Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT

PR-01.rev7/F.22-GRS/PHPL/2018 1

Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPLPT Pemantang Abaditama

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT Pemantang Abaditamab. SK IUPHHK-HA : Nomor 942/Kpts-VI/1999, 14 Oktober 1999c. Luas Areal : + 49.730 Had. Alamat Kantor Pusat : Jalan Semeru Nomor 623 D Palangka Raya Kalimantan Tengahe. Waktu Pelaksanaan : 10-20 April 2018

III. Tahapan Kegiatan :Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I(Penilaian/Resertifikasi)

Kamis, 05 April 2018Ruang Meeting Kantor

LPPHPL PT GRS

Tim Audit melaksanakanaudit Tahap I sesuai denganrencana audit yang telahditetapkan, meliputikegiatan berikut:1. Melakukan verifikasi

dokumen.2. Mempelajari kondisi

lapangan auditee.3. Melakukan diskusi

dengan auditee untukmenentukan kesiapanAudit Tahap II.

4. Mengumpulkaninformasi pentingterkait lingkupsertifikasi PHPL(termasuk di dalamnyaverifikasi LK), antaralain berkonsultasidengan Direktur untukmemperoleh informasipenting misalnya suratperingatan yangberkaitan denganpemenuhan ataupelaksanaan kewajibanauditee.

5. Menentukan


metodologi penilaianresertifikasi.

6. Mengkaji alokasisumber daya untukpelaksanaan audittahap II danpersetujuan auditeemengenai rincian AuditTahap II.

Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Selasa 10 April 2018,Visum Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah,

Visum BPHP Wil. X PalangkaRaya

Tim Auditor PHPL danPerwakilan Manajemen PTPAT diterima oleh Wakil dariDinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah danberpesan bahwa agar dapatmenilai secara obyektif,serta konsultasi publikdapat berjalan denganlancar.

Koordinasi awal denganperwakilan BPHP Wil X.Palangka Raya.

Konsultasi Publik Kamis, 12 April 2018Balai Desa Muara Maruwei I,

Kecamatan Laung Tuhup,Kabupaten Murung Raya

Agenda dalam konsultasipublik adalah:a. Perkenalan oleh Lead

Auditor LPPHPL PTGlobal ResourceSertifikasi.

b. Penyampaian PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2016.

c. Menampung informasidari tokoh masyarakat,MUSPIKA KabupatenMurung Raya ProvinsiKalimantan Tengah yangakan menjadi bahanmasukan terkaitkegiatan IUPHHK-HA PTPAT.

Pertemuan Pembukaan Rabu, 11 April 2018Base Camp PT PAT

Pertemuan pembukaandihadiri oleh Camp Manajerdan jajaran manajemenPT PAT.Tim Auditor menyampaikanmaksud dan tujuan Audit,kelanjutan perbaikan pada


saat periode sertifikasi awal.Tim Auditor meminta surattugas representative dariPT PAT untuk Resertifikasi.

Verifikasi Dokumen Kamis – Senin,12 – 16 April 2018

Base Camp PT PAT

Verifikasi Dokumen semuaindikator dan kriteria dariAspek Prasyarat, Produksi,Ekologi, Sosial, dan VLK.

Observasi Lapangan Jumat – Senin,13 – 16 April 2018

Site PT PAT

Verifikasi Lapanganmeliputi:

Prasyarat: Verifikasi batas areal kerja Verifikasi ladang/kebun

masyarakat Atribut visi dan misi

perusahaan di lapanganProduksi: Verifikasi blok dan petak

RKT 2017 dan 2018 Verifikasi kegiatan TPTI Pengamatan potensi

tegakan, permudaan,kerusakan tegakan tinggaldan FE

Verifikasi PUP dan KB Verifikasi kegiatan

implementasi RILEkologi Verifikasi penanaman bekas

jalan sarad, penanamanbekas TPn, penanaman KKJ,indentifikasi flora dan faunadi KPPN

Verifikasi penataan kawasanlindung berupa SempadanSungai, KPPN, Buffer Zonedll.

Verifikasi kegiatan dansapras pengamanan danperlindungan hutan

Verifikasi kegiatan dansapras pemantauan danpengelolaan dampakterhadap tanah dan air

Verifikasi pengelolaan floradan fauna dilindungi dikawasan lindung

Sosial : Verifikasi ladang/kebun

masyarakat Verifikasi aktivitas

masyarakat lokal di dalam


areal Verifikasi pengelolaan

konflik Verifikasi distribusi manfaat

fasilitas umum di campterhadap masyarakat sekitar

Observasi DesaVLK Verifikasi kayu log di

logpond Verifikasi batas blok dan

petak 2017 dan 2018 Verifikasi tunggak dan kayu

log di blok/petak tebangan,TPn dan TPK hutan)

Verifikasi Kawasan Lindung Verifikasi pelaksanaan dan

atribut K3.

Pertemuan Penutup Selasa, 17 April 2018Base Camp PT PAT

Pertemuan penutup dihadirioleh Camp Manajer danjajaran manajemenPT PAT.Tim Auditor menyampaikanhasil temuan terkaitverifikasi dokumen danobservasi lapangan.MR menandatanganiLembar Audit Lapangan.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

Kamis, 19 April 2018Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah

Kantor BPHP Wil XPalangka Raya

Tim Auditor PHPL danPerwakilan ManajemenPT PAT diterima oleh wakildari Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah.Tim auditor menyampaikanhasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan.

Tim Auditor PHPL danPerwakilan ManajemenPT PAT diterima oleh wakildari BPHP Wil X PalangkaRaya. Tim auditormenyampaikan hasilverifikasi dokumen danobservasi lapangan.

Pengambilan Keputusan Kamis, 26 April 2018Ruang Meeting Kantor

LPPHPL PT GRS

a.PT PAT dinyatakan LULUSdengan predikat BAIKberdasarkan RapatPengambilan KeputusanHasil Penilaian Kinerja


PHPL sesuai Lampiran 1.1dan 2.1 PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2/2016.

b.Menerbitkan SKKeputusan HasilResertifikasi PenilaianKinerja PHPL PT PAT 2018.

IV. Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT PAT :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT PAT tersedialengkap sesuai dengan pelaksanaantata batas yang telah dilakukan.Dokumen legal berupa tersedianya aktapendirian perusahaan danperubahannya, SK IUPHHK-HA dandokumen perencanaan (RKUPHHK-HAdan RKTUPHHK-HA) beserta petalampirannya. Sedangkan dokumenadministrasi tata batas berupatersedianya dokumen RencanaPenataan Batas, BATB dan Laporan TBTbeserta peta lampirannya.

BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas sepanjang112,0 Km (79,15%) dari panjangkeseluruhan 141,5 Km. Terkait batasareal yang belum dilakukan tata batassepanjnag 29,5 Km (20,85%), PT PATtelah berupaya untuk merealisasikantata batasnya yang dibuktikan dengandokumen Rencana Penataan Batas No.59/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 27Mei 2015 yang telah disahkan olehDirektur Pengukuhan, Penatagunaandan Tenurial Kawasan Hutan a.n.Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

SEDANG

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT PATmendapatkan pengakuan dari parapihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yangberbatasan langsung dan masyarakatsekitar. Namun terdapat potensi konflikbatas dalam pemanfaatan areal berupa

SEDANG


kegiatan perladangan oleh masyarakatsekitar, walupun masih dalam skalakecil. PT PAT telah melakukanpenanganan konflik yang terjadi danmonitoring kegiatan perladangan,menyusun dokumen SOP PenyelesaianKonflik Sosial, membuat peta potensikonflik, menyusun matrik tingkatpotensi konflik di areal kerja PT PAT,membentuk organisasi resolusi konflikdan memasang papan-papanperingatan perladangan dan situsbudaya masyarakat. Namunpenanganan konflik belum mengikutiPerdirjen PHPL No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25Februari 2016 tentang PedomanPemetaan Potensi dan Resolusi KonflikPada Pemegang IUPHHK Dalam HutanProduksi.

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan HPmenjadi APL. PT PAT belum melakukanperubahan dokumen perencanaankarena lokasi APL tersebut tidak beradapada blok URKT beberapa tahun yangakan datang. Perubahan dokumenperencanaan jangka panjang(RKUPHHK-HA) akan dilakukan setelahhabis masa berlakunya yaitu tahun2020. Selain itu dalam RencanaPenataan Batas No. 59/KUH-2/IUPHHK-HA/2015, pada point VII antara laindisebutkan bahwa apabila trayek batasmemotong batas perkebunan, batasareal transmigrasi dan batas lainnyayang telah ada SK pelepasan kawasanhutan dan pada point IX antara laindisebutkan apabila di dalam arealIUPHHK-HA terdapat lahan yang telahmenjadi tanah milik, perkampungan,tegalan, persawahan atau telahdiduduki dan digarap oleh pihak ketigasecara sah berdasarkan peraturanperundang-undangan, maka lahantersebut dikeluarkan dari areal kerjaIUPHHK-HA.

SEDANG

1.1.5 Terdapat pendataan penggunaankawasan di luar sektor kehutanan yaituadanya pertambangan batu bara yang

BAIK


dilakukan oleh PT Marunda GrahaMineral (Aktif), PT Lahai Coal (Pasif)dan PT Semesta Alam Barito (IUPEksplorasi) dan perladanganmasyarakat. PT PAT telah melaporkanpenggunaan kawasan di luar sektorkehutanan tersebut kepada Dirjen BinaProduksi Kehutanan, KementerianKehutanan berdasarkan Surat DirekturUtama PT PAT No. 017/PAT-JKT/I/2014tanggal 28 Januari 2014 perihalpelaporan kegiatan di luar sektorkehutanan di dalam areal kerja PT PAT.Untuk mencegah penggunaan kawasandi luar sektor kehutanan berupa ladangmasyarakat yaitu dengan melakukanpendekatan persuasif denganmasyarakat terkait saat kegiatan kelolasosial dan pemasangan papan namalarangan berkebun/berladang padalokasi strategis (pingir jalan utama).

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misi yangtelah ditetapkan oleh Direktur PT PATNo. 008B/Kpts-Dir/II/2012 tanggal 2Februari 2012 dan setelah bergantiDirektur Utama PT PAT, ditetapkan lagivisi dan misi perusahaan yang samadengan Keputusan Direktur Utama PTPAT No. 128/Kpts-Dir/XII/2017 tanggal 27Desember 2017. Rumusan visi dan misiperusahaan PT PAT tersebut jugaterdapat dalam dokumen RevisiRKUPHHK-HA PT PAT Berbasis IHMBPeriode Tahun 2011 – 2020 Tahun 2014yang disetujui berdasarkan KeputusanMenteri Kehutanan No. SK. 40/BUHA-2/2014 tanggal 29 September 2014.Rumusan visi dan misi tersebut legaldan sesuai dengan kerangka PHL, yaitumemuat prinsip kelestarian ekologi,produksi dan sosial dengan segalakomponen pendukungnya secaraberkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaantelah dilakukan pada internal karyawan(level pemegang izin) secara formal daninformal. Sosialisasi internal karyawansecara formal dilakukan pada tanggal05 Maret 2017 di Camp Produksi Km 80

BAIK


dan di Base Camp Tahujan tanggal 2Maret 2018. Untuk sosialisasi secarainformal dilakukan berupaterpasangnya tulisan rumusan visi danmisi perusahaan pada lokasi strategisdengan baik di Kantor Base CampTahujan dan Kantor Logpond BerasBelange. Sedangkan sosialisasi visi danmisi perusahaan kepada masyarakatsekitar dilaksanakan tahun 2017 dan2018 kepada masyarakat Desa TumbangBondang, Pendasiron, TumbangTunduk, Batu Bua II dan Maruwei I yangdibuktikan dengan berita acara, daftarhadir dan foto dokumentasi sosialisasi.

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutansesuai dengan visi dan misi perusahaanyang telah ditetapkan. Namunbeberapa kegiatan belum terelisasi danbelum sesuai dengan visi dan misiperusahaan, yaitu antara lain tata batasbelum temu gelang, rintis batas blokdan petak tebangan sebagian kurangjelas karena beberapa lokasi belumdilakukan pemeliharaan, realisasitebangan jauh dibawah dari rencana,penataan kawasan lindung belumseluruhnya, ketersediaan GANIS-PHPLbelum memenuhi ketentuan yangberlaku, sebagian SOP belum direvisisesuai dengan peraturan terbaru, SDMlitbang belum memenuhi baik secarajumlah maupun secara kualifikasi danalokasi dana pengusahaan hutankurang memadai dan tidak proporsionalserta tidak sesuai tata waktu.

SEDANG

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupaSarjana Kehutanan sebagian tersediapada beberapa bidang kegiatanpengelolaan. Sedangkan keberadaanGANIS-PHPL belum memenuhi dariketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitumencapai 60,00% dan terdapat bidangpengelolaan hutan yang belum adaGANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPLKURPET.

BURUK


1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT PAT tahun 2017 adalah 90,91% darirencana sesuai kebutuhan.

BAIK

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT PATtersedia lengkap di lapangandiantaranya yaitu PeraturanPerusahaan (PP) PT PAT Tahun 2017,Struktur Organisasi dan Uraian TugasPT PAT, Daftar Tenaga Kerja PT PATPeriode Bulan Maret 2018, DokumenSurat Perjanjian Kerja (SPK) dan SuratKesepakatan Kerja Waktu Tertentu(SKKWT), Dokumen BPJS Kesehatandan Ketenagakerjaan Karyawan,Peraturan perundang-undangantentang Ketenagakerjaan, SOPketenagakerjaan dan PeraturanGubernur Kalimantan Tengah tentangUpah Minimum Provinsi dan UpahMinimum Sektoral Provinsi Tahun 2017dan 2018 Provinsi Kalimantan Tengah.

BAIK

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi yang sesuai dengan kerangkaPHPL yaitu tersedia unit kerja/bagianyang bertanggung jawab menjaminterlaksananya kelestarian fungsiproduksi, lingkungan/ekologi dan sosial.Struktur organsiasi tahun 2016 disahkanoleh Direktur Utama PT PAT No.100/Kpts-Dir/XII/2016 tanggal 22Desember 2016 dan Struktur organsiasitahun 2017 disahkan oleh DirekturUtama PT PAT No. 29/Kpts-Dir/XII/2017tanggal 29 Desember 2017. Namunpersonil yang menjabat pada beberapajabatan/bagian kegiatan masih kurangmemadai baik secara jumlah maupunsecara kualifikasi terutama pada bagianperencanaan hutan, kelola lingkungandan kelola sosial, karena itu terdapatrangkap jabatan dan membuathubugan kerja unit kerja perencanaandengan unit-unit kerja lapangan yanglain sebagian belum berjalansebagaimana mestinya.

SEDANG

1.4.2 Tersedia perangkat SIM, dilengkapitenaga pelaksana seperti yangtercantum dalam Daftar Tenaga KerjaPT PAT Periode Bulan Maret 2017 dan

SEDANG


digambarkan pada struktur organisasiPT PAT. Namun perangkat pendukungSIM berupa radio rig dan handy talkytidak tersedia terutama di mobillogging dan mobil operasional lainnya,sehingga komunikasi kegiatan lapangankurang lancar, sementara komunikasidengan menggunakan ponsel masihsulit dilakukan karena keterbatasanjaringan/sinyal. Selain itu SDM lapangansebagai pelaksana masih kurangmemadai baik secara jumlah maupunsecara kualifikasi terutama pada bagianperencanaan hutan, kelola lingkungandan kelola sosial serta belum tersediaGANIS-PHPL KURPET.

1.4.3 Terdapat unit SPI yang dilengkapipersonil tim SPI dan terdapatpelaksanan pengawasan internal olehunit SPI yang dilakukan secararutin/berkala, namun dalampelaksanaannya terdapatketidaksesuaian antara SOPPengawasan Internal dengan pelaporanyang dibuat, terutama pada prosedurkerja yang tertulis di SOP, antara laindari perencanaan pengawasan danpelaksanaan pengawasan internal.Selain itu hasil temuan pengawasaninternal SPI belum menyentuh bidangkompetensi SDM dan pengawasankegiatan perlindungan danpengamanan hutan (terutamakerawanan terhadap gangguan hutanberupa illegal logging dan kegiatanperladangan masyarakat sekitar),sehingga peranan SPI masih belumberjalan efektif untuk mengontrolseluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.4.4 Terdapat keterlaksanaan sebagiantindak koreksi dan pencegahanmanajemen berbasis hasil monitoringdan evaluasi baik monitoring danevaluasi yang dilakukan oleh internalcamp maupun yang dilakukan oleh timSPI. Monitoring dan evaluasi internalsebagian tidak terdokumentasi denganbaik dan peranan SPI masih belumberjalan dengan efektif untuk

SEDANG


mengontrol seluruh tahapan kegiatan.1.5 Persetujuan atas dasar

informasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKTUPHHK-HA PT PAT yangakan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempatmendapatkan persetujuan dari parapihak atas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya dokumen RKTUPHHK-HATahun 2017 dan Tahun 2018 yangdisahkan secara self approval olehDirektur Utama PT PAT dandisampaikan Kepada Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah, perizinanTPK Hutan, TPK Antara dan Tpn yangtermasuk dalam izin RKT sertapersetujuan penggunaan koridor daripejabat yang berwenang. Selain ituterdapat dokumen sosialisasiRKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun2018 dan bukti berita acara kegiatanselamatan buka RKTUPHHK-HA Tahun2017 dan Tahun 2018 denganperwakilan masyarakat Desa TumbangBondang dan Tumbang Tunduk.

BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas areal kerja PT PAT darisebagian para pihak yaitu pemerintah(Kementerian Kehutanan PemerintahanProvinsi Kalimantan Tengah,Pemerintahan Kabupaten MurungRaya, Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah, Sub BalaiInventariasi dan Perpetaan HutanMuara Teweh), perusahaan yangberbatasan, konsultan pelaksana tatabatas dan internal perusahaan. Namundalam berita acara pelaksanaan tatabatas tidak ditemukan adanya tandatangan dari aparat kecamatan dan desasekitar serta realisasi tata batas belum100% (temu gelang).

SEDANG

1.5.3 Proses penyusunan rencana kelolasosial/PMDH/CD/CSR PT PAT sebagianbesar berdasarkan atas inisiasi PT PATyang berarti sebagian belummelibatkan masyarakat sekitar arealkerja kecuali untuk kegiatan insidentildengan mekanisme masyarakatmembuat proposal kegiatan atau surat

SEDANG


permohonan bantuan yangditandatangani oleh aparatdesa/kecamatan setempat. Sedangkanrealisasi kegiatan kelolasosial/PMDH/CSR tahun 2017 dan 2018telah diterima dan disetujui olehmasyarakat dan dibuatkan laporanrealisasi kegiatan kelolasosial/PMDH/CSR/CD bulanan,semesteran dan tahunan dengan buktipelaksanaan kegiatan berupa beritaacara, bukti kuitansi serah terimabantuan dan foto dokumentasi.

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT PATdari para pihak yaitu pihak pemerintah(Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan dan Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah) daninternal perusahaan serta darimasyarakat desa sekitar. Persetujuandalam proses penetapan kawasanlindung PT PAT dari para pihakmencapai 100,00%.

BAIK

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2011-2020 telahdisahkan dengan nomor SK MenteriKehutanan Nomor SK.40/BUHA-2/2014pada tanggal 29 September 2014.Disusun berdasarkan IHMB, dibuatlandscaping dengan etat luas yaitu 1.110Ha dan etat volume sebesar 47.536m3/tahun.

BAIK

2.1.2 Batas blok RKT 2018/PT Taman RajaPersada, batas RKT 2017/ RKT 2018,batas RKT 2016/ RKT 2017 dan batasantar petak telah sesuai dengan petaRKT 2018. Peta RKT 2018 sesuai denganpeta Revisi RKU. Maka implementasipenataan areal kerja di lapangan telahsesuai dengan rencana jangka panjang.

BAIK

2.1.3 Pada batas blok RKT 2016 dan bataspetak 21J/20J cat sudah tidak jelas.Batas blok RKT 2018, RKT 2017, batasantar petak di RKT 2017 dan di RKT 2018terdapat papan nama, pal dan catmerah jelas. Dari 10 sampelpengamatan terdapat 8 yang jelas,

SEDANG


maka terdapat 80,00% terlihat jelas dilapangan.

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 Terdapat data sediaan tegakan hasilIHMB, data potensi hasil ITSP blok RKT2017, blok RKT 2018, lengkap denganpeta lampiran, untuk URKT 2019 masihdalam proses kegiatan ITSP. Dilapangan ditemukan label barcodepada tunggak.

BAIK

2.2.2 Telah disusun laporan hasil pengukuranPUP, belum tersedia analisis riappertumbuhan PUP.

SEDANG

2.2.3 PT PAT dalam menentukan jatahtebangan tahunan berdasarkan hasilIHMB dan ITSP. Telah membuat PUP dipetak 24I RKT 2017, belum tersediaanalisis riap PUP.

BURUK

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 Tersedia SOP PAK, ITSP, PWH, suveijalan, pembangunan jalan, penebangan,penyaradan, pengangkutan kayu, ITT,Pengadaan bibit, rehabilitasi tanahkosong dan KKJ, penanamanpengayaan dan pemeliharaan tahunberjalan, pembuatan PUP danpenebangan ramah lingkungan. Telahditandatangani oleh kepala bagian,manager camp dan direktur. Isi sesuaidengan kondisi karakteristik setempat.Namun SOP ITSP dan SOP Penebangandalam penomoran kayu yang ditebangmasih menggunakan nomor labelmerah, belum menggunakan labelbarcode. Dalam SOP masih munculistilah RKL (Rencana Karya LimaTahun). Beberapa SOP perlu updatepengesah sesuai Kabag dan CampManager yang baru serta belumdicantumkan tanggal pengesahan.

SEDANG

2.3.2 Dalam kegiatan penataan areal kerjamasih ada sebagian alur/cat batas blokRKT yang kurang jelas. Untuk kegiatanITSP sudah tersedia peta sebaranpohon. Kegiatan PWH telah disusunpeta rencana trase jalan, namun tidakdibuat peta rencana jalan sarad, dilapangan dibuat rencana jalan saradbelum berdasarkan peta rencana jalansarad. Tersedia laporan ITT RKT 2017,belum tersedia analisis riap PUP.

SEDANG


2.3.3 Jumlah potensi tegakan tinggal jenispohon per hektar adalah sebanyak 103batang.

BAIK

2.3.4 Jumlah potensi permudaan di arealbekas tebangan per hektar adalahuntuk tingkat tiang sebanyak 244batang, pancang sebanyak 704 batangdan potensi semai sebanyak 5.600batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 Tersedia SPO RIL, isinya sesuai dengankondisi areal setempat, mempunyaiSOP yang berkaitan dengan RIL yaituSOP kegiatan PWH, Survei rencanajalan, Pembangunan jalan, Penebangan,Penyaradan, Pengayaan danRehabilitasi, Pemeliharaan Tanaman,Pengadaan Bibit, Penanaman Tanahkosong dan KKJ. Namun dalam SOPPenebangan, penomoran pohon/kayubelum menggunakan barcode.

SEDANG

2.4.2 Dalam kegiatan perencanaan belumada peta rencana jalan sarad.Penandaan rencana jalan sarad belumberdasarkan peta rencana jalan sarad.Pada kegiatan paska penebangan,untuk bekas TPn blok RKT 2017sebagian belum ada penanaman. Dibase camp Tahujan pengelolaansampah,air limbah masih kurang dansarana tambahan (ibadah) belum ada.

SEDANG

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggaltingkat pohon adalah sebesar 6,80%.Tingkat kerusakan pada tingkat tiangadalah sebesar 4,92%.

BAIK

2.4.4 Rata rata besarnya faktor eksploitasihasil penebangan di areal PT PAT padaRKT 2017 adalah sebesar 84,81%.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 Dokumen RKT dan dokumen revisi RKUtelah mendapat pengesahan. Rencanaluas dan volume tebangan dalamdokumen RKT 2017 dan RKT 2018 masihdibawah rencana tebangan dalamdokumen revisi RKU. Maka keberadaandokumen RKT telah mengacu dokumenrevisi RKU yang sah.

BAIK

2.5.2 Lokasi blok tebangan RKT 2018, lokasikawasan dilindungi dan saranaprasarana telah sesuai antara peta kerjadengan peta RKT 2018 dan peta revisi

SEDANG


RKUPHHK-HA periode 2011-2020.Namun belum tersedia peta rencanajalan sarad/ peta pola sarad.

2.5.3 Dilakukan penandaan pada bloktebangan,kawasan dilindungi, saranaprasarana dan litbang. Penandaanberupa papan nama,pal dan cat. Adabeberapa lokasi sarana prasarana yangbelum ada penandaan yaitu di campproduksi RKT 2017/RKT 2018, lokasi TPn06 di petak 24E RKT 2018. Dari 21sampel pengamatan terdapat 18 adapenandaan, maka terdapat penandaandi lapangan sebanyak 85,71%.

SEDANG

2.5.4 Persentase realisasi luas tebangantahun 2017 sebesar 48,14% danpersentase realisasi volume tebangansebesar 52,19%.

SEDANG

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT PATpada tahun 2016 adalah nilai likuiditassebesar 149,64%, nilai solvabilitassebesar 155,22% dan rentabilitas sebesar2,87%.

SEDANG

2.6.2 PT PAT telah merencanakan anggaranuntuk kegiatan pengusahaan hutansebesar Rp. 39.133.192.350,- danrealisasinya sebesar Rp.19.024.596.489,-. Maka persentaserealisasi anggaran pengusahaan hutanatau tingkat kecukupan anggaranpengusahaan hutan tahun 2016 sebesar48,61%.

BURUK

2.6.3 Tingkat kecukupan realisasi anggaranpengusahaan hutan PT PAT Tahun 2016adalah 48,61%. Maka realisasi anggaranyang terjadi pada tahun tersebuttergolong tidak proporsional, dimanaterdapat simpangan realisasi anggaransebesar 51,39%, dalam (norma > 50%)terhadap rencana anggaran.

BURUK

2.6.4 Persentase realisasi anggaranpengusahaan hutan atau tingkatkecukupan anggaran pengusahaanhutan tahun 2016 sebesar 48,61%.Persentase realisasi anggaran kegiatanpembinaan hutan tahun 2017 sebesar77,44%. Gaji karyawan selalu tepatwaktu tidak pernah terlambat. Makarealisasi pendanaan yang dilakukan PT

SEDANG


PAT lancar namun kurang sesuaidengan tata waktu.

2.6.5 Pada tahun 2017 PT PAT telahmerencanakan anggaran untukkegiatan pembinaan hutan sebesar Rp.359.364.000,-. Realisasinya sebesar Rp.278.285.000,-, maka persentaserealisasi anggaran kegiatan pembinaanhutan tahun 2017 sebesar 77,44%.

SEDANG

2.6.6 Tahun 2017 telah dilakukan kegiatanpembinaan hutan. Meliputi pengadaanbibit, pengayaan/ rehabilitasi,penanaman tanah kosong, penanamankiri kanan jalan, pemeliharaan tanamanpengayaan, pemeliharaan tanamantanah kosong, pemeliharaan tanamanKKJ, perlindungan dan pengamananhutan. Realisasi fisik (kuantitas)pembinaan hutan tahun 2017 sebesar86,88%. Kualitas tanaman pembinaanhutan adalah persentase hidup sebesar90,68%.

BAIK

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Luas kawasan dilindungi sesuai dengandokumen revisi RKUPHHK-HA dansesuai dengan kondisi biofisiknya.

BAIK

3.1.2 Kawasan lindung yang telah ditata dilapangan sampai dengan Bulan Maret2018 mencapai 1.718,7 ha atau setaradengan 72,2% dari total luas kawasanlindung.

BAIK

3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungiyang masih berhutan mencakup 1.944ha dari 2.379 ha atau setara dengan82%.

BAIK

3.1.4 Terdapat pengakuan kawasan lindungdari para pihak yaitu pemerintah(pengesahan Dokumen RKTUPHHK-HAPT PAT tahun 2018 yang memuat jenis-jenis kawasan lindung), manajemen PTPAT (sosialisasi dan pengelolaankawasan lindung), dan masyarakatsekitar areal (sosialisasi dan pengakuankawasan lindung).

BAIK

3.1.5 Sebagian kecil terdapat laporanpengelolaan yang sesuai denganketentuan terhadap sebagian kawasanlindung hasil tata ruang areal yaitulaporan pengelolaan kawasan lindung

SEDANG


hasil kegiatan penataan batas baru danpemasangan papan nama kawasanlindung sempadan sungai dankelerengan >40 %. Penataan kawasanlindung belum dilakukan pada KPPN.

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Tersedia prosedur yang mencakupseluruh jenis gangguan yang ada.Dokumen SOP disusun tahun 2012,hingga resertifikasi tidak terdapat revisi.

BAIK

3.2.2 Jenis, jumlah dan fungsi saranaprasarana belum sesuai dengan yangdirencanakan dalam dokumenRKTUPHHK. Selain itu, kondisi saranadan prasarana yang tersedia tidaksemuanya berfungsi baik.

SEDANG

3.2.3 Tersedia SDM perlindungan hutandengan jumlah dan kualifikasi personilyaitu 1 (satu) orang GANIS BINHUT,jumlahnya belum sesuai denganPerdirjen PHPL Nomor : P.16/PHLP-IPHH/2015 (baru 50%). Tenaga SatpamPH yang tersedia sebanyak 10 (sepuluh)orang dan kualifikasinya tidak sesuaidengan ketentuan.

SEDANG

3.2.4 Kegiatan perlindungandiimplementasikan melalui tindakankegiatan patroli dan menyusunrekapitulasi laporannya. Hasil verifikasilapangan ditemukan buktiimplementasi kegiatan perlindunganhutan yang mencakup seluruh jenisgangguan yang ada.

BAIK

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 Tersedia prosedur pengelolaan yangmencakup seluruh dampak terhadaptanah dan air akibat pemanfaatanhutan yang disusun tahun 2012.Dokumen-dokumen tersebut tidakdirevisi karena masih relevan dengankondisi dampak yang diperkirakan.

BAIK

3.3.2 Jumlah sarana pengelolaan danpemantauan sesuai dengan ketentuan(AMDAL, dll.), tetapi kondisinya tidaksemuanya berfungsi dengan baik.

SEDANG

3.3.3 Tersedia SDM pengelolaan danpemantauan dengan jumlah dankualifikasi personil tetapi jumlahnyamasih kurang. Demikian juga dengankaryawan yang memiliki kompetensiGANIS BINHUT masih kurang (50 %)

SEDANG


berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor :P.16/PHLP-IPHH/2015.

3.3.4 Tersedia dokumen perencanaanpengelolaan dampak terhadap tanahdan air dan diimplementasikan sesuaidengan ketentuan yang telah dilakukanoleh PT PAT. Terdapat implementasiyang belum optimal (pengelolaanlimbah B3).

SEDANG

3.3.5 Terdapat dokumen perencanaanpemantauan dampak terhadap tanahdan air yang diimplementasikan PT PAT.Hanya sebagian dari rencanapemantauan dampak yang tidakdiimplementasikan.

SEDANG

3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampakyang besar dan penting terhadap tanahdan air, tetapi ada upaya pengelolaandampak sesuai ketentuan . Berdasarkanlaporan hasil pengukuran laju erosimenunjukkan erosi yang terjaditergolong ringan (pada areal tertutup)dan sedang (pada areal tertutup). Akantetapi hasil verifikasi lapanganditemukan indikasi dampak besar danpenting yaitu longsor tebing. PT PATtelah berupaya untuk melakukanpengelolaan dampak berupapembuatan mating-mating danterasiring.

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 Tersedia prosedur identifikasi tetapitidak mencakup seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal PT PAT dikarenakanbelum ada revisi terkait statuskerawanan jenis berdasar CITES danIUCN terbaru.

SEDANG

3.4.2 Terdapat implementasi identifikasiuntuk seluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin. PT. PemantangAbaditama telah melaksanakan danmenyusun laporan identifikasi flora danfauna Tahun 2018 yang telahdiklasifikasikan berdasarkan PP RINomor 7 Tahun 1999 , Redlist IUCN danAppendices CITES.

BAIK


3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 Tersedia prosedur pengelolaan floratetapi tidak mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal pemegang izin, belumsecara jelas menguraikan data terkaitstatus kerawanan berdasar IUCN danappendices CITES.

SEDANG

3.5.2 Berdasarkan verifikasi dokumen,wawancara, dan verifikasi lapangan.Terdapat implementasi pengelolaanflora tetapi belum mencakup untukseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di arealpemegang izin.

SEDANG

3.5.3 Terdapat gangguan terhadap kondisisebagian species flora dilindungidan/atau jarang, langka dan terancampunah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin. Di dalam arealkerja PT. PAT masih terdapat gangguanterhadap sebagian spesies floradilindungi yaitu jenis Ulin(Eusideroxylon swageri). Jenis Ulincukup terancam keberadaanyadiakibatkan terutama oleh aktivitasillegal logging masyarakat yang masihsulit dicegah.

SEDANG

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 Tersedia prosedur pengelolaan faunatetapi tidak mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal pemegang izin, belumsecara jelas menguraikan data terkaitstatus kerawanan berdasar IUCN danappendices CITES.

SEDANG

3.6.2 Terdapat implementasi pengelolaanfauna tetapi belum mencakup untukseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di arealpemegang izin. Kegiatan yang belumdilakukan PT. PAT yaitu rehabilitasihabitat.

SEDANG

3.6.3 Tidak ada gangguan terhadap kondisispecies fauna dilindungi dan/ataujarang, langka dan terancam punah danendemik. Pada kurun waktu bulan Mei

BAIK


2017 – Maret 2018 belum pernahditemukan perburuan satwa liar yangdilindungi.

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 Terdapat dokumen legal yangdidalamnya telah memuat rencanapenguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan denganmempertimbangkan keberadaanmasyarakat setempat di sekitar areakerja PT PAT, dokumen tersebut telahmengidentifikasikan kondisi aktualmasyarakat setempat di sekitar areakerja baik namun belum secara lengkapdan aktual menggambarkan kondisisosial, ekonomi dan budaya.

SEDANG

4.1.2 Mekanisme penataan batas partisipatifatas areal kerja PT. PAT danladang/kebun masyarakat sekitar telahtersedia, dan dalam prosesnyamekanisme tersebut belum dilakukansosialisasi yang melibatkan masyarakatsetempat sampai dengan menghasilkankesepakatan dan persetujuan tatabatas partisipatif. Konflik bataskawasan dengan ladang/kebunmasyarakat setempat tidak pernahterjadi selama masa operasional PT.PAT.

SEDANG

4.1.3 Keberadaan peran masyarakat dalampemanfaatan sumber daya hutan telahdituangkan dalam dokumen mekanismeyang legal dan mengandung prosesyang jelas dalam pelaksanaannya sertajelas diketahui dan dipahami olehsebagian masyarakat. Sebagian besarkegiatan telah diimplementasikandalam kegiatan operasi PT. PAT denganmengacu pada prosedur operasi yangada, diantaranya peningkatan aksesmasyarakat terhadap hutan dankegiatan kelola sosial

BAIK

4.1.4 Batas antara area kerja PT. PAT danlahan masyarakat setempat yangberupa ladang/kebun telahteridentifikasi dalam data pemilikladang/kebun dalam peta area kerjayang akan dimanfaatkan hasil hutannya(blok tebang).

SEDANG


4.1.5 Luas dan batas definitif areal konsesiPT. PAT secara administratif telahdisahkan oleh pejabat yang berwenang,namun batas-batas partisipatif antaraareal konsesi dengan lahanpemanfaatan masyarakat belumdilakukan penandaan di lapangansehingga secara tertulis masyarakatbelum memberikan persetujuanmengenai batas partisipatif PT PAT. Halini menunjukkan bahwa masih terdapatpotensi konflik.

SEDANG

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT PAT telah lengkap memilikidokumen menyangkut tanggung jawabsosial.

BAIK

4.2.2 PT. PAT telah memiliki SOP perihalpemenuhan kewajiban sosial terhadapmasyarakat secara lengkap meliputimekanisme yang dapat digunakansebagai acuan pelaksanaan kegiatanyang berhubungan atau terkait aspekpemberdayaan masyarakat desa hutan,pemberian akses ke SDH, pelibatantenaga kerja lokal, peningkatanaktivitas ekonomi masyarakat danpembangunan sarana prasarana fisikdan kesadaran terhadap kelestarianlingkungan namun belum memilikimekanisme mengenai pemberianbantuan kepada masyarakat sekitar.

SEDANG

4.2.3 Kegiatan sosialisasi mengenai hak dankewajiban pemegang izin terhadapmasyarakat dalam mengelola SDH telahdilakukan kepada masyarakat sekitaryakni dihadapan masyarakat DesaMaruwei dan Batu Bua, Desa TumbangBondang, Desa Pendasiron dan DesaTumbang Tonduk sebagaimanakegiatan sosialisasi yang menjadikewajiban PT PAT sesuai klausul yangtercantum dalam lembar Lampiran SKIUPHHK.

BAIK

4.2.4 PT. PAT telah memiliki bukti realisasipemenuhan tanggung jawab sosialterhadap masyarakat dalam aspekpelibatan tenaga kerja, peningkatanpertumbuhan perekonomian lokal,pembangunan sarana prasaran umum.Akan tetapi aspek peningkatan

SEDANG


kesadaran terhadap pelestariansumberdaya hutan dan peningkatanpendapatan dari kegiatan pengolahanlahan belum terpenuhi atau belumterealisasi.

4.2.5 Terdapat dokumen bukti realisasitanggungjawab sosial kepadamasyarakat setempat telah disusundan terdokumentasi secara lengkap,termasuk dokumentasi pembayaranganti rugi kepada warga yangtanamannya rusak akibat aktivitas alatberat perusahaan

BAIK

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 Secara kuantitatif dokumen mengenaikelompok masyarakat yang terlibat,tergantung, dan terpengaruh olehperusahaan tercatat sebesar 72 %.

SEDANG

4.3.2 Tersedia 5 (lima) mekanisme yang legalmengenai peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat yangberbasis hutan dan budaya masyarakatsetempat namun belum tersediamekanisme yang mengaturpeningkatan peran serta masyarakatsekitar berupa perekrutan tenaga kerjalokal, pemenuhan kebutuhan bahanmakanan dari masyarakat lokal,bantuan pengolahan atau pemasarankomoditas nir kayu dari masyarakatsekitar.

SEDANG

4.3.3 Terdapat dokumen rencana pemegangizin mengenai kegiatan peningkatanperan serta dan aktivitas ekonomimasyarakat di dalam Dokumen-dokumen RKUPHHK, RKT dan RencanaOperasional (RO).

SEDANG

4.3.4 PT. PAT telah mengimplementasikankegiatan peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempatberupa perekrutan tenaga kerja lokalsebagai karyawan tetap dan tenagakerja borongan ; kerjasama di bidangperakitan/pemiliran kayu ; kerjasamadibidang kesehatan dan pemeriksaankesehatan karyawan dan kerjasamapemasokan barang kebutuhan.

BAIK

4.3.5 Terdapat dokumen / laporan mengenaipelaksanaan distribusi manfaat kepada

BAIK


para pihak yakni karyawan, masyarakatdan negara yang terdokumentasisecara lengkap, jelas dan rinci dalambentuk laporan kegiatan, berita acara (BA) serta surat tanda buktipembayaran

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 Terdapat SOP Resolusi Konflik No.SOSHUT-PAT/43/2012 namun belumlengkap.

SEDANG

4.4.2 PT PAT telah melakukan identifikasipotensi konflik yang terdapat di dalamareal kerja dan telah melakukanpemetaan dan membuat peta potensikonflik yang lengkap dan jelas

BAIK

4.4.3 PT. PAT telah memiliki kelembagaanresolusi koflik yang sah, didukung olehpersonel dan dana yang memadai.Kelembagaan resolusi konflik dibentukberdasarkan Surat Keputusan Direksi.

BAIK

4.4.4 Pernah terjadi konflik antara PT PATdengan masyarakat. Kronologispenanganan konflik tersebut mulaidari awal terjadinya konflik hinggatercapainya kesepakatan mengenaialternatif resolusi konflik yangdisepakati terdokumentasi secaralengkap dan jelas.

BAIK

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT. PAT telah merealisasikan ataumengimplementasikan seluruhhubungan industrial dengan karyawanberlandaskan peraturan perusahaanyang telah mendapatkan pengesahandari instansi yang berwenang sertaSurat Perjanjian Kerja (SPK) yangberkekuatan hukum karena dibuat danditandangani oleh kedua pihak di atasmaterai enam ribu rupiah.

BAIK

4.5.2 Berdasarkan jumlah karyawan yangdiikutsertakan dalam kegiatanpeningkatan kompetensi berupa Diklatdan penyegaran Ganis PHPL,prosentase realisasinya mencapai 100 %.

BAIK

4.5.3 Terdapat dokumen standar jenjangkarir, namun belum diimplementasikanseluruhnya.

SEDANG

4.5.4 PT. PAT telah memiliki dokumentunjangan kesejahteraan bagi karyawanberupa Peraturan Perusahaan dan telahmengimplementasikan tunjangan

SEDANG


kesejahteraan berupa penyediaanfasilitas perumahan (mess) karyawan,memberikan santunan kematiankepada ahli waris karyawan yangmeninggal dunia, menyediakan fasilitaskesehatan, Program BPJSKetenagakerjaan dan memberikan THR.Beberapa jenis tunjangan kesejahteraankaryawan seperti, fasilitas olah raganamun penyediaan fasilitas ibadahbelum terealisasi.

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a PT PAT memperoleh HPH melalui SK MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor SK.942/KPTS-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999dengan luas ±49.370 Ha yang berlaku untukjangka waktu 55 tahun dan dilengkapi denganPeta Areal Kerja, skala 1:50.000 yang telahdisahkan oleh Menteri Kehutanan danPerkebunan. Fungsi kawasan PT. PAT terdirihutan produksi terbatas (HPT) = 47.440 ha,hutan produksi konversi (HPK) = 625 ha, Arealpenggunaan lain (APL) 1.305 ha.

MEMENUHI

1.1.1.b IUPHHK-HA PT. PAT telah melunasi kewajibanpembayaran IIUPHHK sebesar Rp.4.949.750.000,- sesuai dengan Surat PerintahPembayaran (SPP) IIUPHHK-HA Nomor. 369/VI-BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei 2010 yangditerbitkan oleh Kementerian Kehutanan.

MEMENUHI

1.1.1.c PT PAT telah melakukan identifikasipenggunaan kawasan yang sah diluar kegiatanIUPHHK di areal PT PAT yaitu tedapat tambangbatubara PT Marunda Graha Mineral Ijinekploitasi SK Menhut No. 08/Menhut-VI/2003tanggal 7 Januari 2003 yang beroperasi disekitar koordinat S00º14’26,6” E 114º44’00,8” ,PT Lahai coal (belum beroperasi) SK Menhut No.464/Menhut-VII/2007 tanggal 10 Juli 2009, PTAlam Semesta Barito (belum beroperasi) SKBupati Murung No. 188.45/44/2013 tanggal 19Maret 2013.

MEMENUHI

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1.a PT PAT telah memiliki Dokumen RKUPHHKberbasis Inventarisasi Hutan MenyeluruhBerkala (IHMB) periode tahun 2012-2021 telahdisahkan Menteri Kehutanan Nomor SK.166/VI-BUHA/2011 yang dilengkapi peta RKUPHHK danRKT 2017 telah disyahkan secara self approvaldengan SK No. 01/KTW-KPTS/RKT-SA/I/2017serta RKT 2016 dengan SK No. 01/KTW-KPTS/RKT-SA/XII/2015 dilengkapi peta RKT 2017dan 2016 yang dibuat oleh Ganis Canhut.

MEMENUHI

2.1.1.b PT PAT telah mempunyai peta RKT 2018 yang MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUmenggambarkan areal yang tidak bolehditebang dan di lapangan terdapat penandaanyang jelas pada Sempadan Sungai Balobangin,Sungai Sanan, Sungai Pelojet dan Sungai Luka diblok RKT 2018 yang setelah diplotkan kedalampeta RKT 2018 terdapat kesesuaian posisi antaradi peta dan lapangan.

2.1.1.c Peta RKT 2018 PT PAT telah ditandatangani olehDirektur Utama PT PAT dan blok tebangan RKT2018 telah dicap dengan stempel PT PAT, batasblok dilapangan ditandai dengan rintisan catmerah (II) dan batas petak dengan cat merah (I)adapun posisi batas blok dan petak tebanganRKT 2018 di lapangan telah benar dan sesuaidengan peta RKT 2018.

MEMENUHI

2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2.2.1.a PT PAT sudah mempunyai dokumen RevisiRKUPHHK berbasis IHMB periode 2011-2020 danpeta Revisi RKUPHHK-HA yang telah disahkandengan Keputusan Menteri Kehutanan No.40/BUHA-2/2014 tanggal 29 September 2014,lengkap dengan lampiran-lampirannya.

MEMENUHI

2.2.1.b IUPHHK PT PAT adalah IUPHHK Hutan Alam,sehingga tidak ada kegiatan pemanfaatan kayuhutan alam pada areal penyiapan lahan untukpembangunan hutan tanaman industri.

NA

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah

3.1.1 Seluruh dokumen LHP PT. PAT RKT 2017 periodeJanuari-Desember 2017 sebesar 21.687,96 m3telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LaporanHasil Penebangan (P2LHP) sedangkan LHP RKT2018 masih nihil, perbedaan volume fisik denganLHP sebesar 1,05 % yang berarti LHP dengan fisikkayu sesuai dan nomor batang di LHP, hasil ujipetik log di TPK Antara dan TPK hutan dapatditemukan tunggaknya di lapangan.

MEMENUHI

3.1.2 Seluruh Kayu PT PAT yang diangkut periodeMaret 2017 s/d Maret 2018 dari TPK Hutan keTPK antara sejumlah 8.564,58 m³, dari TPKAntara Ke industri Primer sejumlah 15.918,47 m³telah dilindungi oleh dokumen SKSHHK yangsyah dan hasil uji petik persediaan kayu di TPKAntara sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait.

MEMENUHI

3.1.3.a Penandaan PUHH pada kayu bulat berupabarcode di PT. PAT telah sesuai dengandokumen LHP dan SKSHHK.

MEMENUHI

3.1.3.b Identitas kayu berupa barcode yang ditempelpada log dan tunggak telah diterapkan secarakonsisten menyebabkan adanya sitem yangdapat ditelusi dari log sampai tunggak di petaktebangan.

MEMENUHI

3.1.4 PT PAT mempunyai Dokumen SKSKHK danDaftar Kayu (DKB) lengkap dan dibuat olehpetugas yang berwenang (Andrean Steven dan

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUAdang Agus Santoso) serta tersedia DaftarPemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang dibuatoleh P3KB yang berwenang (Yuda).

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1.a Tagihan SPP DR-PSDH PT PAT dari bulan Maret2017 s/d Maret 2018 adalah DR sebesar USD379.368,39 dan PSDH sebesar Rp4.094.601.995,14,-- telah sesuai dengandokumen LHP yang disyahkan baik jenis,volume sebesar 21.687,96 m³.

MEMENUHI

3.2.1.b IUPHHK-HA PT PAT sudah melunasi seluruhkewajiban pembayaran DR dan PSDH sesuai SPPperiode bulan Maret 2017 s/d Maret 2018 lewatBank BNI sebesar USD 379.368,39 untuk DR danRp 4.094.601.995,14,- untuk PSDH.

MEMENUHI

3.2.1.c Tarif PSDH-DR akan muncul otomatis dalamaplikasi SIPUHH on line SIMPONI dan PT PATtelah membayar kewajiban PSDH-DR sesuaidengan persyaratan dan ukuran tarif PSDH-DRmengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Kementerian Kehutanan.

MEMENUHI

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 PT PAT sudah mempunyai dokumen PKAPT No.427/UPP/PKAPT/ 5/2013 yang disahkan oleh a.n.Menteri Perdagangan, Koordinator danPelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Junaedipada tanggal 1 Mei 2013 dengan masa berlakusampai tanggal 27 April 2018.

MEMENUHI

3.3.2 PT PAT selama periode bulan Maret 2017 s/dMaret 2018 telah melakukan pengiriman kayuantar pulau sebanyak terdapat 3 (tiga) kalidengan volume 5.943 m3 ke industri di Gresikdan Surabaya dan berdasarkan dokumen SIBsemuanya menggunakan kapal berbenderaIndonesia.

MEMENUHI

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Semua kayu PT PAT yang telah LHP dipasanglabel barcode tertera tanda V-legal (logo V-legalIndonesia Legal Wood 005/S-PHPL/GRS/VIII/2013LPPHPL-017-IDN) dan telah ada perjanjian sublisensi penggunaan tanda V-legal antara LV-PHPL PT Global Resource Sertifikasi dengan PTPAT.

MEMENUHI

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya

4.1.1 PT PAT sudah memiliki dokumen ANDAL, RKL,RPL yang disyahkan Komisi Pusat AMDALDephut Nomor. 279/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 31Desember 1996 dengan luas ±54.000 Ha yangpenyusunanya mengacu kepada SK MenteriNegara Kependudukan dan Lingkungan HidupRI No. 51/MENKLH/6/1987 tentang PedomanPenyusunan Studi Evaluasi Mengenai DampakLingkungan.

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.2.a PT PAT telah mempunyai dokumen RKL dan RPLyang disusun mengacu pada dokumen ANDALyang telah disahkan Ketua Komisi Pusat AMDALDepartemen Kehutanan 279/DJ-VI/AMDAL/96tanggal 31 Desember 1996.

MEMENUHI

4.1.2.b PT PAT telah membuat Laporan PelaksanaanRKL/RPL semester I dan II tahun 2017 adapun dilapangan terdapat bukti pelaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauan lingkungan dalamkegiatan hidro orologi, pencemaran, jenisdilindungi, pemantauan, sosial budaya dansistem dan pencegahan kebakaran hutan yangmengacu dengan rencana dan dampak pentingyang terjadi di lapangan.

MEMENUHI

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a PT PAT telah mempunyai prosedur K3dengan No. No. VLK-PAT/61/2016 tanggal 2November 2016 yang sudah disahkan olehDirektur Utama adapun personel yangbertanggung jawab dalam implementasi K3adalah Manager Camp.

MEMENUHI

5.1.1.b PT PAT mempunyai peralatan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dankebutuhan serta berfungsi dengan baik namunada APAR yang sudah kadaluarsa dan perludiganti.

MEMENUHI

5.1.1.c PT PAT mempunyai Laporan Monitoring danEvaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerjatahun kegiatan 2017 dan tercatat 3 (tiga) kalikecelakaan kerja di PT PAT serta terdapatdokumen program K3 untuk upaya menekantingkat kecelakaan kerja.

MEMENUHI

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT PAT sudah memiliki kebijakan tentang serikatpekerja berupa surat edaran tertulis dariDirektur Utama Nomor: 133/PA-PLK/XII/2017tanggal 29 Desember 2017 yang memberikebebasan bagi pegawai/ pekerja untukmembentuk serikat pekerja dan hasilwawancara ada kebebasan untuk berserikat.

MEMENUHI

5.2.2. PT PAT sudah memiliki Peraturan Perusahaan(PP) yang mengatur hak-hak pekerja yangdisahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Murung Raya NomorKEP. 560/124/Disnakertrans tanggal 9 Oktober2017 yang berlaku dari tanggal 09 Oktober 2017sampai dengan 10 Nopember 2019.

MEMENUHI

5.2.3. PT PAT mempunyai jumlah tenaga kerja bulanMaret tahun 2018 sebanyak 107 orang terdiridari 86 status bulanan dan 21 orang statusborongan dan tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur.

MEMENUHI

Documents

Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT