak

Belum

meratanya

pelayanan air

bersih yang

mudah dan

murah bagi

masyarakat

Kebutuhan air

bersih yang

meningkat

Adanya

kerjasama

dengan

PDAM untuk

memenuhi

kebutuhan air

bersih

masyarakat

Hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar untuk mencapai visi,

misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu:

1. Penggunaan sarana transportasi jalan yang meningkat;

2. Tidak adanya lahan untuk pengembangan saluran;

3. Masih rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah;


III - 14

4. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sarana dan prasarana yang

ramah lingkungan dan layak huni; dan

5. Kebutuhan air bersih yang meningkat.

Sementara itu, factor pendorong untuk mencapai visi, misi, dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, oleh Dinas


Kota Banjar adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan;

2. Partisipasi masyarakat dalam menyediakan lahan untuk pembangunan

irigasi;

3. Partisipasi masyarakat tentang kesadaran tentang pengelolaan sarana

dan prasarana air limbah;

4. Partisipasi masyarakat tentang kesadaran tentang sarana dan prasarana

yang ramah lingkungan dan layak huni;

5. Adanya kerjasama dengan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air

bersih masyarakat.


III - 15

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra

3.3.1 Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode

Tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat,

Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal

diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta

kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung

kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi

kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna

mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal

secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional

antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di

pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan


III - 16

nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta

untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga Negara.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementrian Pekerjaan

Umum periode Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1 Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk

sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan

pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

2 Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung

konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa

di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas

daratan dan maritim;

3 Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan

rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam

rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan

prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;

4 Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri

konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan


III - 17

antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan

kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5 Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi

perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien,

pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Telaahan terhadap visi dan misi Kementrian Pekerjaan Umum

menunjukan adanya korelasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar, ini dapat

ditunjukan pada:

1 Misi Ke 1: Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air

termasuk sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air,

kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian

ekonomi melalui bidang Sumber Daya Air;

2 Misi Ke 2: Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk

mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi,

dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing

bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas

daratan dan maritime melalui bidang Bina Marga;

3 Misi Ke 3: Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang


III - 18

layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia

sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’ melalui bidang

Tata Ruang dan Perumahan; dan

4 Misi Ke 4: Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum

dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri

konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan

antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan

kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI melalu bidang Cipta

Karya;

3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya

Visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak

huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang

keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan

kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan,

pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan

penyehatan lingkungan permukiman.”

Berdasarkan arahan kebijakan serta memperhatikan peluang dan

tantangan yang ada dalam pembangunan infrastruktur permukiman, maka

misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam

periode lima tahun ke depan adalah:


III - 19

1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam

bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan,

inklusifitas, dan berkelanjutan.

2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman

serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang

dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan

perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019.

4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong

kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur permukiman.

5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan

SDM yang professional dengan menerapkan prinsip good governance.

3.3.3 Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa Barat adalah:

“ Terwujudnya Prasarana Jalan Yang Mantap Guna Mendukung

Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis, Dan

Sejahtera ”

Prasarana Jalan adalah jalan sebagai prasarana transportasi jalan

raya yang meliputi jalan dan jembatan serta ruang pengawasan jalan.


III - 20

Prasarana jalan diharapkan dalam kondisi yang mantap yang berarti suatu

kondisi jalan yang dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan pada

pengguna dengan kriteria teknis tertentu.

Pengertian dari Mandiri, yaitu sikap dan kondisi masyarakat Jawa

Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan

mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan public berbasis e-

government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.

Dinamis berarti sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif

mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam

proses pembangunan dan Sejahtera mengandung arti sikap dan kondisi

masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman

dan makmur dalam menjalani kehidupan.Sedangkan Misi Dinas Bina

Marga Provinsi Jawa Barat, meliputi :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional.

b. Mewujudkan Perencanaan Yang Efektif Dan Efisien Serta

Berkesinambungan

c. Mempertahankan Kemantapan Jalan Sesuai Dengan Umur Rencana

d. Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Jaringan Jalan

e. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan

Pemanfaatan Jalan

Berdasarkan visi dan misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat,

maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam


III - 21

menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai

berikut:

a. Mewujudkan kualitas jalan yang memenuhi standar keselamatan jalan

dan berwawasan lingkungan;

b. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan

pemanfaatan jalan;

c. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan

kinerja yang semakin dapat diandalkan agar dapat mendorong

percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Keberadaan penataan ruang di seluruh Negara Indonesia ini,

mengacu kepada Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, sebagai pengganti Undang – undang Nomor 24 Tahun

1992 tentang Penataan Ruang.

Oleh karena itu semua produk Rencana Tata Ruang dan

turunannya direvisi, karena harus disesuaikan dengan Undang-undang

terbaru tentang Penataan Ruang. Maka pada akhirnya keluarlah Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Untuk kemudian diikuti oleh

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing- masing Provinsi-nya.

Kota Banjar, dalam hal ini berada pada wilayah Administrasi Provinsi

Jawa Barat. Maka keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)


III - 22

Kota Banjar-pun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun

2009 – 2029. Selanjutnya di lakukan suatu Revisi Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Banjar.

Sedangkan untuk mencegah daya rusak Lingkungan Hidup, atau

dengan kata lain untuk mengoptimalkan keinginan dari terciptanya suatu

Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan, maka pada setiap

penyusunan produk penataan ruang, dalam hal ini Revisi RTRW Kota

Banjar, disusunlah juga suatu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan atau

dampak lingkungannya, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan – tujuan

keberlanjutan dari suatu pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya

Alam (SDA) pada suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan.

Adapun kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang

adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin

didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu dari pada

penataan ruang itu sendiri, agar keseluruhan proses dapat bersifat lebih

efisien dan efektif. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada bagian

berikut ini.

3.4.1 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Sebelum menelaah secara regional, dalam hal ini lingkup

Provinsi, akan ditelaah terlebih dahulu dalam skala Nasional. Berdasarkan

pada Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,


III - 23

sebagai pengganti Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang, maka disusunlah suatu Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN), yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN). Dalam RTRWN ini telah ditetapkan

Kawasan Andalan dan Fungsi Kota-Kota secara nasional. Dalam

penetapan kawasan andalan tersebut, wilayah Kota Banjar termasuk dalam

atau merupakan bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur -

Pangandaran. Sektor unggulan dalam Kawasan Andalan Priangan Timur -

Pangandaran ini meliputi : pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan

perikanan. Dalam kawasan andalan ini ada 4 simpul perkotaan yang

dikemukakan, yaitu : Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan Banjar. Keempat

simpul perkotaan tersebut ditetapkan dengan fungsi sebagai Pusat

Kegiatan Lokal (PKL), yaitu sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan

simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu Kota atau beberapa

kecamatan.

Dengan berfokus kepada Kota Banjar, perlu pula dilihat ada 2

kawasan andalan di sekitarnya, masing-masing adalah Kawasan Andalan

Priangan Timur - Pangandaran dan sekitarnya yang terletak di Provinsi

Jawa Barat, dan Kawasan Andalan Cilacap dan sekitarnya yang terletak di

Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Andalan Priangan Timur - Pangandaran

ditetapkan dengan sektor unggulan adalah pertanian, pariwisata, serta

perikanan. Sementara Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan ditetapkan

dengan sektor unggulan : pertanian, pariwisata, pertambangan, perikanan,


III - 24

dan industri; dan simpul perkotaan adalah : Purwokerto, Kebumen,

Cilacap dan Sekitarnya.

Selanjutnya dengan mengacu pada Peraturan Daerah nomor 22

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa

Barat tahun 2009 – 2029, berdasarkan Kebijakan WP dan KK dalam

RTRW Propinsi Jawa Barat, WP Priangan Timur - Pangandaran sebagai

penjabaran dari Kawasan Andalan Priangan Timur -Pangandaran dengan

kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Pacangsanak (Pangandaran –

Kalipucang – Segara Anakan) yang antisipatif terhadap perkembangan

pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten

Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar.

Kota Banjar termasuk ke dalam Kawasan Strategis Propinsi (KSP),

merupakan kawasan yang berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Barat

dengan Provinsi Jawa Tengah. Kawasan yang terletak di bagian timur

provinsi, mencakup sebagian WP Ciayumajakuning, KK Metropolitan

Bandung Raya dan WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan sebagai

kawasan yang didorong perkembangannya.

Berdasarkan rencana pengembangan sistem perkotaan, Kota

Banjar dan Rancabuaya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah

promosi (PKWp), yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala

pelayanan provinsi atau beberapa kabupaten / kota. Dimana sektor

unggulan yang dapat dikembangkan di WP Priangan Timur -Pangandaran

meliputi pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri

pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral.


III - 25

Fokus pengembangan Kota Banjar, diarahkan sebagai PKWp

dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan

perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang daerah bagi Provinsi Jawa

Barat, karena berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah

Pengembangan ( WP ) Priangan Timur-Pangandaran, khususnya Kota

Banjar terdiri atas :

a. Reaktivasi jalur Kereta Api Banjar-Cijulang;

b. Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas : Peningkatan

sistem pengelolaan air limbah di Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan

Kota Banjar;

c. WP Ciayumajakuning-KK Metropolitan Bandung Raya-WP Priangan

Timur-Pangandaran, meliputi : Pembangunan jalan Tol Cileunyi-

Nagreg-Ciamis-Banjar.

3.4.2 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Banjar

Luas wilayah Kota Banjar berdasarkan penjelasan UU

No.27/2002 adalah kurang-lebih 113,49 km2 atau 11.349 Ha. Sementara

berdasarkan pengukuran pada Peta Rupa Bumi Bakosurtanal, seperti

dikemukakan dalam Data Potensi Kota Banjar dari Bapeda Kota Banjar

tahun 2003, luas wilayah Kota Banjar adalah 13.197,23 Ha, dengan rincian

menurut kecamatan yaitu :

Kecamatan Banjar : 2.623,84 Ha,


III - 26

Kecamatan Pataruman : 5.405,66 Ha,

Kecamatan Purwaharja : 1.826,74 Ha,

Kecamatan Langensari : 3.340,99 Ha.

Secara administratif, Kota Banjar terdiri atas 4 kecamatan, 9

kelurahan, dan 16 desa.

Secara geografis Kota Banjar terletak 1080.26’ – 108

0.40’ Bujur

Timur dan 70.

19’ - 7.26’

Lintang Selatan, terletak di wilayah timur

Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.

Kedudukan/jarak dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ±336 km

dengan luas wilayah yang terdapat di Kota Banjar adalah sebesar

13.197,23 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Cisaga Kabupaten

Ciamis serta Kecamatan Dayeuhluhur;

SebelahTimur, berbatasan dengan Kecamatan Lakbok Kabupaten

Ciamis dan kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa

Tengah;

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Lakbok, Kecamatan

Purwodadi, dan Kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis;

Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan

Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Banjar

maka tujuan penataan ruang sebagai mitra pembangunan adalah

mewujudkan tata ruang Kota Banjar sebagai pusat pelayanan agrobisnis di

priangan timur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.


III - 27

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas :

1) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan

berskala regional;

2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana

kota yang terpadu dan merata;

3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan system sarana

prasarana umum skala lokal dan regional;

4) Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;

5) Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di

seluruh wilayah kota;

6) Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan

daya tampung;

7) Pengembangan kawasan strategis dari perspektif ekonomi, sosial

budaya dan lingkungan serta fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup; dan

8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang menggambarkan pengaturan lokasi

fungsi-fungsi kegiatan utama kota beserta jaringan jalan yang

menghubungkannya. Struktur tata ruang Kota Banjar adalah suatu

kerangka struktural yang menampilkan bentuk kotanya yang dapat dilihat

dari unsur-unsur kegiatan fungsional Kota yang dihubungkan oleh sistem

transportasi serta didukung oleh ketersediaan sarana umum dan sosial serta

prasarana.


III - 28

Rencana pengembangan struktur tata ruang Kota Banjar

penyebarannya dialokasikan di tempat-tempat strategis atau yang

mempunyai aksesibilitas baik, sehingga mudah dijangkau dari seluruh

bagian wilayah Kota/kecamatan. Kegiatan utama yang akan dikembangkan

di pusat pelayanan ini berupa perdagangan dan jasa, jasa pelayanan

kegiatan pemerintahan, dan jasa pelayanan sarana sosial dan umum, yang

dikembangkan secara berjenjang sesuai skala pelayanannya. Rencana

hirarki pusat pelayanan yang akan dikembangkan secara berjenjang dan

terpadu sesuai skala pelayanannya, meliputi :

Pusat Pelayanan Kota (PPK), yakni:

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai

simpul utama kegiatan perkotaan skala kota atau wilayah

yang lebih luas.

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai

pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota atau wilayah

yang lebih luas.

Bila dilihat dari struktur ruang, Pusat pelayanan kota di Kota

Banjar berada di Banjar dengan arah kegiatan pengembangan adalah jasa

pemerintahan, jasa perdagangan, distribusi regional, serta merupakan pusat

pengembangan wilayah tengah Kota Banjar.

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), yakni:

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai

simpul kedua kegiatan perkotaan yang mendukung Pusat

Pelayanan Kota (PPK).


III - 29

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai

simpul kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani

beberapa kecamatan dan skala kota yang mendukung Pusat

Pelayanan Kota (PPK).

Sub pusat Pelayanan Kota di Kota Banjar meliputi Pataruman,

Langensari dan Purwaharja, adapun fungsi kegiatan masing-masing sub

pusat tersebut antara lain ;

Purwaharja, merupakan sebagai sub pusat pelayanan kota dengan

fungsi atau kegiatan utama adalah pariwisata skala lokal.

Pataruman, merupakan sebagai kegiatan pusat pelayanan kota dengan

fungsi utama atau kegiatan utama adalah sebagai pusat agropolitan

skala lokal. Adapun komoditas unggulan sebagai agropolitan adalah

jenis padi dan perkebunan

Langensari merupakan sebagai kegiatan pusat pelayanan kota dengan

fungsi utama atau kegiatan utama adalah sebagai pusat agropolitan

skala lokal. Adapun komoditas unggulan sebagai agropolitan adalah

jenis pertanian padi.

Pusat Lingkungan (PL), yakni:

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai

simpul kegiatan perkotaan skala kecamatan yang

mendukung Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai

simpul kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan

yang mendukung sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).


III - 30

Pusat lingkungan untuk Kota Banjar berada di Desa Cibeureum,

Kel. Mekarsari, Desa Batulawang, Desa Mulyasari dan Kel. Muktisari,

dimana arah pengembangan sebagai pusat lingkungan untuk mendukung

kegiatan produksi pertanian dan perkebunan.

Demikian keberadaan RTRW Kota Banjar, sehingga hal tersebut

menjadikan sebagai suatu acuan bagi proses pembangunan juga perijinan

yang dilaksanakan di Kota Banjar ini. Kemudian juga RTRW ini menjadi

suatu pedoman bagi pembuatan perencanaan Penataan Ruang yang lebih

rinci / teknis atau dengan kata lain turunan dari RTRW itu sendiri, seperti

Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ), Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan ( RTBL), Masterplan Kawasan, Perencanaan Teknis Kawasan

dan rencana rinci / teknis lainnya yang dianggap perlu untuk dilakukan.

Sehingga pada akhirnya dapat menjadikan Kota Banjar ini,

menjadi suatu kota yang lebih nyaman, menarik dan betah untuk ditinggali

serta disinggahi karena mempunyai suatu keadaan kota yang mempunyai

estetika dan tertata dengan rapih.

3.4.3 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )

Kota Banjar

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) pada

RTRW Kota Banjar dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

penyusunan atau evaluasi RTRW Kota Banjar.


III - 31

Untuk mengetahui konsekuensi lingkungan dari suatu rencana

strategis pada tahap kebijakan, perencanaan dan program. KLHS dapat

menggunakan metodologi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL), namun tidak diterapkan pada tingkatan rencana proyek,

melainkan pada tingkatan Kebijakan (K), Perencanaan (R) dan

Program(P).

Adapun tahapan yang ditempuhnya adalah sebagai berikut :

Tahap I : Pengkajian Pengaruh atau dampak kebijakan, rencana

dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.

Tahap II : Perumusan alternatif kebijakan, rencana dan/atau program

Raperda RTRW. Alternatif dapat dirumuskan secara partisipatif

bersama para pemangku kepentingan.

Tahap III : Perekomendasian alternatif kebijakan, rencana dan/atau

program terbaik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan. Rekomendasi dimaksud diintegrasikan ke dalam

Raperda RTRW.

Sedangkan identifikasi dari pada isu – isu Pembangunan

Berkelanjutan yang terdapat di Kota Banjar itu sendiri adalah :

Keterbatasan anggaran Pembangunan Kota;

Kualitas Sumber daya Manusia;

Pengendalian pertumbuhan penduduk;

Pengentasan Kemiskinan dan Penggangguran;

Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;


III - 32

Sarana dan Prasarana Perekonomian untuk meningkatkan LPE dan

Kontribusi sektor Riil berbasais agropolitan;

Penanganan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;

Kesenjangan sosial;

Partisipasi Masyarakat;

Perubahan tata nilai / budaya pada masyarakat.

Adapun identifikasi isu – isu Lingkungan yang ada, adalah :

Kualitas dan Kuantitas Air Baku;

Limbah Cair;

Pencemeran Udara ( Polusi, kebisingan );

Hilangnya atau Terganggungnya Sebagian Ekosistem;

Perubahan Tata Guna Lahan;

Bencana Alam ( Banjir dan Longsor );

Timbulan Sampah.

Asas – asas hasil penjabaran prinsip keberlanjutan yang

mendasari KLHS bagi penataan ruang, adalah sebaga berikut :

Keterkaitan (interdependency);

Keseimbangan (equilibrium);

Keadilan (justice).

Keterkaitan (interdependency) menekankan pada pertimbangan

keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, antar satu

unsur dengan unsur lainnya, atau antara satu variabel bio fisik dengan

variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar

sektor , antar daerah dan seterusnya.


III - 33

Keseimbangan (equilibrium) menekankan pada aplikasi

keseimbangan antar aspek, kepentingan maupun interaksi antara makhluk

hidup dan ruang hidupnya, seperti diantaranya adalah keseimbangan laju

Pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup,

keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan pemulihan cadangan

Sumber Daya Alam (SDA), keseimbangan antara pemanfaatan ruang

dengan pengelolaan dampaknya, dan lain sebagainya.

Keadilan (justice) untuk menekankan agar dapat dihasilkan

kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan

akses dan kontrol terhadap Sumber Daya Alam (SDA), modal dan

infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada sekelompok orang

tertentu.

Pada akhirnya dapat disimpulkan, bahwa pada KLHS RTRW

Kota Banjar tersebut, menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya :

1. Ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan

Untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan,

maka perlu dinyatakan dengan jelas dimana kawasan yang

diperuntukan untuk pertanian tanaman pangan. Penentuan kawasan

pertanian tanaman pangan harus mempertimbangkan faktor-faktor

keterkaitan dengan kawasan lain, kesuburan tanah, ketersediaan air

dan segala hal-hal yang berkaitan dengan produksi tanaman pangan.

2. Timbulan sampah

Penanganan timbulan sampah harus dilakukan sejak dari

tempat pertama sampah tersebut timbul. Pemilahan sampah


III - 34

merupakan kunci kesuksesan penanganan timbulan sampah. Apabila

sampah tidak dipilah, maka sampah tidak akan dapat dijadikan sebagai

suatu sumberdaya alternatif karena pemilahan sampah bertujuan untuk

memisahkan sampah yang sudah benar-benar tidak bernilai ekonomis

dan sampah yang masih bernilai ekonomis (sampah recyclable dan

bahan kompos). Sedapat mungkin penanganan timbulan sampah

dilaksanakan dalam sistem cluster, dimana suatu cluster kawasan

tertentu memiliki tempat pemilahan sampah yang memadai.

3. Kualitas dan Kuantitas Air Bersih

Kualitas dan kuantitas air bersih merupakan suatu isu yang

sangat penting karena kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi

ini sangat tergantung kepada ketersediaan air bersih. Penataan ruang

seyogyanya harus berdasarkan kepada ketersediaan air bersih.

Kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air dan kawasan

tangkapan air harus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air

bersih dapat dipertahankan.

4. Dampak Sosial dan Budaya;

Penataan ruang mungkin akan menimbulkan dampak negatif

pada tata sosial dan budaya masyarakat. Hal ini sangat penting untuk

mengetahui kultur / norma yang berlaku umum pada suatu kelompok

masyarakat, yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata

ruang suatu kawasan. Rencana tata ruang suatu kawasan yang tidak

sesuai dengan kultur yang berlaku di masyarakat dikhawatirkan dapat

menimbulkan gejolak. Oleh karena itu, apabila diperkirakan bahwa


III - 35

perencanaan tata ruang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat,

maka harus dilakukan sosialisasi yang baik dan persuasif sehingga

rencana tata ruang tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

5. Kualitas Udara;

Perubahan pola kegiatan ataupun pola transportasi masyarakat

karena adanya perubahan tata ruang dapat menimbulkan dampak

terhadap kualitas udara. Oleh karena itu, penggunaan sumber-sumber

energi yang ramah lingkungan mutlak dilakukan. Selain itu,

pemantauan kualitas udara harus dilakukan secara rutin dan kontinyu

agar apabila terjadi penurunan kualitas udara dapat segera diambil

langkah untuk mengembalikan kualitas udara menjadi lebih baik lagi.

6. Limbah Cair

Dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan akan

berakibat terhadap penggunaan air bersih dalam operasional dan

aktifitas sehari – hari. Adanya peningkatan volume air baku akan

berakibat terhadap meningkatnya limbah cair. Untuk itu perlu adanya

penanganan agar limbah cair yang dihasilkan tidak langsung dibuang

ke lingkungan (badan air penerima) yang akan mengakibatkan

terjadinya pencemaran kualitas air khususnya peningkatan konsentrasi

COD dan BOD. Untuk mengurangi terjadinya pencemaran kualitas air

diwajibkan bagi setiap penghasil limbah cair untuk membuat suatu

Unit Pengolahan limbah Cair (Septic Tank) dengan ketentuan sesuai

dengan spesifikasi teknis yang telah ada.

7. Potensi Banjir;


III - 36

Kota Banjar merupakan kota yang dilalui oleh cukup banyak

sungai dan anak sungai. Apabila jalur-jalur perairan ini terganggu,

dikhawatirkan akan menimbulkan potensi banjir ataupun hanya

genangan sesaat. Untuk mengurangi potensi banjir, diperlukan

rekayasa-rekayasa teknis di bidang hidrologi seperti perlunya

pembuatan embung, sumur resapan, sumur injeksi dan lubang biopori.

8. Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat tentunya adalah suatu isu

pembangunan berkelanjutan yang penting. Penataan ruang harus

dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya.

Demikian, sehingga pada akhirnya diharapkan seluruh kebijakan, rencana

dan/atau program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Banjar ini, setelah disinergikan dengan Lingkungan Hidup, melalui Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dapat berhasil meningkatkan

kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Banjar dengan tetap pada

suatu keadaan bahwa Lingkungan Hidupnya dapat terjaga dan terawat

dengan baik.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang

dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan


III - 37

lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian

kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan

perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah

adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dituntut lebih

responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan

baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan

hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin

dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan

pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi

dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah

pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan

fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

selamanya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan

pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Metode


III - 38

penentuan isu-isu strategis dapat dilakukan dengan dua cara (1) melalui

pembahasan focus grup discussion (FGD) yang melibatkan pakar dan

stakeholder atau (2) menggunakan metode pembobotan. Dengan melihat

permasalahan-permasalahan di atas, metode dalam menentukan Isu-Isu

Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar yaitu melalui pembahasan FGD yang

melibatkan pakar yang telah berpengalaman dalam merumuskan isu

strategis dan dihadiri oleh Stakeholder terkait. Metode ini dapat

menentukan program prioritas dan kegiatan prioritas. Isu strategis yang

menjadi prioritas dari masing-masing bidang kerja Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Banjar adalah sebagai berikut:

1. Belum seluruhnya Ruas Jalan Kota yang memenuhi standar teknis Jalan

perkotaan;

2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis

cepat tumbuh;

3. Belum seluruhnya lingkungan perumahan dan permukiman yang

memiliki kualitas lingkungan yang baik.


IV - 1

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu

strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran

jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas


Kota Banjar merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Banjar Tahun 2018-2023, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa

agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-

2023 secara otomatis mejadi beban kerja dan tanggung jawab Dinas


Kota Banjar melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur

pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya urusan kewenangan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar adalah urusan pekerjaan umum, urusan

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pertanahan.

Mendasarkan pada RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023, tujuan dan

sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tercantum pada misi ke


IV - 2

tiga yaitu Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan misi ke

lima yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan. Sesuai dengan misi

tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan dengan


Permukiman Kota Banjar yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana kota. Adapun sasaran dalam tujuan-tujuan tersebut yang berkaitan

secara langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Tata Kelola Dinas, dengan sasaran Nilai LKIP

DPUPRPKP;

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota, dengan

sasaran:

1. Meningkatnya ruas jalan perkotaan dalam kondisi baik,

2. Berkembangnya Kawasan Strategis Kota Banjar, dan

3. Meningkatnya sarana dan prasarana sumber daya air.

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman penduduk, dengan

sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman

yang ramah lingkungan dan layak huni di Kota Banjar.


IV - 3

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

2019 2020 2021 2022 2023

1 Meningkatkan

Tata Kelola

Dinas

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja,

keuangan dan pelayanan

Dinas

Nilai LKIP DPUPRPKP 68,8 71,3 73,8 76,3 78,8

LKD Tepat Syarat 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

2 Peningkatan

kualitas dan

kuantitas

sarana dan

prasarana kota

Meningkatnya Ruas

Jalan Perkotaan dalam

kondisi baik

Persentase Jalan dalam

kondisi baik

92,25 % 92,75 % 93,5 % 93,9 % 94,65 %


IV - 4


TUJUAN/SASARAN


2019 2020 2021 2022 2023

Berkembangnya

Kawasan Strategis Kota

Banjar

Persentase sarana dan

prasarana penunjang

wilayah strategis dan

cepat tumbuh yang

dibangun

90,48 % 94,29 % 96,19 % 98,1 % 100 %

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana Sumber

Daya Air

Persentase Jaringan

Irigasi Kota dalam

kondisi baik

70,95 % 73,31 % 75,37 % 77,38 % 79,08 %

3 Meningkatkan

kualitas

lingkungan

permukiman

penduduk

Meningkatnya kualitas

lingkungan perumahan

dan permukiman yang

ramah lingkungan dan

layak huni di Kota

Banjar

Persentase Areal

Kawasan Kumuh

2,29 % 2,22 % 2,14 % 2,06 % 1,99 %

Persentase Rumah

Layak Huni

92,03 % 92,07 % 92,12 % 92,15 % 92,19 %

Persentase Rumah

Tangga Bersanitasi

72,65 % 72,7 % 72,77 % 72,87 % 72,98 %


IV - 5


TUJUAN/SASARAN


2019 2020 2021 2022 2023

Persentase Rumah

Tangga Pengguna Air

Bersih

84,66 % 84,77 % 84,87 % 84,97 % 85,05 %

Persentase Panjang

Sistem Jaringan

Drainase Skala Kawasan

dan Skala Kota

46,81 % 47,64 % 48,48 % 49,32 % 50,15 %


V - 1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang

berisikan perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan

penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan

mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan

serangkaian arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-

upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara itu, arah

kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan

pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah

agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah

kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan

tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala

daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan

perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar melakukan upaya

untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan

dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 secara efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar selanjutnya dituangkan secara lebih rinci

pada Tabel 5.1 sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:


V - 2

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih

Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar

Agropolitan”

MISI 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan

Akuntabel

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 Meningkatk

an Tata

Kelola

Dinas

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja,

keuangan dan

pelayanan Dinas

Meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi

pekantoran

Penataan Layanan

Perkantoran

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pelayanan

Meningkatkan

kapasitas sumber daya

manusia aparatur

Peningkatan Kemampuan

Teknis Fungsional

Aparatur

Meningkatkan kualitas

pelaporan dan

pertanggungjawaban

kinerja Perangkat

Daerah

Peningkatan kualitas dan

ketepatan waktu

Penyusunan Pelaporan dan

Pertanggung-jawaban

Kinerja Perangkat Daerah

MISI 3 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)


1 Peningkatan

kualitas dan

kuantitas

sarana dan

prasarana

kota

Meningkatnya

Ruas Jalan

Perkotaan dalam

kondisi baik

Meningkatkan

Kualitas Jalan dan

Jembatan

Peningkatan kualitas

kondisi jalan dengan

pembangunan Jalan,

Peningkatan Jalan,

Pembangunan Jembatan,

Pemeliharaan Rutin Jalan,

Pemeliharaan Rutin

Jembatan, dan

Pemeliharaan Periodik

Jalan


V - 3


Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana

Sumber Daya

Air

Meningkatkan

Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan

Irigasi

Peningkatan kondisi

infrastruktur irigasi dan

pengendalian banjir

Berkembangnya

Kawasan

Strategis Kota

Banjar

Meningkatkan

pembangunan dan

pertumbuhan wilayah-

wilayah strategis cepat

tumbuh

Peningkatan sarana dan

prasarana penunjang

wilayah strategis dan cepat

tumbuh

MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan


1 Meningkatk

an kualitas

lingkungan

permukima

n penduduk

Meningkatnya

kualitas

lingkungan

perumahan dan

permukiman

yang ramah

lingkungan dan

layak huni di

Kota Banjar

Meningkatkan

Penanganan Areal

Kawasan Kumuh

Peningkatan Penataan

Kawasan Permukiman

Kumuh, Penyehatan

Lingkungan, Pembangunan

infrastruktur Perumahan

dan Permukiman

Meningkatkan

Penangan Rumah

Tidak Layak Huni

Peningkatan Verifikasi

Pembangunan Perumahan

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

Meningkatkan Rumah

Tangga bersanitasi

Peningkatan Prasarana dan

Sarana Air Limbah

setempat dan Prasarana

dan Sarana Air Limbah

skala komunitas


V - 4


Meningkatkan

Ketaatan Terhadap

RTRW

Peningkatan Penyusunan

Rencana Teknis Rauang

Kawasan, Penyusunan

kebijakan Rencana Tata

Ruang dan Monitoring dan

evaluasi pengendalian dan

pemanfaatan ruang

Meningkatkan Rumah

Tangga pengguna Air

Bersih

Peningkatan Sistem

Distribusi Air Minum

perpipaan dan Sistem

Distribusi Air Minum

Pedesaan


VI - 1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan

terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah,

maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan

partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas

pencapaian tujuan, sasaran dan program.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah merupakan

sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian

sasaran pembangunan daerah. Perumusan program pembangunan daerah

bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan

daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan

program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah

kebijakan yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yang sesuai dengan tugas

dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar Tahun 2018-2023, diantaranya

adalah:


VI - 2

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

8 Penyediaan alat tulis kantor

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan peralatan rumah tangga

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13 Penyediaan makanan dan minuman

14 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

15 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

16 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

17 Penyediaan Jasa Iklan/Publikasi

18 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19 Penyediaan jasa informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor


VI - 3

2 Rehabilitasi Gedung Kantor

3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan bahan pakaian khusus hari hari tertentu

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD

3 Penyusunan rencana kerja SKPD

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD

5 Penyusunan Renstra SKPD

6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Perencanaan T-1 Pembangunan Jalan dan Jembatan

2 Pembangunan Jalan

3 Pembangunan Jembatan


VI - 4

4 Peningkatan Jalan

5 Pembangunan Keermer Jalan

6 Pembangunan Drainase Jalan

7 Pembangunan Trotoar Jalan

7 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 Pemeliharaan Rutin Jalan

2 Pemeliharaan Rutin Jembatan

3 Pemeliharaan Periodik Jalan

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Laboratorium

3 Pengadaan Alat-alat Berat

4 Pengadaan Peralatan Laboratorium

9 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1 Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

2 Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong

10 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

2 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

3 Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan


VI - 5

11 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

1 Verifikasi dan Kajian Teknis Perizinan

2 Penyusunan dokumen HSBGN

12 Program Pengembangan Jasa Konstruksi

1 Pembinaan Jasa Konstruksi

13 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan

Pengairan Lainnya

1 Perencanaan T-1

2 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

3 Peningkatan Saluran Tersier

4 Pembangunan Jaringan Irigasi

14 Program Pengendalian Banjir

1 Perencanaan T-1 Saluran Pembuang

2 Pembangunan Saluran Pembuang

3 Pemeliharaan Rutin Saluran Pembuang

15 Program Lingkungan Perumahan Sehat

1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

2 Verifikasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

3 Penyehatan Lingkungan (Pendukung P2WKSS)

4 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah setempat


VI - 6

5 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah skala komunitas

16 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

2 Verifikasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

3 Penyehatan Lingkungan (Pendukung P2WKSS)

4 Pembangunan infrastruktur Perumahan dan Permukiman

5 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Permukiman Kumuh Perkotaan

6 Penyusunan Database Pengembangan Urusan Perumahan dan

Permukiman

7 Pemeliharaan Rutin PJU

8 Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

17 Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

1 Penyusunan Rencana Teknis Rauang Kawasan

2 Monitoring dan evaluasi pengendalian dan pemanfaatan ruang

3 Penyusunan kebijakan Rencana Tata Ruang

18 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah setempat

2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah skala komunitas

3 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum perpipaan


VI - 7

4 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan

19 Program Pengembangan Akses Air Minum Layak

1 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum perpipaan

2 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan

20 Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1 Pengadaan Lahan

2 Penanganan Permasalahan Pertanahan Tanah Pemerintah

Berdasarkan program dan kegiatan tersebut maka untuk memberikan

gambaran untuk mengukur keberhasilan pencapaian ditetapkan indicator kinerja

pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian

indicator outcome program setiap tahunatau indicator capaian yang bersifat

mendiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode

Rencana Strategis dapat dicapai. Untuk lebih jelasnya rumusan rencana program

dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif disajikan

pada Tabel 6.1 berikut:

RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)

1 2 3 5 8 10 12 14 15 18 19 20

Meningkatk

an Tata

Kelola Dinas

Nilai LKIP

DPUPRPKP

66,3 68,8 105,00 71,3 65,00 73,8 65,00 76,3 65,00 78,8 65,00 78,8 365,00

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja,

keuangan dan

pelayanan Dinas

Nilai AKIP

DPUPRPKP

66,3 68,8 105,00 71,3 65,00 73,8 65,00 76,3 65,00 78,8 65,00 78,8 365,00

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100 % 100 % 5.836,65 100 % 6.526,10 100 % 6.974,10 100 % 7.351,40 100 % 7.735,25 100 % 34.423,50 Sekretariat

1 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah paket jasa

surat menyurat

yang disediakan

setiap tahun

(paket)

8 paket 8 paket 7,50 8 paket 8,50 8 paket 8,50 8 paket 8,50 8 paket 8,50 40 paket 41,50 Sekretariat

2 Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Persentase

penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air,

dan listrik (%)

% 100 % 3.500,00 100 % 3.800,00 100 % 4.100,00 100 % 4.400,00 100 % 4.700,00 100 % 20.500,00 Sekretariat

3 Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

Jumlah barang

milik daerah yang

dijaminkan (unit)

5 unit 5 unit 30,00 5 unit 30,00 5 unit 30,00 5 unit 30,00 5 unit 30,00 5 unit 150,00 Sekretariat

4 Penyediaan jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasiona

l

Jumlah

kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

(unit)

29 unit 29 unit 35,00 29 unit 35,00 29 unit 35,00 29 unit 35,00 29 unit 35,00 29 unit 175,00 Sekretariat

5 Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Jumlah tenaga

yang mengurusi

administrasi

keuangan SKPD

(orang)

15 buah 15 buah 1,00 0 buah 0,00 0 buah 0,00 0 buah 0,00 0 buah 0,00 15 buah 1,00 Sekretariat

6 Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

Jumlah tenaga

yang mengurusi

kebersihan kantor

(orang)

4 orang 4 orang 69,00 4 orang 71,60 4 orang 74,20 4 orang 76,80 4 orang 79,40 4 orang 371,00 Sekretariat

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA BANJAR

Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka

siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Renstra Perangkat Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target

17

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Target Target Target Target

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

156 7 9 114 13


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka





Target Target Target Target Target

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

7 Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Jumlah peralatan

kerja yang

diperbaiki


8 Penyediaan alat

tulis kantor

Jumlah alat tulis

yang disediakan

dalam satu tahun

(paket)


9 Penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

Jumlah paket

barang cetakan

dan penggandaan

yang disediakan

setiap tahun

(paket)


10 Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerang

an bangunan

kantor

Jumlah paket

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor yang

disediakan

selama satu tahun

(paket)


11 Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Jumlah peralatan

rumah tangga

kantor yang

disediakan

selama satu tahun

(unit/paket)


12 Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan yang

disediakan

selama satu tahun

(unit/paket)


13 Penyediaan

makanan dan

minuman

Jumlah makanan

dan minuman

yang disediakan

selama satu tahun

(unit/paket)



Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

14 Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

Jumlah rapat

konsultasi ke luar

daerah yang

dilaksanakan

setiap tahun

(orang kali)

300 orang

kali

300 orang

kali

600,00 300 orang

kali

600,00 300 orang

kali

600,00 300 orang

kali

600,00 300 orang

kali

600,00 300 orang

kali

3.000,00 Sekretariat

15 Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi

dalam daerah

Jumlah rapat

konsultasi ke

dalam daerah

yang

dilaksanakan

setiap tahun

(orang kali)

300 orang

kali

300 orang

kali

150,00 300 orang

kali

150,00 300 orang

kali

150,00 300 orang

kali

150,00 300 orang

kali

150,00 300 orang

kali

750,00 Sekretariat

16 Penyediaan Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi/Te

knis

Perkantoran

Jumlah tenaga

yang mengurusi

Administrasi/Tek

nis Perkantoran

(orang)

111 orang 111 orang 837,55 111 orang 1.214,00 111 orang 1.349,00 111 orang 1.413,30 111 orang 1.484,15 111 orang 6.298,00 Sekretariat

17 Penyediaan Jasa

Iklan/Publikasi

Jumlah publikasi

yang

diselenggarakan

dalam satu tahun

(publikasi)

10 publik

asi

10 publik

asi

70,00 10 publik

asi

70,00 10 publi

kasi

70,00 10 publi

kasi

70,00 10 publik

asi

70,00 50 publik

asi

350,00 Sekretariat

18 Penyediaan Jasa

Pengamanan

Kantor

Jumlah tenaga

yang mengurusi

kemanan kantor

(orang)


19 Penyediaan jasa

informasi

Rencana Umum

Pengadaan

(RUP)

Jumlah tenaga

yang mengurusi

informasi

Rencana Umum

Pengadaan

(orang)


Cakupan

Penyediaan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100 % 100 % 1.140,00 100 % 785,00 100 % 785,00 100 % 785,00 100 % 785,00 100 % 4.280,00 Sekretariat

Cakupan

Gedung Kantor

yang dibangun

85,19 % 92,59 % 17.820,00 94,44 % 6.000,00 96,30 % 6.000,00 98,15 % 6.000,00 100,00 % 6.000,00 100,00 % 41.820,00 CK

1 Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Pemerintah yang

terbangun

46 unit 4 unit 9.250,00 1 unit 4.000,00 1 unit 4.000,00 1 unit 4.000,00 1 unit 4.000,00 54 unit 25.250,00 CK

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

2 Rehabilitasi

Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Pemerintah yang

direhabilitasi

4 unit 8.570,00 2 unit 2.000,00 2 unit 2.000,00 2 unit 2.000,00 2 unit 2.000,00 12 unit 16.570,00 CK

3 Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor yang

tersedia

Paket 2 Paket 275,00 2 Paket 250,00 1 Paket 250,00 1 Paket 250,00 1 Paket 250,00 7 Paket 1.275,00 Sekretariat

4 Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasion

al

Jumlah

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l

unit 1 unit 330,00 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 1 unit 330,00 Sekretariat

5 Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah Gedung

Kantor yang

terpelihara

3 unit 3 unit 200,00 3 unit 200,00 3 unit 200,00 3 unit 200,00 3 unit 200,00 3 unit 1.000,00 Sekretariat

6 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasiona

l

Jumlah

Kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

11 unit 11 unit 335,00 11 unit 335,00 11 unit 335,00 11 unit 335,00 11 unit 335,00 11 unit 1.675,00 Sekretariat

Cakupan

Peningkatan

disiplin

aparatur

100 % 0 % 0,00 100 % 150,00 0 % 0,00 100 % 75,00 0 % 0,00 100 % 225,00 Sekretariat Baru

1 Pengadaan

bahan pakaian

khusus hari hari

tertentu

1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 150,00 0 Paket 0,00 1 Paket 75,00 0 Paket 0,00 2 Paket 225,00 Sekretariat

Cakupan

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

100 % 100 % 100,00 100 % 100,00 100 % 100,00 100 % 100,00 100 % 100,00 100 % 500,00 Sekretariat

1 Bimbingan

teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan

Jumlah Pegawai

yang mengikuti

bimbingan teknis

(orang)


Program

peningkatan

disiplin aparatur

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

Nilai LKIP 66,3 68,8 105,00 71,3 65,00 73,8 65,00 76,3 65,00 78,8 65,00 78,8 365,00 Sekretariat

1 Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen

capaian kinerja

yang disusun

sesuai dengan

sistematika yang

ditetapkan

15 dok 3 dok 15,00 3 dok 15,00 3 dok 15,00 3 dok 15,00 4 dok 15,00 16 dok 75,00 Sekretariat

2 Penyusunan

pelaporan

keuangan

semesteran

SKPD

Jumlah dokumen

laporan keuangan

semesteran yang

disusun sesuai

dengan

sistematika yang

ditetapkan


3 Penyusunan

rencana kerja

SKPD

Jumlah dokumen

Renja yang

disusun sesuai

dengan

sistematika yang

ditetapkan


4 Penyusunan

Perencanaan

Anggaran SKPD

Jumlah dokumen

Perencanaan

Anggaran yang

disusun sesuai

dengan

sistematika yang

ditetapkan


5 Penyusunan

Renstra SKPD

Jumlah dokumen

Renstra yang

disusun sesuai

dengan

sistematika yang

ditetapkan

1 dok 1 dok 40,00 0 dok - 0 dok - 0 dok - 0 dok - 1 dok 40,00 Sekretariat

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

Persentase Jalan

dalam kondisi

baik

91,18 % 92,25 % 44.200,00 92,75 % 38.900,00 93,50 % 51.750,00 93,90 % 13.650,00 94,65 % 4.750,00 94,65 % 153.250,00 BM

Persentase

sarana dan

prasarana

penunjang

wilayah strategis

dan cepat

tumbuh yang

dibangun

82,86 % 90,48 % 6.050,00 94,29 % 6.050,00 96,19 % 6.050,00 98,10 % 6.050,00 100 % 6.050,00 100 % 30.250,00 CK

Persentase

Jaringan Irigasi

Kota dalam

kondisi baik

68,02 % 70,95 % 13.854,38 73,31 % 16.400,00 75,37 % 13.500,00 77,38 % 11.600,00 79,08 % 10.800,00 79,08 % 66.154,38 PSDA

Meningkatnya

Ruas Jalan

Perkotaan dalam

kondisi baik

Persentase Jalan

dalam kondisi

baik

91,18 % 92,25 % 44.200,00 92,75 % 38.900,00 93,50 % 51.750,00 93,90 % 13.650,00 94,65 % 4.750,00 94,65 % 153.250,00 BM

Persentase Jalan

dalam kondisi

baik

91,18 % 92,25 % 44.200,00 92,75 % 38.900,00 93,50 % 51.750,00 93,90 % 13.650,00 94,65 % 4.750,00 94,65 % 153.250,00 BM

Persentase Jalan

yang memiliki

trotoar dan

drainase/saluran

pembuangan

22,93 % 24,20 % 7.600,00 25,47 % 6.000,00 26,74 % 6.000,00 28,01 % 6.000,00 29,28 % 6.000,00 29,28 % 31.600,00 BM

1 Perencanaan T-1

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan

jalan dan

jembatan

34 dok 6 dok 750,00 7 dok 1.000,00 6 dok 750,00 5 dok 500,00 7 dok 1.000,00 65 dok 4.000,00 BM

2 Pembangunan

Jalan

Panjang Jalan

yang dibangun

14.222,00 m 1.750 m 1.600,00 0 m 0,00 1.800 m 5.000,00 0 m 0,00 0 m 0,00 17.772 m 6.600,00 BM

3 Pembangunan

Jembatan

Jumlah jembatan

yang dibangun

9 unit 2 unit 700,00 0 unit 0,00 1 unit 20.000,00 0 unit 0,00 1 unit 750,00 13 unit 21.450,00 BM

4 Peningkatan

Jalan

Panjang Jalan

yang ditingkatkan

109.117 m 27.236 m 39.750,00 27.662 m 36.400,00 22.943 m 24.500,00 10.343 m 11.650,00 1.850 m 1.500,00 199.151 m 113.800,00 BM

5 Pembangunan

Keermer Jalan

Panjang keermer

yang dibangun

17.559,85 m3 ##### #### m3 1.400,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 23.760 m3 7.400,00 BM

6 Pembangunan

Drainase Jalan

Panjang drainase

jalan yang

dibangun

14.497,55 m3 2.800 m3 3.100,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 22.098 m3 9.100,00 BM

7 Pembangunan

Trotoar Jalan

Panjang trotoar

jalan yang

dibangun

m 3.000 m 4.500,00 3.000 m 4.500,00 3.000 m 4.500,00 3.000 m 4.500,00 3.000 m 4.500,00 15.000 m 22.500,00 BM

Peningkatan

kualitas dan

kuantitas

sarana dan

prasarana

kota

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

Persentase Jalan

Kota yang

dipelihara

100 % 100 % 16.400,00 100 % 8.000,00 100 % 15.600,00 100 % 33.950,00 100 % 43.050,00 100 % 117.000,00 BM

1 Pemeliharaan

Rutin Jalan

Panjang jalan

yang dipelihara

661.010 m 60.000 m 2.500,00 60.000 m 2.500,00 60.000 m 2.500,00 60.000 m 2.500,00 60.000 m 2.500,00 961.010 m 12.500,00 BM

2 Pemeliharaan

Rutin Jembatan

Jumlah jembatan

yang dipelihara

7 unit 4 unit 500,00 4 unit 500,00 4 unit 500,00 4 unit 500,00 4 unit 500,00 27 unit 2.500,00 BM

3 Pemeliharaan

Periodik Jalan

Panjang jalan

pemeliharaan

periodik

58.858,50 m 11.680 m 13.400,00 2.650 m 5.000,00 13.020 m 12.600,00 25.000 m 30.950,00 40.380 m 40.050,00 151.588,50 m 102.000,00 BM

Persentase

Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan

dalam Kondisi

Baik

100 % 100 % 350,00 100 % 2.900,00 100 % 3.900,00 100 % 3.000,00 100 % 2.000,00 100 % 12.150,00 UPTD

1 Rehabilitasi/Pe

meliharaan Alat-

alat Berat

Jumlah alat berat

yang dipelihara

Paket 1 Paket 100,00 1 Paket 100,00 1 Paket 100,00 1 Paket 100,00 1 Paket 100,00 5 Paket 500,00 UPTD

2 Rehabilitasi/Pe

meliharaan

Peralatan

Laboratorium

Jumlah peralatan

laboratorium

yang dipelihara

Paket 1 Paket 50,00 1 Paket 50,00 1 Paket 50,00 1 Paket 50,00 1 Paket 50,00 5 Paket 250,00 UPTD

3 Pengadaan Alat-

alat Berat

Jumlah alat berat

yang dibeli

unit 0 unit 0,00 3 unit 2.550,00 4 unit 3.550,00 3 unit 2.650,00 2 unit 1.650,00 12 unit 10.400,00 UPTD

4 Pengadaan

Peralatan

Laboratorium

Jumlah Peralatan

Laboratorium

yang dibeli

paket 1 paket 200,00 1 paket 200,00 1 paket 200,00 1 paket 200,00 1 paket 200,00 5 paket 1.000,00 UPTD

Program

Rehabilitasi/Pemeli

haraan Jalan dan

Jembatan

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

Berkembangnya

Kawasan

Strategis Kota

Banjar

Persentase

sarana dan

prasarana

penunjang

wilayah strategis

dan cepat

tumbuh yang

dibangun

82,86 % 90,48 % 6.500,00 94,29 % 6.500,00 96,19 % 6.500,00 98,10 % 6.500,00 100,00 % 6.500,00 100,00 % 32.500,00 CK

Persentase

sarana dan

prasarana

penunjang

wilayah strategis

dan cepat

tumbuh yang

dibangun

82,86 % 90,48 % 6.500,00 94,29 % 6.500,00 96,19 % 6.500,00 98,10 % 6.500,00 100,00 % 6.500,00 100,00 % 32.500,00 CK

1 Perencanaan

Pengembangan

Infrastruktur

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pengembangan

Infrastruktur

38 dok 3 dok 500,00 3 dok 500,00 3 dok 500,00 3 dok 500,00 3 dok 500,00 53 dok 2.500,00 CK

2 Pembangunan/P

eningkatan

Infrastruktur

Jumlah

Infrastruktur yang

dibangun

87 unit 2 unit 5.000,00 2 unit 5.000,00 2 unit 5.000,00 2 unit 5.000,00 2 unit 5.000,00 97 unit 25.000,00 CK

3 Pemeliharaan

Infrastruktur

Keciptakaryaan

Jumlah

Infrastruktur yang

terpelihara

5 unit 1.000,00 5 unit 1.000,00 5 unit 1.000,00 5 unit 1.000,00 5 unit 1.000,00 25 unit 5.000,00 CK

Persentase

Perizinan yang

telah

terverifikasi

% 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 250,00 CK

Tersedianya

pedoman Harga

Standar

Bangunan

Gedung Negara

(HSBGN) di

Kab/Kota

dok 1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 5 dok 150,00 CK

1 Verifikasi dan

Kajian Teknis

Perizinan

Jumlah Kajian

Perijinan yang

Terverifikasi

160 kajian 50,00 160 kajian 50,00 160 kajia

n

50,00 160 kajian 50,00 160 kajian 50,00 800 kajian 250,00 CK

2 Penyusunan

dokumen

HSBGN

Jumlah dokumen

HSBGN

1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 5 dok 150,00 CK

Program

Pengembangan

Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Program Penataan

Bangunan dan

Lingkungan


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

Persentase

jumlah orang

yang

bersertifikat

jasa konstruksi

100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 250,00 CK

1 Pembinaan Jasa

Konstruksi

Jumlah orang

yang mengikuti

pelatihan

10 org 50,00 10 org 50,00 10 org 50,00 10 org 50,00 10 org 50,00 50 org 250,00 CK

Persentase

Penyelesaian

Kasus Tanah

Negara

100 % 250,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 450,00 TR

1 Pengadaan

Lahan

Jumlah lahan

untuk

pembangunan

gedung

negara/pengemba

ngan kawasan

strategis/pemban

gunan drainase

300 m2 200,00 10.000 m2 1.500,00 20.000 m2 4.000,00 0 m2 - 0 m2 - 30.300 m2 5.700,00 CK

2 Penanganan

Permasalahan

Pertanahan

Tanah

Pemerintah

Jumlah Dokumen

Penyelesaian

Kasus Tanah

Negara

1 dok 50,00 1 dok 50,00 1 dok 50,00 1 dok 50,00 1 dok 50,00 5 dok 250,00 CK

Program

Pengembangan

Jasa Konstruksi

Program Penataan

Penguasaan

Pemilikan

Penggunaan dan

Pemanfaatan

Tanah


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana

Sumber Daya

Air

Persentase

Jaringan Irigasi

Kota dalam

kondisi baik

68,02 % 70,95 % 8.184,38 73,31 % 6.500,00 75,37 % 5.500,00 77,38 % 5.400,00 79,08 % 5.000,00 79,08 % 30.584,38 PSDA

Persentase

Jaringan Irigasi

Kota dalam

kondisi baik

68,02 % 70,95 % 8.184,38 73,31 % 6.500,00 75,37 % 5.500,00 77,38 % 5.400,00 79,08 % 5.000,00 79,08 % 30.584,38 PSDA

1 Perencanaan T-1 Jumlah dokumen

perencanaan

24 dok 2 dok 150,00 2 dok 100 2 dok 100 2 dok 100 2 dok 100 34 dok 550,00 PSDA

2 Pemeliharaan

Rutin Jaringan

Irigasi

Panjang jaringan

irigasi yang

dipelihara

1667,7 m 800 m 634,38 150 m 300,00 150 m 300,00 150 m 300,00 150 m 300,00 3.067,70 m 1.834,38 PSDA

3 Peningkatan

Saluran Tersier

Panjang Saluran

Tersier yang

ditingkatkan

20.792,34 m 3.235 m 6.400,00 2.500 m 4.600,00 2.180 m 4.100,00 2.130 m 4.000,00 1.800 m 3.600,00 32.637,34 m 22.700,00 PSDA

4 Pembangunan

Jaringan Irigasi

Panjang Jaringan

Irigasi yang

dibangun

m 600 m 1.000,00 900 m 1.500,00 600 m 1.000,00 600 m 1.000,00 600 m 1.000,00 3.300,00 m 5.500,00 PSDA

Penurunan

Jumlah wilayah

yang tergenang

setiap tahun

(titik)

14 titik 3 titik 5.820,00 2 titik 10.000,00 2 titik 8.100,00 2 titik 6.300,00 2 titik 5.900,00 3 titik 36.120,00 PSDA

1 Perencanaan T-1

Saluran

Pembuang

Jumlah dokumen

perencanaan

11 dok 4 dok 350,00 3 dok 150,00 3 dok 150,00 3 dok 150,00 3 dok 150,00 27 dok 950,00 PSDA

2 Pembangunan

Saluran

Pembuang

Panjang saluran

pembuang yang

dibangun

30.541,29 m 4.370 m 4.670,00 3.980 m 9.350,00 2.700 m 7.450,00 2.200 m 5.650,00 1.900 m 5.250,00 45.691,29 m 32.370,00 PSDA

3 Pemeliharaan

Rutin Saluran

Pembuang

Panjang Saluran

pembuang yang

dipelihara

2.928,34 m 1.000 m 800,00 200 m 500,00 200 m 500,00 200 m 500,00 200 m 500,00 4.728,34 m 2.800,00 PSDA

Program

Pengembangan dan

Pengelolaan

Jaringan Irigasi

Rawa dan

Pengairan Lainnya

Program

Pengendalian

Banjir


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

Persentase areal

Kawasan

Kumuh

2,38 % 2,29 % 850,00 2,22 % 8.150,00 2,14 % 7.530,00 2,06 % 7.180,00 1,99 % 6.880,00 1,99 % 30.590,00 TR

Persentase

Rumah Layak

Huni

91,97 % 92,03 % 150,00 92,07 % 250,00 92,12 % 250,00 92,15 % 250,00 92,19 % 250,00 92,19 % 1.150,00 TR

Persentase

Rumah Tangga

Bersanitasi

72,63 % 72,65 % 6.600,00 72,7 % 2.600,00 72,77 % 2.600,00 72,87 % 2.600,00 72,98 % 2.600,00 72,98 % 17.000,00 CK

Persentase

Rumah Tangga

Pengguna Air

Bersih

84,54 % 84,66 % 1.020,00 84,77 % 5.020,00 84,87 % 5.020,00 84,97 % 5.020,00 85,05 % 5.020,00 85,05 % 21.100,00 CK

Persentase

Panjang Sistem

Jaringan

Drainase Skala

Kawasan dan

Skala Kota

45,97 % 46,81 % 46.500,00 47,64 % 46.500,00 48,48 % 46.500,00 49,32 % 46.500,00 50,15 % 46.500,00 50,15 % 232.500,00 CK

Persentase areal

Kawasan

Kumuh

2,22 % 8.150 2,14 % 7.530 2,06 % 7.180 1,99 % 6.880 1,99 % 29.740,00 TR

Persentase

Lingkungan

Permukiman

Kumuh

2,59 % 2,46 % 850,00 850,00 TR

Persentase

Rumah Layak

Huni

91,97 % 92,03 % 150,00 92,07 % 250 92,12 % 250 92,15 % 250 92,19 % 250 92,19 % 1.150,00 TR

Persentase

Rumah Tangga

Bersanitasi

72,63 % 72,65 % 6.600,00 72,7 % 2.600 72,77 % 2.600 72,87 % 2.600 72,98 % 2.600 72,98 % 17.000,00 CK

Persentase

Rumah Tangga

Pengguna Air

Bersih

84,54 % 84,66 % 1.020,00 84,77 % 5.020 84,87 % 5.020 84,97 % 5.020 85,05 % 5.020 85,05 % 21.100,00 CK

Persentase

Panjang Sistem

Jaringan

Drainase Skala

Kawasan dan

Skala Kota

45,97 % 46,81 % 46.500,00 47,64 % 46.500 48,48 % 46.500 49,32 % 46.500 50,15 % 46.500 50,15 % 232.500,00 CK

Meningkatk

an Kualitas

Lingkungan

Penduduk

Meningkatnya

kualitas

lingkungan

perumahan dan

permukiman

yang ramah

lingkungan dan

layak huni di

Kota Banjar


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

Persentase areal

Kawasan

Kumuh

2,22 % 8.150,00 2,14 % 7.530,00 2,06 % 7.180,00 1,99 % 6.880,00 1,99 % 29.740,00 TR

Persentase

Lingkungan

Permukiman

Kumuh

2,59 % 2,46 % 850,00 850,00 TR

Persentase

Rumah Layak

Huni

91,97 % 92,03 % 150,00 % % % % 0,00 % 150,00 TR

Persentase

Rumah Tangga

Bersanitasi

72,70 % 2.600,00 72,77 % 2.600,00 72,87 % 2.600,00 72,98 % 2.600,00 72,98 % 10.400,00 CK

1 Penataan

Kawasan

Permukiman

Kumuh

Luas Kawasan

Permukiman

Kumuh yang

ditangani

Ha 11,99 Ha 100,00 10 Ha 150,00 10 Ha 150,00 10 Ha 150,00 10 Ha 150,00 51,99 Ha 700,00 TR

2 Verifikasi

Pembangunan

Perumahan

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah

Jumlah Rumah

Tidak Layak

Huni yang

diperbaiki

3.152 Unit 500 Unit 150,00 Unit Unit Unit Unit 500 Unit 150,00 TR

3 Penyehatan

Lingkungan

(Pendukung

P2WKSS)

Jumlah Kawasan

yang mendukung

P2WKSS

Kawa

san

1 Kawa

san

750,00 1 Kawa

san

750,00 1 Kawa

san

750,00 1 Kawa

san

750,00 1 Kawa

san

750,00 5 Kawa

san

3.750,00 TR

4 Penyediaan

Prasarana dan

Sarana Air

Limbah

setempat

Jumlah Rumah

Tangga Pengguna

prasarana dan

sarana air limbah

Setempat

KK KK 340 KK 1.000,00 360 KK 1.000,00 380 KK 1.000,00 400 KK 1.000,00 1.480 KK 4.000,00 CK

5 Penyediaan

Prasarana dan

Sarana Air

Limbah skala

komunitas

Jumlah Rumah

Tangga Pengguna

prasarana dan

sarana air limbah

skala komunitas

KK KK 100 KK 1.600,00 100 KK 1.600,00 100 KK 1.600,00 100 KK 1.600,00 400 KK 6.400,00 CK

Panjang Jalan

Lingkungan yang

dibangun

m 3.000 m 6.750,00 2.500 m 6.000,00 2.000 m 5.800,00 1.500 m 5.500,00 9.000 m 24.050,00 TR

Panjang Drainase

Lingkungan yang

dibangun

m 800 m 350,00 1.000 m 480,00 1.000 m 480,00 1.000 m 480,00 3.800 m 1.790,00 TR

7 Penyusunan

Rencana

Pencegahan dan

Peningkatan

Kualitas

Permukiman

Kumuh

Perkotaan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

dok - dok 0,00 1 dok 150,00 1 dok 150,00 - dok 0,00 - dok 0,00 2 dok 300,00 TR baru

Program

Lingkungan

Perumahan Sehat

6 Pembangunan

infrastruktur

Perumahan dan

Permukiman


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

Persentase

Rumah Layak

Huni

92,07 % 250,00 92,12 % 250,00 92,15 % 250,00 92,19 % 250,00 92,19 % 1.000,00 TR

Persentase PJU

dalam Kondisi

Baik

100,00 % 1.600,00 100,00 % 1.600,00 100,00 % 1.600,00 100,00 % 1.600,00 100,00 % 1.600,00 100,00 % 8.000,00 UPTD

1 Verifikasi

Pembangunan

Perumahan

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah

Jumlah Rumah

Tidak Layak

Huni yang

diperbaiki

285 Unit 150,00 285 Unit 150,00 285 Unit 150,00 285 Unit 150,00 1.640 Unit 600,00 TR

Panjang Jalan

Lingkungan yang

dibangun

m 3.000 m 6.750,00 3.000 m 6.750,00 TR

Panjang Drainase

Lingkungan yang

dibangun

m 600 m 300,00 600 m 300,00 TR

3 Penyusunan

Database

Pengembangan

Urusan

Perumahan dan

Permukiman

Jumlah Dokumen

Database

dok - dok 0,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00 4 dok 400,00 TR baru

4 Pemeliharaan

Rutin PJU

PJU yang

terpelihara

titik 150 titik 400,00 150 titik 400,00 150 titik 400,00 150 titik 400,00 150 titik 400,00 750 titik 2.000,00 UPTD

5 Penyediaan

Prasarana dan

Sarana Utilitas

Umum

Prasarana dan

Sarana Utilitas

Umum yang

tersedia

titik 100 titik 1.200,00 100 titik 1.200,00 100 titik 1.200,00 100 titik 1.200,00 100 titik 1.200,00 500 titik 6.000,00 UPTD

Ketaatan

Terhadap

RTRW

% 100,00 % 500,00 100,00 % 380,00 100,00 % 380,00 100,00 % 380,00 100,00 % 780,00 100,00 % 2.420,00 TR

1 Penyusunan

Rencana Teknis

Ruang Kawasan

Jumlah dokumen

rencana tata

ruang

28 dok 4 dok 400,00 1 dok 200,00 1 dok 200,00 1 dok 200,00 1 dok 200,00 36 dok 1.200,00 TR

2 Monitoring dan

evaluasi

pengendalian

dan

pemanfaatan

ruang

Jumlah dokumen

pengendalian dan

pemanfaatan

ruang

lap 0 lap 0,00 2 lap 80,00 2 lap 80,00 2 lap 80,00 2 lap 80,00 8 lap 320,00 TR

3 Penyusunan

kebijakan

Rencana Tata

Ruang

Jumlah dokumen

kebijakan tata

ruang

dok 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00 2 dok 500,00 6 dok 900,00 TR

Program

Perencanaan,

Pengendalian dan

Pemanfaatan

Ruang

Program

Pengembangan

Perumahan

2 Pembangunan

infrastruktur

Perumahan dan

Permukiman


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

Persentase

Rumah Tangga

Bersanitasi

72,63 % 72,65 % 6.600,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0 % 6.600,00 CK

1 Penyediaan

Prasarana dan

Sarana Air

Limbah

setempat

Jumlah Rumah

Tangga Pengguna

prasarana dan

sarana air limbah

Setempat

50.378 KK 320 KK 1.000,00 KK KK KK KK 320 KK 1.000,00 CK

2 Penyediaan

Prasarana dan

Sarana Air

Limbah skala

komunitas

Jumlah Rumah

Tangga Pengguna

prasarana dan

sarana air limbah

skala komunitas

400 KK 100 KK 1.600,00 KK KK KK KK 100 KK 1.600,00 CK

3 Pengembangan

Sistem

Distribusi Air

Minum

perpipaan

Jumlah Rumah

Tangga Pengguna

sistem distribusi

air minum

perpipaan

KK 400 KK 4.000,00 KK KK KK KK 400 KK 4.000,00 CK

Persentase

Rumah Tangga

Pengguna Air

Bersih

84,54 % 84,66 % 1.020,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0 % 1.020,00 CK

1 Pengembangan

Sistem

Distribusi Air

Minum

Pedesaan

Jumlah Rumah

Tangga Pengguna

sistem distribusi

air minum

pedesaan

KK 150 KK 1.020,00 KK KK KK KK 150 KK 1.020,00 CK

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah

Program

Penyediaan dan

Pengelolaan Air

Baku


Tujuan Sasaran

K

o

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

(output )

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g-Jawab

Lo

ka






Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target

Persentase

Rumah Tangga

Pengguna Air

Bersih

84,77 % 5.020,00 84,87 % 5.020,00 84,97 % 5.020,00 85,05 % 5.020,00 85,05 % 20.080,00 CK

1 Pengembangan

Sistem

Distribusi Air

Minum

perpipaan

Jumlah Rumah

Tangga Pengguna

sistem distribusi

air minum

perpipaan

400 KK 4.000,00 400 KK 4.000,00 400 KK 4.000,00 400 KK 4.000,00 2.000 KK 16.000,00 CK

2 Pengembangan

Sistem

Distribusi Air

Minum

Pedesaan

Jumlah Rumah

Tangga Pengguna

sistem distribusi

air minum

pedesaan

150 KK 1.020,00 150 KK 1.020,00 150 KK 1.020,00 150 KK 1.020,00 750 KK 4.080,00 CK

Persentase

Panjang Sistem

Jaringan

Drainase Skala

Kawasan dan

Skala Kota

45,97 % 46,81 % 46.500,00 47,64 % 46.500,00 48,48 % 46.500,00 49,32 % 46.500,00 50,15 % 46.500,00 50,15 % 232.500,00 CK

1 Pembangunan

Saluran

Drainase/gorong-

gorong

Panjang saluran

drainase/gorong-

gorong yang

dibangun

60.240,85 m 3.000 m 45.000,00 3.000 m 45.000,00 3.000 m 45.000,00 3.000 m 45.000,00 3.000 m 45.000,00 75.240,85 m 225.000,00 CK

2 Perbaikan

Saluran

Drainase/gorong-

gorong

Panjang saluran

drainase/gorong-

gorong yang

diperbaiki

m 1.500 m 1.500,00 1.500 m 1.500,00 1.500 m 1.500,00 1.500 m 1.500,00 1.500 m 1.500,00 7.500,00 m 7.500,00 CK

Program

Pengembangan

Akses Air Minum

Layak

Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-

gorong


VI - 23

Rencana Strategis di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kota Banjar yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang

menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program

prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk

pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan

Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK-LPPD) yang selanjutnya

dijabarkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar.

Adapun Program/kegiatan untuk mendukung pencapaian Kota Sehat, Kota

Layak Anak dan PUG (Pangarusutamaan Gender) terbagi ke dalam 2 (dua) urusan

diantaranya sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(5 TAHUN) KETERANGAN

1 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Rp. 25.250.000.000,- Mendukung PUG

2 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Pembangunan Jalan Rp. 6.600.000.000,- Mendukung PUG

Pembangunan Jembatan Rp. 21.450.000.000,- Mendukung PUG

Pembangunan Trotoar Jalan Rp. 22.500.000.000,- Mendukung PUG

3 Program

Rehabilitasi/Pemeliharan

Jalan dan Jembatan

Pemeliharaan Rutin Jalan Rp. 12.500.000.000,- Mendukung PUG


VI - 24



Pemeliharaan Rutin Jembatan Rp. 2.500.000.000,- Mendukung PUG

Pemeliharaan Periodik Jalan Rp. 102.000.000.000,- Mendukung PUG

4 Program Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Pembangunan/Peningkatan

Infrastruktur

Rp. 25.000.000.000,- Mendukung PUG

dan Kota Layak

Anak

Pemeliharaan Infrastruktur

Keciptakaryaan

Rp. 5.000.000.000,- Mendukung PUG

5 Program Lingkungan

Perumahan Sehat (2019)

Menjadi Program

Pengembangan Perumahan

dan Permukiman (2020 s.d

2023)

Penataan Kawasan Permukiman

Kumuh

Rp. 700.000.000,- Mendukung Kota

Sehat

Penyehatan Lingkungan

(Pendukung P2WKSS)

Rp. 3.750.000.000,- Mendukung Kota

Sehat dan PUG

Pembangunan Infrastruktur

Perumahan dan Permukiman


Sehat dan PUG


Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah (2019)

Menjadi Program Lingkungan

Perumahan Sehat (2020 s.d

2023)

Penyediaan Sarana dan Rp. 5.000.000.000,- Mendukung Kota


VI - 25



Prasarana Air Limbah Setempat Sehat

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Limbah Skala

Komunitas


Sehat

2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



1 Program Lingkungan

Perumahan Sehat (2019)

Menjadi Program

Pengembangan Perumahan

dan Permukiman (2020 s.d

2023)

Verifikasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

Rp. 750.000.000,- Mendukung PUG

2 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku (2019)

Menjadi Program

Pengembangan Akses Air

Minum Layak (2020 s.d 2023)

Pengembangan Sistem Distribusi

Air Minum Pedesaan


Sehat


VI - 26




Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah (2019)

Menjadi Program

Pengembangan Akses Air

Minum Layak (2020 s.d 2023)

Pengembangan Sistem Distribusi

Air Minum Perpipaan


Sehat


VII - 1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar merupakan operasionalisasi pelaksanaan

tugas dan fungsi untuk pengembangan infrastruktur yang sejalan dengan visi dan

misi pembangunan daerah. Komponen rencana strategis yang dituangkan harus

mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang

tertuang dalama RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023. Indikator kinerja adalah

alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran

hasil, manfaat dan dampak yang menggambarkan tingkatan capaian kinerja suatu

program dan kegiatan. Sementara itu, target adalah batas atau besaran yang

ditetapkan untuk dicapai.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Penataan Ruang Kota Banjar yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 7.1

sebagai berikut:


VII - 2

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja

Awal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Misi 1: Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

1.1 Tujuan 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

1.1.1 Sasaran 1.3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

1 Nilai LKIP

DPUPRPKP

66,30% 68,80% 71,30% 73,80% 76,30% 78,80% 78,80%

1 Misi 3: Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

1.1 Tujuan 1: Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif

1.1.1 Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota

1 Persentase jalan dalam

kondisi baik

91,18% 92,25% 92,75% 93,50% 93,90% 94,65% 94,65%

2 Persentase Jaringan

Irigasi Kota dalam

Kondisi Baik

68,02% 70,95% 73,31% 75,37% 77,38% 79,08% 79,08%


VII - 3

No Indikator

Kondisi Kinerja

Awal Periode

RPJMD


pada akhir


3 Persentase sarana dan

prasarana penunjang

wilayah strategis dan

cepat tumbuh yang

dibangun

82,86% 90,48% 94,29% 96,19% 98,1% 100% 100%

No Indikator

Kondisi Kinerja

Awal Periode

RPJMD


pada akhir


2 Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan

2.1 Tujuan 1: Mewujudkan kondisi lingkungan yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah

2.1.1 Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk

1 Persentase rumah layak

huni

91,97% 92,03% 92,07% 92,12% 92,15% 92,19% 92,19%

2 Persentase areal

kawasan kumuh

2,38% 2,29% 2,22% 2,14% 2,06% 1,99% 1,99%


VII - 4

No Indikator

Kondisi Kinerja

Awal Periode

RPJMD


pada akhir


3 Persentase rumah

tangga bersanitasi

72,63% 72,65% 72,70% 72,77% 72,87% 72,98% 72,98%

4 Persentase Rumah

tangga pengguna air

bersih

84,54% 84,66% 84,77% 84,87% 84,97% 85,05% 85,05%


VIII - 1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar ini adalah dokumen

perencanaan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan

perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan untuk periode

5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan

bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan

kawasan permukiman dan urusan pertanahan dalam rangka mewujudkan Visi dan

Misi Daerah Kota Banjar yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-

2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional di Kota Banjar. Hal strategis yang harus menjadi

komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar ini akan menjadi

acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar. Karena itu Renstra ini harus

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan


VIII - 2

Kawasan Permukiman Kota Banjar serta digunakan sebagai bahan penyusunan

rancangan RKPD Kota Banjar.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok

sasaran dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)


Kota Banjar merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja

penyelenggaraan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan

perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan dan target

kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja

(RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar harus ditingkatkan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja


Kota Banjar. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan

bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar di masa yang akan datang.


VIII - 3

Komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua

pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kineja Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Banjar ini.

. Banjar, 2020

Kepala

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Kota Banjar

Ir. H. EDY DJATMIKO., M.M

NIP. 19620416 199003 1 008

Documents

RENCANA STRATEGIS - Banjar...Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2018-2023 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan