PASAL 1PENGERTIAN

1. Peraturan PerusahaanIalah peraturan yang dibuat oleh perusahaan secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib di perusahaan.

2. PerusahaanYang dimaksud dengan perusahaan adalah ,,,,,,,,,,,, yang didirikan dengan akta notaris No. 136 Tahun 2001.

3. Lingkungan PerusahaanIalah keseluruhan tempat yang secara sah berada di bawah penguasaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan.

4. DireksiIalah direksi/manajemen yang diberi kuasa untuk mengelola dan memimpin perusahaan.

5. Pemimpin PerusahaanIalah karyawan yang karena pekerjaannya mempunyai tugas memimpin perusahaan dan mempunyai wewenang mewakili perusahaan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.

6. Karyawan/PekerjaIalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam hubungan kerja dengan perusahaan dan oleh karenanya menerima balas jasa dari perusahaan.

7. KeluargaIalah anggota inti dari pekerja, yang terdiri dari suami/istri dan maximal 3 (tiga) orang anak yang menjadi tanggungjawab pekerja sepenuhnya.

8. Hari dan Jam KerjaIalah waktu kerja yang ditetapkan perusahaan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

9. Ruang Lingkup PekerjaanBahwa peraturan perusahaan…………… Group ini berlaku untuk semua karyawan di lingkungan perusahaan.

1

PASAL 2HUBUNGAN KERJA DAN MASA PERCOBAAN

1 Penerimaan pekerja di perusahaan merupakan hak dari perusahaan, oleh karena itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, untuk dapat diterima menjadi pekerja harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2 Calon pekerja harus lulus dalam test yang diselenggarakan oleh perusahaan.

3 Calon pekerja yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan diangkat sebagai pekerja dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga bulan) terhitung sejak pekerja yang bersangkutan mulai bekerja di perusahaan. Masa percobaan harus diberitahukan kepada calon pekerja yang bersangkutan secara tertulis.

4 Pekerja yang telah menyelesaikan masa percobaan dengan baik dianggap sebagai pekerja tetap sesuai dengan golongan/jabatan yang ditetapkan perusahaan.

PASAL 3EVALUASI, RECRUITMENT, PEMINDAHAN,

PROMOSI, DAN DEMOSI

1 Penilaian, pengangkatan pekerja, penempatan, dan pemindahan pekerja ke bagian lain adalah hak mutlak perusahaan, sepanjang hal itu tidak bersifat menghukum dan merugikan pekerja.

2 Demosi tidak akan mengurangi atau menurunkan gaji karyawan.

PASAL 4HARI DAN WAKTU KERJA

1 Dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku hari kerja di perusahaan adalah 6 (enam) hari dalam seminggu dengan jam kerja 7 (tujuh) jam kerja sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu atau 5 (lima) hari dalam seminggu dengan jam kerja 8 (delapan) jam kerja sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu. Waktu kerja di perusahaan diatur sebagai berikut :

a. 6 (enam) hari kerja seminggu dengan 7 (tujuh) jam kerja sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu sebagai berikut : Hari Senin s/d Jumat : jam 09.00 – 17.00Istirahat : jam 12.00 – 13.00

2

Hari Sabtu : jam 09.00 – 13.00 (tanpa istirahat)Hari Minggu : libur

b. 5 (lima) hari kerja seminggu dengan 8 (delapan) jam kerja sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu adalah sebagai berikut :Hari Senin s/d Jumat : jam 09.00 – 18.00Istirahat : jam 12.00 – 13.00Hari Sabtu dan Minggu : libur

2 Setelah bekerja 4 (empat) jam secara terus menerus harus diadakan waktu istirahat sekurang-kurangnya ½ (setengah) jam dimana waktu istirahat kerja tidak termasuk jam kerja.

3 Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu adalah sebagai kerja lembur, dengan pengecualian karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan dengan upah yang dinegoisasikan dengan tidak ada pembayaran upah lembur karena posisinya dan tanggung jawabnya.

4 Perusahaan berhak untuk mengganti hari kerja selama tidak melanggar hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

5 Perusahaan berhak untuk menetapkan jadwal kerja berganti-ganti (shift) bila diperlukan, tetapi harus sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 5KERJA LEMBUR

1 Apabila terdapat pekerjaan yang mendesak, maka bersedia untuk melakukan kerja lembur.

Kerja lembur pada dasarnya sukarela, kecuali dalam hal berikut :a. Bila perusahaan menganggap perlu dan para pekerja bersedia untuk

bekerja lembur. b. Bila ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera dan atas

perintah Kepala Bagian.c. Dalam keadaan luar biasa/darurat seperti banjir.

2 Perhitungan upah lembur dihitung sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yaitu ditentukan sebagai berikut :

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa :Untuk jam kerja lembur pertama dibayar upah sebesar 1½ (satu setengah) x upah sejam.Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya dibayar 2 (dua) x upah sejam.

3

b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi :1). Untuk setiap jam dalam batas waktu 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam,

apabila pada hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, harus dibayar sedikit-dikitnya 2 (dua) x upah sejam.

2). Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila pada hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, dibayar upah sebesar 3 (tiga) x upah sejam.

3). Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari raya tersebut jatuh pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja dan seterusnya, dibayar upah sebesar 4 (empat) x upah sejam.

c. Penghitungan upah sejam → Dasar Penghitungan Upah Lembur adalah Upah Bulanan.- Upah harian : 6 hari kerja / minggu (25 x upah sehari) / 173- Upah borongan : Rata-rata dalam setahun dibagi 12 dibagi 173- Upah bulanan : 1/173 x upah sebulan

(Kepmenaker N. Kep. 102/Men/2004)

Adapun pemberian upah lembur tidak diberlakukan bagi jabatan Team Leader, Store Head/Coordinator, Supervisor dan Yunior Supervisor sampai dengan Assistent Manager dan Manager, mengingat posisi dan jabatan yang disertai oleh tanggung jawabnya.

PASAL 6PENGUPAHAN

1 Sistem pembayaran upah diatur menurut upah harian, borongan, bulanan, dengan komponen upah sebagai berikut :

- Upah pokok.- Tunjangan-tunjangan (Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Transport),

yang sifatnya tidak tetap.

2 Penetapan upah pada dasarnya ditetapkan berdasarkan jabatan, keahlian, kecakapan, prestasi kerja, konduite, dan lain sebagainya dari pekerja yang bersangkutan.

3 Pajak atas upah menjadi tanggung jawab pekerja/perusahaan.

4

4 Peninjauan upah perorangan dilaksanakan berdasarkan prestasi pekerja atas pertimbangan perusahaan.

5 Peninjauan upah secara umum akan dilaksanakan secara berkala setahun sekali sesuai kenaikan inflasi atau kemampuan perusahaan.

6 Pemberian upah yang diberikan pekerja/buruh tidak akan lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini di Provinsi atau kabupaten/kota madya.

7 Upah dibayar pada awal bulan setiap bulan.

8 Masa pembayaran akan selesai 4 (empat) hari sebelum tanggal pembayaran, untuk dapat menghitung pembayaran, persetujuan, dan persiapan.

9 Setiap kenaikan upah akan dilakukan berdasarkan faktor-faktor:- Penetapan kenaikan oleh pemerintah.- Upah sesuai dengan pasar untuk setiap posisi.

10 Khusus untuk kenaikan upah minimum dari pemerintah, apabila pihak perusahaan memberikan upah yang lebih rendah, hanya pada kasus tersebut perusahaan berkewajiban untuk menaikkan upah karyawan.

11 Jadwal waktu rapat, kegiatan, atau rencana perayaan oleh pihak perusahaan, dimana pengadaannya diluar jam kerja maka tidak termasuk jam kerja dan tidak dihitung di dalam upah atau gaji para karyawan atau upah lembur karyawan.

PASAL 7TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN

1 Menjelang hari raya keagamaan, perusahaan memberikan THR keagamaan pada pekerja sebesar 1 (satu) bulan upah bagi yang sudah bekerja pada perusahaan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau lebih.

2 Sedangkan bagi pekerja yang bekerja selama 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan THR yang besarnya dihitung secara proporsional. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum hari raya keagamaan masing-masing pekerja.

5

PASAL 8PERAWATAN DAN PENGOBATAN

1 Untuk memelihara kesehatan para pekerja dan keluarganya, perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan yang ditentukan oleh perusahaan atau pengganti biaya pengobatan yang ditetapkan perusahaan, dengan ketentuan tidak lebih dari peraturan perundangan yang berlaku (jika JPK diselenggarakan oleh perusahaan).

2 Perusahaan akan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada para pekerja dan keluarganya yang dalam keadaan mendesak memerlukan perawatan dan pengobatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, perusahaan akan memberikan bantuan.

PASAL 9UPAH SELAMA SAKIT

1 Apabila pekerja sakit, harus menyampaikan kepada perusahaan dengan menyertakan surat ijin atau keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh pihak perusahaan, dengan mendapat upah. Tidak ada ijin sakit yang disetujui oleh pihak perusahaan di luar dari surat dokter yang ditunjuk oleh perusahaan.

2 Kasus-kasus darurat dan dokter yang merawat bukan dari pihak perusahaan, maka akan dinilai kasus per kasus dan harus disetujui oleh General Manager.

3 Apabila pekerja sakit dalam waktu yang lama yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh perusahaan, maka upahnya dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : Empat bulan pertama dibayar sebesar : 100 % upah Empat bulan kedua dibayar sebesar : 75 % upah Empat bulan ketiga dibayar sebesar : 50 % upah Untuk bulan selanjutnya dibayar sebesar : 25 % upah sebelum PHK

dilakukan oleh perusahaan

4 Setelah lewat 12 (dua belas) bulan ternyata pekerja yang bersangkutan belum mampu bekerja kembali, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6

PASAL 10JAMSOSTEK

1 Dalam meningkatkan perlindungan semua karyawan diikutkan dalam program Jamsostek yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero).

2 Dasar hukum program Jamsosotek adalah UU. No. 3 Tahun 1992 jo PP No. 14 Tahun 1993.

3 Program Jamsostek yang diikutkan meliputi :- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)- Jaminan Kematian (JK)- Jaminan Hari Tua (JHT)

4 Apabila pekerja mendapatkan kecelakaan sesuai dengan yang dimaksud dengan Undang-Undang Jamsostek, maka perusahaan akan membantu pengurusan klaim ganti kerugian sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992, yang dalam pelaksanaannya melalui program PT. Jamsostek.

5 Ganti kerugian yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas berupa :- Biaya pengangkutan pekerja dari tempat kecelakaan ke rumahnya atau ke

rumah sakit.- Biaya perawatan dan pengobatan- Biaya penguburan- Tunjangan kecelakaan

PASAL 11ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR

1 Pekerja yang bekerja 6 (enam) hari berturut-turut dalam 1 (satu) minggu diberikan istirahat mingguan selama 1 (satu) hari atau pekerja yang bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut dalam 1 (satu) minggu diberikan istirahat mingguan selama 2 (dua) hari.

2 Pada hari-hari libur resmi/hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah, pekerja diberikan untuk tidak bekerja dengan mendapat upah penuh.

7

PASAL 12ISTIRAHAT TAHUNAN/CUTI TAHUNAN

1 Setiap pekerja yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak atas istirahat tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja yang diambil 6 (enam) hari di 6 (enam) bulan pertama dan 6 (enam) hari di 6 (enam) bulan berikutnya, dengan mendapat upah penuh.

2 Tidak ada pengganti dalam bentuk uang akan dibayar untuk libur atau cuti yang tidak dijalani/diambil.

3 Perusahaan dapat menunda permohonan istirahat tahunan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak lahirnya hak istirahat tahunan, dengan memperhatikan kepentingan pekerja. Istirahat tahunan tersebut dapat dibagi dalam beberapa bagian dengan ketentuan satu bagian terdapat sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja terus-menerus.

4 Pekerja yang akan menggunakan istirahat tahunan, 1 (satu) minggu sebelumnya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak misalnya ada keluarga yang mengalami musibah dan lain-lain.

5 Pengambilan cuti tahunan akan diizinkan dengan kebijaksanaan pimpinan tetapi permohonan cuti tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar.

6 Perusahaan mempunyai hak untuk memastikan hari cuti pada hari tertentu sepanjang tahun bila diperlukan. Misalnya, cuti Hari Raya Idul Fitri.

7 Perusahaan akan memberitahukan kepada pekerja bila tiba saatnya hak untuk memperoleh istirahat tahunan.

8 Hak atas cuti tahunan gugur apabila setelah 6 (enam) bulan sejak lahirnya hak tersebut ternyata pekerja tidak mempergunakan haknya bukan karena alasan-alasan yang diberikan oleh perusahaan.

PASAL 13CUTI MELAHIRKAN/KEGUGURAN

1 Bagi pekerja wanita yang akan melahirkan berhak atas istirahat selama 1½ (satu setengah) bulan sebelum dan 1½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan, dengan mendapat upah penuh setelah berkonsultasi dengan dokter yang ditunjuk oleh perusahaan.

8

2 Pekerja wanita diberi cuti yang dibayar penuh upahnya 1½ (satu setengah) bulan setelah keguguran, dan telah berkonsultasi dengan dokter yang ditunjuk oleh pihak perusahaan.

PASAL 14CUTI HAID

1 Pekerja wanita tidak diharuskan untuk bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid, namun cuti hanya akan diberikan setelah permohonan disertai dengan laporan dari dokter yang ditunjuk oleh pihak perusahaan, dengan mendapat upah penuh.

PASAL 15IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

DENGAN MENDAPAT UPAH ATAU TANPA UPAH

1 Perusahaan memberikan ijin kepada pekerja meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah apabila:

a. Pernikahan pekerja sendiri : 3 (tiga) hari kerjab. Pernikahan anak pekerja : 2 (dua) hari kerjac. Khitanan/Pembabtisan anak pekerja : 2 (dua) hari kerjad. Istri pekerja melahirkan

atau keguguran kandungan : 2 (dua) hari kerjae. Suami/Istri/Anak, Orangtua/Mertua

atau menantu pekerja meninggal dunia : 2 (dua) hari kerjaf. Anggota keluarga dalam satu rumah

meninggal dunia : 1 (satu) hari kerja

2 Perusahaan memberikan ijin kepada pekerja yang akan menunaikan ibadah haji dengan mendapat upah dalam waktu sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah dengan ketentuan ditambah 3 (tiga) hari sebelum berangkat dan 3 (tiga) hari setelah tiba di rumah.

3 Ijin meninggalkan pekerjaan diluar ketentuan point 1 (satu) di atas dapat diberikan tanpa upah setelah ada persetujuan dari Supervisor Divisi dan HRD Manager, dan jika dilengkapi dengan bukti resmi dan catatan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya. Situasi darurat akan dilihat berdasarkan kasus demi kasus.

4 Dalam keadaan yang sangat khusus, ketidakhadiran yang tidak direncanakan bisa disetujui setelah terjadi oleh HRD jika bukti resmi sudah diberikan oleh pekerja.

9

5 Semua pekerja harus melaporkan absen apapun yang tidak direncanakan kepada bagian Staff Personalia tidak lebih dari pukul 10.00 pagi, pada hari yang sama, atau ketidakhadiran akan dianggap sebagai absen tanpa ijin/alpha.

PASAL 16PEMBAYARAN AKHIR PEKERJAAN

1 PHK (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA)

a. Jika seorang pekerja diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran yang serius seperti ditentukan dalam Tata Tertib Perusahaan atau seperti tertuang dalam Peraturan Perusahaan, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 2 tahun 2004 yang berlaku.

b. Hal lain yang mengakibatkan diputusnya hubungan kerja, akan diberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku.

2 PENGUNDURAN DIRI

a. Siapapun pekerja yang akan berhenti bekerja harus memberitahukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada perusahaan. Atas pengunduran diri pekerja, perusahaan akan membayar hak pekerja berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku berupa uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Ketetuan uang pisah sbb :Karyawan dengan masa kerja dibawah 3 tahun tidak berlaku ketentuan uang pisahKaryawan dengan masa kerja diatas 3 tahun :Gaji x 15% x masa kerja

b. Setiap pekerja yang tidak masuk kerja tanpa ijin selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau lebih, dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis oleh perusahaan untuk bekerja kembali, akan tetapi pekerja tersebut tidak melapor ke tempat kerja, maka dianggap mangkir dan dikualifikasi mengundurkan diri.

10

PASAL 17EFISIENSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1 Dalam hal perusahaan memberhentikan pekerja karena kondisi perusahaan, para pekerja akan dibayar sesuai dengan hukum atau peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

2 Jika selama penghentian pekerja melakukan pekerjaan untuk majikan lain, maka akan dianggap mengundurkan diri dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 18PROSEDUR KELUHAN

1 …………. dijalankan dengan kebijaksanaan yang terbuka bagi semua pekerja dan senantiasa berusaha untuk memelihara komunikasi yang terbuka antara manajemen dan tenaga kerja untuk mencapai suatu lingkungan kerja yang sehat dan saling menguntungkan bagi perusahaan dan para pekerja.

2 Jika dalam pelaksanaan Peraturan Perusahaan ada yang kurang jelas, dan masalah yang lain yang dianggap penting akan dibicarakan dan dipecahkan secara musyawarah antara wakil-wakil dari perusahaan dan pegawai/pekerja dalam pertemuan dewan kerja setiap bulan.

2 Saran-saran untuk perbaikan, keluhan-keluhan umum dan hal-hal penting yang lain mengenai lingkungan kerja………

3 , akan dikumpulkan untuk didiskusikan dan dimasukkan ke dalam agenda pertemuan setiap bulan. Pengajuan bisa diberikan melalui Supervisor Divisi, Kepala Bagian/Store Head, Pengawas/Koordinator, atau wakil pegawai pertemuan dewan kerja.

PASAL 19PERATURAN TATA TERTIB

PERNYATAAN PERATURAN

Hukum, peraturan dan kepatuhan adalah sangat penting bagi kelancaran, efisiensi dan keuntungan dari kegiatan organisasi. Karena alasan inilah perusahaan membuat dan menetapkan Peraturan Tata Tertib, namun bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak pribadi para pekerja, tetapi merupakan sarana untuk menanamkan kedisiplinan

11

perusahaan dan pengertian serta kerjasama yang maksimal di antara semua anggota komunitas ……………Group.TUJUAN

1 Untuk mensosialisasikan peraturan sehubungan dengan tindakan kedisiplinan yang ditetapkan oleh perusahaan bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan Peraturan Perusahaan dalam melaksanakan kedisiplinan.

2 Untuk membantu menciptakan suasana kerja dimana semua pegawai dapat berfungsi secara bersama-sama sebagai tim yang efisien dan efektif.

3 Untuk mengembangkan tanggung jawab pribadi dan menghargai pekerjaannya, harta perusahaan, sesama pekerja dan atasan.

4 Untuk menentukan dan menetapkan hukuman yang tepat bagi macam-macam pelanggaran.

LINGKUP

Dalam Peraturan Tata Tertib ini, kedisiplinan berlaku bagi semua pegawai tanpa memandang tingkat, status (pegawai tetap, percobaan, kontrak dan tidak tetap) atau jabatan di dalam/luar perusahaan selama kegiatan perusahaan berlangsung. Peraturan Tata Tertib ini meliputi peraturan tentang tingkah laku pribadi yang tidak dikehendaki, kehadiran, keselamatan, kebersihan, keamanan, kesehatan dan kebijaksanaan serta peraturan perusahaan yang lain.

TANGGUNG JAWAB

Human Resources Departement memastikan bahwa semua pegawai telah membaca dan memahami Peraturan Tata Tertib sebelum menandatangani perjanjian kerja, sedangkan atasan langsung bertanggung jawab untuk menekankan kepatuhan terhadap isi Peraturan Tata Tertib dan memastikan kembali bahwa semua pegawai yang langsung dibawahinya memahami peraturan ini.

Human Resources Departement bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelidikan independent terhadap pelanggaran disiplin yang terkait dengan PHK untuk memastikan bahwa rekomendasi terhadap pelanggaran disiplin adalah tepat.

PROSEDUR DAN PERATURAN

Pelaksanaan, tindakan pendisiplinan pada umumnya bertujuan untuk mendidik para pegawai, bukan bermaksud menghukum, tujuan utamanya adalah untuk mengoreksi, merehabilitasi dan menjaga kedisiplinan secara umum dalam organisasi. Khususnya pada kasus-kasus dimana pelanggaran peraturan benar-benar berdasarkan kesengajaan dan merupakan pelanggaran serius atau tindakan perbaikan sebelumnya tidak berhasil, maka

12

sebagai langkah pengamanan diri perusahaan, akan dilakukan PHK terhadap pegawai tersebut.

Namun demikian, apabila sanksi disiplin ini harus dilaksanakan maka hukuman yang diberikan akan tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran. Catatan pribadi dan prestasi pegawai sebelumnya juga akan dipertimbangkan. Manajemen atau Human Resources Departement akan menentukan tipe tindakan pelanggaran tersebut sehingga penyelidikan yang tepat dapat dilakukan.

Pelaksanaan tindak pendisiplinan harus selalu didokumentasikan secara tertulis, kemudian disimpan dalam file dan merupakan bagian dari file permanen pegawai.

Secara umum, peringatan lisan mungkin diberikan tidak untuk tipe pelanggaran yang sama. Peringatan terakhir dapat diberikan setelah 3 (tiga) pelanggaran yang berbeda. Uraian di bawah ini adalah jenis-jenis tindakan pendisiplinan dan prosedurnya :

PERINGATAN LISAN (1)

Berdasarkan diskusi formal oleh Supervisor, Kepala Divisi dan Pegawai yang terkait dengan masalah ini, dimana tanggal, waktu dan permasalahan didiskusikan dicatat sebagai referensi pada masa yang akan datang. Konselling harus dilakukan secara pribadi.

Peringatan lisan biasanya diberikan untuk pelanggaran yang tidak disengaja atau terjadi secara kebetulan dan hanya berakibat bagi dirinya, tidak mempengaruhi produksi, stabilitas, keselamatan dan kondisi baik perusahaan dan pegawai lainnya.

PERINGATAN TERTULIS (2)

Berdasarkan catatan tertulis yang diberikan oleh atasan langsung ketika perbaikan lisan dilakukan untuk merehabilitasi gagal atau pelanggaran yang mengakibatkan peringatan tertulis harus diberikan.

Peringatan-peringatan tersebut berlaku dalam proses sebagai berikut :Peringatan pertama : 6 bulanPeringatan kedua : 6 bulanPeringatan ketiga : 6 bulan

Peringatan tertulis ini harus disetujui oleh General Manager, Human Resources Departement. Alasan bagi peringatan tertulis ini harus dibahas secara mendalam bersama pegawai yang bersangkutan.

Pegawai harus menandatangani peringatan ini sebagai bukti bahwa hal ini telah dibahas bersamanya. Bila pegawai tidak bersedia menandatangani, atasan langsung dan Human Resources Departement harus mencatat pada peringatan tersebut.

13

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (3)

Hal ini merupakan sanksi tindakan disiplin yang paling serius dan keputusan ini hanya dilaksanakan manajemen karena semua usaha perbaikan terhadap kesalahan pegawai tidak berhasil kecuali dalam kasus-kasus tertentu dimana PHK harus dilaksanakan.

Note : Hal ini dilakukan setelah penyelidikan yang mendalam dan disertai bukti-bukti yang menunjang pelaksanaan PHK.

PHK secara langsung sebagai akibat pelanggaran berat yang pertama dilakukan pada kasus-kasus serius dimaksudkan untuk perlindungan diri perusahaan dan sesama pegawai. Pelanggaran serius adalah seperti yang didefinisikan oleh Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia atau seperti diuraikan pada peraturan perusahaan.

PHK juga akan dilakukan apabila pegawai telah mendapatkan 3 kali peringatan tertulis dan masih melakukan pelanggaran yang lain.

PHK secara langsung atas inisiatif Kepala/Manajer Departemnt diverifikasi oleh Manajer SDM dan harus disetujui oleh General Manager.a. Kepala/Manajer Departement menyelidiki peristiwa tersebut dimana pegawai berhak

mengemukakan pendapatnya. Tindakan ini harus ditunjang dengan bukti-bukti.b. Kepala/Manajer Departement berdiskusi dengan Human Resources Departement.c. Manajer SDM menyelidiki kasus tersebut dan berkonsultasi kepada semua pihak

terkait untuk verifikasi bukti dan merekomendasikan tindakan yang harus diambil.d. Apabila General Manager setuju, maka Manajer SDM melaksanakan PHK tersebut.

KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERBURUHAN

Perusahaan mematuhi Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan tentang PHK terhadap pekerja.

SEJARAH TINDAKAN PENDISIPLINAN PEGAWAI

Hal ini diperlukan untuk menelusuri catatan setiap pegawai, pelanggaran/tindakan pendisiplinan sebagai referensi. Pada saat tindakan pendisiplinan tertentu dilakukan. Hal ini dicatat dalam file personalia untuk mempermudah review pendisiplinan pegawai.

PELANGGARAN-PELANGGARAN

Pelanggaran dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut :1. Tindakan dan tingkah laku pribadi yang tidak dikehendaki.2. Tata Tertib Kehadiran.

14

3. Tata Tertib Keselamatan dan Kebersihan4. Tata Tertib Pengobatan.

PERATURAN PELANGGARAN

1. TINGKAH LAKU PRIBADI YANG TIDAK DIKEHENDAKIAdalah suatu tindakan dan tingkah laku seseorang yang tidak diinginkan yang akan mengganggu kelancaran, efisiensi dan keuntungan perusahaan atau berakibat buruk terhadap nama baik perusahaan.

1.1 Tindakan Pelanggaran Umum

1.1.1 Bisnis ilegal dan semua kegiatan bisnis yang menimbulkan pertanyaan oleh pejabat perusahaan atau pegawai yang melanggar hukum Indonesia atau melanggar standard etika praktek bisnis.

(3)

1.1.2 Pembayaran, hadiah atau penawaran pembayaran atau apapun yang berharga secara langsung atau tidak langsung atas nama perusahaan.a. Kepada panitia politik, partai politik atau organisasi

politik yang lain atau pejabat kelompok politik sejenis.

b. Bagi keuntungan siapapun calon politikus di kantor publik.

c. Bagi wakil pemerintah atau perantaranya (termasuk perusahaan milik pemerintah) untuk mencapai tujuan atau membayar untuk mempengaruhi atau mengakibatkan pengaruh apapun terhadap tindakan pemerintah atau pejabat pemerintah atau perantaranya atau

d Bagi seseorang yang mengetahui atau beralasan untuk mengetahui bahwa semua atau sebagian pembayaran atau hadiah ini ditawarkan, diberikan atau dijanjikan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang

atau organisasi yang tertulis pada bagian (c)

(3)

1.1.3 Menyuap secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh bisnis perusahaan.

(3)

1.1.4 Kehilangan kepercayaan atau keyakinan dari pejabat, akibat tindakan yang dapat mendasari atau dasar yang beralasan untuk menyimpulkan bahwa seseorang pegawai

tidak dapat diandalkan,

15

dipercaya atau integritasnya atau rasa tanggung jawabnya tidak dapat diterima.

(3)

16

1.1.5 Konflik kepentingan dari jabatan atau kelalaian suatu tindakan oleh pegawai yang dapat menimbulkan atau melibatkan konflik antara kepentingan pribadi dan

perusahaan pada umumnya yang diatur dalam Kebijaksanaan Perusahan…………..Group.

1.1.6 Terikat dalam bentuk kepegawaian lain apapun atau menjalankan bisnis yang dapat mengakibatkan konflik dengan bisnis perusahaan atau jabatan pegawai dalam perusahaan tanpa ijin dari manajemen.

(3)

1.1.7 Membuat surat pernyataan sah yang menyebabkan kerugian perusahaan atau pejabat pegawai dalam perusahaan dalam tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada perusahaan kecuali tugas-tugas yang terikat oleh hukum Indonesia.

(3)

1.2 Amoral, Tidak Sopan atau Perbuatan lain yang sejenis

1.2.1 Tindakan amoral dan tingkah laku dan atau hubungan antar manusia yang dapat merusak reputasi perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah perusahaan.

(3)

1.2.2 Pelecehan seksual, didefinisikan sebagai perbuatan seksual yang tidak dapat diterima, permintaan untuk melakukan aktifitas seksual terhadap pegawai ……. Group atau relasi bisnis……. Group.

(3)

1.2.3 Mengancam (baik dengan tingkah laku, kata-kata atau tulisan) sesama pegawai atau anggota keluarga pegawai di dalam maupun di luar wilayah perusahaan.

(3)

1.2.4

17

Merangsang, menghasut atau berkelahi, melakukan kerusakan atau melukai pegawai atau keluarganya baik di dalam maupun di luar wilayah perusahaan.

(3)

1.2.5 Minum atau mengkonsumsi alkohol atau obat terlarang pada jam kerja atau datang ke tempat kerja atau bekerja dalam keadaan terpengaruh obat terlarang atau alkohol.

(3)

1.3 Kegiatan-Kegiatan Pertemuan

1.3.1 Sekehendak hati melakukan tindakan di luar kewenangan, berjualan atau meminta di lingkungan perusahaan.

(3)

1.3.2 Di luar kewenangan mengumumkan, menyebarkan pemberitahuan, poster, brosur dan semua bentuk uraian yang tercetak lainnya.

(3)

18

1.3.3 Menyelenggarakan rapat tidak resmi pada jam kerja dalam wilayah perusahaan tanpa ijin perusahaan lebih dahulu.

(3)

1.3.4 Mengadakan aktifitas politik di lingkungan perusahaan.

(3)

1.3.5 Meminjamkan uang kepada sesama pegawai dengan bunga yang tinggi.

1.3.6 Mengadakan hubungan spesial “Pacaran” sesama rekandivisi dalam satu perusahaan

(3)

(3)

1.4 Ketidakpatuhan dan Ketidakhormatan

1.4.1 Menggunakan kata-kata tidak sopan atau tidak senonoh kepada pejabat perusahaan, sesama pegawai/pengunjung perusahaan.

(2)

1.4.2 Dengan sengaja mengabaikan atau menolak perintah resmi, kurang ajar atau tidak menghargai atasan, pejabat atau pihak lain yang berwenang kecuali perintah yang bertentangan dengan hukum Indonesia Peraturan Perusahaan dan Kebijaksanaan-Kebijaksanaan.

(2)

1.4.3 Menunjukkan tingkah laku tidak sopan yang dilakukan kepada pimpinan perusahaan ataupun atasan langsung.

(2)

1.4.4 Menolak bekerja lembur setelah menyetujui kecuali karena alasan yang sangat mendadak.

(2)

1.4.5 Sama sekali mengabaikan atau tidak mematuhi memorandum yang berlaku, perintah, peraturan untuk keselamatan, peraturan gedung/kantor yang menyebabkan kerusakan perusahaan atau dapat melukai sesama pegawai.

(2)

1.4.6

19

Menyalahgunakan hak dan tanggung jawab pihak lain secara tidak sah. (2

)

1.4.7 Pelanggaran peraturan dan Kebijaksanaan Perusahaan dari waktu ke waktu; contohnya melalui memo-memo.

(2)

1.5 Bersifat Merusak atau Menyalahgunakan Barang Milik Perusahaan

1.5.1 Menggunakan jam kerja atau menjual bahan-bahan atau perlengkapan perusahaan (peralatan, mesin, jasa kendaraan dll) untuk keuntungan pribadi.

(3)

1.5.2 Melakukan perbuatan yang bersifat merusak seperti mengotori atau merusak barang milik perusahaan, termasuk menempeli, merubah apapun pada apapun pengumuman kecuali yang berwenang atau menulis pada dinding, langit-langit dll.

(3)

1.5.3 Berusaha merusak atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atas barang milik perusahaan, catatan dan informasi.

(3)

1.5.4 Sengaja mengubah dan menyalahgunakan atau memboroskan barang, fasilitas, catatan, peralatan milik perusahaan.

(3)

1.5.5 Kelalaian yang menyolok yang mengakibatkan kehilangan, keborosan atau kerusakan barang, spare part, perlengkapan, peralatan, catatan dan milik perusahaan yang lain.

(2)

1.5.6 Mereproduksi dokumen atau bahan di luar kewenangan.

(2)

1.5.7 Menggunakan area perusahaan di luar kewenangan.. (2)

15.8

20

Menyebabkan kerusakan barang milik perusahaan yang dapat diperbaiki.

(2)

1.5.9 Menggunakan logo dan symbol perusahaan di luar kewenangan.

(2)

1.5.10 Menyebabkan hilangnya formulir atau dokumen yang dapat dihitung berdasarkan penomoran karena kecerobohan dan kelalaian.

(2)

1.5.11 Penggunaan yang tidak semestinya atas bahan, perlengkapan, peralatan, mesin, jasa, kendaraan, dan barang lain milik perusahaan. (3)

(3)

1.6 Pelanggaran Hukum Kriminal

1.6.1 Membawa masuk, membuat, membagikan atau menyebabkan ketagihan minuman keras atau obat terlarang di dalam maupun di luar wilayah perusahaan.

(3)

1.6.2 Mencuri atau mengambil barang milik perusahaan atau harta milik pegawai yang lain.

(3)

1.6.3 Melakukan, membantu atau mendukung sesama pegawai untuk melakukan tindakan kriminal seperti yang tercantum dalam hukum Indonesia.

(3)

1.6.4 Dihukum karena terlibat tindakan kriminal atau kejahatan moral.

(3)

1.7 Ketidakjujuran, Penipuan, Pemalsuan Tanda Tangan, Presentasi yang Keliru

1.7.1 Memiliki atau menggunakan barang atau peralatan milik orang lain tanpa ijin sebelumnya.

(2)

1.7.2 Menyembunyikan hasil pekerjaan di bawah standard.

(2)

21

1.7.3 Salah memberikan penjelasan atau memberi informasi yang salah dalam kesaksian selama penyelidikan berlangsung di bawah wewenang perusahaan.

(3)

1.7.4 Menyembunyikan bukti dan/atau informasi untuk resolusi sebuah kasus selama penyelidikan resmi berlangsung.

(3)

1.7.5 Sengaja menggelapkan uang perusahaan dengan memalsukan catatan dokumen yang sah atau menipu.

(3)

1.7.6 Memalsukan data yang dicatat atau sengaja memberikan informasi palsu bagi pegawai yang bertugas mencatat data-data tersebut.

(3)

1.7.7 Memalsukan data pribadi pada saat melamar pekerjaan atau selama menjadi pegawai.

(3)

1.7.8 Mengganti produk dan alat-alat perusahaan atau sejenisnya dengan yang lain yang mutunya lebih rendah atau harganya lebih murah dengan maksud menipu.

(3)

1.7.9 Mengambil gaji atau harta milik sesama pegawai, supplier atau pelanggan untuk kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar wilayah perusahaan.

(3)

1.7.10 Tidak mengatakan alasan yang sebenarnya atau pernyataan tidak sesuai fakta pada saat mengajukan cuti (dibayar atau tidak dibayar)

(2)

1.7.11 Tidak berhasil melaporkan hilangnya harta perusahaan, kerusakan produk secepat mungkin.

(2)

22

1.7.12 Mengeluarkan atau mengambil barang dari gudang atau tempat penyimpanan manapun atau mengirimkan lebih dari nota resmi, tanda terima, wewenang melawati gerbang, baik dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak.

(3)

1.7.13 Kegagalan Supervisor untuk melaporkan pelanggaran peraturan perusahaan oleh pegawai yang dibawahi dengan tujuan melindungi pegawai tersebut.

(2)

1.7.14 Menandatangani/melubangkan kartu absensi pegawai yang lain atau meminta pegawai lain untuk mengabsen dirinya dengan memalsu tanda tangan/melubangkan.

(2)

1.7.15 Pemakaian atau pemeliharaan dana dan aset perusahaan yang tidak terbuka atau tercatat dalam laoran keuangan, atau dibuat dengan nama perseorangan bukan atas nama

perusahaan.

(3)

1.7.16 Sengaja membuat kesalahan, menginput data palsu atau fiktif ke dalam buku atau catatan perusahaan.

(3)

1.7.17 Melakukan transaksi atau melaksanakan pembayaran atas nama perusahaan dalam pengertian bahwa transaksi atau pembayaran tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang menyertai pembayaran (contohnya, melakukan pembayaran atas nama perusahaan berdasarkan tagihan atau kuitansi atas barang, bahan atau jasa yang dibeli oleh perusahaan, namun jumlah harga pembelian yang tertulis untuk pembayaran barang, bahan atau jasa tersebut

melebihi dari jumalah pembelian yang sebenarnya). (

3)

1.7.18 Membuat pernyataan yang tidak jujur atau curang kepada pihak ketiga seperti pelanggan supplier atau pejabat pemerintah.

(3)

1.8 Penyalahgunaan Posisi

1.8.1 Menggunakan posisi untuk memberi atau menerima suap dalam bentuk uang atau yang lainnya.

(3)

23

1.8.2 Menggunakan posisi/jabatan untuk meminta pinjaman dari pelangan dan atau supplier atau permintaan bantuan pribadi dari mereka.

(3)

1.8.3 Menggunakan nama perusahaan demi keuntungan pribadi dan atau memberikan keterangan yang salah tentang perusahaan pada transaksi bisnis resmi.

(3)

1.8.4 Mengeluarkan sertifikat, seperti surat referensi kepada pegawai yang tidak secara langsung melaporkan kepadanya kecuali berwenang untuk melakukannya.

(3)

1.9 Ketidakefisien dan Ketidakcakapan

1.9.1 Melakukan tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kerusakan produk atau tidak sesuai dengan spesifikasi produk khususnya yang mengakibatkan pengembalian produk oleh pelanggan atau hilangnya pasar.

(2)

1.9.2 Tidak berhasil memenuhi standard kualitas dan kuantitas pekerjaan.

(2)

1.9.3 Tidak berhasil melaksanakan tugas dengan tepat, cepat, efisien atau dengan gegabah melaksanakan tugas.

(2)

1.9.4 Dengan sengaja merintangi, mengganggu atau mencampuri sehingga menyebabkan gangguan melaksanakan tugas.

(2)

1.10 Bermalas-malasan

1.10.1 Sering menerima kunjungan selama jam kerja untuk keeperluan pribadi atau sering menerima atau menelpon untuk kepentingan pribadi.

(1)

24

1.10.2 Berkeliaran di ruangan bebas, ruang makan atau ruangan sesama pegawai yang lain selama jam kerja.

(1)

1.10.3 Tidak memenuhi lama waktu jam kerja, memotong jam kerja dan meninggalkan area kerja/kantor tanpa ijin atasan langsung sebelumnya.

(1)

1.10.4 Meninggalkan area kerja sebelum waktunya berhenti atau

berhenti bekerja sebelum jam istirahat. (1)

1.10.5 Menyia-nyiakan jam kantor dan memperpanjang waktu

istirahat. (1)

1.10.6 Sering membaca majalah atau bacaan lain yang tidak relevan dengan pekerjaan selama jam kerja.

(2)

1.10.7 Mengantuk atau tidur pada waktu betugas. (2)

1.10.8 Berjudi, bertaruhan atau bermain kartu dengan taruhan uang dalam wilayah perusahaan

(3)

2. TATA TERTIB KEHADIRAN

2.1 Pegawai tidak berhasil mengajukan cuti 1 (satu) minggu sebelum cuti dilaksanakan.

(1)

2.2 Tidak berhasil melapor untuk bekerja tepat setelah masa cuti berakhir.

(1)

2.3 Tidak berhasil memberitahu kepada atasan langsung dan HRD pada saat tidak masuk bekerja karena hal mendesak, sampai dengan jam 10.00 pagi pada hari tersebut.

(1)

25

2.4 Tidak hadir bukan karena cuti atau ijin resmi sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

(2)

2.5 Kebiasaan terlambat datang untuk bekerja. (2)

2.6 Akumulasi keterlambatan relatif tinggi, yang melebihi 30 kali dalam setahun kalender.

(3)

2.7 Tidak masuk bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa ijin resmi.

(3)

2.8 Akumulasi 10 hari (tidak berurutan) tidak masuk bekerja tanpa cuti atau ijin terlebih dahulu dari atasan langsung dalam setahun.

(2)

2.9 Tidak berhasil melakukan absensi pada mesin sidik jari karena kelalaian.

(2)

2.10 Meninggalkan area perusahaan selama jam kerja untuk merokok.

(2)

2.11 Ditemukan tidak berada di rumah pada saat dikunjungi oleh perwakilan perusahaan setelah diijinkan pulang karena sakit atau terluka kecuali dengan alasan yang mendasar.

(3)

2.12 Berkeliaran di lingkungan perusahaan atau tempat-tempat umum setelah diijinkan pulang karena sakit terluka kecuali dengan alasan yang mendasar.

(3)

2.13 Tidak bersedia bekerja setelah dinyatakan sehat untuk bekerja oleh dokter yang ditunjuk perusahaan.

(2)

2.14 Tidak melapor untuk tidak bekerja dengan alasan sakit walaupun sebenarnya tidak sakit.

(3)

26

2.15 Tidak melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh perusahaan pada saat cuti sakit.

(1)

3. TATA TERTIB KEAMANAN

3.1 Menyembunyikan dan menggunakan senjata yang mematikan atau senjata api di lingkungan perusahaan.

(3)

3.2 Menggunakan loker pegawai lain yang bukan miliknya.

(1)

3.3 Meninggalkan pengunjung dalam keadaan tidak aman di lingkungan perusahaan.

(2)

3.4 Mencolokkan dan atau menempatkan berkas atau inisial apapun selain yang dijelaskan dalam norma penggunaan kartu pengenal identitas perusahaan.

(2)

3.5 Mengijinkan pihak lain menggunakan idenya untuk memasuki toko atau kegunaan lain yang menggunakan nama perusahaan.

(3)

3.6 Pemakaian kartu identitas yang tidak benar. Kartu identitas harus dipakai pada pakaian di bagian luar di bagian tubuh atas.

(1)

27

3.7 Tidak mengenakan kartu identitas perusahaan pada saat di dalam lingkungan perusahaan.

(1)

3.8 Membantu pihak lain yang tidak berwenang memasuki wilayah perusahaan.

(2)

3.9 Tidak berhasil mematuhi prosedur masuk dan keluar wilayah perusahaan.

(2)

3.10 Memasuki wilayah perusahaan pada saat cuti tanpa alasan yang sah atau ijin.

(2)

3.11 Menggunakan kartu identitas perusahaan yang bukan miliknya. (2

)

3.12 Menolak dilakukan pemeriksaan pada saat masuk dan keluar terhadap tas tangan, barang bawaan, perhiasan yang terbungkus atau barang pribadi untuk diperiksa oleh petugas penjaga.

(2)

3.13 Penggunaan di luar kewenangan atau penyalahgunaan terminal dan unit komputer atau merubah bagian sistem komputer.

(2)

3.14 Membuatkan data dari disket pribadi atau data asli dari luar

……. Group tanpa ijin dari General Manager.

(3)

3.15 Mengubah data pekerjaan pada disket perusahaan tanpa persetujuan General Manager.

(3)

3.16 Meninggalkan data RAHASIA dan atau file pribadi dalam keadaan terbuka.

(2)

3.17 Menolak dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan pemiliknya.

(2)

3.18 Memasuki area larangan di luar kewenangan.

(2)

28

3.19 Mengijinkan pihak yang tidak berwenang memasuki area larangan.

(2)

3.20 Membawa dokumen perusahaan atau manual atau harta perusahaan ke luar wilayah perusahaan tanpa ijin dari General Manager.

(2)

3.21 Memiliki kunci-kunci perusahaan atau duplikatnya di luar kewenangannya.

(3)

3.22 Memberikan informasi rahasia perusahaan secara sukarela dan kepada pihak luar atau pihak lain yang tidak berhak mengetahui informasi rahasia ini.

(3)

3.23 Melakukan tindakan sabotase atau spionase melawan manajemen.

(3)

4. TATA TERTIB KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEBERSIHAN

Kebijakan perusahaan ini merupakan sarana untuk menciptakan keamanan, menghilangkan kondisi tidak aman dan memberikan informasi yang membantu tindakan pencegahan kecelakaan dan memberikan lingkungan kerja yang bersih. Peraturan keamanan dan perawatan merupakan bagian dari setiap pekerjaan dan tugas bagi setiap pegawai agar pekerjaaannya aman dan menghapuskan bahaya sepanjang waktu dan di semua tempat. Peraturan keamanan dan perawatan berikut ini diperlukan untuk keefektifan kegiatan dan hasil yang memuaskan. Peraturan-peraturan tersebut berdasarkan pengalaman dan harus dipelajari dan dipatuhi.

4.1 Pengamanan Kebakaran

4.1.1 Menghalangi gang-gang, alat pemadam kebakaran, pengontrol listrik dan jalan keluar.

(2)

4.1.2 Tidak berhasil membuang bahan yang mudah terbakar ke dalam bak sampah yang telah disediakan di luar perusahaan.

(2)

29

4.1.3 Tidak memisahkan sampah yang mudah terbakar dan berbahaya.

(2)

4.1.4 Memindahkan alat pemadam kebakaran ijin manajemen.

(2)

4.1.5 Kegagalan pemakaian untuk melaporkan alat pemadam kebakaran yang digunakan kepada majemen.

(2)

4.1.6 Tidak berhasil melaporkan kegagalan perbaikan listrik atau konduktor yang terbuka kepada manajemen.

(2)

4.1.7 Pemakaian tanpa hak alat pemadam kebakaran. (2)

4.1.8 Membakar sampah atau menciptakan api di lingkungan perusahaan tanpa ijin majemen.

(3)

4.1.9 Pemakaian tanpa hak atas alat pemadam kebakaran dalam situasi yang tidak darurat.

(2)

4.1.10 Melakukan pengelasan atau pemotongan tanpa ijin kerja di tempat panas.

(3)

4.1.11 Menggunakan ijin kerja di tempat panas tanpa persetujuan manajemen.

(3)

4.1.12 Menyambungkan, memutuskan atau merubah sistem hydrant kebakaran di luar kewenangan.

(3)

4.1.13 Merokok di dalam lingkungan atau mobil perusahaan. (3)

4.1.14 Kelalaian atau kegagalan bagian dari Supervisor, Kepala Departement, petugas yang menangani bahan,

pemeliha

30

raan dan pengaturan, dalam mematuhi peraturan. (2)

4.2 Keamanan Pekerjaan

4.2.1 Tidak berhasil untuk memelihara alat pelindung yang disediakan (helm, dll)

(1)

4.2.2 Gagal melaporkan kondisi dan kegiatan yang tidak aman.

(1)

4.2.3 Gagal melaporkan kecelakaan sehubungan dengan keamanan atau terlukanya pegawai terkait.

(2)

4.2.4 Melakukan permainan kasar atau kejahatan karena dengki, lari, melecetkan atau melemparkan barang yang dapat menimbulkan terlukanya seseorang atau kerusakan

harta benda.

(3)

4.2.5 Sengaja menolak memakai alat pelindung keselamatan pribadi yang disyaratkan.

(2)

4.2.6 Menempatkan pegawai yang tidak terlatih atau tidak mampu untuk menjalankan alat-alat perusahaan.

(2)

4.2.7 Kegagalan sopir untuk melapor dalam waktu 8 (delapan) jam tentang kecelakaan kendaraan dan kerusakan kendaraan perusahaan terkait.

(2)

4.2.8 Mendapatkan kecelakaan karena gagal memakai alat pelindung keselamatan pribadi.

(2)

4.2.9 Menggunakan atau mengabaikan perlengkapan yang tidak sesuai untuk membawa penumpang.

(2)

4.2.10 Tidak menggunakan atau melepaskan pengaman mekanik atau elektrik yang disediakan sebagai perlengkapan.

(2)

31

4.2.11 Melakukan tindakan yang benar-benar tidak aman yang dapat melukai orang lain atau kerusakan harta perusahaan.

(2)

4.2.12 Mengubah atau merusak label dan kunci petunjuk keamanan.

(2)

4.2.13 Mematikan peralatan dan jalur fasilitas keamanan tanpa ijin dari manajer dan supervisor terkait.

(1)

4.2.14 Gagal untuk memasang tanda peringatan pada peralatan yang dalam perbaikan.

(2)

4.2.15 Gagal melepaskan penyambungan atau tombol dengan sumber listrik pada saat peralatan dalam pebaikan.

(2)

4.3 Kebersihan Lingkungan

4.3.1 Penyalahgunaan atau salah menggunakan sarana kebersihan (menyuruh pelayan atau menggunakan sarananya di luar tugas/tanggung jawab normal).

(1)

4.3.2 Kegagalan pemakai dalam membersihkan alat dan perlengkapan pemeliharaan bahan.

(1)

4.3.3 Tidak berhasil menutup keran setelah memakainya. (1)

4.3.4 Menggunakan alat penyimpan seperti laci meja, lemari, kabinet, rak, buku, loker dan penyimpanan lainnya untuk menyimpan bahan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

(1)

4.3.5 Gagal melaksanakan kebersihan lingkungan dalam suatu area termasuk membersihkan mesin yang dioperasikan.

(1)

4.3.6

32

Membuang bahan selain sejenis kertas toilet ke dalam lubang WC.

(1)

4.3.7 Mengotori lingkungan perusahaan. (1)

4.3.8 Membuang sampah seperti buah, biji, kulit ke tempat yang bukan semestinya.

(1)

4.3.9 Meludah pada lantai gedung, kebun dan tong sampah.

(1)

4.3.10 Buang air kecil di tempat yang bukan semestinya. (1)

4.3.11 Menempelkan permen karet atau sejenisnya pada meubel atau bangku.

(1)

4.3.12 Gagal membersihkan tempat makan setelah makan, tidak membuang sampah/sisa makanan ke dalam tempat sampah, tidak mencuci piring, meninggalkan tempat cuci dan meja tidak rapi dan kotor.

(1)

4.3.13 Berganti baju di tempat yang bukan semestinya. (1)

5. TATA TERTIB PENGOBATAN

5.1 Kegagalan pegawai melapor untuk pengobatan khusus selanjutnya ketika diperintahkan oleh dokter yang ditunjuk perusahaan.

(2)

5.2 Kegagalan pegawai untuk melakukan pengobatan atau pemeriksaan kesehatan ulang sebelum kembali bekerja dari cuti sakit karena penyakit yang membahayakan.

Catatan :Beberapa penyakit menular termasuk mata merah, cacar air, gondok, typhus dll. Beberapa kondisi yang membahayakan kelahiran atau keguguran, mata terluka dll, yang diketahui oleh

dokter yang ditunjuk perusahaan

(2)

33

5.3 Kegagalan pegawai untuk melaporkan pemeriksaan belaka dan pemeriksaan klinis ketika diminta untuk melakukannya.

(2)

5.4 Kegagalan pegawai untuk pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan kesehatan yang lainnya sesuai dengan ketentuan perusahaan.

(2)

5.5 Mengijinkan pegawai kembali bekerja dari cuti sakit (karena penyakit menular dan kondisi yang membahayakan tersebut di atas) tanpa surat keterangan dari dokter perusahaan.

(2)

5.6 Kegagalan supervisor untuk melapor atau menyelesaikan laporan tertulis tentang kondisi pegawai yang terluka akibat kecelakaan kerja dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.

(2)

5.7 Memaksa pegawai kembali bekerja dari kecelakaan kerja tersebut pada waktu istirahat atau tambahan waktu istirahat dengan rekomendasi yang kuat dari dokter yang ditunjuk perusahaan karena parahnya luka yang diderita yang mengakibatkan komplikasi dan tidak dapat ditolerir oleh

sebagian pegawai lainnya.

(2)

PASAL 20PENUTUP

1. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur kemudian dengan mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali.

2. Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku setelah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan berlaku untuk 2 (dua) tahun.

3. Apabila diperlukan, perusahaan dapat mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Persyaratan kerja lainnya yang perlu dan belum tercantum dalan Peraturan Perusahaan ini tunduk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

5. Apabila terdapat pasal-pasal dalam Peraturan Perusahaan ini syarat-syarat kerjanya yang kurang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang

34

berlaku maka isi pasal-pasal tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Buku Peraturan Perusahaan ini diperbanyak dan dibagikan kepada masing-masing pekerja untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Perusahaan ini telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Disahkan : Denpasar, Oktober 2012Pada tanggal :

PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tertanda,Provinsi

Pembina Utama Muda DirekturNIP. 19570520 198603 1 014

35

MATERI PERATURAN PERUSAHAAN

Pasal 1 Pengertian......................................................... ......................................... 1Pasal 2 Hubungan Kerja dan Masa Percobaan...................................................... 2Pasal 3 Evaluasi, Recruitment, Pemindahan, Promosi dan Demosi...................... 2Pasal 4 Hari dan Waktu Kerja............................................................................... 2Pasal 5 Kerja Lembur............................................................................................ 3Pasal 6 Pengupahan............................................................................................... 4Pasal 7 Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan................................................. 5Pasal 8 Perawatan dan Pengobatan....................................................................... 6Pasal 9 Upah Selama Sakit.................................................................................... 6Pasal 10 JAMSOSTEK........................................................................................... 7

Pasal 11 Istirahat Mingguan dan Hari Libur........................................................... 7Pasal 12 Istirahat Tahunan/Cuti Tahunan............................................................... 8Pasal 13 Cuti Melahirkan/Keguguran..................................................................... 8Pasal 14 Cuti Haid................................................................................................... 9

Pasal 15 Ijin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapat Upah atau Tanpa Upah....................................................................................... 9

Pasal 16 Membayar Akhir Pekerjaan...................................................................... 10Pasal 17 Efisiensi Pemutusan Hubungan Kerja...................................................... 10Pasal 18 Prosedur Keluhan...................................................................................... 11Pasal 19 Peraturan Tata Tertib................................................................................ 11Pasal 20 Penutup..................................................................................................... 29

Lembar Pengesahan.................................................................................. 30

36

37