Nama : Rendy Kurniawan Kelas : 9B Khusus NPM / No.Absen : 144060006071 / 19

PENGENAAN PAJAK TRANSAKSI E-COMMERCE Latar Belakang

Perkembangan teknologi akhir - akhir ini telah membawa pergerakan ekonomi global

ke arah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Penemuan komputer dan internet,

memungkinkan adanya interaksi baru para pelaku dari seluruh dunia, yang akhirnya

menciptakan model bisnis baru, termasuk e-commerce. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, jumlah transaksi online

atau yang dikenal dengan e-commerce pun semakin meningkat. Menurut lembaga riset

MarkPlus Insight, Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Pada

tahun 2013 pengguna internet di Indonesia mencapai 74,57 juta. Dengan jumlah penduduk

sekitar 250 juta jiwa, penetrasi internet di Indonesia mencapai sekitar 30% dari total populasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar e-commerce yang potensial.

Sistem berbelanja online di Indonesia terbagi melalui tiga saluran. Pertama, lewat toko

online, seperti lazada.com dan zalora.co.id. Kedua, melalui platform yang mempertemukan

penjual dengan pembeli, sekaligus menjadi forum bagi keduanya, contohnya kaskus.co.id

dan tokobagus.com. Ketiga, melalui jejaring sosial. Dengan semakin meningkatnya

pengguna internet yang diprediksi mencapai 149 juta pada dua tahun mendatang,

popularitas sosial media dan penetrasi telepon seluler yang bisa menjadi peranti akses internet, maka diperkirakan transaksi e-commerce akan semakin melonjak di tahun - tahun

berikutnya. Salah satu perusahaan konsultan manajemen global terkemuka, Boston

Consulting Group, memprediksi di 2015 nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai

USD10 miliar atau sekitar Rp100 triliun, dan memprediksi ledakan e-commerce akan terjadi

di tahun 2020.

E-Commerce merupakan mekanisme transaksi jual beli alias belanja secara online.

Dengan sistem yang mudah, cepat dan dapat diakses di mana saja membuat bisnis online

kini mulai banyak dilirik oleh para pebisnis. Ecommerce sendiri berasal dari layanan EDI

(Electronic Data Interchange), layanan EDI ini telah berkembang sedemikian pesatnya di

negara-negara yang mempunyai jaringan komputer dan telepon. Jika sebelumnya kita telah

sering menggunakan media elektronik seperti telepon, fax, hingga handphone untuk

melakukan perniagaan / perdagangan, sekarang ini, kita dapat menggunakan internet untuk

melakukan perniagaan. E-Commerce memiliki beberapa jenis, yaitu :

Business to business (B2B):

Bisnis antara perusahaan dengan perusahaan lain

Business to consumer (B2C):

Retail, sifatnya melayani pelanggan yang bervariasi

Consumer to consumer (C2C):

Sifarnya lelang (auction)

Government: G2G, G2B, G2C,

Melakukan layanan terhadap perusahaan untuk keperluan bisnis hingga melayani

masyarakat.

Kehadiran e-commerce sebagai media transaksi baru ini tentunya menguntungkan

banyak pihak, baik pihak konsumen, maupun pihak produsen dan penjual (retailer). Dengan

menggunakan internet, proses perniagaan dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan

waktu. Tapi, tahukah Anda bahwa bisnis E-Commerce memiliki potensi pajak yang besar,

meskipun belum memiliki aturan khusus. E-commerce ini sudah tumbuh sejak 10 tahun lalu

dan pada akhirnya akan menjadi tidak adil jika pelaku bisnis konvensional dikenakan pajak,

sedangkan pelaku e-commerce tidak dikenakan pajak. Secara umum, bisnis e-commerce ini

tidak ada yang berbeda dalam hal segi pemajakan. E-commerce merupakan transaksi

perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, yang hanya berbeda dalam hal cara atau alat

yang digunakan. Dengan demikian, perlakuan pajak e-commerce sama dengan perlakuan

pajak atas perdagangan lainnya, termasuk tidak ada aturan khusus perpajakan yang

mengatur transaksi e-commerce ini.

Sebagai gambaran mengenai pesatnya bisnis e-commerce ini di indonesia, berikut

terdapat data mengenai estimasi perkembangan transaksi e-commerce di tingkat asia dan

salah satunya di indonesia :

Media yang sering dipakai untuk melakukan aktivitas perdagangan online

adalah ecommerce dan forum online. Dari data Sharing Vision menjelaskan bahwa kaskus

(forum terbesar di Indonesia) merupakan media jual beli yang sering dikunjungi oleh

sebagian besar warga Indonesia. Disusul dengan Lazada, Bhinneka, Tokopedia, Zalora,

dan Berniaga. Dengan banyaknya bermunculan e-commerce di Indonesia ini membuktikan

bahwa tren 2 tahun ke depan warga Indonesia akan beralih ke e-commerce dalam

melakukan transaksi jual beli. Namun, kelemahan sekarang ini dalam perkembangan e-

commerce.

Melihat data diatas, sangat jelas betapa besar potensi pajak yang ada atas bisnis e-

commerce yang ada di indonesia ke depannya. Terlebih lagi, sangat besar kemungkinan

masih banyak pengusaha tersebut yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini harus

menjadi perhatian khusus bagi DJP selaku lembaga otoritas perpajakan dalam menggali

potensi dan dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang terus meningkat.

Pajak E-Commerce

Meningkatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia wajib menjadi

perhatian pemerintah untuk mulai mengatur aspek perpajakan transaksi e-commerce dalam

rangka optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana cara efektif untuk mengenakan pajak atas transaksi e-commerce ini.

Apindo pernah menyebutkan jika transaksi rata-rata e-commerce di Indonesia setiap tahun

mencapai 100 triliun rupiah. Dari angka-angka ini bisa kita prediksi berapa sebenarnya

potensi pendapatan negara dari sektor ini. Potensi pajaknya sangat besar, namun seringkali

luput dikenakan pajak karena sifat transaksinya yang unik. Selain itu, sulitnya menelusuri

dasar transaksi e-commerce yang seringkali terjadi lintas negara, dapat menjadi masalah

bagi penerapan aturan perpajakan. Dan satu hal lagi, aturan yang mampu menjangkau

peredaran seluruh e-commerce yang beroperasi di Indonesia, mutlak diperlukan. Selain

untuk mengantisipasi kerugian negara dari sektor perpajakan, aturan tersebut juga berfungsi

melindungi pelaku usaha dalam negeri dalam menghadapi era perdagangan bebas. Setidaknya ada beberapa faktor pendukung mengapa e-commerce memiliki potensi

sangat tinggi di Indonesia.

1. Indonesia memiliki pengguna media sosial yang kuat. Hal ini bisa menjadi faktor pendukung perkembangan e-commerce di mana komunitas media sosial bisa

menjadi sarana berbagi informasi.

2. Penetrasi perangkat mobile khususnya ponsel sangat tinggi di Indonesia. Jual beli online via ponsel dengan memakai aplikasi mobile e-commerce pun mungkin akan

memiliki banyak peminat. 3. E-Commerce di Indonesia relatif masih dalam tahap baru lahir. Saat ini, tren e-

commerce di sini mulai banyak diminati. Hal ini tampak dengan kehadiran berbagai

website e-commerce lokal maupun mancanegara yang beroperasi di Indonesia.

Masyarakat sendiri mulai banyak yang melakukan transaksi jual beli via dunia maya 4. Harga bisa jauh lebih murah dan persaingan sehat.

Pemerintah sedang mempersiapkan aturan khusus pajak sektor perdagangan melalui internet (e-commerce). Pemerintah memperkiraka potensi pajak e-

commerce mencapai Rp10 triliun atau 10 persen dari rata-rata nilai transaksi e-

commerce.

Hal - hal itulah yang menjadi penyebab kenapa bisnis e-commerce ini sangat penting bagi

penerimaan perpajakan kita, yakni karena perkembangannya yang terus meningkat pesat

dan memiliki potensi besar bagi penerimaan perpajakan.

Pajak atas transaksi e-commerce sesuai dengan SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan

Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commece telah mempertegas bahwa tidak ada

pajak baru dalam transaksi e-commerce. Sehingga tidak ada perbedaan dalam penerapan

peraturan perundang-undangan perpajakan antara transaksi e-commerce ataupun

konvensional. Oleh karena itu bagi penjual atau pembeli dapat dikenakan pajak sesuai

ketentuan perundang-undangan perpajakan yang sudah ada.

Penggalian pajak atas transaksi e-commerce selain untuk menambah penerimaan

negara, juga bertujuan untuk menerapkan keadilan bagi semua wajib pajak baik

konvensional maupun e-commerce. Karena pada dasarnya kewajiban wajib pajak pelaku

bisnis konvensional atau e-commerce tidak berbeda.

Kegagalan dalam memungut pajak dari transaksi e-commerce akan mengakibatkan

tidak dilaksanakannya prinsip keadilan dalam penegakan hukum, mengakibatkan

ketidakseimbangan dalam persaingan antara pengusaha karena beban pajak yang tidak

merata di antara wajib pajak tersebut, serta penerimaan negara dari pajak yang tidak

maksimal.

Pelaku bisnis di bidang e-commerce mempunyai hak dan kewajiban yang sama

dengan pelaku bisnis yang lain. Tidak ada perlakuan khusus atau pengenaan pajak baru

terhadap transaksi e-commerce. Seperti di negara Jepang pengenaan pajak dapt berjalan

efektif apabila terjalin kerjasama yang baik antara berbagai institusi baik pemerintah maupun

swasta. Aspek pajak tersebut pertama, Pajak Penghasilan (PPh) yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang menjadi penghasilan Wajib Pajak. Intinya kalau ada

keuntungan atau laba, maka dia harus bayarkan PPh. Kemudian yang kedua adalah Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. PPN juga dikenakan atas impor

Barang Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Tantangan

Dalam mewujudkan hal hal tersebut tentunya ada bayak tantangan yang dihadapi.

Sebagai contoh, terkait pengenaan pajak di bisinis e-commerce ini seluruh stakeholders

harus mempertimbangkan kemajuan sektor industrinya. Karenanya, perlakuan perpajakan

bagi sektor ini haruslah tetap mempertimbangkan masa depan industri yang bersangkutan.

Kita juga tentunya tidak ingin industri e-commerce Indonesia gagal berkembang dan

bersaing dengan industri sejenis dari seluruh dunia, hanya karena kita gagal mencari titik

keseimbangannya. Pemerintah dituntut untuk menetapkan aturan pajak yang tidak

menyulitkan dalam mekanisme pelaksanaan, sanksi yang jelas, serta tarif yang tidak besar.

Kesulitan selanjutnya adalah mendeteksi cross border transaction atas e-commerce.

Transaksi e-commerce ini tidak hanya di dalam negeri saja, melainkan terdpatap transaksi

lintas batas negara yakni ekspor dan impor dimana nilainya pun tidak sedikit. Transaksi jual

beli yang melewati batas negara tersebut dapat dikurangi dengan membuat National

Payment Gateway (NPG). NPG merupakan satu pintu pembayaran yang dilakukan melalui

elektronik. Sistem tersebut dapat mendeteksi semua transaksi yang dilakukan secara lebih

terstruktur dan mudah diawasi karena semua jaringan dan sistem pembayaran akan

terhubung menjadi satu. Apabila hal-hal yang tersebut diatas mulai dari data pihak ketiga,

teknologi informasi yang mutakhir dan NPG dapat diwujudkan maka potensi berapapun dari

transaksi e-commerce dapat digali untuk mengamankan penerimaan negara.

Kesulitan yang lain yakni bahwa begitu banyaknya jenis transaksi online ini

menyulitkan pemerintah dalam menetapkan aturan. Pertumbuhan teknologi serta pengguna internet akan mendorong pertumbuhan bisnis online. Dan hal itu ditunjukkan dengan

beragamnya macam transaksi online yang merupakan potensi pajak. Potensi penerimaan

pajak dari sektor itu bukan hanya dari transaksi dagang saja. Contohnya adalah iklan yang ditayangkan secara online, app store, pelayanan pembelian online bisa dikenakan pajak.

Karena itu, pemerintah harus bisa mengantisipasinya agar dapat memanfaatkannya sebagai

potensi penerimaan negara.

Adapun kendala lainnya yang juga dapat dihadapi adalah bagaimana dalam

melakukan pengawasan dan pengendalian atas kepatuhan para wajib pajak. Hal ini tentu

diperlukan adanya kerja sama dengan pihak ketiga terkait aktivitas transaksi para

pengusaha tersebut. Dimana dalam memperoleh data wajib pajak ada hal mengenai

kerahasiaan data. Hal ini perlu diatasi dengan melakukan kerja sama yang baik antara

pemerintah dengan pihak ketiga.

Saran

Melihat begitu luasnya jenis transaksi e-commerce ini, maka perlu ada kajian

mendalam mengenai aturan dan mekanisme pengenaan pajak atas bisnis e-commerce ini.

Berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan atas masalah terkait pajak atas transaksi e-

commerce ini, antara lain :

1. Perlu adanya aturan yang mampu mengendalikan seluruh transaksi e-commerce,

baik mulai dari tarif, sanksi, kewajiban, dan lain - lain.

Untuk tahap awal, mungkin diperlukan masukan dari berbagai pihak baik itu para

ahli, lembaga, pengusaha, bank, dan pihak pihak lain yang terkait dengan bisnis e-

commerce ini agar tercapai kesepakatan sehingga pemajakan yang dilakukan tidak

mematikan dan membuat lesu perkembangan bisnis e-commerce ini, sehingga yang

awalnya potensi besar malah mengecil. Karena mengingat transaksi online ini sangat

banyak tapi jumlahnya kecil kecil dimana ini menunjukkan mayoritas pengusaha

tersebut adalah pengusaha kecil sehingga kalau dimatikan karena pajaknya terlalu

besar, pemasukan pada negara juga tidak dapat optimal. Oleh karena itu, lintas

kementerian dan Direktorat Jenderal Pajak harus segera berinisiasi menentukan

sistem dan nilai pajak yang tepat agar industri perdagangan elektronik ini dapat

menguntungkan banyak pihak.

2. Perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta, pengusaha, dan

stakeholder lainnya dalam rangka mewujudkan pengenaan pajak e-commerce ini.

Sebagai contoh yaitu adanya kerja sama dengan pihak ketiga yakni dalam supplay

data dari pihak ketiga yang dapat dijadikan bank data untuk memonitor kepatuhan

wajib pajak pelaku e-commerce. Data pihak ketiga ini sangat vital untuk melakukan

penggalian potensi pajak.

3. Dukungan teknologi informasi yang memadai.

Teknologi yang memadai sangat dibutuhkan Ditjen Pajak untuk menelusuri transaksi

keuangan dari wajib pajak pelaku e-commerce, mengingat kesulitan dari transaksi ini

adalah semua bukti dilakukan secara elektronik. Teknologi informasi harus dapat

mendeteksi transaksi yang dilakukan, sehingga pengawasan terhadap kepatuhan

wajib pajak dapat dilakukan. Tanpa kemampuan untuk mendeteksi transaksi,

pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak mustahil untuk dilakukan.

Karena seperti kita ketahui pada dasarnya wajib pajak ada yang patuh dan ada yang

masih bandel. Dalam rangka menjaring atau mengajak mereka agar ikut berkontribusi

terhadap negara disamping pihak pemerintah yakni DJP sebagai lembaga yang mempunyai

wewenang dalam memungut pajak, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan strategi

bagaimana mereka mau dengan sukarela agar ikut membayar pajak. Sehingga dalam hal ini

setelah dijelaskan diatas mengenai poin- poin penting hal yang harus dilakukan pemerintah,

intinya adalah pemerintah supaya dalam merealisasikan potensi tersebut, harus benar

benar memperhatikan kebutuhan dari sisi wajib pajak terlebih dahului, mulai dari registrasi

yang standar dan mudah dengan sanksi yang jelas, kemudian perlu mekanisme yang praktis dan mudah meski aspek pajaknya sama, serta insentif bagi infant e-commerce yang sedang

startup agar bisa tumbuh terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar ke depannya potensi

pajak ini dapat terus berkembang.

Daftar Pustaka

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152868713048403&id=5111009840

2&substory_index=0

https://fardiansyah7fold.wordpress.com/e-commerce-dan-perkembangannya-di-indonesia/

http://parkshinheru.blogspot.com/2014/01/perkembangan-e-commerce-di-indonesia.html

https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Pemerintah_Bidik_Pajak_E_Commerce_Rp_10_Tr

iliun&level2=newsandopinion&id=3523314&img=level2_economy_2&urlImage=#.VTmYUCH

tmko

http://news.wedding.my.id/go/view/1910340/potensi-pajak-belanja-online-kecil-tapi-

banyak.html

http://www.pajak.go.id/content/article/menelusur-pajak-atas-transaksi-e-commerce

http://dagdig.com/perkembangan-ecommerce-di-indonesia-2013-2015/

http://www.acommerce.co.id/data-statistik-mengenai-pertumbuhan-pangsa-pasar-e-

commerce-di-indonesia-saat-ini/