Upload
nguyenthien
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 1
RENSTRA BPPKAD
(RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH ) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2017 – 2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pelaksanaan pembangunan daerah bertujuan menciptakan
kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteran masyarakat. Agar
pembangunan daerah yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang
diinginkan, maka diperlukan perencanaan yang seksama dengan
melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan guna memperoleh
masukan - masukan, sehingga diperoleh hasil pembangunan yang lebih
tepat guna dan hasil guna. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang
harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan perubahan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global;
serta mendukung terselenggaranya good governance. Untuk itu
dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dalam batas waktu tertentu
sehingga aspirasi masyarakat dan cita – cita bangsa dan negara
terwujud, yaitu melalui terselenggaranya pemerintahan dan
pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab.
Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa setiap
SKPD mempunyai kuwajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin
tercapainya penggunaan sumberdaya seara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan. Selain itu dengan adanya Instruktur Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II
wajib menyusun Rencana Strategis, untuk melaksanakan akuntabilitas
kineja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 2
instansi pemerintah. Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis
SKPD–SKPD Kabupaten Wonosobo adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021,
yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam
kebijakan–kebijakan dan program– rogram; atau dengan kata lain bahwa
Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD 2016 – 2021 yang
disesuaikan dengan bidang kewenangan dan atau fungsi SKPD masing–
masing dalam periode lima tahunan.
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam pasal 2.e.2
Perda Nomor 12 Tahun 2016 disebutkan bahwa Badan Pengelolaan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah merupakan badan tipe A yang
melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Badan Pengelolaan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo dalam
menyusun Renstra selain mengacu RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun
2016–2021, isu – isu trategis yang ada maupun rencana aksi yang ada
saat penyusunan renstra; juga tetap memperhitungkan keunggulan
kompetetif dan tetap mengacu serta memperhatikan peraturan
perundang–undangan yang berlaku.
Keterkaitan Renstra dengan RPJMD
Dengan mencermati siklus pemerintahan dan kinerja SKPD/OPD tersebut
pada tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa Renstra SKPD merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian visi misi Bupati.
Renstra SKPD khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Wonosobo
2016 – 2021 khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah selama
kurun waktu lima tahun. Dengan Renstra SKPD tersebut Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah akan menjabarkan
RPJMD ke dalam visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah yang meliputi penerimaan pendapatan daerah, belanja
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 3
dan asset daerah yang kemudian disinergikan dengan program
pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD.
Dengan demikian diharapkan terwujud hasil akhir dari proses penyusunan
dokumen Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Wonosobo dapat menghasilkan dokumen rencana yang
sinergis dan terpadu dalam aspek pengelolaan pendapatan, keuangan dan
aset daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya
pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan hasil
guna.
Tabel.1.2
KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM
PERENCANAAN DAERAH
SIKLUS PEMERINTAHAN DAN KINERJA OPD
VISI MISI BUPATI RPJMD
IKU KAB
LKPJ - AMJ
ABK
LAKIP
TUPOKSI
PK
SOTK
Ketatalaksanaan Pendayagunaan Aparatur Kelembagaan
IKU SKPD
RENSTRA SKPD
LKPJ BUPATI TAHUNAN
KUA – PPAS
APBD
RKPD Renja
SKPD
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 4
1.2. LANDASAN HUKUM RENSTRA
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Wonosobo dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) menggunakan
sejumlah peraturan sebagai rujukan sebagai berikut :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Wonosobo
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai dokumen yang
digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan
menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya
pada bidang yang mengurusi pengelolaan pendapatan, keuangan dan
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 6
aset daerah. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Wonosobo dalam periode 5 (lima) tahun dapat dilaksanakan secara
optimal. Dengan demikian Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Wonosobo dapat mendukung untuk mewujudkan
Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tersirat dalam RPJMD
(Renjana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016 – 2021 yaitu : “ Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju,
Mandiri dan Sejahtera untuk Semua “. Dengan demikian melalui
dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 – 2021 visi dan misi
RPJMD Kabupaen Wonosobo Tahun 2016 - 2021 dituangkan kedalam
bentuk visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Renstra
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan
mengoptimalkan segala potensi atau sumber daya yang ada.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Bab 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab 2. Gambaran Pelayanan SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kerja
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bab 3. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 7
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Bab 4. Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi Kebijakan
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPDi
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab 5. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
5.1. Pengantar
5.2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Bab 6. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
6.1. Pengantar
6,2. Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab 7. Penutup
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 8
BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Wonosobo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam pasal 2.e.2 Perda Nomor 12 Tahun
2016 disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah merupakan badan tipe A yang melaksanakan fungsi
penunjang keuangan.
Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI (Tabel 2.1)
KEPALA
SEKRETARIS
SUBAG PERENCANAAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUBAG
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
SUBAG PELAYANAN
UMUM DATA DAN INFORMASI
BIDANG PENGELOLAAN
PBB DAN BPHTB
BIDANG
PENGELOLAAN PAJAK DAN
PENDAPATAN DAERAH
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PERBENDAHARAAN
BIDANG
AKUNTANSI EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG ASET DAERAH
SUBID PENDATAAN
DAN PENILAIAN
SUBID PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN
SUBID BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN
SUBID
PENGELOLAAN KAS BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SUBID AKUNTANSI
SUBID PERENC.
PERUB STATUS HUKUM DAN
PEMBERDAYAAN ASET DAERAH
SUBID PENETAPAN KEBERATAN
DAN BANDING
SUBID PENETAPAN PENAGIHAN DAN
PENGEL PENDAPATAN
DAERAH
SUBID
ANGGARAN BELANJA
LANGSUNG
SUBID PENGELOLAAN
GAJI
SUBID EVALUASI DAN PELAPORAN
APBD
SUBID PENATAUSAHAAN
INV. DAN PENGAMANAN ASET DAERAH
SUBID
PENERIMAAN DAN
PENAGIHAN
SUBID PENERIMAAN DAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 9
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari :
1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
b. Sub Bag Kepegawaian dan Keuangan
c. Sub Bag Pelayanan Umum, Data dan Informasi
3. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, terdiri dari :
a. Sub Bid Pendataan dan Penilaian
b. Sub Bid Penetapan, Keberatan dan Banding
c. Sub Bid Penerimaan dan Penagihan
4. Bidang Pengelolaan Pajak dan Pendapatan daerah, terdiri dari :
a. Sub Bid Pendataan dan Pengembangan Pajak dan Pendapatan Daerah
b. Sub Bid Penetapan, Keberatan dan Banding Pajak Daerah dan
Pengendalian Pendapatan Daerah
c. Sub Bid Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Bidang Anggaran, terdiri dari :
a. Sub Bid Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
b. Sub Bid Anggaran Belanja Langsung
6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
a. Sub Bid Pengelolaan Kas, Belanja dan Pembiayaan
b. Sub Bid Pengelolaan Gaji
7. Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
a. Sub Bid Akuntansi
b. Sub Bid Evaluasi dan Pelaporan APBD
8. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
a. Sub Bid Perencanaan, Perubahan Status Hukum dan Pemberdayaan
Aset Daerah
b. Sub Bid Penatausahaan, Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 10
Kabupaten Wonosobo. Mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsipenunjang urusan pemerintahan di bidang
Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang keuangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah bidang keuangan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
fungsinya.
SEKRETARIAT
Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan
kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi
pembinaan ketatausahaan, keuangan, hukum, kehumasan,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan,
kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di
lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, keuangan, hukum, ketatalaksanaan, keorganisasian,
hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan
kepegawaian di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah;
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 11
d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan
tatalaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan
serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah an
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan
sesuai fungsinya.
BIDANG PENGELOLAAN PBB DAN BPHTB
Bidang pengelolaan PBB dan BPHTB adalah unsur penunjang fungsi
pelaksana Pengelolaan PBB dan BPHTB, berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan
kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
meliputi Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB.
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan penunjang pendapatan di Bdang
Pengelolaan PBB dan BPHTB;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang pendapatan di Bidang
Pengelolaan PBB dan BPHTB;
c. Pelaksanaan kebijakan penunjang pendapatan di Bidang Pengelolaan
PBB dan BPHTB;
d. Penatausahaan dan pengelolaan bidang Pajak Bumi dan Bangunan,
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
e. Pelaksanaan pembinaan terkait dengan Pengelolaan PBB dan BPHTB;
f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengelolaan PBB
dan BPHTB;
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 12
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan PBB Dan
BPHTB.
BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah adalah unsur
penunjang fungsi pelaksana bidang pengelolaan pajak daerah dan
pendapatan daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan. Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan
kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
meliputi pendataan pajak daerah, penetapan pajak daerah, perencanaan
target penerimaan, penagihan, intensifikasi dan ekstensifikasi,
pelayanan, pemberian sanksi, advokasi serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan untuk peningkatan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Pendapatan lainnya.
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Pengarusutamaan, pengkoordinasian, pengintegrasian dan
penyelarasan isu strategis perencanaan pembangunan Bidang
Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
b. Pengkajian kebijakan di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan
Pendapatan Daerah;
c. Penyiapan bahan dan perumusan konsep di Bidang Pengelolaan Pajak
Daerah dan Pendapatan Daerah;
d. Penyiapan bahan dan perumusan konsep di Bidang Pengelolaan Pajak
Daerah dan Pendapatan Daerah;
e. Pemberian bimbingan teknis di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan
Pendapatan Daerah;
f. Penyiapan bahan dan perumusan konsep Bidang Pengelolaan pajak
Daerah dan Pendapatan daerah;
g. Penyiapan bahan dan perumusan bahan perencanaan Bidang
Pengelolaan Pajak daerah dan Pendapatan daerah;
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan fungsinya.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 13
BIDANG ANGGARAN
Bidang Anggaran adalah unsur penunjang fungsi fungsi pelaksana
penyusunann anggaran baik anggaran langsung maupun tidak langsung
serta pembiayaan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan. Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan
kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di
Bidang Anggaran, meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
dan dokumen pelaksana anggaran lainnya.
Dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi :
a. Pengarusutamaan, pengkoordinasian, pengintegrasian dan
penyelarasan isu strategis perencanaan pembangunan bidang
anggaran;
b. Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan dan penelitian dan
pengembangan di Bidang Anggaran;
c. Penyiapan bahan dan perumusan konsep untuk penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Anggaran;
d. Pemberian bimbingan teknis untuk penyusunan serta pemantauan
dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah
di Bidang Anggaran;
e. Penyiapan bahan dan perumusan konsep Bidang Anggaran.
BIDANG PERBENDAHARAAN
Bidang Perbendaharaan adalah unsur penunjang fungsi pelaksanan
Perbendaharaan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan. Mempunyai tugas penyiapan perumusan konsep kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan Bidang Perbendaharaan.
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan penunjang keuangan di bidang
perbendaharaan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang
perbendaharaan;
c. Pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang
perbendaharaan;
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 14
d. Penatausahaan dan pengelolaan bidang perbendaharaan;
e. Pelaksanaan pembinaan terkait dengan perbendaharaan;
f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan;
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan.
BIDANG AKUNTANSI, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bidang Akuntansi,Evaluasi dan Pelaporan aalah unsur penunjang fungsi
pelaksana akuntansi, evaluasi dan pelaporan, berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas perumusan
konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan meliputi Akuntansi Penerimaan Kas, Akuntansi
Pengeluaran Kas serta Evaluasi dan Pelaporan Pertanggungjawaban
APBD.
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan penunjang keuangan di Bidang
Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang keuangandi Bidang
Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di Bidang Akuntansi,
Evaluasi dan Pelaporan;
d. Penatausahaan dan pengelolaan bidang Akuntansi, Evaluasi dan
Pelaporan;
e. Pelaksanaan pembinaan terkaitdengan Akuntansi, Evaluasi dan
Pelapoan;
f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Akuntansi,
Evaluasi dan Pelaporan;
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Akuntansi, Evaluasi
dan Pelaporan.
BIDANG ASET DAERAH
Bidang Aset Daerah adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Aset
Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,
pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan melipu mti
pengadministrasian dan pengelolaan aset daerah.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 15
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan penunjang keuangan di Bidang Aset
Daerah;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang
Aset daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang aset daerah;
d. Penatausahaan dan pengelolaan bidang aset daerah;
e. Pelaksanaan pembinaan terkait dengan aset daerah;
f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang aset daerah;
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aset daerah.
2.2. SUMBER DAYA SKPD
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Wonosobo merupakan institusi yang dibentuk dengan menggabungkan
2 (dua) instansi yaitu Bagian Keuangan Setda dan Dinas Pendapatan
Kabupaten Wonosobo. Demikian juga untuk sumber daya manusia,
sarana dan prasarana yang terdapat pada Badan Pengelolaan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo. Sebagai
gambaran umum kondisi sumber daya manusia, sarana dan
prasarananya adalah sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai pada tahun 2017 Badan Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 69 orang, dengan rincian :
a. Berdasarkan latar belakang pendidikan terdiri :
Tabel 2.2
Komposisi PNS
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
JENJANG PENDIDIKAN
JUMLAH
SD
SMP
SMA
DIPLOMA
S1
S2
1
1
29
4
26
8
69
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 16
h. Berdasarkan Golongan Ruang terdiri :
Tabel 2.3
Komposisi PNS
Berdasarkan Golongan Ruang
Gol I Gol II Gol III Gol IV
Jumlah a b c d a b c d a b c d a b c
1
2
5
11
5
5
19
9
7
4
-
1
69
i. Jabatan Struktural
Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo :
a. Eselon II sebanyak : 1 jabatan struktural
b. Eselon III sebanyak : 7 jabatan struktural
c. Eselon IV sebanyak : 17 jabatan struktural
2. Sarana dan Prasarana Kerja (Asset) :
Sarana dan prasarana kerja yang terdapat pada Badan Pengelolaan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo yang
menunjang pelaksanaan tugas dan tata kerja terdiri dari perlengkapan
dan peralatan serta sarana mobilitas :
Tabel 2.4 PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR
No Urut
Spesfikasi Barang
Satuan Keadaan Barang
(B/KB/RB)
Jumlah Barang
Keterangan Nama/Jenis Barang Merk / Type
1 2 3 4 5 6 7
1 Generator Portable Set Honda Unit B
1 Dipenda ( ruang ocorsing)
2 Generator Portable Set Higlander Unit B
1 Dipenda ( Produksi sppt)
3 Genset & jet pump Nissan Diesel B 2
4 Mesin Tik Kecil - Unit B 1 Dispenda
5 Mesin Tik Besar - Unit B 2 Dispenda
6 Mesin Fotocopy Dng Kertas Folio
Canon/1024 Unit B 1
Dipenda bag.pendapatan
7 Almari Besi - Unit B 10 Dispenda
8 Rak Besi - Unit B 78 Keuangan
9 Rak Besi - Unit B 23 Dispenda
10 Rak Arsip Type I - Unit B 5 Dispenda
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 17
11 Rak Arsip Type I - Unit B 5 Keuangan
12 Rak Arsip Type II - Unit B 2 Keu.R.ex anggaran
13 Rak Arsip Type III - Unit B 1 Dipenda,Ruang ATK
14 Rak Arsip Type IV - Unit B
1 Dipenda Ruang Dreg karcis
15 Rak Arsip Type V - Unit B
1 Dipenda Ruang Dreg karcis
16 Rak Arsip Buah B Ruang Arsip
17 Almari Arsip Buah B Ruang Arsip
18 Rak Kayu - Unit B 5 Keuangan
19 Rak TV - Unit B 2 Dispenda
20 Rak Kayu - Unit B 8 Keu.Ruang arsip
21 Filling Cabinet - Unit B 18 Dispenda
22 Filling Cabinet - Unit B 7 keuangan
23 Brankas - Unit B 1 Dispenda
24 Brankas Cobra 306 367 Unit B 1 Ruang Sekretariat
25 Peti Uang Akashi/C320 Unit B 2 Dipenda bag,sekretariat
26 Almari Kaca - Unit B 1 Dispenda
27 Mesin Absensi - Unit B 1 Dispenda
28 Mesin Penghisap Debu - Unit B 1 Dispenda
29 Perforasi - Unit B 2 Dispenda
30 Brankas besi 0 buah B 1
31 Mesin Foto Copy buah B 1
32 Filling Kabinet buah B 3
33 Lemari Kaca buah B 3
34 Whitboard buah B 2
35 Almari Kayu - Unit B 15 Dispenda
36 Almari Kayu - Unit B 14 Dipenda,Bag.Pbb
37 Almari Kayu - Unit B 1 Dipenda.R.Kabid pend.
38 Meja Komputer - Unit B 5 Dipenda (sekretariat)
39 Meja Komputer - Unit B 17 Dispenda
40 Meja Komputer - Unit B 2 Keuangan
41 Meja Perforasi/Kayu - Unit B 2 Dipenda R,Drek karcis
42 Meja Produksi - Unit B 1 Dipenda.R,Pbb
43 Kursi Ukir - Unit B 1 Keuangan
44 Meja Rapat - Unit B 4 Dipenda (Ruang rapat)
45 Meja Rsp + Kerja - Unit B 2 Dispenda
46 Meja Pelayanan - Unit B 3 Dipenda.R.Pelayanan
47 Meja Panjang - Unit B 1 Dispenda
48 Kursi Tamu - Unit B 4 Dispenda
49 Kursi Tamu - Unit B 1 Dipenda.Ruang Kepala
50 Kursi Putar - Unit B 9 Dispenda
51 Bangku Tunggu - Unit B 6 Dispenda
52 Almari Es Polytron Unit B 1 Dipenda (ruang kepala)
53 AC Unit - Unit B 1 Dispenda
54 AC Unit - Unit B 1 Keuangan
55 Exhouse Fan - Unit B 1 Keuangan
56 Televisi - Unit B 4 Dispenda
57 Televisi
Samsung/Seris44003 Unit B
2 Dipenda (sekret-kepala)
58 Televisi
Samsung/Seris44003 Unit B
1 Dipenda(ruang pelayanan)
59 Microphone TOA/ZN-260 Unit B 5 Dipenda sda
60 Microphone TOA/ZN-260 Unit B 1 Dipenda sda
61 Kipas Angin Maspion/MWF-41K Unit B
5 Dipenda R.Rapat=4-R.entri=1
62 Amplifier TOA/ZWG800 Unit B 1 Dipenda (sekretariat)
63 Amplifier Avion/KA-3300 Unit B 1 Dipenda (ruang rapat)
64 Pengeras Suara - Unit B 1 Dispenda
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 18
65 Speaker Avion/SK-750 Unit B 2 Dipenda sda
66 Micropone Floor Stand Avion/SS-501 Unit B 2 Dipenda (sekretariat)
67 Camera Vidio Matrix/H264HQL Unit B 1 Dipenda sda
68 Tustel Canon/Ixus 220 Unit B 1 Dipenda bag,Pendapatan
69 Dispenser - Unit B 1 Dispenda
70 Handy Cam - Unit B 1 Dispenda
71 Handy Cam Panasonic/HC-V520 Unit B 1 Dipenda(sekretariat)
72 Handy Cam Sony/DCR-SX65E Unit B 1 Dipenda (sekretariat)
73 Lain-lain Sharp/FU-A28Y Unit B 1 Dipenda
74 Kamera Digital Nikon - Unit B 1 Dipenda(sekretariat)
75 AC Unit - Unit B 1
76 Alat Pemadam Kebakaran/Portenle
- Unit B 3
77 mesin potong rumput (obwis)
Honda Unit B 2
78 Televisi (obwis kali) - Unit B 2
79 Alat Pemadam Kebakaran/Portenle
- Unit B 4
80 Almari kecil buah B 6
81 Kursi Kerja Saff - buah B 11
82 Meja staf/Tulis - buah B 106
83 Meja Kursi Tamu/Kursi Tamu
- buah B 15
84 Horn Speaker - buah B 39
85 Tabung Pemadam
Kebakaran
-
buah B 15
86 Hydrant - buah B 1
87 Hydrant Kebakaran - buah B 1
88 Tabung Pemadam - buah B 21
89 Meja Rapat buah B 4
90 Meja Pelayanan buah B 1
91 Meja Receptionis buah B 1
92 Kursi Lipat Chitose buah B 30
93 Mesin Potong Rumput buah B 2
94 Almari Es Toshiba buah B 1
95 Telvisi Samsung buah B 1
96 Tangga Alumunium buah B 2
97 Dispenser Miyako WD buah B 2
98 Camera Digital Canon buah B 1
99 P. C Unit - Unit B 4 Dispenda
100 Komputer Stasion - Unit B 11 Dispenda (rusak)
101 P. C Unit - Unit B 1 Dipenda R. entri(rusak)
102 P. C Unit - Unit B 6 Dipenda(Ruang Upt dll)
103 P. C Unit - Unit B
10 Dipenda(R.PBB/Komp,entri)
104 P. C Unit - Unit B 5 Dipenda,R. Pbbdan pelyn
105 P. C Unit Rakitan Unit B 14 Dispenda
106 Komputer/ PC - Unit B 3 Dipenda.R.produksi sppt
107 Lap Top / Notebook - Unit B 1 Dipenda,R,atk(acer)RR
108 Lap Top / Notebook - Unit B 1 Dipenda,R,atk(benq)RR
109 Lap Top / Notebook - Unit B 1 Dipenda.Ex kabid akutan;
110 Lap Top / Notebook - Unit B 7 Dipenda bag.pendapatan
111 Lap Top / Notebook - Unit B 3 Dipenda bag,pendapatan
112 Lap Top / Notebook Asus X44H Unit B 2 Dipenda (sekretariat)
113 Lap Top
Asus/X450CC WX 143
Unit B 2
Dipenda( sekretariat)
114 Lap Top
Asus/X450CA WX
103/104D Unit B
2 Dipenda ruang sekretariat
115 Lap Top - Unit B 1 Dispenda
116 Laptop ASUS - Unit B 4 Dipenda.R.pendapatan
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 19
117 Personal Komputer Unit B 3
118 Personal Komputer Unit B 1
119 Mini Komputer Samsung Unit B 5
120 PC Tablet Apple Unit B 1 Dipenda (R.kepala)
121 PC Tablet Samsung Unit B 1 Dipenda
122 Lain-lain TP Link/TL-PS310U Unit B 1 Dipenda(sekret--R.rapat)
123 Komputer Rakitan
(CPU) - Unit B
12 Dipenda.yg dikecamatan
124 Printer Line Matrix Printronix P7215 Unit B 1 Dispenda
125 Printer Line Matrix Printronix P7215 Unit B 1 Dispenda
126 Plotter HP Unit B 1 Dipenda (Bag,pendapatan)
127 Monitor - Unit B 1 Dispenda
128 Monitor Philips Unit B 11 Dispenda
129 Monitor AOC/E1660Sw Unit B 5 Dipenda R,produksi
130 Monitor Disply Unit B 1
131 Printer - Unit B 3 Dispenda
132 Printer Ink - Unit B 2 Dipenda( rusak)
133 Printer Dotmatrik - Unit B 1 Dispenda
134 Printer Dotmatrik - Unit B 2 Dipenda (RB)digudang
135 Printer Multifungsi - Unit B 2 Dispenda (rusak)
136 Printer Ink - Unit B
1 Dipenda (rusak) cek sampai
137 Printer Ink - Unit B 1 Dispenda
138 Printer Laserjet - Unit B 2 Dispenda (rusak)
139 Printer Multifungsi - Unit B 1 Dipenda ( rusak)
140 Printer + Scaner
+Infus - Unit B
4 Dipenda
141 Printer + Infus - Unit B 1 Dispenda
142 Printer Dotmatrik - Unit B 5 Dipenda.R.pendapatan
143 Printer Canon MP287 Unit B 9 Dipenda
144 Printer Epson L200 Unit B 7 Dispenda
145 Printer Epson L200 Unit B 3 Keuangan
146 Printer Epson LQ2190 Unit B 1 Dipenda r.Pelayanan
147 Printer Brother HL2130 Unit B 1 Dipenda.Ruang Cahyo
148 Printer HP/LaserJetPro1102 Unit B 2 Dispenda
149 Printer HP/LaserJetPro1103 Unit B 1 Dipenda
150 Printer Brother/MFC-1815 Unit B 1 Dipenda.R.Komputer
151 Printer Tinta - Unit B 3 Dipenda.R.Dw
152 Printer Tinta Portable - Unit B 1 Dipenda
153 Printer Laser - Unit B 2 Dipenda
154 Printer Canon MP 287 Unit B 4 Ruang Sekretariat
155 Printer Unit B 1 Ruang Sekretariat
156 Scanner
Canon/Canoscan Lide 110
Unit B 1
Dipenda.
157 Hardisk Eksternal
Buffalo/HD-PNT500U3R
Unit B 1
Dipenda(bag.pendapatan)
158 Komputer Server - Unit B 3 Dispenda
159 Komputer Server
HP/ML Proliant
350pG-676 Unit B
1 Dipenda R,produksi
160 Komputer Server HP/ML 110G7-337 Unit B 4 Dipenda R,produksi
161 Switch 8 Port Gigabit SG-1008D
- Unit B 4
Keu.Ruang servrer
162 GPS - Unit B 1 Dispenda
163 Komputer Pc 0 buah B 2
164 Laptop 0 buah B 1
165 Laptop Thosiba 0 buah B 7
166 Laptop 0 buah B 3
167 Laptop 0 buah B 1
168 Laptop HP buah B 7
169 Printer Epson Epson LQ-2180 buah B 1
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 20
170 Printer canon buah B 7
171 Reuter 0 buah B 7
172 Komputer/ PC Asus buah B 1
173 Laptop Asus Core i5 buah B 4
174 U P S ICA. CP1400 buah B 8
175 UPS ICA 3100 C buah B 1 Diruang Produksi Sppt
176 PC Tablet Samsung buah B 1
177 Printer Dotmetrix Epson buah B 1
178 Printer Wifi Canon A3 buah B 1
179 Printer buah B 3
180 Router Internet TP.Link Archer buah B 2
181 Wireles Reuter buah B 2
182 HDD External Touro buah B 3
183 Hardisk Eksternal Touro buah B 2
184 Meja Eselon III - Unit B
2 1 Ruang Sekret,1 Ruang Rapat
185 Meja Eselon - Unit B 11 Dispenda
186 Meja Eselon IV - Unit B 13 Dispenda
187 Meja - Unit B 40 Dispenda
188 Meja Non Eselon - Unit B 9 Dispenda
189 Kursi Eselon II - Unit B 1 Dipenda (ruang Kepala)
190 Kursi Eselon III - Unit B
4 di ruang sekretaris dipenda
191 Kursi Eselon IV - Unit B 13 di sekitar kantor dipenda
192 Almari Buku - Unit B 1 di sekitar kantor dipenda
193 Meja Eselon II 0 buah B 7 di Upt -upt pasar se Wonosobo
194 Meja Kerja Eselon IV 0 buah B 9
195 Meja pingpong 0 buah B 25
196 Kursi Kerja Eselon IV 0 buah B 7
di Upt -upt pasar se
Wonosobo
197 Lemari arsip 0 buah B 7
di Upt -upt pasar se
Wonosobo
198 Almari Bifet Kayu 0 buah B 7
di Upt -upt pasar se
Wonosobo
199 Meja Kursi Tamu 0 buah B 7 di Upt -upt pasar se Wonosobo
200 Kamera + attachment - Unit B 1 Dipenda (bag.pendapatan)
201 Kamera + attachment - Unit B 1 sda
202 Kamera + attachment - Unit B 1 di Ruang Atk
203 Alat Studio Visual buah B 1
204 Proyektor+attachment - Unit B
2 1.di Ruang Atk, 1.di obwis dieng
205 U P S - Unit B 1 Rusak (gudang)
206 U P S - Unit B 1 Dipenda.R.produksi sppt
207 U P S Power Tree Unit B 4 Dispenda
208 U P S - Unit B 2 Dipenda
209 Moving Sign - Unit B
1 Disampeng pintu Gerbang Dipenda
210 Layar Film - Unit B 2 Diruang rapat
211 Kompas Digital - Unit B 8 Dipenda.R.pendapatan
212 Proyektor+Attachment Unit B 1 Diruang Atk
213 Proyektor+Attachment Unit B 1 Diruang Atk
214 Telephon PABX - Unit B 7 Dipenda(sekretariat)
215 Telephon PABX - Unit B 1 Keu.EX Ruang Pendok
216 Antena SHF Stationary - Unit B
1
Dipenda di sebelah
Pendptn.
217 Antena Parabola - Unit B
1 Dipenda di sebelah Pendptn.
218 Bangunan Gedung Kantor Permanen
Unit B 1
Dipenda Wonosobo
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 21
219 Bangunan Gedung Kantor Permanen
Unit B 1
Dipenda Wonosobo
220 Bangunan Gedung Kantor Permanen
Unit B 1
Ruang Arsip Dipenda
221 Bangunan Gudang Tertutup Permanen
Unit B 1
Depo Arsip Dipenda
222 Bangunan Tempat Ibadah Permanen
Unit B 1
Mushola dikomplek kantor Dipenda
223 Gedung Pos Jaga Permanen
Unit B 1
Pos Satpam kantor dipenda
224 Gedung Garasi/Pool Semi Permanen
Unit B 1
Garasi kantor dipenda
Tabel 2.5
SARANA MOBILITAS
NO
Kendaraan Dinas /
Operasional
Jumlah
(unit)
1
2
Kendaraan Roda 2
Kendaraan Roda 4
44
8
2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah meliputi : kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan
rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas,
penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pengelolaan
keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah, serta sistem informasi keuangan daerah.
Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi
komitmen pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo adalah bahwa:
“Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu
sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” APBD merupakan instrument
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 22
yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan
terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.
Agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar,
maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang
mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti
secara tertib dan taat azas.
Beberapa prinsip disiplin anggaran dalan penyusunan anggaran
daerah, antara lain adalah :
a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi
pengeluaran belanja;
b. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi
anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran
yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan
dalam rekening Kas Umum Daerah.
Adapun mekanisme kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :
a. Menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah tahun berikutnya
b. Menentukan target pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan
asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah
c. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
d. Menyusun Laporan Semester tentang pelaksanaan APBD
e. Menyusun rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
f. Mengelola Barang Milik Daerah.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 23
A. PENDAPATAN DAERAH :
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung amanat bagi
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang disertai
pemberian wewenang yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan segala urusan/wewenang dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan kewenangan ini
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi diikuti dengan penyerahan
dan pengalihan pembiayaan. Desentralisasi sendiri memiliki tujuan
untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokratis, keadilan,
pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang harmonis antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor pendukung
keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah
dalam membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki.
Sedangkan kemampuan daerah adalah sejauh mana pemerintah daerah
menggali sumber–sumber pendapatan daerah guna membiayai belanja
daerah tanpa harus menggantungkan pendapatan atau bantuan yang
berasal dari pemerinah pusat maupun provinsi; yakni dengan menggali
dan mengembangkan potensi sumber pendapatan yang dimiliki daerah.
Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo berasal dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan, sumber
pembiayaannya masih sangat tergantung pada pendapatan dana
perimbangan yang berasal dari pemerinah pusat; yaitu terdiri dari Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak. Pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Kabupaten Wonisobo
belum memiliki peranan yang besar atau belum mampu memberi
kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah guna membiayai
belanja daerah. Sebagai gambaran perkembangan realisasi pendapatan
daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu tahun
2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 – 2016.
Dari tabel 3.1 tersebut, pendapatan daerah yang dicapai oleh
Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama periode tahun 2012 – 2016
menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun. Kontribusi
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 24
terbesar yang diberikan terhadap pendapatan daerah bersumber dari
dana perimbangan rata–rata tiap tahun Rp. 864.947.483.307 ,- atau
sebesar (67,08%), sedangkan pendapatan asli daerah kontribusi yang
diberikan masih relatif rendah rata–rata Rp. 120.453.779.602 ,- atau
sebesar (9,34%). Sedangkan untuk Lain – lain Pendapatan yang Sah
Rp. 303.973.814.821 ,- atau sebesar (23,58%). Hal ini
menggambarkan sumber pembiayaan guna terselenggaranya
pemerintahan daerah dan pembangunan masih tergantung dari dana
perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan
terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kontribusi terbesar dari Dana
Perimbangan adalah DAU memberikan kontribusi terhadap APBD rata–
rata sebesar Rp. 715.501.292.600 ,- atau 55,49 persen. Pendapatan
daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah selama periode
tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan setiap tahun terlihat
pada tahun 2012 sebesar Rp. 64.591.352.750 ,- bertambah setiap
tahun hingga pada tahun 2016 menjadi Rp. 177.947.569.560 ,-; hal ini
menggambarkan perkembangan ekonomi daerah dan kemajuan
aktivitas perekonomian masyarakat yang semakin membaik dan dapat
dijadikan sebagai obyek pungut. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengeloaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pencapaian target pendapatan
asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam menilai
keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Wonosobo. Dalam rangka mengelola pendapatan asli daerah
yaitu dengan melakukan identifikasi potensi masing–masing komponen
pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang perlu
ditingkatkan.
Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo
dalam mengelola pendapatan asli daerah yaitu dengan melaksanakan
intensifikasi dan ekstensifikasi obyek–obyek pungut, yang diharapkan
pada tahun–tahun mendatang akan mampu memberikan kontribusi
yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Wonosobo. Diharapkan komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempunyai pertumbuhan yang meningkat dan memberi kontribusi
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 25
terhadap Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat dengan
menggali sumber–sumber dari komponen pajak dan retribusi daerah.
Dengan diberlakukannya Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)
Perkotaan dan Perdesaan yang sebelumnya wewenang dan dikelola oleh
pemerintah pusat dilimpahkan kewenangan pengelolaan kepada
pemerintah daerah. Sedangkan komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan belum mampu memberi kontribusi yang cukup
besar terhadap pendapatan asli daerah, maka pada tahun– tahun yang
akan datang pemerintah perlu melaksanakan reposisi terhadap pos –
pos komponen tersebut. Upaya yang dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan komponen Pendapatan Asli
Daerah yaitu dengan melaksanakan strategi mengoptimalkan pajak
daerah, retribusi daerah dan lain–lain pendapatan asli daerah yang sah.
Melalui strategi tersebut diatas diharapkan pendapatan asli daerah pada
periode tahun 2017 – 2021 merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang mempunyai pertumbuhan semakin meningkat dan
memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian dapat
mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah
pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat Kabupaten
Wonosobo.
B. BELANJA DAERAH
Dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, maka mulai diberlakukannya otonomi
daerah yang memberi peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat sendiri. Oleh karena itu belanja daerah membutuhkan tata
kelola yang baik, dikarenakan belanja daerah dipergunakan untuk
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 26
urusan yang penangananya dalam bagian atau bidang tertentu yang
dapat dilaksanakan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan peraturan perundang–undangan. Belanja daerah
yang dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan wajib diutamakan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
dalam upaya untuk memenuhi kuwajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, yakni : pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Sedangkan
belanja daerah yang dipergunakan untuk urusan pilihan adalah
diprioritaskan untuk mengembangkan potensi unggulan daerah.
Adapun arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten
Wonosobo sebagai berikut :
1. Belanja daerah dialokasikan untuk memperbesar kebutuhan belanja
langsung yang digunakan untuk melaksanakan fungsi layanan publik
meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
penanggulangan kemiskinan;
2. Belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung
untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu
wujud reformasi birokrasi.
Perencanaan dan Penganggaran yang diterapkan adalah dengan
menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis
kinerja, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem
penyusunan anggaran yang lebih mengutamakan kepada upaya
pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input).
Penerapan dari penyusunan anggaran berbasis kinerja guna mengaitkan
langsung antara keluaran (output) dengan hasil (outcome) yang disertai
dengan penekanan terhadap efisiensi dan keefektivan anggaran,
dengan tujuan yaitu :
1. Efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan
kegiatan terhadap biaya yang dikeluarkan;
2. Alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan;
3. Meningkatkan pelayanan publik.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 27
Sebagai gambaran arah kebijakan pelaksanaan anggaran belanja
daerah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Lampiran tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012 sampai 2016.
Realisasi belanja daerah menunjukan bahwa dari tahun ketahun
mengalami peningkatan, rata–rata penggunaan belanja daerah yang
dialokasikan untuk belanja tidak langsung selama kurun waktu tahun
2012 sampai dengan 2016 rata-rata sebesar Rp. 862.897.490.579 ,-
atau sebesar 57,75 persen, sedangkan untuk belanja langsung rata –
rata selama lima tahun sebesar Rp. 631.280.388.050 ,- atau sebesar
42,25 persen. Alokasi belanja yang paling besar pada belanja tidak
langsung adalah belanja pegawai rata–rata sebesar
Rp. 724.011.618.240 ,- atau sebesar 48,46 persen, dan pada alokasi
belanja langsung alokasi belanja modal yang besar yaitu
Rp. 413.227.641.077 ,- atau sebesar 27,66 persen.
Belanja daerah dianggarkan dalam rangka membiayai terselenggaranya
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam rentang waktu
tahun 2012 sampai tahun 2016 belanja daerah diprioritaskan untuk
membiayai pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat yaitu peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasiltas sosial dan fasilitas umum serta dalam
rangka mengembangkan sistem jaminan sosial, semua ini untuk
mengurangi kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
Kebijakan perencanaan belanja daerah dalam penggunaan dana
perimbangan :
a. DAU (Dana Alokasi Umum) diperuntukkan untuk mendanai belanja
pegawai dan pelaksanaan urusan wajib untuk peningkatan
pelayanan dasar;
b. Dana bagi hasil pajak diperuntukkan membiayai perbaikan
lingkungan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pembangunan
irigasi, jalan dan jembatan;
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan fisik, sarana
prasarana dasar yaitu jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan sesuai
petunjuk dari pusat.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 28
Belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja
hibah, belanja bantuan sosial, baelanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga. Perencanaan pelaksanaan belanja
tidak langsung dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji
dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang meliputi gaji dan
tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan PNS; Penunjang
Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Kesejahteraan
Pegawai; Belanja DPRD serta Biaya Pemungutan Pajak. Pada gaji PNS
dengan acres gaji maksimal sebesar 2,5 persen, serta pemberian
tunjangan penghasilan pegawai.
b. Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga
utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan
perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang. Untuk Kabupaten Wonosobo pada tahun anggaran 2016
tidak dianggarkan biaya bunga karena pemerintah daerah tidak ada
pinjaman kepihak lain.
c. Belanja Subsidi
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya
produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
d. Belanja Hibah
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau
pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat/perorangan yang
secara spesifik telah ditentukan peruntukkannya. Kabupaten
Wonosobo menganggarkan belanja hibah yang diperuntukkan kepada
pemerintah desa, hibah kepada badan/lembaga/ organisasi swasta
dan hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan.
e. Bantuan Sosial
Bantuan sosial dianggarkan dalam rangka menjalankan fungsi
pemerintah daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara
kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu. Dengan demikian
bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 29
dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten
Wonosobo dalam bantuan sosial diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan dan bantuan kepada partai politik.
f. Belanja Bagi Hasil.
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil
yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota
atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa atau
pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah
lainnya.
g. Belanja Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan penganggarannya dapat bersifat umum atau
khusus baik bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada
pemerintah daerah maupun dari pemerintah daerah kepada
pemerintah desa. Dalam hal pemberian bantuan keuangan
didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal,
membantu pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang
tidak tersedia dananya. Kabupaten Wonosobo menganggarkan
bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka menunjang
fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
untuk percepatan/ akselerasi pembangunan desa. Besarnya bantuan
keuangan kepada desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 2
yaitu minimal 10 persen dari Dana Perimbangan yang terdiri dari
Dana Bagi Hasil Pajak, dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana
Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.
h. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak dapat
diperkirakan sebelumnya. Dalam menetapkan anggaran belanja tidak
terduga selalu dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan
realisasi tahun anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali serta tidak
biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam
bentuk program/kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 30
Belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi adanya
program atau kegiatan yang direncanakan serta dapat diperbandingkan
antara hasil kerja dari kegiatan (output/outcome) dengan alokasi biaya
(input) yang telah direncanakan. Belanja langsung ini terdiri dari belanja
pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
1. Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah
dalam melaksanakan program atau kegiatan;
2. Belanja barang dan jasa untuk pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari satu tahun dan atau pemakaian jasa
dalam melaksanakan program dan kegiatan.
3. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka membeli/pengadaan aset tetap yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari satu tahun, seperti tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset lainnya.
C. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan
Pengeluaran Pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan terdiri dari
Silpa Tahun Lalu, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Piutang,
Investasi Saham Bank Jateng dan Penerimaan Lain-lain. Sedangkan
pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan,
Penyertaan Modal, Pembayaran Hutang Jatuh Tempo dan Pemberian
Pinjaman Daerah. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara
penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, dimana
rata-rata pertahun dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sebesar
Rp. 1.024.014.004.492 ,- (Lampiran Tabel 3.3). Rata-rata penerimaan
pembiayaan selama tahun 2012 sampai 2016 sebesar
Rp. 229.908.654.031 ,-; penerimaan pembiayaan ini berasal dari
penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan
kontribusi sebesar 98,86 persen terhadap penerimaan pembiayaan, dan
pencairan dana cadangan (1,14 %) yang dicairkan pada tahun 2015
digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah 2015.
Pengeluaran pembiayaan yang terbesar adalah digunakan untuk
penyertaan modal sebesar 49,67 persen rata-rata dari total pengeluaran
pembiayaan atau jumlah selama lima tahun sebesar
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 31
Rp. 62.349.265.664 .- yaitu penyertaan modal untuk PDAM, Bank
Jateng, Bank Wonosobo, BPR/BPK Wonosobo, BPR/BKK Kertek, Apotik
Bhakti Husada dan PT Global Dharma Asri. Sedangkan dana cadangan
dicairkan sebesar Rp. 17.000.000.000 ,- untuk pelaksanaan PILKADA.
Strategi yang dilaksanakan adalah :
1. Belanja daerah dianggarakan dengan prioritas utama melaksanakan
program–program yang mendukung terwujudnya visi, misi dan
sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021;
2. Tata kelola belanja daerah wajib mempertimbangkan analisis
standar biaya, standar harga barang dan jasa serta standar
pelayanan minimal.
Sebagai gambaran proyeksi atau target pendapatan, kebutuhan belanja
dan pembiayaan yang direncanakan dari tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.4, tabel 3.5 dan tabel 3.6.
Prediksi Pendapatan Daerah dari tahun 2017 sampai dengan 2021, yaitu
pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.873.816.020.371 ,- dan pada tahun
2021 meningkat menjadi Rp. 2.288.826.750.306 ,- (lampiran tabel. 3.4)
dengan asumsi antara lain :
1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain
adanya penambahan atau bertambahnya obyek pajak, sehingga
bertambahnya wajib pajak dan wajib retribusi dengan adanya
kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Adanya kenaikan dalam NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yaitu dalam
penanganan PBB P2 dan BPHTB.
3. Diharapkan adanya kecenderungan kenaikan dana perimbangan
setiap tahun yaitu : DAU , DAK dan Dana bagi hasil pajak/bukan
pajak;
Prediksi Belanja Daerah tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat
pada lampiran tabel 3.5, belanja daerah pada tahun 2017 sebesar
Rp. 1.853.816.020.371 ,- yang pada tahun 2021 diprediksi sebesar
Rp. 2.268.826.750.306 ,- dengan asumsi sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 32
1. Belanja pegawai dari tahun ke tahun selalu meningkat akibat adanya
kenaikan gaji atau penambahan pegawai;
2. Penyesuaian terhadap kenaikan harga dengan kebutuhan belanja;
3. Belanja publik yang semakin meningkat dikarenakan meningkatnya
upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo
tahun 2017-2021.
Prediksi Pembiayaan tahun 2017 sampai 2021 (Lampiran tabel. 3.6)
diperkiraan dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun sebelumnya
dan pengeluaran pembiayaan berupa perkiraan Penyertaan Modal yaitu
dalam rangka pemenuhan kuwajiban pemerintah untuk meningkatkan
permodalan perusahaan daerah.
D. Aset Daerah
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara pasal 43 ayat (2) bahwa “Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan
kebijakan yang diteteapkan oleh gubernur/bupat/walikota” selanjutnya
pada pasal 9 ayat (2.q) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Derah selaku Bendaha Umum Daerah
berwenang melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah, kemudian untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
maka ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah sebagai dasar
pengelolaan barang milik daerah.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, hal ini
mempunyai makna bahwa Pemerintah Daerah Melakukan investasi
dalam asset yang tidak menghasilkan Pendapatan, dengan kata lain
Pemerintah Kabupaten Wonosobo menginvestasikan dana yang besar
dalam bentuk asset yang tidak secara langsung menghasilkan
pendapatan bagi pemerintah daerah seperti gedung perkantoran,
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 33
jembatan, jalan, taman. Sebagian besar asset dimaksud mempunyai
masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan
rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat
yang hendak dicapai. Dengan demikian fungsi asset dimaksud bagi
pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial.
Sebagian besar asset terebut tidak menghasilkan pendapatan secara
langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah
untuk memeliharanya di masa mendatang.
Mengingat Pemerintah Kabupaten Wonosobo menginvestasikan dana
yang besar dalam bentuk asset utamanya adalah ast tetap atau barang
milik daerah yang mana barang milik daerah adalah sebagai salah satu
unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemertintahan dan
pelayanan masyarakat maka Barang Milik Daerah harus dikelola dengan
baik dan benar dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:
1. Azas fungsional
Yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah pada bidang
pengelolaan barang milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh
kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang, dan
gubernur, bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang dan
tanggungjawab masing-masing;
2. Azas Kepastian hukum
Yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilaksanakan
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
3. Azas Transparansi dan Keterbukaan
Yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik
negara/daerah harus dilaksanakan dengan transparan/terbuka
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas Efisiensi
Yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan dalam
upaya barang milik negara/daerah digunakan berdasarkan batasan-
batasan standart terhadap kebutuhan yang diperlukan dalam rangka
mendukung terselenggaranya tugas, pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal;
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 34
5. Azas Akuntabilitas
Yaitu kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat;
6. Azas Kepastian Nilai
Yaitu pengelolaan baang milik negara/daerah harus didukung
adanya ketepatan/kepastian jumlah dan nilai barang dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
negara/daerah secara optimal.
Apabila Barang Milik Daerah dapat dikelola sesuai dengan ketentuan
tersebut diatas maka pada gilirannya nanti bukan hal yang tidak
mungkin bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk memperoleh
prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Hasil Pemeriksaan
BPK-RI yang selama ini bertahan pada Wajar Dengan Pengecualian.
Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo masih diberi opini
Wajar Dengan Pengecualian, hal ini tidak lepas dari permasalahan-
permasalahan yang ada antara lain :
a. Penata usahaan Barang Milik Daerah yang masih belum cukup baik
mulai dari tingkat Penyimpanan Barang , Pengurus Barang dan
Pengguna Barang.
b. SKPD yang besar seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga,
Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan
yang merupakan salah satu pengguna BMD terbesar hampir menjadi
topik temuan atas penatausahaan barang milik daerah yang
disebabkan antara lain :
➢ Pendataan asset belum menjangkau sampai SD, UPT, Sekolahan-
sekolahan sampai ke tingkat Pengguna Barang;
➢ Bantuan Langsung dari pusat ke sekolahan tidak didukung
dengan berita acara penyerahan sehingga tidak dicatat dan tidak
dilaporkan ke Pengguna Barang;
➢ Belum melaksanakan mekanisme pelaporan secara berjenjang
dan tepat waktu;
➢ Tidak balance antara laporan pengurus barang dengan
keuangan.
c. Belum didukung adanya Sistem Informasi Manajemen Aset.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 35
Adapun nilai Aset Tetap yang tercatat di Neraca Pemerintah
Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2012 s/d Tahun 2016 adalah
sebagai berikut (Lampiran Tabel. 3.7) :
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
SKPD
Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sangat
dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal serta strategi yang
diterapkan. Dikarenakan ketepatan dalam menentukan strategi
sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan
sasaran yang hendak dicapai. Program/Kegiatan yang akan lebih
ditingkatkan dalam jangka menengah atau lima tahun kedepan
antara lain adalah :
1. Meningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek-obyek pungut;
b. Menggali sumber-sumber dari komponen pajak dan retribusi
daerah;
c. Mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah,
serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak di Front Office,
kenyamanan ruangan pelayanan, kelengkapan informasi,
kelengkapan formulir permohonan untuk wajib pajak, SOP
Pelayanan serta Pelayanan Pajak Online merupakan inovasi baru
Layanan Berbasis IT : i-PBB, e-BPHTB, e-Retribusi, e-PAD,
e-Local Tax dan e-Payment ; untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas pelayanan.
3. Meningkatkan Penyuluhan/Sosialisasi Pengelolaan PBB-P2, BPHTB
dan Pajak lainnya, serta sosialisasi melalui media massa dan
media elektronik;
4. Meningkatkan koordinasi dengan BPN, Notaris/PPAT, Kecamatan
serta SKPD terkait dalam meningkatkan PAD;
5. Meningkatkan SDM pengelola pendapatan keuangan dan aset
daerah dengan mengadakan sosialisasi, bintek, pelatihan, dan
implementasi regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 36
6. Penyusunan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
untuk dapat meningkatkan PAD;
7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan barang milik
daerah serta pengamanan aset daerah.
Kelemahan dan Kekuatan Internal
Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten
Wonosobo sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal
serta strategi yang diterapkannya. Oleh karena itu strategi yang
dipilih dan digunakan harus dengan pertimbangan dengan tepat
dengan memperhitungkan faktor – faktor internal dan eksternal.
Untuk mengamankan proyeksi rencana kedepan yang
terformulasikan dalam rencana strategis Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2017-2021 perlu
memperhatkan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan
internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian 5 (lima)
tahun kebelakang dari tahun 2017. Adapun faktor internal maupun
eksternal yang dijumpai adalah sebagai berikut :
No Kelemahan No Kekuatan
Faktor Internal Faktor Internal
1 Kontribusi Pendapatan Asli
Daerah terhadap APBD masih
rendah
1 Tersedianya Perda, Peraturan
Bupati tentang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset
daerah
2 Belum dapat diwujudkan opini
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten
Wonosobo
2 Tersedianya data, informasi,
dokumen, pedoman dan
kebijakan pengelolaan keuangan
dan aset daerah
3 Belum terwujudnya tata kelola
aset daerah yang tertib
administrasi dari perencanaan
sampai dengan pemanfaatan
3 Pengalaman empirik dari
Sumberdaya Manusia dibidang
pendapatan, pengelolaan
keuangan dan asset daerah
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 37
4 Tidak semua pegawai
mempunyai kesempatan
untuk mengikuti bimbingan
teknis tentang pengelolaan
keuangan dan aset daerah
4 Kesiapan SDM dalam
melaksanakan tugas tidak
terbatas oleh jam kerja yang
ditetapkan dalam peraturan
5 Kurang dimanfaatkannya
secara optimal data, informasi
dan dokumen-dokumen
tentang pengelolaan
keuangan dan aset daerah
5 Sikap tenggang rasa dari
sesama aparat cukup tinggi
Peluang dan Tantangan Eksternal
Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat
beberapa peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh
terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2017-2021,
yaitu :
No Peluang No Tantangan
Eksternal Eksternal
1 Laju pertumbuhan sektor
ekonomi yang cukup membaik
1 Masih rendahnya kesadaran
Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi dalam membayar
pajak
2 Pesatnya perkembangan
Teknologi Informasi,
meningkatkan transparansi
informasi mencakup
penyelenggaraan layanan
publik, kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan dan pengelolaan
keuangan daerah
2 Adanya kompetisi yang
sangat ketat antar daerah
dalam pembangunan dan
peraihan dana non APBD
masing – masing daerah
otonom
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 38
3 Kemajuan politik anggota
DPRD Kab. Wonosobo ikut
berpartisipasi
memperjuangkan bantuan
anggaran dari pusat dan
propinsi
3 Perubahan aturan yang cepat
mendorong penatausahaan
keuangan tidak sesuai
dengan kondisi yang ada
Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi saat ini
Kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara
matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat
peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung
jawab. Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi
dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra
kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula stakeholders
yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi
yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial,
ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggaraaa pemerintah daerah dan pembangunan di
Kabupaten Wonosobo, terutaman yang relevan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban daerah.
Berikut ini identifikasi mitra kerja dan stakeholders :
NO MITRA KERJA INTERNAL EFEKTIVITAS YG
DIHARAPKAN PRIORITAS
1 Sumber daya manusia
sebagai analis potensi
pendapatan daerah
Peningkatan produktivitas,
kapabilitas, disiplin,
aksebilitas, dan sejahtera
II
2 Tim Analis aturan
penarikan pendapatan
dan pengelolaan
keuangan dan aset
daerah
Terlindungi dan teraturnya
pengelolaan keuangan dan
aset daerah
III
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 39
3 Tim Analis akuntansi dan
anggaran pendapatan,
belanja serta
pembiayaan
Terpenuhinya tata kelola
keuangan daerah yang
tidak menjerat para
pengelola keuangan
daerah
IV
4 Tim Peneliti RKA, DPA,
SP2D sebagai system
yang saling melengkapi
Tidak terjadinya kesalahan
yang mengakibatkan
kerugian keuangan daerah
I
NO MITRA KERJA
EKSTERNAL
EFEKTIVITAS YG
DIHARAPKAN PRIORITAS
1 SKPD Tersusunnya dokumen
anggaran pendapatan
dan belanja tepat waktu
I
2 KP PRATAMA Terealisasikannya semua
penerimaan dari Bagi
Hasil Pajak
III
3 KPN Lancarnya dana transfer
dari pusat, terutama
yang berhubungan
dengan dana
perimbangan
IV
4 Kas Daerah Tersedianya cash flow
dan dana segar yang
diperlukan dalam belanja
daerah
II
5 Kementrian dan Provinsi Seluruh penerimaan
yang mengakibatkan
bertambahnya kekayaan
daerah masuk dalam
APBD
V
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 40
NO STAGEHOLDERS EFEKTIVITAS YG
DIHARAPKAN PRIORITAS
1 DPRD Dukungan Politis dalam
melaksanakan
pengelolaan keuangan
daerah
III
2 Pers Terpublikasikannya LKPJ,
LPPD dan LPAMJ yang
transparan dan
bertanggungjawab
II
3 Perguruan Tinggi Tersedianya naskah
akademik dalam
penentuan target serta
realisasi APBD
V
4 LSM, Ormas Pemuda Partisipatori
pemanfaatan dana
pembangunan yang
terarah dan
berkesinambungan
IV
5 Masyarakat Dirasakannya manfaat
pembangunan yang
akuntabel
I
Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang
berpengaruh pada tupoksi Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah :
Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan
menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa
depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam
pengelolaan keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak
maupun kewajiban daerah. Dengan demikian pendapatan daerah
yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan lain-lain
yang sah bisa optimal, kemudian kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakibatkan
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 41
oleh belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan bisa
terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang dirumuskan dalam
Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Wonosobo.
Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal
No Kekuatan No Peluang
1 Tersedianya Perda, Peraturan
Bupati tentang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah
1 Laju pertumbuhan sektor
ekonomi yang cukup membaik
2 Tersedianya data, informasi,
dokumen, pedoman dan kebijakan pengelolaan
keuangan dan aset daerah
2 Pesatnya perkembangan
Teknologi Informasi, meningkatkan transparansi
informasi mencakup
penyelenggaraan layanan
publik, kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan dan pengelolaan
keuangan daerah
3 Pengalaman empirik dari
Sumberdaya Manusia
dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
asset daerah
3 Kemajuan politik anggota
DPRD Kab. Wonosobo ikut
berpartisipasi memperjuangkan bantuan
anggaran dari pusat dan
propinsi
No Kelemahan No Hambatan
1 Kontribusi Pendapatan Asli
Daerah terhadap APBD masih
rendah
1 Masih rendahnya kesadaran
Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi dalam
melaksanakan kuwajibannya
2 Belum dapat diwujudkan opini
WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo
2 Aturan dari pemerintah pusat
tentang pengelolaan
keuangan dan aset daerah
yang sering mengalami
perubahan dengan cepat
3 Belum terwujudnya tata
kelola aset daerah yang tertib
administrasi dari perencanaan
sampai dengan pemanfaatan
3 Adanya kompetisi yang sangat
ketat antar daerah dalam
pembangunan dan peraihan dana
non APBD masing – masing
daerah otonom
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 42
4 Tidak semua pegawai
mempunyai kesempatan
untuk mengikuti bimbingan
teknis tentang pengelolaan
keuangan dan aset daerah
4 Banyak daerah – daerah
otonom yang mempunyai
komunikasi dan kemampuan
lobby tinggi
Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu
Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan
melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan
analisis faktor eksternal (KAFE)
KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)
No Lingkungan Bobot Rating
Score (Bobot
x
rating)
Prioritas
Kekuatan
1 Tersedianya Perda, Perbup
dan Keputusan Bupati tentang
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
10 3 30 III
2 Pengalaman empirik dari
Sumberdaya Manusia di
Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
18 2 36 II
3 Kesiapan SDM dalam
melaksanakan tugas tidak
terbatas oleh jam kerja yang
ditetapkan dalam peraturan
Bupati
20 4 80 I
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 43
Kelemahan
1 Belum dapat diwujudkan opini
WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo
17 5 85 II
2 Belum terwujudnya tata
kelola aset daerah yang tertib
administrasi dari perencanaan
sampai dengan pemanfaatan
13 3 39 III
3 Kontribusi Pendapatan Asli
Daerah terhadap APBD masih
rendah
22 4 88 I
Jumlah 100
Dari analisis faktor internal, ternyata kesiapan SDM dalam
melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan
dalam peraturan Bupati menjadi prioritas kekuatan sedangkan
kelemahan yang harus diprioritaskan Kontribusi Pendapatan Asli
Daerah terhadap APBD masih rendah. Prioritas kedua yang kuat
adalah tersedianya Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah
sedangkan untuk kelemahannya adalah belum dapat diwujudkan
opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Prioritas kekuatan ketiga adalah
tersedianya Perda, Perbup dan Keputusan Bupati tentang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sedangkan
Belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi
dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan menjadi kelemahan
yang ketiga.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 44
KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)
No Lingkungan Bobot Rating Score
(Bobot x rating)
Prioritas
Peluang
1 Laju pertumbuhan sektor
ekonomi yang cukup membaik
11 2 22 III
2 Pesatnya perkembangan
Teknologi
Informasi,meningkatkan
transparansi informasi mencakup
penyelenggaraan layanan publik,
kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pengelolaan
keuangan daerah
20 4 80 I
3 Kemajuan politik anggota DPRD Kab.
Wonosobo ikut berpartisipasi
memperjuangkan bantuan anggaran
dari pusat dan provinsi
13 4 52 II
Hambatan
1 Masih rendahnya kesadaran
Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
dalam melaksanakan
kuwajibannya
18 5 90 I
2 Adanya kompetisi yang sangat
ketat antar daerah dalam
pembangunan dan peraihan dana
non APBD masing – masing
daerah otonom
22 4 88 II
3 Aturan dari pemerintah pusat
tentang pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang sering
mengalami perubahan dengan
cepat
16 3 48 III
Jumlah 100
Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama
adalah Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi, meningkatkan
transparansi informasi mencakup penyelenggaran layanan publik,
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 45
kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan
daerah sedangkan yang menjadi hambatannya adalah Masih
rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam
melaksanakan kuwajibannya. Prioritas kedua dalam peluang adalah
adanya Adanya kemajuan politik anggota DPRD Kab. Wonosobo ikut
berpartisipasi memperjuangkan bantuan anggaran dari pusat dan
provinsi, prioritas kedua hambatannya adalah Adanya kompetisi yang
sangat ketat antar daerah dalam pembangunan dan peraihan dana
non APBD masing – masing daerah otonom dan prioritas peluang
yang ketiga adalah Laju pertumbuhan sektor ekonomi yang cukup
dominan sedangkan hambatan prioritas ketiga adalah Aturan dari
pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang sering mengalami perubahan dengan cepat.
MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN
ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS
Eksternal
Internal
Peluang (O) Hambatan (T)
1. Laju pertumbuhan
sektor ekonomi yang
cukup membaik
1. Masih rendahnya
kesadaran Wajib Pajak
dan Wajib Retribusi dalam melaksanakan
kuwajibannya
2. Pesatnya
perkembangan
Teknologi Informasi
sangat membantu dalam data collecting,
analisis dan
pengambilan keputusan
serta mudahnya akses teknologi informasi
2. Aturan dari pemerintah
pusat tentang
pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang sering mengalami
perubahan dengan
cepat
3. Adanya komitmen pemerintah untuk
melaksanakan APBD
secara efisien dan
efektif, serta
meningkatkan PAD dengan melaksanakan
intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber –
sumber PAD
3. Adanya kompetisi yang sangat ketat antar
daerah dalam
pembangunan dan
peraihan dana non
APBD masing – masing daerah otonom
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 46
Kekuatan (S) Strategi (S,O) Strategi (S,T)
1. Tersedianya Perda,
Peraturan Bupati
tentang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset
daerah
1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran wajib pajak, wajib retribusi dalam melaksanakan kuwajibannya membayar pajak/retribusi
1. Peningkatan pemantauan, pengawasan, pengendalian internal dan pengkoordinasian pendapatan daerah sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah
2. Pengalaman empirik
dari Sumberdaya
Manusia dibidang
pendapatan,
pengelolaan keuangan dan asset
daerah
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi melalui media elektronik / teknologi informasi serta pelayanan berbasis TI ( e PAD, e BPHTB, e Retribusi, e PBB P2, e Payment dan lainnya)
2.Mengantisipasi aturan yang ada bila terjadi perubahan aturan dari pusat sehingga pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah tetap berjalan dengan baik
3.Tersedianya dana
yang cukup untuk
melaksanakan fungsi
pengelolaan keuangan daerah
3. Peningkatan alokasi anggaran (APBD) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah baik intensif maupun ekstensif baik di bidang pajak maupun retribusi
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi kemungkinan ada peluang dana yang bisa diserap/transfer ke daerah
Kelemahan (W) Strategi (W,O) Strategi (W,T)
1. Keterbatasan SDM
yang berkualitas
sesuai dengan spesifikasi teknis
pengelolaan
pendapatan,
keuangan dan asset daerah
1. Pengembangan system informasi pendapatan daerah serta meningkatkan SDM para pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah (bintek pajak, retribusi dan aset daerah)
1.Peningkatan SDM aparat dalam penanganan pelayanan kepada WP dan WR serta optimalisasi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan prima
2. Reward dan
Punishment belum disesuaikan dengan
kondisi yang
sebenarnya
berdasarkan ukuran kinerja
2. Pengembangan system pemberian insentif pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yang berbasis kinerja, mengakses Teknologi Informasi
2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan dan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal. Pemberian insentif sesuai dengan bidang tugasnya
3.Belum dapat
diwujudkan opini WTP
(Wajar Tanpa
Pengecualian) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten
Wonosobo
3. Pengembangan aparatur dalam menggali potensi pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan tertib administrasi untuk mendapatkan Laporan Keuangan yang baik (WTP)
3.Pemenuhan kebutuhan
pelayanan administrasi
perkantoran dan asset
daerah sebagai penunjang
pelaksanaan tupoksi
BPPKAD sehingga tertib
adminstrasi dan dapat
tercapai Laporan Keuangan
Pemda WTP
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 47
Berdasarkan pilihan strategi yang dikembangkan dari analisis SWOT
diatas, dilakukan penetapan urutan strategi pilihan sebagai berikut :
STRATEGI
KETERKAITAN DENGAN URUTAN
PILIHAN
STRATEGI VISI MISI NILAI-NILAI
1 2 3 4 1 2 3 4
1. STRATEGI SO
Meningkatkan partisipasi dan
kesadaran wajib pajak dan wajib
retribusi dalam melaksanakan
kuwajibannya membayar
pajak/retribusi (penyelenggaraan
pemungutan pendapatan daerah)
5 4 5 4
Meningkatkan pelayanan penyuluhan
terhadap wajib pajak dan wajib
retribusi melalui media elektronik/TI
serta pelayanan berbasis TI ( e-PAD, e-
BPHTB, e-PBB P2, e-Payment dll)
3 4 5 3
Peningkatan alokasi anggaran (APBD)
dalam rangka meningkatkan PAD
secara intensif dan ekstensif di bidang
pajak dan retribusi (Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah)
3 4 5 3
2. STRATEGI ST
Peningkatan pemantauan,
pengawasan, pengendalian internal
dan pengkoordinasian pendapatan
daerah sesuai regulasi di bidang pajak
dan retribusi daerah
3 3 4 3
Mengantisipasi aturan yang ada bila
terjadi perubahan aturan dari pusat
sehingga pelaksanaan pengelolaan
pendapatan, keuangan dan aset
daerah tetap berjalan dengan baik
4 5 4 4
Meningkatkan koordinasi dengan
pemerintah pusat maupun provinsi
kemungkinan ada peluang dana yang
bisa diserap/transfer ke daerah
4 4 5 3
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 48
3. STRATEGI WO
Pengembangan system informasi
pendapatan daerah serta
meningkatkan SDM para pengelola
pendapatan, keuangan dan aset
daerah (bintek pajak, retribusi dan aset
daerah)
3 4 5 3
Pengembangan system pemberian
insentif pengelola pendapatan,
keuangan dan aset daerah yang
berbasis kinerja, mengakses Teknologi
Informasi
3 4 4 4
Pengembangan aparatur dalam
menggali potensi pendapatan daerah,
pengelolaan keuangan dan aset daerah
serta meningkatkan tertib administrasi
untuk mendapatkan Laporan
Keuangan yang baik (WTP)
3 4 5 4
4. STRATEGI WT
Peningkatan SDM aparat dalam
penanganan pelayanan kepada WP
dan WR serta optimalisasi sarana
prasarana sebagai penunjang
pelayanan prima
4 5 5 4
Peningkatan profesionalisme aparatur
sesuai tuntutan dan kebutuhan
pemenuhan SDM yang handal.
Pemberian insentif sesuai dengan
bidang tugasnya
3 5 5 4
Pemenuhan kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran dan asset
daerah sebagai penunjang
pelaksanaan tupoksi BPPKAD sehingga
tertib adminstrasi dan dapat tercapai
Laporan Keuangan Pemda WTP
4 4 5 5
Nilai keterkaitan Strategi dengan Visi, Misi dan Nilai-nilai menggunakan skala Likert (Model skala 1 – 5), yaitu :
5 = Sangat tinggi keterkaitannya
4 = Tinggi
3 = Cukup
2 = Kurang
1 = Sangat Kurang
Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan Tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical
Factors Success) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci
keberhasilan sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 49
FORMULASI TUJUAN
FKK (CFS)
MISI
CARA FORMULASI TUJUAN
1. Mengelola pendapatan, keuangan dan
aset daerah secara efisien dan efektif,
transparan serta bebas KKN
1. Meningkatkan kinerja Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah
2. Meningkatkan kualitas kinerja Badan
Pengelolaan Pendapatn, Keuangan dan
Aset Daerah yang professional, mandiri
dan kredibel
2. Meningkatkan keterpaduan
pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah
3. Meningkatkan pengelolaan sumber-
sumber penerimaan sesuai potensi yang
ada
3. Pengelolaan adminstrasi Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
4. Meningkatkan pengendalian belanja
secara efisien dan efektif
5. Meningkatkan pengendalian
pengelolaan aset daerah
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 50
BAB 3
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN SKPD
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, antara lain :
1. Pendapatan Asli Daerah masih rendah, hal ini antara lain
dikarenakan belum lancarnya para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
membayar kuwajibannya, adanya wajib pajak dan retribusi yang
belum paham mekanisme pembayaran pajak dan retribusi; atau
respon sebagian masyarakat masih negatif sehingga enggan dan
kurang kesadarannya melaksanakan kuwajibannya membayar pajak
dan retribusi, kekurang tahuannya akan kuwajibannya sebagai
warga negara yang baik. Ada pula yang membayar mendekati jatuh
tempo, atau petugas pungut yang tidak langsung disetorkan ke kas
daerah. Masih adanya komponen – komponen pajak dan retribusi
yang belum digali potensinya sebagai obyek pungut, belum diketahui
potensi PAD yang mendekati kondisi riil, serta masih adanya potensi
PAD yang harus lebih dioptimalkan dalam pengelolaannya;
2. Belum optimalnya mekanisme pelayanan dan sumber daya manusia
pelayanan, baik penanganan pajak dan retribusi di front office
maupun pelayanan kepada SKPD/OPD lain , hal ini perlu untuk lebih
ditingkatkan agar memudahkan dan meningkatkan kenyamanan
bagi WP/WR ataupun pihak lain baik pelayanan secara langsung
maupun layanan berbasis IT;
3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan
kinerja masih dibawah 100 persen, penanganan aset daerah masih
belum optimal, hal ini kemungkinan kurang pahamnya SDM
pengelola keuangan dan aset daerah;
4. Masih perlu ditingkatkan efisiensi dan efektifitas belanja dalam
pelaksanaan APBD dari masing-masing SKPD/OPD;
5. Belum optimalnya kontribusi pendapatan BUMD terhadap
pendapatan daerah.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 51
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dalam
mencapai tujuan dan sasaran organisasi tidak terlepas dari Visi, Misi
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang
telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 –
2021. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD adalah pada :
1. Misi ke 2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran
meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur
pemerintahan daerah dan desa yang profesional, ransparan, bersih
dan melayani dengan arah kebijakannya membangun
ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pada Misi ke dua ini ada dua strategi yang dicanangkan yaitu
Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah
kebijakannya adalah membangun ketatalaksanaan yang efektif dan
efisien. Strategi yang kedua menguatkan sistem akuntabilitas
kinerja pemerintahan dengan arah kebijakan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
serta;
2. Misi ke 3. Meningkatkan kemandirian daerah, dengan sasaran
meningkatnya daya saing daerah dan arah kebijakannya adalah
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan
mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah. Dengan
strategi peningkatan kapasitas fiskal dengan arah kebijakannya
yang pertama mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli
daerah dan yang kedua arah kebijakannya mengoptimalkan kinerja
badan usaha milik daerah.
Untuk lebih jelasnya program-program yang akan dilaksanakan dapat
dilihat pada lampiran Tabel. 3.8. Keterkaitan Sasaran, Strategi dan
Arah Kebijakan Daerah.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 52
3.3 TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA
Kelima misi RPJMD Kabupaten Wonosobo apabila dikaitkan dengan misi
pada RPJMN Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
Keselarasan Agenda Nawacita ( 9 Agenda Prioritas RPJMN 2015 -
2019) dengan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021
9 Agenda Prioritas RPJMN
2015 – 2019
Penjabaran RPJMD
2016-2021
Agenda 2
Akan membuat Pemerintah tidak
absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya.
Diterjemahkan kedalam misi ke 2,
yaitu meningkatkan capaian
kinerja dan pemajuan
penyelenggaraan pemeritahan.
Agenda 3
Akan membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan
desa alam kerangka Negara Kesatuan
Diterjemahkan dalam misi ke 3,
meningkatkan kemandirian
daerah, khususnya arah kebijakan
untuk pengembangan wilayah
terpadu pedesaan. Analogi
dengan agenda nawa cita untuk
memperkuat daerah /
pinggiran, maka pada RPJMD
Wonosobo ini diadopsi dalam arah
kebijakan melakukan
pengembangan wilayah terpadu
pedesaan.
Agenda 4
Akan menolak negara lemah
engan melakukan reformasi
sistem penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya.
Diterjemahkan dalam misi ke 2,
meningkatkan capaian kinerja dan
pemajuan penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya yang
terkait dengan birokrasi dan
aparatur pemerintah
Agenda 6
Akan meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar internasional
Diterjemahkan dalam misi ke 3,
meningkatkan kemandirian
daerah, yang salah satu aspeknya
adalah daya saing dan
peningkatan
produksi/produktivitas daerah.
Agenda 8
Akan melakukan revolusi
karakter bangsa
Diterjemahkan ke dalam misi 3,
meningkatkan kemandirian
daerah, khususnya pada arah
kebijakan sesuai sasaran
terwujudnya masyarakat
bermartabat, berbudaya dan
berdikari
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 53
Dengan memperhatikan Agenda Nawacita, yaitu 9 Agenda Prioritas
RPJMN 2015 - 2019 yang terkait dengan misi RPJMD Kabupaten
Wonosobo 2016 – 2021 yang dijabarkan dan dilaksanakan oleh Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah agenda
yang ke 2, 3, 4, 6 dan 8 yaitu terkait dengan misi ke 2 dan 3 RPJMD
Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021.
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Keselarasan kebijakan dan strategi RTRW Tahun 2011 – 2031 dengan
misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 terlihat pada
strategi Pengembangan Pola Ruang Daerah, yaitu terkait dengan misi
ke 3 RPJMD Meningkatkan Kemandirian Daerah dan pada strategi
RTRW Penetapan Kawasan Strategi Daerah, yaitu terkait pula pada
misi ke 3 RPJMD Kabupaten Wonosobo. Hal ini sesuai dengan misi yang
dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daeah.
Keselarasan Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2011 – 2031 Dengan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021
Kebijakan RTRW Kabupaten
Wonosobo 2011-2031
Penerjemahan RPJMD
Kabupaten Wonososbo Tahun
2016-2021
Pengembangan struktur ruang
daerah
Diterjemahkan dalam misi 4
meningkatkan kesejahteraan dan
pemerataannya
Pengembangan pola ruang
daerah
Misi 3 meningkatkan kemandirian
daerah dan 5 melakukan
harmonisasi prinsip
berkelanjutan dan
berkesinambungan sebagai
prinsip pembangunan daerah
Penerapan kawasan strategis
daerah
Misi 3 meningkatkan kemandirian
daerah dan 4 meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 54
3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS
Dari uraian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi
Kabupaten Wonosobo dalam RPJMD 2016 – 2021 maka dapat
difokuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah antara lain :
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, isu SOTK dan Kepegawaian
yaitu penyempurnaan kebijakan di bidang aparatur akan
mendorong tercptanya kelembagaan yang sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
SKPD. Manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur
yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang
mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Hal
ini akan mendorong perubahan mind set dan culture set pada
setiap birokrat kearah budaya yang lebih profesional, produktif dan
akuntabel.
2. Isu Reformasi Keuangan Daerah, mekanisme penganggaran yang
tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan
masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja
pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggang
waktu serta target yang tepat. Pemerintah juga perlu upaya
meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas
anggaran;
3. Isu Regulasi, Pemerintah daerah di masa depan harus mampu
menyusun kerangka regulasi yang memperhatikan aspek budaya
partisipasi baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu
sendiri. Ketersediaan regulasi/kebijakan daerah yang tepat adalah
berbasis akurasi data dan diimplementasikan berbasis sangsi yang
jelas atas segala bentuk pelanggaran.
4. Isu Transparansi Informasi dengan penggunaan Teknologi
Informasi (TI) diharapkan meningkatkan akuntabilitas publik
berbasis akurasi data. Transparansi informasi mencakup informasi
penyelenggaraan layanan publik, kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah;
5. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah belum optimal, jadwal
pengelolaan proses APBD harus tepat waktu sehingga SKPD dapat
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 55
melaksanakan program/kegiatan dapat tepat waktu terutama
pada kegiatan perubahan anggaran;
6. Pengelolaan aset daerah untuk lebih ditingkatkan;
7. Laporan keuangan belum dapat mencapai predikat opini WTP;
8. Publikasi informasi keuangan daerah kepada masyarakat masih
perlu ditingkatkan;
9. Kerjasama kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil,
DPRD, Partai olitik, dan Pemerintah daerah dalam mengatasi
permasalahan daerah serta kapasitas penguatan kelembagaan
belum optimal;
10. Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo relatif masih rendah,
baik dari PAD maupun Dana Perimbangan belum mencukupi
kebutuhan Kabupaten Wonosobo.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 56
BAB 4
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan lima tahun kedepan Badan
Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan visinya
berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016 – 2021; yaitu pada misi ke ke 2. Meningkatkan capaian
kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta misi
ke 3. Meningkatkan kemandirian daerah, yang terangkum dalam visi
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yaitu :
“Terselenggaranya pelaksanaan tugas pemerintah daerah di
bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah yang
didukung oleh sumber daya manusia yang bersih, berwibawa dan
bertanggungjawab menuju kemandirian daerah”. Harapan yang
dikandung dalam visi tersebut adalah Badan Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah menjadi institusi yang terpercaya dan handal
dalam tata kelola keuangan dan aset daerah, selain itu ikut berperan serta
dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo
yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 yaitu terwujudnya
Kabupaten Wonosobo yang bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera
untuk semua. terutama pada Misi ke dua dan ke tiga.
Misi
Guna mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut diatas
maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai
upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut
yaitu telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Mengelola pendapatan, keuangan dan asset daerah secara efisien dan
efektif, transparan serta bebas KKN;
2. Meningkatkan kualitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah yang professional, mandiri dan kredibel;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan sesuai potensi
yang ada;
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 57
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Berpedoman pada visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, terdapat
beberapa tujuan atau sasaran yang akan dicapai atau akan dihasilkan oleh
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yaitu :
a. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh
sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang berkualitas;
b. Terwujudnya peningkatan efisiensi, efektifitas dan responbilitas
pelayanan publik;
c. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif
ekonomis dan tepat sasaran;
d. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset
daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan;
e. Terlaksananya optimalisasi sumber sumber pendapatan asli daerah;
f. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
berbasis teknologi informasi;
g. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan,
profesional dan bertanggungjawab;
h. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel,
fungsional, kepastian hukum, efisien dan efektif;
i. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
4.3 Strategi dan Kebijakan
Dalam mencapai tujuan / sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana
tersebut diatas, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah diarahkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan
aset daerah yang handal, untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Daerah. maka strategi yang ditempuh
antara lain :
Strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu dengan
langkah-langkah :
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 58
a. Penyederhanaan dan modernisasi sistem perpajakan dan retribusi
daerah (komputerisasi);
b. Penyempurnaan landasan hukum, menyusun dan mengevaluasi
regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai
ketentuan pajak dan retribusi daerah, serta manfaat yang diharapkan
dari peningkatan pendapatan asli daerah;
d. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan
data perpajakan yang bersangkutan;
e. Pengkajian penerapan jenis pajak dan retribusi baru;
2. Menguatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan langkah :
a. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan
pendapatan daerah;
b. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait
dalam penanganan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan
dan aset daerah;
d. Peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah.
3. Peningkatan kapasitas fiskal
Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui
langkah – langkah intensifikasi dan ekstensifikasi.
a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak BPHTB dan PBB
P2 yang telah didaerahkan;
b. Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD, pengelolan BUMD
secara efisien dan efektif melalui peningkatan manajemen,
profesinalisme BUMD serta memperkuat permodalannya;
C. Mengoptimalkan penerimaan dari bagi hasil perpajakan melalui kerja
sama dengan pusat dan daerah melalui penyerapan basis pajak
terkait.
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 59
4.4 Kebijakan
Dalam rangka mewujudkan sasaran yang terkandung dari misi yang
telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah telah menetapkan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan
yaitu :
1. Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
a. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang–
undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat yang
didukung oleh sarana prasarana dan sumber daya manusia yang
berkualitas;
b. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai;
c. Pengkajian kebijakan di bidang penerimaan dan belanja daerah;
d. Pengkajian kebijakan di bidang pengelolaan asset daerah;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
a. Meningkatkan pelayanan kepada OPD terkait, wajib pajak dan
retribusi;
b. Pengelolaan administrasi Badan Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah;
c. Mengadakan sosialisasi peraturan serta melaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah,
pengelolaan keuangan serta asset daerah.
3. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah
a. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah
b. Meningkatkan/optimalisasi pendapatan daerah (PAD dan non
PAD);
Berdasarkan tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan
diatas Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah telah
menetapkan target sasaran capaian kinerja sebagai indikator dan
instrumen pencapaian visi dan misi sampai tahun 2021 yaitu dapat dilihat
pada tabel 3.8 Keterkaitan Sasaran Startegi dan Arah Kebijakan daerah
sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 60
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 61
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 62
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 63
BAB 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 PENGANTAR
Pada Tabel 5.2 menggambarkan rencana program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Wonosobo selama lima tahun kedepan. Dalam
hal ini diutarakan pula tentang tujuan, sasaran, indikator
program/kegiatan yang telah digariskan serta target kinerja program
yang telah ditetapkan sekaligus nilai nominalnya (lihat dalam lampiran
tabel 5.2).
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 64
BAB 6
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 PENGANTAR
Di bawah ini tabel 6.2 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD menggambarkan bahwa Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo,
menjabarkan pencapaian tujuan dan sasaran menggunakan indikator –
indikator yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016 – 2021. Sebagai pembanding peningkatan perkembangan
indikator dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah kondisi
kinerja pada awal periode RPJMD, yaitu pada tahun 2015. Berdasarkan
program – program yang telah dicanangkan diharapkan target capaian
sasaran tahunan atau target tiap tahun dapat dicapai (lihat lampiran
tabel 6.2).
RENCANA STRATEGIS BPPKAD KAB. WONOSOBO 2017 - 2021 Page 65
BAB 7
PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 – 2021 disusun
sebagai dokumen perencanaan selama lima tahun dalam rangka
mengoperasionalkan RPJMD Kabupaten Wonosobo yang diselaraskan dengan
tugas, fungsi dan tata kerja dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan
aset daerah. Dengan Renstra ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi
masing-masing bidang yang ada di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan tahunan;
yaitu lebih fokus pada output dan outcomes sehingga indikator capaian kinerja
yang telah ditargetkan dapat tercapai sekaligus mendukung terwujudnya visi,
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan
demikian diharapkan bahwa program dan kegiatan yang telah disusun oleh
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Wonosobo sudah dapat memadai dan mendukung mencapai sasaran yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten WonosoboTahun 2016 - 2021.
Wonosobo, Maret 2017
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
ttd
Drs. M. KRISTIJADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681212 199403 1 005