RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU IPK PADA IPPKH … · 2016. 12. 31. · PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan

P a g e 1 | 19

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi

RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

IPK PADA IPPKH PT BHARINTO EKATAMA

DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

d. Telepon

Email

: 0541 – 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK

: Ir. Kurnia

f. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)

g. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang IPK : PT Bharinto Ekatama

b. Jenis IPK : IPK pada IPPKH

c. No. & Tgl. SK IPKKH : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010

SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013

d. Luas Penyiapan Lahan Tahun 2016

: 571, 10 Ha dan 2.134,53 Ha

e. Lokasi Penyiapan Lahan : Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

f. Alamat Kantor : Desa Muara Begai Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat

g. Management Representatif : Jonny Tambunan

mailto:[email protected]

P a g e 2 | 19


3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik

- -

Pertemuan Pembukaan

Office Kladi

PT Bharinto Ekatama,

24 Oktober 2016

a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Office Kladi

dan Lokasi IPPKH


25 - 26 Oktober 2016

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu.

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

Office Kladi


27 Oktober 2016

a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee.

b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Samarinda,

9 November 2016

a. Rencana Pemanfaatan Kayu atas pembukaan lahan PT Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

b. Kepada PT Bharinto Ekatama dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

P a g e 3 | 19


4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

Memenuhi 1. PT Bharinto Ekatama memilki izin yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu berupa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), meliputi : a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.:

SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat dan Lima Puluh Tiga Perseratus) Hektar atas nama PT Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

Lokasi IPK telah sesuai, yaitu terletak pada IPPKH yang dimilikinya tersebut di atas.

P a g e 4 | 19


2. PT Bharinto Ekatama telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah disahkan, terdiri dari : a. Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pengesahan No.: 240 Tahun 2009 Tanggal 10 Juni 2009

b. Addendum Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).

b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

Memenuhi Dokumen IPPKH (SK No. 621 maupun SK No. 946) telah dilengkapi dengan lampiran Peta IPPKH yang telah disahkan: skala 1:15.000 dan 1 : 50.000, distempel dan ditandatangani Menteri Kehutanan. Hasil pengecekan pada areal IPPKH, posisi blok pemanfaatan telah sesuai, yaitu berada pada koordinat yang sama dengan Peta IPPKH. Blok pemanfaatan kayu telah ditata batas dengan menggunakan patok ulin, dicat dan dinomori.


Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR

Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Izin HTHR Not Applicable Bukan IPK pada HTHR

b. Peta Lampiran HTHR Not Applicable Bukan IPK pada HTHR

P a g e 5 | 19



Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non

kehutanan

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha


kehutanan

c. IPK pada areal yang dilepaskan


kehutanan

d. Peta lampiran IPK Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non

kehutanan

e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

P a g e 6 | 19



Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. IPK pada areal yang dilepaskan

Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi

b. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi


Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

Not Applicable Bukan IPK pada APL

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)


c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)


d. IPK pada APL Not Applicable Bukan IPK pada APL

e. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK pada APL

P a g e 7 | 19



Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. IPK pada APL Not Applicable Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

b. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

Memenuhi PT Bharinto Ekatama menyusun dan membuat rencana pemanfaatan kayu pada IPPKH yang dimilikinya berdasarkan luas dan letak IPPKH, Tata Batas Blok Pemanfaatan Kayu/IPPKH dan Laporan Hasil Cruising. Dokumen Rencana Pemanfaatan Kayu dilengkapi dengan Peta Lokasi Pemanfaatan Kayu skala 1:15.000. Rencana Pemanfaatan Kayu pada areal IPPKH disusun dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun. Rencana Penebangan dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Pada periode tahun 2016, PT Bharinto Ekatama telah menyusun Rencana Pemanfaatan Kayu

P a g e 8 | 19


dengan target volume sebesar 22.230,26 M3, antara lain :

1. Areal IPPKH Nomor: SK.621/Menhut-II/2010

- Periode 1 Luas 72,86 Ha dengan volume 5.467,94 m3.

- Periode 2 Luas 4,42 Ha dengan volume 68,90 m3.

2. Areal IPPKH Nomor: SK.946/Menhut-II/2013



PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

Memenuhi PT Bharinto Ekatama memilki Laporan Hasil Cruising pada areal IPPKH No. SK.621/Menhut-II/2010 dan No. SK.946/Menhut-II/2013. Pelaksanaan cruising dilakukan dengan intensitas 100% dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat (dibuatkan BA Pemeriksaan). Laporan hasil cruising pada areal IPPKH PT Bharinto Ekatama adalah sebagai berikut:

P a g e 9 | 19


a. Data potensi:

b. Dilengkapi Peta Lokasi Timber Cruising. c. Dibuat oleh Ganis PHPL Timber Cruising

atas nama Romal Bontanurdi Nomor Register 01729-13/CANHUT/XX/2014.

P a g e 10 | 19


b. Dokumen produksi kayu (LHP)

Memenuhi PT Bharinto Ekatama telah melakukan penebangan di areal IPPKH selama periode Tahun 2015 - 2016 dengan total produksi sebesar 9.370,43 m3 dengan rincian sebagai berikut:

Hasil uji petik menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LHP dan hasil pengecekan di lapangan nomor batang sesuai dan terdapat selisih volume sebesasar 2,9 %. Posisi kayu hasil produksi dari bulan April – September 2016 pada SK.621 yaitu sebanyak 840 batang dengan volume 961,65 M3 dan pada SK.946 yaitu sebanyak 6.214 batang dengan volume 7.395,35 M3. Total keseluruhan stok kayu yang ada saat ini yaitu sebanyak 7.054 batang dengan volume 8.357 M3 dan saat ini

P a g e 11 | 19


kayu hasil produksi tersebut masih berada di TPn PT Bharinto Ekatama. LHP dibuat oleh Jonny Tambunan, dengan Register Ganis PKB Nomor 00626-13/PKB-R/XX/2012.

Untuk tahun 2016 PT BEK telah siap

melaksanakan penatausahaan kayu dengan

SIPUHH Online dengan menyiapkan sarana dan prasarananya.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Memenuhi Terdapat dokumen SPP DR dan/atau PSDH serta PNT atas produksi kayu bulat yang telah di-LHPkan meliputi : - SPP PSDH Nomor 24 11 15 tanggal 02

November 2015 untuk LHP volume 1.293,78 M3 dengan nilai Rp 3.647.226,50 ; PSDH Denda Nomor 36 11 15 tanggal 20 November 2015 senilai Rp 72.944,53

- SPP PNT Nomor 26 11 15 tanggal 02 November 2015 untuk LHP volume 1.293,78 M3 dengan nilai Rp 381.214.022,50 ; PNT Denda Nomor 13 11 15 tanggal 20 November 2015 senilai Rp 7.624.280,45

- SPP DR Nomor 29 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk LHP volume 567 M3 dengan nilai US $ 8.371,86

- SPP PSDH Nomor 29 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk LHP volume 567.35 M3 dengan nilai Rp 36.996.750

P a g e 12 | 19


- SPP PNT Nomor 31 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk LHP volume 567,35 M3 dengan nilai Rp 173.278.975,50

- SPP DR Nomor 30 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk LHP volume 1.540,76 M3 dengan nilai US $ 21.623,05

- SPP PSDH Nomor 30 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk LHP volume 1.540,76 M3 dengan nilai Rp 94.819.510

- SPP PNT Nomor 32 12 15 tanggal 16 Desember 2015 untuk volume 1.540,76 M3 dengan nilai Rp 421.281.065

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 4/ April 2016 tanggal 7 Mei 2016 dengan volume sebesar 198.63 M3 untuk DR Murni Kode Billing 820160518320418 senilai US $ 2.804,90 ; DR Denda Kode Billing 820160518321716 Senilai US $ 292,00 Total US $ 3.096,90

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 4/ April 2016 tanggal 7 Mei 2016 dengan volume sebesar 198.63 M3 untuk PSDH Murni Kode Billing 820160518321450 senilai Rp 11.715.910; PSDH Denda Kode Billing 820160518321902 Senilai Rp 1.219.401 Total Rp 12.935.311

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 4/ April 2016 tanggal 9 Mei 2016 dengan volume sebesar 1.714,54 M3 untuk DR Murni Kode Billing 820160518312832 senilai US $ 23.436,91 ; DR Denda Kode Billing 820160518314672 Senilai US $ 2.439,33 Total US $ 25.876,24

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 4/ April 2016 tanggal 9 Mei 2016 dengan volume sebesar 1.714,54 M3 untuk PSDH Murni Kode Billing 820160518315458 senilai Rp

P a g e 13 | 19


105.292.200; PSDH Denda Kode Billing 820160518315882 Senilai Rp 10.958.897 Total Rp 116.251.097

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 08/ Agustus 2016 tanggal 1 September 2016 dengan volume sebesar 646,53 M3 untuk DR Murni Kode Billing 820160914627234 senilai US $ 8.661,95

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 08/ Agustus 2016 tanggal 1 September 2016 dengan volume sebesar 646,53 M3 untuk PSDH Murni Kode Billing 820160914628134 senilai Rp 38.828.960

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 08/ Agustus 2016 tanggal 1 September 2016 dengan volume sebesar 1.203,75 M3 untuk DR Murni Kode Billing 820160914626508 senilai US $ 15.740

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 08/ Agustus 2016 tanggal 1 September 2016 dengan volume sebesar 1.203,75 M3 untuk PSDH Murni Kode Billing 820160914625463 senilai Rp 75.597.820

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas LHP No 09/ September 2016 tanggal 3 Oktober 2016 dengan volume sebesar 2.205,09 M3 untuk DR Murni Kode Billing 820161010248540 senilai US $ 27.823,44

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan

Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui

aplikasi Sistem Informasi PNBP Online

(SIMPONI) atas LHP No 09/ September

P a g e 14 | 19


2016 tanggal 3 Oktober 2016 dengan volume

sebesar 2.205,09 M3 untuk PSDH Murni

Kode Billing 820161010249901 senilai Rp 129.562.820

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP meliputi: - Dokumen Bukti setor PSDH untuk SPP

PSDH Nomor 24 11 15 tanggal 10 November 2015 via Bank Citybank; PSDH Denda Nomor 36 11 15 tanggal 08 Desember 2015 via Bank Citybank;

- Dokumen Bukti setor PNT untuk SPP PNT Nomor 26 11 15 tanggal 10 November 2015 via Bank Citybank; PNT Denda Nomor 13 11 15 tanggal 08 Desember 2015 via Bank Citybank;

- Dokumen bukti setor DR berdasarkan SPP DR Nomor 29 12 15 tanggal 21 Desember 2015 melalui Bank BNI;

- Dokumen Bukti setor PSDH untuk SPP PSDH Nomor 29 12 15 tanggal 23 Desember 2015 via Bank Citybank;

- Dokumen Bukti setor PNT untuk SPP PNT Nomor 31 12 15 tanggal 23 Desember 2015 via Bank Citybank;

- Dokumen bukti setor DR berdasarkan SPP DR Nomor 30 12 15 tanggal 21 Desember 2015 melalui Bank BNI;

- Dokumen Bukti setor PSDH untuk SPP PSDH Nomor 30 12 15 tanggal 23 Desember 2015 via Bank Citybank;

- Dokumen Bukti setor PNT untuk SPP PNT Nomor 32 12 15 tanggal 23 Desember 2015 via Bank Citybank;

- Dokumen bukti setor DR untuk Kode 820160518320418 senilai US $ 2.804,90 ; DR Denda Kode Billing 820160518321716 Senilai US $ 292,00 Total US $ 3.096,90 Via Bank BNI 1946 tanggal 20 Mei 2016

- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode Billing 820160518321450 senilai Rp 11.715.910; PSDH Denda Kode Billing 820160518321902 Senilai Rp 1.219.401 Total Rp 12.935.311 Via Bank Mandiri tanggal 20 Mei 2016;

P a g e 15 | 19


- Dokumen bukti setor DR untuk Kode Billing 820160518312832 senilai US $ 23.436,91 ; DR Denda Kode Billing 820160518314672 Senilai US $ 2.439,33 Total US $ 25.876,24 Via Bank BNI 1946 tanggal 20 Mei 2016;

- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode Billing 820160518315458 senilai Rp 105.292.200; PSDH Denda Kode Billing 820160518315882 Senilai Rp 10.958.897 Total Rp 116.251.097 Via Bank Mandiri tanggal 20 Mei 2016;

- Dokumen bukti setor DR untuk Kode Billing 820160914627234 senilai US $ 8.661,95 Via Bank BNI 1946 tanggal 15 September 2016;

- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode Billing 820160914628134 senilai Rp 38.828.960; Via Bank BNI 1946 tanggal 15 September 2016;

- Dokumen bukti setor DR untuk Kode Billing 820160914626508 senilai US $ 15.740 Via Bank BNI 1946 tanggal 15 September 2016;

- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode Billing 820160914625463 senilai Rp 75.597.820; Via Bank Bank BNI 1946 tanggal 15 September 2016;

- Dokumen bukti setor DR untuk Kode Billing 820161010248540 senilai US $ 27.823,44 Via Bank BNI 1946 tanggal 12 Oktober 2016;

- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode

Billing 820161010249901 senilai Rp

129.562.820; Via Bank Bank BNI 1946 tanggal 12 Oktober 2016;

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi Tarif DR, PSDH dan PNT pada SPP yang

diterbitkan telah sesuai dengan tarif yang

berlaku untuk wilayah Kalimantan.

P a g e 16 | 19



Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang

sah.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikas`i

a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

Memenuhi PT Bharinto Ekatama belum melakukan kegiatan pengangkutan KBK dari TPn ke TPK Hutan atau TPK Hutan ke TPK Antara atau KBK/KBS/KB dari TPK Antara ke Industri Pengolahan Kayu (penjualan) sehingga belum pernah menerbitkan FAKB.

IPK PT Bharinto Ekatama telah

mengimplementasikan SIPUHH Online dan

dapat berfungsi.

b. SKSKB dan DKB untuk KB

Memenuhi PT Bharinto Ekatama belum melakukan kegiatan pengangkutan KB dari TPn ke TPK Hutan atau TPK Hutan ke TPK Antara atau KBK/KBS/KB dari TPK Antara ke Industri Pengolahan Kayu (penjualan) sehingga belum pernah menerbitkan SKSKB.

Namun pada bulan November dan Desember

2015 PT Bharinto Ekatama telah memanfaatkan

hasil hutan berupa kayu untuk pemakaian

sendiri sebanyak 1.095 batang dengan volume

1.641,96 m3

P a g e 17 | 19



Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikas`i

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Not Applicable PT Bharinto Ekatama belum memiliki Perjanjian

Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dan

masih dalam proses V-LK.

PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi Terdapat dokumen SOP lengkap berkaitan dengan safety sebanyak 56 dokumen.

Terdapat struktur organisasi quality, safety &

environment department. Pejabat QSE Head

yang bertangungjawab terhadap terlaksananya

K3 pada setiap kegiatan operasional di PT

Bharinto Ekatama.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi Terdapat dokumen daftar peralatan K3 terdiri dari :

Alat ukur : Sound Level Meter, Lux Meter, Humidity Meter, Temperatur, Blood Pressure, Steitoscope, Breathalyzer (Alcohol Test), Speed Gun, Fire Extinguisher, Hydrant dan Emergency Alarm.

P a g e 18 | 19


Peralatan Pertolongan Pertama : Automatic Defibrilator Device, Pulse dan Oxymeter, Spinal board, Scoope Stretcher, Folding Strecher, Kendrick Exeercise Device, Life Support Product, Vaccum Matrass, Oxygent Tank Type D/Besar, Electric Suction.

Property : Midicine Cabinet, Examination Bed, Trolley, Medical Chair, Refrigerator, Sterilizer, Weight Scale, Radio Rig.

Sarana : Mobil LV Ambulance 01

Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh perusahaan pertambangan diterapkan secara ketat dan menjadi prioritas dalam kegiatan operasional sehari-hari. Melakukan induksi dan pengarahan kepada setiap karyawan/pekerja maupun tamu/individu yang akan memasuki areal pertambangan dengan ketat dan terdokumentasi.

Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K, Poliklinik, Ambulance dan dokter jaga serta penggunaan APD oleh Pekerja secara menyeluruh.

Poliklinik tersedia di Base Camp beserta unit ambulance dan dokter jaga dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan yang lengkap

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Terdapat Laporan Triwulan yang tergabung dalam Laporan yang ditujukan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang di Jakarta yang berisi tentang: a. Daftar persediaan dan pemakaian bahan

peledak b. Daftar Kecelakaan Tambang c. Daftar jumlah tenaga pekerja d. Daftar Jumlah Jam Kerja e. Tingkat kekerapan dan keparahan

kecelakaan f. Perhitungan Biaya Kecelakaan Tambang g. Daftar Penyakit Tenaga Kerja h. Laporan Persediaan dan Pemakaian Bahan

Bakar Cair (BBC)

Documents

RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU IPK PADA IPPKH … · 2016. 12. 31. · PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan