REVISI PERENCANAAN STRATEGIS · 2015. 10. 5. · Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBRANA Jl. Merak Telp (0365) 4545077

REVISI

PERENCANAAN STRATEGIS 2011-2016

Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015

i

Pemerintah Kabupaten Jembrana

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan

Yang Maha Esa atas asung wara kerta nugrahanya telah melimpahkan segala rahmat -

Nya sehingga Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dapat diselesaikan dengan baik. Revisi Renstra

Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dimaksudkan untuk

menyesuaikan Renstra Kantor Kesbangpol, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Jembrana Tahun 2011-2016 menjadi Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana

Tahun 2011-2016.

Dasar pertimbangan revisi Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana

Tahun 2011-2016 adalah; Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten

Jembrana Tahun 2011-2016, Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur

Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut

Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana. Berpijak dari

hal tersebut, maka Rencana Stategik ( RENSTRA ) yang yang disusun Visi, misa,

tujuan dan sasaran serta kebijakan, program maupun kegiatan yang mengacu pada Visi,

misa, tujuan dan sasaran stategis.

Harapan kami mudah- mudahan Revisi Rencana Stategik ( RENSTRA ) ini

dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Saran, pendapat dan kritikannya

senantiasa kami nantikan untuk perbaikannya.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

Negara, 15 Januari 2013

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik

Kabupaten Jembrana

I Gst. Pt. Ngr Darma Putra, S.Sos, M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 19631110 19903 1 025


ii


DAFTAR ISI

Halaman

SK REVISI RENSTA

KATA PENGANTAR ……………………………………………….. i

DAFTAR ISI ………………………………………………………... ii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………. iii

BAB I. PENDAHULUAN……………………………………….. 1-1

A. Latar belakang …………………………………….. 1-1

B. Landasan Hukum ………………………………. 1-1

C. Maksud dan Tujuan ………………………………. 1-4

D. Sistematika ………………………………………

BAB II. GAMABARN UMUM KANTOR KESBANG POL ….. II-1

A Tugas Pokok dan Fungsi …………………………. II-1

B Sumber Daya ……………………………….

C Kinerja Layanan SKPD

D Tantangan dan Peluang

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

POKOK DAN FUNGSI

III-1

A. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi III-1

B. Telaah Visi dan Misi Kepala daerah dan wakil

Kepala Daerah ……………………………

III-2

C. Telaah Renstra K/L ………………………………. III-6

D. Telaah Tata ruang dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis……………………………….

III-8

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN……………… 1V-1

A. VISI

…………………………………………………

1V-1

B. MISI …………………………………………… 1V-1

C. Tujuan dan Sasaran………………………………. IV-4

D. Strategi dan

Kebijakan………………………………

1V-6

BAB VII PENUTUP

Lampiran – Lampiran 16

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif

Tabel 5.1


iii


Bab VI. Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Poitik yang mengacu pada

tujuan dan sasaran

A. Pengurusan Indikator Kinerja.....................................................................VI-1

B. Indikator Kinerja Utama.............................................................................VI-1


iv


DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Jembrana

III-1

3.2 Komparasi capaian sasaran Rentra Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Bali dan Rentra K/L

III-7

3.3 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas tiap Kecamatan di

Kab. Jembrana 2012

III-8

3.4

3.5

4.1

4.2

Hasil Telahaan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana

Hasil Analisis terhadap dokumen KLHS Kesatuan Bangsa dan

Politik Kab. Jembrana

Tujuan dan Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.

Jembrana

Cara mencapai Tujuan dan Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Jembrana

III-9

III-11

IV-5

IV-7


v


DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar

DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM

Hal.


vi


Grafik


I-1


BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang.

Setelah berlangsung selama satu tahun pelaksanaan Perda Kabupaten Jembrana

Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016, maka

dilakukan Revisi mengacu pada perubahan SOTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jembrana, maka dipandang perlu melakukan revisi renstr sebagaimana amanat Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Dasar pertimbangan revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 disamping amanat Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah; Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD

Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut

Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Jembrana. Berpijak dari hal tersebut, maka Rencana Stategik ( RENSTRA ) yang yang

disusun Visi, misa, tujuan dan sasaran serta kebijakan, program maupun kegiatan yang

mengacu pada Visi, misi, tujuan dan sasaran stategis.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana adalah:

a. Landasan Idiil adalah Pancasila

b. 1.Landasan Konstitusional adalah UUD 1945

c. 2. Landasan Oprasional adalah :

d. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah

Tingkat II dalam Wilaah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan


I-2


Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

e. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 851);

f. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286)

g. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Repubik Indonesia Nomor 4355)

h. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

i. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

j. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

k. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025.

l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


I-3


m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana

(Lembarana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

q. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana.

C. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Revisi Renstra Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 merupakan

Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Jembrana dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam

kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-

2016, maka Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan

pembangunan Kesbangpoldagri di Kabupaten Jembrana sebagaimana Visi dan Misi

Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi

sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan

pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah menyesuaikan dokumen perencanaan urusan

Kesbangpoldagri yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT),


I-4


2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Bappeda dan PM.

3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan urusan Kesbangpoldagri selama lima

tahun.

4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

D. Sistematika Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika

Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2011 -

2016 terdiri atas:

BAB I P E N D A H U L U A N

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara

ringkas: Pengertian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik, Keterkaitan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan

dengan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .

Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan

tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik, Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan

dalam penulisan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta

susunan garis besar isi dokumen.


I-5


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan

fungsi) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber

daya yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik periode sebelumnya, mengemukakan

capaian program prioritas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai

perlu diatasi melalui Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara

singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, struktur organisasi Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik, serta uraian tugas dan fungsi sampai

dengan satu eselon di bawah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Uraian tentang struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata

laksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (proses, prosedur,

mekanisme). Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam

sumber daya yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan

asset/modal.

Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memuat; tingkat capaian

kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran/target

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode sebelumnya,

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan


I-6


Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau indikator lainnya seperti

MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, hasil telaahan terhadap

RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik PM pada lima tahun

mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan

besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Pada bagian ini

dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan visi, misi, serta

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya

berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah tersebut

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ditinjau

dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan


I-7


Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktor-

faktor dari pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik ditinjau dari gambaran pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik, sasaran jangka menengah pada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik, dan implikasi RTRW bagi pelayanan Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik, implikasi KLHS bagi pelayanan Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik. Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan

strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima

tahun mendatang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRTEGI DAN

KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik. Visi pada hakikatnya merupakan

pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai

dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD

Kabupaten Jembrana 2011-2016. Misi disusun untuk menjabarkan visi

yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara

mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan

kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan

yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan,


I-8


indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA DAN PM YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Bappeda dan PM yang mengacu pada tujuan

dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.


II-1


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATAN BANGSA DAN POLITIK

A. Tugas Fungsi dan Strukrur Organisasi

A.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan pengelolaan kewenangan / urusan daerah ditetapkan melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat

Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Jembrana

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, maka Tugas Pokok Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana adalah :

Fungsi :

a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik .

b. Penyelenggara pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa,

pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokrasi.

c. Pengoordinasian, pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa,

pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah membantu

Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

A.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana,

berdasarkan pada Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi

Perangkat Daerah adalah:


II-2


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBRANA

Keterangan :

: Garis Komando

A.3 Rincian Tugas

Rincian tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai

berikut :

1.Kepala Kantor

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa

dan politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Kantor mempunyai fungsi,

sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik ;

Kepala

Kantor Kesbangpol

Kepala

Sub Bagian TU Kelompok Jabatan

Fungsional

Kepala Seksi Kewaspadaan dini

Kepala Seksi Ketahanan Nasional

Kepala Seksi Politik Dalam Negeri


II-3


b. penyiapan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan

kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama

dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan

konplik sosial, penanganan masalah isu aktual/isu konflik dibidang

ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengatisipasi secara

dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman stabilitas daerah;

c. penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi

pemilu legislatif, pilpres, pilkada, pilkades, pendidikan politik dan pengembangan

budaya politik;

d. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional,

ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran bangsa,

akulturasi budaya, nilai -nilai sejarah kebangsaan, kerukunan antar umat beragama

dan kepercayaan, dan mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI.

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidangnya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan

politik;

b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekala prioritas dan dana yang

tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan


dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintah, penanganan

konflik sosial;

d. menangani masalah isu aktual/isu konflik dibidang ipoleksosbudtrantibum dengan

cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi

gangguan/ancaman stabilitas daerah;

e. menyelenggarakan koordinasi, penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi

pemilu legislatif, pemilu Presiden/Wakil Presiden, pilkada skala provinsi, pilkada

skala kabupaten, pilkades bekerjasama dengan KPUD dan Panwaslu, serta instansi

terkait sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar

serta menyelenggarakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik;


II-4


f. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional,

ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa,

akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, kerukunan antar umat beragama

dan kepercayaan, dan mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI;

g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemantapan pembangunan sistem budaya

politik yang demokratis melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah

(Parpol, Ormas, LSM, Forum) untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan

penguatan demokrasi serta memfasilitasi persoalan sosial politik dan

kemasyarakatan;

h. merencanakan dan memfasilitasi operasional monitoring dan evaluasi perkembangan

Partai Politik, LSM dan Ormas sehingga perkembangannya dapat dipantau;

i. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

j. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat

tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

k. menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

l. mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan kesatuan bangsa, politik,

dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang

perlu diambil dalam bidang tugasnya;

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya;dan

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2.Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat

menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan kantor.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunya

fungsi sebagai berikut :


II-5


a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan Kantor;

b. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian,

program, pelaporan dan keuangan Kantor;

c. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat,

kepegawaian, dan keuangan Kantor;dan

d. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas pokok

sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman kerja;

b. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian,

program, pelaporan dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang

disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan

pedoman yang berlaku;

c. melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna

memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor;

d. mengkoordinasikan rencana kegiatan Kantor dalam menyusun program kerja;

e. melakukan koordinasi dengan para Kepala Seksi;

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian

Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;

g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman

dan ketentuan yang berlaku;

h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya;dan


II-6


k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Seksi Kewaspadaan Dini

Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan menyusun dan merumuskan rencana



konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Kewaspadaan Dini

mempunya fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Kewaspadaan Dini sesuai kebijakan Kantor;

b. penyelenggaraan pembinaan dan penguatan kewaspadaan dini;

c. pengoordinasian pelaksanaan urusan pembinaan dan penguatan kewaspadaan

dini;dan

d. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Kewaspadaan Dini memiliki tugas

pokok sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini berdasarkan kebijakan di

bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini,

kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat,

penanganan konplik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang

asing dan lembaga asing. beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah

isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat

untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap

stabilitas daerah;

c. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan




II-7


konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen

masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang

ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara

dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah;

d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

(bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perncanaan) di bidang kewasapadaan dini,


penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang

asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah



stabilitas daerah;

e. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewasapadaan dini, kerjasama

dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik

pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga

asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik

di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk

mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap

stabilitas daerah;

f. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini,


penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang

asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah



stabilitas daerah;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi

Kewaspadaan Dini, serta mencari alternatif pemecahannya;

h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan yang berlaku;


II-8


i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil


j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai


k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya;

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.Seksi Politik Dalam Negeri

Seksi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pemantapan pembangunan system budaya

politik yang demokratis, memfasilitasi komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan

aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum, dan tokoh adat, agama dan

masyarakat melalui diskusi politik/forum – forum komunikasi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Politik Dalam Negeri


a. penyusunan rencana kerja Seksi Politik Dalam Negeri sesuai kebijakan Kantor;

b. penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi

pemilu legislatif, pilpres, pilkada skala propinsi dan skala kabupaten, pilkades,

pendidikan politik dan pengembangan budaya politik, komunikasi, konsultasi dan

kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum dan tokoh adat,

agama dan masyarakat melalui diskusi politik/froum-forum komunikasi;

c. pengoordinasian pelaksanaan urusan politik dalam negeri;dan

d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Politik Dalam Negeri memiliki

tugas pokok sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Politik Dalam Negeri berdasarkan kebijakan di

bidang kesatuan bangsa dan politik;


II-9


b. menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi

pemilu legislatif, pilpres, pilkada skala propinsi dan pilkada skala kabupaten,

pilkades, pendidikan politik dan pengembangan budaya politik;

c. menyiapkan bahan pemantapan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis

melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah (Parpol, Ormas, LSM,

Forum) untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penguatan demokrasi

serta memfasilitasi persoalan sosial politik dan kemasyarakatan;

d. menyiapkan bahan-bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan

Legislatif, pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pilkadasung di daerah dan Pilkades

serta bantuan keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD;

e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka mengadakan akurasi dan pemutahiran data

mengenai keberadaan infrastruktur daerah (Parpol, Ormas, LSM, forum) termasuk

Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan pelayanan rekomendasi

terhadap izin penelitian;

f. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama

dengan aparatur pemerintah, Parpol, Ormas, LSM, forum dan tokoh adat, agama dan

masyarakat melalui diskusi politik/froum-forum komunikasi;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Politik

Dalam Negeri, serta mencari alternatif pemecahannya;








II-10



fungsinya;dan


5. Seksi Ketahanan Nasional

Seksi Ketahan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas pokok menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan,

ideologi negara, dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran bangsa, akulturasi

budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan umat

beragama dan kepercayaan dan mencegah intregarasi bangsa dan tegaknya NKRI.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Ketahanan Nasional


a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketahanan Nasional sesuai kebijakan Kantor;

b. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan, ideologi

negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi

budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar

umat beragama dan kepercayaan, dan mencegah intregarasi bangsa dan tegaknya

NKRI;

c. pengoordinasian pelaksanaan urusan ketahanan nasional;dan

d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Ketahanan Nasional memiliki

tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan Nasional berdasarkan kebijakan

Kantor;

b. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional,

ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa,

akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaaan kebangsaan,

kerukunan antar umat beragama dan kepercayaa, dan mencegah disintregarasi bangsa

dan tegaknya NKRI;


II-11


c. menyiapkan bahan materi masukan kebijakan, mediasi dan fasilitasi perumusan

kebijakan teknis di bidang idiologi Negara dan wawasan kebangsaan, bela Negara,

pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan

kebangsaan, kerukunana antar umat beragama dan kepercayaan bekerjasama dengan

instansi terkait/lembaga dan satuan kerja terkait;

d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

(bimbingan, superfisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pengembangan, dan

evaluasi) ketahanan ideologi Negara dan wawasan kebangsaan, bela Negara,

pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan

kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan;

e. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan nasional dan

wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai –

nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama

dan kepercayaan;

f. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ketahanan nasional

ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran bangsa, akulturasi

budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar

umat beragama dan kepercayaan.

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi

Ketahanan Nasional, serta mencari alternatif pemecahannya;








fungsinya;dan


II-12



6. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana

tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

B. Sumber Daya

Sumber daya pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan sebagai

berikut : Berdasarkan data bulan Desember 2012 jumlah pegawai yang ada di Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 18 orang terdiri

dari yang berpendidikan pascasarjana (S2) sebanyak 1 orang, sarjana (S1) sebanyak 5

orang dan pendidikan SLTA sebanyak 10 orang serta dengan pendidikan SD

sebanyak 1 orang. Dari 18 orang pegawai 5 orang menduduki jabatan struktural yang

terdiri dari 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala Kantor dengan eselon IIIa, 1 (satu)

orang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IVa dan 3 (tiga)

orang menjabat sebagai Kepala Seksi dengan eselon IVa. Sesuai dengan rasionalisasi

pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana seharusnya

mempunyai personil pegawai sebanya 21 orang, sehingga perlu tambahan pegawai

sebanyak 3 orang dari jumlah pegawai yang ada saat ini.

C. Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan sebagai berikut ;

MisiMeningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat dilaksanakan Kantor Kesbang Poldagri Kabupaten Jembrana. Sasaran

yang ingin dicapai pada tahun 2012 Urusan Kesbang Poldagri Oleh Kantor Kesbang

Poldagri adalah :1.Terwujudnya pemerintahan yang mantap, 2.Terwujudnya

Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan 3. Terwujuddnya Keamanan, ketentraman

dan ketertiban masyarakat


II-13


1.Terwujudnya pemerintahan yang mantap

Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang mantap dengan IKU Prosentase

cakupan pemerintahan yang mantap dicapai dengan kebijakan pembauran dan semangat

nasionalisme. Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang mantap dilaksanakan dengan

ProgramProgram Pemelihanraan Kamtrantibnas dan pencegahan tindak kriminal

Program Pemelihanraan Kamtrantibnas dan pencegahan tindak criminal

dijabarkan menjadi dua kegiatan strtaegis yaitu:1). Peningkatan Kerjasama Tim

Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan 2) Peningkatn Kerjasama Informasi dengan

Masyarakat.

Meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Capaian kinerja tahun 2012, dengan sasaran terwujudnya pemeliharaan kanrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal yaitu terlaksananya pemantauan situasi aktual selama

12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan.Capaian kinerja tahun 2012, dengan sasaran terwujudnya pelaksanaan

Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah realisasi 97.96 %

Sasaran Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan IKU

Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan kebijakan

pembauran dan semangat nasionalisme,Selanjutnya Sasaran Terwujudnya

Pengembangan Wawasan Kebangsaa dicapai melalui Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dijabarkan menjadi dua

kegiatan strategis yaitu :1) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama dan 2) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama.

Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

pada tahun 2012 cukup baik. Faktor pendorong keberhasilan Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan dalam Kehidupan Beragama:

Tingginya kesadaran Masyarakat akan pentingnya Toleransi dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan


II-14


dalam Kehidupan Beragama:

Masih kurangnya optimalnya pemanfaatan sumberdaya manusia yang ada

Masih rendahnya kwalitas sumberdaya Manusia yang ada

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan

dalam Kehidupan Beragama:

Perrlunya mengadakan Pendidikan SDM Yang ada.

Memberikan Pemahaman secara terus menerus betapa pentingnya Toleransi terhadap

sesama Pemeluk Agama

Kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2012

sangat baik. Faktor pendorong keberhasilanKegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan

Kebangsaan

Adanya Sumberdaya manusia yang memadaim

Adanya Dana untuk melaksanakan kegiatan

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan dalam Kehidupan Beragama:

Masih rendahnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pembinaan Idiologi dan

Wawasan Kebangsaan

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan

Kebangsan:

Mengadakan Sosialisasi dan Memberikan penyuluhan Kepada Masyarakat agar

memahami betapa pentingnya Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang mantap dengan IKUCakupan

Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sasaran Terwujudnya pemerintahan

yang mantap oleh Kantor Kesbang Poldagri Kabupaten Jembrana sebagai salah SKPD

penguna keuangan daerah dan pelaksana Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan

Persandian, melalui : Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

dalam tahun 2012 dijabarkan dalam sebuah kegiatan strategis ; Koordinasi Pengamanan

dan Ketertiban Daerah cukup baik.


II-15


Tabel .. Hasil Kinerja Kantor Kesbang Poldagri Kabupaten Jembrana Tahun 2012

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 1 Terwujudnya pemerintahan

yang mantap Prosentase cakupan pemerintahan yang mantap 90 % 99;86 % 110,965

Prosentase cakupan kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah / Kominda

90 % 90 % 100%

Frekwensi Kerjasama Informasi dengan Masyarakat

12 kali 12 kali

100%

2 Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

80 % 76,74 % 95,93

Cakupan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

100 % 100 % 100%

frekuensi Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan 12 kali 12 kali

100%

3 Terwudnya Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Cakupan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

90% 90% 100%

Frekwensi Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah

12 kali 12 kali 100%

D. Tantangan dan Peluang


III-1


BAB III

ISU STRTAEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan pada gambaran layanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana, serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan

Indentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Jembrana

Aspek

Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan SKPD Internal

(Kewenangan

Kesbangpol)

Eksternal

(Diluar

Kewenangan

Kesbangpol)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kesekre-

tariatan Peningkatan Kualitas

aparatur yang

menunjang kinerja

Kesbangpol

Telah tersusun LAKIP

, Bahan LPPD, LKPJ, dan Renja SKPD

PP no. 3 Tahun 2007

PP No 6 Tahun

2008

Permen PAN

dan RB No. 29 Th 2010

Perda 15 Th

2011

Jumlah SDM

Ketersediaan

anggran

Dukungan dari

Pimpinan

Dukungan dari SKPD

terkait

Terbatasnya anggran

Terbatasnya

Kualitas SDM

Poldagri Ketersediaan data/Informasi

Ketersediaan dokumen kerjasam dengan

stakeholder

Undang-Undang statistic

Permendagri

Jumlah SDM

Ketersediaan

anggaran

Dukungan dari SKPD

Terbatasnya anggaran

Terbatasnya SDM

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang

dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, antara lain;

1. Anggaran / Dana masih sangat terbatas.

2. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana

a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani

Kesbangpol.

b. Secara Kualitas, SDM yang menangani Kesbangpol perlu ditingkatkan.

c. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal;

d. Belum adanya sistem pengelolaan asset daerah yang baik;

3. Urusan Kesbangpol

a. Masih Kurangnya Kebijakan tentang terkait dengan Kesbangpol;


III-2


b. Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang Kesbangpol;

c. Kurangnya Fasilitasi, Koordinasi Politik dan Pertahanan keamanan;

d. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam Kesbangpol;

e. Kompleknya permasalahan terkait Kesbangpol;

f. Lemahnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait dengan

Kesbangpol

B.Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana

Mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jembrana tahun 2011-2016

dengan Tema :” Mari Lakukan Perbaikan, bersama rakyat, membangun Jembrana, maka

ditetapkan visi Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana, Melalui Peningkatan

Perekonomian, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi

Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Jembrana

yang ditetapkan adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur

aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan

masyarakat sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur, dan

bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada

akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat.

Aspiratif, partisipatif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah

peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan, serta

perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang

transparan.


III-3


2. Meningkatkan perekonomian daerah, melalui optimalisasi potensi basis, dan

pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik utama

perhatian adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dengan

mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, sebagai basis

ekonomi masyarakat tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan

masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut

berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai

obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/ pelaku pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar

lainnya.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat, dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya

meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta

meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial

dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan

berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan

zaman.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tersedianya sarana dan prasarana publik, baik secara kuantitas maupun kualitas

yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan

ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta

meningkatkan kualitas layanan masyarakat.


III-4


5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara

dan bermasyarakat.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas diantaranya adalah

terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat

diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan

demikian, suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling

menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud.

Berdasarkan Misi tersebut, maka disusun program pembangunan yang akan

digerakkan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan-

perbaikan, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang meliputi pelayanan kesehatan yang

memadukan program kesehatan dengan program JKBM (Jaminan Kesehatan Bali

Mandara), dengan skema pelayanan kesehatan yang lebih luas dan berkualitas, serta

berlaku di seluruh rumah Sakit Pemerintah yang ada di Provinsi Bali.

b) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, lewat program bebas SPP

dan biaya pendidikan, serta pemberian beasiswa secara adil dan merata bagi setiap

warga masyarakat Jembrana yang berprestasi dan tidak mampu, sehingga tercipta

pendidikan yang merata, terjangkau dan lebih berkualitas.

2. Peningkatan daya saing ekonomi

a) Membuka peluang berusaha yang seluas-luasnya kepada setiap warga masyarakat

Jembrana, lewat program UMKM, Koperasi dan usaha-usaha non formal lainnya,

dengan memberikan bantuan modal tanpa anggunan dan tanpa bunga, serta menjamin

ketersediaan pasar, baik pasar lokal, domestik maupun internasional.

b) Membuka peluang dan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat

Jembrana, lewat program Padat Karya, Pola Pemagangan serta pengiriman tenaga

kerja terampil ke luar negeri secara legal dan bertanggung jawab, lewat kerjasama

antar negara/ daerah dengan payung hukum yang jelas dan saling menguntungkan di

bawah pengawasan Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja RI.


III-5


c) Optimalisasi sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan, lewat program

pertanian terpadu, dengan pelaku utama para petani, nelayan dan peternak

tradisional, sehingga terbangun sinergi positif antara petani dengan pengusaha dan

pasar serta lembaga perbankan sebagai penyedia modal.

3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari

a) Pengembangan infrastruktur, diantaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan,

jembatan, dan irigasi seiring dengan penataan kota melalui pembangunan trotoar,

ruang publik dan infrastruktur niaga dan jasa.

b) Pemeliharaan lingkungan lestari, yaitu pembangunan ruang terbuka hijau,

pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.

4. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi

a) Membebaskan PNS termasuk para guru dan perilaku politik praktis dan

mengembalikan kesejatian PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Jembrana kepada fungsi kepamong-prajaan, dengan memberikan peluang yang

seluas-luasnya untuk berkarya dan mengembangkan karier sesuai peraturan

perundang-undangan yang ada secara bertanggung jawab, berkeadilan dan terbebas

dari rasa takut/ tekanan, serta menjamin kenyaman kerja para Guru pendidik di dalam

melahirkan generasi-generasi yang cerdas, unggul di Kabupaten Jembrana.

b) Mengajak seluruh komponen dan potensi masyarakat di Kabupaten Jembrana

termasuk kaum perempuan, pemuda, mahasiswa dan pelajar, untuk bersama-sama

melakukan perbaikan di segala bidang, sehingga terbangun “kemandirian” bagi setiap

warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan secara bertanggung jawab

dan berhasil guna, baik bagi diri sendiri, keluarga, nusa dan bangsa, berdasarkan

nilai-nilai adat, budaya dan kemulyaan agama, yang didukung oleh infrastruktur yang

berkualitas serta pemerintahan yang terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme).


III-6


5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM

a) Pembangunan politik dan kesadaran berdemokrasi, diantaranya pembinaan partai

politik, dan peningkatan kesadaran masyarakat serta membangun iklim demokrasi

yang sehat.

b) Penegakan Hukum dan HAM, diantaranya pemberdayaan masyarakat dalam

pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan, pencegahan dan penindakan

KKN.

c) Pemantapan legislasi daerah, diantaranya pengembangan dan penyempurnaan

materi peraturan daerah, sosialisasi dan peningkatan koordinasi serta kerjasama

dengan lembaga legislatif.

Terkait dengan hasil telaah visi daan misi Bupati Jembrana, maka peran

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Pembangunan Politik, Hukum dan

HAM.

C.Telaah Renstra K/L dan Renstra Kesbangpol Provinsi Bali

Analisis Renstra K/L dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Bali ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas

pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.

Jembrana terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Bali sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kab. Jembrana telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan Renstra K/L; dan

b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.

Jembrana melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Bali atau Renstra K/L.


III-7


Tabel 3.2

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kab. Jembrana terhadap Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Bali dan Renstra K/L

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran

Renstra Kantor

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kabupaten

Jembrana

Sasaran pada

Renstra

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik Bali

Sasaran

pada

Renstra

K/L

(1) (2) (3) (4) (6)

1 Kesekretariatan

Persentase Bidang

Menyusun LAKIP tepat

waktu

100% 100% 100%

Ketersediaan bahan LPPD 100% 100% 100%

Ketersediaan bahan LKPJ 100% 100% 100%

2 Kesatuan Bangsa Politik

Dalam Negeri

Ketersediaan

data/inforamsi untuk

Kesbangpol

60% 80% 80%

Ketersediaan dokumen

Kesbangpol

80% 80% 80%

hal ini mengindikasikan bahwa Kesbangpol Kab. Jembrana memiliki

permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan

program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan,

proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang

ditempuh. Permasalahan yang dihadapi adalah rasa Nasionalisme dan Wawasan

Kebangsaan disebagian masyarakat masih kurang sehingga banyak kita temukan isu-isu

seperti terorisme, munculnya kelompok-kelompok yang mengarah ke disintregrasi

bangsa, kekerasan dan lain-lainnya.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut perlu kiranya dilakukan langkah -

langkah sebagai berikut :

1. Pemahaman berbangsa dan bernegara perlu ditingkatkan dengan perlunya diadakan

bintek - bintek wawasan kebangsaan secara berkala baik kepada masyarakat maupun


III-8


kepada generasi muda, mengamalkan Pancasila seutuhnya dan secara konprehensif

serta memahami UUD 1945.

2. Perlunya diintensipkan dan dikembangkan forum – forum seperti Forum Kerukunan

Antar Umat Beragama dan forum lainnya.

D.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara Geografis Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dari 9

(sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, terletak di belahan bagian barat

Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi 8o 09’30”- 8o

28’02” Lintang Selatan dan 114o 25’ 53” - 114o 56’ 38” Bujur Timur. Luas wilayah

Jembrana 84.180 Ha. atau 14,96 % dari luas wilayah Pulau Bali. Dengan batas-batas

administrasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng

Sebelah Timur : Kabupaten Tabanan

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Selat Bali

Dengan posisi geografis yang demikian, maka Kabupaten Jembrana

merupakan pintu masuk Pulau Bali, di mana melalui pelabuhan Gilimanuk di ujung

barat wilayah Kabupaten Jembrana, manusia, barang dan jasa akan masuk menuju ke

Kabupaten Buleleng di sebelah Utara, dan Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar

di bagian timur dan selanjutnya kabupaten lainnya di bagian timur Pulau Bali.

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 84.180 Ha atau

841,80 Km², luas tersebut kurang lebih 14,94 % dari luas Propinsi Bali, dengan rincian

luas masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3

Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan

Di Kabupaten Jembrana 2012

No Nama Kecamatan Desa/Kelurahan

Luas Wilayah (Km²)

1. Melaya 10 197,19

2. Negara 22 220,47

3. Jembrana 10 93,97

4. Mendoyo 11 294,49

5. Pekutatan 8 129,65

Jumlah 51 841,80

Berikut telaahan terhadap Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana

Tabel 3.4


III-9


Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Kabupaten Jembrana

No

Rencana

Struktur Ruang

*)

Struktur

Ruang

Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang pada

Periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Struktur Ruang terhadap

Kebutuhan Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Rencana Sistem Pusat Perkotaan / Pusat Kegiatan

1 Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW)

Kegiatan Utama

Pusat pemerintahan dan

pelayanan publik

Perekonomian jasa dan

regional

Pusat distribusi dan

koleksi barang dan jasa

Pusat jasa pendukung

kegiatan perekonomian

(pengolahan dan

pemasaran).

Kegiatan Penunjang

Kegiatan pendidikan

Kegiatan kesehatan

Kegiaan peribadatan

Kegiatan perdagangan

Industri

Permukiman

Sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah Kabupaten

Kota Negara

(Kec Jembrana &

kec. Negara)

2 Pusat Kegiatan

Lokal (PKLK)

Kegiatan Utama

Pusat pengembangan

sekunder untuk

menunjang pusat

pelayanan kota hirarki I

(PKW)

Pusat pelayanan

permukiman perdesaan di

seluruh kecamatan

Perdagangan dan jasa

skala wilayah

pengembangan (pemasok

row material)

Pusat sentra produksi agro

Kegiatan Penunjang

Pelayanan sosial

Perumahan

Pertanian

Perkebunan

Pariwisata

Ibukota kecamatan

disekitar yang mendukung

PKW

Kec. Pekutatan

Kec. Mendoyo

Kec Melaya


III-10


No

Rencana

Struktur Ruang

*)

Struktur

Ruang

Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang pada

Periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Struktur Ruang terhadap

Kebutuhan Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK)

Kegiatan Utama

Pusat pengembangan

tersier untuk menunjang

pusat Kegiatan/Pelayanan

Lokal (PKLK)

Pusat pelayanan

Pelabuhan penyeberangan

Pusat pelayanan

pengembangan agribisnis

Pusat Pelayanan

pengembangan industri

Kegiatan Penunjang

Permukiman

Perdagangan

Perkebunan

Pertanian

Pariwisata

Industri

Desa / kelurahan yang

memiliki potensi ekonomi

yang stratesis.

Kel Gilimanuk,

Ds Yeh Embang,

Ds Pengambengan

4 Pusat Pelayanan

Lingkungan

(Seluruh Pusat

Desa di

Kabupaten)

Kegiatan Utama

Pusat pengembangan

tersier untuk menunjang

pusat Kegiatan/Pelayanan

Lokal (PKLK) dan Pusat

Pelayanan Kawasan

(PPK)

Kegiatan Penunjang

Permukiman

Perkebunan

Pertanian

Pariwisata

Sebagai produsen dan

penyuplay bahan pokok

kota / lingk. Sekitarnya!!

Seluruh Pusat Desa

di Kabupaten

(51 Desa/Kel)

B Rencana Sistem Prasarana Wilayah

1

Sisitem Prasarana

Wilayah

Jaringan Transportasi

Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Telematika

Jaringan Sumberdaya

Energi

Jaringan air Bersih

Jaringan Air Limbah

Jaringan Persampahan

Jaringan Drainase

Jaringan Irigasi

Merata di seluruh

Kecamatan

2

Sisitem Sarana

Wilayah

Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Peribadatan

Fasilitas Perdagangan dan

Jasa

Merata di seluruh

Kecamatan

*) Hasil Analisis, RTRW Perda Kab Jembrana Nomor 11 Tahun 2012

Secara Kawasan, Kabupaten Jembrana terbagi atas Kawasan Budidaya dan

Kawasan Lindung

a) Kawasan Budidaya


III-11


b) Kawasan Lindung

Secara pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana dikembangkan dengan

sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Rencana pola

ruang wilayah Kabupaten Jembrana memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali

yang terkait dengan wilayah kabupaten Jembrana.

E.Analisis terhadap KLHS

Tabel 3.5

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kesbangpol Kabupaten Jembrana

No Aspek Kajian Ringkasan

KLHS

Implikasi terhadap

Pelayanan

Kesbangpol Kab.

Jembrana

Catatan bagi Perumusan

Program dan Kegiatan

Kesbangpol

Kab. Jembrana

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kapasitas daya

dukung dan daya

tampung

lingkungan hidup

untuk pembangunan

Terbatasnnya

daya dukung dan

daya tampung

ling hidup

Kajian dan

pemanfaatan lahan

dan pelestarian LH

Penetapan zonasi

Regulasi

2. Perkiraan mengenai

dampak dan risiko

lingkungan hidup

Pembangunan

menyebabkan

penyusutan dan

perusakan LH

Kajian tentang

dampak dan resiko

LH

Penetapan zonasi

Regulasi

3. Kinerja layanan/jasa

ekosistem

Menurunnya

kualitas

lingkungan

Kajian Peningkatan

kualitas Ling

Penetapan zonasi

Regulasi

4. Efisiensi Pembatasan Kajian Pemanfaatan Penetapan zonasi


III-12


No Aspek Kajian Ringkasan

KLHS

Implikasi terhadap

Pelayanan

Kesbangpol Kab.

Jembrana

Catatan bagi Perumusan

Program dan Kegiatan

Kesbangpol

Kab. Jembrana

(1) (2) (3) (4) (5)

pemanfaatan

sumber daya alam

pemanfaatan

SDA

SDA Regulasi

5.

Tingkat kerentanan

dan kapasitas

adaptasi terhadap

perubahan iklim

Menurunya

kelestarian akibat

perubahan iklim

Kajian dampak

perubahan iklim

terhadap LH

Penetapan zonasi

Regulasi

6.

Tingkat ketahanan

dan potensi

keanekaragaman

hayati

Berkurangnya

ketahanan dan

potensi

keanekaragaman

hayati

Kajian dan

penanggulangan

keanekaragaman

hayati

Penetapan zonasi

Regulasi

Dan Berdasarkan Hasil Analisis dan telaahan tersebut, Tantangan dan Peluang

Pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana dapat dijabarkan sebagai berikut:

G. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Kantor Kesbangpol Kab. Jembrana, Sasaran

Jangka Menengah Renstra Kesbangpol, Implikasi RTRWK, dan KLHS, maka berikut

dijabarkan Isu isu strategis yang ditangani oleh Kesbangpol Kab Jembrana berikut

upaya upaya penangannan secara umum .

1. Terhadap Anggaran / Dana

a. Keterbatasan dana dalam perencanaan, dengan mengelompokkan urusan wajib

dan pilihan dengan porsi proporsional dan terarah.

2. Sumber Daya Manusia Kesbangpol , Sarana dan Prasarana

a. Meningkatkan Kuantitas sumber daya manusia yang menangani Kesbangpol

Meningkatkan Kualitas, SDM yang berkecimpung di dalam perencanaan;

b. Melengkapi Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;

c. Memantapkan pengelolaan asset dan sistemnya;


III-13


3. Urusan Kesbangpoldagri

a. Menyusun Kebijakan tentang Kesbangpol;

b. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundangundangan terkait dengan Kesbangpol;

c. Memfasilitasi dan Mengkoordinasi masalah Kesbangpol;

d. Meningkatkan kemampuan aparat dalam Kesbangpol;

e. Penyesuaian pemanfaatan ruang di kabupaten Jembrana;

f. mengkoordinasi pemanfaatan ruang lintas kabupaten dalam rangka ketahanan

Kesbangpol;


IV-1


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik disusun untuk

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan melalui pentahapan yang

konsisten, jelas dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan dapat

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1. Visi.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana sebagai salah

satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

kabupaten Jembrana wajib menetapkan visi. Perumusan visi Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana mengacu pada tugas pokok dan fungsi

yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 62 Tahun

2011. Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

menerangkan apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai

arah dan focus strategi yang jelas sehingga dapat mempersatukan seluruh jajaran

Kesatuan Bangsa dan politik . Adapun Visi organisasi Kantor Kesatuan Bangsa

dan politik Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut

:

“ TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, DENGAN

SISTEM BUDAYA POLITIK YANG DEMOKRATIS SERTA

TERKOORDINATIF, UTUH DAN EFEKTIF

“

* Persatuan dan Kesatuan Bangsa mengandung pengertian menjunjung tinggi

Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui kegiatan wawasan

kebangsaan/nusantara, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan Bela Negara

untuk mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI.

* Sistem Budaya Politik yang Demokratis adalah merupakan pemantapan

pembangunan melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah


IV-2


(Parpol, Ormas, LSM dan Forum) untuk menumbunhkan kemandirian dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

kebijakan public dan penguatan demokrasi.

* Melalui visi organisasi ini semua jajaran Aparatur pada Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana diharapkan mampu berbaur dengan

masyarakat untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, waspada

terhadap kemungkinan terjadinya ancaman, gangguan, hambatan dan

tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diciptakan komunikasi dan

hubungan yang harmonis dengan semua kekuatan sosial politik dan komponen

masyarakat lainnya agar demokratis, tumbuh sinergi yang menguntungkan

demi terciptanya masyarakat Jembrana yang sejahtera. Di samping itu

bermanfaat pula dalam medorong anggota organisasi untuk mencapai tujuan –

tujuan baik tujuan bersama maupun tujuan individu,

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kantor Kesatuan Bangsa,dan Politik Kabupaten

Jembrana ditetapkan Misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan

instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa

organisasi itu ada dan apa yang dilakukannya serta bagaimanan melakukannya.

Adapaun Misi Kantor Kesatuan Bangsa,dan Politik Kabupaten Jembrana yang

diuraikan sebagai berikut :

a. Mewujudkan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, melalui wawasan

kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara serta

mencegah disintregasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik

Indunesia.

Bahwa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, perlu kiranya kita

mensosialisasikan masalah – masalah penguatan persatuan dan kesatuan

bangsa, melalui penyuluhan atau bimbingan teknis wawasan kebangsaan,

bimbingan pembauran bangsa, dan bimbingan bela Negara untuk mencegah


IV-3


disintregrasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesai

kepada masyarakat.

b. Mewujudkan system budaya politik yang demokratis melalui fasilitasi

komunikasi, dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM,

forum dan tokoh agama dan masyarakat, dengan jalan diskusi politik / forum –

forum komunikasi.

Bahwa melihat situasi dan kondisi daerah Kabupaten Jembrana, perlu kiranya

membangun budaya politik yang demokratik, melakukan komunikasi dan

kerjasama serta diskusi – diskusi antara Pemerintah Daerah dengan Parpol,

Ormas, LSM, Forum – Forum, tokoh Adat dan Agama serta masyarakat,

sehingga terwujud situasi Kabupaten Jembrana yang aman, damai dan

kondusip.

Menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali melalui penegakan

kedaulatan rakyat memiliki tujuan untuk munculnya partisifasi masyarakat

yang ditunjukan dengan keragaman aspirasi yang ada serta keberagaman azas

di masyarakat. Hal ini penting sebagai konsekuensi dari dibentuknya

Pemerintahan yang demokratis. Untuk kepentingan inilah dipandang perlu

untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan terkendali.

c. Melaksanakan tugas komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan aparatur

pemerintah .

d. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang prima untuk

mendukung pelaksanaan persatuan bangsa, politik yang demokratis .

Yang tidak kalah pentinya bahwa proses pelayanan administrasi yang

prima dan baik, baik untuk mencatat maupun penyimpanan arsip administrasi

sangat dibutuhkan untuk mendukung persatuan bangsa, hubungan antar

lembaga dan politik serta pencatatan administrasi penanggulangan Dalam

menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunya

fungsi sebagai berikut :

.


IV-4


3. Tujuan dan sasaran.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada factor – factor kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang

akan dating. Untuk memaksimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka

diperlukan factor–factor kunci / penentu keberhasilan yang diperoleh atas dasar

analisa SWOT dan analisa strategi pilihan (ASP) dengan metode SWOT dan ASP

sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011–2016

sebagai perencanaan strategis Kabupaten Jembrana Tahun 2011–2016.

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan –

tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan focus

pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat

dicapai.

Untuk mengukur sasaran digunakan indicator utama sasaran. Terdapat

banyak definisi mengenai indicator kinerja. Indikator kinerja ada yang

mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk

mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan

sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan Pemerintah dalam

mencapai tujuan. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indicator kinerja

adalah suatu informasi opersional yang berupa indikasi kinerja atau kondisi suatu

fasilitas atau kelompok fasilitas.

Indikator terdiri dari angka (berapa) dan satuannya. Angka menjelaskan

mengenai nilai dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Angka

yang digunakan sebagai indicator kinerja menghasilkan beberapa tipe indicator

kinerja. Berdasarkan tipenya indicator kinerja dapat dibagi menjadi beberapa jenis

misalnya :

1. Kualitatif, indicator dengan tipe ini menggantikan angka dengan

menggunakan bentuk kualitatif. Nilai yang diberika berupa suatu kelompok

derajat kualitatif yang berurutan dalam suatu rentang skala. Skala yang


IV-5


digunakan terdiri dari dua atau lebih. Semakin banyak skala yang digunakan

semakin tipis gradasi dari nilai – nilai yang diberikan. Apabila menggunakan

dua skala akan memberi jawaban yang hitam dan putih, skala yang lebih

banyak akan memberikan variasi “abu-abu” diantara hitam dan putih.

2. Prosentase, indicator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi

angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya.

Persentase umumnya berupa angka positif termasuk dalam pecahan atau

decimal.

3. Rasio, indicator dalam tipe ini menggunakan perbandingan angka absolute

dari suatu yang akan diukur dengan angka absolute lainnya yang terkait.

4. Kuantitatif, indicator ini menunjukkan kuantitas atau jumlah capaian kinerja.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis

Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik kabupaten Jembrana adalah sebagaimana

dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana Tahun 2014

Misi 1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa

No Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan keamanan,

ketentraman dan ketetiban

masyarakat dan pencegahan

tindak criminal

Meningkatnya kerjasama dengan tim

komunitas intelijen daerah (Kominda)

2. Meningkatkan pengembangan

wawasan kebangsaan

Meningkatnya toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

Pembinaan Idiologi dan Wawasan

Kebangsaan.

3. Meningkatkan pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan

Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dan

Ketertiban Daerah


IV-6


Misi 2. Mewujudkan system budaya politik yang demokratis

No Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan pendidikan politik

masyarakat.

Meningkatnya Pendidikan Politik Dalam

Negeri

4. Strategi dan Kebijakan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka

ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan sasaran dapat

dicapai maka diperlukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.Cara mencapai

tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategis

yang terdiri dari dua komponen yaitu kebijakan dan program.

a. Kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan dari Bupati yang akan

dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan setiap SKPD. Setiap

tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah

Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan Bupati Jembrana selama lima tahun terakhir khususnya mengenai

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada format renstra

terlampir.

b. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan dari SKPD dalam

bentuk upaya nyata yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumberdaya yang disiapkan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

misi SKPD. Program merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan

pelaksanaan tujuan dan sasaran, dengan demikian program disusun secara

nyata, sistematis dan terpadu. Program Pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Jembrana tahun 2014 dipilih dari sejumlah program

yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana


IV-7


telah diubah menjadi Permendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Kegiatan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau unit

kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tabel 4.2

Cara Mencapai Tujuan dan SasaranKantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana Tahun 2014

No Program Kegiatan

1 2 3

1 Pemeliharaan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a. .

Peningkatan kerjasama tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

b. Peningkatan Koordinasi Keamanan Daerah

4 Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. . Peningkatan Pendidikan Politik Dalam Negeri



V-1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASRAAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Pengertian Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang

akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara

terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan

salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah

ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan

program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum

pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. Program dirumuskan untuk

menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Program pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

belaka, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun.

Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara

target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling

terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 tertuang selengkapnya

pada table 5.1



V-1

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

tahun 2011-2016

Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcom)

Kegiatan(Output)

Satuan Kondisi Awal

Rentra

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN Kondisi

akhir

Renstra

Penan

g

gung

jawab

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tar

-

get

Rp

(Jt)

Tar-

get

Rp

(Jt)

Tar-

get

Rp

(Jt)

Tar-

get

Rp

(Jt)

Tar-

get

Rp

(Jt)

Tar-

get

Rp

(Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Meningkatnya

cakupan

Pelayanan

adminstrasi

Perkantoran

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase cakupan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

% 90 91 93 93 93

Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat

lembar

100

3.940.000

90 3.740.00

0

Jumlah perangko dan meterai

- Meterai 6.000 - Meterai 3.000

- Perangko

Jumlah paket pengiriman

Lembar

buah

400

300

120 2

2.4

00.

000

400

300

120 2

2.400.00

0

900.000 240.000

200.000

Jumlah ketrsediaan jasa

pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional

-Samsat kendaraan roda 4

-Samsat kendaraan roda 2

unit

1

7

100

1

7

2.550.00

0

1.500.000

1.060.00

0

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 100 14.976.

000



V-1

-Honorarium Tenaga Kontrak bulan 12 12 12.780.

000

-Pembelian Sabun Mandi

-Pembelian Pewangi Ruangan

-Pembelian karbol -Pembelian alat pembersih

Closet -Pembelian Tissu

Buah

Botol

Buah Buah

buah

12

6

10

10

24

12

6

10 10

24

36.000.

000

1.625.000

100.000

75.000

360.00

0

Frekuensi Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

-Service komputer -Service Laptop

-Service Printer

Tahun Tahun

tahun

1

1

1

70

1

1

1

7.750.0

00

4.500.0

00

500.000

2.750.0

00



V-1

Jumlah alat tulis antor

Belanja Alat tulis Kantor -Amplop dinas coklat

-Amplop dinas Putih

-Buku agenda Keluar Masuk -Buku Ekspedisi

-Buku tulis folio

-Buku Kas Umum Bend 10 -Buku Per Pasal Bend 12

-Bolpoin

-Box file -Bantalan file

-Bider Clip

-CD R/W -Cap/stempel

-Catrid komputer hitam

-Catrid kompuer warna

-Cutter

-Gunting

-Isi staples besar -Isi staples kecil

-Isi pulpen pentel

-Klip sea gull -Kwitansi 1/2 folio

-Kertas HVS -Kertas A4/Kwarto

-Karbon

-Lem tacol besar -Lak ban

-Map Folio Kertas

-Map kancing kertas

-Map kancing plastik

- Map Jepit Plastik

-Map Teka

-A mAP

- Map Teka

- Pelubang kertas menengah - Penggaris

- Penghapus

- Pensil - Spidol Whiterboard

Kotak Kotak

Buah

Buah Buah

Buah

Buah Buah

Buah

Buah Kotak

Kotak

Buah Buah

Buah

Buah Buah

Buah

Buah Buah

Kotak

Buah Rim

Rim

Pack Buah

Buah

Buah Buah

Buah Buah

Buah

Buah Buah

buah

buah buah

13 5

4

4 15

4

32 134

70

4 51

2

4 36

12

5 5

20

60 24

48

36 200

20

10 8

20

750 609

300 24

50

4 10

11

24 48

13 5

4

4 15

4

32 134

70

4 51

2

4 36

12

5 5

20

60 24

48

36

26.000

125.000

80.000

48.000

225.000

300.000

480.000

469.000

1.225.000

160.000

510.000

594.000

400.000 10.080.0

00

3.360.00

0

57.500

85.000

100.000

280.000

360.000

144.000

360.000

8.400.00



V-1

Jumlah jenis barang cetakan

dan penggandaan Belanja Cetak

-Cetak Blangko DP3

-Cetak lembar Disposisi ½ polio

-Cetak Blangko SPPD

-Cetak Map pakai lambang daerah

-Cetak & jilid laporan Akhir

Tahun -Cetak Spanduk

Belanja Penggandaan

-Foto copy surat dinas, Penggandaan materi kegiatan

SPJ

Lembar

Rim

Rim

Lembar buku

lembar

lembar

50 4

3 300

10

7

119.910

80 50

4

3

300 10

7 119.910

21.761.500

50.000

200.000

375.000 900.000

150.000

2.100.000

17.986.500

Frekuensi penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor Belanja Kelengkapan komputer

(flash dis, mouse)

-Pembelian flash dis Belanja Modal pengadaan

komputer note book

-Pembelian Laptop

Buah

unit

12

1

60

12

1

10.100.000

2.100.000 8.000.000

8.000.000



V-1

Frekuensi penyediaan makanan

dan minuman

Belanja Makanan dan Minuman rapat

-Nasi kotak

-Snack

Kotak

Kotak

Kotak

200

200

80

200

200

4.000.000

3.000.000

1.000.000

Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi iKe

Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

-Belanja perjalanan dinas luar

daerah dalam Provinsi Golongan IV

Golongan III

Golongan II Golongan I

Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah Luar Provinsi Dalam setahun

Kali

Kali

Kali Kali

Kali

tahun

56

53

20

56

1

80

56

53 20

56

1

65.980.000

11.000.000

7.950.000 1.600.000

3.300.000

42.130.000



V-1

1.Meningkatnya

cakupan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Frekuensi pemeliharaan rutin

berkala kendaraan

dinas/operasional Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas

-Belanja BBM Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

Belanja Perawatan Angkutan Darat Bermotor Roda 2

-Service kendaraan roda 2 (dua)

Belanja perawatan angkutan darat bermotor roda 4 (empat)

Liter

Paket

paket

7.262

7

1

90

7.262

7

1

96.772.000

79.772.000 17.000.000

1.000.000

10.000.000

Jumlah dokumen ISO/SNI DOK

Persentase cakupan Sarana

dan Prasarana aparatur yang

layak pakai

%

Jumlah paket pearlatan gedung

kantor Paket/un

it

Jumlah Ketersediaan Kendaraan

roda empat Dinas Oprasional

layak pakai

unit

Jumlah Ketersediaan Kendaraan roda dua Dinas Oprasional

layak pakai

unit

Jumlah Ketersediaan Kendaraan

roda dua Dinas Oprasional layak pakai

unit

Jumlah Ketersediaan Pengadaan peralatan gedung kantor

unit



V-1

2.Meningkatnya

disiplin

aparatur

Persentase ketrsediaan

perlengkapan untuk disiplin

aparatur

%

Jumlah pakaian khusus hari-hari

tertentu

stel

3.Meningkatnya

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persentase Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

%

Frekuensi Pendidikan dan

Pelatihan Formal kali

Frekuensi diklat Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

kali

4. Meningkatny

a cakupan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Persentase cakupan

pengembangan sistem

pewlaporan capaian kinerja dan keuangan

%

Jumlah dokumen hasil laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

buku

Jumlah dokumen hasil laporan keuangan

buah



V-1

5. Meningkatnya

kerjasama

dengan tim komunitas

intelijen

daerah (Kominda)

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan

Tindak Kriminal

Persentase permasalahan yang

selesai dituntaskan

Peningkata

n

kerjasama tim

Komunitas

Intelijen Daerah

(Kominda)

Frekuensi kerjasama dengan

tim komunitas intelijen daerah

(Kominda)

6.Meningkatnya toleransi dan

kerukunan

dalam kehidupan

beragama

Program Pengembang

an Wawasan

Kebangsaan

Persentase permasalahan oleransi dalam kehidupan

beraga yang terpecahkan

teerhadap total permasalahan yang terdata

Peningkatan

toleransi dan

kerukunan dalam

kehidupan

beragama

Frekuensi kegiatan FKUB

7..Meningkatnya

Pembinaan Idiologi dan

Wawasan Kebangsaan.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Untuk

Menjaga

Ketertiban

dan

Keamanan

Persentase masyarakat yang

memiliki rasa cinta tanah air terhadap total penduduk



V-1

Peningkatan

Koordinasi

Keamanan Daerah

Frekuensi Pembinaan Idiologi

dan Wawasan Kebangsaan.

8. Meningkatnya Koordinasi

Pengamanan dan Ketertiban

Daerah

Program Pemberdaya

an Masyarakat

Untuk

Menjaga Ketertiban

dan

Keamanan

Persentase hasil Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban

Daerah

Peningkatan

Koordinasi Keamanan

Daerah

Frekuensi Koordinasi

Pengamanan dan Ketertiban Daerah

9. Meningkatnya

pendidikan politik

masyarakat.

Program

Pendidikan Politik

Masyarakat

Rasio permasalahan politik yang

terpecahkan terhadap total permasalahan

%

Peningkata

n

Pendidikan Politik

Dalam

Negeri

Frekuensi pendidikan politik

masyarakat.

kali


VI-1


BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN A.Pengukuran Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik setiap tahun diukur dari

demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perecanaan, subsistem

pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan subsistem

kedua dari Sistem AKIP sebagai indikator kinerja yang membandingkan realissai dengan target

yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dilakukan setelah pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran

kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam

pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap

penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai

realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan

pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban

melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman


B.Indikator Kinerja Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah

menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis


VI-2


kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan

Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan

keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal

dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator

Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang

didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau

outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur

derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa

indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau

kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang

direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya

dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya.

Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut

(apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu

memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula

disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara


VI-3


Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib

menyusun Indikator Kinerja Utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah

Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan

Pemerintah Daerah. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Pembangunan.


VI-1


Tabel 6.1

Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

N0 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

SATUAN Kondisi Awal

Rentra

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN Kondisi akhir

Renstra 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1.Meningkatkan kinerja perangkat daerah

1. Meningkatnya cakupan Pelayanan adminstrasi Perkantoran

Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat lembar

Jumlah ketersediaan Jasa Sumberdaya Air paket

Jumlah ketersediaan Jasa Listrik paket

Jumlah ketrsediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

unit

Jumlah kendaraan layak pakai unit

Jumlah tenaga kontrak yang siap pakai unit

Jumlah ketersediaan jasa service roda 4 unit

Jumlah ketersediaan jasa service roda 2 unit

Jumlah ketersediaan BBM liter

Jumlah ketersediaan jasa STNK Roda 2 buah

Jumlah ketersediaan jasa STNK Roda 4 buah

Jumlah ketrsediaan jasa kebersihan kantor unit

Frekuensi Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor unit

Jumlah ketersediaan ATK paket

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan jenis

Jumlah lembar foto kopy lembar

Jumlah buku pengandaan buah

Jumlah nasi kotak buah

Jumlah snack kotak buah

Snack tamu pkt

Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam provinsi kali

Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah kali


VI-2


Jumlah dokumen ISO/SNI DOK

Jumlah paket banten paket

2.Meningkatkan cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur layak pakai

2. Meningkatnya cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur layak pakai

Persentase cakupan Sarana dan Prasarana aparatur yang layak pakai

%

Jumlah paket pearlatan gedung kantor Paket/unit

Jumlah Ketersediaan Kendaraan roda empat Dinas Oprasional layak pakai

unit

Jumlah Ketersediaan Kendaraan roda dua Dinas Oprasional layak pakai

unit

Jumlah Ketersediaan Kendaraan roda dua Dinas Oprasional layak pakai

unit

Jumlah Ketersediaan Pengadaan peralatan gedung kantor unit

Jumlah tambahan mobuler Unit/jenis

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor layak pakai

unit

Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor layak pakai paket

3. Meningkatkan disiplin aparatur

3. Meningkatnya disiplin aparatur Persentase ketrsediaan perlengkapan untuk disiplin aparatur

%

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu stel

4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

%

Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Formal kali

Frekuensi diklat Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

kali

5. Meningkatkan cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5. Meningkatnya cakupan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Persentase cakupan pengembangan sistem pewlaporan capaian kinerja dan keuangan

%

Jumlah dokumen hasil laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

buku

Jumlah dokumen hasil laporan keuangan buah

6. Meningkatkan 6. Meningkatnya kerjasama Persentase permasalahan yang selesai dituntaskan %


VI-3


keamanan, ketentraman dan

ketetiban

masyarakat dan pencegahan

tindak kriminal

dengan tim komunitas

intelijen daerah (Kominda)

Frekuensi kerjasama dengan tim komunitas

intelijen daerah (Kominda)

kali

7. Meningkatkan

pengembangan

wawasan

kebangsaan

7.Meningkatnya toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

Persentase permasalahan oleransi dalam kehidupan beraga yang terpecahkan teerhadap total permasalahan yang terdata

%

Frekuensi kegiatan FKUB kali

8.Meningkatnya Pembinaan

Idiologi dan Wawasan

Kebangsaan.

Persentase masyarakat yang memiliki rasa cinta tanah air terhadap total penduduk

%

Frekuensi Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.

kali

8. Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

untuk menjaga

ketertiban dan

keamanan

9. Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah

Persentase hasil Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah

%

Frekuensi Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban

Daerah kali

. Meningkatkan

pendidikan

politik

masyarakat

10. Meningkatnya pendidikan

politik masyarakat.

Rasio permasalahan politik yang terpecahkan terhadap total permasalahan

%

Frekuensi pendidikan politik masyarakat. kali


VII-1


BAB VII

P E N U T U P

Perubahan Pertama Perencanaan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik ini disusun sebagai penyempurnaan pedoman bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat

strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan,

yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 – 2016.

Meskipun Perubahan Pertama Renstra ini disusun dengan memperhatikan

kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat

hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya

memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan

eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang

membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan

penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya

merupakan komitmen seluruh jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Jembrana, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan

akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Negara, 28 Pebruari 2012

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kab. Jembrana,

I Gst. Pt. Ngr Darma Putra, S.Sos, M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 19631110 19903 1 025

Documents

REVISI PERENCANAAN STRATEGIS · 2015. 10. 5. · Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan