RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT ...ilmate.kemenperin.go.id/document/1558506796_4. Renstra Perubahan IMATA…TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN 2015 – 2019 PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT

TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN

TAHUN 2015 – 2019 PERUBAHAN

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ALAT

TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2017

KEPUTUSAN

DIREKTUR INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN

NOMOR : 001/ILMATE.4//KEP/1/2017

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT

TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN 2015 – 2019 PERUBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 19 ayat (2) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, dan Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Nomor 001/ILMATE/1/2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika 2015 – 2019 Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan tentang perubahan Rencana Strategis Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 2015 - 2019;

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Menetapkan

:

4. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Permerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85.1/M-IND/PER/12/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015 – 2019 Perubahan;

12. Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Nomor 001/ILMATE/1/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika 2015 – 2019 Perubahan

M E M U T US K A N :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN 2015 - 2019 PERUBAHAN;

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini, yang dimaksud dengan :

(1) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika 2015 - 2019 yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat

Transportasi dan Elektronika 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

(2) Rencana Strategis Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 2015 - 2019 yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Pasal 2

(1) Renstra Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Perindustrian 2015 – 2019, tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Renstra Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika 2015 - 2019, tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur ini.

Pasal 3

Renstra Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 2015 - 2019 digunakan sebagai pedoman bagi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan dalam : a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja

Anggaran;

b. Penyusunan Rencana Strategis;

c. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan anggaran;

d. Pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntablilitas Kinerja; dan

e. Penetapan indikator kinerja setiap tahun;

Pasal 5

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 2015 – 2019 dilakukan oleh Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan setiap tahunnya.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, Renstra Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan tahun 2015 – 2019 dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 3 Januari 2017

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi

dan Alat Pertahanan

Yan Sibarang Tandiele

i

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat

Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika periode 2015-

2019, dipandang perlu dilakukan penyusunan kembali Rencana Strategis

(Renstra) Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

periode 2015-2019.

Renstra Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan

pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Peraturan

Presiden Nomor 2 Tahun 2015), Kebijakan Industri Nasional (Peraturan

Presiden Nomor 28 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007), Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional (Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015)

serta disusun antara lain berdasarkan analisa terhadap dinamika perubahan

lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global,

serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan

pengembangan industri ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan dan terwujudnya pencapaian Visi Renstra Direktorat

Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan periode 2015-2019 yaitu

“Terwujudnya Negara Indonesia yang memiliki Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan yang unggul, mandiri, efisien dan

berdaya saing global” dapat direalisasikan melalui evaluasi setiap tahun,

dan untuk mengantisipasi kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis,

maka apabila diperlukan akan disempurnakan sesuai dengan mekanisme

yang berlaku dengan tanpa mengubah visi dan misi Direktorat Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan periode 2015-2019.

Target jangka menengah setiap sektor pencapaiannya akan dimonitor sehingga

kelemahan dan kekuatannya dapat segera diketahui. Renstra Direktorat Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan periode 2015-2019 diharapkan

ii

akan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian

perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit eselon III di lingkungan

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dalam rangka

mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator

kinerja Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan.

Jakarta, 3 Januari 2017

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

Yan Sibarang Tandiele

Rencana Strategis Direktorat IMATAP Tahun 2015 -2019 Perubahan iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................... i

DAFTAR ISI .......................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

1.1 Kondisi Umum ............................................................... 1

1.2 Kinerja IMATAP 2011 - 2014 ......................................... 7

1.3 Potensi dan Permasalahan ........................................... 10

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN IMATAP ....... 19

2.1 Visi Pembangunan Industri ........................................... 19

2.2 Misi Pembangunan Industri ........................................... 20

2.3 Tujuan ........................................................................... 20

2.4 Indikator Kinerja Tujuan .................................................. 21

2.5 Sasaran Strategis Dit. IMATAP ....................................... 23

2.6 Indikator Kinerja Sasaran ................................................ 26

2.7 Target Jangka Menengah ............................................... 27

2.8 Kegiatan Direktorat IMATAP ........................................... 28

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

IMATAP ................................................................................ 31

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi ILMATE ............................... 31

3.2 Analisa SWOT Sektor IMATAP ..................................... 31

3.3 Fokus Pengembangan IMATAP .................................... 38

3.4 Penetapan Indikator Kinera Utama Dit. IMATAP ........... 40

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN .............................. 42

4.1 Target Kinerja ................................................................ 42

4.2 Kerangka Pendanaan ................................................... 46

LAMPIRAN

Rencana Strategis Direktorat IMATAP Tahun 2015 -2019 Perubahan iv

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1. Pertumbuhan IMATAP Tahun 2011-2014 8

Tabel 1.2. Ekspor ILMATE Tahun 2011-2014 8

Tabel 1.3. Impor ILMATE Tahun 2011-2014 9

Tabel 1.4. Nilai Produksi ILMATE Tahun 2011-2014 9

Tabel 1.5. Nilai Investasi ILMATE Tahun 2011-2014 10

Tabel 1.6 Potensi dan Permasalahan IMATAP 16

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Tujuan Dit. IMATAP 22

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Sasaran Dit. IMATAP 26

Tabel 2.3. Target Jangka Menengah Dit. IMATAP 27

Tabel 3.1. Analisa SWOT Dit. IMATAP 32

Tabel 3.2 Rencana Aksi Dit. IMATAP 34

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dit. IMATAP 40

Tabel 4.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Tahun 2015 – 2019.

42

Tabel 4.2. Program Quickwin Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar), industri intermediate dan industri hilir (light)

44

Tabel 4.3. Kebutuhan Pendanaan Program Quickwin Kementerian Perindustrian Sektor IMATAP Tahun 2015 – 2019

46

Tabel 4.4. Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Dit. IMATAP Tahun 2015 – 2019

47

Rencana Strategis Direktorat IMATAP Tahun 2015 -2019 Perubahan v

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1. Tahapan Pembangunan Industri Nasional 5

Gambar 1.2 Bangun Industri Nasional 5

Gambar 3.1. Target Pengembangan Industri Otomotif 38

Gambar 3.2. Target Pengembangan Industri Perkapalan 40

Rencana Strategis Direktorat IMATAP Tahun 2015 -2019 Perubahan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005-2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian

diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai

motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian

dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang

menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan

berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang

menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik

agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan

industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang

sehat dan berkeadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri

disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli

dan berbagai distorsi pasar.

2. Dalam hal skala usaha, struktur industri akan

dikuatkan dengan menjadikan Industri Kecil dan

Menengah (IKM) sebagai basis industri nasional, yaitu

terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan

industri berskala besar.

3. Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam

dengan mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir

membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat.

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan

RPJPN tersebut di atas, telah disusun suatu tahapan


perencanaan jangka menengah dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM

Nasional yaitu perencanaan pembangunan nasional untuk

periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–

2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III

Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

Dalam rangka memasuki era baru RPJMN III dari

perencanaan pembangunan jangka panjang nasional, kita

semua dituntut untuk menyusun suatu perencanaan RPJMN

tahap III yang terstruktur, fokus dan berkesinambungan

dengan perencanaan sebelumnya. Pada RPJMN II telah

ditetapkan visi pembangunan industri nasional yaitu

Memantapkan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang

Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan

Masa Depan dengan fokus prioritas pembangunan industri

pada 3 (tiga) hal sebagai berikut :

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri

dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri

dengan postur yang lebih sehat;

2. Fokus Prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil

yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM

dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan

berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan

daya saing di pasar global;

3. Fokus Prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri

dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini

adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui

penerapan iptek.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu

pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar


kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri

nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam

mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih

cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih

dahulu maju.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian, dinyatakan bahwa perindustrian

diselenggarakan dengan tujuan:

a. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak

perekonomian nasional;

b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;

c. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan

maju, serta Industri Hijau;

d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat,

serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh

satu kelompok atau perseorangan yang merugikan

masyarakat;

e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan

kesempatan kerja;

f. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke

seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan

memperkukuh ketahanan nasional; dan

g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat secara berkeadilan.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia

Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh

bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan

berkeadilan;

2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan


3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan

industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan

penggerak perekonomian nasional;

2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri

nasional;

3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan

maju, serta Industri Hijau;

4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat,

serta mencegahpemusatan atau penguasaan industri oleh

satu kelompok atauperseorangan yang merugikan

masyarakat;

5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan

kesempatan kerja;

6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke

seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan

memperkukuh ketahanan nasional; dan

7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat secaraberkeadilan.

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas

dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN), tahapan dan arahrencana pembangunan

industri nasional secara rigkas dapat digambarkan sebagai

berikut:


Gambar 1.1 Tahapan Pembangunan Industri Nasional

Berdasarkan penetapan industri prioritas, ditetapkan

Bangun Industri Nasional sebagaimana tercantum pada

gambar berikut:

Gambar 1.2 Bangun Industri Nasional


Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri

tersebut, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi dan Elektronika telah melaksanakan

serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang

tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat

Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan

Elektronika tahun 2010 – 2014. Program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika selama periode

tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut:

Program Penumbuhan Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi dan Elektronika yang dilaksanakan melalui

kegiatan-kegiatan:

- Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat;

- Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika;

- Penumbuhan Industri Berbasis Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan;

- Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin

Pertanian; dan

- Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan

Industri Berbasis Teknologi Tinggi.

Penyusunan Rencana Strategi dan Langkah

Pengembangan Jangka Menengah Industri Tahun 2015-2019

perlu dilakukan untuk merumuskan strategi dan kebijakan

yang tepat untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selanjutnya rencana

strategi dan langkah pengembangan tersebut akan dijadikan

acuan dalam menyusun kegiatan dan kebijakan


pengembangan industri Logam Mesin Alat Transportasi dan

Elektronika selama masa pengembangan lima tahun.

Direktorat Jenderal lndustri Logam Mesin Alat

Transportasi dan Elektronika (ILMATE) menyusun Rencana

Strategis (Renstra) yang isinya menguraikan perencanaan

strategi dalam rangka mencapai tujuan dan menjabarkan

strategi tersebut ke dalam program rencana kerja, serta

indikator kinerja untuk kurun waktu tahun 2015-2019.

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan dalam menyusun Rencana Strategis merupakan

turunan dari Renstra Direktorat Jenderal lndustri Logam

Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE).

1.2. KINERJA INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI DAN

ALAT PERTAHANAN 2011 - 2014

A. Pertumbuhan IMATAP

Pertumbuhan subsektor Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika dari tahun 2011-2014 tumbuh

berfluktuasi antara 4,07% sampai 10,74%. Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2013 dimana industri yang

mengalami pertumbuhan tertinggi adalah industri alat

transportasi.

Pertumbuhan IMATAP tahun 2011-2014 sebagai berikut,

tahun 2011 sebesar 6,37%, tahun 2012 sebesar 4,26%, tahun

2013 sebesar 14,95% dan tahun 2014 sebesar 3,94

sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1.


Tabel 1.1

Pertumbuhan IMATAP Tahun 2011-2014

Industri 2011 2012 2013 2014

Ekonomi Nasional 6,17 6,03 5,58 5,02

Industri Non Migas 7,46 6,98 5,45 5,61

Logam Mesin Angkutan Dan Elektronika 8,57 5,74 10,74 4,07

• Logam 11,63 10,51 4,06 7,99

• Mesin 13,97 1,81 11,42 3,85

• Alat Tranportasi 6,37 4,26 14,95 3,94

• Elektronika -6,79 13,85 9,15 -5,40

Pertumbuhan (%)

sumber: BPS diolah

B. Ekspor IMATAP

Nilai ekspor IMATAP tahun 2011 sebesar US$ 5.897,7

Juta dan mengalami kenaikan di tahun 2012 sebesar 82,8%

atau sebesar US$ 1.218,1 Juta. Dan di tahun 2014

mengalami kenaikan sebesar US$ 1.332 juta dibandingkan

dengan nilai ekspor tahun 2011.

Tabel 1.2

Ekspor IMATAP Tahun 2011-2014

US$ Juta

Industri 2011 2012 2013 2014

Ekspor Total 203.496,6 190.031,8 182.551,8 176.292,7

Ekspor Non migas 162.019,6 153.054,6 149.918,8 145.960,8

Ekspor Industri Non migas 122.188,7 116.172,0 113.087,5 117.393,1

Logam Mesin Angkutan & Elektronika 34.402,2 33.088,3 31.629,0 31.978,8

• Logam 12.520,0 9.998,5 9.168,0 9.748,6

• Mesin 5.063,1 5.107,1 5.557,7 5.562,8

• Alat Tranportasi 5.897,7 7.115,8 7.113,3 7.299,7

• Elektronika 10.921,3 10.867,0 9.790,0 9.367,7

sumber: BPS diolah

C. Impor IMATAP

Nilai impor IMATAP turun dari US$ 18.316,8 juta pada

tahun 2011 menjadi US$ 12.077,9 juta pada tahun 2014.


Nilai impor IMATAP tahun 2011-2014 dapat dilihat pada

Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Impor IMATAP Tahun 2011-2014

US$ Juta

Industri 2011 2012 2013 2014

Impor Total 177.435,6 191.691,0 186.628,7 178.178,8

Impor Non migas 136.734,0 149.126,8 141.362,3 134.718,9

Impor Industri Non migas 126.099,5 139.736,9 131.400,9 123.826,8


• Logam 17.243,9 20.417,0 19.345,0 17.436,9

• Mesin 24.189,0 28.230,3 26.976,9 26.321,0


• Elektronika 17.505,2 18.333,5 18.203,5 16.749,0

sumber: BPS diolah

D. Nilai Produksi IMATAP

Nilai produksi IMATAP mengalami kenaikan dari Rp.

270.984,3 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp. 289.479,4

miliar pada tahun 2014. Nilai produksi IMATAP tahun 2011-

2014 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4

Nilai Produksi IMATAP Tahun 2011-2014

Rp. Miliar

Industri 2011 2012 2013 2014


• Logam 148.804,1 218.910,2 221.590,7 244.013,9

• Mesin 79.556,4 121.690,3 145.629,7 187.295,3


• Elektronika 43.671,4 39.488,6 74.949,1 79.649,2

sumber: BPS diolah

E. Penambahan Nilai Investasi IMATAP

Penambahan nilai investasi IMATAP mengalami kenaikan

dari Rp. 7516,0 Miliar pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.


24.954,6 Miliar pada tahun 2014. Penambahan nilai investasi

IMATAP tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5

Nilai Investasi IMATAP Tahun 2011-2014

Rp. Miliar

Industri 2011 2012 2013 2014


• Logam 12.741,3 21.742,3 31.201,4 21.152,7

• Mesin 7.294,4 3.553,1 4.709,2 6.270,8


• Elektronika 2.458,8 4.773,9 6.585,9 7.455,4

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Perkembangan industri nasional memiliki potensi dan

permasalahan secara garis besar sebagaimana berikut:

1. Potensi

a. Dinamika Sektor Industri

i. Perubahan jumlah dan penduduk, serta peningkatan

kesejahteraan penduduk mendorong sektor industri

untuk dapat tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan

PDB Nasional.

ii. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di

masa depan akan memudahkan dan meningkatkan

produksi produk industri.

iii. Globalisasi proses produksi akan meningkatkan

peluang akses pasar luar negeri.

iv. Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber

daya alam (batubara, panas bumi, air).

v. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan

mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas


penggunaan sumber daya secara berkelanjutan

sehingga mampu menyelaraskan pembangunan

industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup

serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

b. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

i. Peluang bagi industri nasional untuk memperluas

pasar bagi produk-produk industri nasional.

ii. Terbukanya akses untuk peningkatan Sumber Daya

Industri (5M: man, money, method, machine,

material).

iii. Adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan

industri dalam negeri akibat persaingan global.

iv. Terbukanya kesempatan bagi pekerja profesional

Indonesia untuk bekerja di negara lain.

c. Kebijakan Otonomi Daerah

Dengan adanya kesetaraan hubungan antara

pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, maka

pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota

berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan

persebaran industri di daerah.

2. Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam

pembangunan industri nasional antara lain:

a. Dinamika Sektor Industri

i. Tidak meratanya persebaran dan tingkat pendapatan

penduduk.

ii. Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, dan

produktivitas tenaga kerja.


iii. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan

daya saing produk industri lemah dalam menghadapi

persaingan.

iv. Belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-

lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi

dengan dunia industri.

v. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok

global berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak

perekonomian dunia.

vi. Kelangkaan energi yang disebabkan oleh

meningkatnya kebutuhan energi sektor indutri. Pada

tahun 2030 kebutuhan energi diperkirakan akan

meningkat menjadi hampir tiga kali lipat.

vii. Masih banyak industri yang belum menerapkan

standar industri hijau dalam kegiatan produksinya.

b. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

i. Semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik

yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi

pengembangan, ketahanan maupun daya saing

industri di dalam negeri.

ii. Semakin derasnya arus impor produk barang dan

jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca

perdagangan dan neraca pembayaran.

iii. Semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing

dengan pekerja domestik dengan adanya pergerakan

pekerja terampil (Movement of Natural Person – MNP),

sehingga dikhawatirkan pekerja terampil asing

mengungguli pekerja terampil domestik.


iv. Semakin meningkatnya instrumen non tariff

measures (NTMs) yang dibuat oleh negara lain untuk

menghambat ekspor produk industri Indonesia.

v. Semakin meningkatnya porsi kepemilikan saham

asing sehingga berpotensi mengendalikan stabilitas

ekonomi nasional, khususnya sektor jasa industri.

c. Kebijakan Otonomi Daerah

i. Permasalahan internal lambannya birokrasi, kualitas

SDM aparatur, dan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait.

ii. Permasalahan eksternal: keterbatasan ketersediaan

infrastruktur dan lahan industri. Otonomi daerah

berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah

dimana ruang gerak daerah dalam pembiayaan

sektor-sektor cenderung terbatasi oleh dana yang

dimiliki pemerintah daerah karena sebagian besar

dari pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja

pegawai.

d. Infrastruktur

i. Tidak tersedianya secara memadai fasilitas jalan dan

pelabuhan dalam rencana pembangunan smelter

untuk industri pengolahan mineral terutama di

kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Kalimantan, dan

Papua).

ii. Semakin menurunnya tingkat pelayanan jalan dan

pelabuhan di Pulau Jawa terutama di sekitar

Jabodetabek yang diindikasikan dengan

meningkatnya waktu tempuh dari kawasan-kawasan

industri ke Pelabuhan Tanjung Priok dan waktu


tunggu (dwelling time) yang lebih lama di Pelabuhan

Tanjung Priok.

e. Energi

i. Kurangnya pasokan gas untuk industri manufaktur,

sebagai contoh rencana revitalisasi 5 pabrik pupuk

yang sudah tua dan boros energi tidak bisa

direalisasikan sepenuhnya karena keterbatasan

pasokan gas.

ii. Belum tersedianya energi listrik yang dapat

mencukupi kebutuhan pembangunan smelter

maupun industri baru lainnya.

iii. Belum optimalnya diversifikasi energi termasuk

program konversi BBM ke gas karena belum

tersedianya infrastruktur pendukung (Stasiun

Pengisian BBG).

f. Lahan

i. Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan pabrik

gula dan perkebunan tebu dalam rangka

swasembada gula (300 ribu Ha untuk 20 pabrik gula)

ii. Belum terselesaikannya Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) sehingga menghambat rencana investasi,

contoh lahan untuk kawasan industri Sei Mangke

dan lahan untuk industri garam di Nagekeo.

g. Regulasi

i. Tidak harmonisnya tarif bea masuk produk – produk

industri antara hulu dan hilir, contoh bea masuk PP

dan PE sebagai bahan baku untuk industri kemasan

plastik sebesar 10 persen sedangkan bea masuk


produk hilir seperti barang jadi plastik sebesar 0

persen.

ii. Belum optimalnya pemanfaatan insentif fiskal seperti

tax holiday, tax allowance dan BMDTP karena

prosedur administrasi yang rumit dan panjang.

iii. Prosedur pengembalian restitusi pajak bagi wajib

pajak yang memanfaatkan fasilitas KITE relatif lama

sehingga mengganggu cash flow perusahaan.

h. Ketergantungan impor bahan baku, barang modal dan

bahan penolong

Masih tingginya ketergantungan industri dalam negeri

terhadap impor bahan baku, barang modal dan bahan

penolong. Pada Tahun 2013, impor bahan baku dan

penolong sebesar US$ 89,54 miliar (68,14 persen),

diikuti oleh barang modal US$ 31,49 miliar (23,96

persen), dan barang konsumsi US$ 10,37 miliar (7,38

persen). Hal ini disebabkan belum kuat dan dalamnya

struktur industri karena belum berkembangnya

industri hulu dan antara sehingga sangat rentan

terhadap pengaruh kondisi sosial ekonomi negara asal

dan menghabiskan devisa dalam jumlah yang besar.

Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang tersebar

dari Sabang sampai Merauke merupakan pasar yang sangat

potensial untuk pengembangan Industri Alat Transportasi

seperti mobil, sepeda motor, kapal laut, sepeda, becak, dan

pesawat terbang.


Potensi dan Permasalahan Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6

Potensi dan Permasalahan IMATAP

Potensi:

a. Negara kepulauan dan memiliki

wilayah laut yang luas, sebagai

lahan ekonomi.

b. Pengalaman dalam proses

produksi/perakitan industri alat

transportasi.

c. Sudah berkembangnya industri

komponen alat transportasi serta

industri pendukung.

d. Memiliki tenaga kerja yang

berpengalaman dalam bidang

produksi, rancang bangun dan

perekayasaan dan manufaktur alat

transportasi.

e. Besarnya potensi/peluang pasar DN

(jumlah penduduk cukup besar,

daya beli semakin meningkat).

f. Pasar ASEAN dan APEC terutama

dengan adanya kerjasama AFTA dan

APEC.

g. Tren global Sourcing, terutama

untuk bahan baku.

h. Telah memiliki Pusat Desain dan

Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN).

i. Memiliki institusi pendidikan di

bidang perkapalan dan alat

pertahanan.

Permasalahan:

a. Ketergantungan teknologi proses

dan teknologi produk yang masih

tinggi kepada prinsipal atau pemilik

teknologi di luar negeri.

b. Ketergantungan terhadap bahan

baku dan komponen impor yang

masih tinggi.

c. Kurangnya kebijakan pemerintah

yang mendukung berkembangnya

merk dagang industri nasional dan

kemandirian teknologi.

d. Infrastruktur teknologi pendukung

(sertifikasi, laboratorium uji

komponen, dll) masih belum

memadai.

e. Kurang dukungan dari Perbankan

terutama untuk industri

perkapalan.

f. Fasilitas produksi industri galangan

kapal sebagian besar berusia tua.


PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT

JENDERAL ILMATE

Perubahan kondisi ekonomi global sejak krisis 2008, telah

memunculkan berbagai tantangan baru yang semakin komplek

dalam pengelolaan stabilitas makro ekonomi. Di tengah berbagai

upaya yang terus ditempuh untuk mengatasi berbagai

permasalahan struktural di dalam negeri, perekonomian Indonesia

selama tahun 2015 dihadapkan pada rangkaian kejutan eksternal

dalam perekonomian global, yang berdampak ke Indonesia.

Pemulihan ekonomi global ternyata tidak sesuai harapan, berjalan

lambat, tidak berimbang, dan masih penuh ketidakpastian. Negara

maju, terutama perekonomian Amerika Serikat memperlihatkan

pemulihan yang lebih solid. Sedangkan perekonomian negara

berkembang, terutama Tiongkok, mengalami perlambatan

struktural, yang pada gilirannya terus menekan kinerja ekspor

Indonesia. Ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi global

tersebut mengakibatkan terjadinya divergensi siklus kebijakan

moneter antara berbagai negara.

Struktur ekspor Indonesia lebih berbasis sumber daya alam

sehingga merosotnya harga komoditas berdampak signifikan pada

kinerja ekspor, yang pada gilirannya mempengaruhi perlambatan

kinerja di berbagai sektor perekonomian. Di samping itu,

ketergantungan bahan baku impor yang cukup besar dalam

komoditas ekspor menjadikan tidak optimalnya sektor industri

berorientasi ekspor dalam memanfaatkan depresiasi rupiah untuk

meningkatkan kinerja ekspor.

Beberapa kondisi ekonomi yang terjadi selama kurun waktu

dari penetapan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika dan

perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun


2015 – 2019 sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal ILMATE

Nomor 001/ILMATE/1/2017, menjadi dasar pertimbangan dalam

penyusunan perubahan dokumen Rencana Strategi Direktorat

Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan.

Perubahan Rencana Strategi Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan ini mencakup penyempurnaan

arah kebijakan baik visi, misi, tujuan dan sasaran strategis,

maupun penyesuaian target kinerja Direktorat Direktorat Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan.


BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

PEMBANGUNAN DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM,

ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN

2.1. VISI DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT


Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan

tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana yang telah

dijelaskan pada Bab I, maka Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi Dan Alat Pertahanan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Industri Maritim, Alat

Transportasi Dan Alat Pertahanan dituntut untuk melakukan

pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri. Untuk

itu, maka disusunlah visi dan misi Pembangunan Industri

yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran

strategis, dan pelaksanaan program dan kegiatan utama

maupun kegiatan pendukung.

Visi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi dan Elektronika tahun 2015 – 2019 adalah:

“Terwujudnya Struktur Industri Logam, Mesin, Alat

Trasportasi, dan Elektronika yang kuat berbasiskan

sumberdaya alam dan berkeadilan dalam rangka

meningkatkan daya saing industri”.

Sedangkan visi Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan sebagai turunan dari visi

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi

dan Elektronika tahun 2015 – 2019 adalah:


“Terwujudnya Negara Indonesia yang memiliki Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang

unggul, mandiri, efisien dan berdaya saing global”.

2.2. MISI DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT


Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan

tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan

tugas dan fungsi Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan untuk

mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya

saing, maju, dan berwawasan lingkungan;

2. Meningkatkan nilai tambah industri Industri Maritim,

Alat Transportasi dan Alat Pertahanan di dalam negeri

melalui pengelolaan sumber daya industri yang

berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan

teknologi dan inovasi;

3. Menumbuhkan populasi Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan guna memberikan

kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

2.3. TUJUAN DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT


Pembangunan Industri Industri Maritim, Alat Transportasi

dan Alat Pertahanan merupakan bagian dari penyokong dan

penopang pembangunan nasional, oleh sebab itu

pembangunan industri harus diarahkan untuk mendorong

terwujudnya industri yang mampu memberikan sumbangan


berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik

Indonesia. Pembangunan sektor Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan tidak hanya ditujukan

untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor

industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan

krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga

mampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta

meletakkan dasar-dasar membangun industri andalan masa

depan.

Adapun tujuan rencana strategis Direktorat Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan adalah

meningkatnya peran Industri Maritim, Alat Transportasi dan

Alat Pertahanan dalam perekonomian nasional yang diukur

melalui indikator kinerja tujuan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi

dan Alat Pertahanan

2. Kontribusi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan terhadap PDB Nasional

3. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan

2.4. INDIKATOR KINERJA TUJUAN INDUSTRI MARITIM, ALAT


Indikator kinerja tujuan Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan dapat digambarkan sebagai

berikut:

Ren

can

a S

trate

gis

Dir

ekto

rat

IMA

TA

P T

ahu

n 2

015

-20

19 P

eru

bahan

22

Tabel 2.1

Indik

ato

r K

inerj

a T

uju

an I

MA

TA

P

Indik

ato

r K

inerj

a T

uju

an

Targ

et

Satu

an

2017

2018

2019

Menin

gkatn

ya p

era

n Indust

ri M

ari

tim

, A

lat Tra

nsp

ort

asi

dan A

lat Pert

ahanan

1.

Laju

per

tum

buh

an

Indus

tri M

aritim

, A

lat Tr

ans

port

asi d

an

Ala

t Per

taha

nan

Pers

en

4,4

8-4

,78

4,3

2-4

,71

4,2

7-4

,76

2.

Kont

ribus

i In

dus

tri M

aritim

, A

lat Tr

ans

port

asi d

an

Ala

t Per

taha

nan

terh

adap P

DB N

asiona

l Pers

en

1,8

8-1

,91

1,9

0-1

,94

1,9

1-1

,94

3.

Peny

era

pan

Tena

ga K

erja Ind

ustr

i M

aritim

, A

lat Tr

ans

port

asi d

an

Ala

t Pert

aha

nan

(jut

a o

rang

) 0

,52-0

,52

0,6

0-0

,61

0,6

2-0

,64


2.5. SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM,

ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Meningkatnya populasi dan persebaran Industri Maritim,

Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan

Penyebaran dan pemerataan Industri Maritim, Alat

Transportasi Dan Alat Pertahanan ke seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui

pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk

meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-

migas di luar pulau jawa dan menumbuhkan populasi unit

usaha industri besar dan sedang di luar pulau jawa. Adapun

meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan

dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-

migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri

pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS).

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran

strategis ini adalah:

1. Unit Industri pengolahan non-migas besar sedang sub

sektor Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat

Pertahanan yang tumbuh.

2. Nilai investasi sektor Industri pengolahan non migas

sub sektor Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat

Pertahanan.

2. Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor

Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor

Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan


dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam

negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik

dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing

dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi

dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya

saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja

sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non migas

sub sektor Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat

Pertahanan terhadap ekspor nasional.

2. Produktivitas dan kemampuan SDM Industri Maritim, Alat

Transportasi Dan Alat Pertahanan

Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Maritim,

Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan yang Efektif

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun

2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam

mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan

secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu

dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut

harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan

pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri

dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan

yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Indikator

kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

1. Peraturan perundangan yang diselesaikan

2. Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI)


3. Regulasi teknis pemberlakukan SNI, ST dan/atau PTC

secara wajib

2. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang

perindustrian yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

Standardisasi industri dan peningkatan kompetensi

tenaga kerja industri bertujuan untuk meningkatkan daya

saing industri dan produktivitas dalam rangka penguasaan

pasar dalam negeri maupun ekspor. Pembangunan tenaga

kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan

kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan

kawasan industri berdampak meningkatkan produktivitas

tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja

di sektor industri serta memberikan perlindungan dan

kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini

adalah:

1. Produk Industri Industri Maritim, Alat Transportasi Dan

Alat Pertahanan tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN)

2. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan.

Tata cara perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Lampiran Rencana Strategis


2.6. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja sasaran Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan merupakan cascading dari

Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Jenderal ILMATE.

Indikator kinerja sasaran Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Sasaran Direktorat IMATAP

No. Sasaran Kegiatan / Indikator Target

Satuan 2017 2018 2019

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

1.

Meningkatnya populasi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

-

Unit Industri pengolahan non-migas besar sedang sub sektor Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan yang tumbuh.

Unit 121 155 173

- Nilai investasi sektor Industri pengolahan non migas sub sektor Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan.

Rp triliun 34,2 – 36,9 43,5 – 46,3 49,5 – 51,6

2.

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

-

Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non migas sub sektor Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan terhadap ekspor nasional.

Persen 4,9 4,9 5,0

- Produktivitas dan kemampuan SDM Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan

Juta Rupiah/ orang per tahun

1003,3 1086 1187,4

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

1.

Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang Efektif

- Peraturan perundangan yang diselesaikan PP/ Perpres/

Permen - - -

- Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI

RSNI - 8 8

- Regulasi teknis pemberlakukan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib

Regulasi - 1 1

2.

Terselenggaranya urusan pemerintah di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

- Produk Industri Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Sertifikat 100 100 100

- Infrastruktur kompetensi yang terbentuk SKKNI - 2 2


2.7. Target Jangka Menengah

Berikut Target jangka menengah berdasarkan Sasaran dan indikator yang akan dicapai pada rencana kinerja Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan:

Tabel 2.3

Target Jangka Menengah

Direktorat IMATAP

No. Sasaran Kegiatan / Indikator Target

Satuan 2015-2016 2017-2019


1.

Meningkatnya populasi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

-


Unit N/A 150

- Nilai investasi sektor Industri pengolahan non migas sub sektor Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan.

Rp triliun N/A 42,4-44,9

2.


-


Persen 5,53* 4,93

- Produktivitas dan kemampuan SDM Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan

Juta Rupiah/ orang per tahun

N/A 1091,2


1.


- Peraturan perundangan yang diselesaikan PP/ Perpres/

Permen 1 -

- Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI)

RSNI 3 5

- Regulasi teknis pemberlakukan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib

Regulasi 1 1

2.


-

Produk Industri Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Sertifikat - 100

- Infrastruktur kompetensi yang terbentuk SKKNI 1 1

*) Ket: Berdasarkan data kontribusi ekspor tahun 2016


2.8. Kegiatan Direktorat IMATAP

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja

sasaran Direktorat IMATAP melaksanakan beberapa kegiatan,

diantaranya:

A. Pendalaman Struktur Industri Melalui Penguatan Rantai Nilai

Industri

- Penyusunan Kebijakan Kerjasama Internasional Industri

Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan

- Pengembangan Low Carbon Emission Car (LCEC)

- Pengembangan Industri Alat Transportasi Darat

- Pengembangan Industri Maritim

- Pengembangan Industri Kedirgantaraan, Alat Pertahanan

dan Maintenance, Repair And Overhaul (MRO)

- Pengembangan Kualitas Dan Sertifikasi Produk

Komponen Perkapalan

- Peningkatan kemampuan dan sertifikasi SDM Industri

Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan

- Pengembangan KBM Multiguna Pedesaan

- Pengembangan Desain Kapal Nasional

- Pengembangan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal

Nasional

- Sertifikasi Tkdn Produk Industri Maritim, Alat


- Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat


- Bantuan Peralatan Dalam Rangka Penerapan SNI Wajib

Pelek *

- Pengembangan Pesawat Turboprop Jarak Menengah *

- Pengembangan Kendaraan Pedesaan *


B. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan

Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan

- Menyusun Perjanjian Kerjasama Direktorat IMATAP;

- Penyusunan Rekomendasi Peraturan di bidang Standar

- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha

- Menyusun Peraturan Pendukung UU Perindustrian

- Menyusun Perjanjian Kerjasama di Lingkup IMATAP

- Promosi melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri

- Penyusunan Rekomendasi Posisi IMATAP Dalam

Kerangka Kerjasama Internasional

- Menyusun Rencana Kinerja (Renkin) Direktorat IMATAP

- Melakukan Pembaharuan Database Direktorat IMATAP

- Menyusun Satuan 3B Direktorat IMATAP

- Koordinasi Internal Direktorat IMATAP

- Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Direktorat

IMATAP

- Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat

IMATAP

- Menyusun Perjanjian Kinerja (Perkin) Direktorat IMATAP

- Penyusunan Rekomendasi Penyiapan Insentif Direktorat

IMATAP

- Menyusun Dokumen Penganggaran Direktorat IMATAP

- Menyusun Laporan PP 39 Direktorat IMATAP

- Koordinasi Pelaksanaan Anggaran

- Menyusun Laporan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat

IMATAP

- Koordinasi Program dan Kegiatan Direktorat IMATAP

- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Direktorat IMATAP

- Koordinasi Kerjasama antar instansi pelaksanaan BMDTP


- Melaksanakan Pemantauan Program Prioritas Direktorat

IMATAP

- Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Direktorat IMATAP


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN IMATAP

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ILMATE

3.2.1. Arah Kebijakan Pengembangan ILMATE

Arah Kebijakan Pengembangan ILMATE Tahun 2015 –

2019 sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2014 dan Rencana

Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 –

2035 mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran

sektor industri dalam pereknomian nasional.

2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai

dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah.

3. Mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa.

4. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor

pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan

industri nasional.

5. Pembangunan industri pendukung dan andalan secara

selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di

bidang industri.

6. Meningkatkan penguasaan teknologi.

3.2 ANALISA SWOT SEKTOR IMATAP

Berdasarkan potensi dan permasalahan sektor IMATAP

maka dapat dilakukan analisa berdasarkan kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan agar dapat menentukan

arah, kebijakan dan strategi IMATAP dimasa yang akan

datang. Berikut analisa SWOT sektor IMATAP:


Tabel 3.1

Analisa SWOT IMATAP

Kekuatan:

a. Negara kepulauan dan memiliki

wilayah laut yang luas, sebagai

lahan ekonomi.

b. Pengalaman dalam proses

produksi/perakitan industri alat

transportasi.

c. Sudah berkembangnya industri

komponen alat transportasi serta

industri pendukung.

d. Memiliki tenaga kerja yang

berpengalaman dalam bidang

produksi, rancang bangun dan

perekayasaan dan manufaktur

alat transportasi.

e. Besarnya potensi/peluang pasar

DN (jumlah penduduk cukup

besar, daya beli semakin

meningkat).

f. Pasar ASEAN dan APEC

terutama dengan adanya

kerjasama AFTA dan APEC.

g. Tren global Sourcing, terutama

untuk bahan baku.

h. Telah memiliki Pusat Desain dan

Rekayasa Kapal Nasional

Kelemahan:

a. Ketergantungan teknologi proses

dan teknologi produk yang masih

tinggi kepada prinsipal atau

pemilik teknologi di luar negeri.

b. Ketergantungan terhadap bahan

baku dan komponen impor yang

masih tinggi.

c. Kurangnya kebijakan pemerintah

yang mendukung

berkembangnya merk dagang

industri nasional dan

kemandirian teknologi.

d. Infrastruktur teknologi

pendukung (sertifikasi,

laboratorium uji komponen, dll)

masih belum memadai.

e. Kurang dukungan dari

Perbankan terutama untuk

industri perkapalan.

f. Fasilitas produksi industri

galangan kapal sebagian besar

berusia tua.


(PDRKN).

i. Memiliki institusi pendidikan di

bidang perkapalan dan alat

pertahanan.

Peluang:

a. Besarnya potensi/peluang pasar

DN (jumlah penduduk cukup

besar, daya beli semakin

meningkat).

b. Pasar ASEAN dan APEC

terutama dengan adanya

kerjasama AFTA dan APEC.

c. Tren global Sourcing, terutama

untuk bahan baku

d. Tumbuhnya industri sepeda

motor dengan teknologi dari

berbagai sumber.

e. Besarnya pasar di Timur Tengah

dan Afrika.

f. Meningkatnya pasar dalam

negeri yang menjadi load base

pengembangan industri

perkapalan dan pasar ekspor

yang semakin terbuka.

g. Adanya relokasi industri

perkapalan dari negara-negara

maju.

Tantangan

a. Adanya upaya-upaya penerapan

hambatan non tarif (TBT) di

negara tujuan ekspor yang dapat

menghambat upaya ekspor.

b. Masyarakat dalam negeri

cenderung lebih menyukai

produk impor karena alasan

kualitas lebih baik.

c. Tuntutan pasar semakin

meningkat terutama yang

berkaitan dengan aspek

keselamatan dan lingkungan.

d. Kurang sinerginya koordinasi

antar lembaga terkait dan antar

Pemerintah Pusat, Propinsi dan

Kabupaten/Kota.

e. Negara-negara pesaing di ASEAN

berkembang pesat demikian pula

di Asia (RRC) lebih pesat lagi

perkembangannya.

f. Kurangnya komitmen

pemerintah di sektor maritim.


h. Adanya lembaga keuangan Non

Bank untuk pemberdayaan

industri perkapalan seperti PT.

Pann.

i. Adanya Inpres No. 5 / 2005

tentang Pemberdayaan Industri

Pelayaran Nasional termasuk

industri perkapalan.

j. Fasilitas untuk industri

pertahanan sudah mendukung.

g. Iklim investasi belum berpihak

kepada investor lokal yang ada di

luar Batam, sementara fasilitas

kemudahan di Batam lebih

dinikmati oleh PMA.

h. Kurangnya advokasi kepada

konsumen untuk pengadaan

produk maritime dan alat

pertahanan dari dalam negeri.

3.2.2. Strategi Pengembangan IMATAP

Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019

dilaksanakan dengan mengacu pada rencana aksi yang telah

diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri

Nasional. Rencana aksi pembangunan untuk Sektor IMAPTAP

adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Rencana Aksi Dit. IMATAP

NO. INDUSTRI PRIORITAS RENCANA AKSI

1. a. Industri Kendaraan

Bermotor: Komponen

otomotif, Penggerak

mula (engine) BBM,

gas dan Listrik,

Perangkat transmisi

(power train), Alat

berat.

b. Industri kereta api:

Kereta diesel dan

1. Pengembangan road map industri

alat tarnsportasi secara

komprehensif yang bersifat antar

moda dengan memperhatikan

kapasitas, kualitas, teknologi, dan

karakteristik kebutuhan

transportasi/ konektivitas di dalam

negeri, serta kaitannya dengan

jaringan transportasi global yang

memperhatikan posisi geostrategis



listrik

c. Industri perkapalan:

Kapal laut, Komponen

kapal (mekanikal &

elektronik), Perawatan

kapal

d. Industri

kedirgantaraan:

Pesawat terbang

propeler, Komponen

pesawat, Perawatan

pesawat.

Indonesia;

2. Penguatan sub sektor industri

pemesinan melalui revitalisasi

mesin dan peralatan presisi pada

industri perkapalan, kereta api dan

pesawat terbang;

3. Penyediaan bahan baja dan non

baja serta paduannya, dan bahan

pendukung (komposit, keramik

plastik dan karet) yang memenuhi

kebutuhan spesifik bagi industri

alat transportasi;

4. Pengembangan regulasi melalui

koordinasi dengan instansi terkait

tentang ijin transportasi darat, laut

dan udara;

5. Pengembangan kebijakan

penggunaan produk dalam negeri

yang memiliki daya saing melalui

perjanjian secara bertahap dengan

pihak principal;

6. Pengembangan sistem untuk status

legal kepemilikan mesin yang

diperlukan bagi penjaminan

pinjaman ;

7. Pengembangan kebijakan tahapan

penguasaan teknologi pada bahan

bakar (fosil & non fosil) untuk

penggerak mula ;

8. Pengembangan standardisasi



produk, proses, manajemen

(ISO9000, ISO14000, dan

ISO26000), dan industri hijau,

serta spesifikasi teknis, dan

pedoman tata cara di industri

transportasi;

9. Pengembangan pasar domestik

melalui pengembangan

infrastruktur transportasi yang

terintegrasi dengan pengembangan

perwilayahan industri (penyebaran

dan konektivitas);

10. Pengembangan kawasan

industri dan sentra IKM khusus

industri alat transportasi;

11. Penguatan sentra IKM modern

(logam, karet, plastik, kulit)

pendukung industri transportasi

secara umum yang dilengkapi

dengan UPT proses dan

pengukuran presisi;

12. Pengembangan kapasitas

industri pemesinan melalui upaya

efisiensi produksi termasuk

penghematan penggunaan energi;

13. Pengembangan komponen logam

terstandar untuk efisiensi industri

alat transportasi;

14. Penyediaan dan peningkatan

kemampuan SDM dengan



kompetensi pada design

engineering, proses presisi,

pengukuran presisi, dan

mekatronika/robotika melalui

pelatihan, dan bimbingan teknis;

15. Pengembangan regulasi alih

daya yang memadai untuk

pembentukan iklim usaha agar

dapat memberikan jaminan

pasokan melalui kegiatan alih daya

(outsourcing) proses, produk dan

SDM;

16. Pengembangan jumlah dan

kompetensi konsultan IKM pada

sentra khusus IKM industri alat

transportasi;

17. Penguasaan teknologi sistem

manufaktur bagi industri alat

transportasi yang efisien ;

18. Penguatan balai melalui

kerjasama penelitian tentang

paduan logam bernilai tambah

tinggi, serta kolaborasi penelitian

dan pengembangan teknologi dan

aplikasinya, termasuk untuk alat

transportasi hemat energi, serta

pengembangan infrastruktur lab uji

kendaraan bermotor.

19. Pengembangan design center

industri alat transportasi.


3.3 FOKUS PENGEMBANGAN IMATAP

Dalam rangka mencapai target kegiatan yang akan dicapai

maka ditetapkan fokus pengembangan IMATAP adalah

sebagai berikut:

1. Membangun pusat R&D pengembangan kendaraan

bermotor dan komponennya.

2. Meningkatkan kerjasama industri otomotif, industri bahan

baku dan perguruan tinggi.

3. Meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga uji yang

bertaraf internasional.

4. Meningkatkan kerjasama industri dengan industri

kendaraan bermotor utama di dunia

5. Memanfaatkan jaringan pemasaran global bagi produk

komponen kendaraan bermotor

Berikut adalah target pengembangan industri otomotif

Gambar 3.1

Target Pengembangan Industri Otomotif


Pengembangan industri perkapalan dan Alat Pertahanan

2015 – 2019:

1. Eksistensi galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas

produksi berupa building berth/graving dock yang

mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/docking

repair sampai dengan kapasitas 300.000 DWT untuk

memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri

(World class industri).

2. Meningkatnya kemampuan industri perkapalan/galangan

kapal nasional dalam membangun kapal untuk berbagai

jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG

Carrier dan kapal khusus lainnya.

3. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri

komponen kapal nasional untuk mampu mensupply

kebutuhan komponen kapal dalam negeri.

4. Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN) /

National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC)

semakin berkembang dan semakin kuat dalam

mendukung industri perkapalan/galangan kapal nasional.

5. Meningkatnya peran P3DN industri alat pertahanan.

Berikut adalah target pengembangan industri perkapalan:


Gambar 3.2

Target Pengembangan Industri Perkapalan

3.4 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT

IMATAP

Untuk mencapai visi, misi dan sasaran strategis di atas

maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Direktorat IMATAP

pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat IMATAP

No Sasaran Kegiatan/Indikator Indikator Kinerja Utama

(IKU) Satuan

Target

2017 2018 2019


1 Meningkatnya populasi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan


Unit 121 155 173

Nilai investasi sektor Industri pengolahan non migas sub sektor Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan.

Rp triliun 34,2 – 36,9 43,5 – 46,3 49,5 – 51,6

2



Persen 4,9 4,9 5,0


Produktivitas dan kemampuan SDM Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan

Juta Rupiah/ orang

per tahun

1003,3 1086 1187,4


1


Peraturan perundangan yang diselesaikan

PP/ Perpres/ Permen

- - -

Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI

RSNI - 8 8

Regulasi teknis pemberlakukan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib

Regulasi - 1 1

2




Infrastruktur kompetensi yang terbentuk

SKKNI - 2 2


BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan bertujuan

untuk menumbuhkan dan menguatkan struktur Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan,

meningkatkan penerapan standar, serta meningkatkan

kemampuan SDM industri. Adapun sasaran-sasaran kegiatan

dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan

ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Penumbuhan Dan


Pertahanan Tahun 2017 – 2019.


(IKU) Satuan

Target

2017 2018 2019


1 Meningkatnya populasi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan


Unit 121 155 173


Rp triliun 34,2 – 36,9 43,5 – 46,3 49,5 – 51,6

2



Persen 4,9 4,9 5,0


Juta Rupiah/ orang

per tahun

1003,3 1086 1187,4



1



PP/ Perpres/ Permen

- - -


RSNI - 8 8


Regulasi - 1 1

2





SKKNI - 2 2

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan Industri Alat

Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan dengan

sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1)

Meningkatnya pertumbuhan industri maritim, alat

transportasi, dan alat pertahanan, (2) Meningkatnya

penguasaan teknologi industri maritim, alat transportasi, dan

alat pertahanan, (3) Meningkatnya investasi di sektor industri

maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (4)

Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, (5)

Meningkatnya investasi di sektor industri maritim, alat

transportasi, dan alat pertahanan, (6) Meningkatnya

penyerapan tenaga kerja di sektor industri maritim, alat

transportasi, dan alat pertahanan, (7) Kuatnya struktur

industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (8)

Tersusunnya insentif dan disinsentif bagi industri maritim,

alat transportasi, dan alat pertahanan, (9) Tersusunnya

rancangan SNI bidang industri maritim, alat transportasi, dan

alat pertahanan, (10) Tersusunnya arah pembangunan

industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, (11)

Meningkatnya fasilitas untuk percepatan pembangunan

industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan dan


penguatan kelembagaan, dan (12) Meningkatnya kompetensi

tenaga kerja industri maritim, alat transportasi, dan alat

pertahanan, (13) Meningkatnya usulan penerapan SNI bidang

industri, (14) Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan

baku untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Selain melaksanakan Program penumbuhan dan

pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan, Direktorat IMATAP juga melaksanakan program

Quickwin sebagai berikut:

Tabel 4.2

Program Quickwin Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara

industri hulu (dasar), industri intermediate dan industri hilir (light)

Program Quickwin : Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu

(dasar), industri intermediate dan industri hilir (light)

Sasaran : Terciptanya iklim usaha yang kondusif, Menguatnya struktur industri,

Menguatnya R&D industri

Quickwin / Sasaran Indikator Satuan Target

2015 2016 2017 2018 2019

1846 Penumbuhan

Industri Alat

Transportasi Darat

- Menguatnya

kemampuan

produksi

industri Kereta

Api Nasional,

baik dalam

kemampuan

produksi

(komponen dan

perakitan) dan

R&Dnya:

Terbuatnya prototype kereta

penumpang

Unit 1 1 1 1 2

Kapasitas produksi kereta

penumpang

Persen 30 35 40 45 50

Bertambahnya jumlah dan

Jenis industri komponen

Persen 15 20 25 30 35

Meningkatnya jumlah tenaga

kerja yang Bersertifikat

Orang 75 100 120 130 150

- Penguasaan

Teknologi KBM

Multiguna

Pedesaan (baik

perakitan

maupun

Penguasaan Teknologi KBM

Multiguna Pedesaan di

bidang perakitan

Merk

dalam

negeri

5 6 6 7 7

Meningkatnya jumlah

Industri Komponen Teknologi

KBM Multiguna Pedesaan di

Unit 20 25 35 35 40







2015 2016 2017 2018 2019

komponen)

untuk

Kemandirian

Industri Lokal

bidang komponen

- Terbentuknya

kebijakan

mengenai Low

Carbon Emision

Car (LCEC)

Tersusunnya regulasi Low

Carbon Emision Car

Regulas

i

1 1 1 1 1

1847 Penumbuhan

Industri Maritim

dan Kedirgantaraan

dan Alat Pertahanan

- Revitalisasi

Pusat Desain

dan Rekayasa

Kapal Nasional

(PDRKN)

Terevitalisasinya Pusat

Desain dan Rekayasa Kapal

Nasional (PDRKN)

Pusat

Desain

1 1 1 1 1

- Revitalisasi

Industri

Galangan Kapal

Nasional

Terevitalisasinya industri

galangan kapal di 9 lokasi

(Pembangunan/Renovasi,

Bantuan Alat, Peningkatan

SDM bersertifikasi)

Lokasi 9 9 9 9 9

- Optimal

produktivitas

galangan kapal

dan

harmonisnya

fiskal

perkapalan

Tersusunnya RPP tentang

Fasilitasi PPN tidak dipungut

atas penyerahan kapal

Regula-

si

1 1 1 1 1

Terevisinya PP No. 52 Tahun

2011

Regula-

si

1 1 1 1 1

Terfasilitasinya BMDTP

khusus sesuai karakteristik

industri perkapalan

Perusa

haan

50 50 50 50 50

Terfasilitasinya harmonisasi

bea masuk komponen

Regula-

si

1 1 1 1 1

Terfasilitasinya keringanan

tarif penyewaan lahan untuk

galangan kapal BUMN

Regula-

si

1 1 1 1 1







2015 2016 2017 2018 2019

dengan PT Pelindo,dan

khusus PT PAL dengan TNI

AL

Meningkatnya

Kemampuan

Industri

Komponen

Pesawat N219

Meningkatnya Jumlah Jenis

dan komponen pesawat N219

yang bersertifikat

Persen 20 30 40 50 60

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Direktorat

IMATAP tahun 2015- 2019, dibutuhkan pendanaan bagi

program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas.

kebutuhan pendanaan Direktorat IMATAP untuk tahun 2015

– 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Kebutuhan Pendanaan Program Quickwin Kementerian

Perindustrian Sektor IMATAP

Tahun 2015 – 2019

(Rp Miliar)

No Program Quickwin Sasaran

Total Alokasi

Tahun 2015 -

2019

1 Penguatan struktur industri

melalui keterkaitan antara

industri hulu (dasar), industri

intermediate dan industri hilir

(light)

• Menguatnya kemampuan produksi

industri Kereta Api Nasional, baik

dalam kemampuan produksi

(komponen dan perakitan) dan

R&Dnya

140,08

• Penguasaan Teknologi KBM

Multiguna Pedesaan (baik perakitan

maupun komponen) untuk

55,00


Kemandirian Industri Lokal

• Terbentuknya kebijakan mengenai

Low Carbon Emision Car (LCEC)

2,04

• Revitalisasi Pusat Desain dan

Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)

75,00

• Revitalisasi Industri Galangan Kapal

Nasional

300,00

• Optimal produktivitas galangan kapal

dan harmonisnya fiskal perkapalan

14,00

• Meningkatnya Kemampuan Industri

Komponen Pesawat N219

93,00

Kebutuhan alokasi pendanaan untuk pelaksanaan

program quickwin Kementerian Perindustrian untuk sector

IMATAP selama tahun 2015 – 2019 sebesar Rp. 679,12 Miliar.

Tabel 4.4

Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Direktorat IMATAP

Tahun 2015 – 2019

(Rp. juta)

NO PROGRAM 2017 2018 2019

1. Kegiatan Penumbuhan dan

Pengembangan Industri

Maritim, Alat Transportasi,

dan Alat Pertahanan.

19,915.96 42,935.91 47,629.50

TOTAL 19,915.96 42,935.91 47,629.50

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk

masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks

kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada lampiran

renstra ini.


BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Maritim,

Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Tahun 2015 - 2019

disusun dengan mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2015), Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden

Nomor 28 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007),

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (Peraturan

Presiden Nomor 14 Tahun 2015), dan Renstra Kementerian

Perindustrian. Renstra ini merupakan landasan untuk

mewujudkan Visi Terwujudnya Industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan sebagai industri

andalan masa depan dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi.

Dalam rangka mengembangkan IMATAP tahun 2015-2019

telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu: 1)

Meningkatnya populasi Industri Maritim, Alat Transportasi

dan Alat Pertahanan, 2) Meningkatnya daya saing dan

produktivitas sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan

Alat Pertahanan, 3) Tersedianya Kebijakan Pembangunan

Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang

Efektif, dan 4) Terselenggaranya urusan pemerintah di bidang

perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Keempat sasaran strategis tersebut didukung oleh indikator

kinerja yang mendukung keberhasilan Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan.


Untuk merealisasikan sasaran strategis dan indikator

kinerja tahun 2015-2019 Direktorat IMATAP menetapkan

kegiatan yang bertujuan utamanya diarahkan kepada

penguasaan pasar ekspor, mengatasi permasalahan aktual

dan juga untuk menumbuhkembangkan Industri Maritim,

Alat Transportasi dan Alat Pertahanan. Kegiatan yang

ditetapkan yaitu (1) Kegiatan Pendalaman Struktur Industri

Melalui Penguatan Rantai Nilai Industri dan (2) Kegiatan

Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan


Pertahanan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri

nasional tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan

pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan. Kesuksesan pembangunan

industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh

pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia

usaha, akademisi dan masyarakat luas.

Akhirnya, dengan sasaran-sasaran strategis, program dan

kegiatan yang telah ditetapkan di atas, diharapkan Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dapat

berkontribusi dalam pengembangan sektor industri yang

akhirnya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi

nasional.

LAMPIRAN RENSTRA DIREKTORAT IMATAP

RELEVANSI TUJUAN DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO KETERKAITAN KETERANGAN

TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

1 A. Laju

pertumbuhan

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

B. Kontribusi

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

terhadap PDB

Nasional

C. Penyerapan

Tenaga Kerja

Industri Non

Batubara dan

Non Migas

Meningkatnya

populasi Industri

Maritim, Alat

Transportasi dan Alat

Pertahanan

- Penyusunan Kebijakan

Kerjasama Internasional

Industri Maritim, Alat

Transportasi Dan Alat

Pertahanan

- Pengembangan Low

Carbon Emission Car

(lcec)

- Pengembangan Industri

Alat Transportasi Darat


Maritim


Kedirgantaraan, Alat

Pertahanan dan

Maintenance, Repair

And Overhaul (mro)

- Pengembangan Pesawat

Turboprop Jarak

Menengah *

- Pengembangan

Kendaraan Pedesaan *

2 D. Laju

pertumbuhan

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

E. Kontribusi

Meningkatnya daya

saing dan

produktivitas sektor

industri logam

mesin, alat

transportasi, dan

elektronika

Kegiatan Penumbuhan dan


Maritim, Alat Transportasi dan

Alat Pertahanan

- Penyusunan Kebijakan

Kerjasama Internasional





PROGRAM / KEGIATAN

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

terhadap PDB

Nasional

F. Penyerapan

Tenaga Kerja

Industri Non

Batubara dan

Non Migas

Pertahanan

- Pengembangan Low

Carbon Emission Car

(LCEC)




Maritim



Pertahanan dan

Maintenance, Repair

And Overhaul (mro)

- Pengembangan Pesawat

Turboprop Jarak

Menengah *

- Pengembangan

Kendaraan Pedesaan *

3 G. Laju

pertumbuhan

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

H. Kontribusi

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

terhadap PDB

Nasional

A. Tersedianya

Kebijakan

Pembangunan

Industri Maritim,

Alat Transportasi

dan Alat

Pertahanan yang

Efektif

B. Terselenggaranya

urusan pemerintah

di bidang

perindustrian yang

berdaya saing dan

berkelanjutan




Alat Pertahanan

- Pengembangan Kualitas

Dan Sertifikasi Produk

Komponen Perkapalan

- Peningkatan

kemampuan dan

sertifikasi SDM Industri

Maritim, Alat

Transportasi, Dan Alat

Pertahanan

- Sertifikasi Tkdn Produk




PROGRAM / KEGIATAN

I. Penyerapan

Tenaga Kerja

Industri Non

Batubara dan

Non Migas


Pertahanan

- Bantuan Peralatan

Dalam Rangka

Penerapan SNI Wajib

Pelek *

4 C. Laju

pertumbuhan

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

D. Kontribusi

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

terhadap PDB

Nasional

E. Penyerapan

Tenaga Kerja

Industri Non

Batubara dan

Non Migas

Tersedianya

Kebijakan

Pembangunan

Industri Maritim,

Alat Transportasi

dan Alat Pertahanan

yang Efektif




Alat Pertahanan

- Pengembangan Low

Carbon Emission Car

(LCEC)




Maritim



Pertahanan dan

Maintenance, Repair

And Overhaul (MRO)

- Pengembangan KBM

Multiguna Pedesaan

- Pengembangan Desain

Kapal Nasional

5 F. Laju

pertumbuhan

Industri

- Tersedianya

Kebijakan

Pembangunan






PROGRAM / KEGIATAN

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

G. Kontribusi

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

terhadap PDB

Nasional

H. Penyerapan

Tenaga Kerja

Industri Non

Batubara dan

Non Migas

Industri Maritim,

Alat Transportasi

dan Alat Pertahanan

yang Efektif

Alat Pertahanan

- Pengembangan Low

Carbon Emission Car

(LCEC)




Maritim



Pertahanan dan

Maintenance, Repair

And Overhaul (MRO)

- Pengembangan KBM

Multiguna Pedesaan

- Pengembangan Desain

Kapal Nasional


KRITERIA SMART INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator Kinerja Tujuan

Target

Satuan 2017 2018 2019

Meningkatnya peran Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

1. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

Persen 4,48-4,78 4,32-4,71 4,27-4,76

2. Kontribusi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan terhadap PDB Nasional

Persen 1,88-1,91 1,90-1,94 1,91-1,94

3. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

(juta orang) 0,52-0,52 0,60-0,61 0,62-0,64

SMART

Laju pertumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan:

� Specific : Tidak Dwimakna

� Measurable : Cara menghitung diukur melalui pertumbuhan nilai

tambah dihitung dengan melihat tingkat pertumbuhan rata-rata sektor

industri sesuai data dari BPS. Untuk setiap sektor akan mengikuti

dengan mencantumkan nilai pertumbuhan dalam persentase masing-

masing jenis industri dan data diperoleh dari BPS

� Achievable : dapat dicapai melalui penciptaan iklim usaha dan

iklim investasi serta pendalaman dan kekuatan struktur industri

� Relevance : Terkait dengan upayamewujudkan industri sektor

ilmate sebagai piar perekonomian

� Timebound : satu tahun periode

SMART Kontribusi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan terhadap PDB Nasional:


� Measurable : Data diperoleh dari hasil kompilasi BPS dimana

data utamanya berdasarkan dokumen ekspor impor dari Ditjen

Beacukai

� Achievable : dapat dicapai melalui monitoring dan evaluasi

tingkat Ekspor

� Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan struktur

industri sektor IMATAP


SMART Penyerapan Tenaga Kerja Industri Non Batubara dan Non

Migas:


� Measurable : Data diperoleh dari laporan SAKERNAS dan BKPM

� Achievable : Dapat dicapai melalui monitoring dan evaluasi

Penyerapan tenaga kerja

� Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan penyerapan

tenaga kerja pada industri sektor IMATAP



KRITERIA SMART INDIKATOR KINERJA SASARAN


(IKU)

Satuan

Target

2017 2018 2019


1

Meningkatnya populasi Industri


Alat Pertahanan


Unit 121 155 173


Rp triliun 34,2 – 36,9 43,5 – 46,3 49,5 – 51,6

2

Meningkatnya daya saing dan

produktivitas sektor Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan


Persen 4,9 4,9 5,0


Juta Rupiah/ orang

per tahun

1003,3 1086 1187,4


1

Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Maritim,

Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan yang Efektif


PP/ Perpres/ Permen

- - -


RSNI - 8 8


Regulasi - 1 1

2

Terselenggaranya urusan

pemerintah di bidang

perindustrian yang berdaya

saing dan berkelanjutan




SKKNI - 2 2

KRITERIA SMART INDIKATOR KINERJA SASARAN

1. SMART Unit Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan:


� Measurable : Jumlah industri pengolahan non-migas baru besar

sedang yang tumbuh, note: merupakan jumlah penambahan pada tahun

berjalan saja, bukan kumulatif Cakupan industri baru merupakan

penumbuhan maupun perluasan

� Achievable : dapat dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan

kebijakan dalam rangka Peningkatan Populasi dan Persebaran Industri

� Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan Populasi dan

Persebaran Industri


2. SMART Nilai investasi PMDN dan PMA sektor Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan:


� Measurable : Data diperoleh dari laporan realisasi investasi

PMA/PMDN berdasarkan laporan LKPM-BKPM


Realisasi investasi

� Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan populasi industri

sektor IMATAP


3. SMART Kontribusi ekspor produk Industri Maritim, Alat Transportasi

dan Alat Pertahanan:


� Measurable : Data diperoleh dari hasil kompilasi BPS dimana data

utamanya berdasarkan dokumen ekspor impor dari Ditjen Beacukai


tingkat Ekspor

� Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan struktur industri

sektor IMATAP


4. SMART Produktivitas dan kemampuan SDM industri:


� Measurable : Data diperoleh dari laporan SAKERNAS dan BKPM


Penyerapan tenaga kerja

� Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan penyerapan

tenaga kerja pada industri sektor IMATAP


5. SMART Peraturan perundangan yang diselesaikan:


� Measurable : Jumlah peraturan pelaksanaan penumbuhan dan

pengembangan industri sektor IMATAP yang terdiri dari: PP, Perpres, dan

permen

� Achievable : dapat dicapai melalui monitoring dan

evaluasi hasil penyusunan peraturan pelaksanaan penumbuhan dan

pengembangan industri sektor IMATAP yang terdiri dari: PP, Perpres, dan

permen

� Relevance : Terkait dengan upaya untuk mendukung penumbuhan

dan pengembangan industri sektor IMATAP


6. SMART Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI):


� Measurable : Jumlah tersusunnya Rancangan Standar Nasional

Indonesia (RSNI) dan SNI wajib yang diberlakukan

� Achievable : dapat dicapai monitoring dan evaluasi progres

� Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan SNI wajib

yang diberlakukan

� Relevance : Terkait dengan upaya untuk meningkatkan daya saing

sektor IMATAP


7. SMART Regulasi teknis pemberlakukan SNI, ST dan/atau PTC secara

wajib:


� Measurable : Jumlah tersusunnya Rancangan Standar Nasional

Indonesia (RSNI) dan SNI wajib yang diberlakukan

� Achievable : dapat dicapai monitoring dan evaluasi progres

� Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan SNI wajib

yang diberlakukan

� Relevance : Terkait dengan upaya untuk meningkatkan daya saing

sektor IMATAP


8. SMART Produk Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN):


� Measurable : Data diperoleh dari laporan sertifikasi TKDN industri

sektor IMATAP


Realisasi sertifikasi TKDN industri sektor IMATAP

� Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan daya saing

industri sektor IMATAP


9. SMART Infrastruktur kompetensi yang terbentuk:


� Measurable : Tingkat realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

kerja dibagi dengan tingkat ideal pemenuhan sarana dan prasarana kerja

� Achievable : dapat dicapai melalui monitoring dan evaluasi dalam

rangka pemenuhan sarana dan prasarana kerja

� Relevance : Terkait dengan upaya untuk mendukung

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program / Kegiatan Sasaran Program (outcome) /

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator

Target Alokasi (Rp Juta)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan

19,915.96 42,935.91 47,629.50

Rekomendasi kebijakan dalam rangka

mendorong iklim investasi Industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan 3,142.8 3,457.1 3,802.8

- Jumlah Dokumen Rekomendasi

kebijakan dalam rangka mendorong

iklim investasi industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan

3 5 5


peningkatan daya saing dan produktifitas

Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat

Pertahanan

2,252.8 1,000.0 1,500.0

- Jumlah Dokumen Rekomendasi

Kebijakan Dalam Rangka

Peningkatan Daya Saing Dan

Produktifitas Industri Maritim, Alat


2 1 1

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)


Pertahanan 0.0 1,322.4 1,454.7

- Jumlah RSNI Industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan - 8 8

Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri

Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan

0.0 770.0 847.0

- Jumlah SNI Wajib Industri Maritim,

Alat Transportasi, dan Alat

Pertahanan

- 1 1

Perusahaan Industri Maritim, Alat Transportasi,

dan Alat Pertahanan yang menerapkan standar

mutu dan proses produksi 582.6 1,320.0 1,452.0

- Jumlah Perusahaan Industri Industri

Maritim, Alat Transportasi, dan Alat

Pertahanan Yang Menerapkan

Standar Mutu

2 4 4

Mesin dan/atau peralatan Uji dalam rangka

penerapan standar mutu Industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan 0.0 7,000.0 7,700.0

- Jumlah Unit Mesin Dan/Atau

Peralatan Uji Dalam Rangka

Penerapan Standar Mutu Industri


Pertahanan

- 1 1

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Industri (RSKKNI) sektor Industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan 0.0 715.0 786.5

Jumlah RSKKNI Industri Maritim,


Pertahanan

- 2 2

SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan

Alat Pertahanan yang disertifikasi 3,444.80 5,000.00 5,500.00

- Jumlah Orang SDM Industri Maritim,


Pertahanan Yang Disertifikasi 220 220 220

SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan

Alat Pertahanan yang terlatih - 2,336.43 2,570.07

- Jumlah Orang SDM Industri Maritim,


Pertahanan Yang Mengikuti Diklat - 80 80

Teknologi Industri Sektor Industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan 3,390.16 5,841.88 6,426.07

- Jumlah Teknologi Industri Maritim,


Pertahanan

3 3 3

Pusat Pengembangan Teknologi Industri


2,503.8 4,950.0 5,445.0

- Jumlah Pusat Pengembangan

Teknologi Industri Maritim, Alat


1 3 3

Produk Industri Maritim, Alat Transportasi, dan

Alat Pertahanan yang tersertifikasi Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) 1,181.9 2,000.0 2,200.00

- Jumlah ProdukIndustri Maritim, Alat


yang Tersertifikasi Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN)

100 100 100

Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan 832.60 3,900.00 4,290.00

- Jumlah Perusahaan yang

berpartisipasi dalam Promosi

Kemampuan Industri Maritim, Alat


5 8 8

Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Unit Eselon II 2,584.55 3,323.10 3,655.41

- Jumlah Dokumen Dukungan

Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Unit Eselon II

4 4 4


MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

2017 2018 2019 2017 2018 2019

-1 -3 -4 -5 -6 -7 -8

Penumbuhan Industri Maritim,


Pertahanan

19,915.96 42,935.91 47,629.50

3,142.8 3,457.1 3,802.8

-

Jumlah Dokumen Rekomendasi

kebijakan dalam rangka

mendorong iklim investasi industri


Pertahanan

3 5 5

2,252.8 1,000.0 1,500.0

-

Jumlah Dokumen Rekomendasi

Kebijakan Dalam Rangka

Peningkatan Daya Saing Dan

Produktifitas Industri Maritim, Alat


2 1 1

0.0 1,322.4 1,454.7

-Jumlah RSNI Industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan- 8 8

0.0 770.0 847.0

-

Jumlah SNI Wajib Industri Maritim,


Pertahanan

- 1 1

Program / Kegiatan

Sasaran Program (outcome) /



-2

Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong

iklim investasi Industri Maritim, Alat



peningkatan daya saing dan produktifitas Industri


Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)


Pertahanan

Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri


2017 2018 2019 2017 2018 2019

-1 -3 -4 -5 -6 -7 -8

Program / Kegiatan




-2

582.6 1,320.0 1,452.0

-

Jumlah Perusahaan Industri

Industri Maritim, Alat Transportasi,

dan Alat Pertahanan Yang

Menerapkan Standar Mutu

2 4 4

0.0 7,000.0 7,700.0

-

Jumlah Unit Mesin Dan/Atau

Peralatan Uji Dalam Rangka

Penerapan Standar Mutu Industri


Pertahanan

- 1 1

0.0 715.0 786.5

Jumlah RSKKNI Industri Maritim,


Pertahanan

- 2 2

3,444.80 5,000.00 5,500.00

-

Jumlah Orang SDM Industri


Pertahanan Yang Disertifikasi

220 220 220

- 2,336.43 2,570.07

-

Jumlah Orang SDM Industri


Pertahanan Yang Mengikuti Diklat

- 80 80

Perusahaan Industri Maritim, Alat Transportasi,

dan Alat Pertahanan yang menerapkan standar

mutu dan proses produksi

Mesin dan/atau peralatan Uji dalam rangka

penerapan standar mutu Industri Maritim, Alat


Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Industri (RSKKNI) sektor Industri Maritim, Alat


SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat

Pertahanan yang disertifikasi

SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat

Pertahanan yang terlatih

2017 2018 2019 2017 2018 2019

-1 -3 -4 -5 -6 -7 -8

Program / Kegiatan




-2

3,390.16 5,841.88 6,426.07

-

Jumlah Teknologi Industri Maritim,


Pertahanan

3 3 3

2,503.8 4,950.0 5,445.0

-

Jumlah Pusat Pengembangan

Teknologi Industri Maritim, Alat


1 3 3

1,181.9 2,000.0 2,200.00

-

Jumlah ProdukIndustri Maritim,


Pertahanan yang Tersertifikasi

Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN)

100 100 100

832.60 3,900.00 4,290.00

-

Jumlah Perusahaan yang

berpartisipasi dalam Promosi

Kemampuan Industri Maritim, Alat


5 8 8

2,584.55 3,323.10 3,655.41

-

Jumlah Dokumen Dukungan

Penyelenggaraan Tugas Dan

Fungsi Unit Eselon II

4 4 4

Produk Industri Maritim, Alat Transportasi, dan

Alat Pertahanan yang tersertifikasi Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat


Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Unit Eselon II

Teknologi Industri Sektor Industri Maritim, Alat


Pusat Pengembangan Teknologi Industri Maritim,

Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan

Documents

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT ...ilmate.kemenperin.go.id/document/1558506796_4. Renstra Perubahan IMATA…TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN 2015 – 2019 PERUBAHAN