RENCANA STRATEGIS - POMpom.go.id/ppid/2015/rbalai/kupang.pdfKepala Balai POM di Kupang Ruth Diana Laiskodat,S.Si.Apt.,MM NIP.19690831 199703 2 001 ii RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

TAHUN 2015-2019

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

TAHUN 2015

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

NOMOR : HK.04.1.108B.5.15.41 TENTANG

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2015-2019

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan yang selaras dan mempunyai

kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan, maksud,tujuan dan karakteristik

program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang

memberikan kontribusi dari pencapaian misi dan visi oraganisasi , maka

perlu dilakukan Rencana Straregi untuk lima tahun kedepan.

b. bahwa dengan terbitnya Renstra Badan POM RI Tahun 2015 -2019 sebagai

Acuan Penyusunan Rencana Strategi Balai POM DI Kupang 2015-2019.

maka disusunlah Renstra Balai POM di Kupang tahun Tahun 2015-2019

c. bahwa sehubungan dengan huruf b maka perlu dilakukan penetapan Rencana

Strategi Balai POM di Kupang dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM

Kupang;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;

; 3. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014

Tentang Rencana Kerja Pemerintah

5. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas,

fungsi, kewenangan, susunan organisasi, tata kerja Lembaga Pemerintah

Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden nomor 64 Tahun 2005 Perubahan keenam atas

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen ;

. 6. Instruksi Presiden Nomor 7 ahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

8. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja.Negara

9. Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/SK/KBPOM tahun 2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Badan POM RI.

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 2 Tahun

2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun

2015-2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Rencana

Strategi Balai POM Di Kupang Tahun 2015-2019.

PERTAMA : Rencana Startegi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang

selanjutnya dalam keputusan ini disingkat Renstra Balai POM di Kupang tahun

2015-2019 yang berisi Sasaran Program / Kegiatan , Indikator Kinerja Utama

dan Indikator Output.

KEDUA : Renstra Balai POM di Kupang Tahun 2015-2019 tertera sebagaimana dalam

lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Kepurtusan

Renstra Balai POM di Kupang tahun 2015-2019 maka dapat dilakukan

perubahan sebagaimana mestinya.

. Ditetapkan di : Kupang Pada tanggal : 6 Mei 2015

i RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga perlu

menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 tanggal 8 Januari

2015 maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra Tahun 2015-2019.

Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019 merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan menjadi acuan dalam penyusunan

perencanaan tahunan. Penyusunan renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan

melalui pendekatan teknokratis, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas

(bottom-up). Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 ini

digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2015-2019.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagai salah satu Unit Kerja Badan POM

RI yang melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan di cathman area Wilayah Nusa

Tenggara Timur juga berkewajiban menyusun Renstra Balai POM di Kupang dengan mengacu

pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang

Tahun 2015-2019 dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia , lebih khusus bagi masyarakat Nusa

Tenggara Timur.

Kupang , 6 Mei 2015

Kepala Balai POM di Kupang

Ruth Diana Laiskodat,S.Si.Apt.,MM NIP.19690831 199703 2 001

ii RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019

Daftar Isi

halaman

KATA PENGANTAR.............................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. ii

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI Kupang

NOMOR HK.04.1.108B.2.15.41 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019.........................

iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

A. KONDISI UMUM..................................................................................................... 1

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN................................................................... 2

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPOM................................ 28

A. VISI.............................................................................................................................. 28

B. MISI............................................................................................................................. 30

C. TUJUAN...................................................................................................................... 34

D. SASARAN STRATEGIS ........................................................................................ 35

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN...................................................................................

42

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL....................................... 42

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM................................................. 51

C. KERANGKA REGULASI....................................................................................... 55

D. KERANGKA KELEMBAGAAN........................................................................... 58

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN........................................ 64

A. TARGET KINERJA................................................................................................. 64

B. KERANGKA PENDANAAN................................................................................. 66

BAB V PENUTUP ............................................................................................................ 70

LAMPIRAN 72

1 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20

tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan

Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan

melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan

bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat

tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya adalah

RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025.

Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk lebih

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan

pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan

sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang terus meningkat.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-

program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai

kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BPOM untuk

periode 2015-2019. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2015-

2019. Proses penyusunan Renstra BPOM tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun

2010-2014, serta melibatkan pemangku kepentingan yang menjadi mitra BPOM. Selanjutnya

Renstra BPOM periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPOM

dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi

Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019


Adapun kondisi umum BPOM pada saat ini berdasarkan peran, tupoksi dan

pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peran BPOM berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang

bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan

makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang

telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Sesuai amanat ini,

BPOM menyelenggarakan fungsi: (1) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di

bidang pengawasan Obat dan Makanan; (2) pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang

pengawasan Obat dan Makanan; (3) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas

BPOM; (4) pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi

pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (5) penyelenggaraan

pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,

perlengkapan dan rumah tangga.

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar

lembaga BPOM, yakni: (1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan sebelum

beredar (pre-market) melalui: a) Perkuatan regulasi, standar dan pedoman pengawasan obat,

Obat dan Makanan serta dukungan regulatori kepada pelaku usaha untuk pemenuhan

standar dan ketentuan yang berlaku; b) Peningkatan registrasi/penilaian Obat dan Makanan

Obat dan Makanan yang diselesaikan tepat waktu; c) Peningkatan inspeksi sarana produksi

dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar Good Manufacturing

Practices (GMP) dan Good Distribution Practices (GDP) terkini; dan d) Penguatan kapasitas

laboratorium BPOM. (2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-

market) melalui: a) Pengambilan sampel dan pengujian; b) Peningkatan cakupan

pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia oleh 33

Balai Besar (BB)/Balai POM, termasuk pasar aman dari bahan berbahaya; c) Investigasi awal

dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di pusat dan balai. (3)

Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan

kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas

pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai melalui: a) Public warning; b) Pemberian

Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan

pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, serta; c) Peningkatan pengawasan terhadap


Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan BPOM Sahabat Ibu, dan advokasi

kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BPOM sebagai lembaga pemerintah yang

merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Di sisi lain, tupoksi

BPOM ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda

Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko

Widodo, khususnya pada butir 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,

khususnya di sektor kesehatan; pada butir 2: Membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; pada butir 3: Membangun Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara

kesatuan; pada butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional; serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu, BPOM

sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan sangat penting untuk diperkuat, baik

dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana

pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya, dan lain

sebagainya, untuk mendukung tugas-tugasnya tersebut.

BPOM idealnya dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang

hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, dengan luas wilayah

darat Indonesia yang mencapai 1.922.570 km² merupakan salah satu faktor utama yang

sangat sulit bagi BPOM melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Negara

Indonesia ini berbentuk kepulauan yang tentu saja terdapat banyak pintu masuk bagi

berbagai Obat dan Makanan ke Indonesia. Namun hal ini tidak menjadi hambatan, bahkan

justru menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM dalam melakukan revitalisasi dan penguatan

terhadap mandat dan kinerjanya dalam hal mengawasi Obat dan Makanan, baik produksi

dalam negeri maupun impor yang beredar di masyarakat.

Di sisi lain, tuntutan modernisasi suatu bangsa juga berpengaruh pada pola hidup

masyarakatnya. Dengan perkembangan modernisasi tersebut, menjaga pola hidup sehat juga

menjadi semakin sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan

hidupnya, terutama pemenuhan standar kesehatan, dimana peredaran makanan yang tidak

begitu baik bagi kesehatan juga hampir-hampir tidak bisa dihindari.

Balai POM di Kupang, sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah senantiasa

mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab searah dengan induknya yaitu Badan POM.


2. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang disusun berdasarkan

Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai

Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.

Balai POM di Kupang adalah Balai dengan kedudukan Eselon III yang Struktur

Organisasinya terdiri dari 5 Seksi dan 1 Sub Bagian . Seksi-seksi dan Sub Bagian dimaksud

yakni Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi

Konsumen, Seksi Pengujian Produk Terapetik, Napza, Kosmetika, Obat Tradisional dan

Produk Komplimen, Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya serta Seksi Pengujian

Mikrobiologi dan Sub Bagian Tata Usaha.

Balai POM di Kupang juga mempunyai 2 (dua) Pos POM yakni Pos POM di Atambua yang

mulai beroperasi tahun 2006 dengan jumlah personil 4 orang, dimana 2 (dua) personilnya

adalah Tenaga Farmasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yang diperbantukan Ke Pos POM

di Atambua dan Pos POM di Ende yang mulai beroperasi tahun 2009 dengan jumlah

personil 4 orang dimana 2 (dua) personilnya adalah Tenaga Farmasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Ende yang diperbantukan pada Pos POM di Ende.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

BALAI POM DI KUPANG

Struktur Organisasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Balai

Kepala Sub Bag Tata Usaha

Kepala Seksi Sertifikasi

dan Layanan Informasi

Konsumen***

Kepala Seksi Pemeriksaan

dan Penyidikan

Kepala Seksi Pengujian

Mikrobiologi


Terapetik, OT, Kosmetik,

Napza, & Produk komplemen


Pangandan Bahan Berbahaya

Pos POM Atambua Pos POM Ende


Di tahun 2009, telah mulai dilakukan penyusunan SOP, yang merupakan salah satu

dokumen yang diserahkan untuk usulan reformasi birokrasi Badan POM RI dan sejalan

dengan upaya perbaikan/peningkatan berkelanjutan (continuous improvement), Badan POM

RI termasuk Balai POM di Kupang telah dilakukan sertifikasi QMS - ISO 9001 : 2008 pada

awal tahun 2012, sehingga pada akhir tahun 2013 Balai POM di Kupang telah mendapat

realisasi remunerasi sebagai hasil Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan oleh Badan POM

RI

Dalam kaitan perkuatan tatalaksana di bidang pelayanan publik , telah dilakukan

Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 : 2005 sejak tahun 2005 dan Reakreditasi

pada tahun 2010 serta surveilan pada Agustus tahun 2012 oleh Auditor External yakni

Komite Akreditasi Nasional (KAN) –BSN . Kemudian pada tahun 2013 telah dilakukan

intervensi oleh PPOMN dan Self Assesment dalam rangka Kemandirian Balai terhadap ISO

17025 : 2005 dan ISO 9001: 2008, pada tahun 2014 Tim dari URS telah melakukan

Surveilans pada Balai POM di Kupang untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan QMS

9001 : 2008 diberlakukan pada Balai POM di Kupang serta sejauh mana “continuos

improvement” dilaksanakan, hasilnya Balai POM di Kupang masih layak untuk

mempertahankan ISO 9001 : 2008.

3. Sumber Daya Manusia

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang disusun berdasarkan

Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai

Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.

B. Kondisi Geografis

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara geografis terdiri atas 4 gugusan pulau

besar yaitu pulau Timor, pulau Flores, pulau Sumba dan pulau Alor serta dikelilingi oleh

pulau-pulau kecil yang berjumlah 566 buah. Catchman area Balai POM di Kupang secara

strategis berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) sehingga

cukup berpengaruh terhadap pembangunan di bidang kesehatan. Adanya pelintas batas

(entry barrier) yang tipis dari dan ke RDTL akan berpeluang besar terhadap keluar

masuknya produk obat dan makanan secara illegal dari dan ke provinsi NTT. Kondisi


tersebut akan berdampak pada rencana dan strategi Balai POM di Kupang sebagai bagian

integral dalam mengawal pembangunan di bidang kesehatan.

Dengan penyebaran penduduk yang hampir merata di semua pulau, tentu

berimplikasi pada persebaran produk obat dan makanan pada hampir semua pulau yang

dihuni oleh masyarakat . Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat

dan Makanan (Badan POM), Balai POM di Kupang bertanggungjawab untuk membantu

kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan di

bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat

tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dalam

rangka menunjang dan membantu Badan POM dalam menuju kesuksesan pelaksanaan

fungsi tersebut di dalam melaksanakan tugasnya, Balai POM di Kupang secara teknis dibina

oleh para Deputi dan secara administraf dibina oleh Sekretaris Utama.

Sejalan dengan adanya globalisasi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta kesepakatan-kesepakatan regional seperti harmonisasi Association of South

East Asia Nations (ASEAN), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area

(ACFTA), Balai POM di Kupang juga dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dalam

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM). Produk obat dan makanan akan lebih

mudah masuk dan keluar dari satu negara ke negara lainnya tanpa hambatan (barrier).

Kenyataan ini mengharuskan Indonesia memiliki SISPOM yang efektif dan efisien untuk

melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia khususnya di wilayah

Provinsi NTT terhadap produk-produk yang berisiko terhadap kesehatan. Balai POM di

Kupang harus memiliki basis yang kuat agar mampu menjadi pengawas yang profesional

terhadap mutu Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi NTT.

Provinsi NTT memiliki 21 kabupaten dan 1 kota. Dengan cakupan wilayah kerja yang

cukup luas sudah sepatutnya Balai POM di Kupang memiliki human capital, sistem

operasional maupun infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini perlu dilakukan penguatan

kompetensi dan kapabilitas sehingga dapat memiliki kinerja yang profesional, berintegritas,

cepat tanggap dan inovatif. Selain itu, Balai POM di Kupang melakukan pemberdayaan

publik (public empowement) agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk

mencegah dan melindungi diri sendiri terhadap risiko dari obat dan makanan yang tidak

memenuhi standar yang berlaku.

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan

sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki

BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun

2014 adalah sejumlah 66 orang, yang tersebar di Balai POM di Kupang 62 orang . 2 di Pos

POM Atambua dan 2 di Pos POM di Ende .


Tabel 1.1 di bawah ini dapat diketahui bahwa 89,70 % pegawai BPOM adalah sarjana. Dari

komposisi SDM Balai POM di Kupang sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan tabel 1.1 dan

gambar 1.2 di bawah, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis

yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka cukup

memberikan peluang , karena usia produktif masih diatas 50 persen sehingga dapat

mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut dan bisa mewujudkan tujuan

organisasi dalam lima tahun kedepan.

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 1 di bawah ini:

Table 1.1

Profil Pegawai BPOM di KupangMenurut Pendidikan dan Unit Kerja

No Unit Kerja

Pendidikan

S3 S2 Apt S1 BioS1

LainD3 SMF SLTA SLTP SD Total

1 Kepala Balai 1 1

2 Sub. Bag Tata Usaha 1 5 2 4 12

3Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan

1 4 1 4 0 1 1 12

4Seksi PengujianPangan dan BahanBerbahaya

1 4 4 3 1* 13

5Seksi PengujianMikrobiologi

1 3 1 3 8

6

Seksi Pengujian Produk Terapetik, OT, Kosmetik, dan Produk Komplemen

1 5 1 3 1 1 12

7Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

4 4

8 Pos POM Atambua 2 2

9 Pos POM Ende 1 1 2

Total 0 6 23 2 15 11 1 5 1 66

* Meninggal Maret 2014

Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan pada Balai POM di Kupang


Dari hasil Evaluasi Analisis Beban Kerja Pegawai pada Balai POM di Kupang pada

saat ini di rasakan masih dibutuhkan pegawai sesuai dengan beban kerja pada

unit masing-masing yakni :

No Seksi /Sub Bagian Jumlah Pegawai yang ada

Yang masih dibutuhkan

Keterangan

1 Sub Bagian Tata Usaha 13 1 Arsiparis 1 Administrasi Keuangan

Sudah termasuk Kepala Balai ( 1 Pengemudi dan 1 Satpam)

2 Seksi Pengujian Teranokoko

13 2 orang PFM Ahli 2 Orang PFM Terampil

Sudah termasuk 1 Caraka

3 Seksi Pengujian Pangan dan BB

11 2 Orang PFM Ahli 1 PFM Terampil

1 Staf mengikuti Jenjang Pendidikan S2

4 Seksi Pengujian Mikrobiologi

8 1 Orang PFM Terampil

5 Seksi Pemdik 12 1 Orang PFM Ahli

6 Seksi Serlik 5 1 PFM Ahli Sejak 2011 belum ada Kepala Seksi Serlik

7 Pos POM Atambua 2 1 PFM Ahli 1 PFM Terampil

2 Tenaga yang diperbantukan dari Pemda Kab. Belu

8 Pos POM Ende 2 1 PFM Ahli 1 PFM Terampil

2 Tenaga yang diperbantukan dari Pemda Kab. Ende

Jumlah Pegawai yang masih dibutuhkan

16 Orang

Jadi jumlah yang masih dibutuhkan saat ini yaitu 16 orang pegawai . Mengingat pada

tahun 2016 yang akan pensiun 1 orang dan tahun 2017 yang akan menjalani pensiun 3

orang , maka kiranya bezzeting pegawai untuk tahun 2016/2017 sudah harus di

alokasikan untuk Balai POM di Kupang sebanyak 16 Orang

C. Hasil Capaian Kinerja Balai POM di Kupang periode 2010-2014

Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Balai POM di Kupang mempunyai tugas

mengawasi peredaran Obat dan Makanan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya

Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, maka terdapat beberapa kegiatan yang telah

dilaksanakan dalam Renstradi Kupang Balai POM 2010-2014, yaitu: 1) Penyusunan Rencana

Perlaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan; 2) Rekomendasi dalam rangka perizinan

Pangan ( MD) berdasarkan cara-cara produksi yang baik; 3) Evaluasi produk sebelum

diizinkan beredar; 4) Post-marketing survailance termasuk sampling dan pengujian

laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, monitoring efek samping produk

di masyarakat, penyidikan dan penegakan hukum; 5) Pre-review dan pasca-audit iklan dan


promosi produk; Tindak lanjut Penarikan obat dan makanan TMS sesuai perintah

Direktorat dari Deputi 1, deputi 2 dan deputi 3; 7) Komunikasi, informasi dan edukasi publik

termasuk Penyampaian peringatan publik, Pengadaan Barang dan Jasa , Advokasi ke

stakeholder di lingkungan Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai POM di

Kupang sebagai Unit Pelaksanaan Teknis di daerah dapat dilihat sesuai dengan pencapaian

indikator kinerja utama sesuai sasaran strategis pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Pencapaian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2014

NO PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

REALISASI

2014

TARGET 2014

CAPAIAN 2014

% CAPAIAN SASARAN

1 2 3 4 7

9

11 = (7/9*100)

12 = (11/10*10

0%)

3.1 Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM ( Balai POM di Kupang)

Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia

1. Jumlah parameter uji Obat dan Makanan untuk setiap sampel (dihitung dari sekitar 3.000 Sampel untuk Balai POM di Kupang)

25154 31310 25154/31310X 100%

80,33%

2. Jumlah kasus di bidang penyidikan obat dan makanan

1 10 1/10 X 100%

10,00%

3. Jumlah sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan

1 1 1/1 X 100 % 100%

4. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan

9 9 9/9 x 100 % 100%

5. Jumlah layanan informasi dan pengaduan

300 310 305/300 x 100 %

100,%

6. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (dihitung dari 881sarana termasuk IRTP)

22 23 22/23 x 100%

95,65 %

7. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (dihitung dari 1616 sarana di NTT) 1235 target dan 381 Obgabda

1235 3233 1235 /3233 x 100 %

73,3 %

8. Jumlah balai besar/balai POM yang ditingkatkan kemandiriannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan obat dan makanan di daerah

100 100 100/100 x 100 %

100%

9. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan

109 51 109/51 x 100 %

217,73 %

10.D esa/kelurahan yang Diintervensi Program Keamanan Pangan (Kumulatif)

12 10 12/10 x 100%

120%

Total 107,81 %

Sumber RKP Balai POM 2014


Sebagaimana tabel 1.2 terkait pencapaian kinerja pada Renstra Balai POM di Kupang

tahun 2010-2014 tersebut di atas, kinerja Balai POM di Kupang telah menunjukkan

perbaikan yang semakin signifikan. Hal ini bisa dilihat dari seluruh kinerja BPOM sesuai

dengan tugas utamanya melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

Adapun penjelasan pencapaian masing-masing indikator tersebut adalah sebagai

berikut: Secara Nasional untuk indikator kinerja Obat yang beredar telah memenuhi syarat

tercapai sebesar 99,43%, sedangkan Obat Tradisional beredar telah tercapai memenuhi

syarat 80,20%. Untuk kinerja Kosmetik beredar telah memenuhi syarat sebesar 98,84%, dan

kinerja Suplemen Makanan tercapai sebesar 99,23%, dan Makanan beredar yang memenuhi

syarat sebesar 83,94%. Capaian yang tinggi (>100%) tidak dapat disimpulkan bahwa kinerja

BPOM telah luar biasa. Justru ini menunjukan keterbatasan BPOM dalam perencanaan dan

penetapan target. Oleh karena itu hal ini akan menjadi fokus perbaikan dalam Renstra 2015-

2019 ke depan.

Berdasarkan hasil tersebut, pengawasan Obat dan Makanan tetap menjadi mainstreaming di

Renstra 2015-2019. Profil hasil pengujian obat oleh Balai POM di Kupang dari tahun 2010 –

2014 seperti pada gambar dibawah ini.

.

Gambar 1.2 Profil Hasil Pengujian Obat Tahun 2010 – 2014

Persentase/proporsi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2014

cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 juga terhadap tahun 2011

Selanjutnya persentase/proporsi Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2014 cenderung

mengalami penurunan dan ini menunjukkan bahwa CPOB masih belum diterapkan secara

baik oleh Pabrik Farmasi. Disamping itu masih dijumpai produk Obat dan Makanan

illegal/palsu/substandar. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pengawasan Obat dan

Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang dan secara umum Badan POM harus


terus ditingkatkan. Perkuatan pengawasan post market merupakan hal yang tak dapat

dielakkan lagi.

Begitu pula pada produk obat tradisional, yang pada akhir periode Renstra 2010-

2014, menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Produk obat tradisional yang

memenuhi syarat masih jauh di bawah produk lainnya yang memenuhi syarat. Untuk itu,

perlu dilakukan upaya terobosan untuk melindungi masyarakat dari obat tradisional yang

berisiko terhadap kesehatan.

Gambar 1.3 . Profil Presentase Hasil Pengujian Obat Tradisional Tahun 2010 – 2014

Pada pengawasan obat tradisional juga memperlihatkan bahwa masih cukup tinggi

ditemukan bahan Kimia Obat ( BKO ) , Waktu hancur serta hygiene dan sanitasi tempat

pengolahan , karena cukup banyak ditemukan TMS Mikrobiologi.

Gambar 1.4 . Profil Presentase Hasil Pengujian Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2010 – 2014

Pada produk kosmetik misalnya, sejak diberlakukan Harmonisasi ASEAN pada 1

Januari 2011, produk kosmetik yang memenuhi syarat cenderung menurun, sedangkan

jumlah produk kosmetik yang masuk ke Indonesia meningkat secara signifikan.


Gambar 1.5 . Profil Presentase Hasil Pengujian Kosmetika

Yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2010-2014

Namun pada tahun 2013 dimana notifikasi Harmonisasi Asean telah dijalani maka

produk kosmetik yang memenuhi syarat cenderung naik, namun pasar bebas juga terbuka ,

disamping itu demand produk luar yang cukup signifikan sehingga pabrik lokal dengan

produksi kualitas yang rendah serta pemalsuan beberapa merek kosmetika yang terkenal

juga semakin marak, sehingga pada tahun 2014 ditemukan lagi banyak kosmetika TIE.

Pengawasan produk komplemen ditemukan hasil yang cukup baik, dimana selama

tahun 2010-2014, produk komplemen yang TMS tidak signifikan, hal ini menggambarkan

bahwa Sarana Produksi telah menerapkan CPOKB, namun pengawasan terhadap BKO dan

Obat keras tetap dilakukan ., hasil pengawasan produk komplimen terlihat pada Gambar 5.

Gambar 1.6 .

Profil Presentase Hasil Pengujian Komplemen Yang di Uji Tahun 2010-2014

Pengawasan produk pangan dari tahun 2011 sampai 2014 cenderung meningkat produk

yang TMS, hal ini karena pemenuhan terhadap Higiene dan sanitasi lingkungan produksi

yang kurang baik.


Gambar 1.7 . Profil Presentase Hasil Pengujian Pangan

Yang di Uji Tahun 2010-2014

Pada tahun 2014 TMS Kimia cenderung meningkat dibandingkan TMS Mikrobiologi hal ini

terutama pada PJAS, sehingga pemberdayaan masyarakat dan komunitas sekolah lebih

ditingkatkan untuk KIE terhadap keamanan pangan terutama bagi anak-anak sekolah SD .

Gambar 1.8 .

Profil Presentase Hasil Pengujian Pangan Yang TMS di Uji Tahun -2014

Balai POM di Kupang diharapkan terus menjaga kinerja yang telah dicapai saat ini

sesuai harapan masyarakat, yaitu agar pengawasan Obat dan Makanan terus lebih

dimaksimalkan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

D. Isu-isu Strategis sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan Badan POM

Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi BPOM tersebut di atas telah

diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya yang

dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang . Namun demikian, upaya tersebut masih

menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat,


antara lain: (1) belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka pengawasan

Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market), (2) belum optimalnya pengawasan Obat

dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) dan (3) belum efektifnya

pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka

meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Dari permasalahan-permasalahan

tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi

peran BPOM dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan

pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai POM di

Kupang sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan

penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya,

agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan

berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga

keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada akhirnya

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan

masyarakat.

Di bawah ini pada gambar 1.4 terdapat diagram yang menunjukkan analisa

permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan BPOM

sebagai berikut:

Gambar 1.9

Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya

Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai

POM di Kupang sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu

terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut:

PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Penguatan kebijakan teknis pengawasan (RegulatorySystem)

Pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan

BELUM OPTIMALNYA PERAN BPOM DALAM MELAKSANAKAN

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Belum optimalnya sistem pengawasan Obat

dan Makanan

Belum optimalnya pembinaan dan bimbingan kepada pemangku

kepentingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan

Edukasi Publik

Masih terbatasnya kapasitas

kelembagaan


1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan

Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam

memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta mendorong peningkatan

kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan,

3. Penguatan kapasitas kelembagaan Balai POM di Kupang , serta meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

Salah satu upaya penguatan kapasitas kelembagaan pada Balai POM di Kupang yaitu

memaksimalkan pemberdayaan Pos POM , baik di daerah perbatasan RI- RDTL yaitu Pos

POM Atambua maupun di Kepulauan Flores yaitu Pos POM Ende sesuai tugas , pokok dan

fungsinya sebagai pengawas obat dan makanan..

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Balai POM di Kupang

perlu terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan serta penerapan

regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas

pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika

perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai POM di Kupang dapat melakukan evaluasi dan

mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan

kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam

proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar

globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang

berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus

informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber

daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas

antarnegara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, mencerminkan rumitnya

tantangan yang harus dihadapi oleh Balai POM di Kupang . Hal ini menuntut peningkatan

peran dan kapasitas instansi Balai POM di Kupang dalam mengawasi peredaran produk Obat

dan Makanan pada catchman area Nusa Tenggara Timur..

Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa permasalahan

lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat adalah koordinasi seluruh

pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu obat yang beredar seperti Kemenkes, Dinkes,

BKKBN termasuk industri farmasi dalam hal tingkat kematangannya dalam penerapan CPOB.


Terkait meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan secara

tradisional di masyarakat diperlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut.

Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu pernah

ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali. Penyakit ini, baik

menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya perubahan iklim secara global,

fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dari

demografi, juga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam

mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM termasuk Balai POM

di Kupang untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat

yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat di NTT , Balai POM di

Kupang selama ini melakukan kontrol dalam bentuk pengawasan secara ketat terhadap produk

yang sudah beredar luas di masyarakat dengan cara sampling dan pengujian secara Laboratoris .

Selain itu, Balai POM di Kupang juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat

mengenai produk obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Selain itu Balai POM di Kupang menyelenggarakan Sosialisasi Cara Distribusi Obat

yang Baik (CDOB) ke PBF, APOTIK dan Toko Obat agar dalam proses distribusi kualitas

produk obat harus aman dan bermutu sampai kepada masyarakat.

1. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup

banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan.

Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan

transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi

suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus

tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang

merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang

responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah

mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di

bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (Free Trade Area). Ini

dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina,

Singapura dan Thailand) Free Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Japan

Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA),

ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade

Agreement (AANZFTA). Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk


suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi

kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia

serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi

sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia

akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam

perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen

kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk

luar negeri.

Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah obat,

kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari negara lain, merupakan

persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini

Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum

tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat

membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan

tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja,

namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan

muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan

pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah

dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk

masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses

masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek masih terbatas sehingga

menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Di sisi lain, secara nasional jumlah apotek

yang ada juga masih kurang, dimana belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan

apotek.

Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi. Kebutuhan

obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan

penegakan hukum membuat masih banyaknya ditemukan obat-obat yang tidak memenuhi

ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan

masyarakat. Berdasarkan data WHO (World Health Organization), praktik pemalsuan produk

obat di dunia rata-rata mencapai 10%, dan mencapai 20-40% untuk negara berkembang

termasuk Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi BPOM

sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terkait dengan pengawasan atas produk

Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.


Menurut data Badan POM tahun 2014, jumlah perusahaan farmasi di Indonesia

mencapai 207 perusahaan, sebanyak 34 di antaranya merupakan perusahaan multinasional.

Rata-rata penjualan obat di tingkat nasional selalu tumbuh 12-13% setiap tahun dan lebih

dari 70% total pasar obat di Indonesia merupakan perusahaan nasional. Namun,

ketergantungan impor bahan baku obat masih sangat tinggi, bahkan 95-96% diimpor dari

China, India dan Eropa.

Produksi domestik untuk bahan baku obat juga masih sangat kecil. Meskipun

Indonesia mampu memproduksinya, sampai saat ini kebanyakan masih belum dapat

bersaing dengan produk impor. Jumlah industri farmasi nasional cukup besar dengan

kapasitas produksi sebesar 3% dari kapasitas total dunia. Namun, disisi lain, pasar farmasi

Indonesia relatif kecil yaitu sekitar 0,2% dari total pasar dunia (Kardono, 2004). Apabila

terjadi kenaikan drastis harga obat yang berakibat menurunnya daya beli masyarakat, hal ini

akan membuat masyarakat lebih sulit untuk mendapatkan obat, yang pada akhirnya akan

menurunkan tingkat kesehatan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang.

Selain produsen farmasi, Indonesia juga memiliki pasar pengobatan tradisional yang

cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 900 industri skala kecil dan 130 industri skala

menengah obat tradisional, namun baru 69 yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat

Tradisional yang Baik. Padahal Indonesia memiliki sekitar 9.600 tumbuhan yang memiliki

potensi untuk dijadikan bahan obat. Setidaknya terdapat sekitar 300 jenis tumbuhan yang

telah digunakan sebagai bahan dasar industri obat. Dengan melihat besarnya potensi dan

permasalahan yang dihadapi Indonesia, maka pemerintah harus selalu mendukung dan

melindungi industri farmasi di Indonesia. Dengan adanya Free Trade Area (FTA), maka

pemerintah harus mengembangkan kesiapan industri farmasi untuk dapat mendukung

pemerataan, keterjangkauan dan ketersediaan obat yang bermutu, aman dan berkhasiat

sehingga mampu bersaing dengan produk obat dari luar negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Balai POM di Kupang juga melakukan

sampling dan pengujian obat dan obat tradisional , kosmetika, pangan dsb baik produk lokal

maupun import, agar masyarakat aman dari produk obat yang tidak memenuhi syarat..

2. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian

khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan

berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang

kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan

datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia.


Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan sub-sektor makanan,

minuman dan tembakau serta sub-sektor pupuk, kimia dan barang dari karet terhadap

output nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari Badan POM termasuk Balai POM

di Kupang untuk mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan dari

hulu hingga hilir. Selain produk makanan yang termasuk didalamnya, terdapat industri obat-

obatan, yakni obat kimia, maupun suplemen yang berbahan baku dari herbal. Ekonom Faisal

Basri dalam Kompasiana, Nopember 2010, menyatakan bahwa industri makanan dan

minuman berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terlihat dari

hasil ekspor-impor produk makanan dan minuman serta peringkat pertumbuhan industri.

Namun hasil peningkatan ini masih perlu didukung dengan peran teknologi (inovasi produk,

kemasan dan lainnya), infrastruktur (logistik kebutuhan industri), institusi (peraturan yang

terkait industri makanan dan minuman), health and primary education (sumber daya

manusia Indonesia). Jadi peran dan fungsi dari BPOM akan semakin berat dan sangat

dibutuhkan dalam upaya mencegah Obat dan Makanan mengandung bahan berbahaya bagi

tubuh.

Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit

penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya

virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari

satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for

Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan

pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, Indonesia merupakan

wilayah endemik untuk beberapa penyakit yang perkembangannya terkait dengan

pertumbuhan vektor pada lingkungan, misalnya Demam Berdarah Dengue, Malaria dan

Tuberkulosis. Jadi di Indonesia, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian

khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vector yaitu Malaria, Demam Berdarah

Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit

yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan

(ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim,

diperlukan peranan dari BPOM termasuk Balai POM di Kupang dalam mengawasi peredaran

varian produk obat yang baru dari jenis penyakit tersebut, baik yang diproduksi di dalam

negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Selain dari obat, varian obat baru ini juga

diikuti pula dengan jenis obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak

beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari BPOM melakukan pengawasan

terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.


3. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kemajuan dari ekonomi Indonesia dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni

pendapatan perkapita sebesar USD 3000 tahun 2010 dan diproyeksikan pada tahun 2025

mencapai USD 14.250–15.500 (Bappenas; 2012) dan telah menjadi 10 (sepuluh) besar

negara yang mendominasi kekuatan ekonomi dunia. Indikator ini menunjukan besarnya

daya beli yang ada pada masyarakat Indonesia. Secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi

pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan

yang memiliki standar dan kualitas.

Berdasarkan data konsumsi obat yang dilakukan masyarakat Indonesia pada Gambar

1.5, sebagian besar penduduk masih banyak yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan

dengan obat tradisional. Konsumsi obat modern pada tahun 2012 mencapai 91,40%,

sedangkan obat tradisional hanya sebanyak 24,33%. Beberapa penyakit degeneratif, yakni

penyakit yang dimiliki para kaum lanjut usia justru banyak menggunakan obat-obatan dalam

jangka waktu yang relatif lebih lama.

Gambar 1.10

Persentase Penduduk yang Mengkonsumsi Obat Modern dan Tradisional

Sumber: Susenas BPS 2009-2012

Untuk itu, dengan banyaknya konsumsi obat modern yang dilakukan masyarakat,

maka perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius dari Badan POM.

Berdasarkan peta demografi, penduduk Indonesia dalam usia produktif telah

mencapai 80%. Penduduk ini telah memiliki daya beli lebih tinggi ditambah dengan kenaikan

jumlah penduduk kelas menengah (middle class) yang terjadi pada tahun 2040. Laporan Mc

Kinsey (2012) menunjukkan bahwa kelompok middle class atau consuming class Indonesia

naik dari waktu ke waktu, yakni tahun 2010 hanya 45 juta orang, maka proyeksi tahun 2020

naik menjadi 85 juta orang dan pada tahun 2030 sudah mencapai 135 juta orang. Kelompok

ini akan banyak mempengaruhi pola konsumsi Obat dan Makanan serta gaya hidup

masyarakat Indonesia.


Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2

musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni September arus angin

berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan

musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember Maret arus angin banyak mengandung

uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan

seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan

April, Mei dan Oktober dan November.

Walaupun demikian mengingat Nusa Tenggara Timur dekat dengan Australia, arus angin

yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di Wilayah NTT

kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit

dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang

tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari s.d Maret, dan Desember) yang keadaannya

relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering.

Selain itu letak strategis Wilayah NTT yang berbatasan langsung dengan Republik

Democratic Timor Leste , maka perdagangan dan arus barang cukup besar dari wilayah

perbatasan tersebut.

Bonus Demografi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik adalah dengan

mempersiapkannya dari mulai perencanaan sampai dengan implementasinya di tingkat

lapangan. Persiapan ini antara lain melalui: a) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

termasuk jaminan mutu Obat; b) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan; c)

Pengendalian jumlah penduduk; d) Kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga

kerja dan pasar, serta keterbukaan perdagangan dengan peraturan yang cukup fleksible,

namun tidak merugikan sesama pihak.

4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan

sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan

merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan

khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Desentralisasi di bidang kesehatan belum

dapat berjalan sesuai yang diharapkan sehingga belum secara optimal memberikan

perlindungan bagi masyarakat.

Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan

Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku

kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum

optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Kupang berjalan dengan baik,

diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku di


bidang kesehatan untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang

baik (sound governance). Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan

menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah,

antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang

dimiliki masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Badan POM lebih khusus Balai POM di

Kupang sebagai perpanjangan tangannya didaerah untuk menyiapkan Norma, Standar,

Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat

dan Makanan yang dilimpahkan ke daerah.

5. Perkembangan Teknologi

Selain teknologi produksi juga didukung dengan teknologi transportasi.

Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman

barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga distribusi Obat dan Makanan

secara masal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk itu, dampak pengawasan atas peredaran

Obat dan Makanan semakin tinggi, dikarenakan distribusi Obat dan Makanan ke tempat

tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehingga antipasi pengawasan obat dan

makanan juga harus sama cepatnya.

Selain itu, teknologi pangan juga semakin berkembang. Adanya perubahan iklim juga

ikut mendorong berbagai inovasi perkembangan teknologi menciptakan rekayasa genetika

dan varian makanan yang terkadang tingkat keamanannya belum teruji. Hal ini harus

menjadi perhatian dan antisipasi Balai POm di Kupang dalam menghadapi hal tersebut.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di

Kupang untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses

dan jangkauan masyarakat yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain, teknologi informasi

juga dapat menjadi tantangan bagi Balai POM di Kupang terkait tren pemasaran dan

transaksi produk Makanan dan Obat secara online, yang tentu saja juga perlu mendapatkan

pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

1.3 Analisa terhadap Lingkungan Strategis (Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats/SWOT)

Analisis lingkungan merupakan bagian penting dalam penentuan strategi

organisasi. Pemetaan dan analisis dilakukan terhadap bidang yang dianggap

mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Balai POM Kupang

yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan

Prasarana serta kelembagaan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, dengan


keterbukaan dan keberanian melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap faktor

yang mempengaruhi kinerja organisasi.

Pada prinsipnya analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas faktor-faktor

yang dianggap sebagai kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesess), peluang

(Opportunities) dan ancaman (Threats)., kemudian dilakukan penetapan nilai bobot dan skala

(rating) yang penilaiannya berdasar pada Judgement. Hasil analisa SWOT tersebut digunakan

untuk menetapkan arah strategis dan kebijakan Balai POM kedepan,

Berdasarkan Analisis Swot sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Analisis internal organisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi ke lima faktor yaitu

Bidang pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia, kelembagaan, serta Sarana dan Prasarana

sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi.

Tabel 11 Analisis Faktor Internal

No Faktor Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

1.

Pelayanan

a. Merupakan satu-satunya organisasi pemerintah di NTT dengan pelayanan laboratorium kemampuan dan fasilitas laboratorium yang modern dan lengkap. b. Laboratorium dengan Akreditasi KAN sejak 2005 sehingga pelayanan hasil laboratorium dapat diandalkan c. Citra organisasi terus membaik yang dibuktikan kepercayaan institusi lain dan masyarakat semakin meningkat menggunakan layanan lab. d. Sudah memiliki bulletin ilmiah e. Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas di 22 kabupaten/kota di NTT. f. Memiliki pedoman yang jelas sebagai acuan pengawasan obat dan makanan.

a. Belum semua permintaan masyarakat dapat dipenuhi. b. Belum melakukan kajian dan evaluasi layanan tahunan bersama konsumen dan profesi serta stakeholder c. Pelayanan belum sepenuhnya prima

2.

Keuangan

a. Anggaran DIPA dari pemerintah tersedia memadai

b. Adanya pendapatan dana PNBP c. Akuntabilitas pengelolaan keuangan cukup baik

a. Budaya hemat belum berkembang.

b. Perencanaan masih lemah


3.

Sumber daya manusia (SDM)

a. Kualitas SDM sudah Memadai baik dari segi skill maupun managerial

b. Komitmen Pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM.

c. Kualifikasi Pendidikan sebagian besar Apoteker (45%). d. Sebagian besar staf sudah diupgrade kompetensi melalui pelatihan dan berpengalaman pada tupoksi lebih dari 5 tahun.

a. Reward dan Punishment belum jelas b. Motivasi dan loyalitas staf terhadap organisasi belum optimal. c. Kuantitas SDM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi Balai

4 5

Sarana dan Prasarana Kelembagaan

a. Memiliki sarana gedung yang memadai (55,917 M2) dan tanah seluas 5,14 ha.

b. Memiliki Lab. terakreditasi KAN dengan peralatan lab yang memadai.

a. Memiliki jaringan yang kuat dengan instansi-instansi daerah. b. Penandatanganan MoU terkait pengawasan obat dan makanan dengan Pemda kabupaten/kota telah dilakukan. c. Peluang untuk membangun kemitraan dengan stakeholder sangat tinggi.

a. Alokasi biaya pemeliharaan sarana & prasarana khususnya untuk suku cadang masih kurang. a. Struktur dan tata kerja belum sesuai. b. Hambatan dalam koordinasi dengan instansi lain karena kedudukan balai pada tingkat eselon III. c. Kemitraan dengan stakeholders belum sesuai yang diharapkan.

C. Faktor External

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan ancaman

terhadap organisasi balai POM Kupang. Daftar peluang yang teridentifikasi merupakan

kondisi untuk meningkatkan kinerja yang ada saat ini, maupun kemungkinan menyusun

kegiatan baru. Sedangkan ancaman memuat keadaan yang dirasakan saat ini maupun

yang bersifat potensial.

Tabel 12 Analisis Faktor Eksternal

NO Faktor Peluang ( Opportunity ) Ancaman ( Threat )

1. Pelayanan a. UU. No. 5 / 2014 tentang ASN berpeluang untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

b. Pertumbuhan industri makanan yang meningkat.

c. Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan semakin baik.

d. Kepercayaan pengguna layanan laboratorium semakin meningkat.

a. UU no 5/2014 tentang ASN b.Munculnya dan beredarnya

produk illegal c. Meningkatnya tuntutan

masyarakat terhadap peran balai POM.

d. Ketidakpedulian Pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan balai POM.

e. Kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan dalam


e. Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional maupun Internasional.

f. Penerapan ISO 9001:2008 tentang QMS mendorong meningkatnya mutu pelayanan.

memenuhi ketentuan yang disyaratkan cenderung menurun.

f. Menipisnya entry barrier.

2. Keuangan

a. Permenkeu. No10/PMK.02/ 2006 tentang Remunerasi, membuka peluang pemberlakuan sistem remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan.

b. Pasar bebas berpeluang meningkatkan PNBP.

c. Pemda Kab/Kota berpeluang menganggarkan dana untuk pengawasan obat dan makanan sesuai dengan MoU.

a. Biaya transportasi pesawat ke kabupaten cenderung meningkat.

b. Tarif / unit cost pengujian sampel pihak ke 3 banyak dikeluhkan masyarakat karena mahal.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

a.PP. No 53/2010 tentang Disiplin PNS, berpeluang dapat

meningkatkan kinerja pegawai

a. Perubahan pada masa transisi menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset)

b. Pasar bebas mendorong masuknya tenaga asing yang berdampak pada ketatnya persaingan penyerapan lulusan.

4 5.

Sarana dan Prasarana Penataan Kelembagaan

a. Pihak ke-tiga banyak yang berminat memanfaatkan fasilitas laboratorium.

a. Belum ada UU khusus mendukung BPOM sebagai institusi pengawas

Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka Balai POM di Kupang perlu

melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor-faktor lingkungan strategis

yang mempengaruhi baik dari internal maupun eskternal tidak akan menghambat

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Balai POM di Kupang periode 2015-2019.

Dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan

kelemahan serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, posisi

organisasi Balai POM di Kupang harusnya melakukan pengembangan dan perluasan

organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi Badan POM periode 2015-

2019.

Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan

peran dan kewenangan yang diberikan Badan POM sebagai lembaga yang mengawasi Obat


dan Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Balai POM di Kupang

sesuai dengan bisnis proses Badan POM untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada Tabel

7.1 di bawah ini:

Gambar 1.12: Peta Bisnis Proses Utama Badan POM sesuai Peran dan

Kewenangan

Gambar 1.13. Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM


Tabel 1.13 Penguatan Peran Balai POM di Kupang Tahun 2015-2019

Penguatan

Sistem

Pengawasan Obat

dan Makanan

• Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai

standar

• Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai

standar

• Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan

• Penyidikan dan penegakan hokum

Kerjasama,

Komunikasi,

Informasi dan

Edukasi Publik

• Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha

• melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik

termasuk peringatan publik

• Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan

• Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan

Makanan yang tidak sesuai dengan standar

• Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang

tidak memenuhi standar

Peran Balai POM di Kupang sebagai UPT Badan POM di Wilayah Nusa Tenggara Timur

melaksanakan Tugas dan Fungsi yakni :

1. Malakukan sampling dan pengujian dengan parameter kritis

2. Melakukan sampling produk Obat di Sektor publik (IFK)

3. Melakukan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

4. Melakukan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

5. Melakukan Projustitia di bidang obat dan makanan

6. Melaksanakan layanan publik

7. Melaksanakan pemberdayaan Komunitas berbasis Desa /Kelurahan/Pasar

8. Pengadaan sarana prasarana sesuai standar

9. Melaksanakan pembuatan dokumen Renstra (2015-2019) , perencanaan,

penganggaran tiap tahun dan evaluasi program dan laporan kegiatan yang

dilaporkan tepat waktu

28 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN POM

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang

dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Badan POM sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan

dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan

tersebut sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019. Untuk

itu, disusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran Badan POM.

Gambar 9: Peta Strategis Badan POM Periode 2015-2019

A. VISI

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Badan POM harus memberikan

kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP

Tahunan, melalui penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan (Renja K/L) yang

berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan

pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dan efisien serta pelaksanaan tugas-

tugas lainnya dari pemerintah.


Kualitas pengawasan Obat dan Makanan dilihat dari: 1) Kualitas kebijakan

dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap Obat dan Makanan;

2) Kualitas pengawasan Obat dan Makanan, serta 3) Kerjasama dan Komunikasi Publik

dalam mendorong peran serta masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk Obat

dan Makanan sesuai standar.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Badan POM

telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi

RPJMN 2015-2019 sesuai visi, misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-

2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai

amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019

adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

berlandaskan Gotong Royong”

Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 adalah

sebagai berikut:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan,

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

negara hukum,

2. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim,

3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera,

4. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing,

5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, dan

6. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden

terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka Badan POM sesuai dengan tugas dan

kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan

Makanan menetapkan Visi BADAN POM 2015-2019 adalah sebagai berikut:

”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

dan Daya Saing Bangsa”


Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan

masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta

diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan

dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan

Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang

mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat

ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan

meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah

memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional,

sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di

masa depan.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai

dengan penguatan peran Balai POM di Kupang sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Bab I. Misi Badan POM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full spectrum)

standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi

dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari

kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Kupang dalam melindungi

masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat

sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang

mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan

Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka

perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat

dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk

mencapai tujuan sasaran strategis ini.

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan

keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan

pemangku kepentingan.


Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku

usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan

Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu

memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi

ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Sebagai lembaga pengawas, Balai POM di Kupang harus bersikap konsisten

terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta

pembinaan dengan baik. Balai POM di Kupang harus mampu membina dan

mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman,

bermanfaat/berkhasiat dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke

depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan

jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk

Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap

Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan. Industri makanan, minuman

dan tembakau memiliki kontibusi PDB non migas di tahun 2012 sebesar 36,33

persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,59 persen (sumber:

Laporan Kemenperin 2004-2012). Perkembangan industri makanan, minuman

dan farmasi (obat) dari tahun 2004 sampai dengan 2012 juga mempunyai tren

yang meningkat. Hal ini tentunya merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk

industri tersebut berkembang lebih pesat.

Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya bersaing

di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai contoh, masih

besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar

negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya

dengan industri makanan, dimana pasar dalam negeri dengan besarnya jumlah

penduduk Indonesia sangat potensial. Industri kosmetik, obat tradisional dan

suplemen kesehatan pun mempunyai karakteristik yang sama. Kemajuan industri

Obat dan Makanan secara tidak langsung juga dipengaruhi dari sistem serta

dukungan regulatory yang mampu diberikan oleh Balai POM.di Kupang sehingga

Balai POM di Kupang berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing,

yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat

strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada

sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat

diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (awareness)


untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi

kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga

dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, Balai POM di Kupang

melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam mendukung pengawasan. Upaya tersebut salah satunya

dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain.

Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak

memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan

masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan

menimbulkan asymmetric information yang dapat dimanfaatkan oleh produsen

nakal untuk menjual produk yang murah namun substandar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM tidak dapat berjalan sendiri,

sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era

otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam

menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang

sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh

Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas

pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan

dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di

daerah, Balai POM di Kupang harus bersinergi dengan lintas sektor terkait,

sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya

mencapai tujuan.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang

memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan

sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam

hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana

penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan

kualitasnya, maka Balai POM di Kupang harus mampu mengelola sumber daya

tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program

dan kegiatan yang telah ditetapkan.


Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat

penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, Badan POM sebagai induk organisasi Balai POM di Kupang adalah

suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak

hanya bersifat teknis semata (techno structure), namun juga melaksanakan fungsi

pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering).

Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi sampai ke tingkat

daerah yaitu termasuk Balai POM di Kupang . Kelembagaan tersebut meliputi

struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta

budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi BADAN POM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok

dan fungsi Badan POM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar

internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BADAN POM, maka Balai POM

di Kupang sebagai ujung tombak Badan POM tentu juga menghadapi tantangan

globalisasi.

Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu

memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai

POM di Kupang berupaya untuk melindungi masyarakat dengan optimal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap

mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar

(learning organization). Untuk mendukung itu, maka Balai POM di Kupang perlu

untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).

Balai POM di Kupang setiap tahun melaksanakan Audit Internal 17025 : 2005

serta QMS 9001 : 2008 oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal dari KAN-

BSN maupun dari URS agar kelangsungan Mutu Pelayanan kepada masyarakat

senantiasa lebih baik, bahkan dapat melakukan Continuos Improvement

Dengan dilakukannya Kaji Ulang Manajemen diharapkan masukan yang diberikan

atas temuan maupun saran-saran yang diberikan mempunyai daya ungkit yang

cukup baik untuk peningkatan kinerja Balai POM di Kupang bahkan dapat

memberikan sumbangan bagi kinerja Badan POM secara umum.

Pemutakhiran IK melalui Kaji Ulang Dokumen yang dilakukan oleh Tim

Manajemen Mutu terhadap dokumen ISO 17025: 2005 maupun ISO 9001:2008

senantiasa dilakukan , agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi

semakin baik.


Proses pembelajaran dan In House Training dilakukan setiap tahun terhadap Ilmu

Manajemen yang baru seiring dengan perkembangan teknologi juga di lakukan

dengan mengundang Narasumber yang berkompeten, baik dari LIPI, KAN–BSN,

AN-Training maupun dari Perguruan Tinggi lainnya.

Sosialisasi Reformasi Birokrasi dilakukan minimal setahun sekali agar semua staf

mengetahui tujuan Reformasi Birokrasi yang ingin dicapai oleh Penmerintah.

Tujuan Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang secara umum yaitu kinerja Balai

POM di Kupang menjadi lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematik

untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan Aparatur Sipil

Negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab.

C. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati

dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-

nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi

seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan

komitmen yang tinggi.

2. Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-

nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

D. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka

tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:


1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu

dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;

2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan

menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas, adalah:

1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam

rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator:

a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan Badan POM

2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan

menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator:

a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi

ketentuan;

b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan Obat dan Makanan.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai

BADAN POM yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 , dengan mempertimbangkan

tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di

Kupang .

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai

POM di Kupang akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BADAN POM

sebagai induk organisasi , merupakan suatu proses yang komprehensif dan

bersifat full spectrum, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem

itu terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan

standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.

Kedua, penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk

sebelum memperoleh nomor ijin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan

diedarkan kepada konsumen. Ketiga, adalah pengawasan setelah beredar (post-

market control) yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan

Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat


dan Makanan. Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling

berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah

Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat

dan mutu.

Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai dasar

dalam menentukan produk yang tidak memenuhi syarat dan kemudian akan

ditarik dari peredaran. Kelima, adalah penegakan hukum di bidang pengawasan

Obat dan Makanan. Dalam bisnis Obat dan Makanan yang relatif menjanjikan

keuntungan yang besar, rentan terhadap pelanggaran dari pelaku usaha. Untuk

itu diperlukan adanya suatu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran

terkait Obat dan Makanan.

Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di Wilayah Nusa

Tenggara Timur melakukan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.

b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu

produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional,

kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

c. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu

produk secara mikrobiologi.

d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh, dan pemeriksaan

pada sarana produksi dan distribusi.

e. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum di

bdang Obat dan Makanan.

f. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan obat dan makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat Indikator Kinerja

Utama Balai POM di Kupang sebagai berikut:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat,

2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat,

3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat,

4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat meningkat,

5. Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat

6. Tingkat Kepuasan Pelanggan meningkat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan

banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah.


Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang

baik.

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Balai POM di Kupang selama ini lebih

banyak dengan unsur pemerintah serta masih bersifat sporadik, parsial dan

belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Padahal pelibatan

berbagai pihak termasuk masyarakat sangat urgen dan strategis dalam menopang

tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat Badan POM.

Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis bisa dimulai

dengan mengidentifikasi tingkat kepentingan setiap lembaga/institusi, baik

pemerintah maupun sektor private dan kelompok masyarakat terhadap tugas

pokok dan fungsi Balai POM di Kupang. Setelah itu, mengidentifikasi sumber daya

apa yang telah dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung

tugas yang menjadi mandat Badan POM, lalu menentukan indikator bersama atas

keberhasilan program yang (akan) dikerjasamakan. Kerjasama dan kemitraan

bisa dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya (bisa dana,

program atau SDM) yang tersedia di masing-masing lembaga dengan terlebih

dahulu menentukan tujuan dan kerangka kerjasamanya. Atau bisa juga dengan

“mendelegasikan” program-program yang ada di Balai POM di Kupang kepada

lembaga/ kelompok masyarakat sipil yang memiliki program yang sejalan dengan

misi Badan POM dengan mendukung pembiayaan program lembaga tersebut.

Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan

berkelanjutan, maka harus diikat dengan sebuah kesepakatan (MoU) yang

mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah

disepakati.

Balai POM di Kupang juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan

terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya yang

merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan

masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat

dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri

dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku

berbahaya dan ilegal.

Sebagai wujud kemitraan sampai akhir tahun 2014, Balai POM di Kupang telah

melakukan MOU di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dengan 1 Pemerintah

kota.dan 20 Pemerintah Kabupaten di Wilayah Nusa Tenggara Timur


Di sisi lain, juga harus disepakati adanya mekanisme dan sistem monitoring dan

evaluasi yang terlembagakan, serta memastikan bahwa hasil kerjasama ini juga

bisa diakses dan dievaluasi bersama oleh publik yang lebih luas.

Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat sebagai

konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran

(masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga

masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat

dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Dalam upaya meningkatkan

kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, Balai

POM di Kupang harus memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui

Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan oleh pelaku

usaha baik produsen, distributor dan pelaku usaha lain. Pengawasan oleh pelaku

usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah

produk beredar, salah satunya adalah meliputi pengawasan Obat dan Makanan di

sarana produksi dan sarana distribusi.

Produsen mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan

Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu)

melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan.

Dari sisi pemerintah, Badan POM bertugas dalam menyusun kebijakan dan

regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Paradigma Badan POM sebagai lembaga pengawas dan ditakuti oleh pelaku usaha

selama ini mulai berubah, dengan adanya upaya yang dilakukan Balai POM di

seluruh Indonesia dalam menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan para

pelaku usaha.

Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai POM di Kupang berupaya

memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan

dalam usahanya melalui advokasi peraturan dibidang obat dan makanan.

Salah satunya melalui jaminan kualitas (quality assurance) pengawasan, melalui

pendampingan regulatory (regulatory assistance). Pada Unit Pusat , masing-

masing kedeputian di Badan POM mempunyai upaya yang berbeda dalam

memberikan dukungan regulatory, sesuai dengan bidang lingkupnya.

Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang mendukung

pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat dan Makanan.


Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi

tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan

dukungan regulatory (sistem pengawasan) kepada pelaku usaha dengan insentif.

Sementara terkait dengan faktor lain yang menjadi variabel penentu dalam

meningkatkan kemudahan usaha, adalah daya saing.

Balai POM di Kupang sebagai Unit pelaksana teknis di daerah dalam pelaksanaan

tupoksinya ,maka untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini,

dibuat indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)

3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan

6. Jumlah layanan publik oleh Balai POM

7. Jumlah Komunitas yang diberdayakan

8. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang


3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM

Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat

tercapainya sasaran strategis Balai POM di Kupang . Penerapan tata kelola

pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek

keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan

partisipasi masyarakat. Balai POM di Kupang telah melaksanakan Reformasi

Birokrasi yang harus terus dipelihara untuk menciptakan birokrasi yang

bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik

Balai POM di Kupang akan meningkat.

Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine)

merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama

terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja.

Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka Balai

POM di Kupang harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal

mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan

yang telah ditetapkan.


Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat

penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Balai POM di Kupang untuk melaksanakan tugas masih memerlukan penguatan

kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya

dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang

sesuai dengan nilai organisasi.

Untuk memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan serta meningkatkan

kualitas pembinaan Balai POM di Kupang perlu memperkuat kapasitas SDM

dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk menjawab tantangan yang terjadi

(emerging issus). Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat

transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan

kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv)

pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi)

penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan

jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka secara

Nasional pada Badan POM dibuat indikatornya adalah:

1. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM, 2. Opini Laporan Keuangan Badan POM dari BPK, 3. Nilai SAKIP Badan POM dari MenPAN dan RB.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Badan POM, maka Balai POM Kupang

harus senantiasa menunjang secara sinergis ketiga indikator diatas.

Adapun Tabel 5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di

Kupang periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :

Tabel 5: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di

Kupang periode 2015-2019

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

1. Persentase obat yang memenuhi syarat;

2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;

3. Persentase Kosmetik yang


memenuhi syarat;

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat;

5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat,


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM

Sebagaimana visi dan misi Badan POM periode 2015-2019 pada Bab II di atas,

untuk mewujudkan visi Badan POM ”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan

Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” maka akan dilaksanakan 3 (tiga )

misi dari Badan POM yaitu :

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat

2. Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan

keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan

pemangku kepentingan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai POM di Kupang

Dari misi ini dijabarkan pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di

Kupang selama periode 2015-2019 yaitu :

Tablel 3.1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan pada Balai POM di Kupang

KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PADA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2015-2019

1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)

3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan

6 Jumlah layanan publik Balai POM

7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan

8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu


Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan

pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, melainkan juga pemenuhan hak-hak dasar

warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam perspektif tersebut,

pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab,

serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteran bagi seluruh

bangsa Indonesia. Kualitas SDM tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan

pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009

menjadi 73,8 pada tahun 2013.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di atas, perlu disertai gerakan Revolusi

Mental, dengan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang,

yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehinga Indonesia menjadi

bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus dinternalisasi baik pada

setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi,

disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif,

kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan

kemaslahatan umum. Mengkrucut pada pembangunan kesehatan dan SDM, tantangan

ke depan adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan

pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan

penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan

makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Sebagai salah

satu aspek pendukung pembangunan manusia di bidang kesehatan dan gizi

masyarakat, Pengawasan Obat dan Makanan dihadapkan pada beberapa tantangan.

Beberapa permasalahan dan Isu Strategis terkait pengawasan Obat dan Makanan

tercakup dalam Permasalahan dan Isu Strategis ke-5 yakni Pemenuhan Ketersediaan

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Saat ini persentase obat yang telah memenuhi standar mutu, khasiat dan keamanan

baru secara nasional mencapai 92 persen. Pada tahun 2014 industri farmasi yang

memenuhi CPOB) terkini baru mencapai 83,66 persen.


Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan ibu dan

anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit

menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan,

meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya

perlindungan finansial, meningkatnya ketersediaan, persebaran, dan mutu sumber

daya manusia kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat dan mutu Obat dan

Makanan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator yang terkait

Badan POM sebagai berikut:

Tabel 3.2. Indikator dan target Obat dan Makanan pada awal dan akhir tahun Rensta

Balai POM di Kupang

(Sumber: Lampiran Renstra BPOM di Kupang 2015-2019)

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi

Masyarakat tahun 2015-2019, ditetapkan satu arah kebijakan pembangunan di bidang

Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan Badan POM termasuk Balai POM di

Kupang adalah “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”, melalui:

1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;

2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;

3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku

kepentingan;

4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh

masyarakat dan pelaku usaha;

5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong

peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan

6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan 1 (satu) dari 5 (lima) strategi

pembangunan ekonomi, subbidang UMKM dan koperasi, yaitu dalam hal peningkatan nilai

tambah produk melalui peningkatan penerapan standardisasi produk dan sertifikasi halal,

keamanan pangan dan obat.

No Indikator Status Awal Target 2019

1 Persentase obat yang memenuhi syarat 92 99,23

2 Persentase makanan yang memenuhi syarat

86,4 88,54


Pada Matriks Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama,

terdapat 3 (tiga) program lintas di bawah koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan (PMK) yang melibatkan Badan POM yaitu:

• Program Lintas Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri atas 12 Program di 11

K/L termasuk Program Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan melalui 3

(tiga) kegiatan dan diukur dengan ukuran 1 Indikator kinerja program (IKP) dan 5

indikator kinerja kegiatan (IKK)

Tabel 3.3. Program dan Indikator Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM

Kode Program/Kegiatan Indikator 1.2 Program Pengawasan Obat

dan Makanan

Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat

1.2.1

Pengawasan Produk dan

Bahan Berbahaya

Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan

berbahaya sesuai ketentuan

1.2.2

Penilaian Pangan Olahan Persentase Penilaian pangan olahan yang diselesaikan

1.2.3 Surveilans dan Penyuluhan

Keamanan Pangan

Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan

Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP

Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi

Pengawasan Keamanan pangan

Program Lintas Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengendalian Penyakit terdiri

atas program Dukungan Manajemen Kemenkes, P2PL, Kepemudaan dan Olahraga,

serta Program Pengawasan Obat dan Makanan , secara nasional yang dilaksanakan

melalui 8 (delapan) kegiatan dengan ukuran 1 IKP dan 18 IKK


Kode Program/Kegiatan Indikator 3.4 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Persentase obat yang memenuhi syarat

3.4.1

Inspeksi dan Sertifikasi Obat

Tradisional, Kosmetik dan Suplemen

Kesehatan

Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan

distribusi OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau

diverifikasi

Persentase OT, kosmetik dan suplemen kesehatan dan

produk kuasi TMS yang dianalisis dan ditindaklanjuti

Persentase berkas permohonan sertifikasi OT, Kosmetik

dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang

mendapatkan keputusan tepat waktu

Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang

memiliki sertfikat CPOTB

Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam

pemenuhan ketentuan

3.4.1

Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi

pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu

dan sertifikasi

Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu

dan keamanan produk pangan

Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam

rangka menjamin keamanan pangan

3.4.1

Pengembangan Obat Asli Indonesia Jumlah pedoman/publikasi informasi keamanan,

kemanfaatan/khasiat dan mutu hasil pengembangan OAI

3.4.1

Pengawasan Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif

Persentase label dan iklan produk tembakau yang

memenuhi ketentuan

Persentase penyelesaian pemberian sanksi TL tepat waktu

terhadap sarana pengelola NPP yang tidak memenuhi

ketentuan

Persentase permohonan rekomendasi Analisa

Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika,

psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu

(persen)

3.4.1

Penilaian Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

Persentase keputusan penilaian Obat Tradisional,

suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan

3.4.1

Penyusunan Standar Obat Tradisional,

Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen

Kesehatan yang disusun

3.4.1

Penyusunan Standar Pangan Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan

Suplemen Kesehatan yang disusun

3.4.1

Investigasi Awal dan Penyidikan

Terhadap Pelanggaran Bidang Obat

dan Makanan

Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan

Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang

obat dan makanan

Jumlah Perkara tindak Pidana di Bidang Obat dan

Makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan

Makanan


B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI KUPANG

Untuk mensinkronisasikan Program Balai POM di Kupang dengan Program Badan POM maka kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang :yakni

Tabel 3.4. Program dan Indikator Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang

Kode Program/Kegiatan Indikator

4.4. Program

Pengawasan Obat

dan Makanan

Meningkatkan Persentase obat yang memenuhi syarat

Meningkatkan Persentase obat Tradisional yang memenuhi

syarat

Meningkatkan Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Meningkatkan Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi

syarat

Meningkatkan Persentase makanan yang memenuhi syarat

4.4.1

Pengawasan Obat

dan Makanan pada

Balai POM di

Kupang

Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan

Makanan

Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan

Makanan

Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan

Jumlah layanan publik di Wilayah NTT

Jumlah Komunitas yang diberdayakan

Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang



Oleh karena pada Wilayah NTT tidak terdapat Pabrik Farmasi maka program yang

dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang yaitu :

Tabel 3.5. Program dan Indikator Pengawasan Obat pada Balai POM di Kupang

Kode Program/Kegiatan Indikator

4.4 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Persentase obat yang memenuhi syarat

4.4.1

Pengawasan Obat dan Makanan

pada Wilayah NTT oleh BPOM di

Kupang

Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter

kritis

Persentase cakupan pengawasan sarana Produksi

Makanan

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi

Obat dan Mmakanan

Pemenuhan target sampling produk obat di sektor

publik (IFK)

4.4.2

Pengawasan Distribusi Obat Persentase peningkatan PBF yang memenuhi

CDOB

4.4.3

Pengawasan Produksi Obat dan

Makanan

Persentase hasil inspeksi sarana produksi dengan

temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu

4.4.4

Pemeriksaan secara Laboratorium,

Pengujian dan Penilaian Keamanan,

Manfaat dan Mutu Obat dan

Makanan serta Audit/Surveilan

17025 : 2008 terhadap

Laboratorium Pengujian

Persentase pemenuhan Peralatan Laboratorium

Balai POM yang sesuai persyaratan Good

Laboratorium Practices (GLP)/ standard minimal

laboratorium

Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat

waktu

Berdasarkan hasil Analisa SWOT pada Bab I di atas, maka Balai POM perlu

melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor-faktor lingkungan

strategis yang mempengaruhi baik dari internal maupun eskternal tidak akan

menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Balai POM di Kupang periode

2015-2019. Dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan

kelemahan serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, posisi


organisasi Balai POM di Kupang harusnya melakukan pengembangan dan perluasan

organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi Balai POM di Kupang

periode 2015-2019.

Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan

peran dan kewenangan Balai POM di Kupang sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan

Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Balai POM di Kupang sesuai

dengan bisnis proses Balai POM di Kupang untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada

Tabel 3.6 di bawah ini dengan memperhitungan analisis SWOT.

Tabel 3:6. Rangkuman Analisis SWOT

HASIL PEMBAHASAN (SWOT)

Kekuatan (Strengths) 1.

Merupakan satu-satunya organisasi pemerintah di NTT dengan pelayanan laboratorium kemampuan dan fasilitas laboratorium yang modern dan lengkap.

2. Laboratorium dengan Akreditasi KAN sejak 2005 sehingga pelayanan hasil laboratorium dapat diandalkan

3. Citra organisasi terus membaik yang dibuktikan kepercayaan institusi lain dan masyarakat semakin meningkat menggunakan layanan lab.

4. Sudah memiliki bulletin ilmiahe

5. Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas di 22 kabupaten/kota di NTT.

6 Memiliki pedoman yang jelas sebagai acuan pengawasan obat dan makanan.

7 Anggaran DIPA dari pemerintah tersedia memadai

8 Adanya pendapatan dana PNBP

9 Akuntabilitas pengelolaan keuangan cukup baik

10 Kualitas SDM sudah Memadai baik dari segi skill maupun managerial

11 a. Komitmen Pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM.

12 Kualifikasi Pendidikan sebagian besar Apoteker (45%). d.

13 Sebagian besar staf sudah diupgrade kompetensi melalui pelatihan dan berpengalaman pada tupoksi lebih dari 5 tahun.

14 Memiliki sarana gedung yang memadai (55,917 M2) dan tanah seluas 5,14 ha.

15 Memiliki Lab. terakreditasi KAN dengan peralatan lab yang memadai

16 Memiliki jaringan yang kuat dengan instansi-instansi daerah .

17 Penandatanganan MoU terkait pengawasan obat dan makanan dengan Pemda kabupaten/kota telah dilakukan.

18 Peluang untuk membangun kemitraan dengan stakeholder sangat tinggi.



Kelemahan (Weaknesses)

1. Belum semua permintaan masyarakat dapat dipenuhi

2 Belum melakukan kajian dan evaluasi layanan tahunan bersama konsumen dan profesi serta stakeholder

3 Pelayanan belum sepenuhnya prima

4 Budaya hemat belum berkembang.

5 . Perencanaan masih lemah

6 Reward dan Punishment belum jelas

7 Motivasi dan loyalitas staf terhadap organisasi belum optimal.

8 Kuantitas SDM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi Balai

9 Alokasi biaya pemeliharaan sarana & prasarana khususnya untuk suku cadang masih kurang.

10 Struktur dan tata kerja belum sesuai.

11 Hambatan dalam koordinasi dengan instansi lain karena kedudukan balai pada tingkat eselon III.

12 Kemitraan dengan stakeholders belum sesuai yang diharapkan.

Peluang (Opportunities)

1. UU. No. 5 / 2014 tentang ASN berpeluang untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan pegawai

2. PP. No 53/2010 tentang Disiplin PNS, berpeluang dapat meningkatkan kinerja pegawai

3. Pertumbuhan industri makanan yang meningkat.

4. Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan semakin baik.

5. Kepercayaan pengguna layanan laboratorium semakin meningkat.

6 Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional maupun Internasional

7 Penerapan ISO 9001:2008 tentang QMS mendorong meningkatnya mutu pelayanan.

8 Permenkeu. No10/PMK.02/ 2006 tentang Remunerasi, membuka peluang pemberlakuan sistem remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan.

9 Pasar bebas berpeluang meningkatkan PNBP.

10 Pemda Kab/Kota berpeluang menganggarkan dana untuk pengawasan obat dan makanan sesuai dengan MoU.

11 Pihak ke-tiga banyak yang berminat memanfaatkan fasilitas laboratorium.

Tantangan (Threats)

1. UU no 5/2014 tentang ASN dimana tenaga Non PNS dapat bersaing bila mempunyai kompeten

2. Munculnya dan beredarnya produk illegal

3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran balai POM

4. Ketidakpedulian pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan balai POM.

5 Kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan dalam memenuhi



ketentuan yang disyaratkan cenderung menurun

6 Biaya transportasi pesawat ke kabupaten cenderung meningkat.

7 Tarif / unit cost pengujian sampel pihak ke 3 banyak dikeluhkan masyarakat karena mahal

8 Menipisnya entry barrier.

9 Perubahan pada masa transisi menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset)

10 Pasar bebas mendorong masuknya tenaga asing yang berdampak pada ketatnya persaingan penyerapan lulusan.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI KUPANG

Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut pada Bab I di atas, arah kebijakan dan

strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Kupang periode 2015-

2019, maka Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:

1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi

masyarakat

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian

pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan

Makanan

3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan

pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan

Makanan

4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan

struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja

yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan

efisien.

5) Peningkatan SDM melalui Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan baik Internal Badan

POM maupun eksternal .

6) Peningkatan Pemenuhan Standar Minimal Alat Utama Laboratorium

7) Peningkatan Quality Management System dengan Audit Internal oleh Internal auditor

ISO 17025 : 2005 dan ISO 9001:2008 , Kaji Ulang Dokumen Mutu maupun


Penambahan Instruksi Kerja sesuai dengan kemajuan teknologi IT maupun

perubahan Metode Analisa serta Kebijakan Mutu terkini.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan

Makanan;

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan

Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;

Internal:

3) Penguatan dan penerapan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan

berbasis risiko;

4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja

individu/pegawai;

5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan

untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas pada Balai POM di Kupang dan Pos POM

secara lebih proporsional dan akuntabel;

7) Meningkatkan kualitas dan pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana

pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan

Makanan di Wilayah NTT

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan

lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil).

Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun

eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas, maka dengan sendirinya

menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan

kelembagaan Balai POM di Kupang . Untuk konteks kerjasama misalnya, secara

kelembagaan selama ini di Balai POM di Kupang melalui Seksi Sertifikasi dan Layanan


Informasi Konsumen , tetapi fokus tugas dan fungsi Seksi ini tidak terkait dengan model

kerjasama yang akan dikembangkan oleh Balai POM di Kupang

Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi

dan kelembagaan serta sumber daya pegawai Balai POM di Kupang sendiri. Poin penting

yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan

sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Sistem pengawasan,

manajemen kinerja, pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel,

peningkatan kualitas SDM serta Evaluasi dan Laporan yang tepat waktu

Saat ini SDM pada Balai POM di Kupang masih kurang dibandingkan dengan Beban

Kerja yang ada. Dalam perhitungan kebutuhan sesuai ABK, Balai POM di Kupang yang

saat ini 70 pegawai ( 4 CPNS yang masuk akhir Mei 2015) termasuk pada 2 Pos POM,

masih dibutuhkan 12 PFM di Seksi Pengujian Pangan dan Teranokoko.

Dengan adanya permohonan turn over yang tinggi , membuat semangat kerja SDM

menjadi berkurang. Untuk itu diperlukan strategi untuk pemberdayaan SDM yang ada.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan

Makanan tersebut, Balai POM di Kupang menetapkan program-programnya sesuai RPJMN

Badan POM periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung

(generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan

Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam

pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian

kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai

standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana

distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum,

serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.


b. Program Generik

1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya.

2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Balai POM

di Kupang dan Pos POM di Ende serta Pos POM di Atambua

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas

pada Balai POM di Kupang , sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

di Wilayah NTT :

1) Penyusunan Perencanaan Teknis setiap Tahun , Semester dan Bulanan ;

2) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui

penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan.

3) Peningkatan efektivitas pengawasan melalui evaluasi post market yakni sampling

Obat dan Makanan serta pengujian secara Laboratorium

4) Sampling Obat di sarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

5) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan,

sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan

dan Bahan Berbahaya;

6) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

7) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan pelatihan sumber daya

Manusia pada laboratorium Obat dan Makanan;

8) Melakukan in House Training dengan Nara sumber yang professional dan

kompeten di bidangnya.

9) Pemenuhan terhadap sarana prasarana , baik Standard Minimal Peralatan

Laboratorium maupun sarana pendukung manajemen laboratorium lainnya.

10)Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;

11).Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku

kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

12)Pemberdayaan masyarakat melalui KIE dan Advokasi masyarakat pedesaan.


b. Kegiatan untuk mendukung ketiga program generik sebagai pendukung

1. Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran

keuangan

2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

3. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana

dan Prasarana Penunjang Aparatur Balai POM di Kupang ;

4. Peningkatan Kompetensi Aparatur Balai POM di Kupang baik melalui peningkatan

pendidikan formal maupun pelatihan ;

5. Peningkatan pengetahuan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan

Konsumen dan Hubungan Masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran

strategis Badan POM periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan

kegiatan berdasarkan logic model perencanaan.

Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan sesuai

dengan unit organisasi di lingkungan Balai POM di Kupang , mengacu pada logic Model

Badan POM , sebagai berikut :

Gambar 3.1. Log Frame Balai POM di Kupang


D. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan

adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan.

Badan POM sebagai Induk Organisasi dari Balai POM di Kupang adalah Lembaga

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi

yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang

bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas

pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan

kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu,

regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat

dan Makanan.

Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai

kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Seperti di

daerah lain, Balai POM di Kupang dalam melaksanakan pengawasan seringkali harus

berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan

peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang

dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung

mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya

derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan

tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain

yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat

dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan

distributor), sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan

yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran.

Visi BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa mempunyai

beberapa maksud, diantaranya: pertama, daya saing bangsa dalam hal ini adalah dengan

Obat dan Makanan yang terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya maka secara tidak


langsung akan membentuk seorang manusia yang sehat dan berkualitas. Dengan makanan

yang bergizi maka seseorang akan tumbuh dengan baik jasmani dan

rohaninya/kecerdasannya. Obat yang aman dan bermutu akan dapat menurunkan tingkat

risiko kematian akibat penyakit yang tidak berkhasiat, dan pasien dapat tertolong dengan

obat yang bermutu.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara

optimal, maka Balai POM di Kupang perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan

perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh Balai

POM di Kupang dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3671);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik


5062);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik


5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3867);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Label dan Iklan Pangan

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124);

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan ,,,,Tugas dan Fungsi ,

Kewenangan , Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun

2005.

12. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005.

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/IX/1993 Pedagang

Besar Farmasi

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang

Tata Niaga Impor Bahan Berbahaya Tertentu


Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya.


Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

18. Keputusan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.35.02770 Tahun

2002 tentang Pemantauan dan pengawasan Prekursor.


19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun

2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT);

21. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun

2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

22. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1640 tentang

Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

(SPP-IRT);

23. Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang

Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan perlu dibuat

peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan pangan

seharusnya tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan saja, namun juga pada

keamanan pangan serta pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat UU pangan

itu sendiri, yaitu pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan keyakinan

masyarakat Indonesia.

24. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

konkuren. Diharapkan terbentuknya NSPK ini akan dapat menciptakan sinergi antara

Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal:

(1) Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dan (2) Sebagai pedoman Pemerintah

Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung

upaya ini perlu penguatan koordinasi dengan melibatkan kementerian terkait (contoh.

Kemendagri) dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan di daerah,

monitoring efektivitas implementasi NSPK. Untuk itu, diperlukan peraturan bersama

dengan Kemendagri sebagai pembina daerah dalam hal pelaksanaan NSPK didaerah.

Diharapkan NSPK ini juga termasuk pola tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan

Makanan antara Badan POM dengan daerah terkait. Hal ini bertujuan agar pengawasan


Obat dan Makanan dapat berjalan lebih lancar, hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti

oleh pemangku kepentingan terkait.

25. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP yang dikeluarkan oleh Badan POM.

Diharapkan dengan adanya standar kompetensi tersebut Balai POM di Kupang dapat

meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini (AEC, Post

MDGs, SJSN Kesehatan, dll.).

26. Minutes of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di

wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan salah satunya adalah RI dan RDTL

Hal ini diperlukan karena belum optimalnya quality surveilance/monitoring mutu

untuk daerah perbatasan, daerah terpencil dan gugus pulau.

27. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan

Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain: Peraturan baru terkait KLB

dan Farmakovigilans dan Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak response dan EWS.

Upaya ini dapat membantu memperbaiki Sistem Outbreak response dan EWS yang

belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif

pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan

(contoh: Obat terkontaminasi etilen glikol).

28. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan.

Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki Sistem penyebaran

informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan

hasil MESO, Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek

Samping Kosmetik (MESKOS) juga dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang.

29. Perlu adanya Peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory insentive

melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (crash program), misalnya semua

laboratorium dalam lima tahun ke depan telah pra-kualifikasi oleh lembaga lainnya.

30. Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta

Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan

efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini BPOM perlu

meningkatkan advokasi tentang peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat

dan Makanan.


E. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk memperkuat peran dan fungsi Balai POM di Kupang dalam melaksanakan

mandat Renstra 2015-2019, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan,

baik penataan dalam lingkup intraorganisasi Badan POM (organisasi induk) maupun

penataan yang bersifat interorganisasi dalam bentuk koordinasi lintas instansi/lembaga

maupun hubungan relasional dengan para pemangku kepentingan utama.

Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar

lebih efisien dan efektif adalah:

1. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sesuai dengan

perubahan lingkungan strategis periode 2015-2019

Penataan dalam kerangka kelembagaan bagi organsiasi induk dilakukan dengan

memperhatikan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen, antara lain dengan:

a. Penguatan Kantor Pusat Badan POM dalam fungsi dan peran sebagai policy

center (pengkaji, perumus, dan penetapan kebijakan) dalam bidang

pengawasan obat dan makanan;

b. Penguatan Pusat-Pusat sebagai center of excellence untuk memberikan

dukungan kepada Kedeputian dalam hal: (1) pelaksanaan kajian strategis dan

konseptual; (2) pertimbangan proses pengambilan keputusan tertentu; (3)

pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional tertentu dalam pengawasan obat

dan makanan;

Sedangkan untuk penataan kelembagaan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

dilakukan dengan berpegang pada Peraturan Menteri PAN No.

PER/18/M.PAN/ll/2008, Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dengan langkah penataan

sebagai berikut :


a. Penguatan UPT sebagai responsibility center dalam pelaksanaan fungsi Badan

POM di daerah untuk pelaksanaan mandat pada tingkat taktikal dan operasional,

sekaligus sebagai “ujung tombak” dalam penyelenggaraan layanan teknis dan

administratif yang telah didelegasikan dari Badan POM;

b. Upaya peningkatan kinerja kelembagaan UPT melalui penataan ulang kriteria

dan klasifikasi UPT berdasarkan unsur pokok dan unsur penunjang;

Gambar 3.2. Kerangka kelembagaan pelaksanaan mandat Badan POM

Secara garis besar kerangka kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

dituangkan pada Gambar 3.2 Dalam kerangka kelembagaan tersebut tampak bahwa

dalam pelaksanaan mandatnya Badan POM menyelenggarakan fungsi produce,

provide, manage, dan apply.

1. Fungsi produce, meliputi mandat untuk perumusan dan penetapan kebijakan

(regulating), penyelenggaraan layanan publik (executing, dan pelenksanaan

fasilitasi, pengembangan kapasitas, maupun kegiatan-kegiatan penguatan bagi

pihak lain (empowering). Fungsi provide, merupakan menyediakan keluaran untuk

dimanfaatkan langsung oleh mitra atau pengguna akhir. Untuk fungsi manage,

merupakan fungsi pengelolaan sumberdaya organsiasi agar dapat dicapai hasil yang

optimal dalam mendukung kegiatan operasional Badan POM. Sedangkan apply


adalah bentuk outreach dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat bagi

masyarakat.

2. Penguatan lembaga-lembaga pemerintah di daerah di bidang pengawasan Obat dan

Makanan;

Balai POM di Kupang telah melakukan MoU dengan 1 Kota dan 20 Kabupaten di

NTT. Hal ini sangat berpengaruh dalam melakukan pengawasan obatv dan makanan

di daerah.

3. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam

rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan mudah

dilakukan , mengingat sudah ada persepsi yang sama dalam hal pengawasan;

4. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama

dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan penegak

hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan ilegal

merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana.

5. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan Balai POM di

Kupang untuk memastikan bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola

pembuatan keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta

manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.

6. Penyempurnaan tata laksana dengan membuat prosedur-mekanisme penanganan

konflik antar unit dalam organisasi.

7. Penyempurnaan IK sangat diperlukan , IK aturan Perilaku ASN yang diturunkan dari

PP 53 tahun 2010 juga senantiasa di terapkan mengikuti perkembangan peraturan.

8. Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan

berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan

profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga penysunan kebutuhan

anggaran untuk biaya rutin ASN.

9. Training Need Assessment baik yang dibiayai oleh Balai POM di Kupang ( Pelatihan

Laboratorium maupun Manajemen) maupun yang diusulkan ke Biro Umum Badan

POM.


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagaimana sasaran strategis Badan POM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,

maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

BalaiPengawas Obat dan Makanan di Kupang

SS 1

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat

99,19 99,20 99,21 99,22 99,23

1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat

79,31 79,41 79.51 79.61 79.71

1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

98.49 98.59 98,69 98.79 98.89

1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat

86,54 87,04 87,54 88,04 88,54

SS 2

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat 96,92 97.00 98.00 98,5 98,7

2.2

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

SS 3

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

3.1 Nilai SAKIP Balai POM di Kupang dari Badan POM

AA AA AA AA AA

Untuk mencapai Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan-Kegiatan:

1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)

3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan


5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan

6. Jumlah layanan publik Balai POM di Kupang

7. Jumlah Komunitas yang diberdayakan

8. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat

waktu

Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan

dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan

dengan pemangku kepentingan dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan

Makanan melalui Kegiatan-Kegiatan:

1. Pengawasan Sarana Produksi Obat/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha

Obat

2. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen

Kesehatan/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Obat Tradisional,

Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

3. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha

Pangan Olahan

Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas

kelembagaan BPOM dilaksanakan:

(i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Balai POM di Kupang serta melalui Kegiatan-Kegiatan:

1. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-

undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen, dan

Hubungan Masyarakat

2. Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembagan Organisasi,

Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan

Pelaporan

3. Peningkatan Penyelenggaran Hubungan dan Kerjasama antar

stakeholder

4. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Negara

5. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Balai POM

6. Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan

Teknologi Informasi


(ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM, melalui Kegiatan-

Kegiatan:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai POM di Kupang

2. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Penunjang Aparatur Balai POM di Kupang

B. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan

maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

strategis BPOM periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan

(Output)/Indikator

Alokasi (dalam Miliar rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019

BalaiPengawas Obat dan Makanan di Kupang

SS 1

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

5,673,656

6,150,040 6,159,590 6,169,140

6,178,690






SS 2


2,246,257 2,247,583 2,247,583 2,247,583 2,247,583

2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

2.2



SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

6,841,971

7,971,134

8,271,134

8,571,134

8,821,13

4

3.1 Nilai SAKIP Balai POM di Kupang dari Badan POM

Program Pengawasan Obat dan Makanan di BPOM di Kupang

SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

5,673,656

6,150,040

6,159,590

6,169,140

6,178,69

0






1.6. Persentase pangan fortifikasi makanan yang memenuhi ketentuan

SP 2


2,246,257

2,247,583

2,247,583

2,247,583

2,247,58

3

2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

2.2


SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

6,841,971

7,971,134

8,271,134

8,571,134

8,821,13

4

3.1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai di Kupang

Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan pada Balai POM di Kupang

5,673,656

6,150,040

6,159,590

6,169,140

6,178,69

0


1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

1,188,280

1,188,28

0

1,188,280

1,188,280

1,188,2

80

2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)

xxx xxx xxx xxx xxx

3

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

xxx xxx xxx xxx xxx

4

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

xxx xxx xxx xxx xxx

5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan

xxx xxx xxx xxx xxx

6 Jumlah layanan publik BB/BPOM

xxx xxx xxx xxx xxx

7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan

xxx xxx xxx xxx xxx

8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

xxx xxx xxx xxx xxx

9

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

xxx xxx xxx xxx xxx

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi

masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan

peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat

antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk

peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran

dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui public private partnership

(PPP) dan corporate social responsibility (CSR).

Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam

mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka

peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk

digarap secara serius oleh BPOM, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah

daerah dalam mendukung mandat BPOM tersebut.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui

mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP


merupakan model kerjasama baru antara pemerintah dan private sector yang bertujuan

untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat

tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP

bisa dalam bentuk kerjasama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau

dengan memberikan dukungan tenaga expert pada proyek yang dikerjasamakan.

Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini

lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding

perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan

oleh Badan POM dalam mendukung program-program Badan POM. Apalagi banyak

perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan

secara langsung dengan Badan POM. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana

akan muncul semacam conflict of interest antara Badan POM sebagai regulator sekaligus

eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Badan POM

tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan

main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu

dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerjasama PPP dan

CSR ini. Di sisi lain, Badan POM juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung

dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari

sedari awal.

Dalam hal ini, Balai POM di Kupang berupaya untuk mendorong dan

mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Badan POM bisa didukung

oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan

fungsi Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Matriks kinerja dan pendanaan BPOM per kegiatan sebagaimana pada Lampiran

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Kupang


BAB V

PENUTUP

Renstra Balai POM di Kupang Tahun 2015-2019 adalah merupakan

panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Kupang untuk 5

(lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019

sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan

sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf Balai POM di

Kupang . Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun

2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.

Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Balai

POM di Kupang , termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan

sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BPOM

yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada

RPJMN 2015-2019.

Renstra Balai POM di Kupang Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan

kerja bagi semua Seksi / Sub Bagian di Balai POM sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua Seksi / Sub Bagian dapat

melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada

peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN

dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan

dalam Renstra BPOM 2015-2019 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan

output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada

pertengahan periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai midterm review,

maupun pada akhir RPJMN sebagai impact assessment.

Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan nasional (BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti


tersebut di atas,Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan

Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan

Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra BPOM Tahun 2015-2019

dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden

dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Documents

RENCANA STRATEGIS - POMpom.go.id/ppid/2015/rbalai/kupang.pdfKepala Balai POM di Kupang Ruth Diana Laiskodat,S.Si.Apt.,MM NIP.19690831 199703 2 001 ii RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN