KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBRANA Jl. Merak Telp (0365) 4545077
REVISI
PERENCANAAN STRATEGIS 2011-2016
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
i
Pemerintah Kabupaten Jembrana
KATA PENGANTAR
Om Swastyastu,
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan
Yang Maha Esa atas asung wara kerta nugrahanya telah melimpahkan segala rahmat -
Nya sehingga Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dapat diselesaikan dengan baik. Revisi Renstra
Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dimaksudkan untuk
menyesuaikan Renstra Kantor Kesbangpol, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Jembrana Tahun 2011-2016 menjadi Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana
Tahun 2011-2016.
Dasar pertimbangan revisi Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana
Tahun 2011-2016 adalah; Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten
Jembrana Tahun 2011-2016, Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut
Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana. Berpijak dari
hal tersebut, maka Rencana Stategik ( RENSTRA ) yang yang disusun Visi, misa,
tujuan dan sasaran serta kebijakan, program maupun kegiatan yang mengacu pada Visi,
misa, tujuan dan sasaran stategis.
Harapan kami mudah- mudahan Revisi Rencana Stategik ( RENSTRA ) ini
dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Saran, pendapat dan kritikannya
senantiasa kami nantikan untuk perbaikannya.
Om Santhi, Santhi, Santhi, Om
Negara, 15 Januari 2013
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik
Kabupaten Jembrana
I Gst. Pt. Ngr Darma Putra, S.Sos, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19631110 19903 1 025
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
ii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DAFTAR ISI
Halaman
SK REVISI RENSTA
KATA PENGANTAR ……………………………………………….. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………... ii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………. iii
BAB I. PENDAHULUAN……………………………………….. 1-1
A. Latar belakang …………………………………….. 1-1
B. Landasan Hukum ………………………………. 1-1
C. Maksud dan Tujuan ………………………………. 1-4
D. Sistematika ………………………………………
BAB II. GAMABARN UMUM KANTOR KESBANG POL ….. II-1
A Tugas Pokok dan Fungsi …………………………. II-1
B Sumber Daya ……………………………….
C Kinerja Layanan SKPD
D Tantangan dan Peluang
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI
III-1
A. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi III-1
B. Telaah Visi dan Misi Kepala daerah dan wakil
Kepala Daerah ……………………………
III-2
C. Telaah Renstra K/L ………………………………. III-6
D. Telaah Tata ruang dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis……………………………….
III-8
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN……………… 1V-1
A. VISI
…………………………………………………
1V-1
B. MISI …………………………………………… 1V-1
C. Tujuan dan Sasaran………………………………. IV-4
D. Strategi dan
Kebijakan………………………………
1V-6
BAB VII PENUTUP
Lampiran – Lampiran 16
Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif
Tabel 5.1
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
iii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bab VI. Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Poitik yang mengacu pada
tujuan dan sasaran
A. Pengurusan Indikator Kinerja.....................................................................VI-1
B. Indikator Kinerja Utama.............................................................................VI-1
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
iv
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Jembrana
III-1
3.2 Komparasi capaian sasaran Rentra Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Bali dan Rentra K/L
III-7
3.3 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas tiap Kecamatan di
Kab. Jembrana 2012
III-8
3.4
3.5
4.1
4.2
Hasil Telahaan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana
Hasil Analisis terhadap dokumen KLHS Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Jembrana
Tujuan dan Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Jembrana
Cara mencapai Tujuan dan Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Jembrana
III-9
III-11
IV-5
IV-7
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
v
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar
DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM
Hal.
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
vi
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Grafik
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
I-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang.
Setelah berlangsung selama satu tahun pelaksanaan Perda Kabupaten Jembrana
Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016, maka
dilakukan Revisi mengacu pada perubahan SOTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jembrana, maka dipandang perlu melakukan revisi renstr sebagaimana amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Dasar pertimbangan revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 disamping amanat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah; Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD
Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut
Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Jembrana. Berpijak dari hal tersebut, maka Rencana Stategik ( RENSTRA ) yang yang
disusun Visi, misa, tujuan dan sasaran serta kebijakan, program maupun kegiatan yang
mengacu pada Visi, misi, tujuan dan sasaran stategis.
B. Landasan Hukum
Landasan Hukum revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jembrana adalah:
a. Landasan Idiil adalah Pancasila
b. 1.Landasan Konstitusional adalah UUD 1945
c. 2. Landasan Oprasional adalah :
d. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah
Tingkat II dalam Wilaah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
I-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
e. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 851);
f. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286)
g. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 4355)
h. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
i. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
j. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
k. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025.
l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
I-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana
(Lembarana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
q. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana.
C. Maksud dan Tujuan
Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Revisi Renstra Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 merupakan
Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Jembrana dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam
kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-
2016, maka Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan
pembangunan Kesbangpoldagri di Kabupaten Jembrana sebagaimana Visi dan Misi
Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi
sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan
pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna.
Tujuan Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah menyesuaikan dokumen perencanaan urusan
Kesbangpoldagri yang akan digunakan sebagai acuan dalam:
1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
I-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Bappeda dan PM.
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan urusan Kesbangpoldagri selama lima
tahun.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
D. Sistematika Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika
Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2011 -
2016 terdiri atas:
BAB I P E N D A H U L U A N
Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara
ringkas: Pengertian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Fungsi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik, Keterkaitan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan
dengan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .
Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan
peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan
tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik, Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan
dalam penulisan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta
susunan garis besar isi dokumen.
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
I-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA
Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan
fungsi) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber
daya yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan
mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai
perlu diatasi melalui Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini.
Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara
singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, struktur organisasi Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik, serta uraian tugas dan fungsi sampai
dengan satu eselon di bawah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
Uraian tentang struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata
laksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (proses, prosedur,
mekanisme). Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam
sumber daya yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan
asset/modal.
Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memuat; tingkat capaian
kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran/target
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
I-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau indikator lainnya seperti
MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, hasil telaahan terhadap
RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis
yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan
pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik PM pada lima tahun
mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan
besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Pada bagian ini
dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan visi, misi, serta
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya
berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah tersebut
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari
pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ditinjau
dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
I-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Hidup Strategis.
Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktor-
faktor dari pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik ditinjau dari gambaran pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik, sasaran jangka menengah pada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik, dan implikasi RTRW bagi pelayanan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik, implikasi KLHS bagi pelayanan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik. Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan
strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima
tahun mendatang.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRTEGI DAN
KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik. Visi pada hakikatnya merupakan
pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai
dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD
Kabupaten Jembrana 2011-2016. Misi disusun untuk menjabarkan visi
yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara
mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan
kegiatan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan,
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
I-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif).
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA DAN PM YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja Bappeda dan PM yang mengacu pada tujuan
dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATAN BANGSA DAN POLITIK
A. Tugas Fungsi dan Strukrur Organisasi
A.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Pelaksanaan pengelolaan kewenangan / urusan daerah ditetapkan melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Jembrana
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, maka Tugas Pokok Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana adalah :
Fungsi :
a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik .
b. Penyelenggara pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa,
pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokrasi.
c. Pengoordinasian, pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa,
pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah membantu
Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
A.2 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana,
berdasarkan pada Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah adalah:
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBRANA
Keterangan :
: Garis Komando
A.3 Rincian Tugas
Rincian tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai
berikut :
1.Kepala Kantor
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa
dan politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Kantor mempunyai fungsi,
sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
Kepala
Kantor Kesbangpol
Kepala
Sub Bagian TU Kelompok Jabatan
Fungsional
Kepala Seksi Kewaspadaan dini
Kepala Seksi Ketahanan Nasional
Kepala Seksi Politik Dalam Negeri
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
b. penyiapan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan
kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama
dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konplik sosial, penanganan masalah isu aktual/isu konflik dibidang
ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengatisipasi secara
dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman stabilitas daerah;
c. penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi
pemilu legislatif, pilpres, pilkada, pilkades, pendidikan politik dan pengembangan
budaya politik;
d. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional,
ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran bangsa,
akulturasi budaya, nilai -nilai sejarah kebangsaan, kerukunan antar umat beragama
dan kepercayaan, dan mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI.
e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidangnya.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan
politik;
b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekala prioritas dan dana yang
tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
c. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan
kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama
dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintah, penanganan
konflik sosial;
d. menangani masalah isu aktual/isu konflik dibidang ipoleksosbudtrantibum dengan
cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi
gangguan/ancaman stabilitas daerah;
e. menyelenggarakan koordinasi, penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi
pemilu legislatif, pemilu Presiden/Wakil Presiden, pilkada skala provinsi, pilkada
skala kabupaten, pilkades bekerjasama dengan KPUD dan Panwaslu, serta instansi
terkait sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar
serta menyelenggarakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik;
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
f. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional,
ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa,
akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, kerukunan antar umat beragama
dan kepercayaan, dan mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI;
g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemantapan pembangunan sistem budaya
politik yang demokratis melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah
(Parpol, Ormas, LSM, Forum) untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan
penguatan demokrasi serta memfasilitasi persoalan sosial politik dan
kemasyarakatan;
h. merencanakan dan memfasilitasi operasional monitoring dan evaluasi perkembangan
Partai Politik, LSM dan Ormas sehingga perkembangannya dapat dipantau;
i. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
j. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat
tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
k. menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
l. mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan kesatuan bangsa, politik,
dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya;
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya;dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
2.Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat
menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan kantor.
Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunya
fungsi sebagai berikut :
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan Kantor;
b. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian,
program, pelaporan dan keuangan Kantor;
c. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat,
kepegawaian, dan keuangan Kantor;dan
d. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Dalam menjalankan fungsinya Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas pokok
sebagai berikut :
a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman kerja;
b. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian,
program, pelaporan dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan
pedoman yang berlaku;
c. melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna
memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor;
d. mengkoordinasikan rencana kegiatan Kantor dalam menyusun program kerja;
e. melakukan koordinasi dengan para Kepala Seksi;
f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian
Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;
g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya;dan
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Seksi Kewaspadaan Dini
Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan menyusun dan merumuskan rencana
kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama
dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Kewaspadaan Dini
mempunya fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan rencana kerja Seksi Kewaspadaan Dini sesuai kebijakan Kantor;
b. penyelenggaraan pembinaan dan penguatan kewaspadaan dini;
c. pengoordinasian pelaksanaan urusan pembinaan dan penguatan kewaspadaan
dini;dan
d. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Kewaspadaan Dini memiliki tugas
pokok sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini berdasarkan kebijakan di
bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat,
penanganan konplik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang
asing dan lembaga asing. beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah
isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat
untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap
stabilitas daerah;
c. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan
kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama
dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen
masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang
ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara
dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah;
d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
(bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perncanaan) di bidang kewasapadaan dini,
kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang
asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah
isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat
untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap
stabilitas daerah;
e. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewasapadaan dini, kerjasama
dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga
asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik
di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk
mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap
stabilitas daerah;
f. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang
asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah
isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat
untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap
stabilitas daerah;
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi
Kewaspadaan Dini, serta mencari alternatif pemecahannya;
h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya;
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4.Seksi Politik Dalam Negeri
Seksi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pemantapan pembangunan system budaya
politik yang demokratis, memfasilitasi komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum, dan tokoh adat, agama dan
masyarakat melalui diskusi politik/forum – forum komunikasi
Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Politik Dalam Negeri
mempunya fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan rencana kerja Seksi Politik Dalam Negeri sesuai kebijakan Kantor;
b. penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi
pemilu legislatif, pilpres, pilkada skala propinsi dan skala kabupaten, pilkades,
pendidikan politik dan pengembangan budaya politik, komunikasi, konsultasi dan
kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum dan tokoh adat,
agama dan masyarakat melalui diskusi politik/froum-forum komunikasi;
c. pengoordinasian pelaksanaan urusan politik dalam negeri;dan
d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Politik Dalam Negeri memiliki
tugas pokok sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Politik Dalam Negeri berdasarkan kebijakan di
bidang kesatuan bangsa dan politik;
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
b. menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi
pemilu legislatif, pilpres, pilkada skala propinsi dan pilkada skala kabupaten,
pilkades, pendidikan politik dan pengembangan budaya politik;
c. menyiapkan bahan pemantapan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis
melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah (Parpol, Ormas, LSM,
Forum) untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penguatan demokrasi
serta memfasilitasi persoalan sosial politik dan kemasyarakatan;
d. menyiapkan bahan-bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan
Legislatif, pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pilkadasung di daerah dan Pilkades
serta bantuan keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD;
e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka mengadakan akurasi dan pemutahiran data
mengenai keberadaan infrastruktur daerah (Parpol, Ormas, LSM, forum) termasuk
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan pelayanan rekomendasi
terhadap izin penelitian;
f. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama
dengan aparatur pemerintah, Parpol, Ormas, LSM, forum dan tokoh adat, agama dan
masyarakat melalui diskusi politik/froum-forum komunikasi;
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Politik
Dalam Negeri, serta mencari alternatif pemecahannya;
h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya;dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
5. Seksi Ketahanan Nasional
Seksi Ketahan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan,
ideologi negara, dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran bangsa, akulturasi
budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan umat
beragama dan kepercayaan dan mencegah intregarasi bangsa dan tegaknya NKRI.
Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Ketahanan Nasional
mempunya fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketahanan Nasional sesuai kebijakan Kantor;
b. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan, ideologi
negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi
budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar
umat beragama dan kepercayaan, dan mencegah intregarasi bangsa dan tegaknya
NKRI;
c. pengoordinasian pelaksanaan urusan ketahanan nasional;dan
d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Ketahanan Nasional memiliki
tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan Nasional berdasarkan kebijakan
Kantor;
b. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional,
ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa,
akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaaan kebangsaan,
kerukunan antar umat beragama dan kepercayaa, dan mencegah disintregarasi bangsa
dan tegaknya NKRI;
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
c. menyiapkan bahan materi masukan kebijakan, mediasi dan fasilitasi perumusan
kebijakan teknis di bidang idiologi Negara dan wawasan kebangsaan, bela Negara,
pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan
kebangsaan, kerukunana antar umat beragama dan kepercayaan bekerjasama dengan
instansi terkait/lembaga dan satuan kerja terkait;
d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
(bimbingan, superfisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pengembangan, dan
evaluasi) ketahanan ideologi Negara dan wawasan kebangsaan, bela Negara,
pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan
kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan;
e. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan nasional dan
wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai –
nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama
dan kepercayaan;
f. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ketahanan nasional
ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran bangsa, akulturasi
budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar
umat beragama dan kepercayaan.
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi
Ketahanan Nasional, serta mencari alternatif pemecahannya;
h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya;dan
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
6. Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana
tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
B. Sumber Daya
Sumber daya pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan sebagai
berikut : Berdasarkan data bulan Desember 2012 jumlah pegawai yang ada di Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 18 orang terdiri
dari yang berpendidikan pascasarjana (S2) sebanyak 1 orang, sarjana (S1) sebanyak 5
orang dan pendidikan SLTA sebanyak 10 orang serta dengan pendidikan SD
sebanyak 1 orang. Dari 18 orang pegawai 5 orang menduduki jabatan struktural yang
terdiri dari 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala Kantor dengan eselon IIIa, 1 (satu)
orang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IVa dan 3 (tiga)
orang menjabat sebagai Kepala Seksi dengan eselon IVa. Sesuai dengan rasionalisasi
pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana seharusnya
mempunyai personil pegawai sebanya 21 orang, sehingga perlu tambahan pegawai
sebanyak 3 orang dari jumlah pegawai yang ada saat ini.
C. Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan sebagai berikut ;
MisiMeningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat dilaksanakan Kantor Kesbang Poldagri Kabupaten Jembrana. Sasaran
yang ingin dicapai pada tahun 2012 Urusan Kesbang Poldagri Oleh Kantor Kesbang
Poldagri adalah :1.Terwujudnya pemerintahan yang mantap, 2.Terwujudnya
Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan 3. Terwujuddnya Keamanan, ketentraman
dan ketertiban masyarakat
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1.Terwujudnya pemerintahan yang mantap
Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang mantap dengan IKU Prosentase
cakupan pemerintahan yang mantap dicapai dengan kebijakan pembauran dan semangat
nasionalisme. Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang mantap dilaksanakan dengan
ProgramProgram Pemelihanraan Kamtrantibnas dan pencegahan tindak kriminal
Program Pemelihanraan Kamtrantibnas dan pencegahan tindak criminal
dijabarkan menjadi dua kegiatan strtaegis yaitu:1). Peningkatan Kerjasama Tim
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan 2) Peningkatn Kerjasama Informasi dengan
Masyarakat.
Meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
Capaian kinerja tahun 2012, dengan sasaran terwujudnya pemeliharaan kanrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal yaitu terlaksananya pemantauan situasi aktual selama
12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan.Capaian kinerja tahun 2012, dengan sasaran terwujudnya pelaksanaan
Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah realisasi 97.96 %
Sasaran Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan IKU
Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan kebijakan
pembauran dan semangat nasionalisme,Selanjutnya Sasaran Terwujudnya
Pengembangan Wawasan Kebangsaa dicapai melalui Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dijabarkan menjadi dua
kegiatan strategis yaitu :1) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama dan 2) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama.
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
pada tahun 2012 cukup baik. Faktor pendorong keberhasilan Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan Beragama:
Tingginya kesadaran Masyarakat akan pentingnya Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana
dalam Kehidupan Beragama:
Masih kurangnya optimalnya pemanfaatan sumberdaya manusia yang ada
Masih rendahnya kwalitas sumberdaya Manusia yang ada
Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan
dalam Kehidupan Beragama:
Perrlunya mengadakan Pendidikan SDM Yang ada.
Memberikan Pemahaman secara terus menerus betapa pentingnya Toleransi terhadap
sesama Pemeluk Agama
Kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2012
sangat baik. Faktor pendorong keberhasilanKegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan
Kebangsaan
Adanya Sumberdaya manusia yang memadaim
Adanya Dana untuk melaksanakan kegiatan
Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan Beragama:
Masih rendahnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pembinaan Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan
Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan
Kebangsan:
Mengadakan Sosialisasi dan Memberikan penyuluhan Kepada Masyarakat agar
memahami betapa pentingnya Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang mantap dengan IKUCakupan
Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sasaran Terwujudnya pemerintahan
yang mantap oleh Kantor Kesbang Poldagri Kabupaten Jembrana sebagai salah SKPD
penguna keuangan daerah dan pelaksana Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan
Persandian, melalui : Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
dalam tahun 2012 dijabarkan dalam sebuah kegiatan strategis ; Koordinasi Pengamanan
dan Ketertiban Daerah cukup baik.
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
II-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel .. Hasil Kinerja Kantor Kesbang Poldagri Kabupaten Jembrana Tahun 2012
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 1 Terwujudnya pemerintahan
yang mantap Prosentase cakupan pemerintahan yang mantap 90 % 99;86 % 110,965
Prosentase cakupan kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah / Kominda
90 % 90 % 100%
Frekwensi Kerjasama Informasi dengan Masyarakat
12 kali 12 kali
100%
2 Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
80 % 76,74 % 95,93
Cakupan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
100 % 100 % 100%
frekuensi Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan 12 kali 12 kali
100%
3 Terwudnya Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
Cakupan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
90% 90% 100%
Frekwensi Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah
12 kali 12 kali 100%
D. Tantangan dan Peluang
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB III
ISU STRTAEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan pada gambaran layanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jembrana, serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan
Indentifikasi permasalahan sebagai berikut :
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Jembrana
Aspek
Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan SKPD Internal
(Kewenangan
Kesbangpol)
Eksternal
(Diluar
Kewenangan
Kesbangpol)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kesekre-
tariatan Peningkatan Kualitas
aparatur yang
menunjang kinerja
Kesbangpol
Telah tersusun LAKIP
, Bahan LPPD, LKPJ, dan Renja SKPD
PP no. 3 Tahun 2007
PP No 6 Tahun
2008
Permen PAN
dan RB No. 29 Th 2010
Perda 15 Th
2011
Jumlah SDM
Ketersediaan
anggran
Dukungan dari
Pimpinan
Dukungan dari SKPD
terkait
Terbatasnya anggran
Terbatasnya
Kualitas SDM
Poldagri Ketersediaan data/Informasi
Ketersediaan dokumen kerjasam dengan
stakeholder
Undang-Undang statistic
Permendagri
Jumlah SDM
Ketersediaan
anggaran
Dukungan dari SKPD
Terbatasnya anggaran
Terbatasnya SDM
Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang
dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, antara lain;
1. Anggaran / Dana masih sangat terbatas.
2. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani
Kesbangpol.
b. Secara Kualitas, SDM yang menangani Kesbangpol perlu ditingkatkan.
c. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal;
d. Belum adanya sistem pengelolaan asset daerah yang baik;
3. Urusan Kesbangpol
a. Masih Kurangnya Kebijakan tentang terkait dengan Kesbangpol;
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
b. Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang Kesbangpol;
c. Kurangnya Fasilitasi, Koordinasi Politik dan Pertahanan keamanan;
d. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam Kesbangpol;
e. Kompleknya permasalahan terkait Kesbangpol;
f. Lemahnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait dengan
Kesbangpol
B.Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana
Mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jembrana tahun 2011-2016
dengan Tema :” Mari Lakukan Perbaikan, bersama rakyat, membangun Jembrana, maka
ditetapkan visi Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 adalah:
“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana, Melalui Peningkatan
Perekonomian, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi
Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat”.
Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Jembrana
yang ditetapkan adalah:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur
aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan
masyarakat sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur, dan
bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada
akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat.
Aspiratif, partisipatif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah
peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan, serta
perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang
transparan.
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Meningkatkan perekonomian daerah, melalui optimalisasi potensi basis, dan
pemberdayaan masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik utama
perhatian adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dengan
mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, sebagai basis
ekonomi masyarakat tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain.
Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan
masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut
berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai
obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/ pelaku pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar
lainnya.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta
meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial
dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan
berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan
zaman.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan.
Tersedianya sarana dan prasarana publik, baik secara kuantitas maupun kualitas
yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan
ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta
meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara
dan bermasyarakat.
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas diantaranya adalah
terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat
diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan
demikian, suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling
menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud.
Berdasarkan Misi tersebut, maka disusun program pembangunan yang akan
digerakkan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan-
perbaikan, antara lain:
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang meliputi pelayanan kesehatan yang
memadukan program kesehatan dengan program JKBM (Jaminan Kesehatan Bali
Mandara), dengan skema pelayanan kesehatan yang lebih luas dan berkualitas, serta
berlaku di seluruh rumah Sakit Pemerintah yang ada di Provinsi Bali.
b) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, lewat program bebas SPP
dan biaya pendidikan, serta pemberian beasiswa secara adil dan merata bagi setiap
warga masyarakat Jembrana yang berprestasi dan tidak mampu, sehingga tercipta
pendidikan yang merata, terjangkau dan lebih berkualitas.
2. Peningkatan daya saing ekonomi
a) Membuka peluang berusaha yang seluas-luasnya kepada setiap warga masyarakat
Jembrana, lewat program UMKM, Koperasi dan usaha-usaha non formal lainnya,
dengan memberikan bantuan modal tanpa anggunan dan tanpa bunga, serta menjamin
ketersediaan pasar, baik pasar lokal, domestik maupun internasional.
b) Membuka peluang dan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat
Jembrana, lewat program Padat Karya, Pola Pemagangan serta pengiriman tenaga
kerja terampil ke luar negeri secara legal dan bertanggung jawab, lewat kerjasama
antar negara/ daerah dengan payung hukum yang jelas dan saling menguntungkan di
bawah pengawasan Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja RI.
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
c) Optimalisasi sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan, lewat program
pertanian terpadu, dengan pelaku utama para petani, nelayan dan peternak
tradisional, sehingga terbangun sinergi positif antara petani dengan pengusaha dan
pasar serta lembaga perbankan sebagai penyedia modal.
3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari
a) Pengembangan infrastruktur, diantaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan,
jembatan, dan irigasi seiring dengan penataan kota melalui pembangunan trotoar,
ruang publik dan infrastruktur niaga dan jasa.
b) Pemeliharaan lingkungan lestari, yaitu pembangunan ruang terbuka hijau,
pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi
a) Membebaskan PNS termasuk para guru dan perilaku politik praktis dan
mengembalikan kesejatian PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Jembrana kepada fungsi kepamong-prajaan, dengan memberikan peluang yang
seluas-luasnya untuk berkarya dan mengembangkan karier sesuai peraturan
perundang-undangan yang ada secara bertanggung jawab, berkeadilan dan terbebas
dari rasa takut/ tekanan, serta menjamin kenyaman kerja para Guru pendidik di dalam
melahirkan generasi-generasi yang cerdas, unggul di Kabupaten Jembrana.
b) Mengajak seluruh komponen dan potensi masyarakat di Kabupaten Jembrana
termasuk kaum perempuan, pemuda, mahasiswa dan pelajar, untuk bersama-sama
melakukan perbaikan di segala bidang, sehingga terbangun “kemandirian” bagi setiap
warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan secara bertanggung jawab
dan berhasil guna, baik bagi diri sendiri, keluarga, nusa dan bangsa, berdasarkan
nilai-nilai adat, budaya dan kemulyaan agama, yang didukung oleh infrastruktur yang
berkualitas serta pemerintahan yang terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme).
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM
a) Pembangunan politik dan kesadaran berdemokrasi, diantaranya pembinaan partai
politik, dan peningkatan kesadaran masyarakat serta membangun iklim demokrasi
yang sehat.
b) Penegakan Hukum dan HAM, diantaranya pemberdayaan masyarakat dalam
pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan, pencegahan dan penindakan
KKN.
c) Pemantapan legislasi daerah, diantaranya pengembangan dan penyempurnaan
materi peraturan daerah, sosialisasi dan peningkatan koordinasi serta kerjasama
dengan lembaga legislatif.
Terkait dengan hasil telaah visi daan misi Bupati Jembrana, maka peran
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Pembangunan Politik, Hukum dan
HAM.
C.Telaah Renstra K/L dan Renstra Kesbangpol Provinsi Bali
Analisis Renstra K/L dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Bali ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas
pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Jembrana terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Bali sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:
a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Jembrana telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan Renstra K/L; dan
b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Jembrana melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Bali atau Renstra K/L.
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.2
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Jembrana terhadap Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Bali dan Renstra K/L
No Indikator Kinerja Capaian Sasaran
Renstra Kantor
Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kabupaten
Jembrana
Sasaran pada
Renstra
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik Bali
Sasaran
pada
Renstra
K/L
(1) (2) (3) (4) (6)
1 Kesekretariatan
Persentase Bidang
Menyusun LAKIP tepat
waktu
100% 100% 100%
Ketersediaan bahan LPPD 100% 100% 100%
Ketersediaan bahan LKPJ 100% 100% 100%
2 Kesatuan Bangsa Politik
Dalam Negeri
Ketersediaan
data/inforamsi untuk
Kesbangpol
60% 80% 80%
Ketersediaan dokumen
Kesbangpol
80% 80% 80%
hal ini mengindikasikan bahwa Kesbangpol Kab. Jembrana memiliki
permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan
program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan,
proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang
ditempuh. Permasalahan yang dihadapi adalah rasa Nasionalisme dan Wawasan
Kebangsaan disebagian masyarakat masih kurang sehingga banyak kita temukan isu-isu
seperti terorisme, munculnya kelompok-kelompok yang mengarah ke disintregrasi
bangsa, kekerasan dan lain-lainnya.
Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut perlu kiranya dilakukan langkah -
langkah sebagai berikut :
1. Pemahaman berbangsa dan bernegara perlu ditingkatkan dengan perlunya diadakan
bintek - bintek wawasan kebangsaan secara berkala baik kepada masyarakat maupun
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
kepada generasi muda, mengamalkan Pancasila seutuhnya dan secara konprehensif
serta memahami UUD 1945.
2. Perlunya diintensipkan dan dikembangkan forum – forum seperti Forum Kerukunan
Antar Umat Beragama dan forum lainnya.
D.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Secara Geografis Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dari 9
(sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, terletak di belahan bagian barat
Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi 8o 09’30”- 8o
28’02” Lintang Selatan dan 114o 25’ 53” - 114o 56’ 38” Bujur Timur. Luas wilayah
Jembrana 84.180 Ha. atau 14,96 % dari luas wilayah Pulau Bali. Dengan batas-batas
administrasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
Sebelah Timur : Kabupaten Tabanan
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Selat Bali
Dengan posisi geografis yang demikian, maka Kabupaten Jembrana
merupakan pintu masuk Pulau Bali, di mana melalui pelabuhan Gilimanuk di ujung
barat wilayah Kabupaten Jembrana, manusia, barang dan jasa akan masuk menuju ke
Kabupaten Buleleng di sebelah Utara, dan Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar
di bagian timur dan selanjutnya kabupaten lainnya di bagian timur Pulau Bali.
Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 84.180 Ha atau
841,80 Km², luas tersebut kurang lebih 14,94 % dari luas Propinsi Bali, dengan rincian
luas masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 3.3
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan
Di Kabupaten Jembrana 2012
No Nama Kecamatan Desa/Kelurahan
Luas Wilayah (Km²)
1. Melaya 10 197,19
2. Negara 22 220,47
3. Jembrana 10 93,97
4. Mendoyo 11 294,49
5. Pekutatan 8 129,65
Jumlah 51 841,80
Berikut telaahan terhadap Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.4
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Jembrana
No
Rencana
Struktur Ruang
*)
Struktur
Ruang
Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana
Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Rencana Sistem Pusat Perkotaan / Pusat Kegiatan
1 Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW)
Kegiatan Utama
Pusat pemerintahan dan
pelayanan publik
Perekonomian jasa dan
regional
Pusat distribusi dan
koleksi barang dan jasa
Pusat jasa pendukung
kegiatan perekonomian
(pengolahan dan
pemasaran).
Kegiatan Penunjang
Kegiatan pendidikan
Kegiatan kesehatan
Kegiaan peribadatan
Kegiatan perdagangan
Industri
Permukiman
Sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah Kabupaten
Kota Negara
(Kec Jembrana &
kec. Negara)
2 Pusat Kegiatan
Lokal (PKLK)
Kegiatan Utama
Pusat pengembangan
sekunder untuk
menunjang pusat
pelayanan kota hirarki I
(PKW)
Pusat pelayanan
permukiman perdesaan di
seluruh kecamatan
Perdagangan dan jasa
skala wilayah
pengembangan (pemasok
row material)
Pusat sentra produksi agro
Kegiatan Penunjang
Pelayanan sosial
Perumahan
Pertanian
Perkebunan
Pariwisata
Ibukota kecamatan
disekitar yang mendukung
PKW
Kec. Pekutatan
Kec. Mendoyo
Kec Melaya
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Rencana
Struktur Ruang
*)
Struktur
Ruang
Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana
Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 Pusat Pelayanan
Kawasan (PPK)
Kegiatan Utama
Pusat pengembangan
tersier untuk menunjang
pusat Kegiatan/Pelayanan
Lokal (PKLK)
Pusat pelayanan
Pelabuhan penyeberangan
Pusat pelayanan
pengembangan agribisnis
Pusat Pelayanan
pengembangan industri
Kegiatan Penunjang
Permukiman
Perdagangan
Perkebunan
Pertanian
Pariwisata
Industri
Desa / kelurahan yang
memiliki potensi ekonomi
yang stratesis.
Kel Gilimanuk,
Ds Yeh Embang,
Ds Pengambengan
4 Pusat Pelayanan
Lingkungan
(Seluruh Pusat
Desa di
Kabupaten)
Kegiatan Utama
Pusat pengembangan
tersier untuk menunjang
pusat Kegiatan/Pelayanan
Lokal (PKLK) dan Pusat
Pelayanan Kawasan
(PPK)
Kegiatan Penunjang
Permukiman
Perkebunan
Pertanian
Pariwisata
Sebagai produsen dan
penyuplay bahan pokok
kota / lingk. Sekitarnya!!
Seluruh Pusat Desa
di Kabupaten
(51 Desa/Kel)
B Rencana Sistem Prasarana Wilayah
1
Sisitem Prasarana
Wilayah
Jaringan Transportasi
Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Telematika
Jaringan Sumberdaya
Energi
Jaringan air Bersih
Jaringan Air Limbah
Jaringan Persampahan
Jaringan Drainase
Jaringan Irigasi
Merata di seluruh
Kecamatan
2
Sisitem Sarana
Wilayah
Fasilitas Pendidikan
Fasilitas Kesehatan
Fasilitas Peribadatan
Fasilitas Perdagangan dan
Jasa
Merata di seluruh
Kecamatan
*) Hasil Analisis, RTRW Perda Kab Jembrana Nomor 11 Tahun 2012
Secara Kawasan, Kabupaten Jembrana terbagi atas Kawasan Budidaya dan
Kawasan Lindung
a) Kawasan Budidaya
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
b) Kawasan Lindung
Secara pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana dikembangkan dengan
sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Rencana pola
ruang wilayah Kabupaten Jembrana memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
yang terkait dengan wilayah kabupaten Jembrana.
E.Analisis terhadap KLHS
Tabel 3.5
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kesbangpol Kabupaten Jembrana
No Aspek Kajian Ringkasan
KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan
Kesbangpol Kab.
Jembrana
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
Kesbangpol
Kab. Jembrana
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Kapasitas daya
dukung dan daya
tampung
lingkungan hidup
untuk pembangunan
Terbatasnnya
daya dukung dan
daya tampung
ling hidup
Kajian dan
pemanfaatan lahan
dan pelestarian LH
Penetapan zonasi
Regulasi
2. Perkiraan mengenai
dampak dan risiko
lingkungan hidup
Pembangunan
menyebabkan
penyusutan dan
perusakan LH
Kajian tentang
dampak dan resiko
LH
Penetapan zonasi
Regulasi
3. Kinerja layanan/jasa
ekosistem
Menurunnya
kualitas
lingkungan
Kajian Peningkatan
kualitas Ling
Penetapan zonasi
Regulasi
4. Efisiensi Pembatasan Kajian Pemanfaatan Penetapan zonasi
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No Aspek Kajian Ringkasan
KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan
Kesbangpol Kab.
Jembrana
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
Kesbangpol
Kab. Jembrana
(1) (2) (3) (4) (5)
pemanfaatan
sumber daya alam
pemanfaatan
SDA
SDA Regulasi
5.
Tingkat kerentanan
dan kapasitas
adaptasi terhadap
perubahan iklim
Menurunya
kelestarian akibat
perubahan iklim
Kajian dampak
perubahan iklim
terhadap LH
Penetapan zonasi
Regulasi
6.
Tingkat ketahanan
dan potensi
keanekaragaman
hayati
Berkurangnya
ketahanan dan
potensi
keanekaragaman
hayati
Kajian dan
penanggulangan
keanekaragaman
hayati
Penetapan zonasi
Regulasi
Dan Berdasarkan Hasil Analisis dan telaahan tersebut, Tantangan dan Peluang
Pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana dapat dijabarkan sebagai berikut:
G. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan gambaran pelayanan Kantor Kesbangpol Kab. Jembrana, Sasaran
Jangka Menengah Renstra Kesbangpol, Implikasi RTRWK, dan KLHS, maka berikut
dijabarkan Isu isu strategis yang ditangani oleh Kesbangpol Kab Jembrana berikut
upaya upaya penangannan secara umum .
1. Terhadap Anggaran / Dana
a. Keterbatasan dana dalam perencanaan, dengan mengelompokkan urusan wajib
dan pilihan dengan porsi proporsional dan terarah.
2. Sumber Daya Manusia Kesbangpol , Sarana dan Prasarana
a. Meningkatkan Kuantitas sumber daya manusia yang menangani Kesbangpol
Meningkatkan Kualitas, SDM yang berkecimpung di dalam perencanaan;
b. Melengkapi Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
c. Memantapkan pengelolaan asset dan sistemnya;
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
III-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Urusan Kesbangpoldagri
a. Menyusun Kebijakan tentang Kesbangpol;
b. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundangundangan terkait dengan Kesbangpol;
c. Memfasilitasi dan Mengkoordinasi masalah Kesbangpol;
d. Meningkatkan kemampuan aparat dalam Kesbangpol;
e. Penyesuaian pemanfaatan ruang di kabupaten Jembrana;
f. mengkoordinasi pemanfaatan ruang lintas kabupaten dalam rangka ketahanan
Kesbangpol;
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
IV-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik disusun untuk
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan melalui pentahapan yang
konsisten, jelas dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.
1. Visi.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana sebagai salah
satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
kabupaten Jembrana wajib menetapkan visi. Perumusan visi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana mengacu pada tugas pokok dan fungsi
yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 62 Tahun
2011. Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
menerangkan apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai
arah dan focus strategi yang jelas sehingga dapat mempersatukan seluruh jajaran
Kesatuan Bangsa dan politik . Adapun Visi organisasi Kantor Kesatuan Bangsa
dan politik Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut
:
“ TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, DENGAN
SISTEM BUDAYA POLITIK YANG DEMOKRATIS SERTA
TERKOORDINATIF, UTUH DAN EFEKTIF
“
* Persatuan dan Kesatuan Bangsa mengandung pengertian menjunjung tinggi
Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui kegiatan wawasan
kebangsaan/nusantara, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan Bela Negara
untuk mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI.
* Sistem Budaya Politik yang Demokratis adalah merupakan pemantapan
pembangunan melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
IV-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
(Parpol, Ormas, LSM dan Forum) untuk menumbunhkan kemandirian dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
kebijakan public dan penguatan demokrasi.
* Melalui visi organisasi ini semua jajaran Aparatur pada Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana diharapkan mampu berbaur dengan
masyarakat untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, waspada
terhadap kemungkinan terjadinya ancaman, gangguan, hambatan dan
tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diciptakan komunikasi dan
hubungan yang harmonis dengan semua kekuatan sosial politik dan komponen
masyarakat lainnya agar demokratis, tumbuh sinergi yang menguntungkan
demi terciptanya masyarakat Jembrana yang sejahtera. Di samping itu
bermanfaat pula dalam medorong anggota organisasi untuk mencapai tujuan –
tujuan baik tujuan bersama maupun tujuan individu,
2. Misi
Untuk mewujudkan visi Kantor Kesatuan Bangsa,dan Politik Kabupaten
Jembrana ditetapkan Misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan
instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa
organisasi itu ada dan apa yang dilakukannya serta bagaimanan melakukannya.
Adapaun Misi Kantor Kesatuan Bangsa,dan Politik Kabupaten Jembrana yang
diuraikan sebagai berikut :
a. Mewujudkan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, melalui wawasan
kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara serta
mencegah disintregasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indunesia.
Bahwa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, perlu kiranya kita
mensosialisasikan masalah – masalah penguatan persatuan dan kesatuan
bangsa, melalui penyuluhan atau bimbingan teknis wawasan kebangsaan,
bimbingan pembauran bangsa, dan bimbingan bela Negara untuk mencegah
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
IV-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
disintregrasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesai
kepada masyarakat.
b. Mewujudkan system budaya politik yang demokratis melalui fasilitasi
komunikasi, dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM,
forum dan tokoh agama dan masyarakat, dengan jalan diskusi politik / forum –
forum komunikasi.
Bahwa melihat situasi dan kondisi daerah Kabupaten Jembrana, perlu kiranya
membangun budaya politik yang demokratik, melakukan komunikasi dan
kerjasama serta diskusi – diskusi antara Pemerintah Daerah dengan Parpol,
Ormas, LSM, Forum – Forum, tokoh Adat dan Agama serta masyarakat,
sehingga terwujud situasi Kabupaten Jembrana yang aman, damai dan
kondusip.
Menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali melalui penegakan
kedaulatan rakyat memiliki tujuan untuk munculnya partisifasi masyarakat
yang ditunjukan dengan keragaman aspirasi yang ada serta keberagaman azas
di masyarakat. Hal ini penting sebagai konsekuensi dari dibentuknya
Pemerintahan yang demokratis. Untuk kepentingan inilah dipandang perlu
untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan terkendali.
c. Melaksanakan tugas komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan aparatur
pemerintah .
d. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang prima untuk
mendukung pelaksanaan persatuan bangsa, politik yang demokratis .
Yang tidak kalah pentinya bahwa proses pelayanan administrasi yang
prima dan baik, baik untuk mencatat maupun penyimpanan arsip administrasi
sangat dibutuhkan untuk mendukung persatuan bangsa, hubungan antar
lembaga dan politik serta pencatatan administrasi penanggulangan Dalam
menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunya
fungsi sebagai berikut :
.
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
IV-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Tujuan dan sasaran.
Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada factor – factor kunci
keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang
akan dating. Untuk memaksimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka
diperlukan factor–factor kunci / penentu keberhasilan yang diperoleh atas dasar
analisa SWOT dan analisa strategi pilihan (ASP) dengan metode SWOT dan ASP
sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011–2016
sebagai perencanaan strategis Kabupaten Jembrana Tahun 2011–2016.
Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan –
tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan focus
pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat
dicapai.
Untuk mengukur sasaran digunakan indicator utama sasaran. Terdapat
banyak definisi mengenai indicator kinerja. Indikator kinerja ada yang
mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk
mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan
sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan Pemerintah dalam
mencapai tujuan. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indicator kinerja
adalah suatu informasi opersional yang berupa indikasi kinerja atau kondisi suatu
fasilitas atau kelompok fasilitas.
Indikator terdiri dari angka (berapa) dan satuannya. Angka menjelaskan
mengenai nilai dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Angka
yang digunakan sebagai indicator kinerja menghasilkan beberapa tipe indicator
kinerja. Berdasarkan tipenya indicator kinerja dapat dibagi menjadi beberapa jenis
misalnya :
1. Kualitatif, indicator dengan tipe ini menggantikan angka dengan
menggunakan bentuk kualitatif. Nilai yang diberika berupa suatu kelompok
derajat kualitatif yang berurutan dalam suatu rentang skala. Skala yang
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
IV-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
digunakan terdiri dari dua atau lebih. Semakin banyak skala yang digunakan
semakin tipis gradasi dari nilai – nilai yang diberikan. Apabila menggunakan
dua skala akan memberi jawaban yang hitam dan putih, skala yang lebih
banyak akan memberikan variasi “abu-abu” diantara hitam dan putih.
2. Prosentase, indicator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi
angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya.
Persentase umumnya berupa angka positif termasuk dalam pecahan atau
decimal.
3. Rasio, indicator dalam tipe ini menggunakan perbandingan angka absolute
dari suatu yang akan diukur dengan angka absolute lainnya yang terkait.
4. Kuantitatif, indicator ini menunjukkan kuantitas atau jumlah capaian kinerja.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis
Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik kabupaten Jembrana adalah sebagaimana
dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jembrana Tahun 2014
Misi 1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa
No Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan keamanan,
ketentraman dan ketetiban
masyarakat dan pencegahan
tindak criminal
Meningkatnya kerjasama dengan tim
komunitas intelijen daerah (Kominda)
2. Meningkatkan pengembangan
wawasan kebangsaan
Meningkatnya toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
Pembinaan Idiologi dan Wawasan
Kebangsaan.
3. Meningkatkan pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dan
Ketertiban Daerah
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
IV-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Misi 2. Mewujudkan system budaya politik yang demokratis
No Tujuan Sasaran
1 Meningkatkan pendidikan politik
masyarakat.
Meningkatnya Pendidikan Politik Dalam
Negeri
4. Strategi dan Kebijakan.
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka
ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan sasaran dapat
dicapai maka diperlukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.Cara mencapai
tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategis
yang terdiri dari dua komponen yaitu kebijakan dan program.
a. Kebijakan.
Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan dari Bupati yang akan
dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan setiap SKPD. Setiap
tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah
Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Kebijakan Bupati Jembrana selama lima tahun terakhir khususnya mengenai
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada format renstra
terlampir.
b. Program
Program merupakan penjabaran dari kebijakan dari SKPD dalam
bentuk upaya nyata yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumberdaya yang disiapkan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi SKPD. Program merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan
pelaksanaan tujuan dan sasaran, dengan demikian program disusun secara
nyata, sistematis dan terpadu. Program Pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Jembrana tahun 2014 dipilih dari sejumlah program
yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
IV-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
telah diubah menjadi Permendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Kegiatan.
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau unit
kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Tabel 4.2
Cara Mencapai Tujuan dan SasaranKantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jembrana Tahun 2014
No Program Kegiatan
1 2 3
1 Pemeliharaan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
a. .
Peningkatan kerjasama tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
b. Peningkatan Koordinasi Keamanan Daerah
4 Program Pendidikan Politik Masyarakat
a. . Peningkatan Pendidikan Politik Dalam Negeri
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
V-1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASRAAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. Pengertian Program
Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang
akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara
terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan
salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah
ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan
program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum
pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. Program dirumuskan untuk
menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Program pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
belaka, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD.
Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun.
Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara
target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling
terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 tertuang selengkapnya
pada table 5.1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
V-1
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
tahun 2011-2016
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcom)
Kegiatan(Output)
Satuan Kondisi Awal
Rentra
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN Kondisi
akhir
Renstra
Penan
g
gung
jawab
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tar
-
get
Rp
(Jt)
Tar-
get
Rp
(Jt)
Tar-
get
Rp
(Jt)
Tar-
get
Rp
(Jt)
Tar-
get
Rp
(Jt)
Tar-
get
Rp
(Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya
cakupan
Pelayanan
adminstrasi
Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase cakupan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
% 90 91 93 93 93
Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat
lembar
100
3.940.000
90 3.740.00
0
Jumlah perangko dan meterai
- Meterai 6.000 - Meterai 3.000
- Perangko
Jumlah paket pengiriman
Lembar
buah
400
300
120 2
2.4
00.
000
400
300
120 2
2.400.00
0
900.000 240.000
200.000
Jumlah ketrsediaan jasa
pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional
-Samsat kendaraan roda 4
-Samsat kendaraan roda 2
unit
1
7
100
1
7
2.550.00
0
1.500.000
1.060.00
0
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 100 14.976.
000
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
V-1
-Honorarium Tenaga Kontrak bulan 12 12 12.780.
000
-Pembelian Sabun Mandi
-Pembelian Pewangi Ruangan
-Pembelian karbol -Pembelian alat pembersih
Closet -Pembelian Tissu
Buah
Botol
Buah Buah
buah
12
6
10
10
24
12
6
10 10
24
36.000.
000
1.625.000
100.000
75.000
360.00
0
Frekuensi Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
-Service komputer -Service Laptop
-Service Printer
Tahun Tahun
tahun
1
1
1
70
1
1
1
7.750.0
00
4.500.0
00
500.000
2.750.0
00
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
V-1
Jumlah alat tulis antor
Belanja Alat tulis Kantor -Amplop dinas coklat
-Amplop dinas Putih
-Buku agenda Keluar Masuk -Buku Ekspedisi
-Buku tulis folio
-Buku Kas Umum Bend 10 -Buku Per Pasal Bend 12
-Bolpoin
-Box file -Bantalan file
-Bider Clip
-CD R/W -Cap/stempel
-Catrid komputer hitam
-Catrid kompuer warna
-Cutter
-Gunting
-Isi staples besar -Isi staples kecil
-Isi pulpen pentel
-Klip sea gull -Kwitansi 1/2 folio
-Kertas HVS -Kertas A4/Kwarto
-Karbon
-Lem tacol besar -Lak ban
-Map Folio Kertas
-Map kancing kertas
-Map kancing plastik
- Map Jepit Plastik
-Map Teka
-A mAP
- Map Teka
- Pelubang kertas menengah - Penggaris
- Penghapus
- Pensil - Spidol Whiterboard
Kotak Kotak
Buah
Buah Buah
Buah
Buah Buah
Buah
Buah Kotak
Kotak
Buah Buah
Buah
Buah Buah
Buah
Buah Buah
Kotak
Buah Rim
Rim
Pack Buah
Buah
Buah Buah
Buah Buah
Buah
Buah Buah
buah
buah buah
13 5
4
4 15
4
32 134
70
4 51
2
4 36
12
5 5
20
60 24
48
36 200
20
10 8
20
750 609
300 24
50
4 10
11
24 48
13 5
4
4 15
4
32 134
70
4 51
2
4 36
12
5 5
20
60 24
48
36
26.000
125.000
80.000
48.000
225.000
300.000
480.000
469.000
1.225.000
160.000
510.000
594.000
400.000 10.080.0
00
3.360.00
0
57.500
85.000
100.000
280.000
360.000
144.000
360.000
8.400.00
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
V-1
Jumlah jenis barang cetakan
dan penggandaan Belanja Cetak
-Cetak Blangko DP3
-Cetak lembar Disposisi ½ polio
-Cetak Blangko SPPD
-Cetak Map pakai lambang daerah
-Cetak & jilid laporan Akhir
Tahun -Cetak Spanduk
Belanja Penggandaan
-Foto copy surat dinas, Penggandaan materi kegiatan
SPJ
Lembar
Rim
Rim
Lembar buku
lembar
lembar
50 4
3 300
10
7
119.910
80 50
4
3
300 10
7 119.910
21.761.500
50.000
200.000
375.000 900.000
150.000
2.100.000
17.986.500
Frekuensi penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor Belanja Kelengkapan komputer
(flash dis, mouse)
-Pembelian flash dis Belanja Modal pengadaan
komputer note book
-Pembelian Laptop
Buah
unit
12
1
60
12
1
10.100.000
2.100.000 8.000.000
8.000.000
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
V-1
Frekuensi penyediaan makanan
dan minuman
Belanja Makanan dan Minuman rapat
-Nasi kotak
-Snack
Kotak
Kotak
Kotak
200
200
80
200
200
4.000.000
3.000.000
1.000.000
Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi iKe
Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
-Belanja perjalanan dinas luar
daerah dalam Provinsi Golongan IV
Golongan III
Golongan II Golongan I
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah Luar Provinsi Dalam setahun
Kali
Kali
Kali Kali
Kali
tahun
56
53
20
56
1
80
56
53 20
56
1
65.980.000
11.000.000
7.950.000 1.600.000
3.300.000
42.130.000
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
V-1
1.Meningkatnya
cakupan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Frekuensi pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
dinas/operasional Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas
-Belanja BBM Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Perawatan Angkutan Darat Bermotor Roda 2
-Service kendaraan roda 2 (dua)
Belanja perawatan angkutan darat bermotor roda 4 (empat)
Liter
Paket
paket
7.262
7
1
90
7.262
7
1
96.772.000
79.772.000 17.000.000
1.000.000
10.000.000
Jumlah dokumen ISO/SNI DOK
Persentase cakupan Sarana
dan Prasarana aparatur yang
layak pakai
%
Jumlah paket pearlatan gedung
kantor Paket/un
it
Jumlah Ketersediaan Kendaraan
roda empat Dinas Oprasional
layak pakai
unit
Jumlah Ketersediaan Kendaraan roda dua Dinas Oprasional
layak pakai
unit
Jumlah Ketersediaan Kendaraan
roda dua Dinas Oprasional layak pakai
unit
Jumlah Ketersediaan Pengadaan peralatan gedung kantor
unit
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
V-1
2.Meningkatnya
disiplin
aparatur
Persentase ketrsediaan
perlengkapan untuk disiplin
aparatur
%
Jumlah pakaian khusus hari-hari
tertentu
stel
3.Meningkatnya
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
%
Frekuensi Pendidikan dan
Pelatihan Formal kali
Frekuensi diklat Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
kali
4. Meningkatny
a cakupan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Persentase cakupan
pengembangan sistem
pewlaporan capaian kinerja dan keuangan
%
Jumlah dokumen hasil laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
buku
Jumlah dokumen hasil laporan keuangan
buah
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
V-1
5. Meningkatnya
kerjasama
dengan tim komunitas
intelijen
daerah (Kominda)
Pemeliharaan
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan
Tindak Kriminal
Persentase permasalahan yang
selesai dituntaskan
Peningkata
n
kerjasama tim
Komunitas
Intelijen Daerah
(Kominda)
Frekuensi kerjasama dengan
tim komunitas intelijen daerah
(Kominda)
6.Meningkatnya toleransi dan
kerukunan
dalam kehidupan
beragama
Program Pengembang
an Wawasan
Kebangsaan
Persentase permasalahan oleransi dalam kehidupan
beraga yang terpecahkan
teerhadap total permasalahan yang terdata
Peningkatan
toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan
beragama
Frekuensi kegiatan FKUB
7..Meningkatnya
Pembinaan Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat Untuk
Menjaga
Ketertiban
dan
Keamanan
Persentase masyarakat yang
memiliki rasa cinta tanah air terhadap total penduduk
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
V-1
Peningkatan
Koordinasi
Keamanan Daerah
Frekuensi Pembinaan Idiologi
dan Wawasan Kebangsaan.
8. Meningkatnya Koordinasi
Pengamanan dan Ketertiban
Daerah
Program Pemberdaya
an Masyarakat
Untuk
Menjaga Ketertiban
dan
Keamanan
Persentase hasil Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban
Daerah
Peningkatan
Koordinasi Keamanan
Daerah
Frekuensi Koordinasi
Pengamanan dan Ketertiban Daerah
9. Meningkatnya
pendidikan politik
masyarakat.
Program
Pendidikan Politik
Masyarakat
Rasio permasalahan politik yang
terpecahkan terhadap total permasalahan
%
Peningkata
n
Pendidikan Politik
Dalam
Negeri
Frekuensi pendidikan politik
masyarakat.
kali
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
VI-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN A.Pengukuran Indikator Kinerja
Capaian kinerja Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik setiap tahun diukur dari
demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perecanaan, subsistem
pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan subsistem
kedua dari Sistem AKIP sebagai indikator kinerja yang membandingkan realissai dengan target
yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dilakukan setelah pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran
kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam
pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap
penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai
realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.
Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan
pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban
melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
B.Indikator Kinerja Utama
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah
menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
VI-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan
Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan
keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal
dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator
Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama.
Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang
didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau
outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur
derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa
indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau
kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang
direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya
dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya.
Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut
(apa).
Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu
memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula
disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
VI-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib
menyusun Indikator Kinerja Utama.
IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah
Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan
Pemerintah Daerah. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Pembangunan.
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
VI-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
N0 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN Kondisi Awal
Rentra
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN Kondisi akhir
Renstra 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1.Meningkatkan kinerja perangkat daerah
1. Meningkatnya cakupan Pelayanan adminstrasi Perkantoran
Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
%
Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat lembar
Jumlah ketersediaan Jasa Sumberdaya Air paket
Jumlah ketersediaan Jasa Listrik paket
Jumlah ketrsediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
unit
Jumlah kendaraan layak pakai unit
Jumlah tenaga kontrak yang siap pakai unit
Jumlah ketersediaan jasa service roda 4 unit
Jumlah ketersediaan jasa service roda 2 unit
Jumlah ketersediaan BBM liter
Jumlah ketersediaan jasa STNK Roda 2 buah
Jumlah ketersediaan jasa STNK Roda 4 buah
Jumlah ketrsediaan jasa kebersihan kantor unit
Frekuensi Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor unit
Jumlah ketersediaan ATK paket
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan jenis
Jumlah lembar foto kopy lembar
Jumlah buku pengandaan buah
Jumlah nasi kotak buah
Jumlah snack kotak buah
Snack tamu pkt
Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam provinsi kali
Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah kali
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
VI-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Jumlah dokumen ISO/SNI DOK
Jumlah paket banten paket
2.Meningkatkan cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur layak pakai
2. Meningkatnya cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur layak pakai
Persentase cakupan Sarana dan Prasarana aparatur yang layak pakai
%
Jumlah paket pearlatan gedung kantor Paket/unit
Jumlah Ketersediaan Kendaraan roda empat Dinas Oprasional layak pakai
unit
Jumlah Ketersediaan Kendaraan roda dua Dinas Oprasional layak pakai
unit
Jumlah Ketersediaan Kendaraan roda dua Dinas Oprasional layak pakai
unit
Jumlah Ketersediaan Pengadaan peralatan gedung kantor unit
Jumlah tambahan mobuler Unit/jenis
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor layak pakai
unit
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor layak pakai paket
3. Meningkatkan disiplin aparatur
3. Meningkatnya disiplin aparatur Persentase ketrsediaan perlengkapan untuk disiplin aparatur
%
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu stel
4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
%
Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Formal kali
Frekuensi diklat Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
kali
5. Meningkatkan cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Meningkatnya cakupan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase cakupan pengembangan sistem pewlaporan capaian kinerja dan keuangan
%
Jumlah dokumen hasil laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
buku
Jumlah dokumen hasil laporan keuangan buah
6. Meningkatkan 6. Meningkatnya kerjasama Persentase permasalahan yang selesai dituntaskan %
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
VI-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
keamanan, ketentraman dan
ketetiban
masyarakat dan pencegahan
tindak kriminal
dengan tim komunitas
intelijen daerah (Kominda)
Frekuensi kerjasama dengan tim komunitas
intelijen daerah (Kominda)
kali
7. Meningkatkan
pengembangan
wawasan
kebangsaan
7.Meningkatnya toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Persentase permasalahan oleransi dalam kehidupan beraga yang terpecahkan teerhadap total permasalahan yang terdata
%
Frekuensi kegiatan FKUB kali
8.Meningkatnya Pembinaan
Idiologi dan Wawasan
Kebangsaan.
Persentase masyarakat yang memiliki rasa cinta tanah air terhadap total penduduk
%
Frekuensi Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.
kali
8. Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
untuk menjaga
ketertiban dan
keamanan
9. Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah
Persentase hasil Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah
%
Frekuensi Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban
Daerah kali
. Meningkatkan
pendidikan
politik
masyarakat
10. Meningkatnya pendidikan
politik masyarakat.
Rasio permasalahan politik yang terpecahkan terhadap total permasalahan
%
Frekuensi pendidikan politik masyarakat. kali
Revisi Renstra Kesbangpol Kab. Jembrana Tahun 2011-2015
VII-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB VII
P E N U T U P
Perubahan Pertama Perencanaan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik ini disusun sebagai penyempurnaan pedoman bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat
strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan,
yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 – 2016.
Meskipun Perubahan Pertama Renstra ini disusun dengan memperhatikan
kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat
hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya
memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan
eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang
membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan Renstra ini.
Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya
merupakan komitmen seluruh jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Jembrana, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan
akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.
Negara, 28 Pebruari 2012
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Jembrana,
I Gst. Pt. Ngr Darma Putra, S.Sos, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19631110 19903 1 025