ACCOUNTING THEORY – JAYNE GODFREY

CHAPTER 3

APPLYING THEORY TO ACCOUNTING REGULATION

OLEH :

NAMA : DYAH AGUSTINA MURTAFIAH

KELAS : IX C KHUSUS

NO ABS. : 6

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

2015

RESUME

Terdapat beberapa teori yang relevan untuk memahami regulasi terkait pelaporan

keuangan, diantaranya adalah:

1. Teori Pasar Efisien

2. Teori Keagenan

3. Teori Regulasi

Teori Pasar Efisien

Teori Pasar Efisien berpendapat bahwa pasar akan berfungsi secara maksimal ketika

tidak ada intervensi pemerintah. Tingkat efisiensi maksimal dapat dicapai dengan

membiarkan kekuatan supply dan demand di pasar dapat membentuk perilaku pasar

dengan sendirinya (secara alami). Intervensi pemerintah tetap ada namun dengan

tujuan berbeda, yaitu untuk memantau perkembangan pasar dan sebagai usaha untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Akuntansi dapat dipandang sebagai industri informasi karena bisnis akuntansi

menghasilkan informasi. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa informasi

akuntansi sama halnya dengan barang-barang lain yang fungsi supply dan demand-nya

harus beroperasi di pasar. Terdapat permintaan informasi akuntansi oleh para

pengguna laporan keuangan dan terdapat penawaran atas informasi tersebut yang

disediakan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Harga keseimbangan

atas informasi akuntansi tersebut nantinya secara teoritis dapat terbentuk sesuai

dengan pertemuan antara supply dan demand atas informasi akuntansi. Dengan kata

lain, kekuatan pasar bebas dapat menentukan jenis data apa yang perlu disediakan

dan standar akuntansi yang mendasarinya.

Namun terdapat kritik terhadap teori ini, yaitu bahwa mekanisme pasar tidak dapat

mencapai titik keseimbangan harga yang ideal karena beberapa hal :

1. Informasi akuntansi tidak dapat disamakan dengan barang-barang lainnya karena

informasi akuntansi temasuk jenis ‘public’ good. Ketika informasi diumumkan oleh

perusahaan, maka informasi tersebut tersedia untuk siapa saja. Walaupun

informasi tersebut dapat dijual hanya kepada orang-orang tertentu, namun orang-

orang yang tidak membeli (membayar) kepada perusahaan untuk memperoleh

informasi tersebut tidak bisa dikeluarkan begitu saja dari kelompok pengguna

laporan keuangan. Fenomena ini disebut ‘free-rider’. Hanya intervensi peraturan

Learning Objective 1. Teori Regulasi yang Relevan dengan Akuntansi dan Auditing

dari pemerintah yang dapat membujuk perusahaan untuk mengumumkan informasi

hanya kepada orang-orang tertentu untuk memenuhi permintaan pasar.

2. Perusahaan memiliki kekuatan monopoli atas penyediaan informasi mengenai

perusahaannya. Oleh karena itu, akan timbul kecenderungan bahwa perusahaan

akan mengurangi informasinya (underproduce) dan menjual informasi tersebut

pada harga yang tinggi.

Teori Keagenan

Atkinson dan Feltham menyatakan bahwa teori agensi ini terutama membahas

mengenai pelayanan terhadap kebutuhan informasi. Teori ini berfokus pada hubungan

antara satu orang yang mempercayakan kesejahteraannya kepada orang lain, yakni

agen (manager). Atkinson dan Feltham menjelaskan bahwa permintaan atas pelayanan

akan informasi tersebut berhubungan dengan keinginan untuk :

a. Memotivasi agen

b. Mendistribusi risiko secara efisien

Informasi dikatakan bernilai jika informasi tersebut dapat meningkatkan alokasi sumber

daya dan risiko dalam perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi

ketidakpastian. Ketidakpastian dalam teori agensi ini diklasifikasikan menjadi dua hal,

yaitu Ex ante dan Ex post. Ex ante (sebelum) adalah ketidakjelasan yang terjadi pada

saat keputusan akan dibuat, sedangkan Ex post merupakan ketidakjelasan yang terjadi

setelah keputusan dibuat dan hasilnya telah direalisasikan.

Atkinson dan Feltham memandang peran standardisasi sebagai salah satu identifikasi

situasi dimana peningkatan kesejahteraan dapat diperoleh dari aturan laporan

keuangan yang telah diberikan. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, konsekuensi

ekonomi atas standar akuntansi memegang peranan penting.

Teori Regulasi

a. Public Interest Theory

Alasan ekonomi utama atas intervensi pemerintah pada operasi di berbagai pasar

adalah kegagalan pasar. Dalam kerangka teori ini, aturan yang dibuat oleh legislatif

cenderung untuk melindungi kepentingan konsumen dengan menstabilkan

peningkatan kinerja ekonomi.

Potensi kegagalan pasar terjadi ketika terdapat kegagalan pada salah satu kondisi

yang diperlukan agar kegiatan operasi dalam pasar persaingan sempurna dapat

tetap berjalan, sebagai contoh :

1. Tidak adanya persaingan (monopoli, oligopoli)

2. Adanya halangan untuk masuk ke dalam pasar

3. Adanya asimetri informasi antara pembeli dan penjual atau sinyal pasar tertentu

(contoh : reputasi penjual)

4. ‘public good’ nature atas beberapa barang dimana ketetapannya untuk beberapa

individu tertentu membuat produk dimaksud tersedia pula untuk individu lainnya

dalam jumlah yang sama dan tanpa biaya, misalnya informasi keuangan.

Kegagalan pasar terjadi disini karena penetapan harga secara normal tidak

berfungsi di dalam pasar.

Teori kepentingan public berdasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi

merupakan subjek terhadap rangkaian ketidaksempurnan pasar atau kegagalan

transaksi dimana jika ini dibiarkan salah terus menerus akan mengakibatkan hasil

yang tidak sama dan tidak efisien.

b. Regulatory Capture Theory

Teori ini menganggap bahwa walaupun tujuan asli dibuatnya peraturan adalah untuk

melindungi kepentingan umum, namun tujuan ini sebenarnya tidak dapat tercapai

karena dalam prosesnya pihak pelaksana peraturan tersebut cenderung untuk

mengatur atau mendominasi para pembuat peraturan itu sendiri.

Teori Capture mengasumsikan :

1. Bahwa semua anggota masyarakat adalah rasional secara ekonomi, oleh karena

itu, masing-masing orang akan mengejar kepentingan dirinya sendiri pada satu

titik dimana manfaat tambahan untuk pribadi yang didapatkan dengan melobi

pembuat peraturan sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan. Sehingga

orang-orang akan melobi peraturan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2. Sama halnya dengan teori kepentingan publik, bahwa pemerintah tidak memiliki

peran independen dalam proses pembuatan peraturan dan kepentingan

kelompok akan bersaing untuk mengawasi kewenangan pemerintah untuk

mencapai distribusi kesejahteraan.

Alasan utama teori ini adalah bahwa keputusan atas peraturan biasanya memiliki

dampak terbesar pada kepentingan industri. Sehingga, industri-industri tersebut

merasa bahwa posisi keuangan secara keseluruhan dipengaruhi oleh keputusan

peraturan secara signifikan. Teori ini menyarankan kepada lembaga akuntansi

profesional atau badan hukum untuk mencari kontrol sebanyak-banyaknya dalam

mengatur standar akuntansi yang dapat menjadi panduan dalam sistem pelaporan

oleh para anggotanya (industri).

c. Private Interest Theory

Teori ini mengasumsikan bahwa peraturan menjadi sebuah eksistensi sebagai hasil

dari tanggapan pemerintah terhadap permintaan publik untuk memperbaiki segala

bentuk ketidakefisiensian atau ketidaksamaan praktik yang dilakukan oleh individu

ataupun organisasi. Teori ini disampaikan oleh Stigler pada tahun 1971 yang

menyatakan bahwa pemerintah memiliki satu sumber daya dasar yang tidak

dibagikan bahkan kepada warga yang paling kuat sekalipun : ‘the power to coerce’.

The power to coerce ini merupakan sumber daya potensial untuk mengancam firma

bisnis dimana dengan kekuatan tersebut dapat melarang atau memaksa untuk

menyediakan atau mengambil pajak dan subsidi, dengan kata lain pemerintah dapat

menolong atau bahkan mencelakai berbagai bisnis.

Stigler berpendapat bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan

peraturan relatif berhubungan dengan kekuatan politik dari beberapa kepentingan

kelompok. Interaksi mereka adalah dengan para politikus dimana para politikus

tersebut bersifat tidak netral. Politikus cenderung memaksimalkan kesempatan

mereka untuk kesuksesan kampanye masa depan. Esensi dari transaksi ini dalam

pasar politik adalah untuk mentransfer kesejahteraan dengan para pemilih dari sisi

permintaan dan wakil politik mereka dari sisi penawaran.

Teori ini percaya bahwa terdapat pasar dengan regulasi yang sama yaitu kekuatan

supply dan demand yang beroperasi dalam pasar modal. Dalam pasar politik ini,

banyak terdapat bidder (penawar). Namun hanya satu kelompok yang akan berhasil,

yaitu kelompok dengan penawaran tertinggi. Biasanya, produsen merupakan

kelompok dengan tawaran (bid) tertinggi sehingga mereka dapat menggunakan

kewenangan pemerintah untuk mengambil manfaat sendiri.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, produsen merupakan kelompok dengan

tawaran tertinggi, sehingga otomatis konsumen merupakan kelompok dengan

tawaran paling rendah. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Cost of organization

2. Information cost

Pernyataan dasar dari teori kepentingan pribadi ini adalah bahwa terdapat hukum

diminishing returns dalam hubungan antara ukuran kelompok dan biaya untuk

mengunakan proses politik. Teori ini percaya bahwa peraturan bukan merupakan

hasil dari respon pemerintah atas permintaan publik melainkan untuk melayani

kepentingan pribadi beberapa kelompok dan dibuat serta dijalankan untuk

mengambil keuntungan diri sendiri.

Sehingga, peraturan dapat dipandang sebagai alat untuk mentransfer keuntungan

kepada kelompok yang well-organized dalam hal subsidi, penetapan harga,

pengawasan atas masuknya pesaing politik, dan lain-lain. Teori ini memprediksikan

bahwa pembuat peraturan akan menggunakan kewenangannya untuk mentransfer

pendapatan dari mereka yang tidak memiliki kekuatan politik kepada mereka yang

memiliki kekuatan politik.

Application of Public Interest Theory

Di dalam public interest theory, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan suatu

regulasi yang berguna untuk melindungi kepentingan publik. Hal ini terjadi karena

mekanisme pasar gagal sehingga untuk meluruskannya, pemerintah harus turut

campur dengan pembuatan regulasi baru. Contoh aplikasi di dunia nyata adalah kasus

Enron dimana pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan

Sarbanas-Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 agar meminimalisir terulangnya kasus

semacam Enron.

Selain itu, pemerintah Australia juga melindungi kepentingan pubik dengan mendirikan

Accounting Standard Review Board (ASRB) pada tahun 1984. ASRB mengintervensi

dalam standar-standar akuntansi karena sudah terlalu banyak perusahaan yang jatuh

karena pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini sangat

merugikan investor karena investor tidak dapat memastikan bahwa informasi keuangan

yang ia terima adalah benar. Investor sangat berisiko dalam menerima informasi

asimetris.

Sebelum adanya campur tangan pemerintah, informasi keuangan perusahaan sangat

tinggi risiko akan penipuan karena laporan keuangan dipandang sebagai barang publik

sehingga tidak diperlukan biaya dalam mendapatkannya. Maka manajemen dan para

Learning Objective 2. Bagaimana Teori Regulasi Diterapkan pada Praktik

Akuntansi dan Auditing

akuntan tidak ada tanggung jawab dalam membuat laporan keuangan yang

menguntungkan penggunanya. Mereka justru membuat laporan keuangan yang

menguntungkan pihak internal perusahaan yaitu mereka sendiri. Mereka lebih fokus

dalam membuat laporan keuangan yang membuat citra perusahaan semakin bagus

dan dapat menarik sebanyak-banyaknya investor.

Setelah adanya campur tangan pemerintah, investor sebagai public interest, dilindungi

dengan adanya standar-standar yang harus di penuhi perusahaan dalam membuat

laporan keuangan. Malah dengan adanya pilihan laporan keuangan untuk diaudit, tidak

hanya investor saja yang diuntungkan tetapi juga para internal perusahaan. Mereka

dapat meminimalkan risiko informasi mengenai perusahaannya sehingga bank mau

meminjamkan hutang dengan bunga yang lebih rendah dan dengan syarat-syarat yang

lebih mudah.

Application of Capture Theory

Walker memberikan pendapatnya mengenai ASRB. Ia berpendapat bahwa terjadi

capture theory dalam proses pembuatan peraturan oleh ASRB. Ia menyimpulkan

bahwa para profesi akuntan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh ASRB. Hal ini

terlihat karena ASRB mengadakan merger dengan AARF (Australian Accounting

Research Foundation) dan setelah merger ini, 22 dari 23 standar yang dikeluarkan oleh

ASRB datang dari profesi akuntan. Padahal, ASRB bebas menerima masukan standar

dari sumber manapun. Menurut Walker, ASRB gagal dalam mendirikan fungsinya

sebagai pembuat standar laporan keuangan yang netral dan tidak bias.

Contoh asumsi lain apakah telah terjadi capture theory di dunia akuntansi yaitu

keputusan untuk membuat IFRS sebagai standar akuntansi di seluruh dunia. Hal ini

memperlihatkan bahwa keputusan penggunaan IFRS secara global sangat

menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang go public karena ini akan

mempermudah mereka dalam mendapatkan modal secara bebas. Ini disebabkan

investor lebih mudah mengerti laporan keuangan perusahaan dari negara lain dan

dapat membandingkan laporan keuangan dengan lebih mudah antara perusahaan lokal

dengan perusahaan negara lain.

Application of Private Interest Theory

Rahman memberikan komentar atas pendapat yang dikeluarkan oleh Walker. Rahmat

berpendapat bahwa studi kasus yang dilakukan Walker kurang mendalam dan kurang

luas karena pihak-pihak yang dapat mengintervensi keputusan ASRB tidak hanya

datang dari profesi akuntan saja tetapi juga datang dari Ministrial Council Australia.

Tugas Ministrial Council ini adalah menyetujui atau tidak menyetujui keputusan yang

dibuat ASRB. Keputusan yang tidak disetujui adalah keputusan yang berisiko mebuat

gejolak permasalahan politik. Selain itu, keputusan juga dapat dipengaruhi oleh

National Companies and Securities Commission (NCSC) sekarang disebut Australian

Securities and Investment Commission (ASIC).

Rahman berpendapat bahwa bukan capture theory yang terjadi melainkan private

interest theory. Rahman juga berpendapat bahwa Walker tidak memperhatikan siapa

saja yang menduduki jabatan di dalam ASRB. Orang-orang yang menduduki posisi di

ASRB sebagian besar adalah para corporate manager dan direktur perusahaan-

perusahaan yang akan sangat terpengaruhi atas keputusan yang dibuat ASRB.

Menurut Rahman, memang para profesi akuntan terpengaruhi oleh standar yang

dikeluarkan ASRB, tetapi yang terpengaruhi dalam kegiatan mereka adalah kegiatan

dalam membuat laporan keuangan saja. Lain hal jika dibandingkan pengaruh yang di

alami oleh para corporate manager dan direktur yang juga menduduki posisi di ASRB.

Merekalah orang-orang yang harus dapat membuat perusahaan tetap memiliki

performa baik di mata investor walaupun harus menghadapi standar laporan keuangan

yang dikeluarkan ASRB. Maka ASRB sebenarnya membuat peraturan yang

menguntungkan kepentingan pribadi para pejabat di ASRB.

Standard Setting as a Political Process

Proses pembuatan peraturan sering kali dipandang sebagai proses politik karena

dampak yang dihasilkan cukup besar dan pihak-pihak yang terpengaruhi akan

berusaha untuk turut campur dalam pembuatan peraturan itu. Menurut Watts dan

Zimmerman, proses politik itu sebenarnya adalah pihak-pihak yang mengejar dan

melindungi self-interest. Maka dalam membuat peraturan akuntansi yang tentu

berdampak politik harus dapat melindungi kepentingan seluruh pihak terutama

kepentingan pengguna laporan keuangan.

Contoh dalam dunia nyata adalah joint project yang dilakukan oleh IASB dan FASB.

Disini mereka sedang menentukan standar yang diberlakukan mengenai lease

accounting. Karena banyak sekali perusahaan yang melakukan kontrak operating lease

untuk menghindari penulisan debt di laporan keuangan mereka. Misal 90% perjanjian

kontrak lease di Australia dilakukan dengan off-balance sheet atau operating lease.

Bahkan di Amerika Serikat, pembayaran lease yang harus dilakukan oleh US-listed

companies mencapai $1,4 Triliun dan semua ini off-balance sheet. Tentu saja ini

sangat merugikan pengguna laporan keuangan karena mereka tidak mendapatkan

gambaran yang sebenarnya mengenai perusahaan dimana mereka akan atau sudah

berinvestasi.

Contoh lain lagi adalah mengenai IAS 39 tentang Financial Instruments – Recognition

and Measurement di European Union (EU). Negara-negara di Eropa pada awalnya

mengikuti standar GAAP masing-masing negara dalam metode pelaporan akuntansi.

Tetapi sejak tahun 2002, mereka diharuskan untuk mengikuti IAS, minimal dalam

pelaporan akun-akun konsolidasi. Perubahan ini sangat besar dan dramatis karena

pada awalnya mereka menggunakan historical cost dalam pelaporan financial

instrument dan menyatakan gain jika instrument tersebut dijual. Tetapi sekarang

dengan IAS 39, mereka harus melaporkan unrealized gain and losses yaitu

menyatakan gain dan loss sesuai naik atau turunnya harga pasar walaupun mereka

tidak menjual instrument tersebut.

Negara-negar di Eropa terutama Perancis dan Jerman tidak setuju karena mereka tidak

familiar dengan metode ini. Selain itu menurut mereka, IAS 39 sangat merugikan

karena pergerakan tahunan laporan keuangan mereka akan tidak stabil. Lalu

perusahaan-perusahaan, professional associations, industry representative, dan

Europian representative bodies seperti FEE dan EFRAG menyuarakan ketidaksetujuan

mereka akan peraturan IAS 39.

Hasilnya adalah negara-negara di Eropa harus mengikuti peraturan IASB termasuk IAS

39 tetapi dengan beberapa pengecualian yaitu mereka tidak harus menghitung dengan

fair value dan peraturan lain tentang hedging. Maka dapat terlihat bahwa kegiatan

politik ini pun sukses dalam merubah arah standar akuntansi yang diberlakukan.

Contoh yang terakhir adalah tentang IAS 38 mengenai Intangible Assets. IAS 38

menggunakan sistem intangible assets yang sangat berbeda dengan yang

diberlakukan di Australia. Misal di IAS 38, intangible asset yang dibuat secara internal

dan intengable asset yang tidak memiliki active market tidak boleh di laporkan di

laporan keuangan. Australian Accounting Standard Board (AASB) berupaya untuk

mengubah keputusan International Accounting Standard Board (IASB) agar Australia

tidak perlu memberlakukan IAS 38 ini. Tetapi berbeda kasusnya dengan yang terjadi di

Eropa, IASB menolak permintaan AASB dan tetap mengharuskan Australia mengikuti

IAS 38. Bahkan pemerintah Australia juga memilih untuk tidak ikut campur dalam

permasalahan IAS 38 sehingga dapat kita lihat bahwa IASB berupaya untuk terlihat

sebagai badan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh keadaan politik apapun. Ini

memperlihatkan bahwa pengaruh dari corporate sector dalam penentuan standar

akuntansi sudah hilang

.

Ada beberapa pihak yang berperan aktif dalam pelaporan keuangan, yaitu: pihak yang

menyiapkan laporan keuangan (direktur perusahaan, eksekutif, dan manajer) dan

auditor eksternal perusahaan. Aktivitas dari pihak-pihak tersebut dipengaruhi oleh

lingkungan dimana laporan keuangan tersebut bertempat, seperti legal, ekonomi,

politik, dan sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam kerangka regulasi yang

digunakan dalam menghasilkan laporan keuangan para negara-negara di dunia,

terdapat beberapa elemen yang umum digunakan, yaitu :

1. Statutory requirements (persyaratan hukum)

Persyaratan hukum berperan sebagai suatu insentif bagi perusahaan untuk

menyediakan laporan keuangan yang diaudit. Dalam beberapa negara, hukum

mewajibkan direktur untuk menyediakan laporan keuangan yang diaudit. Dengan

demikian, motivasi utama bagi direktur dan auditor adalah memenuhi persyaratan

hukum tersebut. Di lain sisi, peraturan perusahaan mungkin akan mewajibkan

persyaratan dasar yang berkaitan dengan laporan mana yang harus disiapkan,

frekuensi penyiapan, dan informasi apa yang harus dimasukkan ke dalam laporan

keuangan. Contohnya di Australia, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan

informasi mengenai performa lingkungan mereka. Persyaratan mengenai laporan

keuangan berasal dari standar akuntansi yang spesifik dan bagi beberapa

jurisdiksi, standar tersebut memiliki kekuatan hukum. Sebagai contoh, perusahaan-

perusahaan European Union (EU) yang terdaftar di bursa saham wajib mengikuti

standard IASB dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Sementara di

Australia, peraturan perusahaan mensyaratkan semua pihak untuk mengikuti

standar akuntansi IASB. Peraturan perusahaan sebagai bagian dari sistem legal

yang luas mungkin juga memiliki cara untuk memonitor kesesuaian dengan

persyaratan hukum tersebut. Selain itu, sistem tersebut juga menyediakan sanksi

dan penalti yang mendukung kesesuaian dengan peraturan perusahaan.

Learning Objective 3. The Regulatory Framework for Financial Reporting

2. Corporate governance (tata kelola perusahaan)

Tata kelola perusahaan merupakan sebuah struktur, proses, dan institusi di dalam

dan sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuatan dan kontrol sumber daya di

antara para partisipan. Beberapa praktik tata kelola perusahaan berasal dari hukum

yang mensyaratkan direktur untuk mengambil tindakan spesifik yang berkaitan

dengan manajemen perusahaannya. Sebagai contoh, persyaratan untuk

melakukan rapat dengan pemegang saham dan pengungkapan informasi penting

mengenai perusahaan merupakan salah satu tata kelola perusahaan yang

tergolong dasar namun sudah memiliki kekuatan hukum.

Sebuah kerangka regulasi dapat berisi tambahan pedoman dan peraturan tata

kelola perusahaan yang timbul dari rekomendasi sektor swasta yang diberikan

secara sukarela dan peraturan yang terdaftar dalam bursa saham (stock

exchange). Pedoman tata kelola perusahaan dapat menjadi arahan yang baik bagi

direktur untuk mengadopsi mekanisme perusahaan yang tepat dan sesuai dengan

kondisi masing-masing perusahaan. The International Federation of Accountants

merupakan salah satu contoh pedoman dari kode tata kelola perusahaan yang

diterbitkan di Ingggris. Di Inggris, bursa saham yang disegani merekomendasikan

kesesuaian dengan kode tata kelola perusahaan dan mewajibkan perusahaan yang

tidak sesuai untuk menyediakan penjelasan mengenai alasan mengapa tidak

sesuai. Aturan ini dikenal dengan nama “if not, why not”.

3. Auditors and oversight (auditor dan pengawasan),

Di banyak negara, auditor memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam

menyediakan kepastian mengenai kualitas laporan keuangan yang dikeluarkan

oleh perusahaan. Bentuk regulasi yang paling dasar dari profesi auditor adalah

membatasi anggota hanya untuk orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu dan

pengalaman serta membutuhkan pendaftaran untuk berlatih. Bentuk regulasi

lainnya adalah dibutuhkannya komitmen dari para anggota profesional terhadap

kode etik. Hampir semua bentuk dari regulasi tersebut merupakan self-imposed,

karena seorang profesional setuju mengikuti keseluruhan peraturan untuk menjaga

keistimewaan posisi dan melindungi hak mereka untuk melakukan praktik sebagai

seorang profesional. Sebagai contoh, sektor swasta yang membuat peraturan

sendiri (self-regulation) mengenai profesi akuntan merupakan bentuk awal

pengawasan terhadap auditor. Badan profesional telah mengambil peranan untuk

mengawasi profesi auditor secara serius dengan menggunakan sumber daya yang

tersedia demi mengembangkan standard profesi dalam level nasional dan

internasional. Banyak badan nasional yang mewakili para auditor untuk

mengadopsi International Standard of Auditing (ISA) sebagai sebuah indikasi dari

komitmen mereka untuk menyediakan jasa berkualitas tinggi dan

mendemonstrasikan sikap yang tepat kepada semua anggota profesi. Lingkup

tanggung jawab untuk pengawasan auditor melalui badan hukum menyediakan

regulasi yang lebih independen dibandingkan dengan melakukan self-regulation.

Pilihan melalui peraturan hukum dibandingkan self-regulation dapat mencerminkan

perbedaan ekonomi atau politik dalam mengelola pasar modal.

4. Independent enforcement bodies (badan pelaksana independen).

Peran badan pelaksana independen dalam regulasi pelaporan keuangan adalah

mendukung kesesuaian dengan regulasi yang mengatur mengenai pelaporan

keuangan, yang terdapat dalam hukum dan standar akuntansi. Badan pelaksana

independen merupakan perpanjangan dari pengajuan pengawasan yang

merupakan bagian dasar dalam kerangka regulasi. Pendirian badan pelaksana

independen berkaitan dengan adopsi IFRS tahun 2005. Seorang regulator pasar

sekuritas merupakan bentuk pengawasan yang paling sering digunakan untuk

mengawasi badan pelaksana independen, contohnya adalah Security Exchange

Commission di Amerika Serikat. Badan pelaksana independen dapat memiliki

kewajiban dan kekuatan yang luas berkaitan dengan regulasi pasar sekuritas, yang

jauh melebihi dari pengawasan laporan keuangan. Meskipun demikian, badan

tersebut dapat secara aktif melaksanakan persyaratan pelaporan keuangan yang

terdapat dalam hukum dan standard akuntasi yang berlaku.

Dalam diskusi mengenai kerangka peraturan pelaporan keuangan (regulatory

framework for financial reporting), kita mengetahui bahwa syarat pelaporan keuangan

pada dasarnya berasal dari undang-undang hukum dan standar akuntansi. Pada

bagian ini, akan dijelaskan mengenai perkembangan dari badan pembuat standar

internasional (international standard setting body) dan proses pembentukan standar

akuntansi dan audit internasional (process of setting international accounting and

auditing standards).

Learning Objective 4. The Institutional Structure for Setting Accounting & Auditing

Standards

Latar Belakang

Perkembangan awal standar akuntansi dimulai ketika dibentuknya International

Accounting Standards Committee (IASC) di London pada tahun 1973. Komite ini berisi

perwakilan dari badan akuntansi profesional dari sembilan negara, yaitu Australia,

Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris-Irlandia, Amerika Serikat, dan

Jerman Barat. Tujuan komite adalah untuk mengembangkan standar akuntansi sektor

swasta yang cocok untuk digunkan di negara-negara seluruh dunia.

Sebelum tahun 2005, International Accounting Standards (IAS) berpengaruh di banyak

negara. Papua New Guinea dan Indonesia mengadopsi IAS karena negara-negara

tersebut belum memiliki struktur pembuat standar nasional. IAS juga digunakan oleh

Singapur dan Hongkong dalam pengembangan standar akuntasi nasional mereka.

Selain itu, ternyata IAS juga telah digunakan sejak awal tahun 1990 oleh Switzerland

dan Jerman. Perusahaan-perusahaan negara tersebut menggunakan IAS untuk

menyediakan informasi tambahan kepada paserta pasar modal dalam bentuk yang

lebih transparan dan dapat dibandingkan (comparable).

Karena IASC dibentuk oleh negara-negara yang memiliki praktik akuntansi dan

pendekatan standar akuntansi yang berbeda, maka pada awalnya IAS sering

memperbolehkan pilihan kebijakan akuntansi untuk memasukkan preferensi dari

berbagai negara anggota. Oleh karen itu, selama akhir tahun 1980, IASC mulai

mengerjakan Improvement Project, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas IAS

dan menghilangkan banyak perlakukan opsional (optional treatments).

Pada tahun 2001, IASC direstrukturisasi karena dianggap tidak independen, sehingga

dibentuk International Accounting Standards Board (IASB). IASB ini merupakan badan

pembuat standar yang independen dan strukturnya berdasarkan Financial Accounting

Standards Board (FASB). IASB ini beranggotakan empat belas orang dengan jam kerja

penuh (full time members), yang ahli dan berpengalaman dalam akuntansi profesional

dan pembuatan standar. IASB memiliki kewajiban untuk terus memperbaharui IAS yang

sudah ada dan membuat International Financial Reporting Standards (IFRS).

Aktivitas yang dilakukan oleh IASB menjadi semakin penting dan terus meningkat,

terutama dimulai sejak tahun 2002. Pada tahun tersebut, European Commission (EC)

memutuskan untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005. Oleh karena itu, EC

mengumumkan kepada seluruh perusahaan publik di negara-negara anggota European

Union (EU) untuk bersiap-siap menggunakan standar IASB. Hal ini menjadi sebuah

perubahan fundamental dalam langkah mempromosikan pembuatan informasi

keuangan yang lebih transparan dan dapat dibandingkan. Tujuan keputusan ini adalah

menciptakan sebuah pasar modal terpadu di Eropa. Tentunya penerapan standar IASB

ini tidak bisa secara instan, tetapi membutuhkan proses. Oleh karena itu, dalam

menghadapi keputusan penerapan standar IASB ini, IASB dan negara-negara anggota

EU melakukan berbagai aktivitas persiapan seperti :

1. IASB diminta untuk membuat standar yang stabil dengan tenggat waktu 1 Maret

2004. Standar ini kemudian ditinjau ulang oleh Accounting Regulatory Committee

(ARC) dari EC yang akan merekomendasikan standar tersebut kepada EC.

2. Setiap negara anggota EU harus menyiapkan diri untuk mengadopsi standar

internasional dengan mempertimbangkan bagaimana IFRS akan diintegrasikan

dengan standar pelaporan keuangan nasional masing-masing Negara.

3. Profesi akuntansi (baik auditor internal maupun eksternal) harus bersiap

menghadapi adopsi dan penggunaan IFRS. Oleh karena itu, dilakukanlah

pelatihan-pelatihan untuk mempelajari standar internasional tersebut. Perusahaan

juga harus mempersiapkan para karyawannya untuk mengerti standar internasional

tersebut dan perusahaan juga harus menyampaikan informasi kepada para investor

mengenai dampak dari adopsi IFRS kepada laporan keuangan mereka.

Program Konvergensi IASB & FASB

Pada tahun 2002, dibentuk program konvergensi IASB/FASB yang dinamakan

dinamakan Norwalk Agreement. Program konvergensi tersebut mengharuskan FASB

dan IASB untuk mengidentifikasi perbedaan antara masing-masing standar, untuk

meninjau solusi yang tersedia dan untuk mengadopsi perlakuan yang lebih baik. Dalam

praktiknya, proses konvergensi ini sangat rumit. Beberapa perbedaan muncul karena

perbedaan dasar antara kedua standar. US GAAP dikenal sebagai standar yang

berdasarkan aturan (rule-based standards), sedangkan IAS merupakan standar yang

berdasarkan prinsip (principle-based standards).

Di Indonesia, konvergensi antara PSAK dan IAS/IFRS dilakukan secara bertahap.

Strategi konvergensi IFRS 2012 yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi

Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesai (DSAK – IAI) adalah gradual (bertahap) dengan

melakukan evaluasi terhadap dampak (impact) dan melakukan peningkatan dalam

penerapan konvergensi (improve).

Standar Akuntansi untuk Sektor Publik

IASB menetapkan standar untuk sektor swasta. Standar yang berbeda-beda mungkin

saja diterapkan di sektor pemerintahan karena organisasi pemerintahan memiliki tujuan

dan pemangku kepentingan yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Setiap negara harus menentukan sejauh mana standar IASB dapat digunakan oleh

entitas sektor publik. Di Indonesia, standar akuntansi yang digunakan oleh sektor publik

adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010.

Standar Audit Internasional

Pada awal sejarahnya, audit merupakan self-regulated, artinya tidak ada standar

internasional yang baku untuk digunakan. Pada abad ke -19, Companies Act terjadi di

Inggris dan mengharuskan audit dilakukan. Di Amerika Serikat, American Institute of

Accountants menetapkan standar audit untuk pertama kalinya pada tahun 1939.

Sejak terjadinya kasus Enron dan Worldcom, dibuatlah sebuah aturan yang disebut

Sarbanes-Oxley Act (2002). Sejak saat itu, peninjauan kepada kantor audit di Amerika

Serikat dilakukan oleh badan pemerintah yang disebut Public Company Accounting and

Oversight Board (PCAOB). PCAOB juga bertanggung jawab dalam menetapkan

standar audit untuk perusahaan publik.

International Standards on Audit (ISA) dikembangkan oleh International Auditing and

Assurance Standards Board (IAASB). IAASB beroperasi dibawah International

Federation of Accountant (IFAC). IFAC kemudian membentuk Public Interest Oversight

Board (PIOB) pada tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan pada

standar yang diterbitkan oleh IAASB dan IFAC.