RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI …dprd.sumselprov.go.id/wp-content/uploads/2019/04/Renstra-2018-upload.pdf · dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen

i

REVIEW

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

PROVINSI SUMATERA SELATAN 2013-2018

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

JL. KAPTEN A. RIVAI PALEMBANG

ii

iii

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan

hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 telah berhasil disusun dengan berpedoman pada

Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra yang disusun ini diharapkan

dapat mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya

dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera

Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar uraian

mengenai gambaran pelayanan yang dilakukan, isu-isu strategis dari pelaksanaan

tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, rumusan visi, misi,

tujuan, sasaran strategis dan kebijakan, beserta rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendana indikatif selama 5 (tahun) tahun

kedepan. Melalui Renstra ini pula diharapkan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan mempunyai acuan umum tentang arah dari pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi yang diembannya ke depan. Diharapkan dari acuan umum ini kemudian pada

setiap tahunnya dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala

prioritas setiap kegiatan dan program Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

dapat lebih kongkrit, tepat sasaran dan menghasilkan kemanfaatan yang lebih optimal.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan

pelaksanaan yang optimal. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan

ii

mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat

dijadikan acuan pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana

kerja tahunan.

Kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah mengerahkan

seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan, yang merujuk pada Permendagri No 54 Tahun 2010 dan semoga

Renstra ini bermanfaat.

Palembang, 01 Maret 2017

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

RAMADHAN S. BASYEBAN, SH, MM

NIP 196301301996031001

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum............................................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan....................................................................................... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN.................................................................................................................... 6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................................. 6

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ............................ 27

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ..................... 32

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ........................................ 34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................................. 35

3.1 Identifikasi Permasalahan................................................................................... 35

3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan .............................. 39

3.3 Telaahan Renstra K/L ........................................................................................ 42

3.4 Isu-Isu Strategis ................................................................................................. 44

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................ 46

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan .............................. 46

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................................................. 49

4.3 Strategi dan Kebijakan ........................................................................................ 52

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................................ 55

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN .. 62

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN ................................................................................. 65

BAB VIII PENUTUP ........................................................................................................ 66

1 Rencana Strategis 2013-2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan sesuatu organisasi yang dikelola secara modern hanya

dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu

fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Perencanaan Strategik merupakan

suatu instrumen untuk mencapai kondisi yang diinginkan guna mengakomodir

kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang terbatas. Keberadaan perencanaan

di dalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman

dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah maka perencanaan pembangunan daerah merupakan satu

kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan

pemerintah daerah bersama para stakeholder berdasarkan peran dan

kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing

daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan

nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra),

dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) sebagai rencana yang telah dibuat oleh Gubernur Provinsi Sumatera

Selatan yaitu Ir. H. Alex Noerdin, SH yang dibantu Wakil Gubernur Sumatera

Selatan yaitu Ir. H. Ishak Mekki, MM masa bhakti 2013-2018 yang telah dilantik

pada tanggal 07 November 2013. RPJMD sendiri mengacu kepada Rencana

Rencana Strategis 2013-2018

2

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM

Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang merupakan dokumen

perencanaan lima tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sumatera

Selatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun

2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD

merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemerian dukungan

terhadap tugas dan fungsi DPRD. Tugas dari Sekretariat DPRD ialah

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya

sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsi yang diemban oleh Sekretariat

DPRD ialah (a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; (b)

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; (c) penyelenggaraan fasilitasi

rapat DPRD; (d) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD; (e) pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan

pengamanan barang milik daerah; (e) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, Sekretariat

DPRD dituntut untuk memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan

jangka menengah lima tahunan pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud

pelayanan oleh OPD hingga 5 (lima) tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


3

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang

Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera


4

Selatan;

15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Selatan tahun 2013-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2013-2018 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap

tahunnya dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuan

dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan

pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran

strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan

daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris DPRD

Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini

terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA

SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


5

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.4 Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA

SELATAN

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII PENUTUP


6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pada masa sekarang, penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah diselenggarakan

berdasarkan otonomi Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah

ditetapkan kedudukan Sekretariat DPRD yaitu merupakan unsur pelayanan

terhadap DPRD dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban serta

wewenangnya. Adapun tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Gubernur

Nomor 50 Tahun 2016 Pasal 4 dan 5, dimana tugas Sekretariat Dewan adalah

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan serta mengkoordinasikan

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya

sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsinya adalah:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD;

d. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;

e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang

milik daerah;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Sekretaris Dewan dilengkapi dengan

4 (empat) bagian yang semuanya memiliki sub-subbagian, yaitu : Bagian Umum,

Bagian Persidangan dan Legislasi, Bagian Keuangan dan Bagian Hubungan

Masyarakat dan Protokol. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Pergub Nomor 50 Tahun

2016, disajikan berikut ini :


7

Gambar 2.1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai unsur

pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan

fungsi DPRD.

Dalam jajaran organisasi Sekretariat DPRD, terdapat 4 Bagian dan dalam

bagian tersebut terdapat Sub-Subbagian dan jumlah karyawan sampai dengan

bulan Januari 2017 terdapat sebanyak 125 orang yang terdiri dari 95 orang PNS

dan 30 orang Honorer, secara rinci jumlah pegawai dan uraian tugas dari setiap

Bagian dan Subbagian adalah sebagai berikut :

1. Bagian Umum

Bagian Umum merupakan Unit Kerja Sekretariat DPRD yang

mempunyai tugas:

SEKRETARIS

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN PERLENGKAP

AN

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN PROTOKOL &

HAL

SUBBAGIAN PELAYANAN &

ASPIRASI MASY.

BAGIAN PERSIDANGAN

DAN LEGISLASI

SUBBAGIAN

PERSIDANGAN

SUBBAGIAN RISALAH

SUBBAGIAN LEGISLASI &

HUKUM

BAGIAN HUMAS &

PROTOKOL

SUBBAGIAN INFORMASI,

DOKUMENTASI &

PERPUSTAKAAN

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN ANGGARAN

SUBBAGIAN VERIFIKASI & PEMBUKUAN

SUBBAGIAN PERBENDA

HARAAN


8

a. merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Umum setiap

tahun;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan urusan tata usaha,

kepegawaian dan kearsipan;

c. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan urusan rumah

tangga, rumah jabatan, mess, gedung kantor, keamanan, kebersihan

dan keindahan;

d. membagi tugas dan memberi petunjuk untuk Fasilitas sarana prasarana

rapat/pertemuan, sarana prasarana di ruang kerja Pimpinan Dewan,

Anggota, komisi, fraksi , Sekretaris dan Sekretariat DPRD;

e. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanakan urusan

perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, kendaraan dinas

operasional, BBM, transportasi peninjauan/pertemuan, Perbaikan dan

pemeliharaan;

f. memberi petunjuk pelaksanaan inventarisasi penghapusan barang -

barang yang keadaannya rusak berat;

g. mengevaluasi keamanan dan ketertiban, kebersihan gedung kantor,

rumah jabatan dan mess DPRD;

h. memberi Petunjuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa

pemerintah;

i. mengevaluasi seluruh rencana operasional program;

j. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja

untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;

k. membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi

hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui

kelancaran serta hambatan yang terjadi;

l. melaporkan kegiatan realisasi fisik per triwulan; dan

m. menyelenggarakan tugas kedinasan yang di perintahkan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Bagian Umum saat ini memiliki pegawai sebanyak 35 orang dengan

kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 8 orang, Strata 1 (S1)

sebanyak 11 orang, Sarjana Muda (D III) sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak

9 orang dan SLTP sebanyak 6 Orang serta pegawai Honorer sebanyak 17


9

orang. Pada Bagian Umum, terbagi menjadi 3 Subbagian yang memiliki

tugas masing-masing yaitu :

1.1 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha sebagai

pedoman pelaksanaan tugas setiap tahun;

b. membagi tugas pekerjaan pada bawahan sesuai dengan tugas

pokok dan tanggungjawab masing-masing untuk diproses lebih

lanjut;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai

peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

d. mengendalikan surat masuk dan keluar yang berhubungan dengan

kegiatan dewan dan kesekretariatan;

e. memproses konsep/Draft surat-surat yang dikeluarkan pada bagian

sub bagian tata usaha;

f. mengoordinasikan penyimpanan verbal surat dengan kode

klasifikasi;

g. mengoordinir kegiatan pendataan dan penataan kearsipan;

h. menyusun konsep laporan bulanan surat masuk surat keluar;

i. mengoordinir kegiatan jam krida olahraga, upacara dan

penyelenggaraan kegiatan hari -hari besar;

j. mengoreksi berkas kegiatan urusan Tata Usaha Kepegawaian yang

meliputi usul-usul : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

kenaikan jabatan struktural, mutasi, pemberhentian (BUP),

Penerbitan Pernyataan menduduki jabatan, melaksanakan tugas,

ujian dinas, izin belajar, penyetaraan pendidikan, Sumpah Janji

PNS, cuti, Penyusunan SKP, P2KP, Diklat, Satya Lencana,

LHKPN, usul penetapan angka kredit fungsional, LP2P dan

mengoreksi validasi pegawai;

k. mengoreksi usul / Izin cuti pimpinan / anggota dewan;

l. menyelenggarakan tata tertib dan disiplin pegawai;

m. mengoreksi daftar hadir harian, rekapitulasi bulanan,dokumen

pendukung;


10

n. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target

kinerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;

o. membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi



p. mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan tupoksi sesuai dengan

target yang ditentukan sebagai pedoman kerja;

q. membuat laporan pelaksanaan tugas pada atasan langsung; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

1.2 Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Perlengkapan sebagai




lanjut;



d. menyiapkan rencana kebutuhan barang/jasa ,pemeliharaan/

perawatan dan penganggaran barang milik daerah;

e. meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan barang/jasa pemeliharaan/

perawatan barang milik daerah kepada Kepala SKPD;

f. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, pemeliharaan/

perawatan barang milik daerah;

g. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang

Pembantu;

h. menginventarisasi dan mengusulkan barang-barang inventaris yang

keadaannya rusak berat atau lainnya untuk dihapuskan dari daftar

inventaris guna tertib administrasi;

i. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,

dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan


11

pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam

pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,

dan penghapusan barang milik daerah;

j. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB)

dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)

untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang

penyimpanan;

k. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap

semester dan setiap tahun; melakukan verifikasi sebagai dasar

memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik

daerah;

l. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh

Pengurus Barang;

m. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang;

n. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target


o. membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi



p. mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan tupoksi sesuai dengan


q. membuat laporan kegiatan realisasi fisik;

r. membuat laporan pelaksanaan tugas pada atasan langsung; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

1.3 Subbagian Rumah Tangga Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga sebagai



12



lanjut;



d. memberi Petunjuk dalam penyiapan fasilitas sarana dan prasarana

rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh DPRD dan

Sekretariat;

e. memberi petunjuk dalam penataan dan pemeliharaan/perawatan

kantor, mess dan rumah jabatan agar keindahan, kerapian dan

kebersihan terpelihara;

f. memberi Petunjuk kepada petugas kebersihan dan keamanan

kantor untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan kantor,

mess dan rumah jabatan;

g. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target


h. membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi



i. mengelola kendaraan dinas operasional, perbaikan, pemeliharaan,

bahan bakar minyak, Transfortasi kunker dan pertanggung jawaban

administrasi;

j. membagi tugas pelaksanaan kegiatan makan minum rapat-rapat/

pertemuan;

k. membimbing dalam Menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana

ruang kerja pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD;

l. membimbing dalam Menyediakan kebutuhan rumah tangga kantor,

mess dan rumah jabatan;

m. mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan tupoksi sesuai dengan



13

n. membuat laporan pelaksanaan tugas pada atasan langsung; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Bagian Persidangan dan Legislasi

Bagian Persidangan dan Legislasi mempunyai tugas membantu

Sekretaris Dewan dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan

persidangan paripurna dan paripurna istimewa, Rapat-rapat Alat

Kelengkapan Dewan yaitu Pimpinan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah,

Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi-Komisi

dan Alat kelengkapan DPRD lainnya yang diperlukan dan juga rapat

Pansus.

Bagian persidangan dan legislasi saat ini memiliki pegawai sebanyak

29 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 7 orang,

Strata 1 (S1) sebanyak 16 orang serta SLTA sebanyak 6 orang. Bagian ini

terbagi menjadi 3 Subbagian yang memiliki tugas masing-masing yaitu :

2.1 Subbagian Persidangan dengan tugas :

a. melaksanakan perencanaan kegiatan Sub Bagian Persidangan

berdasarkan rencana kerja Sekretariat DPRD;

b. melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Istimewa, Rapat

Paripurna Khusus, Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan, Rapat Panitia

Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan

Pembentukan Peraturan Daerah, Rapat Komisi dan Rapat

Gabungan Komisi;

c. membagi tugas kepada bawahan dalam menyiapkan undangan

rapat dan administrasi surat-menyurat yang berkaitan dengan

Rapat-rapat Komisi dan Rapat-rapat Gabungan Komisi;

d. membagi Tugas dan membimbing bawahan untuk mengurus dan

melaksanakan pencatatan (transkriptor) yang berhubungan

dengan kegiatan alat kelengkapan Dewan serta kegiatan

Kepanitiaan;

e. membagi Tugas kepada bawahan untuk mengurus dan

menyiapkan surat-surat dan undangan Rapat-rapat Dewan;


14

f. membagi Tugas kepada bawahan untuk mengumpulkan dan

menyiapkan serta mendistribusikan bahan-bahan yang diperlukan

untuk pembahasan Rapat Paripurna Dewan;

g. membagi Tugas kepada bawahan untuk menyiapkan dan

melaksanakan daftar hadir rapat/sidang;

h. membagi Tugas kepada bawahan agar menyiapkan bahan untuk

melayani kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD pada waktu

penyelenggaraan rapat/sidang;

i. mengoreksi rancangan dan penyusunan program kerja Pimpinan

Dewan;

j. membimbing bawahan dalam pengelolaan surat menyurat dalam

hubungan dengan kegiatan Rapat Panitia Dewan dan Alat

Kelengkapan Dewan;

k. menyiapkan serta menyiapkan dan menyusun penjelasan acara

Rapat Dewan;

l. mengoreksi rancangan pembentukan panitia, menyiapkan bahan-

bahan serta administrasi/surat-menyurat yang diperlukan panitia

serta ikut mendampingi kegiatan panitia yang dibentuk oleh Dewan;

m. mengoreksi rencana jadwal kegiatan Dewan;

n. mengoreksi dan menyiapkan bahan penyusunan acara perjalanan

Pimpinan dan Anggota serta tamu DPRD;

o. mengoreksi dan menyiapkan bahan pelaksanaan upacara

pelantikan-pelantikan Pimpinan, Anggota serta upacara dan

putusan-putusan lain yang diselenggarakan oleh Dewan;

p. membuat laporan serta menyiapkan bahan penyusunan laporan

hasil peninjauan Anggota Dewan;

q. mengontrol serta menghimpun laporan notulis Komisi-komisi

DPRD;

r. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target



15

s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung; dan

t. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

2.2 Subbagian Legislasi dan Hukum dengan tugas :

a. melaksanakan perencanaan kegiatan Sub Bagian Legislasi dan

Hukum berdasarkan rencana kerja Sekretariat DPRD;

b. melaksanakan kegiatan dan penyiapan pengolahan produk-

produk hukum dan pengumpulan serta penghimpunan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;

c. mengontrol penyiapan bahan dalam pengelolaan produk produk

hukum yang dibahas dalam rapat/sidang DPRD;

d. membimbing bawahan dalam pengumpulan dan penghimpunan

data pengkajian peraturan Perundang-undangan yang berkaitan

dengan DPRD;

e. merencanakan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kegiatan DPRD;

f. merencanakan kegiatan penyajian data tentang peraturan per-

undang-undangan;

g. mengevaluasi hasil analisa/penelitian dan pengkajian perundang-

undangan;

h. merencanakan kegiatan penghimpunan dan pendokumentasian

bahan produk hukum yang dibutuhkan dalam rapat komisi/sidang

DPRD;

i. merencanakan penyiapan rancangan-rancangan produk DPRD

(Keputusan Dewan/Pimpinan/Keputusan Bersama);;

j. membagi tugas penggandaan, penyimpanan, pengaturan dan

pemeliharaan dokumentasi perundang-undangan produk DPRD;

k. merencanakan kegiatan penyusunan bahan dalam rangka

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD;


16

l. merencanakan kegiatan penelitian, pengkajian Peraturan DPRD

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta mengajukan saran atau pertimbangan;

m. merencanakan kegiatan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

pembahasan produk-produk hukum DPRD;

n. merencanakan kegiatan menyusun rancangan serta membukukan

keputusan yang menjadi produk DPRD;

o. membimbing bawahan dalam pengumpulan dan penghimpunan

data tentang peraturan perundang-undangan Pusat dan Provinsi;

p. mengontrol penggandaan, mengumpulan dan pengelolaan data

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas

DPRD;

q. membagi tugas penyusunan dan pembagian bahan dalam rangka

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD;

r. merencanakan kegiatan penyusunan, penyajian saran atau

pertimbangan serta laporan mengenai konsep produk DPRD;

s. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target


t. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

2.3 Subbagian Risalah dengan tugas :

a. merencanakan kegiatan Sub bagian Risalah berdasarkan rencana

kerja Sekretariat DPRD;

b. membimbing, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan

mengendalikan kepada bawahan pada lingkup Sub Bagian Risalah;

c. membagi tugas kepada bawahan untuk menyiapkan kaset

rekaman/recorder, merekam jalannya rapat, mengumpulkan,

merekap dan menyimpan pita rekaman baik berupa kaset maupun


17

CD/VCD/DVD sesuai dengan materi rapat sebagai bahan

dokumentasi rapat paripurna dan paripurna istimewa;

d. membagi tugas bawahan untuk mengetik hasil rekaman rapat

(transcript) sesuai dengan materi rapat, memeriksa hasil ketikan

untuk bahan membuat Notulen Rapat Paripurna/Rapat Paripurna

Istimewa, dan melaporkan hasilnya sebagai dokumen risalah rapat;

e. memberi petunjuk bawahan untuk menyusun materi pembuatan

Buku Risalah Rapat Paripurna dan Paripurna istimewa DPRD

Provinsi Sumatera Selatan;

f. Mengontrol pelaksanaan penyusunan penyajian risalah rapat

Paripurna/rapat Alat Kelengkapan Dewan (Banggar, Banmus, BK,

BP3, Komisi-Komisi, dan Pimpinan Dewan) serta

mendokumentasikannya;

g. Memeriksa pekerjaan bawahan untuk kegiatan tata naskah/surat

masuk-keluar pada Bagian Persidangan dan Legislasi yang

memerlukan pengolahan lebih lanjut;

h. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam penyusunan materi

untuk Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahunan dan LKPJ

akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur Sumatera Selatan

berdasarkan permintaan Dewan agar dapat dilaksanakan tepat

waktu;

i. Membagi tugas bawahan untuk penyusunan materi pembuatan

Buku Memori Pelaksanaan Tugas DPRD Prov. Sumsel

berdasarkan bidangnya sebagai bahan dokumentasi Sekretariat

DPRD;

j. Membagi tugas bawahan dalam pengumpulan, penyusunan,

pengolahan dan penyajian bahan/data dalam urusan risalah rapat

DPRD dan memelihara arsip Bagian Persidangan dan Legislasi;

k. Memeriksa pekerjaan bawahan dalam penyusunan dan

penyempurnaan telaahan bawahan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;


18

l. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target

kinerja untuk mewujudkan pelaksaan kegiatan;

m. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi untuk Badan

Kehormatan DPRD Provinsi Sumsel;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan merupakan unit kerja Sekretariat DPRD dalam

pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, yang

meliputi:

a. merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Keuangan

setiap tahun;

b. merencanakan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam

Rencana Kerja (Renja) tahun yang berikutnya berdasarkan Rencana

Strategis (Renstra) DPRD dan Sekretariat DPRD Prov.Sumsel sebagai

bahan penyusunan RKA DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. Sumatera

Selatan;

c. membagi Tugas Bagian Keuangan ke Subbagian Anggaran, Subbagian

Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi dan Pembukuan sesuai

dengan tupoksi agar tugas-tugas di Bagian Keuangan berjalan lancar

dan tertib;

d. memberi petunjuk kepada Kasubbag Anggaran, Kasubbag

Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai

dengan Tupoksi agar para Kasubbag dapat melaksanakan tugas dengan

baik dan sesuai dengan ketentuan;

e. menyelia, memeriksa/mengoreksi surat-surat dari Kasubbag

Anggaran,Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan

Pembukuan sesuai dengan disposisi (perintah) agar dapat

diteruskan/ditandatangani Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan;


19

f. memerintahkan kepada Kasubbag Perbendaharaan dan Bendahara

Pengeluaran untuk menyelesaikan administrasi keuangan sesuai dengan

aturan agar pertanggungjawaban sesuai berjalan dengan lancar dan

benar;

g. mengevaluasi Tugas di Subbag Anggaran, Subbag Perbendaharaan dan

Subbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan Tupoksi sebagai

bahan untuk rencana kerja selanjutnya;

h. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja

untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;

i. melaporkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan

berdasarkan Tupoksi Bagian Keuangan sebagai bahan Pimpinan untuk

membuat kebijakan; dan

j. menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keuangan saat ini memiliki pegawai sebanyak 11 orang dengan

kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 3 orang, Strata 1 (S1)

sebanyak 7 orang, Sarjana Muda (D3) sebanyak 1 orang serta 3 orang

pegawai Honorer. Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yang memiliki

tugas masing-masing yaitu:

3.1 Subbagian Anggaran mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan pada Sub Anggaran sebagai pedoman

pelaksanaan tugas setiap tahun;

b. merencanakan penyusunan rencana anggaran (RKA dan DPA)

DPRD dan Sekretariat DPRD;

c. merencanakan penyusunan rencana perubahan anggaran (RKAP

dan DPPA) DPRD dan Sekretariat DPRD;

d. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan penyusunan

Renstra, Renja, RKA, DPA, IKU dan Tapkin;

e. mengoreksi Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran kas;

f. mengoreksi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);


20

g. mengoreksi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;

h. mengoreksi penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) SKPD;

i. mengoreksi penyusunan Rencana Strategi (Renstra) SKPD;

j. mengoreksi rencana biaya perjalanan dinas DPRD dan Sekretariat

DPRD;

k. mengoreksi administrasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota

DPRD dan Sekretariat DPRD;

l. mengoreksi penyusunan administrasi pertanggungjawaban

perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat

DPRD;

m. memeriksa hasil dokumen surat tugas dan surat perintah

perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat

DPRD untuk dipertanggungjawabkan;

n. mengoreksi Bahan rapat PPAS KUA, APBD dan APBD Perubahan;

o. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target


p. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Atasan

langsung; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3.2 Subbagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan pada Sub Verifikasi dan Pembukuan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas setiap tahun;

b. mengoreksi pelaksanaan kegiatan pembukuan, administrasi

permintaan SP2D dan SPTJB, administrasi keuangan, tanda bukti

pembayaran dan kas pembantu;

c. membimbing pelaksanaan kegiatan pembukuan, administrasi

permintaan SP2D dan SPTJB, administrasi keuangan, tanda bukti

pembayaran dan kas pembantu;


21

d. mengoreksi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

e. mengoreksi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

f. mengoreksi/ meneliti kwitansi dan rincian perjalanan dinas;

g. mengoreksi laporan kemajuan kegiatan Keuangan Sekretariat

DPRD, Rekonsiliasi Realisasi Anggaran, laporan fisik dan

Keuangan;

h. mengoreksi penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pembukuan;

j. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target


k. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan

langsung; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3.3 Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan pada Sub Perbendaharaan sebagai


b. merencanakan urusan belanja DPRD dan Pegawai Sekretariat

DPRD;

c. membagi tugas pembuatan dan memeriksa SPP, SPM, SPTJB,

KP4, penyiapan dan memeriksa daftar honorarium, daftar gaji dan

tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD;

d. membimbing pembuatan daftar pembayaran uang refresentasi,

uang paket dan tunjangan lainnya bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD;

e. membagi tugas buku kas pembantu kegiatan Sekretariat DPRD;

f. membimbing dan meneliti pembuatan Laporan Rekonsiliasi Pajak

dan SPJ Fungsional;


22

g. membimbing pembuatan dan pelaporan SPT pegawai Sekretariat

dan anggota DPRD;

h. membimbing bahan kajian kebijakan penyelenggaraan

perbendaharaan;

i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;



k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

4. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya

dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, mengolah perpustakaan,

dokumentasi, serta melayani aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada

DPRD.

Bagian Humas dan Protokol, saat ini memiliki pegawai sebanyak 20

orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 8 orang, Strata 1

(S1) sebanyak 7 orang, kemudian SLTA sebanyak 5 orang, serta 10 orang

pegawai Honorer. Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yang memiliki

tugas masing-masing yaitu :

4.1 Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai

tugas :

a. merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Informasi, Dokumentasi,

dan Perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas setiap

tahun;

b. membagi tugas dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan

urusan Informasi kegiatan Anggota DPRD, meliputi kegiatan; kliping

berita, pengarsipan, penyampaian kegiatan dokumentasi dan


23

informasi, untuk di publikasikan di media massa (media cetak,

media elektronik, dan media online) dan website secara berkala

atau sesuai kebutuhan;

c. membagi tugas dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan

urusan Informasi kegiatan Pengelolah Informasi dan Dokumentasi

untuk mendukung tata kelola kebutuhan informasi dan data sesuai

kebutuhan;

d. membagi tugas dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan

urusan Dokumentasi kegiatan Anggota DPRD dalam kegiatan rapat

-rapat, kunjungan, Fraksi, Alat kelengkapan Dewan di dalam dan

luar Provinsi meliputi kegiatan ; peliputan audiovisual serta naskah

berita, pengarsipan, pemeliharaan dokumen untuk Publikasi secara

berkala atau sesuai kebutuhan;

e. membimbing bawahan dan mengontrol dalam pelaksanaan urusan

Penerbitan berita Dewan, Publikasi, Distribusi dan membuat

laporan Administrasi kegiatan Informasi, Dokumentasi dan

Perpustakaan;

f. mengevaluasi kegiatan pada Sub Bagian Informasi,Dokumentasi,

dan Perpustakaan secara berkala atau sesuai kebutuhan;

g. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target


h. membuat kata sambutan/paparan pimpinan dan anggota dewan

dalam kegiatan;

i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan tugas kepada Atasan

langsung; dan

j. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Atasan baik secara lisan

maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.2 Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Protokol dan Protokol

dan Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman pelaksanaan


24

tugas;

b. membagi tugas bawahan dalam pelaksanaan urusan

penyelenggaraan Fasilitasi Protokoler yang di ikuti Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam urusan rapat – rapat, Audiensi/Hearing,

kunjungan di dalam kota dan luar kota dan kegiatan Seremonial

meliputi kegiatan persiapan dan tata tempat, tata Upacara,

pengurusan tamu-tamu;

c. membimbing bawahan dan mengontrol pelaksanaan urusan

penyelenggaraan Fasilitasi Protokoler yang di ikuti Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam urusan rapat – rapat, Audiensi/Hearing,

kunjungan di dalam kota dan luar kota dan kegiatan Seremonial

meliputi kegiatan persiapan cinderamata, tata tempat, tata Upacara,

memandu acara, dan melaporkan kegiatan;

d. mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi dan dinas

bersangkutan dalam rangka kegiatan keprotokolan dan

mengupdate data lembaga bila terjadi perubahan;

e. mengadakan kerjasama dengan lembaga publik dan lembaga

informasi guna untuk mengkonfirmasikan jadwal/pemberitaan

tentang kegiatan dewan untuk di informasikan kembali;

f. mengatur ketertiban penerimaan tamu Dewan dan kegiatan

keprotokolan;

g. memonitoring kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan

kegiatan pemerintah provinsi;

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, koordinasi, dan tata kelola

kegiatan Protokol dan Hubungan Antar Lembaga;

i. melaporkan dan menyusun khusus kegiatan Pimpinan DPRD;



k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan langsung; dan

l. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Atasan baik secara lisan


25


4.3 Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Pelayanan dan

Aspirasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan urusan Pelayanan publik dan

Aspirasi Masyarakat meliputi kegiatan persiapan, pencatatan, dan

mengatur penyampaian aspirasi langsung (Demonstrasi), tertulis,

dan melalui media cetak dan elektronik kepada DPRD Provinsi

Sumatera Selatan;

c. membagi tugas dan membimbing bawahan urusan Pelayanan

publik dan Aspirasi Masyarakat dengan Tokoh Masyarakat, Ormas

dan pihak terkait melalui Acara Talk Show (Perbincangan dengan

Narasumber) di Radio Suara Rakyat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan;

d. membimbing bawahan dan memberi petunjuk tata kelola Pelayanan

dan Aspirasi Masyarakat meliputi kegiatan pemantauan aksi,

penerimaan aksi, koordinasi dengan pihak/Dinas terkait, pelaporan

kegiatan aksi, dan menyalurkan hasil tindak lanjut pada pihak yang

berkepentingan;

e. mengawasi dan mengontrol tata kelola Pelayanan dan Aspirasi

Masyarakat meliputi kegiatan pemantauan aksi, penerimaan aksi,

koordinasi dengan pihak/Dinas terkait, pelaporan kegiatan aksi, dan

menyalurkan hasil tindak lanjut pada pihak yang berkepentingan;

f. menghimpun, menginventarisir dan meneruskan aspirasi anggota

DPRD dalam pokok-pokok pikiran yang berasal dari pendamping

daerah pemilihan masing-masing

g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Aspirasi

Masyarakat. Pimpinan/ Anggota Organisasasi Masyarakat;

h. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target


i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan langsung; dan


26

j. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Atasan baik secara lisan


Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 Pasal 41 ditetapkan

bahwa untuk melaksanakan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan,

dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan ketentuan ini DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu Legislasi,

Anggaran dan Pengawasan.

Hal-hal lain yang dianggap penting diluar tugas pokok dan fungsi

Sekretariat Dewan disajikan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Legislasi Sekretaris

DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya yaitu :

a. Membantu menyiapkan Raperda;

b. Memobilisasi pakar untuk membantu pembahasan sesuatu Perda

atau Raperda;

c. Membantu dalam memberi masukan materi yang dibahas dalam

sesuatu Perda atau Raperda;

d. Mempertemukan kesepahaman dan kesamaan pemikiran

mengenai sesuatu pembahasan Perda atau Raperda antara

Anggota Dewan dengan Pihak Pemerintah Daerah.

2. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Anggaran Sekretaris

DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya yaitu :

a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam

bidang penganggaran;

b. Membantu menyiapkan data mata anggaran tahun sebelumnya

sebagai perbandingan.

3. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Pengawasan

Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :


27

a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam

bidang pengawasan;

b. Membantu memberi data mengenai sesuatu objek yang mendesak,

perlu dan patut segera dilakukan pengawasan;

c. Membantu menyiapkan data terinci mengenai sesuatu objek yang

akan dilakukan pengawasan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan

fungsi Dewan di bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, Sekretaris

DPRD dengan didukung seluruh jajarannya juga melaksanakan tugas dan

fungsi guna membantu Dewan dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihaan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh

jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu

DPRD guna penyelenggaraan Pemilihaan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur yang disajikan melalui bentuk kegiatan :

1. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga maupun instansi terkait

guna persiapan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian

visi, misi dan program dari pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sumatera Selatan terpilih;

2. Menyiapkan sarana dan prasarana keperluan penyelenggaraan Rapat

Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan

calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pelantikan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1. Kepegawaian

PNS yang merupakan sumber daya manusia pada Sekretariat Dewan

berjumlah 95 orang. Dimana dari data pendidikan, Jumlah pegawai yang memiliki

tingkat pendidikan Strata 1 (S1) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan adalah yang terbanyak, yaitu berjumlah 41 orang. Adapun urutan pegawai

berdasarkan golongan, disajikan dalam tabel berikut ini :


28

Tabel 2.2

PNS Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasar Golongan (s.d. bulan Januari 2017)

Golongan PNS

IV/c 1

IV/b 3

IV/a 9

III/d 11

III/c 15

III/b 28

III/a 12

II/d 3

II/c 3

II/b 5

II/a 5

JUMLAH 95

Tabel 2.3

PNS Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Berdasar Tingkat Pendidikan (s.d. bulan Januari 2017)

Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)

Strata 2 26

Strata 1 41

Diploma 3 2

SMA/SMU 20

SMP 6

Jumlah 95

Dalam jajaran organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana yang telah

disebutkan sebelumnya, terdapat 4 Bagian dan dalam bagian terdapat Sub-

Subbagian, yang masing-masing terdapat rincian sumber daya manusia beserta

latar belakang pendidikannya. Bagian Umum saat ini memiliki pegawai sebanyak

35 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 8 orang, Strata 1

(S1) sebanyak 11 orang, Sarjana Muda (D III) sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak

9 orang dan SLTP sebanyak 6 orang serta tenaga honorer sebanyak 17 orang.

Bagian Persidangan dan Risalah saat ini memiliki pegawai sebanyak 29 orang

dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 7 orang, Strata 1 (S1)

sebanyak 16 orang, dan SMA/SMU sebanyak 6 orang. Bagian Keuangan saat ini


29

memiliki pegawai sebanyak 11 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2)

sebanyak 3 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 7 orang, Sarjana Muda (D3) sebanyak

1 orang, dengan Pegawai Honorer sebanyak 3 orang. Bagian Hubungan

Masyarakat dan Protokol saat ini memiliki pegawai sebanyak 20 orang dengan

kualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 8 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 7

orang dan SLTA sebanyak 5 orang serta 10 orang pegawai honorer.

2.2.2. Aset

Untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh anggota

DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat DPRD mengelola aset dengan

rincian sebagai berikut :

1. Tanah

a. Tanah yang dikelola Sekretariat DPRD ada lima persil, dengan luas

keseluruhan 65.355 m2 senilai Rp. 158.285.000.000,-

b. Untuk Tanah Bangunan kantor DPRD seluas 49.967 m2 beralamat Jln.

Kapten A. Rivai Status hak pakai, dengan nomor sertifikat 08-04-1986

No.332, berasal dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.

c. Untuk rumah dinas pimpinan dan mess, Sekretariat mengelola 4 persil

dengan alamat Jln.Lingkar Istana dan 3 persil beralamat di Jln. Demang

Lebar Daun Palembang. Adapun luas tanah rumah tersebut masing-masing

7.925 m2, 2.486 m2, 2.492 m2 dan 2.485 m2, dengan nomor sertifikat 29-

04-1980 nomor 255/P, nomor 08-04-1986 nomor 335, nomor sertifikat 10-

11-1995 (397) dan nomor sertifikat 10-11-1995 nomor 398, semua

berasal dari Pemda Sumatera Selatan.

2. Gedung

Bangunan yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan terdiri :

a. Gedung Paripurna ada 3 lantai, terdiri dari lantai dasar terdapat Ruang

Poliklinik, Ruang Bagian Humas dan Protokol, Ruang Perpustakaan,

Ruang Olahraga, Ruang Musik dan di lantai atas terdiri dari Ruang

Pimpinan, Ruang Paripurna, sedangkan di lantai 3 ada Ruang Serba

Guna.

b. Gedung Banggar ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk Ruang

Kerja Sekwan, Ruang Bagian Persidangan dan Risalah dan di lantai atas


30

terdiri dari Ruang Badan Anggaran.

c. Gedung Komisi ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk Ruang

Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Reformasi,

Ruang Bagian Umum dan Ruang Bagian Keuangan dan di lantai atas

terdiri dari Ruang Badan Musyawarah, Ruang Komisi I, Ruang Komisi II,

Ruang Komisi III dan Ruang Badan Kehormatan.

d. Gedung Fraksi ada 2 lantai, di lantai dasar terdapat Ruang Fraksi Partai

Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat

Nasional dan di lantai atas terdiri dari Ruang Komisi IV, Ruang Komisi V,

Ruang Tenaga Ahli dan Ruang Badan Legislasi.

e. Gedung A ada 2 lantai, dimana lantai atas atau lantai dasar merupakan

Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

f. Gedung Musholla 2 lantai yang terdiri dari lantai dasar Ruang Radio,

Ruang Media Center, Ruang Kantin dan lantai atas Ruang Musholla.

g. Gedung B ada 2 lantai, dimana lantai atas dan lantai dasar merupakan

Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

h. Gedung C ada 2 lantai, yang terdiri dari lantai dasar Garasi dan lantai

atas Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

i. Rumah Dinas Ketua terletak di Jln. Lingkar Istana (Demang Lebar Daun)

dengan Luas 972 m2.

j. Rumah Dinas Wakil-wakil Ketua ada 3 Rumah Dinas, dengan total luas

972 m2.

k. Mess dengan luas sejumlah 434 m2.

3. Peralatan dan Mesin

a. Alat-alat besar senilai Rp. 184.070.000,-

b. Alat-alat Angkutan yang terdiri dari motor beroda dua dan kendaraan

beroda empat senilai Rp. 15.980.270.000,-

c. Alat bengkel dan alat ukur senilai Rp. 1.895.395.692,-

d. Alat pertanian senilai Rp. 123.043.000,-

e. Alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 27.859.451.642,-

f. Alat studio dan alat komunikasi senilai Rp. 5.440.205.229,-

g. Alat-alat kedokteran senilai Rp. 710.208.000,-

h. Alat laboratorium senilai Rp. 2.266.079.750,-


31

4. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang dikelola adalah Buku Perpustakaan sampai

dengan Desember 2015 dan Website DPRD dengan alamat Website

dprd.sumselprov.go.id dengan nilai sebesar Rp 191.349.570,-.


2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi OPD

Target SPM

Target IKK

Target IKU

Target Renstra OPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Terwujudnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Baik dan Lancar

1 Jumlah Rapat Pembahasan Raperda

10 kali 10 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% 100% 100% 100%

2

Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

1590 kali

1590 kali

0 kali 525 kali

530 kali

535 kali

0 kali 0 kali 523 kali

530 kali

535 kali

0 kali 0% 99,43% 100% 100% 0%

3

Jumlah Rapat Paripurna 94 kali

94 kali

18 kali 18 kali 18 kali 20 kali 20 kali 18 kali 25 kali 26 kali 24 kali 34 kali 100% 138,88% 144,44% 120% 170%

4

Jumlah Pertemuan dengan Konstituen

75 org, 15 kali

75 org, 15 kali

75 org, 3 kali

75 org, 3 kali

75 org, 3 kali

75 org, 3 kali

75 org, 3 kali

75 org, 3 kali

75 org, 3 kali

75 org, 3 kali

75 org, 3 kali

75 org, 3 kali

100%

100%

100%

100%

100%

5 Jumlah Bintek Anggota Dewan

720 ok

720 ok

80 ok 160 ok 160 ok 160 ok 160 ok 80 ok 225 ok 225 ok 225 ok 160 ok 100%

140,63%

140,63%

140,63%

93.75%

6 Jumlah Dialog dg Tokoh

Masyarakat, 48 kali

48 kali


12 kali


12 kali 12 kali 12 kali 0% 100% 100% 100% 100%

Optimalnya Penggunaan Teknologi, Sarana dan Prasarana Teknologi serta Dokumentasi dan Publikasi untuk menyebarluaskan Informasi

7 Jumlah Jaringan WEB dan Radio Publik

2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 100% 100% 100% 100%


33

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan, khusus pada aspek pendanaan dalam pelayanan OPD pada level

program, dimana kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD

melalui pelaksanaan Renstra OPD yang periode perencanaan sebelumnya telah dituangkan dalam bentuk tabel 2.5.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian

Anggaran Tahun

Realisasi Tahun

Persentase Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

BL

30.313.631.650

54.534.782.173

59.267.601.400

85.482.590.000 106.086.300.000

25.555.780.674

43.939.097.172

53.146.842.885

71.426.219.098 90.554.985.531 84% 81% 90% 84% 85%

BTL

5.029.932.811

5.709.060.013

7.184.855.000

7.017.856.418 8.180.135.000

4.570.851.848

4.888.235.087

6.784.241.799

6.569.613.450 7.978.171.510 91% 86% 94% 94% 98%

Total

35.343.564.461

60.243.842.186

66.452.456.400

92.500.446.418

114.266.435.000

30.126.632.522

48.827.332.259

59.931.084.684 77.995.832.548 98.533.157.041 85% 81% 90% 84% 86%


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan

Agenda reformasi yang terus bergulir telah mendorong daya kritis dan

meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, tanpa

terkecuali lembaga perwakilan rakyat daerah. Sorotan terhadap lembaga DPRD ini

makin menguat dengan terkuaknya banyak kasus yang dialami oleh para anggota

DPRD.

Munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan

keterbukaan informasi bagi publik, kewajiban untuk membangun akuntabilitas

organisasi, standar pelayanan yang harus dicapai, seperti kewajiban untuk

melibatkan para stakeholder dalam proses pembuatan keputusan publik yang

menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan tantangan tersendiri bagi

aparatur pemerintah, khususnya para Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada para

anggota DPRD ini. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD atau yang kenal dengan

istilah Setwan ini harus terpacu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan

tidak saja kepada institusi yang dilayani yaitu DPRD namun juga kepada seluruh

stakeholder terkait, khususnya masyarakat.

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat mendukung kelancaran Pelaksanaan Tupoksi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai Visi dan Misinya

diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Telah tersedianya Sarana dan Prasarana

gedung DPRD, 2) Telah adanya Program Legislasi Daerah yang menjadi acuan

pembentukan Perda selama kurun waktu 5 tahun mendatang, 3) Tersedianya

Tenaga Ahli di DPRD, 4) Pelaksanaan Pemilu 2014 yang akan menghasilkan

Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2014-2019, dan 5) Makin tingginya

ekspektasi dan tuntutan publik terhadap kinerja DPRD dan peningkatan kualitas

pelayanan administrasi pemerintahan dari DPRD, merupakan peluang bagi

Sekretariat DPRD sendiri dalam mengembangkan kemampuannya agar dapat

memenuhi permintaan tersebut.


35

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada saat ini kinerja pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah

terlaksana dengan baik. Namun dalam perkembangannya terdapat isu-isu strategis yang

merupakan permasalahan yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

beserta unit-unit kerja dibawahnya. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan

berdasarkan sistematika sebagai berikut ini:

3.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi

Gubernur terpilih, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RTRW, maka berikut

adalah permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja

Sekretariat DPRD Sumatera Selatan ini, dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek

sumber daya manusia, aspek kelembagaan, dan aspek kelengkapan kerja.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun

eksternal ini diuraikan dan disajikan pada tabel 3.1.

(1) Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang paling banyak mengalami

kesulitan, terutama bila dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang saat ini

dimiliki oleh Sekretariat Dewan. Permasalahan pada sumber daya manusia

Sekretariat Dewan dialami oleh seluruh Bagian yang terdapat dalam struktur

organisasi Sekretariat Dewan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat

Dewan secara keseluruhan. Secara umum permasalahan yang ada dalam setiap

bagian Sekretariat Dewan adalah :

a. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk

mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dibebankan;


36

b. Kesertaan sumber daya manusia dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah

kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan

sementara kebutuhan kualitas terus meningkat;

c. Penetapan sanksi dan reward belum jelas sehingga belum mampu

meningkatkan motivasi dan kinerja secara signifikan;

d. Belum adanya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dalam organisasi

Sekretariat Dewan.

Permasalahan sumber daya manusia di setiap bagian yang ada dalam

struktur organisasi Sekretariat Dewan berbeda-beda, oleh karena itu berikut

dipaparkan permasalahan menurut bagian dalam Sekretariat Dewan adalah :

(1) Permasalahan SDM pada Bagian Persidangan dan Legislasi

(a) Masih terdapat SDM yang kurang mampu menjadi notulis penyusunan

dan perumusan draft, yaitu :

- Catatan rapat Pimpinan Dewan, Rapat Badan Musyawarah, Rapat

Badan Anggaran dan Rapat Badan Legislasi serta Rapat Gabungan

komisi.

- Risalah Rapat-rapat Paripurna.

(b) Masih terdapat SDM yang kurang mampu dalam pendokumentasian

hasil-hasil rapat baik dalam bentuk naskah, maupun rekaman jalannya

sidang atau rapat (termasuk belum terlaksananya rewrite rekaman

jalannya sidang);

(c) Masih terdapat SDM yang kurang mampu dalam menyusun konsep

dalam penyusunan dan perumusan draft :

- Pemandangan Umum Fraksi

- Kata Akhir Fraksi

- Laporan Hasil Pembahasan Komisi


37

- Laporan Hasil Pembahasan Panita Khusus

- Surat Dewan

(d) Belum terkoordinirnya staf yang bertugas pada Bagian Persidangan

dengan staf yang bertugas pada Komisi dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban;

(e) Masih terdapat SDM yang kurang mahir dalam pendokumentasian produk

hukum sehingga dapat memberikan pelayanan informasi terhadap

masyarakat dan anggota DPRD;

(f) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki pengetahuan teknis materi,

kebijakan, dan peraturan perundang-undangan (produk hukum) untuk

pelayanan pembuatan produk hukum dan penelaahan produk hukum;

(g) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki pengetahuan materi peraturan

perundang-undangan (produk hukum) daerah lain.

(2) Permasalahan SDM pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

(a) Masih terdapat SDM yang kurang mampu memberikan pelayanan

informasi kepada masyarakat (termasuk pelayanan kepada wartawan

media massa) atas kinerja Sekretariat Dewan dan DPRD;

(b) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki kemampuan terhadap teknik

pemotretan, teknis jaringan internet dan website serta publikasi kegiatan

Sekretariat Dewan dan DPRD kepada Masyarakat;

(c) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki kemampuan pelayanan

keprotokolan baik kepada tamu dan anggota DPRD (keprotokolan

meliputi kegiatan penguasaan bahasa asing, tata cara penerimaan tamu,

tata letak dalam ruang rapat).

(3) Permasalahan SDM pada Bagian Umum

(a) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki kemampuan dalam

pengagendaan surat masuk dan keluar serta pendistribusian surat;


38

(b) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki kemampuan pengarsipan

termasuk didalamnya kegiatan penomoran, pencatatan, penyimpanan

serta penyusutan (retensi) surat;

(c) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki kemampuan penyusunan

Rencana Kebutuhan Barang Setiap Unit (RKBU);

(d) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki kemampuan melakukan

penyiapan sarana dan prasarana kantor, pemeliharaan dan pencatatan

inventaris kantor;

(e) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki kemampuan penyusunan

Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

(f) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki kemampuan pelayanan

konsumsi rapat, pengaturan lay-out ruang rapat;

(g) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki kemampuan penanganan

keamanan internal maupun eksternal.

(4) Permasalahan SDM pada Bagian Keuangan

(a) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki kemampuan pengelolaan dan

pembukuan keuangan, dimana terbatasnya tenaga pengelolaan

keuangan untuk bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara

pengeluaran yang telah mendapatkan pelatihan sistem pengelolaan

keuangan sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002;

(b) Masih terdapat SDM yang kurang memiliki kemampuan dalam

memverifikasi dan monitoring penggunaan anggaran;

(c) Masih terdapat SDM yang belum mampu mengelola Sistem Perpajakan

sesuai Peraturan perundang-undangan.

(2) Aspek Kelembagaan

Permasalahan dalam aspek kelembagaan merupakan permasalahan yang

bersifat menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh karena organisasi Setwan diatur


39

dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara

keseluruhan, permasalahan kelembagaan adalah sebagai berikut :

(a) Kurang dilakukan evaluasi dan kajian mengenai kecukupan pembagian Sub-

subbagian agar mampu melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang

dibebankan pada setiap bagian;

(b) Kurang dilakukan evaluasi dan kajian mengenai ruang lingkup dan rentang

kendali tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan Sub-subbagian;

(c) Kurang dilakukan evalusi dan kajian mengenai sistem pengorganisasian

yang lebih jelas mengenai penanggung jawab setiap kegiatan yang dilakukan

Sekretariat Dewan.

(3) Aspek Kelengkapan Kerja

Permasalahan dalam aspek kelengkapan kerja relatif sama di setiap

bagian, yaitu sebagai berikut :

(a) Kurangnya sarana penunjang kinerja SDM (jumlah komputer, mesin ketik,

meja kerja, telepon ,PABX, mesin fotokopi, dan lain-lain).

(b) Belum dilakukan perluasan ruang kerja agar setiap staf mampu bekerja

secara optimal dan memiliki privacy bureaucracy.

3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah Sumatera

Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional. Sejahtera mengarah

kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya lebih dari sekedar

kebutuhan dasar. Lebih maju adalah keadaan dimana Sumatera Selatan semakin

mengalami kemajuan di berbagai dimensi pembangunan. Bersaing di dunia

internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan

yang berperan serta secara aktif dalam pergaulan internasional dan menghadirkan

Sumatera Selatan yang menarik sehingga menjadi daerah tujuan investasi.


40

Misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

2. Memantapkan stabilitas daerah;

3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan;

4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan

bencana.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018, maka visi

dan misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD adalah:

Visi: Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Dewan Yang Profesional, Transparan, dan

Akuntabel dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi

Sumatera Selatan

Misi :

1. Pelayanan Prima;

2. Keterbukaan Informasi Publik terhadap Tugas dan Fungsi DPRD.

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD

Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan akan mendukung pelaksanaan visi misi sebagai bentuk tanggung jawab

dalam mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi dari Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Selatan.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Selatan menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan

Wakil Gubernur tersebut dalam tabel 3.1


Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Sumatera Selatan sejahtera, lebih maju dan berdaya saing internasional.

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih Pelayanan OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Memfasilitasi pembahasan raperda mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi

Kurangnya komunikasi antara Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD sehingga sering terbenturnya jadwal yang telah disepakati yang mengakibatkan target Perda yang dibahas tidak tercapai

Badan Musyawarah sebagai fungsi yang membuat jadwal pembahasan Raperda

2

Memantapkan stabilitas daerah

Memfasilitasi pembahasan raperda mengenai tata kelola Pemerintah yang baik dan kamtibnas



3

Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan

Memfasilitasi pembahasan raperda mengenai pemerataan pembangunan antardaerah kabupaten/kota



4

Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana

Memfasiliatasi pembahasan raperda mengenai pengelolaan lingkungan dan pengendalian bencana




3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 yang tertuang

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 maka Visi dari

Kementerian Dalam Negeri adalah “Terwujudnya sistem politik yang demokratis,

pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur

yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri menetapkan beberapa

tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang sesuai dengan Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan adalah memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta

stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila

dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan

berkedaulatan rakyat dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup

Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran

strategis yaitu meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota

masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan dan

meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam

penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas

keuangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-

faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dijelaskan pada tabel

3.2.


Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No.

Sasaran Jangka Menengah

Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkannya komunikasi dan dialog antara Anggota Dewan dengan masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan

Sumber daya manusia pada Sekretariat Dewan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Belum terwujudnya kesadaran pegawai terhadap tupoksinya

Perhatian dari Pimpinan dan Anggota DPRD dalam membangun komunikasi dan partisipasi aktif terhadap penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

2. Terwujudnya pelayanan di Bagian Persidangan dan Legislasi dan Bagian Humas dan Protokol yang profesional.

Belum banyaknya lulusan sarjana hukum dan komunikasi di Sekretariat Dewan khususnya di bagian persidangan dan legislasi sehingga pelaksanaan di bagian persidangan dan legislasi masih belum optimal.

Belum tersedianya formasi pegawai sesuai kebutuhan serta masih terbatasnya upaya peningkatan kapasitas pegawai.

Telah tersedianya Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dokumen perencanaan dan dasar dalam pembuatan Perda.


3.4 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan OPD, visi, misi, dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra

K/L, dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis

sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Dewan belum memberikan pelayanan

yang andal dan profesional

DPRD sebagai lembaga politik sekaligus lembaga perwakilan rakyat daerah

selalu menjadi perhatian bagi publik. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan

peran yang harus dilakoni oleh DPRD begitu tinggi, baik yang bersifat kelembagaan

maupun yang bersifat orang per orang. Karena itu dalam menjalankan tugas dan

fungsi kedewanan ini, kinerja yang harus ditampilkan harus mampu menjawab

ekspektasi dan tuntutan peran dari masyarakat, tidak saja oleh anggota DPRD

namun juga oleh institusi pendukungnya yaitu Sekretariat DPRD. Dalam memenuhi

ekspektasi dan tuntutan peran ini, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

harus mampu memperlihatkan kinerja yang optimal sebagai unsur pelayanan untuk

kelancaran kegiatan DPRD, mempersiapkan Persidangan, menyiapkan Produk

Perundang-Undangan, kegiatan Kehumasan, Pelayanan Umum untuk kelancaran

DPRD dan melaksanakan kegiatan Administrasi dan Keuangan. Karena itu seluruh

bagian dan sub-sub bagian dalam organisasi Sekretariat DPRD harus mampu

berperan optimal dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya

tersebut.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang cepat dan modern

Dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan, saat ini

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya meningkatkan daya

dukung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sejumlah fasilitas pendukung harus

disiapkan dan dikelola secara efisien untuk dapat memenuhi kebutuhan kerja dari

para anggota DPRD Provinsi dalam menjalankan tiga fungsi utama sebagai wakil

rakyat. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai ini diharapkan

kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD dapat meningkat. Diharapkan dengan


45

optimalisasi daya dukung ini ekspektasi masyarakat terhadap peran yang seharusnya

diemban oleh setiap anggota DPRD sebagai para wakil rakyat dapat terpenuhi.

3. Pemilihan Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2014-2019

Pada April 2014 akan dilaksanakan pemilihan anggota DPRD dan pada bulan

September 2014 dilaksanakan pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019

sebanyak 75 orang. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus mampu

.


46

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan

pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018, melalui penyusunan

rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang berkualitas dan pelaksanaan

tugas-tugas lainnya dari Gubernur. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat

dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya

integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-

fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan

pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang

dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat

(Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD Renstra

OPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur

dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur. Apabila

keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa Bappeda

telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi

RPJMD 2013-2018.

Begitu juga halnya, apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi maka

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah mampu berperan dalam

mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2013-2018, yang

secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Oleh karena itu, dirumuskan bahwa Visi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu:


47

Adapun penjelasan dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, “Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Dewan” yang dimaksud dalam visi ini

mencerminkan cakupan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang

diembannya.

Kedua, “Profesional” yang dimaksud dalam visi ini mencerminkan totalitas kerja dan

pelayanan berkualitas yang diberikan sejalan dengan tumbuh dan

berkembangnya keahlian SDM dalam jajaran Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Ketiga, “Transparan” yang dimaksud dalam visi ini mencerminkan sikap dan perilaku

jajaran Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya yang selalu terbuka, menjunjung tinggi kebenaran dan

kejujuran.

Keempat, “Akuntabel” yang dimaksud dalam visi ini mencerminkan etika jajaran

Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan

selalu menjunjung tinggi tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Kelima, “Dalam Melayani Pimpinan dan Anggota, DPRD Provinsi Sumatera Selatan”

yang dimaksud dalam visi ini mencerminkan kinerja pelaksanaan tugas dan

fungsi Sekretaris DPRD yang selalu berorientasi memberikan pelayanan

Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang kelancaran dan efektivitas

“Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Dewan Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD Provinsi

Sumatera Selatan”.


48

pelaksanaan fungsi, hak dan kewajiban DPRD sebagai lembaga perwakilan

rakyat daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2

(dua) buah misi sesuai dengan peran strategis dari Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan yang diinginkan dalam mencapai visi diatas. Maka dirumusan ke

dua misi tersebut adalah :

1) Pelayanan Prima;

2) Keterbukaan Informasi Publik terhadap Tugas dan Fungsi DPRD.

Penjelasan Misi:

Bahwa dalam periode 2013-2018 akan diupayakan kegiatan-kegiatan menuju

pada terwujudnya peningkatan kualitas profesional SDM yang ditandai dengan:

Peningkatan SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kedewanan

sesuai dengan bidang tugas dalam Sekretariat Dewan;

Terjadinya peningkatan sikap dan perilaku SDM untuk bertanggung jawab

atas seluruh tugas dan fungsi kedewanan sesuai dengan bidang tugas

dalam Sekretariat Dewan.

Bahwa dalam periode 2013-2018 akan diupayakan kegiatan-kegiatan menuju

pada terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna

memberikan pelayanan yang cepat dan modern yang ditandai dengan:

Pengembangan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam

memberikan pelayanan terhadap DPRD dengan penggunaan teknologi

informasi dan keterbukaan akses informasi bagi kalangan internal staf,

DPRD dan Publik;

Penguatan koordinasi dan komunikasi antar bagian dan sub bagian dalam

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada DPRD;

Terjadinya peningkatan umpan balik atas pengembangan dan penggunaan

teknologi informasi, penguatan koordinasi dan komunikasi terhadap

peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh kalangan internal staf

Pimpinan dan Anggota DPRD.


49

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam

periode 2013-2018, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan yang profesional terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD;

2. Meningkatnya akses publik terhadap kegiatan Anggota DPRD.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas

berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan;

2. Meningkatnya akses publik terhadap kegiatan Anggota DPRD.


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

TUJUAN 2014 2015 2016 2017 2018 LAMA (SEBELUM REVIEW)

1.

Meningkatkan Pelayanan yang Profesional terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Survey kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan.

Persentase risalah rapat yang tepat waktu

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Rapat-rapat Paripurna

97%

97%

98%

98% 98%

Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Pembahasan Raperda; Rapat-rapat Paripurna; kegiatan Reses; Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota; dan Dialog/Audensi DPRD dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat

91% 91% 92% 92% 92%

Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik


65% 70% 75% 78% 80%

Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Pembahasan Raperda; Rapat-rapat Paripurna; kegiatan Reses; dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota; serta Dialog/Audensi DPRD dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat

40 masukan

40 masukan

40 masukan

40 masukan

40 masukan

Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Pembahasan Raperda; kegiatan Reses; Dialog/Audensi DPRD dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat

12 masukan

15 masukan

18 masukan

20 masukan

22 masukan

2.

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi agar Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Lebih Cepat dan Modern

Informasi kegiatan DPRD yang diupload di website dan disiarkan di radio

Meningkatnya Akses Publik terhadap Kegiatan Anggota DPRD

Persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan Pengembangan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

100% 95% 95% 95% 95%


NO.

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

TUJUAN 2014 2015 2016 2017 2018 BARU (SETELAH REVIEW)

1.

Meningkatkan Pelayanan yang Profesional terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Survey kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan.



100%

100%

100%

100% 100%

Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Pembahasan Raperda; Rapat-rapat Paripurna; kegiatan Reses; Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota; dan Dialog/Audensi DPRD dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat

100% 100% 100% 100% 100%



65% 70% 75% 78% 80%


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Pembahasan Raperda; Rapat-rapat Paripurna; kegiatan Reses; dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota; serta Dialog/Audensi DPRD dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat

40 masukan

40 masukan

40 masukan

40 masukan

40 masukan


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Pembahasan Raperda; kegiatan Reses; Dialog/Audensi DPRD dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat

12 masukan

15 masukan

18 masukan

20 masukan

22 masukan

2.


Informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat



Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan Pengembangan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

100% 100% 100% 100% 100%


4.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah serta

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan 2013-2018, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam periode

2013-2018 meliputi:

1) Strategi pertama adalah memberikan dukungan teknis kesekretariatan secara

prima dengan arah kebijakan :

1.1. Pengendalian pelaksanaan SOP;

1.2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja anggota

DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk penyediaan ruang tunggu untuk

peserta rapat komisi;

1.3. Peningkatan kualitas aparatur Setwan;

2) Strategi kedua adalah peningkatan penggunaan teknologi informasi dengan

arah kebijakan menggunakan Website, Radio dan Running Text untuk

Menyebarluaskan Informasi Kegiatan DPRD kepada Anggota DPRD dan

Masyarakat.


Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

(Sebelum Review)

VISI : “Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Dewan Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Selatan

MISI :

1. Pelayanan Prima

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan pelayanan yang profesional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan.

Memberikan dukungan teknis kesekretariatan secara prima

1. Pengendalian pelaksanaan SOP

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana kerja Setwan dan anggota DPRD termasuk penyediaan ruang tunggu rapat bagi peserta rapat di setiap Komisi

3. Peningkatan kualitas aparatur Setwan

2. Keterbukaan informasi publik terhadap tugas dan fungsi DPRD


Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD lebih cepat dan modern

Meningkatnya akses publik terhadap kegiatan anggota DPRD

Peningkatan penggunaan teknologi infomasi

Menggunakan website, radio dan running text untuk menyebarluaskan informasi kegiatan DPRD kepada Anggota DPRD dan masyarakat

.


54

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

(Setelah Review)

VISI : “Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Dewan Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Selatan

MISI :

1. Pelayanan Prima


Meningkatkan pelayanan yang profesional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan.

Memberikan dukungan teknis kesekretariatan secara prima

1. Pengendalian pelaksanaan SOP

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja Setwan dan anggota DPRD termasuk penyediaan ruang tunggu rapat bagi peserta rapat di setiap Komisi

3. Peningkatan kualitas aparatur Setwan

2. Keterbukaan informasi publik terhadap tugas dan fungsi DPRD


Meningkatnya akses publik terhadap kegiatan Anggota DPRD

Meningkatnya akses publik terhadap kegiatan anggota DPRD

Peningkatan penggunaan teknologi infomasi

Menggunakan website, radio dan running text untuk menyebarluaskan informasi kegiatan DPRD kepada Anggota DPRD dan masyarakat


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini:


Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

No Kebijakan, Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase pelayanan administasi perkantoran yang mendukung kinerja anggota Dewan

60% 59.850.263.000 65% 65.412.562.000 70% 119.957.530.000,69 75% 99.059.721.000 80% 115.994.643.600

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos

740 lembar perangko, 350 lembar materai

10.000.000 740 lembar perangko, 350 lembar materai

10.000.000 850 Lembar Perangko, 875 Lembar Materai



10.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jenis Rekening yang Dibayar

5 rekening 2.054.408.200 5 rekening 2.374.000.000 5 rekening 2.200.150.000 5 rekening 2.450.950.000 5 rekening 2.640.000.000

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah PBB dan Kendaraan Dinas yang diasuransikan

4 Rumah Dinas, 1 Mess dan 109 unit mobil

362.500.000 4 Rumah Dinas, 1 Mess dan 109 unit mobil

673.000.000 4 Rumah Dinas, 1 Mess dan 105 unit mobil

571.000.000 4 Rumah DInas, 1 Mess dan 111 Mobil

715.220.000 4 Rumah DInas, 1 Mess dan 111 Mobil

760.000.000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya

109 mobil, 41 motor dan 150 STNK

4.358.500.000 109 mobil, 41 motor dan 150 STNK

5.302.000.000 105 mobil, 41 motor dan 146 STNK

5.315.800.000 111 Mobil Dinas, 41 Motor dan 152 STNK

4.865.800.000 111 Mobil Dinas, 41 Motor dan 152 STNK

4.948.000.000

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan yang Dibayar

17 orang 155.400.000 17 orang 146.876.000 3 orang 53.000.000 3 orang 146.876.000 3 orang 159.763.600

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Bangunan yang Dijaga Kebersihan

30 orang 781.350.000 30 orang 781.350.000 30 orang 847.275.000 6 bangunan

1.062.275.000 6 bangunan

1.075.000.000


57

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

80 jenis 620.300.000 80 jenis 633.485.000 80 jenis 650.000.000 80 jenis 705.000.000 80 jenis 725.000.000

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan

30 jenis 849.894.800 30 jenis 943.492.000 30 jenis 900.000.000 30 jenis 925.000.000 30 jenis 950.000.000

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Penerangan Kantor

2 jenis 100.000.000 2 jenis 105.000.000 2 jenis 115.000.000 1 paket 153.000.000 1 paket 168.300.000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-undangan-undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3 jenis 471.000.000 3 jenis 636.000.000 3 jenis 800.000.000 3 jenis 1.020.000.000 3 jenis 1.075.000.000

11 Penyediaan Makanan & Minuman

Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Tamu

12 bulan 2.100.000.000 12 bulan 2.700.000.000 12 bulan 3.000.000.000 12 bulan 2.700.000.000 12 bulan 2.959.440.000

12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Jumlah Tenaga Ahli dan Tenaga Honorer yang Dibayar

47 orang 1.595.700.000 51 orang 2.138.250.000 57 orang 2.184.250.000,69 53 orang 2.138.250.000 53 orang 2.299.320.000

13 Penyediaan Jasa Tutor SKJ

Jumlah Tutor SKJ yang Dibayar

2 orang 22.000.000 2 orang 26.400.000 2 orang 26.400.000 2 orang 26.400.000 2 orang 26.400.000

14 Belanja Obat-obatan (Balai Pengobatan)

Jenis obat yang tersedia di poliklinik

140 jenis 278.650.000 140 jenis 320.000.000 140 jenis 500.000.000 -

15 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah Tenaga Keamanan Kantor

32 org 788.520.000 58 orang 1.460.269.000 52 org 1.535.100.000 50 org 1.483.750.000 50 org 1.802.200.000

16 Dokumentasi dan Publikasi

Jumlah Buletin dan Baliho Kegiatan Anggota DPRD

1 jenis 2.575.000.000 1 dokumen

3.658.750.000 1 jenis 5.370.650.000 2 buah 8.922.000.000 2 buah 10.837.750.000

17 Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih

Jumlah Bahan dan Alat Kebersihan

1000 kaleng

82.500.000 1000 kaleng

82.500.000 1000 kaleng

85.000.000 1 paket 77.700.000 1 paket 85.470.000

18 Pemeliharaan Kesehatan Jumlah Anggota DPRD beserta keluarga yang terjamin kesehatannya

75 anggota

2.124.940.000 75 orang 850.000.000 75 orang 850.000.000 75 orang 990.000.000


58

19 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri

Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas

1 dokumen

40.519.600.000 1 dokumen

43.421.190.000 1 dokumen

94.943.905.000 3 dokumen

70.807.500.000 3 dokumen

84.483.000.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase sarana dan prasarana aparatur bagi 75 anggota Dewan

50% 14.939.157.000 60%% 13.785.213.100 65% 14.034.057.000 70% 13.930.562.000 75% 17.387.670.200

20 Pembangunan Rumah Dinas

Tersedianya Pos Keamanan di Rumah Dinas

1 unit 797.150.000 -

21 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah bangunan kantor

1 masjid, 1 lift dan 1 drainase

6.274.400.000 9 unit 884.000.000 3 unit 750.000.000 22 unit 4.982.850.000 2 unit 7.200.000.000

22 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

4 mobil 3.300.000.000 5 mobil 1.751.500.000 10 motor 180.000.000 4 unit 2.768.280.000 5 unit 3.000.000.000

23 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang Disediakan Perlengkapannya

4 rumah dinas

1.265.000.000 4 rumah dinas

707.000.000 4 rumah dinas

4.826.122.000 4 rumah dinas

530.000.000 4 rumah dinas

583.000.000

24 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jenis peralatan dan perlengkapan kantor

2 jenis 1.710.320.000 7 jenis 4.555.351.100 6 jenis 3.271.020.000 4 jenis 650.000.000 4 jenis 1.400.000.000

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas/jabatan yang terpelihara

4 rumah dinas dan 1 mess

200.000.000 4 rumah dinas dan 1 mess




350.000.000

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung yang dipelihara

7 gedung 1.030.000.000 7 gedung 1.175.000.000 7 gedung 525.000.000 7 gedung 945.500.000 27 gedung 2.040.050.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Rumah Dinas dan Mess yang Dipelihara Perlengkapannya

4 rumah dinas dan 1 mess





707.500.000

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara

2 jenis 580.937.000 8 jenis 734.552.000 2 jenis 996.827.000 2 jenis 2.004.582.000 2 jenis 2.024.620.200


59

29 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan

Jumlah rumah dinas/jabatan

4 rumah dinas

3.000.000.000 4 rumah dinas

2.292.088.000 - -

30 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung 1 gedung 204.000.000 - - -

31 Pembangunan Taman Gedung/Perkantoran/Venus/Tempat Rekreasi

Jumlah titik lampu taman

105 titik 179.400.000 1 taman 200.000.000 - - -

32 Perlengkapan Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah Pemeliharaan Kearsipan dan Perpustakaan

2 kali 18.000.000 2 kali 108.000.000 2 kali 93.000.000 2 kali 275.000.000 2 kali 82.500.000

33 Pembangunan Taman Rumah Dinas/Jabatan

Jumlah taman rumah dinas

1 taman 200.000.000 3 rumah dinas/jabatan

500.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Tingkat disiplin aparatur

80% 1.452.000.000 85% 1.176.500.000 85% 800.000.000 85% 773.785.308 85% 826.650.000

34 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Tersedia

400 stel 1.452.000.000 320 stel 751.500.000 345 stel 800.000.000 345 stel 773.785.308 320 stel 826.650.000

35 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Jenis pakaian khusus

- 1 jenis 425.000.000 - -

4 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS

Jumlah PNS yang pindah/purna tugas

6 orang 10.000.000 6 orang 10.000.000 - - -

36 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

Jumlah PNS yang pensiun keluar daerah

37 Pemulangan Pegawai Yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas

Jumlah PNS yang tewas dalam tugas

6 orang 10.000.000 6 orang 10.000.000

5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah PNS yang meningkat kapasitasnya

10 PNS 150.000.000 72 PNS 317.750.000 65 PNS 330.000.000 65 PNS 330.000.000 66 PNS 370.000.000

38 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan

4 PNS 20.000.000 5 PNS 30.000.000 5 PNS 30.000.000 6 PNS 30.000.000


60

39 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti bintek

30 PNS 150.000.000 50 PNS 207.750.000 40 PNS 200.000.000

40 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)


18 PNS 90.000.000 20 PNS 100.000.000 20 PNS 100.000.000 20 PNS 100.000.000

41 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah


40 PNS 200.000.000 40 PNS 200.000.000

6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Jumlah Laporan Capaian yang ditingkatkan

- 2 dokumen

73.750.000 2 dokumen

50.000.000 - 1 dokumen

40.000.000

42 Penyusunan Laporan Triwulan

Jumlah Laporan

4 laporan 30.000.000 4 laporan 30.000.000

43 Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah renstra - - 1 dokumen

40.000.000

44 Pendataan dan Penataan Arsip Aktif dan Non Aktif

Jumlah arsip aktif dan non aktif

1 dokumen

43.750.000 1 dokumen

20.000.000

7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jumlah anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya

75 orang 13.108.440.000 75 orang 12.900.593.275 75 orang 16.600.131.000 75 orang 14.414.875.000 75 orang 20.492.620.000

45 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas

4 Raperda 892.500.000 2 Raperda 830.400.000 10 Raperda

1.148.000.000 4 Raperda 740.000.000 4 Raperda 814.000.000

46 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah laporan alat kelengkapan dewan

9 laporan 80.000.000 -

47 Rapat-Rapat Paripurna Jumlah Risalah Rapat Paripurna

23 risalah 200.000.000 30 risalah 283.000.000 30 risalah 403.500.000 30 risalah 85.000.000 30 risalah 160.000.000

48 Kegiatan Reses Jumlah laporan reses

2 laporan reses

6.514.440.000 3 laporan reses




11.511.000.000

49 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah laporan bintek/outbond

4 laporan 5.351.500.000 2 laporan 1.612.093.275 3 laporan 5.462.231.000 2 laporan 4.541.500.000 3 laporan 6.556.400.000


61

50 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah kab/kota yang disosialisasikan peraturan perundang-undangan

10 kab/kota

250.000.000 10 kab/kota

200.000.000 10 kab/kota

220.000.000

51 Dialog/Audensi DPRD Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimp/Anggota Organisasi Masyarakat

Jumlah Laporan Dialog/Audiensi

12 laporan 150.000.000 12 laporan 214.000.000 12 laporan 299.000.000 12 laporan 380.000.000 12 laporan 418.000.000

52 Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik DPRD

Jumlah Jenis Media Informasi yang Digunakan

2 jenis 794.375.000 2 jenis 813.220.000

8 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jumlah jenis media informasi

2 jenis 430.000.000 2 jenis 528.731.625 2 jenis 602.875.000 -

53 Penyediaan Sarana dan Prasarana Media Center

Jumlah sarana dan prasarana media center

1 paket 25.000.000 1 paket 50.000.000

54 Pengembangan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

Jumlah jenis media informasi

2 jenis 430.000.000 2 jenis 503.731.625 2 jenis 552.875.000

JUMLAH 89.939.860.000 94.205.100.000 152.374.593.000,69 128.508.943.308 155.071.583.800


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD SUMATERA SELATAN

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan lima tahun kedepan diarahkan untuk

mewujudkan Visi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yakni SUMATERA SELATAN

SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL. Hal tersebut

merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam

pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama oleh berbagai pemangku

kepentingan (stakeholders). Untuk mewujudkan pengawasan, pemantauan dan

evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

2. Memantapkan Stabilitas Daerah

3. Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan

4. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPJMD Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera telah menetapkan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.


Tabel 6.1

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Sebelum Review)

NO Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1


80% 97% 97% 98% 98% 98% 98% risalah rapat tepat waktu

2

Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti

90% 91% 91% 92% 92% 92% 92% aspirasi masyarakat ditindaklanjuti

3


55% 65% 70% 75% 78% 80% 80% anggota DPRD aktif dalam perumusan kebijakan publik

4


40 masukan 40 masukan 40 masukan 40 masukan 40 masukan 40 masukan Tersedianya 200 masukan partai politik

5


10 masukan 12 masukan 15 masukan 18 masukan 20 masukan 22 masukan Tersedianya 87 masukan organisasi masyarakat

6


95% 100% 95% 95% 95% 95% 95% informasi kegiatan DPRD dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat


64

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Setelah Review)

NO Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1


80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% risalah rapat tepat waktu

2

Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% aspirasi masyarakat difasilitasi Sekretariat DPRD

3


55% 65% 70% 75% 78% 80% 80% anggota DPRD aktif dalam perumusan kebijakan publik

4


40 masukan 40 masukan 40 masukan 40 masukan 40 masukan 40 masukan Tersedianya 200 masukan partai politik

5


10 masukan 12 masukan 15 masukan 18 masukan 20 masukan 22 masukan Tersedianya 87 masukan organisasi masyarakat

6


95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% informasi kegiatan DPRD dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat


BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2013-2018,

mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018. Renstra OPD ini,

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan

Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Renstra Sekretariat DPRD ini

merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra ini dijabarkan ke dalam Rencana

Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan rencana tahunan

DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama periode lima tahun, 2013 - 2018 dan akan dilaksanakan

secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan diterbitkan melalui surat keputusan

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan

pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,

transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian pencapaian kinerja dan

pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggung-

jawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.


66

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2013-2018 ini, telah sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, dimana merupakan suatu acuan atau pedoman bagi

pelaksanaan kegiatan yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersikap dinamis

sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergi antar

unit kerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dinas, badan, biro

dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan tugas dan kewenangannya yang semakin meningkat

sesuai dengan tuntutan masyarakat, untuk membangun pemerintahan yang amanah, demokratis,

berkeadilan, jujur dan bertanggungjawab, serta akuntabel.

Meningkatnya beban tugas pada masa-masa sekarang yang dimiliki DPRD, diharapkan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan mampu memberikan pelayanan yang

Profesional, Transparan, dan Akuntabel didalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD

Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

disusun. Semoga rencana strategis ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam tercapainya Visi

dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 01 Maret 2017

SEKRETARIS DPRD PROVINSI

SUMATERA SELATAN

RAMADHAN S. BASYEBAN, SH, MM NIP 196301301996031001


Documents

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI …dprd.sumselprov.go.id/wp-content/uploads/2019/04/Renstra-2018-upload.pdf · dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen