Upload
ledung
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
TAHUN 2010-2014
Terwujudnya Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
yang efektif untuk mencapai Indonesia yang Demokratis, Adil, Aman dan Damai
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) bagi setiap Kementerian/Lembaga. Memenuhi amanat tersebut dan sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II (RPJMN) 2010-2014,
maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko
Polhukam) menyusun Rencana Strategis yang merupakan rencana induk bagi
Kemenko Polhukam dalam mewujudkan visi dan misi khususnya dalam mewujudkan
kepemerintahan yang baik (Good Governance). Renstra ini sekaligus sebagai panduan
dalam menerapkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kinerja
(Performance-Based-Management).
Pada dasarnya, Kemenko Polhukam telah berupaya menerapkan manajemen
pemerintahan yang berorientasi pada hasil sejak periode Kabinet Indonesia Bersatu
2004-2009. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka Renstra 2010-2014 diharapkan
dapat lebih mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
secara efisien dan efektif dalam kegiatan koordinasi guna memberi kontribusi berupa
perumusan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan yang lebih selaras dengan
tuntutan pembangunan nasional.
Perumusan Renstra Kemenko Polhukam dilakukan melalui analisis isu-isu strategis,
potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh
Kemenko Polhukam, dan identifikasi terhadap berbagai permasalahan lainnya yang
dihadapi oleh bangsa dan negara selaras dengan sasaran nasional yang hendak
dicapai dalam 5 tahun mendatang.
Penyusunan Renstra ini sudah mempertimbangkan konsepsi Bappenas yang
merencanakan akan melakukan Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang
disesuaikan dengan nomenklatur Kementerian/Lembaga. Atas pertimbangan tersebut,
maka Renstra ini memungkinkan hasil kerja dapat diukur sesuai dengan target yang
sudah ditetapkan sehingga pada gilirannya dapat menjawab paradigma perubahan dan
tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam.
Rencana Strategis Kemenko Polhukam ini diharapkan menjadi pedoman dalam
mewujudkan kesamaan persepsi, pola pikir, pola tindak dan pola kerja dalam
lingkungan organisasi, sehingga capaian kinerja dalam kegiatan tahunan dan kegiatan
lima tahunan dapat lebih optimal.
Jakarta, Januari 2010
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
DJOKO SUYANTO
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pelaksanaan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan pada RPJMN I
(2005-2009) telah mampu menciptakan Indonesia yang lebih demoktratis, adil, aman
dan damai. Namun memasuki RPJMN II (2010-2014) sejalan dengan dinamika
perubahan lingkungan strategis, baik secara eksternal maupun internal, terdapat
sejumlah permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh segenap bangsa Indonesia
dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Isu-isu bidang politik, hukum dan keamanan
sangatlah kompleks dan multidimensi.
Titik tolak perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang hendak
dicapai lima tahun mendatang dihasilkan melalui analisis atas isu-isu strategis,
permasalahan dan tantangan, serta kelemahan dan peluang yang dihadapi oleh
Kemenko Polhukam, serta identifikasi terhadap
berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi
di bidang politik, hukum dan keamanan. Demikian
halnya dengan arah kebijakan dan strategi untuk
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang
dituangkan melalui program dan kegiatan.
Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan visi Kemenko Polhukam, yaitu
“Terwujudnya Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Yang Efektif Untuk
Mencapai Indonesia Yang Demokratis, Adil, Aman dan Damai”.
Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Kemenko Polhukam
yaitu:
1. Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang
politik, hukum dan keamanan.
Terwujudnya Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai”.
2. Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan
keamanan.
3. Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk
koordinasi penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.
Melalui penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah II
(RPJM II) 2010 - 2014, maka ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi target
capaian kinerja bagi organisasi. Selanjutnya ditetapkan arah kebijakan, dan strategi
pencapaiannya melalui 1 (satu) program teknis dengan 35 kegiatan dan 1 (satu)
program generik yang didalamnya memuat beberapa kegiatan yang bersifat rutin dan
kegiatan pembangunan/renovasi gedung, perbaikan sarana dan prasarana, pengadaan
peralatan dan lain-lain.
Akhirnya, baik program, kegiatan maupun anggaran yang telah dituangkan
dalam Renstra, pada setiap tahunnya akan diselaraskan dengan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) yang merupakan dasar untuk penetapan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
BAB I : PENDAHULUAN
1. Kondisi Umum 1
2. Potensi dan Permasalahan 14
BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENKO POLHUKAM
2.1 Visi 29
2.2 Misi 30
2.3 Tujuan 31
2.4 Sasaran Strategis 31
BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 33
3.2. Arah kebijakan dan strategi Kemenko Polhukam 38
BAB IV : PENUTUP 53
LAMPIRAN :
LAMPIRAN I MATRIKS TARGET PEMBANGUNAN 2010-2014 KEMENKO POLHUKAM
LAMPIRAN II MATRIKS PENDANAAN KEMENKO POLHUKAM
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.1.1. Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2004 - 2009
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan
dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, menetapkan
tugas Menko Polhukam yaitu membantu Presiden dalam rangka
mengkoordinasikan dan mensinkronkan perumusan kebijakan dan
pelaksanaannya di bidang politik, hukum dan keamanan.
Dalam pelaksanaan tugas, Kemenko Polhukam mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik,
hukum dan keamanan;
b. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan
keamanan;
c. Pengendalian penyelenggaraan kebijakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b;
d. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya;
e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik, hukum dan
keamanan;
f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden;
g. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Presiden.
Berdasarkan fungsi tersebut di atas, maka Kemenko Polhukam
menetapkan sasaran strategis dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu I
(2004-2009) disesuaikan atas Agenda Nasional yaitu: (1) Mewujudkan
Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan
Demokratis, dan (3) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
Dari tiga Agenda Nasional tersebut, dua agenda yaitu: Mewujudkan
Indonesia yang Aman dan Damai; serta Mewujudkan Indonesia yang Adil
dan Demokratis merupakan bagian dari tugas Kemenko Polhukam.
Mengacu pada 2 (dua) agenda tersebut diatas, dalam kurun waktu
2004 – 2009, Kemenko Polhukam telah menetapkan 12 sasaran strategis,
masing-masing 6 sasaran untuk Agenda Mewujudkan Indonesia yang
Aman dan Damai, dan 6 sasaran untuk Mewujudkan Indonesia yang Adil
dan Demokratis. Evaluasi program untuk mencapai tujuan dari sasaran
strategis tersebut di atas memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :
Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi sebagai Koordinator, maka
ditetapkan 6 sasaran strategis yang lebih spesifik untuk Mewujudkan
Indonesia yang Aman dan Damai, yaitu :
a. Meningkatnya Koordinasi dalam menciptakan kapasitas dan
profesionalitas instansi-instansi pemerintah dalam penyelesaian konflik;
b. Meningkatnya koordinasi untuk menciptakan Kondisi Keamanan dan
Ketertiban Dalam Negeri;
c. Meningkatnya koordinasi untuk mewujudkan sistem koordinasi dalam
deteksi, penanggulangan, dan pemulihan konflik;
d. Meningkatnya koordinasi untuk pengembangan kapasitas institusi
negara dan masyarakat dalam pencegahan, penangkalan dan
penanggulangan ancaman terorisme;
e. Meningkatnya koordinasi untuk merumuskan kebijakan dan strategi
nasional yang komprehensif dalam pertahanan negara; dan
f. Meningkatnya koordinasi untuk menyusun sistem koordinasi yang
berkelanjutan dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri.
Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi sebagai Koordinator, maka
ditetapkan 6 sasaran strategis yang lebih spesifik untuk Mewujudkan
Indonesia yang Adil dan Demokratis, yaitu :
a. Meningkatnya koordinasi dalam mewujudkan substansi, struktur dan
budaya hukum nasional yang sehat;
b. Meningkatnya koordinasi pengembangan aturan hukum yang bebas
diskriminasi;
c. Meningkatnya koordinasi pengembangan citra Indonesia dalam hal
Penegakan Hukum dan HAM;
d. Meningkatnya koordinasi mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi
peraturan perundang-undangan pusat-daerah, termasuk otonomi
khusus bagi Papua dan NAD;
e. Meningkatnya koordinasi dalam pengembangan tata kepemerintahan
yang bersih dan berwibawa; dan
f. Meningkatnya koordinasi penguatan lembaga-lembaga politik yang
profesional.
Dalam pelaksanaan program selama tahun 2004-2009 dapat dikemukakan
capaian strategis, yaitu :
Capaian Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
meliputi :
a. Terciptanya kapasitas dan profesionalitas instansi-instansi pemerintah
dalam penyelesaian konflik yang tercermin melalui: stabilitas politik,
keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kondusif di
Provinsi NAD, Provinsi Papua, dan Poso.
b. Terwujudnya kondisi Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri yang
Mantap, melalui : peningkatan koordinasi dan keterpaduan TNI-Polri
dalam pengelolaan keamanan nasional; serta diselenggarakannya
latihan kesiapsiagaan dan ketanggap-segeraan TNI-Polri secara
terpadu dan berlanjut; mantapnya sistem operasi dan prosedur
kerjasama antara TNI – Polri dalam penanganan masalah terorisme.
c. Terwujudnya sistem koordinasi dalam deteksi, penanggulangan dan
pemulihan konflik , dilaksanakan melalui : peningkatan Rasa Saling
Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok Masyarakat serta
Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme; meningkatkan
komitmen kebangsaan; meningkatnya kesadaran masyarakat tentang
perlunya penguatan wawasan kebangsaan; meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam melakukan kontrol sosial dan meningkatnya
kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan dan
mengaktualisasikan empat konsensus dasar dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
d. Terwujudnya peningkatan kapasitas institusi negara dan partisipasi
masyarakat dalam pencegahan, penangkalan dan penanggulangan
ancaman terorisme.
e. Terwujudnya kebijakan dan strategi nasional yang komprehensif dalam
pertahanan negara, melalui : koordinasi pengamanan wilayah terluar
Indonesia; penguatan pos-pos pertahanan dengan penempatan
personil TNI; pembangunan sistem pengamanan di Laut (Marine
Surveillance System); kerjasama bidang pertahanan dengan negara-
negara sahabat.
f. Terwujudnya sistem koordinasi yang berkelanjutan dalam
penyelenggaraaan hubungan luar negeri melalui : penyelenggaraaan
koordinasi menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI; koordinasi
mengenai penyelesaian masalah perbatasan antara RI dan negara-
negara tetangga, penyertaan pasukan TNI dan personil Polri dalam Misi
Pemeliharaan Perdamaian, Technology Safeguarding Agreement (TSA)
dengan Rusia; pemberantasan terorisme; pengembalian sebagian
kekayaan negara yang dikorupsi (Asset Recovery); pelaksanaan
ASEAN Charter; pelaksanaan Lombok Treaty; penyelesaian nelayan
tradisional Indonesia yang dipermasalahkan oleh Australia;
pemberantasan kejahatan penyelundupan orang dan perdagangan
manusia (people smuggling and trafficking in person); kerjasama
Indonesia-Australia di bidang pertahanan, serta perlindungan tenaga
kerja Indonesia di luar negeri.
Capaian Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, meliputi
:
a. Meningkatnya koordinasi dalam penegakan hukum antara lain :
memburu para tersangka dan terpidana korupsi yang melarikan diri ke
luar negeri berikut aset-asetnya; dan penanggulangan pelanggaran
HKI.
b. Perumusan aturan hukum yang bebas diskriminasi sejalan dengan
kematangan iklim demokrasi.
c. Meningkatnya citra Indonesia dalam hal penegakan hukum dan HAM
melalui : pemberantasan korupsi, tindakan terhadap pencucian uang,
illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking; ratifikasi
instrument internasional mengenai HAM serta perundang-undangan
yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM.
d. Mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan yang saling bertentangan dan tumpang tindih; implementasi
otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan pengelolaan damai di Provinsi
NAD.
e. Pengembangan Clean Government and Good Governance melalui:
pembentukan tim Reformasi Birokrasi; penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN); serta meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pemberian informasi dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
f. Penyempurnaan paket UU bidang Politik; melaksanakan sosialisasi
bidang politik dengan penyelenggaraan forum komunikasi dan dialog;
publikasi tentang nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan, koordinasi
perbaikan mekanisme Pemilukada dan penyelenggaraan Pemilu 2009 .
1.1.2. Aspirasi masyarakat mengenai pengelolaan bidang Polhukam
Selama periode Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009), telah banyak
capaian yang diraih dalam pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan.
Namun demikian, iklim demokrasi dan dorongan reformasi serta perwujudan
tata pemerintahan yang baik melahirkan aspirasi masyarakat secara lebih
dinamis dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Dengan demikian tugas-tugas
dalam pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan pada periode waktu
yang akan datang yang akan menjadi tantangan bagi Kabinet Indonesia Bersatu
II (2009-2014) tetap tidak mudah dan kompleks.
Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tentang pengelolaan
bidang politik, hukum dan keamanan pada periode pemerintahan yang akan
datang dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Bidang Politik
1) Penataan Daerah Otonom
Sejalan dengan desentralisasi pemerintahan, maka penataan
otonomi daerah ke arah pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan
akuntabel, muncul sebagai salah satu aspirasi yang menonjol. Dalam
merespon aspirasi tersebut, perlu dipertimbangkan agenda berupa
kegiatan antara lain : Revisi Undang-undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang menyangkut
pengaturan pemekaran; Penyusunan Grand Strategy Penataan
Daerah, dan Penyusunan Pedoman atau Peraturan Pemerintah
tentang Tata Cara Pembentukan Daerah Otonom; serta Pembinaan
pengelolaan daerah otonom agar lebih efektif; dan Evaluasi
kemampuan daerah otonom khususnya Evaluasi daerah pemekaran.
2) Pemilu Kepala Daerah
Sejalan dengan aspirasi perwujudan otonomi daerah dan tata
pemerintahan yang efektif, maka pelaksanaan Pilkada yang
demokratis dan efisien menjadi aspirasi yang patut mendapat
perhatian. Untuk itu upaya mewujudkan terpilihnya Kepala Daerah
yang kapabel dengan pelaksanaan Pilkada yang efisien menjadi
suatu kebutuhan. Pengkajian kembali Pilkada Gubernur untuk dipilih
melalui DPRD serta pengkajian posisi dan pemilihan Wakil Kepala
Daerah untuk tidak melalui sistem Pemilukada adalah aspirasi yang
mengkoreksi Pilkada Langsung. Demikian pula, pemisahan isu
Pemilukada dari materi Undang-undang No. 32 tahun 2004 untuk
menjadi undang-undang tersendiri menjadi relevan sejalan dengan
aspirasi Pemilihan Kepala Daerah yang kapabel. Untuk mendukung
aspirasi tersebut diatas maka Penataan kependudukan dengan
sistem identitas tunggal menjadi relevan.
3) Dana Perimbangan Pusat dan Daerah
Sejalan dengan tuntutan perwujudan tata pemerintahan yang
baik, maka aspirasi mengenai penggunaan dana perimbangan yang
efisien dan efektif untuk membiayai pelayanan publik muncul
sebagai hal yang mendesak. Untuk itu Evaluasi pemanfaatan APBD
Kabupaten/Kota oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan revisi
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah menjadi layak dipertimbangkan.
4) SDM Aparatur Pemerintah Daerah
Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam
melayani masyarakat adalah suatu kebutuhan nyata menurut
aspirasi masyarakat. Untuk itu, Revisi terhadap UU No. 43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta Evaluasi manajemen
kepegawaian kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah di tingkat Provinsi perlu diprogramkan dalam era Kabinet
Indonesia Bersatu II. Terlepas dari itu diperlukan pula evaluasi
netralitas birokrasi dan ruang promosi/mutasi aparatur Pemerintah
Daerah.
5) Peningkatan Public Private Partnership
Disadari oleh masyarakat bahwa anggaran pemerintah belum
mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Oleh sebab
itu, kemitraan antara pemerintah dengan swasta menjadi kebutuhan
nyata. Dalam kaitan tersebut, Peningkatan awareness pejabat
Pemda dalam kerja sama dengan swasta melalui Penerbitan UU
tentang Kemitraan Antara Pemda dan Swasta serta Penyediaan
pelayanan terpadu 1 pintu menjadi aspirasi yang layak
dipertimbangkan untuk diagendakan.
b. Bidang Hukum
1) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Terkait dengan aspirasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi, maka diperlukan langkah-langkah :
a) Penguatan dan Pemantapan Hubungan Kelembagaan melalui :
penyelenggaran koordinasi yang baik antara Aparat penegak
hukum dan Aparat pengawasan; penyelenggaran sosialisasi Anti
Korupsi melalui mekanisme penguatan sistem Pemberantasan
Korupsi dengan pemanfaatan teknologi; serta pendidikan dan
pelatihan satu atap dalam penanganan tindak pidana korupsi
b) Implementasi Perlindungan Saksi dan Pelapor perlu ditingkatkan
agar terwujud perasaan aman dan tidak takut untuk melaporkan
kejadian dan menyerahkan bukti serta siap menjadi saksi melalui
: Pengembangan dan penguatan kelembagaan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di seluruh daerah;
Penyusunan organisasi dan tata laksana LPSK dengan
dukungan dana, SDM, sarana dan prasarana; MoU antara LPSK
dengan Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan Depkumham.
c) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tipikor dan mempercepat terbentuknya pengadilan
tipikor di setiap ibukota propinsi dan Kabupaten/Kota;
Penyusunan rancangan Perpres tentang pembentukan
pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri di beberapa ibukota
Provinsi/Kabupaten/Kota.
d) Pengembalian Aset (Asset Recovery) perlu ditingkatkan dengan
menyusun Undang-Undang Pengembalian Aset dan Revisi UU
tentang Pemberantasan Korupsi agar aset-aset yang ada di
dalam dan luar negeri dapat segera kembali kepada negara
serta dapat ditingkatkan kerja sama bilateral dalam asset
recovery. Tahapan dilakukan melalui : Penyusunan RUU tentang
perampasan aset koruptor; Penyempurnaan UU tindak pidana
pencucian uang; Melakukan MLA dengan beberapa negara
dimana aset-aset maupun terdakwa terpidana berada.
2) Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM
Terkait dengan aspirasi masyarakat dalam upaya reformasi hukum
dan perlindungan HAM, maka diperlukan langkah-langkah sebagai
berikut:
a) Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-
undangan
Sejalan dengan reformasi sistem hukum nasional perlu
adanya suatu penciptaan peraturan perundangan yang tidak
tumpang tindih yang pada akhirnya mudah diterapkan dalam
penegakan hukum. Hal tersebut meliputi: Uji Publik/Uji Materi
sebelum penetapan UU, Koordinasi dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan (didukung parliamentary review
mechanism), Penyusunan Pedoman Pembentukan Perda.
b) Penataan Birokrasi dan Manajemen SDM di Bidang Hukum
Profesionalitas aparatur hukum dan penataan birokrasi
adalah faktor penunjang dalam reformasi hukum di Indonesia.
Aspirasi masyarakat mengenai hal ini adalah: Terciptanya
Aparat Penegak Hukum yang handal, Formasi sesuai dengan
kompetensinya, Perubahan UU Pokok-Pokok Kepegawaian,
serta Remunerasi bagi penegak hukum yang kompeten melalui
Seleksi Penerimaan Pegawai yang berkualitas di bidang
Hukum/Standar Perekrutan.
c) Kepastian Hukum
Masyarakat menginginkan hilangnya berbagai bentuk
penyimpangan yang dapat menghambat dunia usaha, Konsisten
dalam penerapan UU dan Adanya kepastian hukum terhadap
dunia usaha melalui Penyamaan pemahaman prosedur perijinan
antar instansi terkait, Penerapan tuntutan pidana maksimal,
Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
d) Peningkatan Kesadaran hukum dan Perlindungan HAM
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan
pencegahan pelanggaran HAM adalah aspirasi masyarakat
mengenai kesadaran hukum dan HAM. Hal tersebut diupayakan
melalui: Penyuluhan hukum oleh Pemerintah dan masyarakat
melalui tatap muka atau media elektronik, Penyusunan RUU
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pemberdayaan
masyarakat dalam menghormati HAM, Peningkatan pemahaman
HAM bagi aparat pemerintah, dan Penyusunan dan pelaksanaan
RANHAM 2010 – 2014.
c. Bidang Keamanan
Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme serta Peningkatan
Kemampuan Pertahanan
Terkait dengan aspirasi masyarakat dalam upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Terorisme serta Peningkatan Kemampuan Pertahanan,
maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Penguatan Payung Hukum
Sebagai landasan hukum pemberantasan terorisme, perlu
penyempurnaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Terorisme dan Penyempurnaan peraturan
perundang-undangan tentang bahan peledak serta Penyusunan
Perpres tentang strategi pemberantasan terorisme. Dalam
pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian
yaitu :Penangkapan dan penahanan tersangka terorisme, Laporan
intelijen sebagai alat bukti, Pelibatan komponen-komponen dan
instansi-instansi (antara lain TNI dan BIN) dalam penanggulangan
terorisme, Kriminalisasi perbuatan-perbuatan awal terorisme
(menghasut untuk melakukan tindakan kekerasan, menyebarkan
permusuhan dan kebencian), Peran instansi terkait dan masyarakat,
Perlindungan saksi, jaksa, dan hakim (hukum acara),Pengawasan
dan pembinaan terpidana terorisme.
2) Peningkatan Kelembagaan
Rekomendasi Komisi I DPR tentang pembentukan BKPT perlu
mendapat perhatian serius sehingga dalam tindak lanjutnya perlu
penyusunan Perpres tentang Badan Koordinasi Pemberantasan
Terorisme/BKPT.
3) Peningkatan Kapasitas (Capacity Building)
Peningkatan kapasitas pelatihan untuk pemberantasan terorisme
termasuk pelatihan penanganan cyber terroris menjadi kebutuhan
yang harus dipenuhi melalui : Kerjasama Internasional, Peningkatan
perlindungan terhadap instalasi penting/obyek vital, Pelatihan-
pelatihan instansi terkait, termasuk pelatihan penanganan ancaman
CBRN dan cyber terrorism.
4) Pelaksanaan Program Deradikalisasi
Sejalan dengan kebijakan pemberantasan terorisme
menggunakan strategi soft power, diharapkan seluruh instansi terkait
dan masyarakat (tokoh agama, ormas dan lingkungan pendidikan)
berperan aktif dalam menetralisasi ideologi radikal sesuai dengan
fungsi dan perannya. Dalam strategi ini, Penyusunan Pedoman
Pelaksanaan Deradikalisasi (Perpres) dan Sosialisasi wawasan
kebangsaan menjadi relevan untuk kebijakan ke depan.
5) Pemberdayaan Industri Strategis Pertahanan
Kebutuhanan akan pemenuhan kebutuhan Alutsista, kemandirian
industri pertahanan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi
dan terselenggaranya sistem pertahanan negara melalui
pembentukan Komite Industri Strategis Pertahanan dan penyusunan
Peraturan Perundangan tentang Optimalisasi Pemanfaatan Produk-
produk Industri Strategis dalam Negeri Bagi Kepentingan Pertahanan
dan Keamanan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam
rangka mencapai hal tersebut perlu dukungan sistem perbankan
sebagai sumber pembiayaan dalam negeri (PP No. 54 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam
Negeri oleh Pemerintah).
6) Profesionalisme SDM Pertahanan
Masyarakat menginginkan SDM pertahanan yang professional.
Untuk mewujudkannya perlu : Perbaikan sistem dan sarana
pendidikan/pelatihan, Menetapkan sistem remunerasi dan tunjangan
tugas sesuai dengan kondisi penugasan, Peningkatan pendidikan
Aparat Pertahanan dan Sarana prasarana pendidikan.
1.2 Potensi dan Permasalahan
1.2.1. Analisa Potensi
a. Pemahaman Lingkungan Strategis
Pengkajian untuk memahami kondisi Lingkungan Strategis untuk
kurun waktu 2009- 2014 telah disusun oleh Kemenko Polhukam
sehingga menjadi potensi awal dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi organisasi. Gambaran Lingkungan Strategis tersebut meliputi :
1) Proses globalisasi dapat menimbulkan gesekan antar peradaban
yang dapat memunculkan radikalisme global dengan dampak
pada stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
2) Masyarakat internasional tetap mendukung kedaulatan dan
keutuhan NKRI sejauh penghormatan HAM dan tata
pemerintahan bergerak dalam koridor nilai-nilai demokrasi,
walaupun masih terdapat non-state actors yang harus tetap
diwaspadai.
3) Penerapan prinsip-prinsip demokrasi melalui pemberdayaan
pemerintahan daerah belum sejalan dengan tujuan otonomi
daerah yang mendorong pembangunan yang berkeadilan dan
mensejahterakan masyarakat.
4) Kematangan berdemokrasi yang masih dalam proses transisi
memerlukan pengelolaan yang sistematis dan komprehensif
sehingga dampak politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dapat
diminimalkan, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada dan
pemekaran daerah.
5) Perkembangan demokrasi liberal bisa mendorong kebebasan
aspirasi yang dapat mengabaikan nilai-nilai konsensus dasar:
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
6) Kebebasan keterbukaan informasi dan komunikasi serta
kesenjangan pembangunan antar daerah dapat mempengaruhi
berkembangnya aspirasi politik pemisahan diri dari NKRI.
7) Perkembangan hukum internasional dan hukum nasional
menuntut harmonisasi dan penataan hukum dan perundang-
undangan yang menjamin adanya kepastian serta penegakan
hukum dan HAM.
8) Meningkatnya kebutuhan global akan sumber daya alam dan
pertumbuhan ekonomi di kawasan tertentu dapat menimbulkan
sengketa wilayah perbatasan.
9) Konflik di kawasan tertentu seperti Timur Tengah dan Asia
Selatan dapat mempengaruhi peningkatan ancaman keamanan
nasional khususnya terorisme dan kegiatan illegal migrant
sehingga memerlukan peningkatan kapasitas dan kewaspadaan
nasional serta kerja sama regional dan internasional.
10) Perkembangan transnational crime menuntut peningkatan
kemampuan pemberantasan kejahatan dan keamanan nasional
serta kerja sama bilateral, regional, dan internasional.
b. Stabilitas bidang Polhukam yang makin kondusif
Capaian koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada
RPJMN I (2005-2009) telah memberikan kondisi yang semakin
kondusif untuk melanjutkan pembangunan pada periode RPJMN II
(2010-2014). Hal ini tercermin dari tercapainya sasaran agenda
pertama, seperti semakin terciptanya keamanan yang stabil,
menurunnya ketegangan antar golongan masyarakat di daerah rawan
konflik, serta berhasil ditanggulanginya aksi-aksi teror selama ini.
Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang semakin aman dan tertib,
kebebasan menyampaikan aspirasi oleh masyarakat semakin terarah
dan positif mencerminkan capaian agenda Aman dan Damai.
Capaian sasaran agenda kedua juga telah menunjukkan banyak
kemajuan, seperti membaiknya indeks persepsi korupsi,
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di
berbagai daerah serta suksesnya Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden/Wakil Presiden, menggambarkan bahwa proses demokrasi
berlangsung dalam arah yang baik, dengan dukungan pembenahan
sistem hukum yang terus berlanjut.
c. Sumber Daya Aparatur Kemenko Polhukam
Sumber daya aparatur Kemenko Polhukam pada saat ini berjumlah
287 orang, dengan kualifikasi dan komposisi pengalaman
kelembagaan dan pendidikan yang beragam.
1) Aparatur Pegawai Negeri Sipil 232 orang, terdiri dari :
a) Golongan I berjumlah : 8 orang;
b) Golongan II berjumlah : 84 orang;
c) Golongan III berjumlah : 89 orang; dan
d) Golongan IV berjumlah : 51 orang;
2) Aparatur TNI 40 orang
3) Aparatur Polri 14 orang
Kekuatan sumber daya aparatur Kemenko Polhukam dan
kemampuan pengalaman dalam mengelola tugas-tugas koordinasi
bidang politik, hukum dan keamanan selama RPJMN I (2005-2009),
merupakan potensi yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas-
tugas koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan pada RPJMN II
(2010-2014).
d. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan
tugas Polhukam pada RPJMN I (2005-2009) telah memperoleh perhatian
yang positif seperti penambahan ruang kerja, peralatan kantor, kendaraan
dinas, pengembangan sistem serta peralatan kerja lainnya. Sarana
prasarana yang tersedia saat ini merupakan potensi bagi Aparatur
Kemenko Polhukam untuk mengelola tugas-tugas pada RPJMN II (2010-
2014).
1.2.2. Analisa Permasalahan
Permasalahan bidang politik, hukum dan keamanan baik dalam
tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam
pengelolaannya memerlukan koordinasi, khususnya selama rentang
waktu RPJMN II (2010-2014) tidaklah ringan. Iklim demokrasi dan
reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat
yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang
semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan
prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan
kestabilan bidang politik, hukum dan keamanan. Disamping itu dinamika
globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi kehidupan politik, hukum
dan keamanan di dalam negeri, sehingga perlu langkah-langkah
antisipasi dalam melaksanakan koordinasi melalui organisasi yang solid
dan efektif.
Secara umum, permasalahan yang dijumpai dalam bidang politik,
hukum dan keamanan pada tahap awal memasuki RPJMN II (2010-
2014), yaitu :
a. Politik Dalam dan Luar Negeri
1) Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik dalam
proses demokratisasi perlu ditingkatkan; belum menguatnya
pelembagaan politik dan lembaga kemasyarakatan. Peraturan
perundangan yang ada belum cukup akomodatif meningkatkan
peran masyarakat sipil. Hal ini ditambah pula dengan masih
rendahnya internalisasi nilai-nilai demokratis dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara;
2) Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah, dan banyaknya peraturan-peraturan Daerah
Otonomi Khusus yang bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
3) Menguatnya tuntutan masyarakat mengenai perlunya perbaikan
mekanisme pelaksanaan Pemilu, sehinga perlu membangun
hubungan kelembagaan dengan lembaga-lembaga terkait
seperti KPU, K/L (pemerintahan), partai politik, dan organisasi
masyarakat, terutama yang memiliki kepedulian dengan isu
kepemiluan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-
tugas dan regulasinya
4) Menguatnya tuntutan masyarakat mengenai perlunya perbaikan
mekanisme Pilkada yang lebih sesuai dengan konteks
demokrasi di Indonesia; dan
5) Banyak daerah yang telah dimekarkan mengalami berbagai
persoalan baik mengenai potensi daerah, budaya, rentang
kendali, geografis, sarana prasarana, yang berdampak pada
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Di samping
itu, adanya aspirasi masyarakat untuk pemekaran daerah;
6) Dalam konteks politik luar negeri, terlihat bahwa jumlah
organisasi-organisasi internasional terus bertambah dengan
berbagai tujuan yang sudah tentu mempunyai pengaruh cukup
besar pada setiap negara. Pemberdayaan posisi Indonesia
dengan Kapasitas dan integratis nasional perlu ditingkatkan
melalui keterlibatan di organisasi-organisasi internasional;
7) Kualitas diplomasi di fora internasional dalam upaya
pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah,
pengamanan Sumber Daya Alam, baik daratan maupun lautan
serta antisipasi terhadap berbagai isu baru dalam hubungan
internasional, seperti Kejahatan terorganisir lintas negara seperti
perdagangan gelap narkoba yang merongrong human security,
Pembangunan reaktor-reaktor tenaga nuklir meningkatkan
kemungkinan tersedianya bahan dan teknologi yang diperlukan
teroris untuk memperoleh senjata nuklir;
8) Berbagai persoalan terkait konsolidasi dan kohesivitas ASEAN
adalah: diversitas anggota, baik dalam hal ekonomi maupun
politik, masalah Myanmar, Konflik Thailand-Kamboja, Persoalan
sengketa perbatasan yang masih belum tuntas. Efektifitas dan
perluasan fungsi jaringan kerjasama untuk membangun kembali
Solidaritas ASEAN dalam berbagai bidang perlu ditingkatkan;
9) Keterlibatan berbagai tokoh dalam membangun hubungan
kerjasama demi kepentingan dan menyelesaikan suatu masalah
negara telah semakin efektif. Oleh karena itu, perlu penguatan
jaringan hubungan dan kerjasama yang produktif antar aktor-
aktor negara dan aktor-aktor non negara yang
menyelenggarakan hubungan luar negeri;
10) Berbagai pertentangan yang tajam diantara negara yang
berbeda ideologi, sistem politik dan kepentingan memunculkan
ketegangan-ketegangan. Sehingga diperlukan penguatan
kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri dalam rangka
menciptakan perdamaian dunia, keadilan dan tata hubungan
internasional dan ikut mencegah timbulnya pertentangan yang
terlalu tajam, yang dapat mengancam keamanan internasional
sekaligus mencegah munculnya kekuatan yang terlalu bersifat
hegemonic-unilateralistik di dunia.
b. Penegakan Hukum dan HAM
1) Supremasi dan Penegakan Hukum masih menjadi perhatian dari
masyarakat, walaupun sudah ada peningkatan pada RPJMN I.
Fokus yang perlu mendapatkan perhatian adalah upaya
menurunkan tindak pidana korupsi melalui penindakan dan
pencegahan; meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
terhadap Indonesia; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pemberantasan korupsi; serta penyempurnaan undang-undang
yang menghambat upaya percepatan pemberantasan korupsi,
implementasi undang-undang Tipikor secara nasional; dan
penegakan hukum secara tegas, konsisten dan adil, serta
memihak kepada rakyat kecil;
2) Penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM
masih memerlukan perhatian dalam memasuki RPJMN II, baik
karena lintasan masa lalu maupun karena pemahaman aparat
dan masyarakat yang belum selaras. Di samping masalah-
masalah pokok tersebut di atas juga masalah kesetaraan Gender
yang tercermin pada masih tingginya tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak-anak; masih rendahnya angka Indeks
Pembangunan Gender (Gender Empowerment Measurement);
3) Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum
sinkron dan selaras baik di tingkat pusat maupun daerah yang
sifatnya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4) Perlunya pembenahan struktur kelembagaan dan SDM Aparatur
hukum untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai
organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum dan badan
peradilan serta pelaksanaan kesadaran hukum.
c. Bidang Pertahanan dan Keamanan
1) Wilayah negara yang cukup luas, serta kondisi sosial, ekonomi
dan budaya masyarakat yang beragam, dan potensi ancaman
yang berkembang sejalan dengan globalisasi, maka lembaga
pertahanan dihadapkan pada kebutuhan peningkatan
kemampuan untuk memenuhi standar minimum essential forces.
Profesionalisme aparat pertahanan sejalan dengan iklim
demokrasi memerlukan reformasi yang berlanjut;
2) Optimalisasi industri yang mendukung penguatan kemampuan
pertahanan negara perlu ditingkatkan, guna membangun
kemandirian pertahanan dan keamanan nasional;
3) Tingkat kesejahteraan, sistem insentif dan remunerasi terhadap
seluruh SDM Aparatur Pertahanan dan Keamanan yang
bertugas di daerah perbatasan, pulau-pulau kecil
terluar/terdepan dan terpencil perlu memperoleh perhatian
khusus sebagai bagian dari penjagaan wilayah kedaulatan NKRI;
4) Pengembangan sistem, doktrin dan strategi Pertahanan Negara,
perlu dibangun dan disempurnakan karena tantangan yang
dihadapi baik dari dalam negeri dan luar negeri semakin tinggi, di
samping itu karena berbagai pengaruh dinamika lingkungan
strategis yang semakin kompleks;
5) Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar
(terdepan), Kejahatan terhadap kekayaan negara di wilayah
perbatasan, dan banyaknya pintu masuk melalui wilayah
perbatasan sehingga perlu pengelolaan;
6) Masalah separatisme tetap menjadi aspek yang memerlukan
perhatian karena masih adanya aspirasi dari kelompok
masyarakat tertentu yang belum menerima Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai bentuk final negara;
7) Upaya pemberantasan terorisme, walaupun telah mencapai
banyak kemajuan tetapi penanganannya tetap memerlukan
perhatian yang serius karena paham-paham radikalisme masih
dijumpai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Diperkirakan bahwa kelompok teroris dengan jaringan
internasional menjadikan iklim kemiskinan dan ketidakadilan
sebagai tempat mengeksploitasi guna kepentingan
kelompoknya;
8) Peningkatan keamanan nasional melalui pengelolaan ketertiban
masyarakat dan penanggulangan kriminalitas serta kegiatan-
kegiatan ilegal termasuk transnational crime masih perlu
ditingkatkan. Berbagai kejahatan transnasional, seperti:
penyelundupan, narkotika, pencucian uang dan sebagainya
masih menjadi gangguan terhadap keamanan nasional;
9) Pengamanan obyek-obyek vital perlu terus diperkuat karena
masih adanya potensi ancaman yang dapat mengganggu
stabilitas keamanan nasional;
10) Masalah kerjasama keamanan nasional juga perlu memperoleh
perhatian yang lebih meningkat karena perilaku pelaku kriminal
tertentu yang masih menggunakan wilayah negara tertentu
sebagai destinasi perlindungan.
d. Pengelolaan Kesatuan Bangsa dan Pengembangan
Komunikasi dan Informasi
1) Pemantapan pemahaman terhadap empat konsensus dasar
yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
sebagai upaya membangun harmoni dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus
disosialisasikan untuk memantapkan wawasan kebangsaan.
2) Benturan-benturan sosial sebagai residu konflik-konflik masa lalu
belum sepenuhnya terkikis dalam kehidupan sehari-hari pada
wilayah eks daerah konflik. Oleh sebab itu upaya rekonsiliasi
masih tetap menjadi perhatian dalam pengelolaan bidang politik,
hukum dan keamanan.
3) Keterbukaan informasi sejalan dengan implementasi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik memerlukan perhatian tersendiri. Penetapan Undang-
undang tersebut menuntut lembaga publik untuk membuka
seluas-luasnya akses informasi kepada publik. Oleh sebab itu,
kebutuhan akan koordinasi dan pengelolaan yang terkendali ke
arah penciptaan informasi yang produktif bagi stabilitas politik,
hukum dan keamanan memerlukan peningkatan perhatian.
4) Pengelolaan media massa dan komunikasi semakin memerlukan
perhatian agar perkembangan aspirasi dan opini publik tetap
dalam keselarasan dengan koridor arah pembangunan nasional
menuju konsolidasi demokrasi.
5) Perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat dengan
pola yang tidak menentu sehingga perlu pemantauan secara
terus menerus agar kesiapan antisipasi terhadap gangguan
bidang politik, hukum dan keamanan dapat dibangun dengan
baik.
e. Masalah Kelembagaan Internal
Permasalahan pokok yang dihadapi secara internal pada saat ini
dalam memasuki RPJMN II (2010-20014) adalah masalah Struktur
Organisasi. Masalah ini dirasakan pada akhir pelaksanaan RPJMN I
karena adanya Restrukturisasi Program dan Kegiatan sebagai upaya
dalam mendukung reformasi perencanaan dan anggaran yang
ditetapkan oleh Bappenas memasuki RPJMN II. Restrukturisasi Program
dan Kegiatan pada intinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi
setiap lembaga / instansi pemerintah dan tugas pokok dan fungsi setiap
eselon I dan II berdasarkan nomenklatur yang ada, yang dilengkapi
dengan outcome dan output berupa rekomendasi berdasarkan target
yang ditetapkan selama lima tahun (2010-2014).
1.2.3. Analisa Kelemahan
a. Berdasarkan pengalaman pada RPJMN I (2005-2009), hambatan
koordinasi tidak berada pada tahapan perumusan kebijakan tetapi
berada pada implementasi kebijakan yang telah dirumuskan
bersama. Hal ini disebabkan karena masih adanya keterbatasan
pemahaman tentang saling keterkaitan kegiatan dan urgensi sinergi
serta egoisme sektoral secara terselubung pada tingkat
departemen/lembaga teknis.
b. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas pada departemen/lembaga
teknis pemerintah tertentu sehingga pelaksanaan agenda-agenda
yang sudah dikoordinasikan tidak selalu dapat diselaraskan baik dari
segi waktu maupun dari segi skala prioritas.
c. Meningkatnya peranan sektor swasta dan organisasi masyarakat
sipil (termasuk LSM) yang sifatnya di luar kendali kewenangan
lembaga pemerintah dan turut berpengaruh dalam pelaksanaan
program terkoordinasi yang telah disepakati.
d. Benturan kepentingan yang seringkali mengganggu pelaksanaan
agenda yang telah dikoordinasikan dan memberi dampak
kontraproduktif terhadap pencapaian sasaran koordinasi.
1.2.4. Analisa Peluang
Berhasilnya pelaksanaan program-program koordinasi bidang politik,
hukum dan keamanan pada RPJMN II (2010-2014) diharapkan lebih
berpeluang karena adanya dukungan positif yang disebabkan oleh :
a. Komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Wakil Presiden Boediono untuk membentuk tata pemerintahan yang
baik (Good Governance) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba,
terorisme, kegiatan ilegal, pengembangan demokrasi, dan penguatan
negara kesatuan;
b. Citra Indonesia yang semakin baik dalam fora internasional,
sehingga dukungan negara-negara sahabat akan sangat signifikan
dalam memberi peluang keberhasilan program –program bidang
politik, hukum dan keamanan;
c. Konsolidasi demokrasi yang melibatkan seluruh lembaga tinggi dan
segenap komponen bangsa semakin terarah sehingga memberi
peluang penciptaan kondisi politik, hukum dan keamanan yang
semakin stabil;
d. Sistem administrasi negara yang semakin mencerminkan aspek
akuntabilitas dan transparansi yang mendukung pelaksanaan tata
pemerintahan yang baik sehingga partisipasi masyarakat dalam
bidang politik, hukum dan keamanan akan berkembang semakin
positif;
e. Agenda dan sasaran pembangunan yang jelas sesuai arahan dari
Presiden antara lain : Arah Kebijakan dan Prioritas Kabinet Indonesia
Bersatu II yang didukung dengan pengawasan dan pengendalian,
serta pengkayaan program dari hasil-hasil Temu National (National
Summit) seluruhnya menjadi faktor pendukung yang menciptakan
peluang keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan;
f. Capaian koordinasi pembangunan bidang politik, hukum dan
keamanan selama periode RPJMN I (2004-2009), sebagai modal
dasar yang memberi peluang untuk pemantapan pembangunan lebih
lanjut.
1.2.5. Analisa Tantangan
Sejalan dengan dinamika aspirasi masyarakat dalam iklim demokrasi yang
memberi pengaruh pada kualitas pengelolaan bidang politik, hukum dan
keamanan untuk lima tahun ke depan, sesuai tupoksi Kemenko Polhukam,
maka faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian adalah :
a. Kebebasan menyatakan aspirasi sejalan dengan hak-hak politik warga
negara dan kebebasan berserikat (membentuk parpol dan ormas)
menimbulkan tantangan berupa penyelarasan aspirasi yang beragam
dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta NKRI;
b. Berkembangnya demokrasi secara global dan kerjasama negara baik
dalam maupun antar kawasan dan regional, melahirkan tantangan dalam
menciptakan posisi peran yang bebas dan aktif dalam forum hubungan
luar negeri;
c. Kebebasan berpolitik dan berkumpul serta semakin luasnya lingkup
kesepakatan hukum secara regional dan internasional melahirkan
tantangan berupa kemandirian dalam penegakan hukum nasional;
d. Kompetisi dalam penguasaan sumber daya alam dan kepentingan politik
ekonomi lintas negara serta konflik-konflik pada kawasan tertentu yang
proses penyelesaiannya cenderung berjalan lambat menimbulkan
tantangan perlunya pengawasan dan penjagaan wilayah kedaulatan
negara;
e. Kompetisi global dalam berbagai bidang dan masih adanya hegemoni
antar belahan dunia serta hubungan antar negara yang semakin lancar
menyebabkan variasi bentuk gangguan keamanan akan semakin beragam
dan canggih;
f. Berkembangnya globalisasi dapat menimbulkan pengikisan nilai-nilai
budaya lokal dan wawasan kebangsaan;
g. Kemajuan teknologi komunikasi dan sistem informasi serta peranannya
dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi melahirkan tantangan untuk
pengelolaan kearah yang konstruktif tanpa menghambat kebebasan
informasi;
h. Perkembangan kehidupan global yang berubah secara dinamis, sehingga
sulit diprediksi secara terstruktur dalam perumusan kebijakan dan
program;
i. Aspirasi yang berupa tuntutan masyarakat yang semakin variatif
menyebabkan sistem perencanaan, tata pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan khususnya bidang polhukam semakin dituntut untuk
akuntabel.
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1 Visi
Kabinet Indonesia Bersatu II menetapkan visi yaitu :
Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan, dengan
Misi:
1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia Yang Sejahtera
2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
3. Memperkuat Dimensi Keadilan di semua Bidang
Sejalan dengan visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu II serta tugas pokok
dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian
pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan, maka Kemenko Polhukam
menetapkan visi :
Terwujudnya koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan yang efektif
untuk mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai.
Pencapaian Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai dimaksudkan
untuk lebih mendekatkan bangsa dan negara Indonesia pada tujuan luhur nasional
sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Koordinasi merupakan suatu kegiatan untuk memadukan, menyerasikan dan
menyelaraskan perumusan kebijakan secara proporsional dengan gerak
operasional antara komponen-komponen terkait untuk mencapai tujuan secara
efesien dan efektif dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demokratis merupakan perwujudan dari implementasi nilai-nilai kehidupan
berbangsa dan bernegara melalui berfungsinya seluruh institusi politik dan
partisipasi warga negara sebagai pemegang kedaulatan negara.
Adil mengandung makna bahwa masyarakat, bangsa, dan negara menjunjung
tinggi pemenuhan hak dan kewajiban bidang politik, hukum, serta keadilan rasa
aman bagi segenap warga negara.
Aman mengandung makna terciptanya rasa terlindungi bagi masyarakat dari
berbagai kemungkinan ancaman, tekanan dan perlakuan tidak adil dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu aman juga mencerminkan keadaan
tenteram, tidak ada rasa takut atau kekhawatiran yang berlebihan.
Damai mengandung arti tidak adanya ancaman konflik, tidak terjadinya
kerusuhan yang mengganggu kerukunan dalam kehidupan sosial masyarakat.
2.2 Misi
Guna mewujudkan Visi tersebut, Kemenko Polhukam menetapkan Misi yang
diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah
ditetapkan. Misi Kemenko Polhukam tahunn2010-2014nyaitu:
1) Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di
bidang politik, hukum dan keamanan.
2) Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik,
hukum dan keamanan.
3) Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan
untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan
keamanan.
Pencapaian Misi Kemenko Polhukam dilakukan melalui koordinasi kebijakan
bidang: politik dalam negeri; politik luar negeri; penegakan hukum dan HAM;
pertahanan negara; keamanan nasional; kesatuan bangsa; komunikasi dan
informasi; serta penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari
Presiden.
2.3 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam koordinasi bidang politik, hukum dan
keamanan adalah :
Meningkatkan efektivitas Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan
Kebijakan, serta Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Bertolak dari tujuan strategis tersebut diatas maka Kemenko Polhukam dalam
pelaksanaan program dapat lebih terarah dan terencana untuk koordinasi yang
berkaitan dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan, dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki.
2.4 Sasaran Strategis
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik,
Hukum dan Keamanan dalam lima tahun mendatang (2010-2014) adalah :
a. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta
evaluasi kebijakan Politik Dalam Negeri;
b. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta
evaluasi kebijakan Politik Luar Negeri;
c. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta
evaluasi kebijakan Penegakan Hukum dan HAM;
d. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta
evaluasi kebijakan Pertahanan Negara;
e. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta
evaluasi kebijakan Keamanan Nasional;
f. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta
evaluasi kebijakan Kesatuan Bangsa; dan
g. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta
evaluasi kebijakan Komunikasi dan Informasi.
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
Sejalan dengan pengarahan Presiden pada Sidang Paripurna pertama Kabinet
Indonesia Bersatu II, ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional yaitu:
a. Perubahan dan Keberlanjutan (Change and Continuity).
b. Eleminasi hambatan-hambatan pembangunan (De-bottlenecking), Akselerasi
(Acceleration) dan Peningkatan (Enhancement)
c. Kesatuan (Unity) dan Kebersamaan (Together We Can)
Keseluruhan arah kebijakan pembangunan nasional tersebut disimpulkan oleh
Presiden sebagai Tag Line Kabinet Indonesia Bersatu II.
3.1.2. Strategi Pembangunan Nasional
Untuk memenuhi arah kebijakan pembangunan tersebut diatas, maka strategi
pembangunan nasional bertumpu pada lima agenda pokok yaitu:
a. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
b. Perbaikan tata kelola pemerintahan;
c. Penegakan pilar demokrasi;
d. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan
e. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Strategi pembangunan tersebut diatas, merupakan kumpulan agenda aksi
yang mencakup berbagai program prioritas dan reguler yang kesemuanya
merupakan satu kesatuan program besar dalam mewujudkan visi dan
merealisasikan misi Kabinet Indonesia Bersatu II.
Sebagai program yang harus mendapat perhatian khusus, maka Kabinet
Indonesia Bersatu II merumuskan 11 Program Aksi sebagai Prioritas
Nasional 2009-2014 yaitu:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Ketahanan pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan iklim usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi
Sejalan dengan perumusan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II
dan masukan-masukan rekomendasi pembangunan yang dijaring dari
National Summit, maka Presiden menetapkan 15 (lima belas) program pilihan
yang disebut Top of the Top Agenda, yaitu :
1. Pemberantasan Mafia Hukum
2. Revitalisasi Industri Pertahanan
3. Penanggulangan Terorisme
4. Peningkatan Daya Listrik di seluruh Indonesia
5. Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan
6. Revitalisasi Pabrik Pupuk dan Gula
7. Penyempurnaan Peraturan Agraria dan Tata Ruang
8. Pembangunan Infrastruktur
9. Penyediaan dana penjaminan Rp 2 triliyun per tahun untuk Kredit Usaha
Kecil Mengenah
10. Penetapan Skema Pembiayaan dan Investasi
11. Perumusan Kontribusi Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim dan
Lingkungan
12. Reformasi Kesehatan Masyarakat
13. Penyelarasan antara Pendidikan dan Dunia Kerja
14. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
15. Sinergi antara Pusat dan Daerah
Selain dari itu, terdapat pula program yang bersumber dari kontrak kinerja Menko
Polhukam serta program prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan,
meliputi:
Kontrak Kinerja Menko Polhukam:
1. Penyusunan Rencana Strategis.
2. Koordinasi Penetapan Kebijakan Terpadu dan Khusus untuk Wilayah
Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
3. Koordinasi Inventarisasi seluruh Peraturan Perundangan yang Menghambat
Pelaksanaan Program di Lapangan.
4. Pencapaian Prioritas Nasional di Bidang Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar dan Pasca Konflik.
5. Pengelolaan Keuangan Kemenko Polhukam mempertahankan Opini WTP
dari BPK-RI.
Program Prioritas Lainnya di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan:
1. Pelaksanaan Pemilukada 2010-2013 dan Pemilu 2014
2. Koordinasi implementasi rekomendasi KKP RI-Timor Leste
3. Penanganan Illegal Migrant
4. Pengelolaan Damai Aceh
5. Pengelolaan Keamanan Papua
6. Keamanan Nasional
3.1.3 Strategi RPJMN II Dalam Pembangunan Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
Arah kebijakan dan strategi nasional yang dituangkan dalam RPJM II
menjadi pedoman dalam penyusunan fokus kegiatan pembangunan bidang
politik, hukum dan keamanan, sebagai berikut:
a. Bidang Politik
1) Pelembagaan Demokrasi , dengan fokus:
(a) Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi
(b) Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil
dan hak-hak politik rakyat
(c) Pemberdayaan informasi dan komunikasi
Dampak dari ketiga fokus diatas adalah meningkatnya kinerja
demokrasi.
2) Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional, dengan fokus:
(a) Peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN
(b) Peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan
perdamaian dunia
(c) Pemantapan pelaksanaan diplomasi perbatasan
(d) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri
(e) Peningkatan Peran Indonesia dalam pemajuan Demokrasi, HAM,
dan Lingkungan Hidup
(f) Pemantapan kemitraan strategis di kawasan Asia-Pasifik-Afrika
(Aspasaf) dan Amerika-Eropa (Amerop)
(g) Peningkatan pelaksanaan diplomasi ekonomi
(h) Peningkatan kerjasama Selatan-Selatan
Dampak dari delapan fokus diatas adalah meningkatnya kinerja
diplomasi.
b. Bidang Hukum
1) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dengan fokus
pada :
(a) Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan
(b) Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum
(c) Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan terhadap
HAM
(d) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih &
Bebas Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)
(e) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
(f) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Birokrasi
(g) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi
Dampak dari ke tujuh fokus diatas adalah meningkatnya keadilan dan
kepastian hukum, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.
c. Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara
1) Peningkatan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan guna mencapai
Minimum Essential Force , dengan fokus:
(a) Meningkatkan Profesionalisme Personil
(b) Memantapkan Kekuatan Matra Darat, Mengembangkan Kekuatan
Matra Laut dan Udara
(c) Percepatan Pembentukan Komponen Bela Negara
Dampak dari ketiga fokus tersebut diatas adalah peningkatan daya
tangkal sistem pertahanan Indonesia.
2) Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional, dengan fokus pada
Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional. Dampak dari fokus
tersebut adalah peningkatan kemandirian alutsista TNI.
3) Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan
Pelanggaran Hukum Laut, dengan fokus meningkatkan patroli
terkoordinasi dan operasi mandiri di laut (termasuk keamanan Selat
Malaka).
Dampak dari fokus tersebut adalah peningkatan pengelolaan
kekayaan negara.
4) Peningkatan Rasa Aman & Ketertiban Masyarakat, dengan fokus :
(a) Meningkatkan Profesionalisme Polri
(b) Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba
(c) Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan
Konvensional
(d) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi
Dampak dari ke empat fokus tersebut adalah masyarakat dan dunia
usaha dapat beraktivitas secara aman dan nyaman.
5) Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional, dengan fokus :
(a) Memperluas Cakupan Deteksi Dini baik di Luar Negeri maupun
Dalam Negeri
(b) Meningkatkan Pengamanan Rahasia Negara baik di Luar Negeri
maupun Dalam Negeri
Dampak dari kedua fokus tersebut adalah peningkatan kesiapan
dalam pengelolaan keamanan dalam negeri.
6) Peningkatan Pengelolaan Keamanan Nasional, dengan fokus
peningkatan kemampuan lembaga keamanan nasional.
Dampak dari fokus tersebut adalah peningkatan efektivitas
pengelolaan keamanan nasional.
Sasaran pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan tersebut
adalah peningkatan kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia; penegakan
keadilan; peningkatan kualitas pelayanan publik, birokrasi yang bersih,
efektif, efisien, dan akuntabel, pemantapan keamanan dan ketertiban.
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam
3.2.1 Arah Kebijakan
Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan diimplementasikan melalui aktualisasi program prioritas dan
kegiatan lingkup koordinasi kelembagaan bidang polhukam untuk jangka
waktu lima tahun kedepan (2010-2014). Hasil analisis dan evaluasi terhadap
capaian selama periode KIB I (2004-2009) dan tantangan yang diperhitungkan
harus dikelola untuk lima tahun yang akan datang (2010-2014), maka disusun
prioritas kegiatan sebagai arah kebijakan sebagai berikut:
a. Proritas Kegiatan Bidang Polhukam
Prioritas kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan dalam kurun
waktu lima tahun (2010-2014), adalah :
1) Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan;
2) Penegakan pilar demokrasi;
3) Penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan
terorisme;
4) Perwujudan kondisi keamanan dan kepastian hukum dalam rangka
penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;
5) Kebijakan pengelolaan daerah tertinggal;
6) Perwujudan keamanan di wilayah terdepan, terluar, dan perbatasan;
7) Pengelolaan daerah pasca-konflik; dan
8) Kerjasama Internasional.
b. Kegiatan Koordinasi Kemenko Polhukam
Kegiatan kooordinasi Kementerian Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), adalah :
1) Koordinasi dan peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan
bangsa;
2) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan
penguatan demokrasi;
3) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan
dalam rangka penyelesaian grand strategy penataan daerah sebagai
pedoman pemekaran wilayah dan melanjutkan evaluasi terhadap
daerah-daerah otonom yang baru dibentuk;
4) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan
otonomi daerah;
5) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan
terkait dengan pengelolaan isu aktual seperti NIK nasional dan DPT
untuk mendukung Pemilu 2014;
6) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pilkada;
7) Koordinasi persiapan dan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014;
8) Koordinasi sinkronisasi implementasi kebijakan reformasi birokrasi
dan tata kelola pemerintahan;
9) Koordinasi peningkatan peran aktif Indonesia dalam fora bilateral,
regional, dan multilateral;
10) Koordinasi implementasi kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur
dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong
pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca
konflik;
11) Koordinasi penyusunan kebijakan dan sinkronisasi implementasi
kebijakan di bidang hukum dan HAM;
12) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
13) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan
pencegahan dan pemberantasan narkoba serta kegiatan illegal
(logging, mining, fishing);
14) Pembentukan Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT);
15) Koordinasi penyusunan rancangan perubahan UU No. 15 Tahun
2003 tentang Pemberantasan Terorisme;
16) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan
pemberantasan terorisme dan upaya deradikalisasi;
17) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan
pengelolaan damai Aceh;
18) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan
pengelolaan penyelesaian batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan;
19) Koordinasi dan peningkatan implementasi kebijakan peningkatan
kekuatan dan kemampuan pertahanan;
20) Koordinasi dan peningkatan sinkronisasi implementasi kebijakan
keamanan nasional;
21) Koordinasi dan peningkatan implementasi kebijakan peningkatan
pengelolaan media;
22) Pengendalian pencapaian sasaran-sasaran Rencana Strategis
Kemenko Polhukam 2009 – 2014;
23) Memantapkan implementasi Reformasi Birokrasi dan remunerasi
yang proporsional di Kemenko Polhukam;
24) Mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI dalam
pengelolaan keuangan Kementerian.
3.2.2 Strategi Pembangunan Bidang Polhukam
Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam
dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan
berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Bappenas.
Adapun program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014)
adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan
Indikator kinerja tercermin pada outcome berupa meningkatnya
koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan.
1) Meningkatnya Koordinasi Bidang Politik
Indikator outcome-nya adalah:
a) Meningkatnya Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri, melalui
kegiatan:
(1) Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan ;
(2) Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
(3) Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil;
(4) Koordinasi Pengelolaan Pemilu; dan
(5) Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus.
b) Meningkatnya Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri, melalui
kegiatan:
(1) Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri;
(2) Koordinasi Kerjasama ASEAN;
(3) Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;
(4) Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa; dan
(5) Koordinasi Hubungan Multilateral.
2) Meningkatnya Koordinasi bidang Penegakan Hukum dan HAM
Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi bidang
penegakan hukum dan HAM, melalui kegiatan :
a) Koordinasi Materi Hukum;
b) Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum;
c) Koordinasi Penegakan Hukum;
d) Koordinasi Hukum Internasional; dan
e) Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM.
3) Meningkatnya Koordinasi Bidang Pertahanan Negara
Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi di bidang
Pertahanan Negara, melalui kegiatan :
a) Koordinasi Doktrin dan Strategi serta Kerjasama Pertahanan
Negara;
b) Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara;
c) Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan;
d) Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional; dan
e) Koordinasi Pengembangan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan
Negara.
4) Meningkatnya Koordinasi Bidang Keamanan Nasional
Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi di bidang
Keamanan Nasional melalui kegiatan :
a) Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan
Terhadap Kekayaan Negara;
b) Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme;
c) Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi;
d) Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan; dan
e) Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat.
5) Meningkatnya Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa
Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi di bidang
kesatuan bangsa melalui kegiatan :
a) Koordinasi Harmonisasi Sosial ;
b) Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus;
c) Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat;
d) Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal; dan
e) Koordinasi Wawasan Kebangsaan.
6) Meningkatnya Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi
Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi bidang
Komunikasi dan Informasi melalui kegiatan :
a) Koordinasi Media Cetak;
b) Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika;
c) Koordinasi Media Komunitas;
d) Koordinasi Media Center dan Kehumasan; dan
e) Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik.
b. Program Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Indikator outcome-nya berupa meningkatnya layanan manajemen dan
dukungan teknis lainnya melalui kegiatan :
1. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi,
Organisasi dan Tata Laksana, Data serta Perpustakaan;
2. Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan
Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan;
3. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Persidangan dan
Hubungan Antar Lembaga;
4. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengawasan Internal; dan
5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dalam rangka koordinasi bidang
politik, hukum dan keamanan.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator outcome-nya berupa terdukungnya kebutuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur melalui kegiatan penyediaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana.
Program dan kegiatan-kegiatan berikut rencana anggaran dalam kurun
waktu lima tahun (2010-2014) secara terinci sebagaimana terlampir dalam
Matrik Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan.
3.2.3 Penataan Aparatur Kemenko Polhukam
Memasuki pelaksanaan RPJMN II, penataan sumber daya aparatur harus
mengimbangi tuntutan peningkatan volume dan kualitas serta akuntabilitas
pelaksanaan tugas. Untuk itu akan dilaksanakan kegiatan peningkatan
kualitas SDM aparatur/pegawai mulai dari proses rekruitmen, penempatan,
pendidikan dan pelatihan, pemberian beban tugas, penilaian kinerja, kenaikan
pangkat, penegakan disiplin, pengawasan, rotasi, promosi,
remunerasi/tunjangan kinerja sampai dengan dukungan purna tugas. Ke
semua hal itu dalam rangka meningkatkan profesionalitas aparatur Kemenko
Polhukam sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh
Presiden.
3.2.4 Struktur Organisasi
Struktur organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam pada dasarnya
mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu.
Dalam rangka memenuhi tuntutan kegiatan operasional yang semakin
berkembang, maka organisasi Kemenko Polhukam tidak tertutup
kemungkinan untuk melakukan penyesuaian dengan bertolak pada:
a. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia;
b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2005;
c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden
dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan,
dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Menko Polhukam menyelenggarakan fungsi:
a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang politik, hukum dan keamanan;
b. Koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang politik, hukum dan keamanan;
c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian, sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b;
d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya;
e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik, hukum dan
keamanan; dan
f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan, maka perlu penyempurnaan susunan
organisasi yang efektif dan efisien serta mampu menjawab permasalahan dan
tantangan bidang politik, hukum dan keamanan lima tahun kedepan (2010-
2014). Susunan pejabat eselon I-a sebagai berikut:
a. Sekretaris Kemenko Bidang Polhukam;
b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional;
g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi.
Susunan pejabat eselon I-b sebagai berikut:
a. Staf Khusus;
b. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
c. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
d. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
e. Staf Ahli Bidang Perekonomian;
f. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;
g. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
h. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kementerian
Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta para Deputi dibantu
oleh para pejabat eselon II-a. Susunan pejabat eselon II-a sebagai berikut:
a. Sekretaris Kemenko Polhukam, dibantu oleh :
1) Biro Umum;
2) Biro Perencanaan dan Organisasi;
3) Biro Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
4) Sekretaris Pribadi (Sespri) Menko Polhukam.
b. Deputi Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri, dibantu oleh :
1) Asdep Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan;
2) Asdep Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
3) Asdep Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil;
4) Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu; dan
5) Asdep Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus.
c. Deputi Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri, dibantu oleh :
1) Asdep Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri
2) Asdep Koordinasi Kerjasama ASEAN;
3) Asdep Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;
4) Asdep Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa; dan
5) Asdep Koordinasi Hubungan Multilateral.
d. Deputi Koordinasi Bidang Penegakan Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dibantu oleh :
1) Asdep Koordinasi Materi Hukum;
2) Asdep Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum;
3) Asdep Koordinasi Penegakan Hukum;
4) Asdep Koordinasi Hukum Internasional; dan
5) Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM.
e. Deputi Koordinasi Bidang Pertahanan Negara, dibantu oleh :
1) Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi serta Kerjasama Pertahanan
Negara;
2) Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara;
3) Asdep Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan;
4) Asdep Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional; dan
5) Asdep Koordinasi Pengembangan Kekuatan dan Kemampuan
Pertahanan Negara;
f. Deputi Koordinasi Bidang Keamanan Nasional, dibantu oleh :
1) Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan
Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara;
2) Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan
Terorisme:
3) Asdep Koordinasi Penangan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi;
4) Asdep Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan;
dan
5) Asdep Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat.
g. Deputi Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa, dibantu oleh :
1) Asdep Koordinasi Harmonisasi sosial;
2) Asdep Koordinasi Wawasan Kebangsaan;
3) Asdep Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal.
4) Asdep Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat; dan
5) Asdep Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus.
h. Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi, dibantu oleh :
1) Asdep Koordinasi Media Cetak;
2) Asdep Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika;
3) Asdep Koordinasi Media Komunitas;
4) Asdep Koordinasi Media Center dan Kehumasan; dan
5) Asdep Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik.
i. Inspektorat.
3.2.5 Ketatalaksanaan
Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dalam organisasi mengacu
pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam (2010-2014). Dalam renstra
tersebut termuat program dan kegiatan-kegiatan setiap tahun disertai dengan
output dan outcome masing-masing jabatan eselon I dan II berikut dengan
estimasi dukungan anggaran.
Para Pejabat Eselon II melaksanakan koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan dibidang tugas-fungsinya serta menyampaikan rekomendasi
kepada Pejabat Eselon I atasannya.
Pejabat Eselon I selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan dan
saran-saran kepada Menteri Koordinator dengan tembusan kepada Sesmenko
untuk keperluan administrasi pengukuran kinerja.
Menteri Koordinator selanjutnya menyampaikan laporan dan rekomendasi
kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan kepada Presiden. Outcomes
dari Kementerian nantinya berupa direktif, Peraturan Menteri, Surat Edaran
dan surat-surat lainnya secara administratif dicacat dan didokumentasikan
oleh unit tata usaha. Pada setiap tahun pejabat eselon I dan II
menandatangani kontrak kinerja yang dituangkan dalam kontrak kerja antara
eselon II dengan eselon I, dan eselon I dengan Menteri. Rapat-rapat
koordinasi yang diselenggarakan di Kemenko Polhukam dapat berupa :
a. Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) dengan peserta adalah para
Menteri dan Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri di bawah lingkup
koordinasi Kemenko Polhukam dan yang terkait;
b. Rapat Koordinasi Khusus/Terbatas (Rakorsus/Rakortas) yang dihadiri
beberapa Menteri di bawah lingkup koordinasi Kemenko Polhukam dan
Pimpinan Lembaga tertentu Setingkat Menteri serta instansi terkait untuk
membahas masalah khusus;
c. Rapat Koordinasi Khusus/Terbatas Pejabat Eselon I dari
Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan
instansi terkait;
d. Rapat-rapat Intern Staf pejabat Kemenko Polhukam.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Eselon III mendukung pelaksanaan
tupoksi Pejabat Eselon II. Demikian pula pelaksanaan tugas pokok Pejabat
Eselon IV akan mendukung pelaksanaan tupoksi Pejabat Eselon III; dan
seterusnya tingkat Staf akan melaksanakan penugasan dari atasannya.
Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas fungsi mulai
dari Pejabat Eselon I sampai dengan staf didasarkan pada uraian tugas
jabatan. Dengan demikian, setiap pegawai dapat dinilai hasil kerjanya secara
periodik berdasarkan beban kerja yang ditugaskan oleh atasan.
BAB VI
P E N U T U P
Penyusunan Rencana Strategis Kemenko Polhukam mengacu pada pedoman yang
telah ditetapkan oleh Bappenas dengan mengakomodasi program dan kegiatan yang
bersumber dari kebijakan Presiden, RPJMN II (2010-2014), hasil-hasil National Summit,
Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Program Prioritas Bidang
Polhukam.
Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis,
potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh
Kemenko Polhukam, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi
oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5
tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Indonesia Bersatu II.
Demikian juga, arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran
strategis tersebut diatas dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang
kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu
II.
Rencana Strategis ini berbeda dengan Rencana Strategis sebelumnya, karena
memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Bappenas
mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk
menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada
kinerja yang terukur (hasil/outcome).
Rencana Strategis Kemenko Polhukam ini diharapkan dapat mewujudkan
keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan
pola kerja antar Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dan
unit-unit kerja dalam kantor Kemenko Polhukam. Mengingat bahwa Rencana Strategis
ini menjadi pedoman bagi segenap pejabat terkait, maka penetapannya dilakukan
dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Jakarta, Januari 2010
Lampiran I
8.86
MATRIKS TARGET PEMBANGUNAN 2010-2014
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
1.14
7.72
NO PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN INDIKATOR
TARGET UNIT PELAKSANA KEGIATAN
2010 2014
034.01
I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam
1 % penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif
80% 95% Sesmenko Polhukam
2 % persiapan reformasi birokrasi oleh seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam
80% 95% Sesmenko Polhukam
3 Jumlah K/L di bawah lingkup koordinasi Kemenko Polhukam yang melaksanakan tindak lanjut program 100 hari tepat waktu
100% 100% Sesmenko Polhukam
Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana kerja, evaluasi, organisasi dan tata laksana dan Perpustakaan dan Data
Terselenggaranya Koordinasi Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
1 % persiapan reformasi birokrasi oleh seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam
65% 90% Sesmenko Polhukam
2 % Renstra dan Renja KL Polhukam yang sinkron dengan Renstra dan Renja KL yang berada dalam ruang lingkup koordinasi Kemenko Polhukam
90% Sesmenko Polhukam
3 % K/L yang melaksanakan tindak lanjut program 100 hari tepat waktu
65% Sesmenko Polhukam
4 % standarisasi pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan tepat waktu
75% 90% Sesmenko Polhukam
5 % penyelesaian dokumen program aksi reformasi birokrasi
100% 100% Sesmenko Polhukam
6 % Tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien
75% 100% Sesmenko Polhukam
7 % SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana
75% 100% Sesmenko Polhukam
8 Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan
75% 100% Sesmenko Polhukam
9 Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur
75% 100% Sesmenko Polhukam
10 Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan
75% 100% Sesmenko Polhukam
11 Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi
75% 100% Sesmenko Polhukam
12 Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment
75% 100% Sesmenko Polhukam
13 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur
75% 100% Sesmenko Polhukam
14 Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK
75% 100% Sesmenko Polhukam
1
15 % penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)
75% 100% Sesmenko Polhukam
Terwujudnya Penyusunan dokumen rencana kerja, evaluasi, ortala, perpustakaan dan data
1 % program kegiatan dalam Renstra Kemenko Polhukam yang memiliki target/sasaran yang jelas dan terukur
75% Sesmenko Polhukam
2 % laporan evaluasi pelaksanaan Renstra yang tepat waktu
75% 90% Sesmenko Polhukam
3 % laporan hasil pemantauan pelaksanaan Renstra yang tepat waktu sesuai rencana
75% 90% Sesmenko Polhukam
4 Jumlah rapat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi capaian kontrak Kinerja
12 kali 12 kali Sesmenko Polhukam
5 % K/L yang dapat melaksanakan capaian kontrak kinerja tepat waktu
75% 100% Sesmenko Polhukam
Kegiatan Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol dan keamanan
Terwujudnya Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol dan keamanan
1 % pengelolaan administrasi umum yang tepat waktu
75% 90% Sesmenko Polhukam
2 % pelayanan kepegawaian 75% 90% Sesmenko Polhukam
3 % laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
75% 90% Inspektorat
4 % pelayanan protokol yang akuntabel dan tepat waktu
75% 90% Sesmenko Polhukam
5 % penyediaan keamanan yang akuntabel dan memadai
75% 90% Sesmenko Polhukam
6 Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif
75% 100% Sesmenko Polhukam
7 % pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi
75% 100% Sesmenko Polhukam
8 % pengadaan menggunakan e-procurement
50% 75% Sesmenko Polhukam
Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan persidangan dan Hubal
Terselenggaranya pelayanan persidangan dan Hubal
1 % fasilitasi pelaksanaan persidangan yang akuntabel, memadai dan tepat waktu
75% 90% Sesmenko Polhukam
2 % fasilitasi pelaksanaan hubal yang akuntabel dan tepat waktu
75% 90% Sesmenko Polhukam
Kegiatan Pengelolaan Pengawasan Internal
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif di lingkungan Kemenko Polhukam
1 % laporan pengawasan pelaksanaan rencana kerja yang akuntabel dan tepat waktu
75% 90% Inspektorat
2 Jumlah dokumen hasil audit wajar tanpa pengecualian
1 dok 1 dok Inspektorat
3 % laporan kinerja unit kerja eselon I dan II, serta SDM Kemenko Polhukam yang akuntabel dan tepat waktu
75% 90% Inspektorat
4 % pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas
75% 100% Inspektorat
5 % pejabat yang telah melaporkan LHKPN 75% 100% Inspektorat
6 Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi 75% 100% Inspektorat
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Kemenko Polhukam dalam Opini Wajar Tanpa Pengecualian
1 Jumlah koordinasi pengelolaan keuangan Kemenko Polhukam dalam opini wajar tanpa pengecualian
12 kali 12 kali Inspektorat
2
2 % rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti
75% 90% Inspektorat
Kegiatan Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan bidang polhukam
Terselenggaranya telaahan dan rekomendasi
1 % laporan hasil telaahan kebijakan bidang polhukam yang akuntabel dan tepat waktu
75% 90% Staf Ahli
2 % rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pimpinan Kemenko Polhukam
75% 90% Staf Ahli
034.02
II Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
1. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri
% rekomendasi kebijakan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan pemda.
60% 80% Deputi I
Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan
1 Jumlah Rapat Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan
12 60 Kedeputian I
2 % rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian I
3 % laporan pemantauan dan evaluasi pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan
60% 80% Kedeputian I
4 Jumlah dokumen Indeks demokrasi Indonesia
- 3 dok Kedeputian I
5 Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
4 12 Kedeputian I
Kegiatan Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
1 Jumlah rapat koordinasi perbaikan kualitas desentralisasi dan otonomi Daerah
12 60 Kedeputian I
2 % rekomendasi rapat koordinasi perbaikan kualitas desentralisasi dan otonomi Daerah yang ditindaklanjuti oleh pimpinan
60% 80% Kedeputian I
3 % laporan pemantauan pemantauan dan evaluasi kualitas desentralisasi dan otonomi Daerah yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian I
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pemilu Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu
1 Jumlah rapat koordinasi perbaikan kualitas Pemilu
12 12 Kedeputian I
2 % rekomendasi rapat koordinasi perbaikan kualitas Pemilu yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian I
3 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian I
4 Jumlah rapat koordinasi Desk Pemilu 12 12 Kedeputian I
5 % rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti
75% 90% Kedeputian I
6 Jumlah pemantauan perkembangan pemilu
4 4 Kedeputian I
Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Organisasi Masyarakat Sipil
1 Jumlah rapat koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil
12 12 Kedeputian I
2 % rekomendasi rapat koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian I
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Organisasi Masyarakat Sipil yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian I
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian I
Koordinasi Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
1 Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus
12 60 Kedeputian I
Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus
2 % rekomendasi rapat koordinasi Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian I
3
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian I
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 Kedeputian I
5 Jumlah rapat koordinasi Desk Papua 12 60 Kedeputian I
6 % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Papua yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian I
7 Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Papua
4 20 Kedeputian I
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri
% tindak lanjut rekomendasi kebijakan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda
60% 80% Deputi II
Koordinasi strategi politik luar negeri Terselenggaranya koordinasi kebijakan strategi politik luar negeri
1. Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas strategi politik luar negeri
12 60 Kedeputian II
2 % rekomendasi rapat koordinasi Strategi Politik Luar Negeri
55% 75% Kedeputian II
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Strategi Politik Luar Negeri
55% 75% Kedeputian II
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 Kedeputian II
Koordinasi kerjasama ASEAN Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama ASEAN
1 Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN
12 60 Kedeputian II
2 % rekomendasi rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru Komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian II
3 % laporan pemantauan pelaksanaan cetak biru Komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian II
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 Kedeputian II
Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
1 Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
12 60 Kedeputian II
2 % rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian II
3 % laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian II
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 Kedeputian II
Koordinasi kerjasama Amerika dan Eropa Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Amerika dan Eropa
1 Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa
12 60 Kedeputian II
2 % rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian II
3 % laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian II
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 Kedeputian II
4
Koordinasi hubungan multilateral Terselenggaranya koordinasi kebijakan hubungan multilateral
1 Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral
12 60 Kedeputian II
2 % rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian II
3 % laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas hubungan multilateral yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian II
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 Kedeputian II
3. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum dan hak azasi manusia
% tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum dan hak azasi manusia yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan pemda
60% 80% Deputi III
Koordinasi Materi Hukum Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Materi Hukum
1 Jumlah rapat koordinasi penyelarasan dan sinkronisasi Materi Hukum
12 12 Kedeputian III
2 % rekomendasi rapat koordinasi penyelarasan dan sinkronisasi Materi Hukum yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian III
3 % laporan pemantauan dan evaluasi penyelarasan dan sinkronisasi Materi Hukum yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian III
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian III
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Inventarisasi Peraturan Perundangan Penghambat Pelaksanaan Program di Lapangan (De-Bottlenecking)
1 Jumlah rapat Koordinasi Inventarisasi Peraturan Perundangan Penghambat Pelaksanaan Program di Lapangan (De-Bottlenecking)
12 12 Kedeputian III
2 % penghambat yang dapat diselesaikan 75% 90% Kedeputian III
Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Aparatur Hukum
1 Jumlah Rapat Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum
12 12 Kedeputian III
2 % rekomendasi rapat koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian III
3 % laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan aparatur hukum yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian III
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian III
Koordinasi Penegakan Hukum
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penegakan Hukum
1 Jumlah Rapat Koordinasi penegakan hukum
12 12 Kedeputian III
2 % rekomendasi rapat koordinasi penegakan hukum yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian III
3 Jumlah rapat koordinasi Timdu Tipikor 12 12 Kedeputian III
4 Jumlah rapat koordinasi Timdu HKI 12 12 Kedeputian III
5 % laporan pemantauan dan evaluasi penegakan hukum yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian III
6 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian III
5
Koordinasi Hukum Internasional Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Hukum Internasional
1 Jumlah rapat koordinasi kebijakan dan hukum internasional
12 12 Kedeputian III
2 % rekomendasi rapat koordinasi kebijakan dan hukum internasional yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian III
3 % laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan hukum internasional yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian III
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian III
Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM
1 Jumlah Rapat Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM
12 12 Kedeputian III
2 % rekomendasi rapat koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian III
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Pemajuan dan Perlindungan HAM yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian III
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian III
Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi Tim RAN HAM
1 Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RAN HAM 2010-2014
12 12 Kedeputian III
2 % rekomendasi rapat koordinasi pelaksanaan RAN HAM 2010-2014
60% 80% Kedeputian III
Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi Tim KKP RI-TL
1 Jumlah rapat Pokja Tindak Lanjut Rencana Aksi KKP RI-TL
12 12 Kedeputian III
2 % rekomendasi rapat koordinasi POKJA Tindak Lanjut Rencana Aksi KKP RI-TL
60% 80% Kedeputian III
4. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan negara
Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian teknis
75% 90% Deputi IV
Kegiatan Koordinasi Kekuatan dan kemampuan Pertahanan Negara
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara
1 Jumlah Rapat Koordinasi Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara
12 12 Kedeputian IV
2 % rekomendasi rapat koordinasi Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara
75% 90% Kedeputian IV
3 % laporan pemantauan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara
75% 90% Kedeputian IV
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 8 8 Kedeputian IV
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Sistem, doktrin dan strategi serta kerjasama Hanneg
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan doktrin dan strategi serta kerjasama Hanneg
1 Jumlah Rapat Koordinasi implementasi UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
12 12 Kedeputian IV
2 Jumlah rapat koordinasi penyelesaian peraturan perundangan yang terkait dengan Hanneg
12 12 Kedeputian IV
3 Jumlah rapat koordinasi kerjasama pertahanan
12 12 Kedeputian IV
4 % rekomendasi rapat koordinasi implementasi UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang
75% 90% Kedeputian IV
ditindaklanjuti
5 % rekomendasi rapat koordinasi penyelesaian peraturan perundangan yang terkait dengan Hanneg yang ditindaklanjuti
75% 90% Kedeputian IV
6
6 % rekomendasi rapat koordinasi kerjasama pertahanan
75% 90% Kedeputian IV
7 % laporan pemantauan dan evaluasi implementasi UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang akuntabel dan tepat waktu
75% 90% Kedeputian IV
8 % laporan pemantauan dan evaluasi kerjasama pertahanan
75% 90% Kedeputian IV
9 Jumlah pemantauan dan evaluasi 8 8 Kedeputian IV
Kegiatan Koordinasi Intelijen Hanneg Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Intelijen Hanneg
1 Jumlah Rapat Koordinasi Intelijen Hanneg 12 12 Kedeputian IV
2 % rekomendasi rapat koordinasi Intelejen Hanneg yang ditindaklanjuti
75% 90% Kedeputian IV
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Intelejen Hanneg yang akuntabel dan tepat waktu
75% 90% Kedeputian IV
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 8 8 Kedeputian IV
Koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan
Terselenggaranya koordinasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan
1 Jumlah Rapat Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan
12 60 Kedeputian IV
2 Jumlah Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
12 12 Kedeputian IV
3 Jumlah koordinasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau
12 60 Kedeputian IV
4 % rekomendasi rapat koordinasi Ruang Pertahanan dan Wiltas yang ditindaklanjuti
75% 90% Kedeputian IV
5 % laporan pemantauan dan evaluasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau yang akuntabel dan tepat waktu
75% 90% Kedeputian IV
6 Jumlah pemantauan dan evaluasi 8 40 Kedeputian IV
7 Jumlah rapat koordinasi Desk Wiltas dan PPKT
12 60 Kedeputian IV
8 % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Wiltas dan PPKT yang ditindaklanjuti
75% 90% Kedeputian IV
9 Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di wiltas dan PPKT
4 20 Kedeputian IV
Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Bela Negara dan Integritas Nasional
1 Jumlah Rapat Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional
12 12 Kedeputian IV
2 % rekomendasi rapat koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional yang ditindaklanjuti
75% 90% Kedeputian IV
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Bela Negara dan Integritas Nasional yang akuntabel dan tepat waktu
75% 90% Kedeputian IV
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 8 8 Kedeputian IV
5. Meningkatnya efektivitas Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional
% rekomendasi kebijakan keamanan nasional yang ditindaklanjuti oleh kementerian teknis dan Pemda
60% 80% Deputi V
7
Kegiatan Koordinasi Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara
Terselenggaranya Koordinasi kebijakan Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara
1 Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara
12 12 Kedeputian V
2 % Rekomendasi Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara
12 12 Kedeputian V
3 Laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Kejahatan Konvensional yang akuntabel dan tepat waktu dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara
12 12 Kedeputian V
4 Jumlah Pemantuan dan Evaluasi 60% 80% Kedeputian V
Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme
Terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan terorisme
1 Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme
12 60 Kedeputian V
#VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 % Rekomendasi rapat koordinasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian V
3 % Laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme yang akuntabel
60% 80% Kedeputian V
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 Kedeputian V
5 Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT
12 60 Kedeputian V
6 Jumlah Rapat Koordinasi Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme
12 60 Kedeputian V
7 % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian V
8 Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan terorisme termasuk modus operandi
4 20% Kedeputian V
9 Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Peningkatan kapasitas DKPT menjadi BKPT
12 60 Kedeputian V
10 % rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti
75% 90% Kedeputian V
Koordinasi penanganan rawan konflik dan kontijensi
Terselenggaranya Koordinasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi
1 Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi
12 60 Kedeputian V
2 % Rekomendasi rapat koordinasi Penanganan Masalah Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian V
3 % Laporan pemantauan dan evaluasi Penanganan Masalah Daerah Rawan Konflik yang akuntabel dan tepat waktu dan Masalah Kontijensi
60% 80% Kedeputian V
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 Kedeputian V
5 Jumlah rapat koordinasi Desk Aceh 12 60 Kedeputian V
6 % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Aceh yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian V
8
7 Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di NAD
4 20 Kedeputian V
8 Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng 12 60 Kedeputian V
9 % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Sulteng yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian V
10 Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan sosial politik di Sulteng
4 20 Kedeputian V
Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan
1 Jumlah rapat koordinasi pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan
12 12 Kedeputian V
2 % rekomendasi rapat koordinasi pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan yang ditindaklanjuti
12 12 Kedeputian V
3 % Laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Kemananan yang akuntabel dan tepat waktu
12 12 Kedeputian V
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 12 12 Kedeputian V
Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Intelijen dan Pembinaan Masyarakat
1 Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Intelijen dan Pembinaan Masyarakat (Pemolisian Masyarakat)
12 12 Kedeputian V
2 % Rekomendasi rapat koordinasi Urusan Intelijen dan Pemolisian masyarakat yang dapat ditindaklanjuti
12 12 Kedeputian V
3 % Laporan pemantauan dan evaluasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat (Pemolisian Masyarakat) yang akuntabel
12 12 Kedeputian V
4 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi 60% 80% Kedeputian V
6. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa
% tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda
60% 80% Deputi VI
Kegiatan Koordinasi Harmonisasi Sosial Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Sosial
1 Jumlah Rapat Koordinasi Harmonisasi Sosial
12 12 Kedeputian VI
2 % rekomendasi rapat koordinasi Harmonisasi Sosial yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian VI
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Harmonisasi Sosial yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian VI
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian VI
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Khusus
1 Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus
12 12 Kedeputian VI
2 % rekomendasi rapat koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian VI
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Wilayah Khusus yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian VI
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian VI
9
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
1 Jumlah Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
12 12 Kedeputian VI
2 % rekomendasi rapat koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
60% 80% Kedeputian VI
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian VI
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian VI
Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal
Terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal
1 Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal
12 60 Kedeputian VI
2 % rekomendasi rapat koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian VI
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian VI
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 Kedeputian VI
Koordinasi wawasan kebangsaaan Terselenggaranya koordinasi kebijakan wawasan kebangsaaan
1 Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaaan
12 60 Kedeputian VI
2 % rekomendasi rapat koordinasi Wawasan Kebangsaaan yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian VI
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Wawasan Kebangsaaan yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian VI
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 Kedeputian VI
7. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi dan informasi di bidang politik, hukum dan keamanan
Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda
60% 80% Deputi VII
Kegiatan Koordinasi Informasi Media Cetak
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Informasi Media Cetak
1 Jumlah Rapat Koordinasi Informasi Media Cetak
12 12 Kedeputian VII
2 % rekomendasi rapat koordinasi Informasi Media Cetak
60% 80% Kedeputian VII
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Informasi Media cetak
60% 80% Kedeputian VII
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian VII
Kegiatan Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Media Elektronik dan Aplikasi Telematika
1 Jumlah Rapat Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika
12 12 Kedeputian VII
2 % rekomendasi rapat koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian VII
3 % laporan pemantauan dan evaluasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian VII
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian VII
Kegiatan Koordinasi Media Komunitas Terselenggaranya Koordinasi kebijakan Media Komunitas
1 Jumlah rapat koordinasi Media Komunitas 12 12 Kedeputian VII
10
2 Jumlah rapat koordinasi yang terkait dengan kemitraan pemerintah seperti Dewan Pers, Komisi Informasi, KPI, LKBN Antara, Museum Nasional.
12 12 Kedeputian VII
3 % rekomendasi rapat koordinasi Media Komunitas yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian VII
4 % laporan pemantauan dan evaluasi Media Komunitas yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian VII
5 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian VII
Koordinasi media center dan kehumasan Terselenggaranya koordinasi kebijakan media center dan kehumasan
1 Jumlah Rapat Koordinasi penguatan Media Center dan Kehumasan
12 60 Kedeputian VII
2 % rekomendasi rapat koordinasi penguatan Media Center dan Kehumasan yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian VII
3 % laporan pemantauan pemantauan dan evaluasi penguatan Media Center dan Kehumasan yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian VII
4 Jumlah Rapat Koordinasi KIP 12 60 Kedeputian VII
5 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 Kedeputian VII
Kegiatan Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Aspirasi dan Opini Publik
1 Jumlah Rapat Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik
12 12 Kedeputian VII
2 % rekomendasi rapat koordinasi Aspirasi dan Opini Publik yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian VII
3 % laporan pemantauan pemantauan dan evaluasi Aspirasi dan Opini Publik yang akuntabel dan tepat waktu
60% 80% Kedeputian VII
4 Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 Kedeputian VII
5 Jumlah rapat koordinasi pengelolaan informasi terkait potensi krisis (Sesmenko)
12 12 Kedeputian VII
6 % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan pengelolaan informasi terkait potensi krisis yang ditindaklanjuti
60% 80% Kedeputian VII
7 Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan situasi sosial politik yang berpotensi krisis
4 4 Kedeputian VII
034.03
III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Memadainya sarana dan prasarana aparatur
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
60% 80% Sesmenko Polhukam
Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana
1 Jumlah paket pembangunan/pengembangan Gedung
12 bulan 12 bulan Sesmenko Polhukam
2 Jumlah pengadaan Kendaraan 8 15 Sesmenko Polhukam
3 Jumlah paket pengembangan lahan parkir - 1 paket Sesmenko Polhukam
4 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
12 bulan 12 bulan Sesmenko Polhukam
5 Intensitas pengembangan Sistem Informasi Manajemen
12 bulan 12 bulan Sesmenko Polhukam
6 Intensitas perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
12 bulan 12 bulan Sesmenko Polhukam
Jakarta, Januari 2010
11
PPaaddaa
ttaannggggaall ::
JJaannuuaarrii
22001100
MMEENNTTEERRII
KKOOOORRDDIINNAATTOORR
BBIIDDAANNGG
PPOOLLIITTIIKK,,
HHUUKKUUMM DDAANN
KKEEAAMMAANNAANN
DDJJOOKKOO
SSUUYYAANNTTOO
Lampiran II
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
ALOKASI (Rupiah) 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
81.5 79.8 80.5 81.8 83.0
1. Koordinasi Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja,Evaluasi, Organisasi 4.297 2.270 2.487 2.901 3.099
dan Tata Laksana dan Perpustakaan dan Data
2. Koordinasi Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian,Perlengkapan 75.468 75.616 75.911 76.630 77.146
Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan
3. Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubal 0.200 0.200 0.300 0.315 0.350
4. Pengelolaan Pengawasan Internal 0.964 1.105 1.173 1.218 1.616
5. Penyelenggaraan Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan 0.559 0.576 0.631 0.736 0.787
Program Peningkatan
Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
53.762 56.223 61.407 57.822 78.382
I. Koordinasi Perumusan
dan Pelaksanaa Kebijakan Politik Dalam Negeri 11.232 20.385 22.918 14.805 31.755
1. Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan 0.715 10.373 11.925 0.732 16.184
2. Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2.862 1.718 1.883 2.196 2.347
3. Koordinasi Pengelolaan Pemilu 1.733 1.389 1.545 3.051 3.794
4. Koordinasi Pengelolaan Organisasi Masyarakat Sipil 0.715 0.572 0.627 0.732 0.782
5. Koordinasi Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus 5.207 6.333 6.938 8.094 8.648
II. Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaa Kebijakan Politik Luar Negeri 0.555 2.861 3.135 3.661 3.911
1. Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri 0.111 0.573 0.627 0.732 0.782
2. Koordinasi Kerjasama ASEAN 0.111 0.572 0.627 0.732 0.782
3. Koordinasi Kerjasama 0.111 0.572 0.627 0.732 0.782
Asia, Pasifik dan Afrika
4. Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa 0.111 0.572 0.627 0.732 0.782
5. Koordinasi Hubungan Multilateral 0.111 0.572 0.627 0.733 0.783
III. Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Hukum dan 9.313 9.171 9.392 10.442 11.052
Hak azasi Manusia 1. Koordinasi Materi
Hukum 0.716 0.944 0.954 1.064 1.164 2. Koordinasi
Pemberdayaan Aparatur Hukum 0.715 0.573 0.627 0.732 0.782
3. Koordinasi Penegakan Hukum 3.839 3.073 3.367 3.928 4.197
12 4. Koordinasi Hukum
Internasional 0.317 0.855 0.627 0.732 0.782 5. Koordinasi Pemajuan
dan Perlindungan HAM 3.726 3.726 3.817 3.986 4.127 IV. Koordinasi
Perumusan dan Pelaksaaan Kebijakan Pertahanan Negara 8.658 6.929 7.391 8.225 8.713
1. Koordinasi Pengembangan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara 0.945 0.756 0.829 0.967 1.033
2. Koordinasi Doktrin dan Strategi serta Kerjasama Hanneg 1.661 1.329 1.456 1.699 1.815
3. Koordinasi Intelijen Hanneg 0.715 0.572 0.627 0.732 0.782
4. Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan 4.622 3.700 3.852 4.095 4.301
5. Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional 0.715 0.572 0.627 0.732 0.782
V. Koordinasi Perumusan dan Pelaksaaan Kebijakan Keamanan Nasional 15.997 10.027 11.118 12.470 13.786
1. Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan thd 1.661 0.529 0.556 0.609 0.715
Kekayaan Negara 2. Koordinasi Pengananan
Kejahatan Transnasional dan Terorisme 5.419 1.887 2.312 2.215 2.695
3. Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontinjensi 5.852 6.358 6.943 8.148 8.776
4. Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan 1.404 0.524 0.551 0.607 0.685
5. Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat 1.661 0.729 0.756 0.891 0.915
VI. Koordinasi Perumusan dan 3.575 2.861 3.135 3.661 3.911
Pelaksaaan Kebijakan Kesatuan Bangsa 1. Koordinasi Harmonisasi Sosial 0.715 0.572 0.627 0.732 0.782
2. Koordinasi Pengananan Wilayah Khusus 0.715 0.572 0.627 0.732 0.782
3. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 0.715 0.572 0.627 0.732 0.782
4. Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal 0.715 0.572 0.627 0.732 0.782
5. Koordinasi Wawasan Kebangsaan 0.715 0.573 0.627 0.733 0.783
VII. Koordinasi Perumusan dan Pelaksaaan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 4.432 3.989 4.318 4.558 5.254
1. Koordinasi Informasi Media Cetak 0.715 0.573 0.607 0.632 0.682
2. Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika 0.715 0.572 0.627 0.732 0.782
3. Koordinasi Media Komunitas 0.715 0.572 0.627 0.732 0.782
4. Koordinasi Media Center dan Kehumasan 0.715 0.602 0.627 0.687 0.727
5. Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik 1.572 1.670 1.830 1.775 2.281
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
11.6 3.4 4.8 14.1 9.6
1. Pengelolaan Sarana dan Prasaran 11.566 3.367 4.810 14.087 9.589
JUMLAH 146.8 139.4 146.7 153.7 171.0 JUMLAH TOTAL 757.6
13