Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT ...global-resource.co.id/wp-content/uploads/2019/07/...Pengambilan Keputusan Selasa, 4 September 2018 Kantor Meeting LPPHPL PT

PR-01.rev7/F.22-GRS/PHPL/2018 1

Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPLPT Kedungmadu Tropical Wood

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT Kedungmadu Tropical Wood (KTW)b. SK IUPHHK-HA : SK.269/Menhut-II/2007, tanggal 6 Agustus 2007c. Luas Areal : + 50.400 Had. Alamat Kantor Pusat : Jl. Basuki Rahmat No. 2C, Samarinda, Prov. Kalimantan Timure. Waktu Pelaksanaan : 6 – 15 Agustus 2018

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I(Penilaian/Resertifikasi)

Selasa, 31 Juli 2018Kantor PT GRS

Audit Tahap I dilakukan olehKamni (Auditor

Prasyarat/Lead), BambangSatya Budi (Manajer

Operasional), Ir. Indarjo(Auditor Produksi),

Muhammad Mahardi, S.Hut.(Auditor Ekologi)

Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Selasa, 7 Agustus 2018Kantor BPHP Wil XI

Samarinda

Kantor Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Timur

Koordinasi teknis awal diBPHP Wil XI Samarindaditerima oleh Kepala BPHP.

Koordinasi teknis awal diDinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur diterimaoleh Kepala Dinas.

Konsultasi Publik Rabu, 8 Agustus 2018Kantor Kecamatan

Karangan Dalam

Agenda dalam konsultasipublik adalah:a. Perkenalan oleh Lead

Auditor LPPHPL PTGlobal ResourceSertifikasi.

b. Penyampaian PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2016.

c. Menampung informasidari tokoh masyarakat,MUSPIKA Kabupaten



Kutai Timur ProvinsiKalimantan Timur yangakan menjadi bahanmasukan terkaitperkembangan kegiatanIUPHHK-HA PT KTWselama periodesertifikasi sebelumnya.

Pertemuan Pembukaan Kamis, 09 Agustus 2018Base Camp Sungai

Karangan

Tim Audit menyampaikandan memberikan penjelasansingkat terkait hal-halsebagai berikut:a.Sasaran dan ruang lingkup

penilaian, tahap dankegiatan audit lapanganbeserta metodologinya,standar acuan yangdigunakan dan susunantim audit Penilaian KinerjaPHPL.

b.Menyampaikan aturansertifikasi PHPL termasukketentuan tentangkerahasiaan danketidakberpihakan.

c. Meminta surat kuasadan/atau surat tugasManajemenRepresentatif.

d.Menandatangani BAPertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen Kamis – Senin,09 – 13 Agustus 2018

Base Camp SungaiKarangan

a. Mengumpulkan buktiaudit berupa dokumenyang terkait dan dapatdiverifikasi.

b. Melakukan evaluasi buktiaudit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPL sesuaidengan Lampiran 1.2 dan2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Observasi Lapangan Kamis – Minggu,09 – 12 Agustus 2018

Site PT KTW

a.Mengumpulkan buktiaudit berupa buktilapangan dan hasilwawancara yang terkait



dan dapat diverifikasi.b.Melakukan evaluasi bukti

audit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPL sesuaidengan Lampiran 1.1 dan2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutup Senin, 13 Agustus 2018Base Camp Sungai

Karangan

Tim Audit menyampaikandan memberikan penjelasansingkat terkait hal-halsebagai berikut:a.Kesimpulan audit dan

temuan.b.Mengkonfirmasi

persetujuan ManajemenPT KTW terhadapkesimpulan audit danpemenuhan terhadappermintaan perbaikanuntuk temuan.

c. Menandatangani BAPertemuan Penutup.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

Rabu, 15 Agustus 2018Kantor BPHP Wilayah XI

Samarinda

Kantor Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Timur

Penyampaian hasil auditPenilaian Kinerja PHPL PTKWT kepada perwakilanBPHP Wilayah XI Samarinda.

Penyampaian hasil auditResertifikasi PenilaianKinerja PHPL PT KTWkepada perwakilan DInasKehutanan ProvinsiKalimantan Timur

Pengambilan Keputusan Selasa, 4 September 2018Kantor Meeting LPPHPL

PT GRS

a.PT KTW dinyatakanLULUS dengan predikatBAIK berdasarkan RapatPengambilan KeputusanHasil Penilaian KinerjaPHPL sesuai Lampiran 1.1dan 2.1 PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2/2016.

b.Menerbitkan SKKeputusan HasilResertifikasi Penilaian



Kinerja PHPL PT KTW2018.

IV. Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT KTW:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT KTW tersedialengkap sesuai dengan tingkatpelaksanaan tata batas yang telahdilakukan. Dokumen legal berupatersedianya akta pendirian perusahaandan perubahannya, SK IUPHHK-HA dandokumen perencanaan (RKUPHHK-HAdan RKTUPHHK-HA) beserta petalampirannya. Sedangkan dokumenadministrasi tata batas berupatersedianya dokumenPedoman/Rencana Penataan Batas,BATB dan Laporan TBT beserta petalampirannya.

BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerjasampai dengan tahun 2018 yaitusepanjang 84,80 Km dari panjang bataskeseluruhan 119,56 km atau 70,93%.Terdapat pelaksanaan rekonstruksi tatabatas dengan PT SAL Unit II sepanjang4,663 Km. Untuk realisasi rekonstruksitata batas dengan PT SAL Unit II danrealisasi tata batas dengan PT BP,dibuktikan dengan BATB, namundokumen Laporan TBT belum tersedia(masih proses pembuatan olehkonsultan tata batas).

SEDANG

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT KTWmendapat pengakuan dari para pihakbaik pemerintah pusat dan daerah,perusahaan lain yang berbatasanlangsung dan masyarakat sekitar dantidak terdapat konflik dalampemanfaatan areal dalam kurun waktu 1(satu) tahun terakhir. Di dalam areal

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLkerja terdapat ladang/kebunmasyarakat sekitar dalam skala kecildan sebagian besar menjadi belukar(tidak terawat). Upaya yang telahdilakukan PT KTW adalah melakukankelola/penanganan potensi konflikdengan monitoring potensi konflik danupaya menekan laju perambahan arealsecara terus menerus.

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasandari HP menjadi HL. Terkait perubahanfungsi kawasan tersebut, PT KTWbelum melakukan perubahan dokumenperencanaan (RKUHHK-HA), karenalokasi areal kawasan HL tersebut tidakberada pada blok URKT beberapatahun yang akan datang (di sebagiansisi Timur batas areal) dan luasannyakecil yaitu ± 290 Ha. Sesuai tata waktuperencanaan jangka panjang(RKUPHHK), perubahan perencanaanakan dilakukan pada setelah RKUPHHK-HA yang ada habis masa berlakunya.Selain itu dalam dokumen RencanaPenataan Batas No. 57/KUH-2/IUPHHK-HA/2016 tanggal 5 September 2016areal kawasan HL dikeluarkan dalamareal kerja PT KTW.

SEDANG

1.1.5 Terdapat bukti upaya PT KTWmelakukan pendataan pengunaankawasan di luar sektor kehutanan yangberizin yaitu pertambangan batubaraIPPKH PT KSM dan yang tidak berizin(kebun/ladang dan bekas kebun/ladangmasyarakat sekitar). Pendataanpertambangan batubara telahdilaporkan ke Dirjen PHPL, sedangkanpendataan kebun/ladang masyarakattelah dilaporkan ke PemerintahaanDesa Karangan Dalam dan DesaKarangan Hilir dan KecamatanKarangan. Upaya untuk mencegahpenggunaan kawasan di luar sektorkehutanan tanpa izin yaitu melakukanupaya proses tata batas definitif,pendekatan dan pemberian

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLpemahaman secara persuasif kepadamasyarakat sekitar, pemasanganlarangan/himbauanberkebun/berladang pada lokasistrategis (pingir jalan utama).

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misi yangditetapkan oleh Direktur Utama PTKTW No. 03/Lpts/KTW/1-2013 tanggal 30Januari 2013 dan dalam dokumenRKUPHHK-HA Berbasis IHMB PeriodeTahun 2012 - 2021 yang disetujui melaluiKeputusan Menhut No. SK.166/VI-BUHA-2/2011 tanggal 9 Desember 2011.Rumusan visi dan misi tersebut legaldan sesuai dengan kerangka PHL, yaitumemuat prinsip kelestarian ekologi,produksi dan sosial dengan segalakomponen pendukungnya secaraberkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaantelah dilakukan baik internal karyawan(level pemegang izin) secara formal daninformal maupun kepada masyarakatdesa sekitar. Sosialisasi internalkaryawan secara formal dilakukan diBase Camp Km 34. Untuk sosialisasisecara informal dilakukan berupapemasangan rumusan visi dan misiperusahaan pada lokasi strategisdengan baik di lingkungan Base CampKm 34 (ruang kantor, ruang dapur dankantor mitra kerja) dan kantor TPKAntara/logpond Karangan. Sedangkansosialisasi visi dan misi perusahaankepada masyarakat sekitar dilakukansecara terpadu kepada masyarakatDesa Karangan Seberang, KaranganDalam dan Karangan HIlir pada tahun2017 dan 2018 bertempat di kantorKecamatan Karangan, yang dihadirioleh Camat Karangan, Kepala Desa,Ketua BPD, Ketua Adat dan TokohMasyarakat desa sekitar serta GeneralManager dan Camp Manager PT KTW.Sosialisasi Visi & Misi dilakukanbersamaan dengan sosialisasi RKT

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLTahun 2017 dan RKT Tahun 2018,Kawasan Lindung PT KTW danPenyerahan Dana Kompensasi ProduksiTahun 2016 dan Tahun 2017 yangdibuktikan dengan surat undangan,berita acara, resume, daftar hadir danfoto dokumentasi kegiatan sosialsiasi.

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutansesuai dengan visi dan misi PHL. Namunbeberapa kegiatan belum tereliasasidan belum sesuai dengan visi dan misiPHL, yaitu antara lain penataan batasareal kerja belum temu gelang,penataan kawasan lindung belumseluruhnya, kualifikasi personil SatpamPH yang ada masih kurang memenuhi,alokasi dana yang telah dikeluarkantahun 2017 di bawah 100% dan realisasipendanaan tidak sesuai dengan tatawaktu.

SEDANG

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupasarjana kehutanan sebagian besartersedia pada beberapa bidangkegiatan pengelolaan. Sedangkankeberadaan GANIS-PHPL belummemenuhi dari ketentuan Dirjen PHPLNo. P.16/PHPL-IPHH/2015 yangdipersyaratkan yaitu mencapai 61,11%dan terdapat bidang pengelolaan hutanyang belum ada GANIS-PHPL yaituGANIS-PHPL KURPET. Terkait GANIS-PHPL KURPET, secara legalitas PT KTWbelum memiliki GANIS-PHPL tersebut,namun secara operasional pelaksanaankegiatan, PT KTW telah memiliki tenagakerja yang mempunyai kemampuanbidang KURPET (GIS) yaitu Marsudi,S.Hut yang telah mengikuti pelatihanSistem Informasi Geografis TingkatDasar dan Tingkat Analisis yangdiselenggarakan oleh Pusat KomputerFakultas Kehutanan, UniversitasMulawarman.

BURUK

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDM SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPLPT KTW adalah 66,67% dari rencanasesuai kebutuhan.

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT KTWtersedia lengkap di lapangan, antaralain PP, Laporan Tenaga Kerja, SK &SPK, dokumen BPJS Ketenagakerjaandan Kesehatan, SOP ketenagakerjaan,Peraturan Perundangan tentangketenagakerjaan dan PeraturanGubernur Kalimantan Timur tentangUpah Minimum Provinsi KalimantanTimur Tahun dan Upah MinimumKabupaten Kutai Timur Tahun 2017 dan2018.

BAIK

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi yang sesuai dengan kerangkaPHPL yaitu tersedia unit kerja/bagianyang bertanggung jawab menjaminterlaksananya kelestarian fungsiproduksi, lingkungan/ekologi dan sosialdan disahkan oleh Direktur Utama PTKTW No. 01/KTW/I/2012 tanggal 7Januari 2012 tentang StrukturOrganisasi dan Tata Kerja (jobdeskripsi) PT KTW.

BAIK

1.4.2 Tersedia perangkat SIM yang memadai,dilengkapi tenaga pelaksana sepertiyang tercantum dalam Laporan TenagaKerja Bulan Juli 2018 PT KTW dandigambarkan pada struktur organisasiPT KTW. Perangkat dan pendukung SIMtersedia cukup memadai dan berfungsisebagaimana mestinya.

BAIK

1.4.3 Terdapat unit SPI yang dilengkapipersonil tim SPI. Mekanismepelaksanaan audit unit SPI cukup baikdan pelaksanannya dilakukan secararutin/berkala. Kegiatan audit internalunit SPI telah memuat berbagaipermasalahan kegiatan di lapanganyaitu meliputi bidang perencanaanhutan, produksi, pembinaan hutan,perlindungan dan pengamanan,lingkungan dan sosial, namun belummenyentuh tahapan kegiatan lain yangcukup penting, antara lain terkait

SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPLbidang monitoring dan evaluasi kelolalingkungan, kelola sosial, perlindungandan pengamanan hutan danpeningkatan kompetensi SDM sertapelaksanaan K3. Selain itu, dalampelaksanaannya masih terdapatketidaksesuaian antara SOP InternalAuditing dengan pelaporan yangdibuat, terutama urutan kerja yangtertulis di SOP, sehingga peranan SPImasih belum berjalan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatan.

1.4.4 Terdapat keterlaksanaan sebagiantindak koreksi dan pencegahanmanajemen berbasis hasil monitoringdan evaluasi baik monitoring danevaluasi yang dilakukan oleh internalcamp maupun yang dilakukan oleh unitSPI. Monitoring dan evaluasi internalsebagian tidak terdokumentasi denganbaik dan peranan SPI masih belumberjalan dengan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT KTW yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat telahmendapatkan persetujuan dari parapihak atas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya dokumen RTUPHHK-HA PTKTW Tahun 2017 dan Tahun 2018 yangdisahkan secara self approval olehDirektur Utama PT KTW dandisampaikan kepada instansi terkait,dokumen perizinan TPn, TPK Hutan danLogpond dari pejabat yang berwenangserta dokumen sosialisasi RKT Tahun2017 dan tahun 2018 kepada aparatkecamatan, aparat desa, tokoh adatdan tokoh masyarakat desa sekitar.Secara umum masyarakat tidakkeberatan dan memahami adanyakegiatan RKT PT KTW karenamasyarakat telah menerima ataumendapatkan manfaaat dari kegiatanoperasional PT KTW.

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPL1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses

tata batas areal kerja PT KTW dari parapihak (lebih dari 50%) yaitu pemerintah(Kementerian LHK, BPKH Wilayah IVSamarinda, Dinas Kehutanan Provinsidan Kabupaten), perusahaan yangberbatasan, aparat kecamatan dandesa, konsultan pelaksana tata batasdan internal perusahaan. Namunpersetujuan tersebut belummenyeluruh karena proses danpelaksanaannya belum selesai sampaitemu gelang.

SEDANG

1.5.3 Proses penyusunan rencana kegiatankelola sosial/PMDH/CSR/CD PT KTWdimulai dari dokumen RKUPHHK-HA,RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan 2018telah mendapatkan persetujuan daripemerintah dan auditee sebagaipenyusun dan pelaksana. Kemudiandilanjutkan penyusunan RO KelolaSosial/PMDH/CSR/CD yang telahmengakomodir kepentinganmasyarakat dengan dibuat kesepakatanbersama masyarakat desa terkait.Realisasi kegiatan kelolasosial/PMDH/CSR/CD tahun 2017 dan2018 telah diterima dan disetujui olehmasyarakat desa terkait dengan buktipelaksanaan kegiatan berupa beritaacara, bukti kuitansi dan fotodokumentasi serah terima bantuan.Persetujuan dalam proses danpelaksanaan KelolaSosial/PMDH/CSR/CD PT KTW dari parapihak mencapai 100,00%.

BAIK

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT KTWdari para pihak yaitu pihak pemerintah(Kementerian LHK dan DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur),internal perusahaan dan masyarakatdesa sekitar. Persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT KTWdari para pihak mencapai 100,00%.

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPL2 PRODUKSI

2.1 Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 Telah dilakukan IHMB pada tahun 2011,hasil IHMB sebagai dasar penyusunanRKUPHHK-HA tahun 2012 – 2021,disahkan dengan Nomor: SK. 166/VI-BUHA/2011, tanggal 9 Desember 2011.Dibuat landscaping penataan arealkerja/penataan luasan sesuai dengankondisi biofisik setempat.

BAIK

2.1.2 Penataan areal kerja di lapanganberupa batas Blok RKT dan petak sesuaidengan peta RKT 2018. Lokasi Blok RKTsesuai dengan peta RKU, makaimplementasi penataan areal kerja dilapangan sesuai dengan rencana jangkapanjang.

BAIK

2.1.3 Batas Blok RKT 2016, RKT 2017, dan RKT2018 terdapat papan nama, cat kuningdan alur. Pada batas antar petakterdapat papan nama, cat merah danalur. Di pal corner antar petak terdapatpal dari kayu yang standard, cat dantulisan. Dari 12 sampel pengamatanbatas blok dan petak terdapat 10 atau83,33% yang terlihat jelas.

SEDANG

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 Tersedia data potensi tegakanberdasarkan hasil IHMB lengkapdengan peta, data potensi ITSP RKT2016, RKT 2017, RKT 2018 dan petasebaran pohon. Di lapangan terdapattanda kegiatan ITSP berupa labelkuning pada pohon inti, labelmerah/barcode pada pohon masaktebang.

BAIK

2.2.2 PT KTW telah membuat PUP di lokasipetak K2, Eks Blok Tebangan RKT 2012,dibuat pada tahun 2013. Ada perbedaanpertumbuhan riap diameter pada plotyang ada perlakuan pembebasandengan Plot Kontrol. Perhitungan riappertumbuhan volume dari pengukuranPUP adalah 1,18 m3/ha/tahun.

BAIK

2.2.3 PT KTW dalam menentukan jatahtebangan tahunan berdasarkan IHMBdan ITSP, sudah ada upaya menghitungriap pertumbuhan dari PUP.

SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPL2.3 Pelaksanaan penerapan

tahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 Tersedia SOP, disahkan oleh Kasiesesuai bidang, Camp Manager danDirektur. Mengalami revisi yang ke I,tanggal terbit 05 Juli 2016. Isi sesuaidengan karakteristik areal setempat,yaitu Hutan Tanah Kering dengansistem TPTI. Isi SOP secara garis besarmeliputi pengertian, tujuan,penanggung jawab, masukan yangdibutuhkan, keluaran yang dihasilkan,siklus waktu pelaksanaan, urutan kerja,instruksi kerja, perencanaan kerja danpelaksanaan.

BAIK

2.3.2 Terdapat implementasi SOP sistemsilvikultur yaitu pada kegiatan PAK,dibuat blok RKT, petak, batas blok,batas petak dengan alur, cat, danpapan nama. Blok URKT 2019 belumada PAK, dijumpai satu batas Blok RKT2018 belum ada papan nama. Tersediapeta PAK, PWH, sebaran pohon, namuntidak dibuat peta rencana jalan sarad. Dilapangan terdapat label kuning, merah,barcode dan laporan ITSP. KegiatanPWH dibuat rencana jalan, jalan,mating-mating, jembatan, Tpn, jalansarad dan TPK hutan. Penebangansesuai teknik penebangan dibuat takikrebah/takik balas, dilakukanpenyaradan, dibuat TPn, namunkegiatan paska tebangan masih kurangpemeliharaan bekas jalan sarad. Dalamkegiatan pembinaan hutan dilakukanpenanaman, pemeliharaanpengayaan/rehabilitasi dan KKJ, namunada bekas TPn, jalan sarad dan campyang belum direhabilitasi.

SEDANG

2.3.3 Tersedia dokumen Laporan hasilinventarisasi pohon binaan pada arealbekas tebangan blok RKT 2018.Pengamatan dilakukan di Petak K92,hasil pengamatan potensi pohon intiper hektar sebanyak 155 batang.

BAIK

2.3.4 Tersedia dokumen laporan hasilinventarisasi pohon binaan pada arealbekas tebangan Blok RKT 2018. Hasil

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLpengamatan potensi per hektarpermudaan adalah potensi tiangsebanyak 465 batang, potensi pancangsebanyak 2.600 batang dan potensisemai sebanyak 17.875 batang.

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 PT KTW mempunyai prosedurpemanfaatan/pengelolaan hutan ramahlingkungan (SOP RIL), telah disahkan,isinya sesuai kondisi karakteristik arealsetempat yaitu hutan tanah keringdengan sistim TPTI. Proses kerja didalamnya sesuai dengan kaidah RIL.

BAIK

2.4.2 Implementasi RIL pada tahapanperencanaan yaitu dilakukan PAK, ITSP,Rencana PWH, PWH dan perpetaan.Tersedia peta PAK, trace jalan/PWH,sebaran pohon, namun tidak dibuatpeta rencana jalan sarad untuk RKT2018. Tahapan operasi pemanenan kayudilakukan pembuatan jalan, jalansarad,TPn, TPK hutan, teknik tebangan.Tahapan pemeliharaan dan K3,terdapat bengkel, tempat pembuangansampah, air bersih, pakaian kerja, alatkeselamatan kerja, radio, rambu jalan,namun saluran air limbah masih kurang.Tersedia fasilitas tambahan klinik,sarana ibadah, olah raga. Tahapanpaska pemanenan kayu, yaitu dilakukanpenanaman pengayaan/rehabilitasi,KKJ. Perawatan jalan dibuat gorong-gorong, namun ada bekas jalan saradyang miring /curam tidak dibuatsodetan dan bekas gorong-gorong dijalan sarad tidak dibersihkan.

SEDANG

2.4.3 Rata-rata tingkat kerusakan tegakantinggal untuk seluruh tegakan danpermudaan tinggal di blok tebanganRKT 2017 adalah sebesar 8,08%.

BAIK

2.4.4 Besarnya Faktor Eksploitasi padakegiatan penebangan tahun 2012sebesar 0,85, tahun 2015 sebesar 0,79,tahun 2016 sebesar 0,80 dan tahun 2017sebesar 0,89. Rata-rata adalah 0,83atau 83,00%. Faktor Eksploitasi sebesar0,83, maka pemanfaatkan kayu

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLsebanyak 83,00% atau limbahpemanfaatan hutan sebanyak 17,00%.

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 Besarnya rencana luas dan volumetebangan tahun 2017 dan 2018, masihdibawah etat tebangan, dan masihdibawah rencana pengaturan hasil RKU.RKT tahun 2017 dan RKT tahun 2018mendapat pengesahan secara selfapproval. RKU mendapat SKpengesahan dari Menteri Kehutanan.Maka terdapat rencana jangka pendekdisusun berdasarkan rencana jangkapanjang dan telah disahkan sesuaiperaturan yang berlaku.

BAIK

2.5.2 Lokasi blok tebangan, petak danKawasan Lindung dalam peta-peta kerjasesuai dengan peta RKT dan revisi petaRKU. Tersedia peta kerja berupa petaPenataan Areal Kerja (PAK), petasebaran pohon, peta PWH/trace jalan,namun belum tersedia peta rencanajalan sarad blok RKT 2018.

SEDANG

2.5.3 PT KTW telah melaksanakan penandaanberupa papan nama di Blok RKT 2016,RKT 2017, RKT 2018 dan di batas antarpetak. Ada penandaan di batasKawasan Lindung di Sempadan SungaiBinaan, di persemaian, PUP. Adapenandaan di lokasi sarana prasarana diTPn, TPK hutan. Dari 28 (duapuluhdelapan) sampel uji petik kegiatanlapangan terdapat 26 (duapuluh enam)penandaan. Maka penandaan padakegiatan lapangan sebanyak 92,86%.

SEDANG

2.5.4 Pada tahun 2017, PT KTW menebangpada lokasi sesuai rencana dalam RKT.Realisasi volume tebangan sebesar47.663,51 m3 dari rencana 65.238,90 m3.Maka persentase realisasi volumetebangan sebesar 69,97%.

SEDANG

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT KTWtahun 2017 adalah nilai likuiditas474,11%, nilai solvabilitas 251,31% dannilai rentabilitas sebesar 14,38%.

BAIK

2.6.2 Pada tahun 2017 PT KTW merencanakananggaran untuk kegiatan pengusahaan

SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPLpenelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

hutan sebesar Rp. 56.871.225.500,-realisasinya Rp. 39.465.726.818,-. Makapersentase realisasi anggaran atautingkat kecukupan realisasi anggaranpengusahaan hutan sebesar 69,39%.

2.6.3 Pada tahun 2017 PT KTW merencanakananggaran untuk kegiatan pengusahaanhutan sebesar Rp. 56.871.225.500,-realisasinya Rp. 39.465.726.818,-.Persentase realisasi anggaran atautingkat kecukupan realisasi anggaranpengusahaan hutan sebesar 69,39%.Terdapat simpangan realisasi anggaranterhadap rencana sebesar 30,61%. Makarealisasi anggaran pengusahaan hutankurang proporsional (simpangan 20%-50%).

SEDANG

2.6.4 Pada tahun 2017 persentase realisasivolume tebangan sebesar 69,97%.Persentase realisasi anggaran atautingkat kecukupan realisasi anggaranpengusahaan hutan sebesar 69,39%.Persentase realisasi anggaranpembinaan hutan sebesar 94,28%. Makarealisasi pendanaan yang dilakukan PTKTW lancar dan belum sesuai dengantata waktu.

SEDANG

2.6.5 Tahun 2017 PT KTW merencanakananggaran untuk kegiatan pembinaan hutansebesar Rp. 1.026.864.500,-, realisasinyaRp. 968.167.760,-. Maka persentase realisasianggaran pembinaan hutan sebesar 94,28%.

BAIK

2.6.6 Pada tahun 2017 persentase realisasi fisikkegiatan pembinaan hutan sebesar100,00%. Dari hasil uji petik tanamanpembinaan hutan, persen tumbuhnyaadalah 94,18%.

BAIK

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Luas Kawasan Lindung sesuai dengandokumen perencanaan yang adaseperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH,RKU RPKH; dan sesuai dengan kondisibiofisiknya. Kawasan lindung PT KTWditetapkan pemegang izin dantercantum dalam RKUPHHK-HA denganluas total 5.256 ha. Terdapat perubahanfungsi kawasan di areal PT KTW

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLberdasarkan SK Menteri Kehutanan No.SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29Agustus 2014 yaitu HL 290 Ha, HPT25.935 Ha, dan HP 24.175 Ha. Hasiloverlay peta citra landsat dengan petakawasan hutan Provinsi KalimantanTimur dan Kalimantan Utara, jumlahtotal kawasan lindung berkurangmenjadi 3.891 Ha. Kawasan-kawasanlindung sesuai dengan kondisibiofisiknya.

3.1.2 Kawasan lindung yang telah ditata dilapangan ≥ 71% dari yang seharusnya.Hanya saja terdapat sedikit perbedaanperhitungan terkait dengan persentasepenataaan batas sempadan sungai danKPPN yaitu seharusnya panjang batasyang dihitung adalah maksimalsepanjang batas sempadan sungai danmaksimal sepanjang batas KPPN.

BAIK

3.1.3 Kondisi Kawasan Lindung yangberhutan mencakup ≥ 80% yaitu sebesar3.490 Ha atau 89,69%.

BAIK

3.1.4 Terdapat pengakuan kawasan lindungdari para pihak. Kawasan lindung PTKTW telah mendapat pengakuan dariPemerintah (pengesahan RKU,penerimaan RKT 2018, Manajemen PTKTW (pengesahan self approval RKT2018, sosialisasi kawasan lindung,pengelolaan kawasan lindung) danmasyarakat sekitar areal (sosialisasikawasan lindung kepada DesaKarangan Dalam, Karangan Seberangdan Karangan Hilir).

BAIK

3.1.5 Terdapat laporan pengelolaan yangsesuai dengan ketentuan terhadapseluruh kawasan lindung hasil tataruang areal/landscaping/sesuai RKL/RPLdan atau tata ruang yang ada dalamRKU. Terdapat laporan pengelolaankawasan lindung tahun 2018 berupaSempadan Sungai dan KawasanKonservasi Insitu. Sedangkan untukkawasan lindung BZ Hutan Lindung danKPPN tidak terdapat kegiatan

SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPLpengelolaan.

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Tersedia prosedur yang mencakupseluruh jenis gangguan yang ada.

BAIK

3.2.2 Jenis dan jumlah sarana prasaranasesuai dengan ketentuan (minimal 50%).Jenis, jumlah dan fungsi saranaprasarana perlindungan hutan PT KTWbelum sesuai dengan ketentuandikarenakan menara pengawas masihterdapat 1 unit.

SEDANG

3.2.3 Tersedia SDM perlindungan hutandengan jumlah dan kualifikasi personilsesuai dengan ketentuan (minimal 50%).PT KTW memiliki tenaga Satpam PHsebanyak 10 orang (melebihi dariketentuan minimal berdasarkan luasareal PT KTW yang mensyaratkanminimal 9 (sembilan) orang atau telahmencapai 100 %). Dari 9 orang SatpamPH yang dipersyaratkan, hanya 3 (tiga)orang yang memiliki sertifikat Satpam.

SEDANG

3.2.4 Kegiatan perlindungandiimplementasikan melalui tindakantertentu (preemptif/preventif/represif)dengan mempertimbangkan seluruhjenis gangguan yang ada. PT KTW telahmelakukan kegiatan perlindunganhutan yang dimplementasikan melaluikegiatan yang dilakukan meliputi :sosialisasi, patroli, pemasangan papanhimbauan dan larangan sertapeneguran terhadap pelaku. Kegiatanyang dilakukan PT KTW telahmempertimbangkan jenis-jenisgangguan yang ada yaitu: kebakaranhutan, pembalakan dan perambahanhutan, dan gangguan terhadap spesiesdilindungi.

BAIK

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 Tersedia prosedur pengelolaan yangmencakup seluruh dampak terhadaptanah dan air akibat pemanfaatanhutan.

BAIK

3.3.2 PT KTW telah memiliki saranapengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air. Kondisi saranapengelolaan dan pemantauan dampak

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLtersebut sebagian besar berfungsi baik,hanya sebagian kecil drainase yangtidak dalam kondisi baik.

3.3.3 Tersedia SDM pengelolaan danpemantauan dengan jumlah dankualifikasi personil sesuai denganketentuan (minimal 50%). PT KTWmemiliki SDM yang menanganipengelolaan dan pemantauanlingkungan sebanyak 10 orang atau 47,6% dari yang direncanakan dalamRKUPHHK yaitu sebanyak 21 orang.Selain itu ketersediaan GANIS dantenaga profesional sebanyak 3 orangatau sebesar 60 % dari yangdipersyaratkan yaitu 5 orang.

SEDANG

3.3.4 Tersedia dokumen perencanaanpengelolaan dampak terhadap tanahdan air dan dimplementasikan sesuaidengan ketentuan. PT KTW memilikirencana pengelolaan dampak terhadaptanah dan air. Rencana tersebut telahdiimplementasikan 100%.

BAIK

3.3.5 Tersedia dokumen perencanaanpemantauan dampak terhadap tanahdan air dan diimplementasikan sesuaidengan ketentuan. PT KedungmaduTropical Wood telah menyusundokumen rencana pemantauan dampakterhadap tanah dan air yang tertuangdalam dokumen RKUPHHK-HA.Rencana pemantauan telahdiimplementasikan seluruhnya (100 %).

BAIK

3.3.6 Tidak terdapat indikasi terjadinyadampak yang besar dan pentingterhadap tanah dan air. Berdasarkanlaporan pengukuran erosi di bawahnaungan dan tempat terbukamenunjukkan bahwa erosi yang terjadimasuk kategori sangat ringan, ringandan sedang. PT KTW tetap melakukanupaya untuk meminimalisir terjadinyadampak terhadap tanah dan air denganmelakukan penanaman KKJ danpenanaman pengayaan/rehabilitasi.

BAIK

3.4 Identifikasi spesies flora 3.4.1 PT KTW memiliki SOP terkait identifikasi SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPLdan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

flora dan fauna. SOP sudah memuattahapan-tahapan identifikasi flora danfauna termasuk pengelompokanberdasarkan PP No. 7 tahun 1999, CITESdn IUCN, tetapi peraturan yang diacubelum merupakan peraturan yangterbaru yaitu pada peraturan CITES,masih mengacu pada CITES tahun 2009.

3.4.2 PT KTW telah melaksanakan kegiatanidentifikasi flora dan fauna yangtertuang dalam laporan hasilinventarisasi KPPN tahun 2018.Pengelompokan berdasarkan statusdilindungi belum menggunakanperaturan yang terbaru, masihmenggunakan peraturan CITES danIUCN tahun 2012

SEDANG

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 PT KTW memiliki SOP terkaitpengelolaan flora dilindungi. SOPtersebut memuat perlindungan floradilindungi, pemantauan flora dilindungidan pembinaan habitat. SOP tersebutbelum mencakup kegiatanpenyelamatan jenis terancam punah.

SEDANG

3.5.2 PT KTW telah melaksanakan kegiatanpengelolaan flora. Kegiatan yangdilakukan belum sepenuhnya sesuaiperaturan yang berlaku yaitu hanyasebatas perlindungan dan pemantauanflora dilindungi. Kegiatan yang belumdilakukan yaitu pembinaan habitat danpenyelamatan jenis terancam punah.

SEDANG

3.5.3 Berdasarkan verifikasi dokumen danverifikasi lapangan, tidak ditemukanadanya gangguan terhadap spesiesflora dilindungi dan/atau langka, jarangterancam punah dan endemik.

BAIK

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesies

3.6.1 PT KTW memiliki SOP terkaitpengelolaan fauna. Dari tahapan-tahapan SOP yang ada masih terdapatkegiatan yang belum masuk dalam SOPyaitu penyelamatan jenis terancampunah. Peraturan yang diacu belummerupakan peraturan yang terbaruyaitu pada peraturan CITES, masihmengacu pada CITES tahun 2009.

SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPLfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.2 PT KTW telah melaksanakan kegiatanpengelolaan fauna dilindungi. Kegiatanpengelolaan yang dilakukan belummencakup seluruh kegiatan yaitu belumterdapat monitoring fauna dilindungi.

SEDANG

3.6.3 Berdasarkan verifikasi dokumen danwawancara, tidak ditemukan adanyagangguan terhadap spesies faunadilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik.

BAIK

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 PT KTW memiliki dokumen/laporanyang lengkap mengenai polapenguasaan dan pemanfaatanSDA/SDH setempat, mengenaiidentifikasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan/atau masyarakatsetempat, dan mengenai rencanapemanfaatan SDH oleh pemegang izin.

BAIK

4.1.2 PT KTW memiliki mekanisme penataanbatas/rekonstruksi kawasan secarapartisipatif dan penyelesaian konflikbatas kawasan berupa SOP danmekanisme lain (implementasi).

BAIK

4.1.3 PT KTW memiliki mekanisme mengenaipengakuan hak-hak dasar masyarakathukum adat/setempat di dalamperencanaannya dalam bentuk SOP dandokumen implementasi lainnya.

BAIK

4.1.4 PT KTW memiliki bukti-bukti tentangluas dan batas kawasan pemegang izindengan batas kawasan yang dimilikioleh masyarakat hukum adat/setempat.

BAIK

4.1.5 PT KTW mendapat persetujuan darisebagian pihak dan masih ada potensikonflik, karena penataan batas belumtemu gelang dan berpotensimenimbulkan konflik. Sehingga masihada pihak lain (IUPHHK lain) yangbelum sepakat terhadap batas terluarPT KTW.

SEDANG

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yang

4.2.1 PT KTW memiliki dokumen/laporanyang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial pemegang izin sesuaidengan peraturan perundangan yangrelevan/berlaku.

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLberlaku 4.2.2 PT KTW memiliki mekanisme yang

lengkap dan legal tentang pemenuhankewajiban sosial pemegang izinterhadap masyarakat.

BAIK

4.2.3 PT KTW memiliki bukti lengkappelaksanaan kegiatan sosialisasi kepadaseluruh masyarakat mengenai hak dankewajiban pemegang izin terhadapmasyarakat dalam mengelola SDH.

BAIK

4.2.4 PT KTW memiliki bukti yang lengkaptentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap seluruhmasyarakat.

BAIK

4.2.5 Tersedia laporan/dokumen yanglengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin termasukganti rugi.

BAIK

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 Dokumen yang tersedia tersebut belummemuat data yang up to date.

SEDANG

4.3.2 PT KTW memiliki mekanisme yang legal,lengkap dan jelas mengenaipeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat.

SEDANG

4.3.3 PT KTW memiliki dokumen rencanayang lengkap dan jelas mengenaikegiatan peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat.

BAIK

4.3.4 PT KTW memiliki bukti implementasisebagian besar ( ≥ 50%) kegiatanpeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat.

BAIK

4.3.5 PT KTW memiliki buktidokumen/laporan yang lengkapmengenai pelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihak.

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 Di PT. KTW masih terdapat potensirawan konflik, namun PT KTW memilikimekanisme resolusi konflik yanglengkap dan jelas.

BAIK

4.4.2 PT KTW memiliki peta konflik yang jelasdalam bentuk peta dan dokumenpemetaan terhadap berbagai potensirawan konflik.

BAIK

4.4.3 PT KTW telah memiliki strukturorganisasi dan sumberdaya manusia

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLuntuk mengelola konflik.

4.4.4 Di PT KTW terdapat beberapa potensirawan konflik yang tidak sempatmenimbulkan masalah (tidak adakonflik) dan telah teridentifikasi.

BAIK

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT KTW sebagai Pemegang izin telahmerealisasikan sebagian besar (94,44%)hubungan industrial dengan seluruhkaryawan sesuai ketentuan padaPeraturan Perusahaan PT KTW

SEDANG

4.5.2 PT KTW sebagai Pemegang izin telahmerealisasikan sebagian besar (66.67%) rencana pengembangan kompetensi.

SEDANG

4.5.3 PT KTW memiliki dokumen standarjenjang karir sejumlah 77 % dansebagian telah diimplementasikan,diantaranya tidak tersedia dokumenhasil Penilaian Kinerja SeluruhKaryawan.

SEDANG

4.5.4 PT KTW dapat menunjukan dokumentunjangan kesejahteraan karyawan dantelah diimplementasi seluruhnya.

SEDANG

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a PT. KTW memperoleh HPH tahun 1988 dariMenteri Kehutanan Nomor 147/Kpts-IV/1988tanggal 17 Maret 1988 kemudian terbit SKPerpanjangan IUPHHK-HA melalui SKMenteri Kehutanan NomorSK.269/Menhut-II/2007 tanggal 6 Agustus2007 dengan luas ±50.400 Ha yang berlakuuntuk jangka waktu 45 tahun dilengkapidengan Peta Areal Kerja, skala 1:250.000yang telah disahkan oleh MenteriKehutanan. Fungsi kawasan PT. KTW terdirihutan produksi terbatas (HPT) = 25.935 ha,hutan produksi tetap (HPT) = 24.175 ha,hutan lindung (HL) 290 ha.

MEMENUHI

1.1.1.b PT. KTW telah melunasi kewajibanpembayaran IIUPHHK sebesarRp. 3.402.000.000,- sesuai dengan SuratPerintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HANomor S.755/VI-BIKPHH/2007 tanggal 25September 2007 yang diterbitkan olehDirjen Bina Produksi KehutananKementerian Kehutanan.

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1.1.c PT KTW sudah melakukan identifikasi

penggunaan kawasan diluar kegiatanIUPHHK didalam areal PT KTW dan sudahada surat Direktur Utama PT KTW nomor22/KTW/VII/2018 tanggal 8 Juli 2018 perihallaporan Kegiatan di Luar Sektor Kehutanankepada Dirjen PHPL KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan yangmelaporkan adanya Ijin Pinjam Pakai untukEksplorasi Tambang Batubara PTKalimantan Sejahtera Mandiri SK774/Menhut-II/2014 tanggal 19 September2014 dengan luas 11.457,76 ha dilengkapipeta penggunaan kawasan diluar sektorkehutanan PT KTW.

MEMENUHI

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1.a PT KTW telah mempunyai DokumenRKUPHHK berbasis IHMB periode tahun2012-2021 yang disahkan Menteri KehutananNomor SK.166/VI-BUHA/2011 tanggal 09Desember 2011 dilengkapi peta RKUPHHKsedangkan RKT 2018 telah disyahkan secaraself approval oleh Direktur Utama PT KTWSK Nomor 01/KTW-KPTS/RKT-SA/XII/2017tanggal tanggal 12 Desember 2017 dan RKT2017 dengan SK No. 01/KTW-KPTS/RKT-SA/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 dilengkapipeta RKT 2018 dan 2017 yang dibuat olehGanis PHPL Canhut.

MEMENUHI

2.1.1.b PT KTW telah mempunyai Peta RKT Tahun2018 yang menggambarkan areal yang tidakboleh ditebang yaitu sempadan SungaiBinaan, yang berdasarkan verifikasilapangan, ada penandaan yang jelas berupacat merah pada alurnya batasnya dandengan menggunakan GPS setelahdiplotkan kedalam peta RKT 2018 terdapatkesesuaian posisi sempadan Sungai Binaanantara di peta dan lapangan.

MEMENUHI

2.1.1.c PT KTW telah mempunyai Peta RKT 2017dan RKT 2018 telah ditandatangani olehDirektur Utama PT. KTW dan blok tebanganRKT 2018/2017 telah dicap dengan stempelPT. KTW, batas blok dilapangan ditandaidengan alur/rintisan cat kuning dan bataspetak dengan cat merah adapun posisibatas blok dan petak tebangan RKT2018/2017 di lapangan telah benar dansesuai dengan peta RKT 2018 dan 2017.

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU2.2. Adanya rencana kerja

yang sah2.2.1.a PT. KTW sudah mempunyai dokumen

RKUPHHK berbasis IHMB periode 2012-2021dan peta RKUPHHK-HA yang telah disahkandengan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.166/VI-BUHA/2011 tanggal 09 Desember2011, lengkap dengan lampiran-lampirannnya.

MEMENUHI

2.2.1.b IUPHHK PT. KTW adalah IUPHHK HutanAlam, sehingga tidak ada kegiatanpemanfaatan kayu hutan alam pada arealpenyiapan lahan untuk pembangunanhutan tanaman industri sehingga verifier2.2.1b Tidak dapat diterapkan (NotApplicable)

NA

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah

3.1.1 Seluruh dokumen LHP PT. KTW RKT 2018dan 2017 Agustus 2017 s/d Juli 2018 sebesar51.455,38 m3 telah dibuat oleh PetugasPembuat LHP yang syah dan disahkan olehPejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan, LHP dengan fisik kayu sesuaidengan perbedaan volume sebesar 1,5 %dan nomor batang di LHP hasil uji petik diTPK Antara Km-2 dapat ditemukantunggaknya di lapangan.

MEMENUHI

3.1.2 Seluruh Kayu PT. KTW yang diangkutperiode Agustus 2017 s/d Juli 2018 dari TPKHutan ke TPK antara KM-2 sejumlah49.466,99 m3, dari TPK Antara KM 2(logpond) ke TPK Antara Kelolokan sebesar35.599,16 m3 dan TPK Antara Ke industriPrimer sejumlah 48.074,16 m3 telah melaluiprosedur yang syah dan dilindungi olehdokumen SKSHHK yang syah dan hasil ujipetik persediaan kayu di TPK Antara sesuaidengan dokumen LMKB dan dokumenSKSHHK terkait.

MEMENUHI

3.1.3.a Penandaan PUHH pada kayu bulat berupabarcode di PT. KTW periode Agustus 2017s/d Juli 2017 telah sesuai dengan dokumenLHP dan SKSHHK.

MEMENUHI

3.1.3.b PT KTW telah menerapkan Identitas kayuberupa barcode yang ditempel pada logsecara konsisten dan terdapatnya labelbarcode dan label plastik merah ITSPditunggak menyebabkan adanya sistemyang dapat ditelusuri dari log sampaitunggak di petak tebangan.

MEMENUHI

3.1.4 PT. KTW selama periode Agustus 2017 s/d MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUJuli 2018 mempunyai Dokumen SKSKHK danDaftar Kayu (DKB) lengkap yang dibuat olehpetugas yang berwenang yaitu QoirulRohmad Ganis PKB-R dengan nomorRegistrasi 00386-13/PKB-R/XX/2011 berlakus/d 14 Agustus 2020 sebagai penerbitSKSHHK TPK Hutan, Subur Pribadi GanisPKB dengan nomor Registrasi 00664-11/PKB-R/XX/2012 berlaku s/d 04 Maret 2021sebagai petugas penerbit SKSHHK TPKAntara/Logpond dan Nengah Budiasa GanisPKB dengan nomor Registrasi 00346-11/PKB-R/XX/2011 berlaku s/d 09 Juli 2020sebagai petugas P3KB serta tersediadokumen Berita Acara PemeriksaanSKSHHK secara manual dari P3 KB.

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1.a Tagihan SPP DR-PSDH PT. KTW dari bulanAgustus 2017 s/d Juli 2018 adalah DRsebesar USD 844.893,93 dan PSDHsebesar Rp 3.360.750.938,50telah sesuai dengan dokumen LHP yangdisyahkan baik jenis, volume sebesar51.455,38 m3.

MEMENUHI

3.2.1.b IUPHHK-HA PT. KTW sudah melunasiseluruh kewajiban pembayaran DR danPSDH sesuai SPP periode bulan Agustus2017 s/d Juli 2018 lewat Bank Mandirisebesar USD 844.893,93 untuk DR dan Rp3.360.750.938,50 untuk PSDH.

MEMENUHI

3.2.1.c Tarif PSDH-DR akan muncul otomatis dalamaplikasi SIPUHH on line SIMPONI dan PT.KTW telah membayar kewajiban PSDH-DRsesuai dengan persaratan dan ukuran tarifPSDH-DR mengacu Peraturan PemerintahNomor 12 tahun 2014 tentang Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada KementerianKehutanan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan dan Permen LHKNomor P.64/Menlhk/SETJEN/KUM.1/12/2017tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan Untuk Perhitungan PSDH Dan GantiRugi Tegakan.

MEMENUHI

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 PT. KTW sudah mempunyai dokumenPKAPT No. PKAPT : 1701100016 yangditerbitkan oleh Direktorat JenderalPerdagangan Dalam Negeri Departemen

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPerdagangan tanggal 6 April 2018 denganmasa berlaku sampai tanggal 6 April 2023.

3.3.2 PT KTW selama periode bulan Agustus 2017s/d Juli 2018 telah mengirimkan kayu keindustri antar pulau sebanyak 29 kali yangsemuanya menggunakan kapal berbenderaIndonesia.

MEMENUHI

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Semua kayu PT. KTW periode Augustus 2017s/d Juli 2018 yang telah LHP telah ditempellabel barcode yang tertera tanda V-legal(logo V-legal Indonesia Legal Wood 009-LPPHPL-007-IDN) sesuai hasil uji petikSKSHHK no. KB.B.3660021 dan telah adaperjanjian sub lisensi penggunaan tanda V-legal antara LV-PHPL PT. Global ResourceSertifikasi dengan PT. KTW yang berlaku s/d5 Nopember 2018.

MEMENUHI

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT. KTW sudah memiliki dokumen AMDALberdasarkan SK Menhut No. 147/Kpt-IV/1988dengan luas ±71.000 Ha dan telahmendapatkan persetujuan dari KetuaKomisi Pusat AMDAL DepartemenKehutanan No. 237/DJ-VI/AMDAL/1995tanggal 6 Desember 1995 yangpenyusunanya mengacu kepada KeputusanDirjen PHPA No. 219/Kpts/DJ-VI/1994tentang Pedoman Teknis PenyusunanAMDAL HPH.

MEMENUHI

4.1.2.a PT. KTW telah mempunyai dokumen RKLdan RPL yang disusun mengacu padadokumen ANDAL yang telah disahkan KetuaKomisi Pusat AMDAL DepartemenKehutanan No. 237/DJ-VI/AMDAL/1995tanggal 6 Desember 1995.

MEMENUHI

4.1.2.b PT. KTW telah membuat LaporanPelaksanaan RKL/RPL semester II tahun2017 dan semester I tahun 2018 danmelaporkan ke instansi terkait, adapun dilapangan terdapat bukti pelaksanaankegiatan pengelolaan dan pemantauanlingkungan dalam kegiatan hidro orologi,pencemaran, jenis dilindungi, pemantauan,sosial budaya dan sistem dan pencegahankebakaran hutan yang mengacu denganrencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan

MEMENUHI

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a PT. KTW telah mempunyai prosedur K3dengan No. Dok SOP K3 No. SO-5-14 revisi

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU01 tanggal 05 Juli 2016 yang sudah disahkanoleh Direktur Utama adapun personel yangbertanggung jawab dalam implementasi K3adalah Manager Camp.

5.1.1.b PT. KTW mempunyai peralatanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)sesuai ketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi dengan baik (belum kadaluarsa).

MEMENUHI

5.1.1.c PT. KTW telah mempunyai catatan kejadiankecelakaan kerja secara lengkap dalamlaporan bulanan kecelakaan kerja yangdalam periode Agustus 2017 s/d Juli 2018tingkat kecelakaan nihil dan ada upayamenekan tingkat kecelakaan kerja.

MEMENUHI

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT. KTW sudah memiliki kebijakan serikatpekerja berupa surat edaran tertulis dariDirektur Utama Nomor: 01/KTW/I/2018tanggal 05 Januari 2018 yang memberikebebasan bagi pegawai/ pekerja untukmembentuk serikat pekerja dan hasilwawancara ada kebebasan untukberserikat.

MEMENUHI

5.2.2. PT. KTW sudah memiliki Peraturan Perusahaan(PP) yang mengatur hak-hak pekerja yangdisyahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalimantan Timur NomorKep.560/1837/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 yangberlaku dari tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan25 Juli 2019 .

MEMENUHI

5.2.3. Jumlah tenaga kerja PT. KTW bulan Juli 2018adalah 139 orang dan tidak terdapat pekerjayang masih di bawah umur

MEMENUHI

Documents

Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT ...global-resource.co.id/wp-content/uploads/2019/07/...Pengambilan Keputusan Selasa, 4 September 2018 Kantor Meeting LPPHPL PT