RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
TAHUN 2015-2019
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
TAHUN 2015
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
NOMOR : HK.04.1.108B.5.15.41 TENTANG
RENCANA STRATEGI (RENSTRA) BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2015-2019
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan yang selaras dan mempunyai
kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan, maksud,tujuan dan karakteristik
program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang
memberikan kontribusi dari pencapaian misi dan visi oraganisasi , maka
perlu dilakukan Rencana Straregi untuk lima tahun kedepan.
b. bahwa dengan terbitnya Renstra Badan POM RI Tahun 2015 -2019 sebagai
Acuan Penyusunan Rencana Strategi Balai POM DI Kupang 2015-2019.
maka disusunlah Renstra Balai POM di Kupang tahun Tahun 2015-2019
c. bahwa sehubungan dengan huruf b maka perlu dilakukan penetapan Rencana
Strategi Balai POM di Kupang dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM
Kupang;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
; 3. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014
Tentang Rencana Kerja Pemerintah
5. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas,
fungsi, kewenangan, susunan organisasi, tata kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden nomor 64 Tahun 2005 Perubahan keenam atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen ;
. 6. Instruksi Presiden Nomor 7 ahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja.Negara
9. Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/SK/KBPOM tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Badan POM RI.
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun
2015-2019
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Rencana
Strategi Balai POM Di Kupang Tahun 2015-2019.
PERTAMA : Rencana Startegi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang
selanjutnya dalam keputusan ini disingkat Renstra Balai POM di Kupang tahun
2015-2019 yang berisi Sasaran Program / Kegiatan , Indikator Kinerja Utama
dan Indikator Output.
KEDUA : Renstra Balai POM di Kupang Tahun 2015-2019 tertera sebagaimana dalam
lampiran Keputusan ini;
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Kepurtusan
Renstra Balai POM di Kupang tahun 2015-2019 maka dapat dilakukan
perubahan sebagaimana mestinya.
. Ditetapkan di : Kupang Pada tanggal : 6 Mei 2015
i RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga perlu
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 tanggal 8 Januari
2015 maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra Tahun 2015-2019.
Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019 merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan menjadi acuan dalam penyusunan
perencanaan tahunan. Penyusunan renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan
melalui pendekatan teknokratis, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas
(bottom-up). Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 ini
digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2015-2019.
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagai salah satu Unit Kerja Badan POM
RI yang melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan di cathman area Wilayah Nusa
Tenggara Timur juga berkewajiban menyusun Renstra Balai POM di Kupang dengan mengacu
pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019
Akhir kata, semoga Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang
Tahun 2015-2019 dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia , lebih khusus bagi masyarakat Nusa
Tenggara Timur.
Kupang , 6 Mei 2015
Kepala Balai POM di Kupang
Ruth Diana Laiskodat,S.Si.Apt.,MM NIP.19690831 199703 2 001
ii RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Daftar Isi
halaman
KATA PENGANTAR.............................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. ii
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI Kupang
NOMOR HK.04.1.108B.2.15.41 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019.........................
iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
A. KONDISI UMUM..................................................................................................... 1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN................................................................... 2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPOM................................ 28
A. VISI.............................................................................................................................. 28
B. MISI............................................................................................................................. 30
C. TUJUAN...................................................................................................................... 34
D. SASARAN STRATEGIS ........................................................................................ 35
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN...................................................................................
42
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL....................................... 42
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM................................................. 51
C. KERANGKA REGULASI....................................................................................... 55
D. KERANGKA KELEMBAGAAN........................................................................... 58
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN........................................ 64
A. TARGET KINERJA................................................................................................. 64
B. KERANGKA PENDANAAN................................................................................. 66
BAB V PENUTUP ............................................................................................................ 70
LAMPIRAN 72
1 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. KONDISI UMUM
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan
Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan
melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan
bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat
tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya adalah
RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025.
Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk lebih
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan
sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang terus meningkat.
Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-
program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai
kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BPOM untuk
periode 2015-2019. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2015-
2019. Proses penyusunan Renstra BPOM tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun
2010-2014, serta melibatkan pemangku kepentingan yang menjadi mitra BPOM. Selanjutnya
Renstra BPOM periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPOM
dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019
2 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Adapun kondisi umum BPOM pada saat ini berdasarkan peran, tupoksi dan
pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
1. Peran BPOM berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang
bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan
makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Sesuai amanat ini,
BPOM menyelenggarakan fungsi: (1) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di
bidang pengawasan Obat dan Makanan; (2) pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
pengawasan Obat dan Makanan; (3) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
BPOM; (4) pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi
pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (5) penyelenggaraan
pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,
organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.
Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar
lembaga BPOM, yakni: (1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan sebelum
beredar (pre-market) melalui: a) Perkuatan regulasi, standar dan pedoman pengawasan obat,
Obat dan Makanan serta dukungan regulatori kepada pelaku usaha untuk pemenuhan
standar dan ketentuan yang berlaku; b) Peningkatan registrasi/penilaian Obat dan Makanan
Obat dan Makanan yang diselesaikan tepat waktu; c) Peningkatan inspeksi sarana produksi
dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar Good Manufacturing
Practices (GMP) dan Good Distribution Practices (GDP) terkini; dan d) Penguatan kapasitas
laboratorium BPOM. (2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-
market) melalui: a) Pengambilan sampel dan pengujian; b) Peningkatan cakupan
pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia oleh 33
Balai Besar (BB)/Balai POM, termasuk pasar aman dari bahan berbahaya; c) Investigasi awal
dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di pusat dan balai. (3)
Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan
kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai melalui: a) Public warning; b) Pemberian
Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan
pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, serta; c) Peningkatan pengawasan terhadap
3 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan BPOM Sahabat Ibu, dan advokasi
kepada masyarakat.
Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BPOM sebagai lembaga pemerintah yang
merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Di sisi lain, tupoksi
BPOM ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda
Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko
Widodo, khususnya pada butir 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,
khususnya di sektor kesehatan; pada butir 2: Membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; pada butir 3: Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara
kesatuan; pada butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional; serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu, BPOM
sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan sangat penting untuk diperkuat, baik
dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana
pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya, dan lain
sebagainya, untuk mendukung tugas-tugasnya tersebut.
BPOM idealnya dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang
hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, dengan luas wilayah
darat Indonesia yang mencapai 1.922.570 km² merupakan salah satu faktor utama yang
sangat sulit bagi BPOM melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Negara
Indonesia ini berbentuk kepulauan yang tentu saja terdapat banyak pintu masuk bagi
berbagai Obat dan Makanan ke Indonesia. Namun hal ini tidak menjadi hambatan, bahkan
justru menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM dalam melakukan revitalisasi dan penguatan
terhadap mandat dan kinerjanya dalam hal mengawasi Obat dan Makanan, baik produksi
dalam negeri maupun impor yang beredar di masyarakat.
Di sisi lain, tuntutan modernisasi suatu bangsa juga berpengaruh pada pola hidup
masyarakatnya. Dengan perkembangan modernisasi tersebut, menjaga pola hidup sehat juga
menjadi semakin sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan
hidupnya, terutama pemenuhan standar kesehatan, dimana peredaran makanan yang tidak
begitu baik bagi kesehatan juga hampir-hampir tidak bisa dihindari.
Balai POM di Kupang, sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah senantiasa
mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab searah dengan induknya yaitu Badan POM.
4 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
2. Struktur Organisasi
Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang disusun berdasarkan
Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai
Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.
Balai POM di Kupang adalah Balai dengan kedudukan Eselon III yang Struktur
Organisasinya terdiri dari 5 Seksi dan 1 Sub Bagian . Seksi-seksi dan Sub Bagian dimaksud
yakni Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi
Konsumen, Seksi Pengujian Produk Terapetik, Napza, Kosmetika, Obat Tradisional dan
Produk Komplimen, Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya serta Seksi Pengujian
Mikrobiologi dan Sub Bagian Tata Usaha.
Balai POM di Kupang juga mempunyai 2 (dua) Pos POM yakni Pos POM di Atambua yang
mulai beroperasi tahun 2006 dengan jumlah personil 4 orang, dimana 2 (dua) personilnya
adalah Tenaga Farmasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yang diperbantukan Ke Pos POM
di Atambua dan Pos POM di Ende yang mulai beroperasi tahun 2009 dengan jumlah
personil 4 orang dimana 2 (dua) personilnya adalah Tenaga Farmasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Ende yang diperbantukan pada Pos POM di Ende.
Gambar 1.1. Struktur Organisasi
BALAI POM DI KUPANG
Struktur Organisasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Balai
Kepala Sub Bag Tata Usaha
Kepala Seksi Sertifikasi
dan Layanan Informasi
Konsumen***
Kepala Seksi Pemeriksaan
dan Penyidikan
Kepala Seksi Pengujian
Mikrobiologi
Kepala Seksi Pengujian
Terapetik, OT, Kosmetik,
Napza, & Produk komplemen
Kepala Seksi Pengujian
Pangandan Bahan Berbahaya
Pos POM Atambua Pos POM Ende
5 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Di tahun 2009, telah mulai dilakukan penyusunan SOP, yang merupakan salah satu
dokumen yang diserahkan untuk usulan reformasi birokrasi Badan POM RI dan sejalan
dengan upaya perbaikan/peningkatan berkelanjutan (continuous improvement), Badan POM
RI termasuk Balai POM di Kupang telah dilakukan sertifikasi QMS - ISO 9001 : 2008 pada
awal tahun 2012, sehingga pada akhir tahun 2013 Balai POM di Kupang telah mendapat
realisasi remunerasi sebagai hasil Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan oleh Badan POM
RI
Dalam kaitan perkuatan tatalaksana di bidang pelayanan publik , telah dilakukan
Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 : 2005 sejak tahun 2005 dan Reakreditasi
pada tahun 2010 serta surveilan pada Agustus tahun 2012 oleh Auditor External yakni
Komite Akreditasi Nasional (KAN) –BSN . Kemudian pada tahun 2013 telah dilakukan
intervensi oleh PPOMN dan Self Assesment dalam rangka Kemandirian Balai terhadap ISO
17025 : 2005 dan ISO 9001: 2008, pada tahun 2014 Tim dari URS telah melakukan
Surveilans pada Balai POM di Kupang untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan QMS
9001 : 2008 diberlakukan pada Balai POM di Kupang serta sejauh mana “continuos
improvement” dilaksanakan, hasilnya Balai POM di Kupang masih layak untuk
mempertahankan ISO 9001 : 2008.
3. Sumber Daya Manusia
Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang disusun berdasarkan
Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai
Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.
B. Kondisi Geografis
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara geografis terdiri atas 4 gugusan pulau
besar yaitu pulau Timor, pulau Flores, pulau Sumba dan pulau Alor serta dikelilingi oleh
pulau-pulau kecil yang berjumlah 566 buah. Catchman area Balai POM di Kupang secara
strategis berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) sehingga
cukup berpengaruh terhadap pembangunan di bidang kesehatan. Adanya pelintas batas
(entry barrier) yang tipis dari dan ke RDTL akan berpeluang besar terhadap keluar
masuknya produk obat dan makanan secara illegal dari dan ke provinsi NTT. Kondisi
6 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
tersebut akan berdampak pada rencana dan strategi Balai POM di Kupang sebagai bagian
integral dalam mengawal pembangunan di bidang kesehatan.
Dengan penyebaran penduduk yang hampir merata di semua pulau, tentu
berimplikasi pada persebaran produk obat dan makanan pada hampir semua pulau yang
dihuni oleh masyarakat . Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Badan POM), Balai POM di Kupang bertanggungjawab untuk membantu
kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan di
bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat
tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dalam
rangka menunjang dan membantu Badan POM dalam menuju kesuksesan pelaksanaan
fungsi tersebut di dalam melaksanakan tugasnya, Balai POM di Kupang secara teknis dibina
oleh para Deputi dan secara administraf dibina oleh Sekretaris Utama.
Sejalan dengan adanya globalisasi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kesepakatan-kesepakatan regional seperti harmonisasi Association of South
East Asia Nations (ASEAN), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area
(ACFTA), Balai POM di Kupang juga dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dalam
Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM). Produk obat dan makanan akan lebih
mudah masuk dan keluar dari satu negara ke negara lainnya tanpa hambatan (barrier).
Kenyataan ini mengharuskan Indonesia memiliki SISPOM yang efektif dan efisien untuk
melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia khususnya di wilayah
Provinsi NTT terhadap produk-produk yang berisiko terhadap kesehatan. Balai POM di
Kupang harus memiliki basis yang kuat agar mampu menjadi pengawas yang profesional
terhadap mutu Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi NTT.
Provinsi NTT memiliki 21 kabupaten dan 1 kota. Dengan cakupan wilayah kerja yang
cukup luas sudah sepatutnya Balai POM di Kupang memiliki human capital, sistem
operasional maupun infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini perlu dilakukan penguatan
kompetensi dan kapabilitas sehingga dapat memiliki kinerja yang profesional, berintegritas,
cepat tanggap dan inovatif. Selain itu, Balai POM di Kupang melakukan pemberdayaan
publik (public empowement) agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk
mencegah dan melindungi diri sendiri terhadap risiko dari obat dan makanan yang tidak
memenuhi standar yang berlaku.
Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan
sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki
BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun
2014 adalah sejumlah 66 orang, yang tersebar di Balai POM di Kupang 62 orang . 2 di Pos
POM Atambua dan 2 di Pos POM di Ende .
7 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Tabel 1.1 di bawah ini dapat diketahui bahwa 89,70 % pegawai BPOM adalah sarjana. Dari
komposisi SDM Balai POM di Kupang sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan tabel 1.1 dan
gambar 1.2 di bawah, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis
yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka cukup
memberikan peluang , karena usia produktif masih diatas 50 persen sehingga dapat
mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut dan bisa mewujudkan tujuan
organisasi dalam lima tahun kedepan.
Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 1 di bawah ini:
Table 1.1
Profil Pegawai BPOM di KupangMenurut Pendidikan dan Unit Kerja
No Unit Kerja
Pendidikan
S3 S2 Apt S1 BioS1
LainD3 SMF SLTA SLTP SD Total
1 Kepala Balai 1 1
2 Sub. Bag Tata Usaha 1 5 2 4 12
3Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
1 4 1 4 0 1 1 12
4Seksi PengujianPangan dan BahanBerbahaya
1 4 4 3 1* 13
5Seksi PengujianMikrobiologi
1 3 1 3 8
6
Seksi Pengujian Produk Terapetik, OT, Kosmetik, dan Produk Komplemen
1 5 1 3 1 1 12
7Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen
4 4
8 Pos POM Atambua 2 2
9 Pos POM Ende 1 1 2
Total 0 6 23 2 15 11 1 5 1 66
* Meninggal Maret 2014
Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan pada Balai POM di Kupang
8 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Dari hasil Evaluasi Analisis Beban Kerja Pegawai pada Balai POM di Kupang pada
saat ini di rasakan masih dibutuhkan pegawai sesuai dengan beban kerja pada
unit masing-masing yakni :
No Seksi /Sub Bagian Jumlah Pegawai yang ada
Yang masih dibutuhkan
Keterangan
1 Sub Bagian Tata Usaha 13 1 Arsiparis 1 Administrasi Keuangan
Sudah termasuk Kepala Balai ( 1 Pengemudi dan 1 Satpam)
2 Seksi Pengujian Teranokoko
13 2 orang PFM Ahli 2 Orang PFM Terampil
Sudah termasuk 1 Caraka
3 Seksi Pengujian Pangan dan BB
11 2 Orang PFM Ahli 1 PFM Terampil
1 Staf mengikuti Jenjang Pendidikan S2
4 Seksi Pengujian Mikrobiologi
8 1 Orang PFM Terampil
5 Seksi Pemdik 12 1 Orang PFM Ahli
6 Seksi Serlik 5 1 PFM Ahli Sejak 2011 belum ada Kepala Seksi Serlik
7 Pos POM Atambua 2 1 PFM Ahli 1 PFM Terampil
2 Tenaga yang diperbantukan dari Pemda Kab. Belu
8 Pos POM Ende 2 1 PFM Ahli 1 PFM Terampil
2 Tenaga yang diperbantukan dari Pemda Kab. Ende
Jumlah Pegawai yang masih dibutuhkan
16 Orang
Jadi jumlah yang masih dibutuhkan saat ini yaitu 16 orang pegawai . Mengingat pada
tahun 2016 yang akan pensiun 1 orang dan tahun 2017 yang akan menjalani pensiun 3
orang , maka kiranya bezzeting pegawai untuk tahun 2016/2017 sudah harus di
alokasikan untuk Balai POM di Kupang sebanyak 16 Orang
C. Hasil Capaian Kinerja Balai POM di Kupang periode 2010-2014
Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Balai POM di Kupang mempunyai tugas
mengawasi peredaran Obat dan Makanan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya
Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, maka terdapat beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan dalam Renstradi Kupang Balai POM 2010-2014, yaitu: 1) Penyusunan Rencana
Perlaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan; 2) Rekomendasi dalam rangka perizinan
Pangan ( MD) berdasarkan cara-cara produksi yang baik; 3) Evaluasi produk sebelum
diizinkan beredar; 4) Post-marketing survailance termasuk sampling dan pengujian
laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, monitoring efek samping produk
di masyarakat, penyidikan dan penegakan hukum; 5) Pre-review dan pasca-audit iklan dan
9 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
promosi produk; Tindak lanjut Penarikan obat dan makanan TMS sesuai perintah
Direktorat dari Deputi 1, deputi 2 dan deputi 3; 7) Komunikasi, informasi dan edukasi publik
termasuk Penyampaian peringatan publik, Pengadaan Barang dan Jasa , Advokasi ke
stakeholder di lingkungan Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai POM di
Kupang sebagai Unit Pelaksanaan Teknis di daerah dapat dilihat sesuai dengan pencapaian
indikator kinerja utama sesuai sasaran strategis pada tabel 1.2 di bawah ini.
Tabel 1.2 Pencapaian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2014
NO PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR
REALISASI
2014
TARGET 2014
CAPAIAN 2014
% CAPAIAN SASARAN
1 2 3 4 7
9
11 = (7/9*100)
12 = (11/10*10
0%)
3.1 Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM ( Balai POM di Kupang)
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia
1. Jumlah parameter uji Obat dan Makanan untuk setiap sampel (dihitung dari sekitar 3.000 Sampel untuk Balai POM di Kupang)
25154 31310 25154/31310X 100%
80,33%
2. Jumlah kasus di bidang penyidikan obat dan makanan
1 10 1/10 X 100%
10,00%
3. Jumlah sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan
1 1 1/1 X 100 % 100%
4. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan
9 9 9/9 x 100 % 100%
5. Jumlah layanan informasi dan pengaduan
300 310 305/300 x 100 %
100,%
6. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (dihitung dari 881sarana termasuk IRTP)
22 23 22/23 x 100%
95,65 %
7. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (dihitung dari 1616 sarana di NTT) 1235 target dan 381 Obgabda
1235 3233 1235 /3233 x 100 %
73,3 %
8. Jumlah balai besar/balai POM yang ditingkatkan kemandiriannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan obat dan makanan di daerah
100 100 100/100 x 100 %
100%
9. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan
109 51 109/51 x 100 %
217,73 %
10.D esa/kelurahan yang Diintervensi Program Keamanan Pangan (Kumulatif)
12 10 12/10 x 100%
120%
Total 107,81 %
Sumber RKP Balai POM 2014
10 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Sebagaimana tabel 1.2 terkait pencapaian kinerja pada Renstra Balai POM di Kupang
tahun 2010-2014 tersebut di atas, kinerja Balai POM di Kupang telah menunjukkan
perbaikan yang semakin signifikan. Hal ini bisa dilihat dari seluruh kinerja BPOM sesuai
dengan tugas utamanya melakukan pengawasan Obat dan Makanan.
Adapun penjelasan pencapaian masing-masing indikator tersebut adalah sebagai
berikut: Secara Nasional untuk indikator kinerja Obat yang beredar telah memenuhi syarat
tercapai sebesar 99,43%, sedangkan Obat Tradisional beredar telah tercapai memenuhi
syarat 80,20%. Untuk kinerja Kosmetik beredar telah memenuhi syarat sebesar 98,84%, dan
kinerja Suplemen Makanan tercapai sebesar 99,23%, dan Makanan beredar yang memenuhi
syarat sebesar 83,94%. Capaian yang tinggi (>100%) tidak dapat disimpulkan bahwa kinerja
BPOM telah luar biasa. Justru ini menunjukan keterbatasan BPOM dalam perencanaan dan
penetapan target. Oleh karena itu hal ini akan menjadi fokus perbaikan dalam Renstra 2015-
2019 ke depan.
Berdasarkan hasil tersebut, pengawasan Obat dan Makanan tetap menjadi mainstreaming di
Renstra 2015-2019. Profil hasil pengujian obat oleh Balai POM di Kupang dari tahun 2010 –
2014 seperti pada gambar dibawah ini.
.
Gambar 1.2 Profil Hasil Pengujian Obat Tahun 2010 – 2014
Persentase/proporsi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2014
cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 juga terhadap tahun 2011
Selanjutnya persentase/proporsi Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2014 cenderung
mengalami penurunan dan ini menunjukkan bahwa CPOB masih belum diterapkan secara
baik oleh Pabrik Farmasi. Disamping itu masih dijumpai produk Obat dan Makanan
illegal/palsu/substandar. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pengawasan Obat dan
Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang dan secara umum Badan POM harus
11 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
terus ditingkatkan. Perkuatan pengawasan post market merupakan hal yang tak dapat
dielakkan lagi.
Begitu pula pada produk obat tradisional, yang pada akhir periode Renstra 2010-
2014, menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Produk obat tradisional yang
memenuhi syarat masih jauh di bawah produk lainnya yang memenuhi syarat. Untuk itu,
perlu dilakukan upaya terobosan untuk melindungi masyarakat dari obat tradisional yang
berisiko terhadap kesehatan.
Gambar 1.3 . Profil Presentase Hasil Pengujian Obat Tradisional Tahun 2010 – 2014
Pada pengawasan obat tradisional juga memperlihatkan bahwa masih cukup tinggi
ditemukan bahan Kimia Obat ( BKO ) , Waktu hancur serta hygiene dan sanitasi tempat
pengolahan , karena cukup banyak ditemukan TMS Mikrobiologi.
Gambar 1.4 . Profil Presentase Hasil Pengujian Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2010 – 2014
Pada produk kosmetik misalnya, sejak diberlakukan Harmonisasi ASEAN pada 1
Januari 2011, produk kosmetik yang memenuhi syarat cenderung menurun, sedangkan
jumlah produk kosmetik yang masuk ke Indonesia meningkat secara signifikan.
12 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Gambar 1.5 . Profil Presentase Hasil Pengujian Kosmetika
Yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2010-2014
Namun pada tahun 2013 dimana notifikasi Harmonisasi Asean telah dijalani maka
produk kosmetik yang memenuhi syarat cenderung naik, namun pasar bebas juga terbuka ,
disamping itu demand produk luar yang cukup signifikan sehingga pabrik lokal dengan
produksi kualitas yang rendah serta pemalsuan beberapa merek kosmetika yang terkenal
juga semakin marak, sehingga pada tahun 2014 ditemukan lagi banyak kosmetika TIE.
Pengawasan produk komplemen ditemukan hasil yang cukup baik, dimana selama
tahun 2010-2014, produk komplemen yang TMS tidak signifikan, hal ini menggambarkan
bahwa Sarana Produksi telah menerapkan CPOKB, namun pengawasan terhadap BKO dan
Obat keras tetap dilakukan ., hasil pengawasan produk komplimen terlihat pada Gambar 5.
Gambar 1.6 .
Profil Presentase Hasil Pengujian Komplemen Yang di Uji Tahun 2010-2014
Pengawasan produk pangan dari tahun 2011 sampai 2014 cenderung meningkat produk
yang TMS, hal ini karena pemenuhan terhadap Higiene dan sanitasi lingkungan produksi
yang kurang baik.
13 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Gambar 1.7 . Profil Presentase Hasil Pengujian Pangan
Yang di Uji Tahun 2010-2014
Pada tahun 2014 TMS Kimia cenderung meningkat dibandingkan TMS Mikrobiologi hal ini
terutama pada PJAS, sehingga pemberdayaan masyarakat dan komunitas sekolah lebih
ditingkatkan untuk KIE terhadap keamanan pangan terutama bagi anak-anak sekolah SD .
Gambar 1.8 .
Profil Presentase Hasil Pengujian Pangan Yang TMS di Uji Tahun -2014
Balai POM di Kupang diharapkan terus menjaga kinerja yang telah dicapai saat ini
sesuai harapan masyarakat, yaitu agar pengawasan Obat dan Makanan terus lebih
dimaksimalkan untuk melindungi kesehatan masyarakat.
D. Isu-isu Strategis sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan Badan POM
Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi BPOM tersebut di atas telah
diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya yang
dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang . Namun demikian, upaya tersebut masih
menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat,
14 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
antara lain: (1) belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka pengawasan
Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market), (2) belum optimalnya pengawasan Obat
dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) dan (3) belum efektifnya
pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka
meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Dari permasalahan-permasalahan
tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi
peran BPOM dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan
pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal.
Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai POM di
Kupang sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan
penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya,
agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan
berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga
keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada akhirnya
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan
masyarakat.
Di bawah ini pada gambar 1.4 terdapat diagram yang menunjukkan analisa
permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan BPOM
sebagai berikut:
Gambar 1.9
Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya
Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai
POM di Kupang sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu
terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut:
PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Penguatan kebijakan teknis pengawasan (RegulatorySystem)
Pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan
BELUM OPTIMALNYA PERAN BPOM DALAM MELAKSANAKAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Belum optimalnya sistem pengawasan Obat
dan Makanan
Belum optimalnya pembinaan dan bimbingan kepada pemangku
kepentingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Publik
Masih terbatasnya kapasitas
kelembagaan
15 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam
memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta mendorong peningkatan
kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan,
3. Penguatan kapasitas kelembagaan Balai POM di Kupang , serta meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
Salah satu upaya penguatan kapasitas kelembagaan pada Balai POM di Kupang yaitu
memaksimalkan pemberdayaan Pos POM , baik di daerah perbatasan RI- RDTL yaitu Pos
POM Atambua maupun di Kepulauan Flores yaitu Pos POM Ende sesuai tugas , pokok dan
fungsinya sebagai pengawas obat dan makanan..
Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Balai POM di Kupang
perlu terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan serta penerapan
regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas
pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika
perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai POM di Kupang dapat melakukan evaluasi dan
mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan
kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam
proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.
E. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar
globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang
berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus
informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber
daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas
antarnegara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, mencerminkan rumitnya
tantangan yang harus dihadapi oleh Balai POM di Kupang . Hal ini menuntut peningkatan
peran dan kapasitas instansi Balai POM di Kupang dalam mengawasi peredaran produk Obat
dan Makanan pada catchman area Nusa Tenggara Timur..
Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa permasalahan
lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat adalah koordinasi seluruh
pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu obat yang beredar seperti Kemenkes, Dinkes,
BKKBN termasuk industri farmasi dalam hal tingkat kematangannya dalam penerapan CPOB.
16 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Terkait meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan secara
tradisional di masyarakat diperlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut.
Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu pernah
ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali. Penyakit ini, baik
menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya perubahan iklim secara global,
fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dari
demografi, juga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam
mengkonsumsi Obat dan Makanan.
Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM termasuk Balai POM
di Kupang untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat
yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat di NTT , Balai POM di
Kupang selama ini melakukan kontrol dalam bentuk pengawasan secara ketat terhadap produk
yang sudah beredar luas di masyarakat dengan cara sampling dan pengujian secara Laboratoris .
Selain itu, Balai POM di Kupang juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat
mengenai produk obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.
Selain itu Balai POM di Kupang menyelenggarakan Sosialisasi Cara Distribusi Obat
yang Baik (CDOB) ke PBF, APOTIK dan Toko Obat agar dalam proses distribusi kualitas
produk obat harus aman dan bermutu sampai kepada masyarakat.
1. Globalisasi dan Perdagangan Bebas
Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup
banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan.
Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan
transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi
suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus
tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang
merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang
responsif.
Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah
mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di
bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (Free Trade Area). Ini
dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura dan Thailand) Free Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Japan
Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA),
ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade
Agreement (AANZFTA). Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk
17 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi
kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia
serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi
sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia
akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam
perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen
kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk
luar negeri.
Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah obat,
kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari negara lain, merupakan
persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini
Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum
tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat
membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan
tersebut.
Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja,
namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan
muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan
pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah
dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk
masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses
masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek masih terbatas sehingga
menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Di sisi lain, secara nasional jumlah apotek
yang ada juga masih kurang, dimana belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan
apotek.
Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi. Kebutuhan
obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan
penegakan hukum membuat masih banyaknya ditemukan obat-obat yang tidak memenuhi
ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan
masyarakat. Berdasarkan data WHO (World Health Organization), praktik pemalsuan produk
obat di dunia rata-rata mencapai 10%, dan mencapai 20-40% untuk negara berkembang
termasuk Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi BPOM
sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terkait dengan pengawasan atas produk
Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
18 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Menurut data Badan POM tahun 2014, jumlah perusahaan farmasi di Indonesia
mencapai 207 perusahaan, sebanyak 34 di antaranya merupakan perusahaan multinasional.
Rata-rata penjualan obat di tingkat nasional selalu tumbuh 12-13% setiap tahun dan lebih
dari 70% total pasar obat di Indonesia merupakan perusahaan nasional. Namun,
ketergantungan impor bahan baku obat masih sangat tinggi, bahkan 95-96% diimpor dari
China, India dan Eropa.
Produksi domestik untuk bahan baku obat juga masih sangat kecil. Meskipun
Indonesia mampu memproduksinya, sampai saat ini kebanyakan masih belum dapat
bersaing dengan produk impor. Jumlah industri farmasi nasional cukup besar dengan
kapasitas produksi sebesar 3% dari kapasitas total dunia. Namun, disisi lain, pasar farmasi
Indonesia relatif kecil yaitu sekitar 0,2% dari total pasar dunia (Kardono, 2004). Apabila
terjadi kenaikan drastis harga obat yang berakibat menurunnya daya beli masyarakat, hal ini
akan membuat masyarakat lebih sulit untuk mendapatkan obat, yang pada akhirnya akan
menurunkan tingkat kesehatan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang.
Selain produsen farmasi, Indonesia juga memiliki pasar pengobatan tradisional yang
cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 900 industri skala kecil dan 130 industri skala
menengah obat tradisional, namun baru 69 yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat
Tradisional yang Baik. Padahal Indonesia memiliki sekitar 9.600 tumbuhan yang memiliki
potensi untuk dijadikan bahan obat. Setidaknya terdapat sekitar 300 jenis tumbuhan yang
telah digunakan sebagai bahan dasar industri obat. Dengan melihat besarnya potensi dan
permasalahan yang dihadapi Indonesia, maka pemerintah harus selalu mendukung dan
melindungi industri farmasi di Indonesia. Dengan adanya Free Trade Area (FTA), maka
pemerintah harus mengembangkan kesiapan industri farmasi untuk dapat mendukung
pemerataan, keterjangkauan dan ketersediaan obat yang bermutu, aman dan berkhasiat
sehingga mampu bersaing dengan produk obat dari luar negeri.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas Balai POM di Kupang juga melakukan
sampling dan pengujian obat dan obat tradisional , kosmetika, pangan dsb baik produk lokal
maupun import, agar masyarakat aman dari produk obat yang tidak memenuhi syarat..
2. Perubahan Iklim
Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian
khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan
berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang
kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan
datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia.
19 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan sub-sektor makanan,
minuman dan tembakau serta sub-sektor pupuk, kimia dan barang dari karet terhadap
output nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari Badan POM termasuk Balai POM
di Kupang untuk mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan dari
hulu hingga hilir. Selain produk makanan yang termasuk didalamnya, terdapat industri obat-
obatan, yakni obat kimia, maupun suplemen yang berbahan baku dari herbal. Ekonom Faisal
Basri dalam Kompasiana, Nopember 2010, menyatakan bahwa industri makanan dan
minuman berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terlihat dari
hasil ekspor-impor produk makanan dan minuman serta peringkat pertumbuhan industri.
Namun hasil peningkatan ini masih perlu didukung dengan peran teknologi (inovasi produk,
kemasan dan lainnya), infrastruktur (logistik kebutuhan industri), institusi (peraturan yang
terkait industri makanan dan minuman), health and primary education (sumber daya
manusia Indonesia). Jadi peran dan fungsi dari BPOM akan semakin berat dan sangat
dibutuhkan dalam upaya mencegah Obat dan Makanan mengandung bahan berbahaya bagi
tubuh.
Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit
penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya
virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari
satu negara ke negara lain.
Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for
Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan
pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, Indonesia merupakan
wilayah endemik untuk beberapa penyakit yang perkembangannya terkait dengan
pertumbuhan vektor pada lingkungan, misalnya Demam Berdarah Dengue, Malaria dan
Tuberkulosis. Jadi di Indonesia, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian
khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vector yaitu Malaria, Demam Berdarah
Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit
yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan
(ISPA) dan penyakit batu ginjal.
Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim,
diperlukan peranan dari BPOM termasuk Balai POM di Kupang dalam mengawasi peredaran
varian produk obat yang baru dari jenis penyakit tersebut, baik yang diproduksi di dalam
negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Selain dari obat, varian obat baru ini juga
diikuti pula dengan jenis obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak
beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari BPOM melakukan pengawasan
terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.
20 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
3. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Kemajuan dari ekonomi Indonesia dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni
pendapatan perkapita sebesar USD 3000 tahun 2010 dan diproyeksikan pada tahun 2025
mencapai USD 14.250–15.500 (Bappenas; 2012) dan telah menjadi 10 (sepuluh) besar
negara yang mendominasi kekuatan ekonomi dunia. Indikator ini menunjukan besarnya
daya beli yang ada pada masyarakat Indonesia. Secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi
pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan
yang memiliki standar dan kualitas.
Berdasarkan data konsumsi obat yang dilakukan masyarakat Indonesia pada Gambar
1.5, sebagian besar penduduk masih banyak yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan
dengan obat tradisional. Konsumsi obat modern pada tahun 2012 mencapai 91,40%,
sedangkan obat tradisional hanya sebanyak 24,33%. Beberapa penyakit degeneratif, yakni
penyakit yang dimiliki para kaum lanjut usia justru banyak menggunakan obat-obatan dalam
jangka waktu yang relatif lebih lama.
Gambar 1.10
Persentase Penduduk yang Mengkonsumsi Obat Modern dan Tradisional
Sumber: Susenas BPS 2009-2012
Untuk itu, dengan banyaknya konsumsi obat modern yang dilakukan masyarakat,
maka perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius dari Badan POM.
Berdasarkan peta demografi, penduduk Indonesia dalam usia produktif telah
mencapai 80%. Penduduk ini telah memiliki daya beli lebih tinggi ditambah dengan kenaikan
jumlah penduduk kelas menengah (middle class) yang terjadi pada tahun 2040. Laporan Mc
Kinsey (2012) menunjukkan bahwa kelompok middle class atau consuming class Indonesia
naik dari waktu ke waktu, yakni tahun 2010 hanya 45 juta orang, maka proyeksi tahun 2020
naik menjadi 85 juta orang dan pada tahun 2030 sudah mencapai 135 juta orang. Kelompok
ini akan banyak mempengaruhi pola konsumsi Obat dan Makanan serta gaya hidup
masyarakat Indonesia.
21 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2
musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni September arus angin
berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan
musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember Maret arus angin banyak mengandung
uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan
seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan
April, Mei dan Oktober dan November.
Walaupun demikian mengingat Nusa Tenggara Timur dekat dengan Australia, arus angin
yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di Wilayah NTT
kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit
dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang
tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari s.d Maret, dan Desember) yang keadaannya
relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering.
Selain itu letak strategis Wilayah NTT yang berbatasan langsung dengan Republik
Democratic Timor Leste , maka perdagangan dan arus barang cukup besar dari wilayah
perbatasan tersebut.
Bonus Demografi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik adalah dengan
mempersiapkannya dari mulai perencanaan sampai dengan implementasinya di tingkat
lapangan. Persiapan ini antara lain melalui: a) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
termasuk jaminan mutu Obat; b) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan; c)
Pengendalian jumlah penduduk; d) Kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga
kerja dan pasar, serta keterbukaan perdagangan dengan peraturan yang cukup fleksible,
namun tidak merugikan sesama pihak.
4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan
sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan
merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan
khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Desentralisasi di bidang kesehatan belum
dapat berjalan sesuai yang diharapkan sehingga belum secara optimal memberikan
perlindungan bagi masyarakat.
Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan
Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku
kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum
optimal.
Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Kupang berjalan dengan baik,
diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku di
22 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
bidang kesehatan untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang
baik (sound governance). Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan
menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah,
antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang
dimiliki masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Badan POM lebih khusus Balai POM di
Kupang sebagai perpanjangan tangannya didaerah untuk menyiapkan Norma, Standar,
Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat
dan Makanan yang dilimpahkan ke daerah.
5. Perkembangan Teknologi
Selain teknologi produksi juga didukung dengan teknologi transportasi.
Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman
barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga distribusi Obat dan Makanan
secara masal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk itu, dampak pengawasan atas peredaran
Obat dan Makanan semakin tinggi, dikarenakan distribusi Obat dan Makanan ke tempat
tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehingga antipasi pengawasan obat dan
makanan juga harus sama cepatnya.
Selain itu, teknologi pangan juga semakin berkembang. Adanya perubahan iklim juga
ikut mendorong berbagai inovasi perkembangan teknologi menciptakan rekayasa genetika
dan varian makanan yang terkadang tingkat keamanannya belum teruji. Hal ini harus
menjadi perhatian dan antisipasi Balai POm di Kupang dalam menghadapi hal tersebut.
Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di
Kupang untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses
dan jangkauan masyarakat yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain, teknologi informasi
juga dapat menjadi tantangan bagi Balai POM di Kupang terkait tren pemasaran dan
transaksi produk Makanan dan Obat secara online, yang tentu saja juga perlu mendapatkan
pengawasan dengan berbasis pada teknologi.
1.3 Analisa terhadap Lingkungan Strategis (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats/SWOT)
Analisis lingkungan merupakan bagian penting dalam penentuan strategi
organisasi. Pemetaan dan analisis dilakukan terhadap bidang yang dianggap
mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Balai POM Kupang
yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan
Prasarana serta kelembagaan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, dengan
23 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
keterbukaan dan keberanian melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap faktor
yang mempengaruhi kinerja organisasi.
Pada prinsipnya analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas faktor-faktor
yang dianggap sebagai kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesess), peluang
(Opportunities) dan ancaman (Threats)., kemudian dilakukan penetapan nilai bobot dan skala
(rating) yang penilaiannya berdasar pada Judgement. Hasil analisa SWOT tersebut digunakan
untuk menetapkan arah strategis dan kebijakan Balai POM kedepan,
Berdasarkan Analisis Swot sebagai berikut :
A. Faktor Internal
Analisis internal organisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi ke lima faktor yaitu
Bidang pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia, kelembagaan, serta Sarana dan Prasarana
sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi.
Tabel 11 Analisis Faktor Internal
No Faktor Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
1.
Pelayanan
a. Merupakan satu-satunya organisasi pemerintah di NTT dengan pelayanan laboratorium kemampuan dan fasilitas laboratorium yang modern dan lengkap. b. Laboratorium dengan Akreditasi KAN sejak 2005 sehingga pelayanan hasil laboratorium dapat diandalkan c. Citra organisasi terus membaik yang dibuktikan kepercayaan institusi lain dan masyarakat semakin meningkat menggunakan layanan lab. d. Sudah memiliki bulletin ilmiah e. Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas di 22 kabupaten/kota di NTT. f. Memiliki pedoman yang jelas sebagai acuan pengawasan obat dan makanan.
a. Belum semua permintaan masyarakat dapat dipenuhi. b. Belum melakukan kajian dan evaluasi layanan tahunan bersama konsumen dan profesi serta stakeholder c. Pelayanan belum sepenuhnya prima
2.
Keuangan
a. Anggaran DIPA dari pemerintah tersedia memadai
b. Adanya pendapatan dana PNBP c. Akuntabilitas pengelolaan keuangan cukup baik
a. Budaya hemat belum berkembang.
b. Perencanaan masih lemah
24 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
3.
Sumber daya manusia (SDM)
a. Kualitas SDM sudah Memadai baik dari segi skill maupun managerial
b. Komitmen Pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM.
c. Kualifikasi Pendidikan sebagian besar Apoteker (45%). d. Sebagian besar staf sudah diupgrade kompetensi melalui pelatihan dan berpengalaman pada tupoksi lebih dari 5 tahun.
a. Reward dan Punishment belum jelas b. Motivasi dan loyalitas staf terhadap organisasi belum optimal. c. Kuantitas SDM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi Balai
4 5
Sarana dan Prasarana Kelembagaan
a. Memiliki sarana gedung yang memadai (55,917 M2) dan tanah seluas 5,14 ha.
b. Memiliki Lab. terakreditasi KAN dengan peralatan lab yang memadai.
a. Memiliki jaringan yang kuat dengan instansi-instansi daerah. b. Penandatanganan MoU terkait pengawasan obat dan makanan dengan Pemda kabupaten/kota telah dilakukan. c. Peluang untuk membangun kemitraan dengan stakeholder sangat tinggi.
a. Alokasi biaya pemeliharaan sarana & prasarana khususnya untuk suku cadang masih kurang. a. Struktur dan tata kerja belum sesuai. b. Hambatan dalam koordinasi dengan instansi lain karena kedudukan balai pada tingkat eselon III. c. Kemitraan dengan stakeholders belum sesuai yang diharapkan.
C. Faktor External
Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan ancaman
terhadap organisasi balai POM Kupang. Daftar peluang yang teridentifikasi merupakan
kondisi untuk meningkatkan kinerja yang ada saat ini, maupun kemungkinan menyusun
kegiatan baru. Sedangkan ancaman memuat keadaan yang dirasakan saat ini maupun
yang bersifat potensial.
Tabel 12 Analisis Faktor Eksternal
NO Faktor Peluang ( Opportunity ) Ancaman ( Threat )
1. Pelayanan a. UU. No. 5 / 2014 tentang ASN berpeluang untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan pegawai.
b. Pertumbuhan industri makanan yang meningkat.
c. Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan semakin baik.
d. Kepercayaan pengguna layanan laboratorium semakin meningkat.
a. UU no 5/2014 tentang ASN b.Munculnya dan beredarnya
produk illegal c. Meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap peran balai POM.
d. Ketidakpedulian Pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan balai POM.
e. Kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan dalam
25 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
e. Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional maupun Internasional.
f. Penerapan ISO 9001:2008 tentang QMS mendorong meningkatnya mutu pelayanan.
memenuhi ketentuan yang disyaratkan cenderung menurun.
f. Menipisnya entry barrier.
2. Keuangan
a. Permenkeu. No10/PMK.02/ 2006 tentang Remunerasi, membuka peluang pemberlakuan sistem remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan.
b. Pasar bebas berpeluang meningkatkan PNBP.
c. Pemda Kab/Kota berpeluang menganggarkan dana untuk pengawasan obat dan makanan sesuai dengan MoU.
a. Biaya transportasi pesawat ke kabupaten cenderung meningkat.
b. Tarif / unit cost pengujian sampel pihak ke 3 banyak dikeluhkan masyarakat karena mahal.
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
a.PP. No 53/2010 tentang Disiplin PNS, berpeluang dapat
meningkatkan kinerja pegawai
a. Perubahan pada masa transisi menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset)
b. Pasar bebas mendorong masuknya tenaga asing yang berdampak pada ketatnya persaingan penyerapan lulusan.
4 5.
Sarana dan Prasarana Penataan Kelembagaan
a. Pihak ke-tiga banyak yang berminat memanfaatkan fasilitas laboratorium.
a. Belum ada UU khusus mendukung BPOM sebagai institusi pengawas
Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka Balai POM di Kupang perlu
melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor-faktor lingkungan strategis
yang mempengaruhi baik dari internal maupun eskternal tidak akan menghambat
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Balai POM di Kupang periode 2015-2019.
Dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan
kelemahan serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, posisi
organisasi Balai POM di Kupang harusnya melakukan pengembangan dan perluasan
organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi Badan POM periode 2015-
2019.
Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan
peran dan kewenangan yang diberikan Badan POM sebagai lembaga yang mengawasi Obat
26 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
dan Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Balai POM di Kupang
sesuai dengan bisnis proses Badan POM untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada Tabel
7.1 di bawah ini:
Gambar 1.12: Peta Bisnis Proses Utama Badan POM sesuai Peran dan
Kewenangan
Gambar 1.13. Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM
27 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG 2015-2019
Tabel 1.13 Penguatan Peran Balai POM di Kupang Tahun 2015-2019
Penguatan
Sistem
Pengawasan Obat
dan Makanan
• Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai
standar
• Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai
standar
• Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan
• Penyidikan dan penegakan hokum
Kerjasama,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi Publik
• Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha
• melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik
termasuk peringatan publik
• Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan
• Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan
Makanan yang tidak sesuai dengan standar
• Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang
tidak memenuhi standar
Peran Balai POM di Kupang sebagai UPT Badan POM di Wilayah Nusa Tenggara Timur
melaksanakan Tugas dan Fungsi yakni :
1. Malakukan sampling dan pengujian dengan parameter kritis
2. Melakukan sampling produk Obat di Sektor publik (IFK)
3. Melakukan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
4. Melakukan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
5. Melakukan Projustitia di bidang obat dan makanan
6. Melaksanakan layanan publik
7. Melaksanakan pemberdayaan Komunitas berbasis Desa /Kelurahan/Pasar
8. Pengadaan sarana prasarana sesuai standar
9. Melaksanakan pembuatan dokumen Renstra (2015-2019) , perencanaan,
penganggaran tiap tahun dan evaluasi program dan laporan kegiatan yang
dilaporkan tepat waktu
28 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN POM
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang
dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Badan POM sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan
dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan
tersebut sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019. Untuk
itu, disusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran Badan POM.
Gambar 9: Peta Strategis Badan POM Periode 2015-2019
A. VISI
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Badan POM harus memberikan
kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP
Tahunan, melalui penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan (Renja K/L) yang
berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan
pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dan efisien serta pelaksanaan tugas-
tugas lainnya dari pemerintah.
29 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Kualitas pengawasan Obat dan Makanan dilihat dari: 1) Kualitas kebijakan
dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap Obat dan Makanan;
2) Kualitas pengawasan Obat dan Makanan, serta 3) Kerjasama dan Komunikasi Publik
dalam mendorong peran serta masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk Obat
dan Makanan sesuai standar.
Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Badan POM
telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi
RPJMN 2015-2019 sesuai visi, misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-
2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai
amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019
adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong”
Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 adalah
sebagai berikut:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan,
1. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan
negara hukum,
2. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim,
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera,
4. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing,
5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, dan
6. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka Badan POM sesuai dengan tugas dan
kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan
Makanan menetapkan Visi BADAN POM 2015-2019 adalah sebagai berikut:
”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa”
30 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Penjelasan Visi:
Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta
diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan
dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:
Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan
Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang
mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat
ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan
meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.
Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah
memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional,
sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di
masa depan.
B. MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai
dengan penguatan peran Balai POM di Kupang sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Bab I. Misi Badan POM adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full spectrum)
standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi
dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari
kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Kupang dalam melindungi
masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat
sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang
mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan
Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka
perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat
dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk
mencapai tujuan sasaran strategis ini.
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan.
31 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku
usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan
Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu
memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi
ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
Sebagai lembaga pengawas, Balai POM di Kupang harus bersikap konsisten
terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta
pembinaan dengan baik. Balai POM di Kupang harus mampu membina dan
mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman,
bermanfaat/berkhasiat dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke
depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan
jaminan keamanan Obat dan Makanan.
Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk
Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap
Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan. Industri makanan, minuman
dan tembakau memiliki kontibusi PDB non migas di tahun 2012 sebesar 36,33
persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,59 persen (sumber:
Laporan Kemenperin 2004-2012). Perkembangan industri makanan, minuman
dan farmasi (obat) dari tahun 2004 sampai dengan 2012 juga mempunyai tren
yang meningkat. Hal ini tentunya merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk
industri tersebut berkembang lebih pesat.
Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya bersaing
di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai contoh, masih
besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar
negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya
dengan industri makanan, dimana pasar dalam negeri dengan besarnya jumlah
penduduk Indonesia sangat potensial. Industri kosmetik, obat tradisional dan
suplemen kesehatan pun mempunyai karakteristik yang sama. Kemajuan industri
Obat dan Makanan secara tidak langsung juga dipengaruhi dari sistem serta
dukungan regulatory yang mampu diberikan oleh Balai POM.di Kupang sehingga
Balai POM di Kupang berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing,
yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat
strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada
sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat
diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (awareness)
32 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi
kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga
dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.
Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, Balai POM di Kupang
melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam mendukung pengawasan. Upaya tersebut salah satunya
dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain.
Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak
memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan
masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan
menimbulkan asymmetric information yang dapat dimanfaatkan oleh produsen
nakal untuk menjual produk yang murah namun substandar.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM tidak dapat berjalan sendiri,
sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era
otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam
menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang
sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan.
Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh
Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas
pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan
dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di
daerah, Balai POM di Kupang harus bersinergi dengan lintas sektor terkait,
sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya
mencapai tujuan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM
Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang
memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan
sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam
hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana
penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan
kualitasnya, maka Balai POM di Kupang harus mampu mengelola sumber daya
tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program
dan kegiatan yang telah ditetapkan.
33 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat
penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.
Di samping itu, Badan POM sebagai induk organisasi Balai POM di Kupang adalah
suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak
hanya bersifat teknis semata (techno structure), namun juga melaksanakan fungsi
pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering).
Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi sampai ke tingkat
daerah yaitu termasuk Balai POM di Kupang . Kelembagaan tersebut meliputi
struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta
budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.
Misi BADAN POM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok
dan fungsi Badan POM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar
internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BADAN POM, maka Balai POM
di Kupang sebagai ujung tombak Badan POM tentu juga menghadapi tantangan
globalisasi.
Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu
memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai
POM di Kupang berupaya untuk melindungi masyarakat dengan optimal.
Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap
mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar
(learning organization). Untuk mendukung itu, maka Balai POM di Kupang perlu
untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).
Balai POM di Kupang setiap tahun melaksanakan Audit Internal 17025 : 2005
serta QMS 9001 : 2008 oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal dari KAN-
BSN maupun dari URS agar kelangsungan Mutu Pelayanan kepada masyarakat
senantiasa lebih baik, bahkan dapat melakukan Continuos Improvement
Dengan dilakukannya Kaji Ulang Manajemen diharapkan masukan yang diberikan
atas temuan maupun saran-saran yang diberikan mempunyai daya ungkit yang
cukup baik untuk peningkatan kinerja Balai POM di Kupang bahkan dapat
memberikan sumbangan bagi kinerja Badan POM secara umum.
Pemutakhiran IK melalui Kaji Ulang Dokumen yang dilakukan oleh Tim
Manajemen Mutu terhadap dokumen ISO 17025: 2005 maupun ISO 9001:2008
senantiasa dilakukan , agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi
semakin baik.
34 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Proses pembelajaran dan In House Training dilakukan setiap tahun terhadap Ilmu
Manajemen yang baru seiring dengan perkembangan teknologi juga di lakukan
dengan mengundang Narasumber yang berkompeten, baik dari LIPI, KAN–BSN,
AN-Training maupun dari Perguruan Tinggi lainnya.
Sosialisasi Reformasi Birokrasi dilakukan minimal setahun sekali agar semua staf
mengetahui tujuan Reformasi Birokrasi yang ingin dicapai oleh Penmerintah.
Tujuan Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang secara umum yaitu kinerja Balai
POM di Kupang menjadi lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematik
untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan Aparatur Sipil
Negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab.
C. BUDAYA ORGANISASI
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati
dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-
nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi
seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.
1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan
komitmen yang tinggi.
2. Integritas
konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
D. TUJUAN
Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka
tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:
35 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu
dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan
menjamin mutu dan mendukung inovasi.
Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas, adalah:
1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam
rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator:
a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan Badan POM
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan
menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator:
a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi
ketentuan;
b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan
pengawasan Obat dan Makanan.
E. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai
BADAN POM yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Badan
Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 , dengan mempertimbangkan
tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di
Kupang .
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai
POM di Kupang akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BADAN POM
sebagai induk organisasi , merupakan suatu proses yang komprehensif dan
bersifat full spectrum, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem
itu terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan
standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.
Kedua, penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk
sebelum memperoleh nomor ijin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan
diedarkan kepada konsumen. Ketiga, adalah pengawasan setelah beredar (post-
market control) yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan
Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat
36 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
dan Makanan. Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling
berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah
Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat
dan mutu.
Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai dasar
dalam menentukan produk yang tidak memenuhi syarat dan kemudian akan
ditarik dari peredaran. Kelima, adalah penegakan hukum di bidang pengawasan
Obat dan Makanan. Dalam bisnis Obat dan Makanan yang relatif menjanjikan
keuntungan yang besar, rentan terhadap pelanggaran dari pelaku usaha. Untuk
itu diperlukan adanya suatu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran
terkait Obat dan Makanan.
Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di Wilayah Nusa
Tenggara Timur melakukan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu
produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional,
kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
c. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu
produk secara mikrobiologi.
d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh, dan pemeriksaan
pada sarana produksi dan distribusi.
e. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum di
bdang Obat dan Makanan.
f. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan obat dan makanan.
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat Indikator Kinerja
Utama Balai POM di Kupang sebagai berikut:
1. Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat,
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat,
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat,
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat meningkat,
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat
6. Tingkat Kepuasan Pelanggan meningkat
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan
banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah.
37 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang
baik.
Kerjasama yang telah dilakukan oleh Balai POM di Kupang selama ini lebih
banyak dengan unsur pemerintah serta masih bersifat sporadik, parsial dan
belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Padahal pelibatan
berbagai pihak termasuk masyarakat sangat urgen dan strategis dalam menopang
tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat Badan POM.
Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis bisa dimulai
dengan mengidentifikasi tingkat kepentingan setiap lembaga/institusi, baik
pemerintah maupun sektor private dan kelompok masyarakat terhadap tugas
pokok dan fungsi Balai POM di Kupang. Setelah itu, mengidentifikasi sumber daya
apa yang telah dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung
tugas yang menjadi mandat Badan POM, lalu menentukan indikator bersama atas
keberhasilan program yang (akan) dikerjasamakan. Kerjasama dan kemitraan
bisa dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya (bisa dana,
program atau SDM) yang tersedia di masing-masing lembaga dengan terlebih
dahulu menentukan tujuan dan kerangka kerjasamanya. Atau bisa juga dengan
“mendelegasikan” program-program yang ada di Balai POM di Kupang kepada
lembaga/ kelompok masyarakat sipil yang memiliki program yang sejalan dengan
misi Badan POM dengan mendukung pembiayaan program lembaga tersebut.
Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan
berkelanjutan, maka harus diikat dengan sebuah kesepakatan (MoU) yang
mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah
disepakati.
Balai POM di Kupang juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan
terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya yang
merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan
masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat
dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri
dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku
berbahaya dan ilegal.
Sebagai wujud kemitraan sampai akhir tahun 2014, Balai POM di Kupang telah
melakukan MOU di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dengan 1 Pemerintah
kota.dan 20 Pemerintah Kabupaten di Wilayah Nusa Tenggara Timur
38 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Di sisi lain, juga harus disepakati adanya mekanisme dan sistem monitoring dan
evaluasi yang terlembagakan, serta memastikan bahwa hasil kerjasama ini juga
bisa diakses dan dievaluasi bersama oleh publik yang lebih luas.
Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat sebagai
konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran
(masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga
masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat
dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Dalam upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, Balai
POM di Kupang harus memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui
Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).
Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan oleh pelaku
usaha baik produsen, distributor dan pelaku usaha lain. Pengawasan oleh pelaku
usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah
produk beredar, salah satunya adalah meliputi pengawasan Obat dan Makanan di
sarana produksi dan sarana distribusi.
Produsen mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan
Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu)
melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan.
Dari sisi pemerintah, Badan POM bertugas dalam menyusun kebijakan dan
regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
Paradigma Badan POM sebagai lembaga pengawas dan ditakuti oleh pelaku usaha
selama ini mulai berubah, dengan adanya upaya yang dilakukan Balai POM di
seluruh Indonesia dalam menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan para
pelaku usaha.
Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai POM di Kupang berupaya
memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan
dalam usahanya melalui advokasi peraturan dibidang obat dan makanan.
Salah satunya melalui jaminan kualitas (quality assurance) pengawasan, melalui
pendampingan regulatory (regulatory assistance). Pada Unit Pusat , masing-
masing kedeputian di Badan POM mempunyai upaya yang berbeda dalam
memberikan dukungan regulatory, sesuai dengan bidang lingkupnya.
Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang mendukung
pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat dan Makanan.
39 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi
tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan
dukungan regulatory (sistem pengawasan) kepada pelaku usaha dengan insentif.
Sementara terkait dengan faktor lain yang menjadi variabel penentu dalam
meningkatkan kemudahan usaha, adalah daya saing.
Balai POM di Kupang sebagai Unit pelaksana teknis di daerah dalam pelaksanaan
tupoksinya ,maka untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini,
dibuat indikatornya sebagai berikut:
1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)
3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan
6. Jumlah layanan publik oleh Balai POM
7. Jumlah Komunitas yang diberdayakan
8. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM
Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat
tercapainya sasaran strategis Balai POM di Kupang . Penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek
keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan
partisipasi masyarakat. Balai POM di Kupang telah melaksanakan Reformasi
Birokrasi yang harus terus dipelihara untuk menciptakan birokrasi yang
bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik
Balai POM di Kupang akan meningkat.
Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine)
merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama
terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja.
Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka Balai
POM di Kupang harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal
mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan
yang telah ditetapkan.
40 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat
penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.
Balai POM di Kupang untuk melaksanakan tugas masih memerlukan penguatan
kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya
dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang
sesuai dengan nilai organisasi.
Untuk memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan serta meningkatkan
kualitas pembinaan Balai POM di Kupang perlu memperkuat kapasitas SDM
dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk menjawab tantangan yang terjadi
(emerging issus). Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat
transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan
kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv)
pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi)
penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan
jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka secara
Nasional pada Badan POM dibuat indikatornya adalah:
1. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM, 2. Opini Laporan Keuangan Badan POM dari BPK, 3. Nilai SAKIP Badan POM dari MenPAN dan RB.
Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Badan POM, maka Balai POM Kupang
harus senantiasa menunjang secara sinergis ketiga indikator diatas.
Adapun Tabel 5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di
Kupang periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :
Tabel 5: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di
Kupang periode 2015-2019
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa
Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
1. Persentase obat yang memenuhi syarat;
2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;
3. Persentase Kosmetik yang
41 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
memenuhi syarat;
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat;
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.
Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyarakat,
42 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM
Sebagaimana visi dan misi Badan POM periode 2015-2019 pada Bab II di atas,
untuk mewujudkan visi Badan POM ”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan
Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” maka akan dilaksanakan 3 (tiga )
misi dari Badan POM yaitu :
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
2. Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai POM di Kupang
Dari misi ini dijabarkan pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di
Kupang selama periode 2015-2019 yaitu :
Tablel 3.1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan pada Balai POM di Kupang
KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PADA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2015-2019
1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)
3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan
6 Jumlah layanan publik Balai POM
7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan
8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu
43 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan
pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, melainkan juga pemenuhan hak-hak dasar
warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam perspektif tersebut,
pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab,
serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteran bagi seluruh
bangsa Indonesia. Kualitas SDM tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan
pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009
menjadi 73,8 pada tahun 2013.
Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di atas, perlu disertai gerakan Revolusi
Mental, dengan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang,
yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehinga Indonesia menjadi
bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus dinternalisasi baik pada
setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi,
disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif,
kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan
kemaslahatan umum. Mengkrucut pada pembangunan kesehatan dan SDM, tantangan
ke depan adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan
pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan
penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan
makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Sebagai salah
satu aspek pendukung pembangunan manusia di bidang kesehatan dan gizi
masyarakat, Pengawasan Obat dan Makanan dihadapkan pada beberapa tantangan.
Beberapa permasalahan dan Isu Strategis terkait pengawasan Obat dan Makanan
tercakup dalam Permasalahan dan Isu Strategis ke-5 yakni Pemenuhan Ketersediaan
Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan.
Saat ini persentase obat yang telah memenuhi standar mutu, khasiat dan keamanan
baru secara nasional mencapai 92 persen. Pada tahun 2014 industri farmasi yang
memenuhi CPOB) terkini baru mencapai 83,66 persen.
44 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan ibu dan
anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit
menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan,
meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya
perlindungan finansial, meningkatnya ketersediaan, persebaran, dan mutu sumber
daya manusia kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat dan mutu Obat dan
Makanan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator yang terkait
Badan POM sebagai berikut:
Tabel 3.2. Indikator dan target Obat dan Makanan pada awal dan akhir tahun Rensta
Balai POM di Kupang
(Sumber: Lampiran Renstra BPOM di Kupang 2015-2019)
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi
Masyarakat tahun 2015-2019, ditetapkan satu arah kebijakan pembangunan di bidang
Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan Badan POM termasuk Balai POM di
Kupang adalah “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”, melalui:
1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;
3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku
kepentingan;
4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh
masyarakat dan pelaku usaha;
5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong
peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan
6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.
Pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan 1 (satu) dari 5 (lima) strategi
pembangunan ekonomi, subbidang UMKM dan koperasi, yaitu dalam hal peningkatan nilai
tambah produk melalui peningkatan penerapan standardisasi produk dan sertifikasi halal,
keamanan pangan dan obat.
No Indikator Status Awal Target 2019
1 Persentase obat yang memenuhi syarat 92 99,23
2 Persentase makanan yang memenuhi syarat
86,4 88,54
45 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Pada Matriks Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama,
terdapat 3 (tiga) program lintas di bawah koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) yang melibatkan Badan POM yaitu:
• Program Lintas Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri atas 12 Program di 11
K/L termasuk Program Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan melalui 3
(tiga) kegiatan dan diukur dengan ukuran 1 Indikator kinerja program (IKP) dan 5
indikator kinerja kegiatan (IKK)
Tabel 3.3. Program dan Indikator Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM
Kode Program/Kegiatan Indikator 1.2 Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat
1.2.1
Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya
Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan
berbahaya sesuai ketentuan
1.2.2
Penilaian Pangan Olahan Persentase Penilaian pangan olahan yang diselesaikan
1.2.3 Surveilans dan Penyuluhan
Keamanan Pangan
Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan
Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP
Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi
Pengawasan Keamanan pangan
Program Lintas Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengendalian Penyakit terdiri
atas program Dukungan Manajemen Kemenkes, P2PL, Kepemudaan dan Olahraga,
serta Program Pengawasan Obat dan Makanan , secara nasional yang dilaksanakan
melalui 8 (delapan) kegiatan dengan ukuran 1 IKP dan 18 IKK
46 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Kode Program/Kegiatan Indikator 3.4 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Persentase obat yang memenuhi syarat
3.4.1
Inspeksi dan Sertifikasi Obat
Tradisional, Kosmetik dan Suplemen
Kesehatan
Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan
distribusi OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau
diverifikasi
Persentase OT, kosmetik dan suplemen kesehatan dan
produk kuasi TMS yang dianalisis dan ditindaklanjuti
Persentase berkas permohonan sertifikasi OT, Kosmetik
dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang
mendapatkan keputusan tepat waktu
Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang
memiliki sertfikat CPOTB
Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam
pemenuhan ketentuan
3.4.1
Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi
pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu
dan sertifikasi
Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu
dan keamanan produk pangan
Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam
rangka menjamin keamanan pangan
3.4.1
Pengembangan Obat Asli Indonesia Jumlah pedoman/publikasi informasi keamanan,
kemanfaatan/khasiat dan mutu hasil pengembangan OAI
3.4.1
Pengawasan Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif
Persentase label dan iklan produk tembakau yang
memenuhi ketentuan
Persentase penyelesaian pemberian sanksi TL tepat waktu
terhadap sarana pengelola NPP yang tidak memenuhi
ketentuan
Persentase permohonan rekomendasi Analisa
Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika,
psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu
(persen)
3.4.1
Penilaian Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
Persentase keputusan penilaian Obat Tradisional,
suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan
3.4.1
Penyusunan Standar Obat Tradisional,
Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen
Kesehatan yang disusun
3.4.1
Penyusunan Standar Pangan Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan
Suplemen Kesehatan yang disusun
3.4.1
Investigasi Awal dan Penyidikan
Terhadap Pelanggaran Bidang Obat
dan Makanan
Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan
Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang
obat dan makanan
Jumlah Perkara tindak Pidana di Bidang Obat dan
Makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan
Makanan
47 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI KUPANG
Untuk mensinkronisasikan Program Balai POM di Kupang dengan Program Badan POM maka kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang :yakni
Tabel 3.4. Program dan Indikator Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang
Kode Program/Kegiatan Indikator
4.4. Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
Meningkatkan Persentase obat yang memenuhi syarat
Meningkatkan Persentase obat Tradisional yang memenuhi
syarat
Meningkatkan Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
Meningkatkan Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi
syarat
Meningkatkan Persentase makanan yang memenuhi syarat
4.4.1
Pengawasan Obat
dan Makanan pada
Balai POM di
Kupang
Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan
Makanan
Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan
Makanan
Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan
Jumlah layanan publik di Wilayah NTT
Jumlah Komunitas yang diberdayakan
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
48 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Oleh karena pada Wilayah NTT tidak terdapat Pabrik Farmasi maka program yang
dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang yaitu :
Tabel 3.5. Program dan Indikator Pengawasan Obat pada Balai POM di Kupang
Kode Program/Kegiatan Indikator
4.4 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Persentase obat yang memenuhi syarat
4.4.1
Pengawasan Obat dan Makanan
pada Wilayah NTT oleh BPOM di
Kupang
Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter
kritis
Persentase cakupan pengawasan sarana Produksi
Makanan
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi
Obat dan Mmakanan
Pemenuhan target sampling produk obat di sektor
publik (IFK)
4.4.2
Pengawasan Distribusi Obat Persentase peningkatan PBF yang memenuhi
CDOB
4.4.3
Pengawasan Produksi Obat dan
Makanan
Persentase hasil inspeksi sarana produksi dengan
temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu
4.4.4
Pemeriksaan secara Laboratorium,
Pengujian dan Penilaian Keamanan,
Manfaat dan Mutu Obat dan
Makanan serta Audit/Surveilan
17025 : 2008 terhadap
Laboratorium Pengujian
Persentase pemenuhan Peralatan Laboratorium
Balai POM yang sesuai persyaratan Good
Laboratorium Practices (GLP)/ standard minimal
laboratorium
Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat
waktu
Berdasarkan hasil Analisa SWOT pada Bab I di atas, maka Balai POM perlu
melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor-faktor lingkungan
strategis yang mempengaruhi baik dari internal maupun eskternal tidak akan
menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Balai POM di Kupang periode
2015-2019. Dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan
kelemahan serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, posisi
49 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
organisasi Balai POM di Kupang harusnya melakukan pengembangan dan perluasan
organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi Balai POM di Kupang
periode 2015-2019.
Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan
peran dan kewenangan Balai POM di Kupang sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan
Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Balai POM di Kupang sesuai
dengan bisnis proses Balai POM di Kupang untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada
Tabel 3.6 di bawah ini dengan memperhitungan analisis SWOT.
Tabel 3:6. Rangkuman Analisis SWOT
HASIL PEMBAHASAN (SWOT)
Kekuatan (Strengths) 1.
Merupakan satu-satunya organisasi pemerintah di NTT dengan pelayanan laboratorium kemampuan dan fasilitas laboratorium yang modern dan lengkap.
2. Laboratorium dengan Akreditasi KAN sejak 2005 sehingga pelayanan hasil laboratorium dapat diandalkan
3. Citra organisasi terus membaik yang dibuktikan kepercayaan institusi lain dan masyarakat semakin meningkat menggunakan layanan lab.
4. Sudah memiliki bulletin ilmiahe
5. Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas di 22 kabupaten/kota di NTT.
6 Memiliki pedoman yang jelas sebagai acuan pengawasan obat dan makanan.
7 Anggaran DIPA dari pemerintah tersedia memadai
8 Adanya pendapatan dana PNBP
9 Akuntabilitas pengelolaan keuangan cukup baik
10 Kualitas SDM sudah Memadai baik dari segi skill maupun managerial
11 a. Komitmen Pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM.
12 Kualifikasi Pendidikan sebagian besar Apoteker (45%). d.
13 Sebagian besar staf sudah diupgrade kompetensi melalui pelatihan dan berpengalaman pada tupoksi lebih dari 5 tahun.
14 Memiliki sarana gedung yang memadai (55,917 M2) dan tanah seluas 5,14 ha.
15 Memiliki Lab. terakreditasi KAN dengan peralatan lab yang memadai
16 Memiliki jaringan yang kuat dengan instansi-instansi daerah .
17 Penandatanganan MoU terkait pengawasan obat dan makanan dengan Pemda kabupaten/kota telah dilakukan.
18 Peluang untuk membangun kemitraan dengan stakeholder sangat tinggi.
50 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
HASIL PEMBAHASAN (SWOT)
Kelemahan (Weaknesses)
1. Belum semua permintaan masyarakat dapat dipenuhi
2 Belum melakukan kajian dan evaluasi layanan tahunan bersama konsumen dan profesi serta stakeholder
3 Pelayanan belum sepenuhnya prima
4 Budaya hemat belum berkembang.
5 . Perencanaan masih lemah
6 Reward dan Punishment belum jelas
7 Motivasi dan loyalitas staf terhadap organisasi belum optimal.
8 Kuantitas SDM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi Balai
9 Alokasi biaya pemeliharaan sarana & prasarana khususnya untuk suku cadang masih kurang.
10 Struktur dan tata kerja belum sesuai.
11 Hambatan dalam koordinasi dengan instansi lain karena kedudukan balai pada tingkat eselon III.
12 Kemitraan dengan stakeholders belum sesuai yang diharapkan.
Peluang (Opportunities)
1. UU. No. 5 / 2014 tentang ASN berpeluang untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan pegawai
2. PP. No 53/2010 tentang Disiplin PNS, berpeluang dapat meningkatkan kinerja pegawai
3. Pertumbuhan industri makanan yang meningkat.
4. Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan semakin baik.
5. Kepercayaan pengguna layanan laboratorium semakin meningkat.
6 Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional maupun Internasional
7 Penerapan ISO 9001:2008 tentang QMS mendorong meningkatnya mutu pelayanan.
8 Permenkeu. No10/PMK.02/ 2006 tentang Remunerasi, membuka peluang pemberlakuan sistem remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan.
9 Pasar bebas berpeluang meningkatkan PNBP.
10 Pemda Kab/Kota berpeluang menganggarkan dana untuk pengawasan obat dan makanan sesuai dengan MoU.
11 Pihak ke-tiga banyak yang berminat memanfaatkan fasilitas laboratorium.
Tantangan (Threats)
1. UU no 5/2014 tentang ASN dimana tenaga Non PNS dapat bersaing bila mempunyai kompeten
2. Munculnya dan beredarnya produk illegal
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran balai POM
4. Ketidakpedulian pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan balai POM.
5 Kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan dalam memenuhi
51 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
HASIL PEMBAHASAN (SWOT)
ketentuan yang disyaratkan cenderung menurun
6 Biaya transportasi pesawat ke kabupaten cenderung meningkat.
7 Tarif / unit cost pengujian sampel pihak ke 3 banyak dikeluhkan masyarakat karena mahal
8 Menipisnya entry barrier.
9 Perubahan pada masa transisi menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset)
10 Pasar bebas mendorong masuknya tenaga asing yang berdampak pada ketatnya persaingan penyerapan lulusan.
C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI KUPANG
Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut pada Bab I di atas, arah kebijakan dan
strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Kupang periode 2015-
2019, maka Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:
1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi
masyarakat
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian
pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan
Makanan
3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan
pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan
Makanan
4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan
struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja
yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan
efisien.
5) Peningkatan SDM melalui Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan baik Internal Badan
POM maupun eksternal .
6) Peningkatan Pemenuhan Standar Minimal Alat Utama Laboratorium
7) Peningkatan Quality Management System dengan Audit Internal oleh Internal auditor
ISO 17025 : 2005 dan ISO 9001:2008 , Kaji Ulang Dokumen Mutu maupun
52 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Penambahan Instruksi Kerja sesuai dengan kemajuan teknologi IT maupun
perubahan Metode Analisa serta Kebijakan Mutu terkini.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:
Eksternal:
1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan
Makanan;
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan
Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
Internal:
3) Penguatan dan penerapan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko;
4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan
untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas pada Balai POM di Kupang dan Pos POM
secara lebih proporsional dan akuntabel;
7) Meningkatkan kualitas dan pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana
pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan
Makanan di Wilayah NTT
Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan
lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil).
Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun
eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas, maka dengan sendirinya
menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan
kelembagaan Balai POM di Kupang . Untuk konteks kerjasama misalnya, secara
kelembagaan selama ini di Balai POM di Kupang melalui Seksi Sertifikasi dan Layanan
53 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Informasi Konsumen , tetapi fokus tugas dan fungsi Seksi ini tidak terkait dengan model
kerjasama yang akan dikembangkan oleh Balai POM di Kupang
Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi
dan kelembagaan serta sumber daya pegawai Balai POM di Kupang sendiri. Poin penting
yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan
sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Sistem pengawasan,
manajemen kinerja, pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel,
peningkatan kualitas SDM serta Evaluasi dan Laporan yang tepat waktu
Saat ini SDM pada Balai POM di Kupang masih kurang dibandingkan dengan Beban
Kerja yang ada. Dalam perhitungan kebutuhan sesuai ABK, Balai POM di Kupang yang
saat ini 70 pegawai ( 4 CPNS yang masuk akhir Mei 2015) termasuk pada 2 Pos POM,
masih dibutuhkan 12 PFM di Seksi Pengujian Pangan dan Teranokoko.
Dengan adanya permohonan turn over yang tinggi , membuat semangat kerja SDM
menjadi berkurang. Untuk itu diperlukan strategi untuk pemberdayaan SDM yang ada.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan
Makanan tersebut, Balai POM di Kupang menetapkan program-programnya sesuai RPJMN
Badan POM periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung
(generik), sebagai berikut:
a. Program Teknis
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan
Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam
pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian
kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai
standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana
distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum,
serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.
54 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
b. Program Generik
1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya.
2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Balai POM
di Kupang dan Pos POM di Ende serta Pos POM di Atambua
Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas
pada Balai POM di Kupang , sebagai berikut:
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan
di Wilayah NTT :
1) Penyusunan Perencanaan Teknis setiap Tahun , Semester dan Bulanan ;
2) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui
penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan.
3) Peningkatan efektivitas pengawasan melalui evaluasi post market yakni sampling
Obat dan Makanan serta pengujian secara Laboratorium
4) Sampling Obat di sarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
5) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan,
sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan
dan Bahan Berbahaya;
6) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
7) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan pelatihan sumber daya
Manusia pada laboratorium Obat dan Makanan;
8) Melakukan in House Training dengan Nara sumber yang professional dan
kompeten di bidangnya.
9) Pemenuhan terhadap sarana prasarana , baik Standard Minimal Peralatan
Laboratorium maupun sarana pendukung manajemen laboratorium lainnya.
10)Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;
11).Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku
kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
12)Pemberdayaan masyarakat melalui KIE dan Advokasi masyarakat pedesaan.
55 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
b. Kegiatan untuk mendukung ketiga program generik sebagai pendukung
1. Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran
keuangan
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan
Makanan;
3. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana
dan Prasarana Penunjang Aparatur Balai POM di Kupang ;
4. Peningkatan Kompetensi Aparatur Balai POM di Kupang baik melalui peningkatan
pendidikan formal maupun pelatihan ;
5. Peningkatan pengetahuan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan
Konsumen dan Hubungan Masyarakat.
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran
strategis Badan POM periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan
kegiatan berdasarkan logic model perencanaan.
Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan sesuai
dengan unit organisasi di lingkungan Balai POM di Kupang , mengacu pada logic Model
Badan POM , sebagai berikut :
Gambar 3.1. Log Frame Balai POM di Kupang
56 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
D. KERANGKA REGULASI
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan
adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan.
Badan POM sebagai Induk Organisasi dari Balai POM di Kupang adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi
yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang
bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas
pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan
kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu,
regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat
dan Makanan.
Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai
kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Seperti di
daerah lain, Balai POM di Kupang dalam melaksanakan pengawasan seringkali harus
berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan
peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang
dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung
mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya
derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan
tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain
yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat
dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan
distributor), sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan
yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran.
Visi BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa mempunyai
beberapa maksud, diantaranya: pertama, daya saing bangsa dalam hal ini adalah dengan
Obat dan Makanan yang terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya maka secara tidak
57 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
langsung akan membentuk seorang manusia yang sehat dan berkualitas. Dengan makanan
yang bergizi maka seseorang akan tumbuh dengan baik jasmani dan
rohaninya/kecerdasannya. Obat yang aman dan bermutu akan dapat menurunkan tingkat
risiko kematian akibat penyakit yang tidak berkhasiat, dan pasien dapat tertolong dengan
obat yang bermutu.
Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara
optimal, maka Balai POM di Kupang perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan
perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan.
Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh Balai
POM di Kupang dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3671);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
58 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Label dan Iklan Pangan
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124);
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan ,,,,Tugas dan Fungsi ,
Kewenangan , Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005.
12. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/IX/1993 Pedagang
Besar Farmasi
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang
Tata Niaga Impor Bahan Berbahaya Tertentu
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang
Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya.
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
18. Keputusan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.35.02770 Tahun
2002 tentang Pemantauan dan pengawasan Prekursor.
59 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun
2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT);
21. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
22. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1640 tentang
Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
(SPP-IRT);
23. Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan
serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang
Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan perlu dibuat
peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan pangan
seharusnya tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan saja, namun juga pada
keamanan pangan serta pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat UU pangan
itu sendiri, yaitu pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan keyakinan
masyarakat Indonesia.
24. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah
konkuren. Diharapkan terbentuknya NSPK ini akan dapat menciptakan sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal:
(1) Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dan (2) Sebagai pedoman Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung
upaya ini perlu penguatan koordinasi dengan melibatkan kementerian terkait (contoh.
Kemendagri) dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan di daerah,
monitoring efektivitas implementasi NSPK. Untuk itu, diperlukan peraturan bersama
dengan Kemendagri sebagai pembina daerah dalam hal pelaksanaan NSPK didaerah.
Diharapkan NSPK ini juga termasuk pola tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan
Makanan antara Badan POM dengan daerah terkait. Hal ini bertujuan agar pengawasan
60 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
Obat dan Makanan dapat berjalan lebih lancar, hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti
oleh pemangku kepentingan terkait.
25. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP yang dikeluarkan oleh Badan POM.
Diharapkan dengan adanya standar kompetensi tersebut Balai POM di Kupang dapat
meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini (AEC, Post
MDGs, SJSN Kesehatan, dll.).
26. Minutes of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di
wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan salah satunya adalah RI dan RDTL
Hal ini diperlukan karena belum optimalnya quality surveilance/monitoring mutu
untuk daerah perbatasan, daerah terpencil dan gugus pulau.
27. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan
Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain: Peraturan baru terkait KLB
dan Farmakovigilans dan Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak response dan EWS.
Upaya ini dapat membantu memperbaiki Sistem Outbreak response dan EWS yang
belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif
pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan
(contoh: Obat terkontaminasi etilen glikol).
28. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan.
Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki Sistem penyebaran
informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan
hasil MESO, Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek
Samping Kosmetik (MESKOS) juga dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang.
29. Perlu adanya Peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory insentive
melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (crash program), misalnya semua
laboratorium dalam lima tahun ke depan telah pra-kualifikasi oleh lembaga lainnya.
30. Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta
Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan
efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini BPOM perlu
meningkatkan advokasi tentang peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat
dan Makanan.
61 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
E. KERANGKA KELEMBAGAAN
Untuk memperkuat peran dan fungsi Balai POM di Kupang dalam melaksanakan
mandat Renstra 2015-2019, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan,
baik penataan dalam lingkup intraorganisasi Badan POM (organisasi induk) maupun
penataan yang bersifat interorganisasi dalam bentuk koordinasi lintas instansi/lembaga
maupun hubungan relasional dengan para pemangku kepentingan utama.
Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar
lebih efisien dan efektif adalah:
1. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sesuai dengan
perubahan lingkungan strategis periode 2015-2019
Penataan dalam kerangka kelembagaan bagi organsiasi induk dilakukan dengan
memperhatikan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen, antara lain dengan:
a. Penguatan Kantor Pusat Badan POM dalam fungsi dan peran sebagai policy
center (pengkaji, perumus, dan penetapan kebijakan) dalam bidang
pengawasan obat dan makanan;
b. Penguatan Pusat-Pusat sebagai center of excellence untuk memberikan
dukungan kepada Kedeputian dalam hal: (1) pelaksanaan kajian strategis dan
konseptual; (2) pertimbangan proses pengambilan keputusan tertentu; (3)
pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional tertentu dalam pengawasan obat
dan makanan;
Sedangkan untuk penataan kelembagaan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
dilakukan dengan berpegang pada Peraturan Menteri PAN No.
PER/18/M.PAN/ll/2008, Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dengan langkah penataan
sebagai berikut :
62 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
a. Penguatan UPT sebagai responsibility center dalam pelaksanaan fungsi Badan
POM di daerah untuk pelaksanaan mandat pada tingkat taktikal dan operasional,
sekaligus sebagai “ujung tombak” dalam penyelenggaraan layanan teknis dan
administratif yang telah didelegasikan dari Badan POM;
b. Upaya peningkatan kinerja kelembagaan UPT melalui penataan ulang kriteria
dan klasifikasi UPT berdasarkan unsur pokok dan unsur penunjang;
Gambar 3.2. Kerangka kelembagaan pelaksanaan mandat Badan POM
Secara garis besar kerangka kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan
dituangkan pada Gambar 3.2 Dalam kerangka kelembagaan tersebut tampak bahwa
dalam pelaksanaan mandatnya Badan POM menyelenggarakan fungsi produce,
provide, manage, dan apply.
1. Fungsi produce, meliputi mandat untuk perumusan dan penetapan kebijakan
(regulating), penyelenggaraan layanan publik (executing, dan pelenksanaan
fasilitasi, pengembangan kapasitas, maupun kegiatan-kegiatan penguatan bagi
pihak lain (empowering). Fungsi provide, merupakan menyediakan keluaran untuk
dimanfaatkan langsung oleh mitra atau pengguna akhir. Untuk fungsi manage,
merupakan fungsi pengelolaan sumberdaya organsiasi agar dapat dicapai hasil yang
optimal dalam mendukung kegiatan operasional Badan POM. Sedangkan apply
63 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
adalah bentuk outreach dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat bagi
masyarakat.
2. Penguatan lembaga-lembaga pemerintah di daerah di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;
Balai POM di Kupang telah melakukan MoU dengan 1 Kota dan 20 Kabupaten di
NTT. Hal ini sangat berpengaruh dalam melakukan pengawasan obatv dan makanan
di daerah.
3. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam
rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan mudah
dilakukan , mengingat sudah ada persepsi yang sama dalam hal pengawasan;
4. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama
dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan penegak
hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan ilegal
merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana.
5. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan Balai POM di
Kupang untuk memastikan bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola
pembuatan keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta
manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.
6. Penyempurnaan tata laksana dengan membuat prosedur-mekanisme penanganan
konflik antar unit dalam organisasi.
7. Penyempurnaan IK sangat diperlukan , IK aturan Perilaku ASN yang diturunkan dari
PP 53 tahun 2010 juga senantiasa di terapkan mengikuti perkembangan peraturan.
8. Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan
berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan
profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga penysunan kebutuhan
anggaran untuk biaya rutin ASN.
9. Training Need Assessment baik yang dibiayai oleh Balai POM di Kupang ( Pelatihan
Laboratorium maupun Manajemen) maupun yang diusulkan ke Biro Umum Badan
POM.
64 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja
Sebagaimana sasaran strategis Badan POM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,
maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
BalaiPengawas Obat dan Makanan di Kupang
SS 1
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat
99,19 99,20 99,21 99,22 99,23
1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
79,31 79,41 79.51 79.61 79.71
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
98.49 98.59 98,69 98.79 98.89
1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat
86,54 87,04 87,54 88,04 88,54
SS 2
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat 96,92 97.00 98.00 98,5 98,7
2.2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
SS 3
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
3.1 Nilai SAKIP Balai POM di Kupang dari Badan POM
AA AA AA AA AA
Untuk mencapai Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan-Kegiatan:
1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)
3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
65 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan
6. Jumlah layanan publik Balai POM di Kupang
7. Jumlah Komunitas yang diberdayakan
8. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat
waktu
Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan
dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan
dengan pemangku kepentingan dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan
Makanan melalui Kegiatan-Kegiatan:
1. Pengawasan Sarana Produksi Obat/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha
Obat
2. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen
Kesehatan/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Obat Tradisional,
Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
3. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha
Pangan Olahan
Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas
kelembagaan BPOM dilaksanakan:
(i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Balai POM di Kupang serta melalui Kegiatan-Kegiatan:
1. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen, dan
Hubungan Masyarakat
2. Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembagan Organisasi,
Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan
Pelaporan
3. Peningkatan Penyelenggaran Hubungan dan Kerjasama antar
stakeholder
4. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Negara
5. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Balai POM
6. Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan
Teknologi Informasi
66 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
(ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM, melalui Kegiatan-
Kegiatan:
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai POM di Kupang
2. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Penunjang Aparatur Balai POM di Kupang
B. KERANGKA PENDANAAN
Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan
maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
strategis BPOM periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Alokasi (dalam Miliar rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019
BalaiPengawas Obat dan Makanan di Kupang
SS 1
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
5,673,656
6,150,040 6,159,590 6,169,140
6,178,690
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat
1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat
SS 2
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
2,246,257 2,247,583 2,247,583 2,247,583 2,247,583
2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat
2.2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
67 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
6,841,971
7,971,134
8,271,134
8,571,134
8,821,13
4
3.1 Nilai SAKIP Balai POM di Kupang dari Badan POM
Program Pengawasan Obat dan Makanan di BPOM di Kupang
SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
5,673,656
6,150,040
6,159,590
6,169,140
6,178,69
0
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat
1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat
1.6. Persentase pangan fortifikasi makanan yang memenuhi ketentuan
SP 2
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
2,246,257
2,247,583
2,247,583
2,247,583
2,247,58
3
2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat
2.2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
6,841,971
7,971,134
8,271,134
8,571,134
8,821,13
4
3.1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai di Kupang
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan pada Balai POM di Kupang
5,673,656
6,150,040
6,159,590
6,169,140
6,178,69
0
68 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
1,188,280
1,188,28
0
1,188,280
1,188,280
1,188,2
80
2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)
xxx xxx xxx xxx xxx
3
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
xxx xxx xxx xxx xxx
4
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
xxx xxx xxx xxx xxx
5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan
xxx xxx xxx xxx xxx
6 Jumlah layanan publik BB/BPOM
xxx xxx xxx xxx xxx
7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan
xxx xxx xxx xxx xxx
8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
xxx xxx xxx xxx xxx
9
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu
xxx xxx xxx xxx xxx
Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi
masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan
peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat
antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk
peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran
dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui public private partnership
(PPP) dan corporate social responsibility (CSR).
Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam
mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka
peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk
digarap secara serius oleh BPOM, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah
daerah dalam mendukung mandat BPOM tersebut.
Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui
mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP
69 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
merupakan model kerjasama baru antara pemerintah dan private sector yang bertujuan
untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat
tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP
bisa dalam bentuk kerjasama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau
dengan memberikan dukungan tenaga expert pada proyek yang dikerjasamakan.
Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini
lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding
perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.
Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan
oleh Badan POM dalam mendukung program-program Badan POM. Apalagi banyak
perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan
secara langsung dengan Badan POM. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana
akan muncul semacam conflict of interest antara Badan POM sebagai regulator sekaligus
eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Badan POM
tersebut.
Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan
main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu
dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerjasama PPP dan
CSR ini. Di sisi lain, Badan POM juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung
dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari
sedari awal.
Dalam hal ini, Balai POM di Kupang berupaya untuk mendorong dan
mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Badan POM bisa didukung
oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan
fungsi Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Matriks kinerja dan pendanaan BPOM per kegiatan sebagaimana pada Lampiran
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Kupang
70 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
BAB V
PENUTUP
Renstra Balai POM di Kupang Tahun 2015-2019 adalah merupakan
panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Kupang untuk 5
(lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019
sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan
sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf Balai POM di
Kupang . Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun
2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.
Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Balai
POM di Kupang , termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan
sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BPOM
yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada
RPJMN 2015-2019.
Renstra Balai POM di Kupang Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan
kerja bagi semua Seksi / Sub Bagian di Balai POM sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua Seksi / Sub Bagian dapat
melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada
peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN
dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan
dalam Renstra BPOM 2015-2019 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan
output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada
pertengahan periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai midterm review,
maupun pada akhir RPJMN sebagai impact assessment.
Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan nasional (BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti
71 RENSTRA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2015-2019
tersebut di atas,Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan
Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan
Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra BPOM Tahun 2015-2019
dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden
dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.