Revisi Peraturan Perusahaan

PERATURAN PERUSAHAAN

PT. SULAWESI AGRO UTAMA

BAB I

PASAL 1

PENDAHULUAN

Tujuan utama di buatnya peraturan perusahaan ini adalah untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban antara Perusahaan dan Karyawan untuk memungkinkan adanya hubungan Industrial yang sangat serasi, dan terciptanya hubungan kerja yang baik antara Pimpinan Perusahaan dan Karyawan guna mewujudkan ketenangan bekerja dan kepuasan kerja dalam Perusahaan serta meningkatkan Produktivitas kerja. Pimpinan Perusahaan akan mengambil kebijaksanaan yang sama tanpa membedakan golongan, agama dan suku Bangsa saat karyawan ditempatkan pada Jabatan sesuai dengan keahliannya. Keluhan-keluhan dari karyawan, akan diselesaikan menurut hal-hal yang wajar bagi karyawan, memberikan daya kerja yang layak. Karyawan perlu mengetahui bahwa pengangkatan seseorang karyawan untuk suatu jabatan adalah merupakan wewenang dari pimpinan perusahaan, dengan mengingat kemampuan, kreatifitas dan tingkah laku dari karyawan.

PASAL 2

KEWAJIBAN UMUM

1. Karyawan akan mentaati semua ketentuan yang ada dalam Peraturan perusahaan. 2. Pengusaha secara penuh tanggung jawab melakukan/melaksanakan segala

ketentuan yang ada dalam peraturan Perusahaan

PASAL 3

HUBUNGAN KERJA

1. Sebelum diterima sebagai karyawan, seorang calon harus mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

2. Pada waktu mulai hubungan kerja, karyawan akan menandatangani suatu kesepakatan kerja dimana antara lain menyatakan telah mengetahui dan menyetujui sepenuhnya Peraturan Perusahaan ini.

3. Jika tidak ditentukan lain, bagi karyawan berlaku masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak mulai bekerja.

1

4. Hubungan kerja dalam masa percobaan dapat diputuskan oleh masing-masing pihak tanpa menyebutkan alasan-alasan dan berlaku seketika itu juga, dan Perusahaan tidak berkewajiban menggati rugi, pesangon dan sebagainya.

BAB II

HARI KERJA, PENGUPAHAN,UPAH LEMBUR DAN THR

PASAL 4

HARI KERJA DAN WAKTU (BAGI KARYAWAN STAF/KARYAWAN TETAP)

1. Hari kerja di Perusahaan adalah 6(enam) hari kerja yaitu Hari Senin s/d hari Sabtu 2. Sesuai ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, Jam kerja

biasa adalah 7(tujuh) jam sehari atau 40(empat puluh) jam seminggu.

3. Karyawan yang bekerja lebih 7(tujuh) jam sehari atau 40(empat puluh) jam semingggu dianggap sebagai kerja lembur dan harus ada izin penyimpangan jam kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone.

4. Setelah karyawan menjalankan kerja selama 4(empat) jam terus-menerus, karyawan mendapatkan istirahat sedikitnya ½ jam.

5. Pengaturan jam kerja biasa diberlakukan berpedoman pada ketentuan

Perundang-undangan yang berlaku, yang susunannya sebagai berikut:

- Hari Senin s/d Kamis : 08.oo – 12.oo

12.oo – 13.oo Istirahat 13.oo – 16.oo

- Hari Jum’at : 08.oo – 11.3o

11.3o – 13.3o Istirahat 13.3o – 17.oo

- - Hari Sabtu : 08.oo – 12.oo

12.oo –13.oo istirahat 13.oo – 14.oo

2

PASAL 5

PENGUPAHAN/PENGGAJIAN

1. Penetapan gaji/upah bagi karyawan didasarkan pada Upah Minimun Provinsi (UMP) atau upah Minimun Sektoral yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Tahun 2014.

2. Bagi karyawan yang telah bekerja diatas 1 tahun berlaku Upah sundulan sesuai SK Gubernur Sul-Sel No. 2005 /XI/TAHUN 2013 yang berlaku mulai 1 Januari 2014.

3. Ketentuan mengenai pengupahan bagi jabatan/golongan menjadi wewenang Pimpinan Perusahaan dengan dasar penilaian sebagai berikut:

- Pengalaman kerja/latihan kerja - Masa kerja - Kerajinan kerja - Tanggung jawab - Pendidikan - Kejujuran dan loyalitas kerja - Kepatutan dan kedisiplinan kerja - Kemampuan, kepemimpinan dan kepribadian.

PASAL 6

WAKTU LEMBUR

1. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang dilakukan di;luar waktu kerja biasa

dengan terlebih dahulu ada izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.

2. Dengan persetujuan karyawan dan pengusaha, kerja lembur dapat dilaksanakan

oleh Perusahaan dalam hal keadaan sebagai berikut: - Untuk memenuhi rencana kerja perusahaan

- Jika pada waktu tertentu ada pekerjaan tertumpuk harus sudah diselesaikan

dan tidak dapat ditangguhkan/ditunda. - Dalam keadaan mendesak, apabila pekerjaan tidak diselesaikan akan

membahayakan atau merugikan Perusahaan. - Seorang karyawan karena keadaan yang layak tidak dapat bekerja lembur,

karyawan tersebut harus melapor terlebih dahulu pada Kepala Personalia atau Kepala Divisinya.

3

Perhitungan upah lembur disesuaikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 72/MEN/1984 tanggal, 3 Maret 1984 tentang dasar perhitungan Upah Lembur. Cara perhitungaan lembur / upah lembur adalah sebagai berikut: A. Apabila Kerja Lembur dilakukan pada hari kerja biasa.

1. Untuk jam kerja lembur pertama dibayar upah sedikit-dikitnya 1 ½ kali upah per jam.

2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sedikit-dikitnya

2 kali upah sejam.

B. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat, Minggu dan Hari Raya Resmi. 1. Untuk setiap jam kerja batas 7 jam atau 5 jam apabila hari raya tersebut jatuh

pada hari kerja terpendek dari salah satu hari dalam seminggu harus dibayar upah sedikit-dikitnya 2 kali upah sejam.

2. Untuk jam kerja selebihnya pertama, dibayar sedikitnya 3 kali upah se jam. 3. Untuk jam kerja selebihnya kedua, dibayar sedikitnya 4 kali upah se jam.

Cara perhitungan upah se jam adalah:

- Upah Bulanan = 1/173 dari upah sebulan - Upah Borongan = 1/7 dari upah rata-rata sehari

PASAL 7

TUNJANGAN HARI RAYA

1. Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan diberikan kepada seluruh karyawan/pekerja selama 1 (satu) bulan upah bagi pekerja yang sudah bekerja selama 1 (satu) tahun secara terus menerus dan jika kurang dari 1 (satu) tahun tetapi lebih dari 3 (tiga) bulan.

2. Pembayaran THR dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum hari

raya masing-masing tiba.

4

BAB III

KESELAMATAN, JAMSOS, PENGOBATAN DAN TUNJANGAN

Pasal 8

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Sudah menjadi tujuan Perusahaan untuk mengadakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh daerah usahanya, demi memperkecil terjadinya kecelakaan dan penyakit. Diantaranya dengan menggunakan dan memelihara alat-alat kesehatan kerja yang telah disediakan oleh Perusahaan dan diharuskan mematuhi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku (UU No. 1 / 1970).

2. Karyawan harus menjaga tempat kerjanya supaya tetap bersih, cukup ventilasi untuk pertukaran udara, cukup terang lampu sehingga karyawan dapat bekerja dengan tenang dan aman.

3. Kepada karyawan yang sifat pekerjaannya memerlukan perlengkapan kerja, maka perlengkapan harus dipakai oleh karyawan pada saat diperlukan. Perlengkapan tersebut tetap milik Perusahaan dan hanya dipergunakan sewaktu karyawan dinas/kerja.

Pasal 9

JAMINAN SOSIAL, PERAWATAN DAN PENGOBATAN

Untuk memelihara kesehatan karyawan secara baik dan sebagai tindakan pencegahan penyakit, maka bagian keshatan yang ditunjuk oleh Perusahaan akan melakukan Pemeriksaan sebagai berikut : A. PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON KARYAWAN

Sebelum seorang pelamar kerja diterima, ia harus berbadan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan. B. PEMERIKSAAN BERKALA

Semua karyawan akan diperiksa kesehatannya secara berkala sedikitnya setahun sekali, guna menjamin agar kesehatan memenuhi syarat yang ditentukan.

5

Pasal 10 PENGOBATAN KARYAWAN

Jika karyawan sakit dan memerlukan fasilitas pengobatan ,maka perusahaan menyediakan sarana yang disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut

a. Karyawan yang bersangkutan berobat ke poliklinik atau Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.

b. Jika harus opname di Rumah Sakit, untuk karyawan yang berdasarkan

pangkat/golongan, jabatan serta peraturan yang berlaku mengenai lamanya/ biaya yang menjadi tanggungan perusahaan sebagai berikut : - 4 bulan pertama = 100 % - 4 bulan kedua = 75 % - 4 bulan ketiga = 50 % - Untuk bulan selanjutnya = 25 %

Khusus Karyawan yang sakit upah/gajinya dibayar sebagai berikut :

- 4 bulan pertama = 100 % - 4 bulan kedua = 75 % - 4 bulan ketiga = 50 % - Untuk bulan selanjutnya = 25 %

Setelah melewati jangka waktu satu tahun ternyata masih belum dapat bekerja karena sakit, maka hubungan kerjanya dapat diputuskan dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur UU. No. 12 tahun 1964.

Pasal 11

TUNJANGAN MENINGGAL DUNIA

1. Apabila karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja maka perusahaan akan memberikan sumbangan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Upah dalam bulan yang sedang berjalan - Sumbangan ongkos penguburan minimal 1 (satu) bulan gaji - Uang duka yang besarnya berdasarkan hak-haknya sesuai dengan pasal 156

UU No.13 Tahun 2003.

6

2. Apabila keluarga karyawan yang meninggal dunia yaitu istri/suami maka Perusahaan akan memberikan sumbangan uang duka sebesar 1 (satu) bulan gaji dan bila anak yang meninggal dunia, maka Perusahaan akan membayar uang duka sebesar 50% dari gaji se bulan.

3. Semua karyawan diikutsertakan dalam Program JAMSOSTEK sesuai UU No. 3 Tahun 1992 yo.PP No. 14 Tahun 1993.

BAB IV

PEMBEBASAN, ISTIRAHAT DAN KLASIFIKASI IZIN

Pasal 12

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA

1. Setelah bekerja selama 6 hari berturut-berturut kepada karyawan di berikan istirahat selama 1 (satu) hari dengan upah penuh.

2. Pada hari-hari resmi / hari libur yang ditetapkan oleh Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk bekerja dengan upah penuh.

3. Pada hari-hari Agama yang tidak disebutkan dalam ayat 2 kepada karyawan yang ingin menjalankan ibada Agamanya pada hari itu diberikan kesempatan untuk melaksanakannya dengan memberitahukan kepada Pimpinan Perusahaan.

Pasal 13

ISTIRAHAT TAHUNAN (CUTI TAHUNAN)

1. Setiap karyawan sesudah bekerja selama 12 bulan terus menerus berhak atas istirahat tahunan 12 hari kerja dengan upah penuh.

2. Setiap hari besar yang kebetulan jatuh pada masa cutinya tidak dianggap menjadi bagian dari cuti.

3. Bagi karyawan yang akan menggunakan istirahat tahunan, karyawan tersebut harus mengajukan permohonan kepada Pimpinan Perusahaan, seminggu sebelum waktu yang ditentukan.

7

4. Atas pertimbangan Pimpinan Perusahaan dihubungkan dengan kepentingan yang nyata, istirahat tahunan dapat ditunda/diundur untuk selama 6 bulan, terhitung sejak karyawan berhak atas istirahat tahunan.

5. Dengan persetujuan karyawan, Pimpinan Perusahaan dapat menunda pelaksanaan istirahat tahunan/dapat dibagi dengan ketentuan salah satu bagiannya itu sekurang-kurangnya 6 hari berturut-turut.

Pasal 14

CUTI HAID DAN HAMIL/KEGUGURAN

1. Bagi karyawati diberi istirahat selama 2 (dua) hari apabila haid, yaitu hari pertama

dan hari kedua, dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada atasannya.

2. Bagi karyawati berhak atas cuti hamil selama 1 ½ bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ bulan sesudah melahirkan atau anaknya/keguguran dengan mendapat upah penuh.

3. Bagi yang akan menggunakan cuti hamil tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pimpinan Perusahaan dengan disertai Surat Keterangan Dokter / Bidan yang merawtnya.

Pasal 15

KLASIFIKASI IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

1. Dalam Masa Tahanan.

Seorang karyawan yang dituduh melanggar tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan Perusahaan dan dilakukan penahanan terhadapnya, maka Perusahaan tidak wajib membayar upahnya tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Untuk 1 orang tanggungan = 25 % - Untuk 2 orang tanggungan = 35 % - Untuk 3 orang tanggungan = 45 % - Untuk 4 orang tanggungan = 50 %

8

2. Dalam menjalankan tugas-tugas sosial karyawan menerima upah penuh dalam keadaan sebagai berikut : - Perkawinan karyawan sendiri = 3 hari - Perkawinan anak karyawan = 2 hari - Istri melahirkan = 2 hari - Suami/istri/anak karyawan meninggal = 3 hari - Orang tua/mertua karyawan meninggal = 2 hari - Khitanan/Pembabtisan anak karyawan = 2 hari

3. Izin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diperoleh terlebih dahulu dari Pimpinan perusahaan, kecuali kalau keadaan mendesak, bukti-bukti diajukan kemudian.

4. Atas pertimbangan Pimpinan Perusahaan, izin meninggalkan pekerjaan di luar

ketentuan tersebut diatas dapat diberikan tanpa upah.

5. Setiap karyawan yang meninggalkan pekerjaan tanpa izin Pimpinan Perusahaan dan tidak menunjukkan surat keterangan/alasan yang dapat diterima oleh Pimpinan Perusahaan, maka dianggap mangkir.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN MANGKIR

Pasal 16

KEWAJIBAN KARYAWAN

1. Setiap karyawan harus hadir/berada ditempat kerjanya masing-masing tepat pada waktunya, seperti yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan demikian pula waktu pulang meninggalkan pekerjaan, waktu kerjanya tidak berkurang.

2. Setiap karyawan harus mengisi absensi atau kartu kerja pada tempat yang telah

disediakan, baik pada waktu masuk atau pulang kerja. Bila hal tersebut tidak dilakukan maka dianggap mangkir.

3. Setiap karyawan harus selalu memelihara hubungan yang baik terhadap sesama karyawan, begitu pula dengan pihak Pimpinan, sehingga tercipta keharmonisan dalam Perusahaan tersebut.

4. Setiap karyawan harus senantiasa/wajib melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya yang diberikan oleh Perusahaan.

9

5. Setiap karyawan wajib memenuhi dan mentaati seluruh petunjuk-petunjuk/instruksi yang diberikan oleh atasan yang berwenang memberikan.

6. Setiap karyawan wajib menjaga dan memelihara dengan baik semua milik Perusahaan. Melaporkan dengan segera bila menemui hal-hal yang dapat membahayakan perusahaan.

7. Setiap karyawan wajib menjaga rahasia perusahaan, baik diperoleh karena jabatan atau karena kepercayaan yang diberikan perusahaan kepadanya. Terhadap karyawan yang melanggar ketentuan tersebut, akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan dasar membocorkan rahasia Perusahaan.

8. Karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaan harus berpakaian yang sopan dan tidak mengganggu kawan sekerjanya serta tidak membawa pembicaraan yang menjurus kearah kejelekan.

9. Setiap karyawan tidak dibenarkan meninggalkan tempat kerjanya tanpa seizin Pimpinan atau atasan yang berwenang.

10. Setiap karyawan wajib melaporkan kepada Pimpinan, apabila ada perubahan-perubahan status atas dirinya, susunan keluarga, perubahan alamat dan sebagainya.

11. Karyawan yang dengan sengaja/karena kurang hati-hati, merusak alat-alat/barang milik Perusahaan, akan dikenakan penggatian seharga barang tersebut.

12. Setiap Pimpinan Unit Kerja agar mengawasi pelaksanaan tata tertib kerja dan bila terdapat pelanggaran oleh bawahannya supaya diambil tindakan seperlunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

LARANGAN BAGI KARYAWAN

1. Setiap karyawan dilarang membawa/menggunakan barang-barang milik

Perusahaan keluar dari lingkungan perusahaan tanpa seizin dari Pimpinan yang berwenang.

2. Setiap karyawan dilarang membawa / melakukan tugas / pekerjaan yang bukan

tugasnya, atau masuk ruangan lain yang bukan bagiannya, tanpa seizin dari yang berwenang/Pimpinan.

10

3. Setiap karyawan dilarang mencoba-coba barang yang ada dalam perusahaan yang bukan haknya, yang bisa mengakibatkan / menimbulkan bahaya / kerugian Perusahaan.

4. Setiap karyawan dilarang melakukan pengaruh / issue yang dapat merusak nama baik Perusahaan.

5. Setiap karyawan dilarang keras melakukan perbuatan abnormal, asusila di kompleks Perusahaan.

6. Setiap karyawan dilarang minta tip/uang atau jasa atau barang apapun kepada para supplier / tamu sebagai imbalan.

7. Setiap karyawan dilarang meminum minuman keras, mabuk ditempat kerja, membawa/menyimpan dan menyalahgunakan bahan narkotika, dan segala macam perjudian.

8. Setiap karyawan di larang melakukan pertengkaran/berkelahi sesama karyawan maupun atasan.

9. Setiap karyawan dilarang keras membawa senjata tajam badik/keris/clurit atau sejenisnya didalam kompleks Perusahaan/di tempat kerja.

10. Setiap karyawan dilarang mengajak/mengizinkan orang lain bermalam di dalam lokasi Perusahaan.

Pasal 18

MANGKIR / ALPA

1. Karyawan yang tidak hadir di tempat kerja pada waktu jam kerja tanpa izin dan /

atau pemberitahuan yang sah kepada atasan / Pimpinan, dianggap mangkir/alpa.

2. Karyawan yang mangkir tanpa alasan selama dua hari berturut-turut akan dibuatkan Surat Peringatan secara tertulis.

3. Surat Peringatan tertulis diberikan sampai tiga kali dalam tenggang waktu yang cukup layak, dan setiap Surat Peringatan diberikan tembusannya kepada Kepala Bagian yang berwenang.

4. Apabila surat Peringatan sampai tiga kali tidak diindahkan, maka Pimpinan Perusahaan dapat mengambil tindakan pembebasan tugas bagi karyawan tersebut berupa Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK )

11

5. Apabila karyawan mangkir / tidak masuk kerja paling sedikit dalam waktu 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh perusahaan sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis, namun karyawan tersebut tidak dapat memberikan keterangan dengan bukti yang sah, maka perusahaan dapat melakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan prosedur UU No. 12 Tahun 1864 jo Kepmenker No. 150 Tahun 2000.

BAB VI

PELANGGARAN TATA TERTIB

Pasal 19

SANGSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Setiap karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib terhadap Perusahaan atau merugikan Perusahaan dapat di beri sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur UU No. 12 Tahun 1964. Pelanggaran berat sebagai berikut adalah : 1. Melakukan pencurian / penggelapan dan Manipulasi

2. Melakukan Penganiayaan terhadap Pimpinan /atasan , keluarga Pimpinan /

Atasan, sesama karyawan. 3. Memikat Pimpinan / Atasan atau keluarganya atau sesama karyawan untuk

melakukan / perbuatan sesuatu yang melanggar hukum / melakukan tindak kejahatan.

4. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya atas barang milik

Perusahaan. 5. Memberikan keterangan palsu atau menipu. 6. Mabuk, berjudi, berkelahi di tempat kerja / waktu kerja. 7. Menghina atasan / Pimpinan, mengancam atasan / pimpinan, dan

keluarganya atau teman sekerjanya. 8. Membongkar rahasia Perusahaan atau Rumah tangga perusahaan. 9. Membawa senjata tajam / senjata api untuk mengancam / berkelahi sesama

karyawan atau atasan / pimpinan.

12

Pasal 20

SANKSI SURAT PERINGATAN

1. Perusahaan dapat memberikan peringatan secara lisan/tertulis kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib kerja Perusahaan antara lain:

a. Sering datang terlambat / pulang mendahului waktu kerja yang telah ditentukan.

b. Tidak mematuhi ketentuan Keselamatan Kerja, petunjuk atasan dan sebagainya.

c. Menolak perintah yang layak dari atasan/pimpinan

d. Melakukan kewajiban secara serampangan.

e. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun telah dicoba dimana-mana.

f. Dan lain-lain

2. Kepada karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib perusahaan akan

diberikan peringatan secara tertulis yaitu :

- Peringatan pertama - Peringatan kedua - Peringatan ketiga (terakhir)

3. Surat Peringatan tidak perlu diberikan menurut urutannya, tetapi dinilai menurut

besar kecilnya kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.

4. Apabiala telah diberikan peringatan ketiga / terakhir, ternyata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran/klesalahan, maka perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai prosedur UU. No. 12 Tahun 1964.

13

Pasal 21

S C H O R S H I N G

1. Schorshing dapat dilakukan kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran

terhadap tata tertib perusahaan/ tata tertib kerja/tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya/tindakan yang merugikan perusahaan.

2. Untuk karyawan staf / karyawan tetap selama shcorshing karyawan yang

bersangkutan mendapat pembayaran upah sebesar 75 % dari upah biasa sambil menunggu izin PHK dari P4D. Jangka waktu schorshing paling lama 6 (enam) bulan.

3. Bilamana menurut penyelidikan bahwa karyawan telah bersalah melakukan pelanggaran, maka ia diberhentikan dari pekerjaannya dan di lakukan sesuai dengan UU. No. 12 Tahun 1964 yo Kepmenker No. 15 Tahun 2000.

4. Bilamana penyelidikan membuktikan bahwa karyawan tidak bersalah melakukan pelanggaran yang dituduhkan, maka ia segera dipekerjakan kembali pada jabatannya semula dan pembayaran upahnya dalam masa schorshing akan dilunasi semua.

Pasal 22

KESEMPATAN MEMBELA DIRI

1. Sebelum tindakan schorshing dan pemberhentian yang diambil Perusahaan atau

memberikan karyawan yang bersangkutan tindakan yang akan diambil, karyawan tersebut di beri kesempatan untuk menjelaskan perbuatannya kepada pejabat yang berwenang untuk itu.

2. Bilamana setelah diberi penjelasan, Perusahaan beranggapan perlu diambil tindakan disiplin terhadap perbuatannya, Pimpinan Perusahaan akan memberitahukan kepada karyawan yang bersangkutan dengan tertulis.

14

Pasal 23

PEMUTUSAN HIBUNGAN KERJA

1. Setiap karyawan yang telah 55 tahun dapat diputuskan hubungan kerjanya kecuali

jika perusahaan menentukan lain karena pertimbangan kebutuhan dan keahlian Kepada karyawan yang diputuskan Hubungan Kerjanya dibayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Keputusan Naker No. 150 Tahun 2000.

2. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dari Karyawan yang bersangkutan maka

karyawan tidak berhak atas uang pesangon tetapi berhak atas uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai dengan Kepmenaker No. 150 Tahun 2000.

3. Karyawan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja maka perusahaan akan memberikan uang duka sebesar hak-haknya seluruhnya didalam hak Pemutusan Hubungan Kerja dengan hormat Sesuai Kepmenaker No. 150 Tahun 2000.

Pasal 24

UANG PESANGON

Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan dan menurut ketentuan Perundang-undangan berhak mendapat uang pesangon, maka perusahaan akan memberikan uang pesangon tersebut dengan ketentuan dalam pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut :

- Masa kerja kurang 1 (satu) tahun = 1 bulan upah

- Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang Dari 2 (dua) tahun = 2 bulan upah

- Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang Dari 3 (tiga) tahun = 3 bulan upah

- Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang

dari 4 (empat) tahun = 4 bulan upah

- Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi Kurang dari 5 (lima) tahun = 5 bulan upah

15

- Masakerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi

Kurang dari 7 (tujuh) tahun = 7 bulan upah

- Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi Kurang dari 8 (delapan) tahun = 8 bulan upah

- Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih tetapi

Kurang dari 9 (sembilan) tahun = 9 bulan upah

Pasal 25

UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Perusahaan dan menurut Kepmenaker No. 03 Tahun 1996 berhak mendapat uang penghargaan masa kerja, maka Perusahaan akan memberikan uang peghargaan masa kerja sebagai berikut :

- Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang Dari 6 tahun = 2 bulan upah

- Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang

Dari 9 tahun = 3 bulan upah








- Masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah

16

BAB VII

KELUH KESAH DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 26

KELUH KESAH

1. Bilamana mana timbul keluh kesah dari Perusahaan atas Karyawan mengenai

hubungan kerja, maka hal tersebut dapat dirundingkan secara kekeluargaan antara karyawan dengan Pimpinan Perusahaan (Pengusaha) untuk mendapatkan penyesuaian paham.

2. Bilamana persetujuan atau perundingan tersebut diatas belum dapat diselesaikan

oleh kedua belah pihak, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat menyerahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat untuk membantu penyelesaiannya.

3. Sementara persoalan tersebut belum tercapai kesepakatan, maka kegiatan-kegiatan pekerjaan tetap dijalankan secara baik oleh kedua belah pihak.

Pasal 27

ATURAN TAMBAHAN

1. Jika ada hal yang belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini, maka Perusahaan akan mengambil tindakan atau perubahan-perubahan dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.

2. Jika ternyata di waktu yang akan datang terbentuk suatu Perjanjian kerja Bersama

(PKB) sesuai yang dimaksud dalam UU No. 12 tahun 1954, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Namun demikian hal-hal yang sudah diatur dalam Uandang-undang atau Peraturan Perusahaan tetap berlaku.

17

BAB VIII

KOPKAR DAN PROGRAM KB

Pasal 28

KOPERASI KARYAWAN

1. Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja ditunjang adanya peningkatan

kesejahteraan pekerja.

2. Bahwa salah satu sarana penunjang kearah peningkatan kesejahteraan tersebut tidak saja tergantung pada upah, namun dengan sebagian upah masing-masing pekerja dapat dikembangkan untuk usaha bersama melalui pembetukan KOPERASI KARYAWAN

3. Perusahaan sesuai dengan kemampuan yang ada akan ikut mendorong dan membantu tumbuh dan berkembangnya “ KOPERASI KARYAWAN” di Perusahaan.

Pasal 29

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1. Program Keluarga Berencana (KB) adalah merupakan salah satu bagian untuk menunjang peningkatan kesejahteraan pekerja. Untuk itu perlu adanya peran serta secara aktif dari pihak pekerja maupun perusahaan.

2. Bahwa untuk pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Perusahaan perlu adanya Unit Personal yang menunjang.

3. Untuk kelancaran program tersebut, perusahaan akan membantu sesuai dengan kemampuan yang ada.

18

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

P E N U T U P

1. Peraturan Perusahaan ini ditempatkan di papan Pengumuman perusahaan agar mudah dilihat dan dibaca oleh seluruh karyawan

2. Peraturan Perusahaan ini tidak terlepas dari ketentuan/peraturan Perundang-Undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

3. Jika dalam Peraturan Perusahaan ini ada hal-hal yang bertentangan dengan

Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, dinyatakan batal dan yang berlaku adalah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang ada.

4. Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan Perusahaan ini, namun dikemudian hari dirasa perlu, maka akan diatur tersendiri dalam bentuk amandemen yang ditentukan dan ditangani oleh persetujuan bersama atas kedua belah pihak.

5. Peraturan Perusahaan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengesahannya.

6. Perubahan atas isi peraturan Perusahaan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi yang berwenang.

DIKELUARKAN DI : WATAMPONE PADA TANGGAL : 15 Juli 2014

Wakil Pekerja Pimpinan Perusahaan, H a r I y a n t o Ahmad Dipoditiro Direktur

19

Watampone, 15 Juli 2014 Kepada Nomor : 001/PJ/IV/2014 Yth. Bapak Kepala Dinas Lampiran : 5 (lima) Exemplar Tenaga kerja dan Perihal : Permohonan Izin pengesahan Transmigrasi Kab. Bone Peraturan perusahaan di Watampone Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a : Ahmad Dipoditiro Jabatan : Direktur Dengan ini mengajukan permohonan Izin untuk mendapatkan pengesahan peraturan perusahaan dari perusahaan kami, sebagai terlampir dalam permohonan ini dengan data sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : PT. SULAWESI AGRO UTAMA 2. Alamat Perusahaan : Desa Lamurukung 3. Sektor Usaha : Tambak udang 4. Izin usaha : 510/3/IG/II/PERINDAG/2012 5. Status Perusahaan : PT 6. Jumlah Pekerja : 22 Orang

Golongan/Status WNI WNA

Jumlah LK PR LK PR

- Karyawan Tetap - Karyawan Bulanan - Karyawan Harian

4 5

12

- 1 -

- - -

- - -

4 6

12

Jumlah 21 1 - - 22

7. Upah Karyawan : Minimun Maksimum

Rp. 1.800.000,- Rp.

8. PP yang dimintakan Pengesahannya : Baru Hormat Kami, Ahmad Dipoditiro

DAFTAR ISI

Halaman BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Pendahuluan .......................................................... 1 Pasal 2 Kewajiban Umum .................................................... 1 Pasal 3 Hubungan Kerja ....................................................... 1 BAB II HARI KERJA, PENGUPAHAN, UPAH LEMBUR DAN THR Pasal 4 Hari kerja dan Waktu kerja .................................. 2 Pasal 5 Pengupahan/Pengkajian ...................................... 3 Pasal 6 Waktu lembur ...................................................... 3 Pasal 7 Tunjangan hari raya ............................................. 4 BAB III KESELAMATAN, JAMSOS, PENGOBATAN & TUNJANGAN Pasal 8 Keselamatan dan kesehatan kerja ....................... 5 Pasal 9 Jaminan sosial, perawatan dan pengobatan......... 5 Pasal 10 Pengobatan Karyawan 6 Pasal 11 Tunjangan Meninggal Dunia 6 BAB IV PEMBEBASAN, ISTIRAHAT DAN KLASIFIKASI IZIN Pasal 12 Pembebasan dan Kewajiban Kerja.......................... 7 Pasal 13 Istirahat Tahunan .................................................... 7 Pasal 14 Cuti Haid dan Hamil/Keguguran ............................ 8 Pasal 15 Klasifikasi Izin meninggalkan pekerjaan ............... 8 BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN DAN MANGKIR Pasal 16 Kewajiban Karyawan .............................................. 9 Pasal 17 Larangan bagi Karyawan ....................................... 10 Pasal 18 Mangkir/Alpa ........................................................ 11 BAB VI PELANGGARAN TATA TERTIB Pasal 19 Sanksi Pemuhtusan Hubungan Kerja ...................... 12 Pasal 20 Sanksi peringatan .................................................... 13 Pasal 21 Schorsing ................................................................ 14 Pasal 22 Kesempatan Membela Diri ................................... 14 Pasal 23 Pemutusan Hubunagan Kerja ................................... 15 Pasal 24 Uang Pesangon ........................................................ 15 Pasal 25 Uang Penghargaan Masa Kerja ............................. 16 BAB VII KELUH KESAH DAN ATURAN TAMBAHAN Pasal 26 Keluh dan Kesah ..................................................... 17 Pasal 27 Aturan Tambahan .................................................. 17 BAB VIII KOPKAR DAN PROGRAM KB Pasal 28 Koperasi Karyawan ................................................. 18 Pasal 29 Program Keluarga Berencana ............................... 18 BAB 1X KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 ketentuan Penutup ................................................. 19

Documents

Revisi Peraturan Perusahaan