SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG
Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp.
24062-25852-24901-20863-21078 Fax (0751) 21905
KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2017-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG
Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang
2014-2019, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk
Sekretariat DPRD Kota Padang diwajibkan menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2017 s/d 2019. Dan telah ditetapkan dengan
Keputusan Walikota Padang Nomor 537 tentang Pengesahan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.
b. Bahwa Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja
Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah (berita daerah Kota
Padang Tahun 2016 No. 64).
c. bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Padang
merupakan dokumen yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh
Seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan Karyawan/ti di
lingkungan Sekretariat DPRD dan unsusr pendukung DPRD Kota Padang
lainnya dalam melaksanakan program kegiatan.
d. Bahwa sesuai dengan pasal 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang tentang Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2014-2019.
Mengingat:1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400)
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pebangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421)
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, bahasa dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5040)
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043)
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166)
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuaran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234)
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3164)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara
Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomo 4578)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165)
22. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011
23. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional.
24. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan.
25. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah.
26. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.
27. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentnag
Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota.
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun
2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30)
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2007 Nomor 07)
30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun
2008 Nomor 04)
31. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) .
32. Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
33. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor
01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang
34. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang
Tahun 2014-2019
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
KESATU: Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Padang
Tahun 2017-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA: Rencana Strategis sebagaimanan dimaksud diktum Kesatu
merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD
Kota Padang dalam melaksanakan program dan kegiatan, sesuai dengan
Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan
dalam mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Padang.
KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : April 2017
SEKRETARIS DPRD
KOTA PADANG
H. ALI BASAR, SH, MM
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena
berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 20172019
yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
Renstra ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Renstra
ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau disebut juga Renstra Kota
Padang Tahun 20142019 di bidang Administrasi Pemerintahan Umum.
Dengan keluarnya Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan
Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan,
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, sehingga
otomatis akan berpengaruh terhadap susunan dan isi Rensra Tahun
2017 perubahan ini. Adapun tujuannya adalah sebagai arahan,
pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan
oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan karyawan/ti non
struktural/fungsional dilingkungan Sekretariat DPRD Kota
Padang.
Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif
seluruh Karyawan/ti. khususnya Tim Penyusun serta para Pemangku
Kepentingan stakeholders yang telah memberikan masukan, baik secara
langsung pada saat dialog maupun secara tak langsung melalui
pemberitaan mass media atas terwujudnya Renstra ini.
Sesungguhnya disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi
(Iptek) serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya,
oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Artinya
sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan
Iptek dan lingkungan strategis dimaksud.
Mudah-mudahan dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan
atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di
bidang administrasi pemerintahan umum khususnya dalam memberikan
dukungan administrasi dan penyediaan Tenaga Ahli guna kelancaran
pelaksanaan tri-fungsi (legislasi, anggaran dan pengawasan) serta
tugas dan wewenang DPRD Kota Padang Periode Tahun 2017-2019.
Padang, Maret 2017
SEKRETARIS DPRD
KOTA PADANG,
H. ALI BASAR, SH, MM
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB. IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Beberapa Pengertian
1.5 Sistematika Penulisan
BAB. IIGAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktural Sekretariat DPRD
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB.IIIISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Pengertian Isu-isu Strategis
3.2 Isu-isu Strategis
BAB.IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi
4.2 Misi
4.3 Tujuan
4.4 Saasaran
4.5 Strategi
BAB. VRENCANAPROGRAMDANKEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program Tahun 2018
5.2 Rencana Kegiatan Tahun 2018
BAB VIINDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PADANG TAHUN 2014-2019
BAB VIIP E N U T U P
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum
ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun, yakni dari Tahun 2014
sd 2019.
Namun setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Padang dan turunnya Perwako nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD,
maka sebutan SKPD berubah menjadi OPD (Organisasi Perangkat
Daerah), demikian hal Renstra Tahun 2014-2019 menjadi Renstra Tahun
2017-2019, bahkan boleh jadi Renstra Tahun 2017-2018 akibat dari
Pilkada serentak 2018.
Untuk itu maka dipandang perlu juga melaksanakan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun
2017-2019 yang dalam penyusunannya merujuk kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun
2014-2019.
Dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 20172019
ini melibatkan para Pejabat Struktural dan karyawan/ti di
lingkungan Sekretariat DPRD, disamping itu juga telah memperhatikan
masukan dari Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD,
serta dari para pemangku kepentingan stakeholders dan memberi
peluang seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.
1.2. Landasan Hukum
Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2017-2019 ini disusun
dengan landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Kolusi dan
Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeah
(Lembaran Ngara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban PenggunaanBelanjaPenunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Inensif dan Dana Operasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,TataCaraPenyusunan, PengendaliandanEvaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang
Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007.
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintaha Kota Padang.
30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).
31. Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat DPRD Kota Padang ;
32. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor
01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang.
33. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang Tahun
2014-2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang
Tahun 20172019 adalah untuk menjadi arah dan pedoman dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu
sampai berakhirnya masa jabatan Walikota priode Pertama, yang
berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada RPJMD Kota
Padang Tahun 2014-2019 dan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota padang.
Sedangkan tujuannya adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau
rujukan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural,
Fungsional dan karyawan/ti di lingkungan Sekretariat DPRD Kota
Padang
1.4. Beberapa Pengertian
Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 20172019 ini
akan ditemukan beberapa istilah Terminologi atau kata kunci
key-words berdasarkan rumusan dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, TataCara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dan perundang-undangan lainnya, dipandang perlu
dijelaskan pengertiannya terlebih dahulu seperti uraian berikut
:
a. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD
untuk priode 5 (lima) tahun.
b. Visi adalah:
1) Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
2) Gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita
yang ingin dicapai instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor:
239/IX/6/8 /2003).
c. Misi adalah :
1. Rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi ( UU No. 25/2004 ).
2. Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan
(Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).
d. Tujuan adalah :
Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahunan.
e. Sasaran adalah:
Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan.
f. Strategi adalah:
1. Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan Visi dan Misi (UU No. 25/2004).
2. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan dan program-program (Keputusan Kepala LAN Nomor:
239/IX/6/8/2003).
g. Kebijakan adalah:
1. Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan (PP Nomor 8/2008).
2. Ketentuanketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk guna terciptanya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta
Visi dan Misi instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor:
239/IX/6/8/ 2003).
h. Program adalah:
1. Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (PP Nomor 8/2008).
2. Kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu (Keputusan Kepala LAN
Nomor: 239/IX/6/8/2003).
i. Perencanaan Kinerja adalah:
Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,
yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui beberapa
kegiatan tahunan.
j. Kegiatan adalah:
Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh
instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai
sasaran dan tujuan tertentu.
k. Indikator Kinerja Kegiatan adalah:
Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
l. Masukan (Input) adalah:
Sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program
dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (outputs),
misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan
sebagainya.
m. Keluaran (Outputs) adalah:
Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai
hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan
masukan yang digunakan.
n. Hasil (Outcomes) adalah:
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan
pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh
setiap produk /jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat
o. Manfaat (benefits) adalah
Kegunaan suatu keluaran (Outputs) masyarakat, dapat berupa
tersedianya publik.
p. Dampak (impacts) adalah:
Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau
kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap
indikator dalam suatu kegiatan.
1.5. Sistematika penulisan
Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7
(tujuh) Bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, beberapa pengertian pokok istilah terminologi dan kata
kunci key words yang digunakan dan sistimatika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Padang yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan
struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai,
kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan
pelayanan oleh Sekretariat DPRD Kota Padang.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi,
Misi dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Padang dalam kurun
waktu 2017-2019.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu
2014-2019.
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
SESUAI RPJMD KOTA PADANG TAHUN 2014-2019
Pada Bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan
akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai RPJMD
Kota Padang Tahun 2014-2019.
BAB VII PENUTUP
Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi
Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat
struktural, fungsional dan Karyawan/ti di lingkungan Sekretariat
DPRD, DPRD serta para Pemangku Kepentingan stakeholders lainnya
sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan/atau
kemajuan Iptek.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Jika ditinjau dari aspek historis proses pembentukan,
perkembangan dan kedudukannya, maka diketahui bahwa keberadaan
Sekretariat DPRD pada awalnya ditegaskan dalam UU Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagai Alat
Kelengkapan DPRD, meskipun personilnya berstatus Pegawai Negeri.
Selanjutnya dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah pada Pasal 29 ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD bukan
sebagai Alat Kelengkapan DPRD, jadi tetapi merupakan Unsur Staf
yang membantu DPRD menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Dalam
perkembangan selanjutnya, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah pada Pasal 120 ditegaskan bahwa Sekretariat
DPRD merupakan Perangkat Daerah dengan kedudukan sebagai Unsur
Pelayanan terhadap DPRD.
Berdasarkan Perwako Kota Padang Nomor 64 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat DPRD Kota Padang, khususnya Pasal 4 ayat 2 ditegaskan
tentang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai berikut:
a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
d) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang duperlukan
oleh DPRD
Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 2 ditegaskan bahwa susunan
organisasi Sekretariat DPRD Kota Padang terdiri dari :
1) Sekretaris DPRD;
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
c. mengakomodir rapat-rapat DPRD;
d. menyediakan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD;
e. pengguna anggaran Sekretariat DPRD;
f. pengguna barang Sekretariat DPRD;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2). Kepala Bagian Administrasi; mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris DPRD melaksanakan pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian, kearsipan DPRD serta Sekretariat DPRD.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bagian Administrasi
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. mengelola urusan rumah tangga dinas, surat menyurat dan
kearsipan;
b. mengelola administrasi keanggotaan DPRD dan kepegawaian
Sekretariat DPRD;
c. mengelolaperalatan/perlengkapangedung kantor dan rumah
dinas/jabatan;
d. melaksanakan koordinasi pengamanan dan ketertiban rumah
tangga, rumah dinas/jabatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
e. menyiapkan fasilitas rapat dan pertemuan DPRD dan Sekretariat
DPRD;
f. menyusun rencana dan program kerja serta laporan kegiatan
Bagian Administrasi; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bagian Administrasi terdiri dari dan/atau membawahi :
1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan;
3) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga;
2.a)Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas
: membantu Kepala Bagian dalam pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD
dan Sekretariat DPRD, pembinaan administrasi, yang meliputi surat
menyurat, ekspedisi, kearsipan dan pengelolaan administrasi anggota
DPRD dan administrasi kepegawaaian Sekretariat DPRD serta
memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia pada Sekretariat
DPRD.
Penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian adalah
:
a. melakukan urusan kearsipan dan manajemen kepegawaian pada
Sekretariat DPRD Kota Padang;
b. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya
anggota DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD;
c. mengklasifikasi, menata, dan mengelola dokumen kepegawaian
pada Sekretariat DPRD ;
d. melakukanpengumpulandanpengolahan data berupa rekapitulasi
absen, kenaikan pangkat, nominative bezeting dan daftar urut
kepangkatan kepegawaian pada Sekretariat DPRD;
e. mengurus administrasi kepegawaian ASN di lingkungan
Sekretariat DPRD;
f. menyiapkan bahan dan aturan terkait dengan pengelolaan
manajemen kepegawaian Sekretariat DPRD
g. mengelola dan melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan
keluar; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.b)Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan mempunyai
tugas : membantu Kepala Bagian dalam pembinaan dan pengelolaan
rumah tangga, inventarisasi, dan pemeliharaaan perlengkapan
kantor.
Pejabaran tugas Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan adalah
:
a. Menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang
daerah;
b. Menyediakan dan mengontrol kebutuhan ruangan dan sarana,
berupa alat tulis kantor, sound system, pendingin ruangan,
akomodasi, dan lain-lain untuk rapat paripurna, alat kelengkapan
DPRD, dan Sekretariat DPRD;
c. Melakukan urusan administrasi, pelayanan, dan pemeliharaan
kendaraan dinas;
d. Melakukan urusan penatausahaan aset serta melaksanakan sensus
barang daerah; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.c) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
mempunyai tugas : membantu Kepala Bagian dalam pelaksanaan
urusan Rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD khususnya dalam
fasilitasi kelancaran penyelenggaraan kegiatan acara dan rapat
kedinasan, yang meliputi kebutuhan ruangan, akomodasi, dan
konsumsi.
Pejabaran tugas Bagian Rumah Tangga adalah :
a. Menyiapkan akomodasi dan konsumsi pada kegiatan rapat
paripurna dan rapat kelengkapan DPRD;
b. Menyiapkan akomodasi dan konsumsi rapat-rapat pada
Sekretariat DPRD serta kebutuhan tamu pimpinan DPRD;;
c. Melaksanakan urusan dan pemeliharaan gedung serta rumah dinas
pimpinan DPRD;
d. Melaksanakan urusan pengamanan dan kebersihan gedung dan
rumah dinas pimpinan DPRD;
e. Memfasilitasi kegiatan lain terkait dengan urusan kedinasan
yang diselenggarakan oleh pimpinan DPRD;
f. Melaksanakan urusan pemeliharaan dan inventarisasi kebutuhan
listrik, telepon, air dan alat pemadam kebakaran pada kantor dan
rumah dinas pimpinan DPRD; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan; mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris DPRD melaksanakan dalam merencanakan,
mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan menyiapkan peraturan
perundang-undangan, bahan-bahan persidangan dan rapat-rapat Alat
Kelengkapan DPRD, Fraksi, Kepanitiaan, pembuatan notulen serta
risalah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bagian
Risalah dan Perundang - undangan mempunyai fungsi sebagai berikut
:
a.melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pengkajian dan
penyiapan peraturan peundang-undangan dan bahan- bahan program
legislasi daerah;
b.menyiapkan peraturan perundang-undangan, bahan-bahan
persidangan dan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD serta kegiatan
pertemuan dan/atau sosialisasi dengan masyarakat yang telah
ditetapkan oleh DPRD;
c.menyiapkan bahan penyelenggaraan pembuatan notulen dan risalah
serta bahan laporan rapat paripurna dan paripurna istimewa dengan
perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
d. mengkoordinasikan persiapan kegiatan rapat paripurna istimewa
DPRD dengan perangkat daerah dan/atau Instansi terkait;
e.mengumpulkan dan mengelompokkan permasalahan-permasalahan yang
timbul guna disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk dibahas oleh
Komisi-komisi;
f. menyusun rencana, program kerja serta evaluasi dan laporan
Bagian Risalah dan Perundang-undangan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bagian Risalah dan Perundang undangan terdiri dari
dan/atau membawahi :
1). Kepala Sub Bagian Persidangan
2). Kepala Sub Bagian Risalah
3). Kepala Sub Bagian Perundang-undangan
3.a) Kepala Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas membantu
Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan mempunyai tugas
membantu Kepala Bagian dalam merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, dan meyiapkan bahan-bahan rapat dan kegiatan
persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.
Penjabaran tugas Sub Bagian Persidangan adalah :
a. Menyiapkan hantara kata pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD
dan/atau sambutan pimpinan DPRD untuk bahan rapat paripurna DPRD
dan rapat paripurna istimewa DPRD;
b. Menyiapkan konsep jadwal kegiatan DPRD melalui badan
musyawarah;
c. Menyiapkan laporan pembukaan dan penutupan akhir masa sidang
DPRD;
d. Menyiapkan undangan dan bahan rapat pimpinan DPRD;
e. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan persidangan; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya
3.b)Kepala Sub Bagian Risalah mempunyai tugas membantu Kepala
Bagian Risalah dan Perundang-undangan dalam menyiapkan notulen dan
risalah rapat alat kelengkapan DPRD, serta bahan laporan rapat
paripurna dan paripurna istimewa DPRD.
Penjabaran tugas Sub Bagian Risalah adalah :
a. menyiapkan keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD;
b. menyiapkan konsep notulen rapat pimpinan DPRD dan risalah
rapat istimewa DPRD;
c. menyiapkan laporan rapat paripurna dan rapat paripurna
istimewa DPRD;
d. memeriksa dan menghimpun konsep surat keluar dari sekretariat
komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya sebelum
ditandatanganinoleh pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPRD;
e. melaksanakan urusan komisi dan fraksi DPRD; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3.c)Kepala Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas
membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan serta mengkoordinasikan
peraturan perundang-undangan dan pedoman terkait dengan produk
legislasi daerah.
Penjabaran tugas Sub Bagian Perundang-undangan adalah :
a. menghimpun, mempelajari, dan mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, serta menyiapkan
bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
peraturan perundang-undangan:
b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang
peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk dan
pemecahan masalah;
c. menyiapkan konsep keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan
keputusan Sekretaris DPRD;
d. menyiapkan rancangan produk hukum dan peraturan
perundang-undangan;
e. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait
sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintah daerah;
f. memfasilitasi tenaga ahli dan kelompok pakar untuk alat
kelengkapan DPRD; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bagian Keuangan; mempunyai tugas pokok mempunyai
membina dan menyelenggarakan administrasi keuangan, menyiapkan
anggaran belanja serta penyusunan laporan keuangan DPRD
Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Mengumpul dan menyusun bahan-bahan penyelenggaraan
administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
b. melaksanakan pengelolaan dan penganalisaan administrasi
keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara
Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
d. menyusunan rencana dan program kerja serta laporan Bagian
Keuangan;
e. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Kepala Bagian Keuangan terdiri dari dan/atau membawahi :
1) Kepala Sub Bagian Anggaran;
2) Kepala Sub Bagian Verifikasi;
3) Kepala Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
4.a) Kepala Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala
Bagian dalam membina dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan
perencanaan anggaran belanja DPRD dan Sekretaris DPRD.
Penjabaran tugas kepala Sub Bagian Anggaran adalah:
a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta
informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan anggaran
belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis dalam penyusunan anggaran;
c. menerima dan mengolah rencana kerja dan/atau kegiatan
anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD, termasuk
perubahannya;
d. melakukan penyusunan rencana strategis, rencana kerja
anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, rencana kerja perubahan
anggaran, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan laporan keterangan
pertanggungjawaban Sekretariat DPRD;
e. menyiapkan bahan untuk pengusulan anggaran secara berkala;
dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya
4.b) Kepala Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas membantu
Kepala Bagian dalam melakukan verifikasi terhadap penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan DPRD dan sekretariat DPRD,serta
pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara pengeluaran DPRD.
Penjabaran tugas kepala Sub Bagian Verifikasi adalah:
a. menghimpun, mengklasifikasi, dan mencatat surat pemerintah
membayar uang;
b. meneliti dan meyiapkan bahan pengesahan surat
pertanggungjawaban;
c. menghimpun dan memeriksa surat pertanggungjawaban;
d. melakukan pengesahan surat pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran atas pelimpahan Kabag Keuangan;
e. memeriksa kewajiban dari pengeluaran tagihan yang akan
dipertanggungjawabkan;
f. mengkoorsinasikan bahan untuk pemeriksaan penatausahaan
keuangan;
g. menyiapkan laporan terkait dengan hasil verifikasi
administrasi pertanggungjawaban keuangan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.c) Kepala Sub Bagian Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas
membantu Kepala Bagian dalam melakukan verifikasi terhadap
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan sekretariat
DPRD,serta pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara pengeluaran
DPRD.
Penjabaran tugas kepala Sub Bagian Pembukuan dan pelaporan
adalah:
a. melaksanakan urusan administrasi keuangan yang berkaitan
dengan pengeluaran keuangan, seperti surat perintah pembayaran uang
persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah
pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji
dan tunjangan ASN, serta membuat laporan pajak dan lain-lain;
b. mencatat dan membuat daftar dan bukti-bukti pengeluaran
keuangan;
c. membukukan dan mengevaluasi pengeluaran dan membuat laporan
sekretariat DPRD;
d. memantau perkembangan pelaksanaan anggaran belanja DPRD dan
Sekretariat DPRD;
e. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala
tentang realisasi anggaran belanja berdasarkan surat keputusan
otoritas dan surat perintah membayar uang yang diterbitkan, serta
surat pertanggungjawaban yang telag disyahkan; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bagian Humas; mempunyai tugas pokok mengelola
pelaksanaan publikasi kegiatan, produk dan kebijakan DPRD,
penghubung antara masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD,
menyiapkan bahan telaahan yang berkaitan dengan aspirasi
masyarakat, menyiapkan bahan acara pimpinan DPRD,
melaksanakanurusan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD, serta
pelayanan perpustakaan dan dokumentasi.
Bagian Humas mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian pelaksanaan
publikasi produk-produk hukum, kegiatan dan kebijakan DPRD;
b. Melaksanakan urusan keprotokolan pimpinan dan anggota
DPRD;
c. Menyiapkan bahan-bahan acara pimpinan DPRD;
d. Melakukan pelayanan dan pengendalian perpustakaan, serta
dokumentasi; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bagian Humas terdiri dari dan/atau membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Protokol;
2. Kepala Sub Bagian pelayanan dan pengaduan masyarakat;
3. Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
5.a) Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas membantu Kepala
Bagian dalam pengelolaan protokoler kegiatan kedinasan pimpinan dan
anggota DPRD dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan informasi
terkait kegiatan DPRD.
Penjabaran tugas kepala Sub Bagian Protokol adalah:
a. Melakukan urusan pelayanan tamu alat kelengkapan DPRD;
b. melakukan urusan agenda perjalanan pimpinan dan sekretaris
DPRD;
c. melakukan urusan sekretariat pimpinan DPRD;
d. mengelola pengiriman dan penerimaan berita terkait urusan
DPRD;
e. menyiapkan bahan sambutan dan paparan pimpinanDPRD dan kepala
daerah tekait dengan kegiatan kedewanan;
f. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait
lain sesuai bidang tugasnya dalam kegiatan keprotokolan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.b) Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat
mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam memfasilitasi
penyampaian aspirasi masyarakat, sekaligus memberikan informasi dan
tlaahan untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD..
Penjabaran tugas kepala Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan
Masyarakat adalah:
a. menghimpun, mengelola data dan informasi , serta menyajikan
bahan-bahan yang diperlukan DPRD;
b. memfasilitasi aksi penyampaian aspirasi masyarakat dan
melakukan penelaahan terhadap permasalahan aktual daerah;
c. melaksanakan dan menghimpun laporan pengaduan masyarakat
untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD;
d. memfasilitasi pelayanan terhadap kegiatan riset dan
penelitian pada DPRD;
e. memberikan pelayanan informasi terhadap masyarakat setelah
dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.c) Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas
membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas publikasi
produk-produk hukum DPRD, menyiapkan, menyajikan, mengendalikan
pengelolaan dokumentasi.
Penjabaran tugas kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi
adalah:
a. menghimpun data kegiatan, produk, dan kebijakan DPRD;
b. melakukan peliputan dan publikasi terhadap rancangan
peraturan daerah inisiatif DPRD;
c. melaksanakan sosialisasi dan publikasi terhadap rancangan
peraturan daerah inisiatif DPRD;
d. menyiapkan dokumentasi beupa foto, video, kliping dan lainnya
yang terkait dengan kegiatan DPRD;
e. mengelola arsip yang terkait dengan kegiatan persidangan
DPRD;
f. melaksanakan urusan pelayanan perpustakaan anggota DPRD
sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan;
dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk lebih jelasnya susunan organisasi sekretariat DPRD dapat
dilihat struktur orgasnisasi seperti gambar 1 dibawah ini yang
dikombinasikan dengan struktur DPRD.
(SEKRETARISKELOMPOKJABATAN FUNGSIONALBAGIAN ADMINISTRASIBAGIAN
RISALAH & PERUNDANG-UNDANGANBAGIAN KEUANGANSUB BAGIAN TATA
USAHA DAN KEPEGAWAIANSUB BAGIAN PERSIDANGANSUB BAGIAN ANGGARANSUB
BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PEMELIHARAANSUB BAGIAN PERSIDANGANSUB
BAGIAN VERIFIKASISUB BAGIAN PELAYANAN DAN PENGADUAN MASYARAKATSUB
BAGIAN PER UNDANG-UNDANGANSEKRETARISKELOMPOKJABATAN
FUNGSIONALBAGIAN ADMINISTRASIBAGIAN KEUANGANBAGIAN HUMAS SUB BAGIAN
ANGGARANSUB BAGIAN PROTOKOLSUB BAGIAN RUMAH TANGGASUB BAGIAN
VERIFIKASISUB BAGIAN PEMBUKUAN DAN PELAPORANSUB BAGIAN PUBLIKASI
DAN DOKUMENTASI)
2.2. Sumber Daya
2.2.1.Sumber Daya Manusia
Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan
analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya
manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka
sesungguhnya dibutuhkan adanya 90 (sembilan puluh) Pegawai dengan
kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat)
kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu, juga
dibutuhkan minimal 9 (sembilan) Pegawai Satpam Outsourching untuk
melaksanakan tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus
pengamanan aset dengan penggiliran shift jaga pada jam dinas. Akan
tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 63 (enam
puluh tiga) Pegawai Negeri dengan komposisi berdasarkan
pangkat/golongan ruang, pendidikan seperti Tabel berikut:
Susunan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Padang
No
Golongan
Jumlah
Ket
1
Gol IV
9
2
Gol III
32
3
Gol II
22
4
Gol I
-
5
Kontrak
23
Jumlah
86
2.2.2. Asset/Modal
Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional DPRD
dan Sekretariat DPRD Kota Padang dibutuhkan adanya
peralatan/perlengkapan kerja atau aset/modal. Adapun asset/modal
yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Sekretaris DPRD selaku
Pengguna Barang (PA) saat ini dapat dilihat pada Tabel
terlampir.
2.2.3. Unit Usaha
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
beserta Karyawan/ti Sekretariat DPRD, maka telah diaktifkan kembali
keberadaan Koperasi Keluarga Besar (KKB) DPRD Kota Padang dengan
berbagai jenis usaha antara lain simpan pinjam, pengadaan alat
tulis kantor dan fotocopy serta usaha-usaha produktif lainnya.
2.3.Kinerja Pelayanan
Berdasarkan sasaran/target Renstra periode DPRD sebelumnya dapat
diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja
pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja
pelayanan.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Berdasarkan praktek yang telah dilaksanakan selama ini dan
sesuai penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi di atas, maka
jenis pelayanan Sekretariat DPRD terdiri dari :
1.Pelayanan Administrasi Kesekretariatan DPRD; wujud konkritnya
berupa pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan
prasarana, peningkatan disiplin dan peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur.
2.Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD; wujud konkritnya berupa
pelayanan dan/atau pembayaran uang representasi,
tunjangan-tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, fasilitasi pelayanan
jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD,
pembayaran biaya operasional penunjang Pimpinan DPRD, pembayaran
gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan serta honorarium
Karyawan/ti. Sekretariat DPRD Kota Padang.
3.Pelayanan Rapat-rapat DPRD; wujud konkritnya berupa pelayanan
administrasi rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, rapat paripurna dan
paripurna istimewa DPRD, penyusunan Notulen, Risalah dan Laporan
singkat hasil rapat-rapat. Dalam hal ini sejak 2008 telah ada
Keputusan Pimpinan DPRD tentang Prosedur Tetap (Protap) Persidangan
dan/atau Rapat-rapat DPRD sebagai pedoman atau acuan yang wajib
dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
4.Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan
DPRD; wujud konkritnya berupa fasilitasi penyediaan dan
pengoordinasian Tenaga Ahli yang dibutuhkan oleh Pimpinan DPRD dan
Alat Kelengkapan DPRD pada saat ada pokok pembicaraan atau untuk
pembahasan Rancangan Perda dan/atau permasalahan yang sifatnya
krusial dan sifatnya on call.
5. Pelayanan Protokoler dan Kehumasan; wujud konkritnya berupa
pelayanan tamu-tamu DPRD, pelayanan perjalanan dinas Pimpinan
danAnggota DPRD, pelayanan terhadap Peneliti/PKL/Magang/Sejenis,
pelayanan kehumasan/publikasi/ dokumentasi dan perpustakaan.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.Pengertian Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat
dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan
mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis
terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan
mempengaruhi); untuk itu perlu dicarikan alternatif
pemecahannya.
3.2.Isu-isu Strategis
Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, maka isu-isu
strategis yang berkembang terhadap Sekretariat DPRD Kota Padang
yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang serta stakeholders adalah
sebagai berikut :
a. Kurang cepatnya penemuan kembali surat-surat dinas yang
diperlukan untuk bahan-bahan rapat DPRD;
b. Kurang tertibnya pelayanan administrasi dan inventarisasi
barang;
c. Relatif lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat
DPRD.
d. Lemahnya pelayanan fungsi kehumasan dan perpustakaan;
e. Lambatnya penyelesaian Notulen, Risalah dan Laporan singkat
hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD;
f. Kurang terjadwalnya Agenda Kegiatan DPRD per Masa Sidang
dalam 1 (satu) Tahun Masa Persidangan;
g. Lambatnya penyelesaian administrasi keuangan, khususnya Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan hasil Konsultasi, Kegiatan
SDM DPRD, Kunjungan Kerja, Kunjungan lapangan dan/atau studi
banding;
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.V i s I :
Terwujudnya Tertib Administrasi dan Profesionalisme Aparatur
Guna Mendukung Kelancaran Tri Fungsi, Tugas dan Wewenang serta
Kewajiban DPRD.
4.2.M i s i
1. Peningkatan pelayanan administrasi, sarana dan pra sarana
yang memadai.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai tuntutan
perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(Iptek).
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan penyediaan Tenaga
Ahli.
4.3.Tujuan
1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan
sarana dan pra sarana yang memadai.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan
kebijakan dan perkembangan Iptek.
3. Meningkatkan profesionalisme Anggota DPRD dan penyediaan
Tenaga Ahli.
4.4.Sasaran
1. Terwujudnya dukungan pelayanan administrasi, penyediaan
sarana dan pra sarana yang memadai kepada DPRD.
2. Terwujudnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan
kebijakan dan perkembangan Iptek.
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD dan tersedianya Tenaga
Ahli.
Adapun indikator sasarannya sebagai berikut :
1.Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan
sarana dan prasarana yang memadai; dengan indikator sasarannya:
Persentase surat yang terdistribusikan;
1) Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya
air, dan listrik;
2) Persentase jasa perizinan kendaraan dinas operasional;
3) Persentase jasa perbaikan peralatan kerja;
4) Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;
5) Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan;
6) Persentasepemenuhankebutuhanperalatandan perlengkapan
kerja;
7) Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku
perundang-undangan;
8) Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu,
halal bi halal, buka bersama dan rapat staf Sekretaraiat DPRD;
9) Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah;
10) Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah;
11) Persentase terpenuhi kebutuhan pembayaran honorarium dan
tambahan penghasilan Pegawai Honor dan Pegawai Kontrak;
12) Persentase terciptanya tertib administrasi dan dokumen
notulen dan risalah rapat DPRD;
13) Persentase terpenuhinya kebutuhan pembayaran uang lembur
Pegawai;
14) Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin rumah
dinas/ jabatan Ketua DPRD;
15) Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung/
kantor DPRD;
16) Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional;
17) Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas,
olahraga dan pakaian khas nasional/daerah untuk Pimpinan dan
Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD;
18) Persentase terciptanya laporan capaian kinerja dan
keuangan;
2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan
kebijakan dan perkembangan Iptek; dengan indikator sasarannya :
1) Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat teknis
fungsional
(seperti: manajemen kesekretariatan, manajemen pengelolaan
barang, bimbingan teknis staf paripurna, penyusunan Renstra, Renja,
SOP, SPM, LAKIP, manajemen persidangan dan risalah, akuntansi
keuangan dan manajemen keuangan daerah, manajemen audit, manajemen
kehumasan dan keprotokolan, bimtek pengadaan barang dan jasa
Pemerintah dan diklat atau bimtek sejenis lainnya);
2)Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat struktural (diklat
kepemimpinan diklatpim tingkat IV, diklatpim tingkat III dan
diklatpim tingkat II);
3)Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat fungsional (seperti:
manajemen kearsipan, analisis kebijakan publik, analisis jabatan,
analisis beban kerja, analis kepegawaian, legal drafting,
bendaharawan pengeluaran, bendaharawan gaji, bendahrawan barang dan
diklat sejenis lainnya)
3. Meningkatnya kapasitas DPRD dan tersedianya Tenaga Ahli;
dengan indikator sasarannya :
1)Jumlah Peraturan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
Walikota;
2)Jumlah Peraturan Daerah yang penyusunannya merupakan inisiatif
DPRD;
3)Persentase terpenuhinya kebutuhan hearing, dialog dan rapat
koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh
Agama;
4)Persentaseterpenuhinyakebutuhanrapat-rapatAlat Kelengkapan
DPRD (Pimpinan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi, Badan
Legislasi, dan Badan Kehormatan);
5)Persentase terpenuhinya kebutuhan reses DPRD di Daerah
Pemilihan masing-masing;
6)Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat atau bimtek orientasi
dan pendalaman tugas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
7)Persentase terpenuhinya kebutuhan kunjungan kerja dan/atau
studi banding dalam rangka pengoptimalan tugas-tugas DPRD;
8)Persentase terpenuhinya kebutuhan mensukseskan tugas kedewanan
(seperti: memenuhi undangan untuk rapat, rapat koordinasi dan
konsultasi bagi Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD
beserta Sekretariat Pendamping);
9)Persentase terpenuhinya kebutuhan fungsi pengawasan DPRD
terhadap pelaksanan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan
kebijakan lain yang ditetapkan oleh Walikota;
10)Persentase terpenuhinya kebutuhan Seminar dan Diskusi Panel
DPRD;
11)Jumlah rapat paripurna dan paripurna istimewa DPRD;
12)Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan
kesehatanPimpinan danAnggotaDPRDbeserta Keluarganya;
13)Persentaseterpenuhinyakebutuhanpendokumentasian kegiatan dan
produk DPRD;
14)Persentase terpenuhinya kebutuhan publikasi dan sosialisasi
kegiatan dan produk DPRD;
15)Jumlah hasil survey tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD;
16)Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kegiatan Panitia
Khusus (Pansus) dan/atau Panitia Kerja (Panja) DPRD.
4.5.S t r a t e g i
1. Internal
Melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPRD, fasilitasi pemantapan
hubungan kerja dan koordinasi antar Alat Kelengkapan DPRD,
pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hirarkhis vertikal dan
atau pelatihan di kantor sendiri (in house trainning) serta
penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap SOP dan
pembuatan lembaran uraian tugas) untuk kelancaran pelaksanaan
rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD dan tindak lanjutnya guna
mendukung terselenggaranyatri-fungsi(legislasi, anggaran,
pengawasan), tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD.
2. Eksternal
Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah
Pusat(Sekjen DPR-RI, Mendagri, Menkeu,Menpan danMenteri/Badan
Teknis lainnya atau Kanwil serta perpanjangan tangannya
verlengstuck di Daerah seperti Kanwil Hukum dan HAM, BPK-RI
Perwakilan Medan, BPKP Perwakilan Sumbar) serta Asosiasi Sekretaris
DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia (ASDEKSI), dengan Pemerintahan
Provinsi, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Padang dan dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta untuk
penyediaan Tenaga Ahli serta Forum Komunikasi ASDEKSI se-Sumatera
Barat.
4.5.1. K e b i j a k a n
1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan pra sarana.
2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan
Iptek.
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Anggota DPRD dan penyediaan
Tenaga Ahli.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1.Rencana Program
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan
keuangan.
6. Program peningkatan kapasitas DPRD.
5.2.Rencana Kegiatan Tahunan
Adapun rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana
Program di atas sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran; terdiri dari
:
a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik;
c) KegiatanPenyediaanJasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional;
d) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
f) Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor;
g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan;
h) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor;
i) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
j) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga;
k) Kegaiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan;
l) Kegiatan Peyediaan Makanan dan Minuman;
m) Kagiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah;
n) Kegiatan Alat Kebersihan.
o) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik;
p) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
q) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; terdiri
dari :
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
b) Kegiatan Pengadaan mebeleur
c) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
d) Kegiatan Pemeliharaan ruin/berkala peralatan gedung
kantor
e) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, Air, dam
Telpon
f) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
3. Program peningkatan disiplin aparatur; terdiri dari :
a) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; terdiri
dari :
a). Kegiatan Bimtek Implementasi PerUUan;
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan
Keuangan; terdiri dari :
a) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD;
6. Program peningkatan kapasitas DPRD; terdiri dari :
a) Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda;
b) Kegiatan Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda
dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama;
c) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD;
d) Kegiatan Reses;
e) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Dalam
Daerah
f) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
g) Kegiatan Kunker dan Studi Banding dalam rangka Optimalisasi
Tugas-tugas Kedewanan;
h) Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel
i) Kegiatan Pendokumentasian Kegiatan DPRD Kota Padang;
j) Pelayanan Kegiatan Pelayanan Administrasi dan keuangan ;
k) Kegiatan Publikasi/Sosialisasi Produk Kebijakan Pimpinan dan
Anggota serta Kegiatan DPRD Kota Padang ;
l) Kegiatan Pendokumentasian Notulen Rapat Risalah Rapat
Paripurna DPRD Kota Padang;
m) Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka
Peringatan Hari Jadi Kota Padang;
n) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD;
o) Kegiatan General Check Up Anggota DPRD;
(Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan
kantorTerwujudnya kebutuhan bahan bacaan dan buku
perundang-undangan) (391.755.000) (430.930.500) (474.023.550)
(521.425.905) (573.568.496) (Kegiatan Peyediaan Makanan dan
Minuman) (Terwujudnya kebutuhan makan dan minum tamu, halal bi
halal, buka bersama dan rapat staf Pimpinan Sekretariat DPRD)
(565.150.000) (621.665.000) (683.831.500) (752.214.650)
(827.436.115) (Kagiatan Rapat-rapat Koordinasi Terciptanya
peningkatan750.400.000825.440.000907.984.000998.782.4001.098.660.640
dan Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan tupoksiSekretariat DPRD)
(Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik) (Terciptanya
peningkatan180.700.000198.770.000218.647.000240.511.700264.562.870
motivasi, etos kerja dankinerja pegawai Kontrak) (Kinerja Awal
RPJMD(Tahun 0)) (PenanggungJawab) (Bidang UrusanKodePemerintahan
dan ProgramPrioritas Pembangunan) (1234567891011121314151617
1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran) (RENCANA PROGRAM,
KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KOTA PDANG TAHUN 2017 - 2021)
(IndikatorKondisiCapaian Kinerja Program dan Kerangka
PendanaanSKPD) (Tahun-1) (Tahun-2) (Tahun-3) (Tahun-4) (Tahun-5)
(Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD) (Terciptanya kelancaran
distribusi surat menyurat) (Kinerja Program) ((outcome)) (targetRp)
(targetRp) (targetRp) (targetRp) (targetRp) (targetRp) (Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat) (9.750.000) (10.725.000)
(11.797.500) (12.977.250) (14.274.975) (400.000.000) (443.435.960)
(487.779.556) (536.557.512) (590.213.263) (Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikKegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional)
(Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air &
listrikTerwujudnya kelancaran mobilitas kantor) (36.845.000)
(40.529.500) (44.582.450) (49.040.695) (53.944.765) (Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor) (Terciptanya peningkatan
kelancaran tugas kantor) (308.672.500) (339.539.750) (373.493.725)
(410.843.098) (451.927.407) (141.750.000) (155.925.000)
(171.517.500) (188.669.250) (207.536.175) (206.840.000)
(227.524.000) (250.276.400) (275.304.040) (302.834.444) (Kegiatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyedian Alat
Tulis KantorKegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan)
(Terciptanya peningkatan kelancaran tugas kantor Tersedianya
kebutuhan alat tulis kantorTerpenuhinya kebutuhan barang cetakan
dan penggadaan) (259.690.000) (285.659.000) (314.224.900)
(345.647.390) (380.212.129) (Bangunan Kantor) (instalasi listrik)
(Kegiatan Penyediaan Komponen Terpenuhinya
kebutuhan41.200.00045.320.00049.852.00054.837.20060.320.920
Instalasi Listrik/Peneranganpengantian lampu dan) (Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) (220.900.000)
(242.990.000) (267.289.000) (294.017.900) (323.419.690) (Kegaiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)
(Terwujudnya
peningkatan50.000.00055.000.00060.500.00066.550.00073.205.000
kompetensi sumber dayaaparatur Sekretariat DPRD untuk kinerja
pelayanan kepada DPRD) (Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda)
(3.690.150.00015) (4.059.165.00015) (4.465.081.50015)
(4.911.589.65015) (5.402.748.615) (Kegiatan Hearing / Dialog dan
Koordinasi dengan Pejabat) (Pemda dan Tokoh Masyarakat /) (Tokoh
Agama) (Tersedianya pnetapan dokumen rancangan peraturan daerah
Terlaksananya hearingmelalaui coffe Morning) (180.000.000)
(198.000.000) (217.800.000) (239.580.000) (263.538.000) (Kegiatan
Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD) (terlaksananya fasilitasi
rapat-rapat alat kelengkapan dewan) (368.423.250) (405.265.575)
(445.792.133) (490.371.346) (539.408.480) (Kegiatan Reses)
(Terwujudnya upaya peningkatan penjaringan aspirasi masyarakat)
(2.533.995.000) (2.787.394.500) (3.066.133.950) (3.372.747.345)
(3.710.022.080) (Kegiatan penyusunan Renja,Terwujudnya laporan
Renja,10.000.00011.000.00012.100.00013.310.00014.641.000 LAKIP,
LKPJ, LPPD dan EKPPD LAKIP, LKPJ, LPPD danEKPPDProgram Peningkatan
Kapasitas Lembaga DPRD) (Program Paningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur) (Program Peningkatan Disiplin Aparatur) (Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur) (Program Pengembangan
Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan) (Kegiatan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor) (Terciptanya keadaan
yang368.160.000404.976.000445.473.600490.020.960539.023.056
kondusif dan terjaganya asetsekretariat DPRD Kota Padang)
(Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional) (Terciptanya Oprasional
Pimpinan DPRD) (1.504.950.000) (1.655.445.000) (1.820.989.500)
(2.003.088.450) (2.203.397.295) (Kagiatan Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung kantor) (Terciptanya Peningkatan dukungan kinerja)
(97.150.000) (106.865.000) (117.551.500) (129.306.650)
(142.237.315) (Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas Oprasional) (Terciptanya dukungan mobilitas operasional
kantor) (1.758.555.500) (1.934.411.050) (2.127.852.155)
(2.340.637.371) (2.574.701.108) (Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Dinas) (Terciptanya Peningkatan dukungan kinerja)
(655.103.500) (720.613.850) (792.675.235) (871.942.759)
(959.137.034) (Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Padnag)
(Terciptanya Gedung kantor DPRD yang kondusif) (26.150.000.000)
(56.000.000.000) (40.700.000.000) (-) (-) (Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya) (Terciptanya
keseragaman760.850.000836.935.000920.628.5001.012.691.3501.113.960.485
dan disiplin dalamberpakaian dinas) (Kegiatan Bimtek Implementasi
PerUUan)
(390.924.017) (430.016.419) (Pembuatan Buku Memori Anggota DPRD
Kota Padang periode 2009-2014) (Tersedianya sarana dan prasarana
dokumentasi) (178.930.000) (196.823.000) (Rapat Paripurna
IstimewaTelaksananya rapat785.000.000863.500.000 Pelantikan Anggota
DPRD Kota paripurna istimewaPadang periode 2014-2019) (Kegiatan
Kunker Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah) (Terwujudnya hubungan
yang206.400.000227.040.000249.744.000274.718.400302.190.240
harmonis untuk peningkatankinerja) (Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Terwujudnya
peningkatan1.938.475.0002.132.322.5002.345.554.7502.580.110.2252.838.121.248
Pimpinan dan Anggota DPRDprofesionalisme pimpinan &anggotan
DPRD) (Kegiatan Kunker dan Studi Banding dalam rangka Optimalisasi
Tugas-tugas Kedewanan) (Terwujudnya dukungan
untuk5.720.005.5006.292.006.0506.921.206.6557.613.327.3218.374.660.053
optimalisasi tugas-tugasDPRD) (Perwako dan Kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemda) (DPRD terhadap permasalahan implementasi
Keputusan Wako, Perda, Perwako dan kebijakan yang ditetapkan Pemda)
(Kegiatan Pengawasan Terhadap Terwujudnya
peningkatan10.370.00011.407.00012.547.70013.802.47015.182.717
Pelaksanaan UU, Perda,kinerja fungsi pengawasan) (Kegiatan
Pendokumentasian Kegiatan DPRD Kota Padang) (Tersedianya
Dokumentasi269.284.000296.212.400325.833.640358.417.004394.258.704
Kegiatan Kota Padang) (Kegiatan Pelayanan Administrasi Terciptanya
dukungan614.617.000676.078.700743.686.570818.055.227899.860.750 dan
pelayanan kepanitiaanadministrasi kegiatan DPRDPanja) (Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan (Asuransi) Anggota DPRD)
(Terwujudnya
peningkatan1.024.050.0001.126.455.0001.239.100.5001.363.010.5501.499.311.605
kesehatan anggota DPRD) (DPRD) (kegiatan dan produk DPRD) (Kagiatan
Publikasi danTerwujudnya
peningkatan1.380.000.0001.518.000.0001.669.800.0001.836.780.0002.020.458.000
Sosialisasi Kegiatan dan Produk publikasi & sosialisasi)
(Kegiatan Pendokumentasian Notulen Rapat Risalah Rapat Paripurna
DPRD Kota Padang) (Terciptanya notulen rapat & risalah rapat
paripurna DPRD) (42.345.000) (46.579.500) (51.237.450) (56.361.195)
(61.997.315) (Terwujudnya peringatan HUT Kota Padang) (874.700.000)
(962.170.000) (1.058.387.000) (1.164.225.700) (1.280.648.270)
(Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Peringatan
Hari Jadi Kota PadangKegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD)
(Terciptanya Perda Inisiatif DPRD) (825.700.000) (908.270.000)
(999.097.000) (1.099.006.700) (1.208.907.370) (Kegiatan Diklat
Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD) (Terwujudnya peningkatan
profesionalisme pimpinan & anggotan DPRD) (293.707.000)
(323.077.700) (355.385.470)
(864.029.000) (950.431.900) (Penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) SKPD) (30.000.000) (30.000.000) (Padang, Februari 2017
SEKRETARISDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,) (H. Ali
Basyar, SH. MM Pembina Utama MudaNIP. 19570604 198503 1 005)
(Perencanaan Pembangunan)
(JUMLAH58.626.095.85089.679.950.53577.747.945.58940.752.740.14746.868.769.062)
(Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Walikota Padang Padang periode
2014-2019) (Telaksananya rapat paripurna istimewa)
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
SESUAI RPJMD KOTA PADANG TAHUN 2014-2019
Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Padang
yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang adalah :
1. Terwujudnya proses pembahasan Ranperda yang diajukan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah ditetapkan dalam Prolegda
Tahunan.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
yang dilaksanakan oleh seluruh OPD Kota Padang dalam melakukan
pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari Visi dan Misi Kepala
Daerah.
3. Tersedianya Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari
peraturan yang lebih tinggi serta kebutuhan lokal masyarakat
didaerah.
4. Terlaksananya dengan baik Program Kerja sebagai mitra sejajar
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi
Legislasi dan fungsi Bugdeting.
5. Terwujudnya dengan baik Program Reses ke daerah asal
pemilihan yang merupakan tanggungjawab dari DPRD sebagai wakil
rakyat pada daerah pemilihan masing-masing.
BAB VII
P E N U T U P
Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh
karyawan/ti di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Padang dan tentu
saja dengan memperhatikan/mempertimbangkan masukan dari Pimpinan
dan Anggota DPRD serta para Pemangku Kepentingan stakeholders, baik
secara langsung pada saat dialog maupun secara tidak langsung
melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian
diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab
untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Sekretariat DPRD Kota
Padang Tahun 2017-2019 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP
nantinya.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga
bersifat fleksibel, atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat
dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.
Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa
hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan
pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi
dan penyediaan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tri-fungsi
(legislasi, anggaran dan pengawasan), tugas dan wewenang serta
kewajiban DPRD Kota Padang Periode Tahun 2014-2019.
Padang, Maret 2017
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG,
H. Ali Basar, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570604 198503 1 005
