Upload
hamien
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RILISSIKAP:KERUSUHANAKSI21-22MEIPASCAPENGUMUMANPILPRES
DEMAJUSTICIAFHUGM
Pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari, KPU menetapkan pemenang dari pilpres.
HasilnyaadalahJokoWidodomenjadipemenangdaripemilihanpilpresdenganpresentase
55,5%mengalahkanPrabowoSubiantodenganpresentase45,5%.1PengumumandariKPU
ini lebih awal dari yangdijadwalkan, dimana seharusnyadilakukanpada tanggal 22Mei
2019. Pengumuman dari KPU ini kemudian ditanggapi oleh beberapa pihak dengan
melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPU dan gedung Bawaslu. Aksi tersebut
dapatdibagimenjadiduatahap.Aksiyangpertamadilakukanpadasorehari,sampaipada
tarawihdengannamaGerakanNasionalKedaulatanRakyat.2Kemudiansetelahmalamhari
sekitar pukul 21:00, setelah melakukan shalat isya dan tarawih massa aksi telah
membubarkandiri.Tiba-tibapadapukul23:00munculmassaaksiyangmunculdidepan
gedung Bawaslumerusak kawat berduri hingga pada akhirnyamenimbulkan kekacauan
sampaipagihari tanggal22Mei2019.3Aksi inikemudianmenjadi semakin ricuhhingga
terdapat massa yang melakukan pembakaran mobil di depan asrama Brimob di
Petamburan.4
Kericuhan tidak berakhir pada pagi hari di tanggal 22 Mei 2019. Siang harinya
kericuhankembaliberlanjut.KericuhanmulaitersebartidakhanyadidepanBawaslu,KPU,
Petamburan, dan Tanah Abang, tetapi juga memulai menyebar ke Slipi. Aksi kemudian
1 Hesti Rika, KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019, CNN Indonesia,https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521020825-32-396686/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres-2019,diaksestanggal23Mei2019.2 Irsyan Hasyim, Massa Aksi 22 Mei Protes Tak Boleh Demo di Depan Bawaslu, Tempo.co,https://nasional.tempo.co/read/1207749/massa-aksi-22-mei-protes-tak-boleh-demo-di-depan-bawaslu/full&view=ok,diaksestanggal23Mei2019.3 Antara, Polri Jelaskan Kronologi Aksi 21 Mei yang Berujung Ricuh, oke news,https://news.okezone.com/read/2019/05/22/337/2058814/polri-jelaskan-kronologi-aksi-21-mei-yang-berujung-ricuh,diaksestanggal23Mei2019.4 Mei Amelia R, Polisi: 9 Mobil di Depan Asrama Brimob Petamburan Dibakar OTK, detik.com,https://news.detik.com/berita/d-4559631/polisi-9-mobil-di-depan-asrama-brimob-petamburan-dibakar-otk,diaksestanggal23Mei2109.
terusberlanjuthinggapadamalamharihinggapagiharitanggal23Mei2019.Kejadianini
menyebabkankerusakanpadaberbagaifasilitasumumyangberadadidaerahdemonstrasi.
Selain itu, kejadian ini menimbulkan banyak korban, hingga pada pukul 22:43 terdapat
sekitar 93 korban yangmasuk rumah sakit akibat aksi ini. Bahkan terdapat satu korban
meninggaldengan luka tembakdikepala.5 Jikamelihatdari sumberyang lain,kepolisian
mengatakan teradpat 7 orang yangmeninggal dunia. 6Kericuhan yang besar inimenjadi
perhatianbagiseluruhwargaIndonesia.Masyarakatsendirimereaksinyadenganberbagai
sikap. Pemerintah sendiri mereaksi aksi tersebut dengan cara membatasi penggunaan
internet yangdimaksudkanuntukmengurangidanmencegahpenyebarankabarbohong.
Haliniakanberakibatpadapenggunainternetyangakankesusahandalammengirimdan
mengunduhfotoatauvideolewataplikasiperpesanan.7
DemonstrasiyangKelewatBatas?
Dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa “Setiap orang
berhakataskebebasanberserikat,berkumpul,danmengeluarkanpendapat”dalamhalini
salahsatunyamengamanatkanbahwasetiaporangberhakuntukmenyampaikanaspirasi
ataupendapatbaik secaraperseoranganmaupunsecarakolektif, sepertiberdemonstrasi
atauunjukrasayangmerupakansalahsatubentukpenyampaianpendapatdimukaumum.
Akantetapiyangperludigarisbawahidalampasal28Jayat(1)yangmenyebutkanbahwa
“setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan benegara”. Lebih lanjut dalam pasal 28J ayat (2) “dalam
menjalankanhakdankebebasannya,setiaporangwajibtundukkepadapembatasanyang
ditetapkanundang-undangdenganmaksudsemata-matauntukmenjaminpengakuanserta
penghormatanatashakdankebebasanoranglaindanuntukmemenuhituntutanyangadil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalamsuatumasyarkatdemokratis”.5HerdanangAhmadFauzan,DaftarKorbanDemoRusuh22Mei,https://tirto.id/daftar-korban-demo-rusuh-22-mei-dWWk,tirto.id,diaksestanggal23Mei2019.6 Adhi Indra Prasetya, Polri: 7 Orang Massa Perusuh Tewas dalam Aksi 21-22 Mei, Penyebab Diusut,detik.com, https://news.detik.com/berita/d-4562615/polri-7-orang-massa-perusuh-tewas-dalam-aksi-21-22-mei-penyebab-diusut,diaksestanggal23Mei2019.7 Herdanang Ahmad Fauzan, Pemerintah Batasi Akses Internet: Tak Bisa Kirim Video dan Foto,tirto.id,https://tirto.id/pemerintah-batasi-akses-internet-tak-bisa-kirim-video-dan-foto-dVkY., diaksestanggal23Mei2019.
Perlu dilihat bahwa kebebasan itu jangan sampaimelanggar hak asasi orang lain
sertamengancamkeamanandanketertibanumum.Dalampasal6Undang-UndangNomor
9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Warga
negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung
jawabuntukmenghormatihak-hakdankebebasanoranglain,menghormatiaturan-aturan
moralyangdiakuiumum,menaatihukumdanketentuanperaturanperundang-undangan
yang berlaku,menjaga danmenghormati keamanan dan ketertiban umum, danmenjaga
keutuhanpersatuandankesatuanbangsa.Olehkarena ituseharusnyasemuaorangyang
melakukan demonstrasi dan aksi yangmenyebabkan kericuhan dan kerusakan tersebut
seharusnyatidakbisadianggapsebagaisuatupenyampaianpendapatdimukaumumyang
bertanggungjawab. Penyampaian di muka umum yang mengakibatkan kerusakan dan
melanggarketertibanumumtersebutdapatmembuatpelaku-pelakunyadiancamdengan
delikpidana.
Sebagai democratische-rechtstaat, demokrasi harus dilaksanakan melalui koridor-
koridorhukum.Penyampaianpendapatdanhal-halyangberkaitandengandemokrasidan
politikseharusnyatidakmelewatibatas-batasaturanyangada.Halinimenjaminhak-hak
oranglainsesuaidenganPasal28JUUD1945.Jikamemangterjadisuatuketidakadilanatau
kecurangandalamprosesdemokrasi,hukumsendiritelahmemberikanjalanpenyelesaian
melalui mekanisme hukum. Terdapat banyak mekanisme hukum untuk melindungi hak
dankeadilandibidangdemokrasitermasukpemilu.Dalamranahpemiluteradapatbanyak
mekanisme seperti peradilan etik melalui DKPP, PTUN, dan pada sengketa hasil pemilu
melalui Mahkamah Konstitusi. Sehingga seharusnya aksi besar-besaran hingga pada
akhirnya menggangu ketertiban umum tidak perlu untuk dilakukan. Aksi seperti itu
sebenarnya telah menyalahi konsep dasar dari democratische-rechstaat atau negara
demokrasiyangberdasarkanpadahukum.Bahkanhaltersebutjugabertentangandengan
Pancasila yang mengedepankan pada musyawarah yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan.
PembatasanPenggunaanInternetLegalatauIlegal?
Sepertiyangkitatahubahwapemerintahmelakukanpembatasanterhadapjaringan
internetdengantujuanuntukmencegahpenyebarankabarbohong.Jikakitamelihatpada
Pasal40ayat(2a)UUITE,pemerintahwajibmelakukanpencegahanpenyebarluasandan
penggunaaninformasiyangdilarangsesuaidenganperaturanperundang-undangan.Pasal
dalam UU ITE tersebut dapat menjadi legitimasi dari pemerintah untuk melakukan
pembatasan akses jaringan internet untukmengurangi penyebaran kabar bohong.Kabar
bohongyangmerupakansalahsatukontenyangdilarangmenurutperaturanperundang-
undangan. Melakukan pembatasan terhadap jaringan internet dapat dikatakan sebagai
salahsatupencegahandaripenyebarankabarbohong.Sehinggadapatdisimpulkanbahwa
pemerintah bukan inginmembatasi informasi publik ataumembuat rakyatmarah tetapi
inginmencegahpenyebarluasankabarbohong.
Dilihat dari kemanfaatannya, pembatasan terhadap jaringan internet secara luas
dapatmerugikanmasyarakat. Pembatasan tersebutdapatmembuatkegiatanmasyarakat
menjadi terhambat karena komunikasinya yang terganggu. Secara kemanfaatan,
pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah memang tidak tepat sasaran seperti yang
diharapkankarenapemerintah tidakhanyamemblokir sumberkabarbohong tetapi juga
merugikan masyarakat luas. Tetapi jika kita melihat kemampuan pemerintah dalam
menanganiberitabohong,dengankeadaanyanggentingdengankericuhanyangbesardi
Jakarta, keadaan akan menjadi semakin tidak karuan. Hal ini disebabkan karena
penanganan pemerintah yang selama ini masih belum efektif dalam melakukan
pembatasan dan pemblokiran terhadap sumber-sumber kabar bohong. Sehingga
pembatasan internet untukmengurangi persebaran kabar bohongmenjadi jalan terbaik
darisegalapilihanterburuk.
Yang perlu menjadi catatan penting adalah pembatasan terhadap akses internet
seharusnya dilakukan dengan tempo yang sesingkat mungkin. Selain keadaan di dunia
maya,keadaandidunianyataharus segeraditenangkanolehpemerintah. Jikakondisidi
dunia nyata telah kondusif, maka pemerintah harus segera untukmengembalikan akses
terhadap jaringan internet seperti semula. Pembatasan terhadap internet yang terus
menerusakanmengubahkebijakanpemerintahinidarisuatupencegahanterhadapsuatu
hal yang dilarang undang-undang menjadi suatu hal otoriter dan melanggar hak asasi
manusia.
KorbandariAksi
Dalam aksi tersebut sebagaimana yang kita tahu ada korban luka-luka sampai
kematian yang disebabkan dari aksi dari yang berakhir ricuh tersebut. Korban tersebut
tidak hanya berasal dari massa aksi tetapi juga dari aparat kepolisian. Dikabarkan oleh
pihakkepolisianterdapat14orangyangterlukakarenaaksidiJakartatersebut.8Aksiyang
ricuhtersebutsecaratidaklangsungmerugikanbagikeduabelahpihakyaitupihakmassa
aksidanpihakkepolisian.
Mengenaikorbanyangmeninggalduniaakibat luka tembakdikepala,masyarakat
perlu untuk hati-hati dalam menanggapi isu yang beredar. Masyarakat jangan sampai
terprovokasi pada berita-berita yang belum jelas kebenarannya mengenai penyebab
saudara kita yang meninggal akibat luka tembak tersebut. Praduga tak bersalah harus
dijunjungtinggidalammelihatkasusinisehinggakitasemuatidaksalahsecarapihakdan
tanpa dasar menuduh berbagai pihak sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Kepolisian
jugaharussegeramelakukanproseshukumterhadapkasustersebutdankasusyang lain
yang berkaitan dengan aksi tersebut untuk segera memenuhi rasa keadilan ditengah
masyarakat.
PolitisiyangMemanfaatkanKeadaan
Keadaanyangricuhdantidakkondusifsepertiinidapatdimanfaatkanolehberbagai
pihak, termasukoligarki,demimelaksanakankepentingan-kepentingannya.Kepentingan-
kepentingan tersebut dapat dimanfaatkan oleh politisi di kedua kubu yang membelah
masyarakat selama masa pemilu ini. Para politisi tersebut dapat menjadikan kondisi
menjadi semakin tidak kondusif dengan tujuan untuk saling melegitimasi bahwa pihak
lawannyayangharusdipersalahakanatassegalakericuhanyangterjadi.DiIndonesiayang
didasarkanpadaPancasila,seharusnyaparapolitisitersebutmenjadiseorangnegarawan.
Sebagai seorang negarawan para politisi seharusnya tidakmemperkeruh suasana tetapi
membuatsuasanamenjaditenangdanteduh.
Jika para politisi dengan segala ego mereka masih belum bisa bersikap sebagai
negarawan,masyarakat seharusnya bisa lebih bijak dalammenanggapi isu-isu yang ada.8AudreySantoso,20PolisiTerlukaSaatPengamananAksi21-22Mei,detik.com,https://news.detik.com/berita/d-4562696/20-polisi-terluka-saat-pengamanan-aksi-21-22-mei,diaksestanggal23Mei2019.
Masyarakat perlu sadar dan jauhmelihat kedalam akar permasalahan yang ada. Bahwa
permasalahan yang ada sekarangbukanhanya sekadar permasalahan identitas, ideologi,
atau agama. Identitas-identitas primordial seperti itu biasa digunakan sebagai alat oleh
politisi-politisi yang ada untuk menimbulkan kericuhan demi mewujudkan
kepentingannya.Masyarakatperlusadarbahwaperangataupermasalahanyangadabukan
merupakanperang identitas, ideologi,atauagamatetapimerupakanperangkepentingan.
Setelahmasyarakat sadarmengenai hal tersebutmasyarakat seharusnyabisa lebih bijak
dalam menanggapi suatu kasus. Hingga pada akhirnya tidak mudah terpantik oleh
propaganda-propaganda yang akan merugikan masyarakat dan kepentingan umum itu
sendiri.
Berdasarkanpadakajiandiatas,DemaJusticiamengambilsikapsebagaiberikut:
1. Turutberdukacitaataskorbanyangmeninggalduniaakibatkerusuhan;
2. Menuntut pihak yang berwenang untuk segera melakukan investigasi terhadap
peristiwapenembakan,dantindakpidanalainnya;
3. Mengusut tuntas dan menindak tegas aktor kerusuhan dan perusakan fasilitas
publik;
4. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap hati-hati dan tidak mudah
terprovokasiterhadapinformasiyangberedardimedia;
5. Menghimbau lapisan masyarakat untuk bersikap tenang, kondusif, serta
menyampaikanaspirasiyangadasesuaidengankoridorhukumyangadasehingga
sesuaidengannilai-nilaidemokrasi;
6. Mendesak para politisi untuk menghormati proses pemilu, melakukan proses
rekonsiliasipascapemiluagartidakmenyebabkanperpecahanyangberkelanjutan
dimasyarakat;
DaftarPustaka
Amelia,Mei,Polisi:9MobildiDepanAsramaBrimobPetamburanDibakarOTK,detik.com,https://news.detik.com/berita/d-4559631/polisi-9-mobil-di-depan-asrama-brimob-petamburan-dibakar-otk,diaksestanggal23Mei2109.
Antara, Polri Jelaskan Kronologi Aksi 21 Mei yang Berujung Ricuh, oke news,https://news.okezone.com/read/2019/05/22/337/2058814/polri-jelaskan-kronologi-aksi-21-mei-yang-berujung-ricuh,diaksestanggal23Mei2019.
Fauzan, Herdanang Ahmad, Pemerintah Batasi Akses Internet: Tak Bisa Kirim Video danFoto, tirto.id,https://tirto.id/pemerintah-batasi-akses-internet-tak-bisa-kirim-video-dan-foto-dVkY.,diaksestanggal23Mei2019.
Fauzan, Herdanang Ahmad, Daftar Korban Demo Rusuh 22 Mei,https://tirto.id/daftar-korban-demo-rusuh-22-mei-dWWk,tirto.id,diaksestanggal23Mei2019.
Hasyim, Irsyan,Massa Aksi 22 Mei Protes Tak Boleh Demo di Depan Bawaslu, Tempo.co,https://nasional.tempo.co/read/1207749/massa-aksi-22-mei-protes-tak-boleh-demo-di-depan-bawaslu/full&view=ok,diaksestanggal23Mei2019.
Prasetya,AdhiIndra,Polri:7OrangMassaPerusuhTewasdalamAksi21-22Mei,PenyebabDiusut, detik.com, https://news.detik.com/berita/d-4562615/polri-7-orang-massa-perusuh-tewas-dalam-aksi-21-22-mei-penyebab-diusut,diaksestanggal23Mei2019.
Rika, Hesti, KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019, CNN Indonesia,https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521020825-32-396686/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres-2019,diaksestanggal23Mei2019.
Santoso, Audrey, 20 Polisi Terluka Saat Pengamanan Aksi 21-22 Mei, detik.com,https://news.detik.com/berita/d-4562696/20-polisi-terluka-saat-pengamanan-aksi-21-22-mei,diaksestanggal23Mei2019.