RINCIAN KEGIATAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KM 20 TAHUN 2008.doc 1

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 20 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM. 43 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM. 1 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2008, telah diatur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator di bidang transportasi udara, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;


c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf b, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Nomor 3481);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (lembaran Negara tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang

Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun

2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2008;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1241/M.PAN/5/2008 tanggal 12 Mei 2008;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 43 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 1 TAHUN 2008.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan : a. Nomor KM. 62 Tahun 2005; b. Nomor KM. 35 Tahun 2006; c. Nomor KM. 37 Tahun 2006; d. Nomor KM. 1 Tahun 2008;

Diubah pada BAB VI dan ketentuan Pasal 368 sampai dengan Pasal 512 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“ BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 368

(1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah unsur

pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

(2) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipimpin oleh Direktur Jenderal.


Pasal 369

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan udara.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di

bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara,

bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

d. pelaksanaan sertifikasi dan/atau perijinan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

e. pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;


f. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

g. penegakan hukum / tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara;

i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 371

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdiri dari : a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. Direktorat Angkutan Udara;

c. Direktorat Bandar Udara;

d. Direktorat Keamanan Penerbangan;

e. Direktorat Navigasi Penerbangan;

f. Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat

Udara.


Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pasal 372

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana,

program dan anggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. pengelolaan urusan tata usaha keuangan, akuntansi,

penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c. penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penyuluhan hukum serta kerjasama luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

d. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah

tangga dan hubungan masyarakat serta hubungan antar lembaga;

e. penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.


Pasal 374

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdiri dari : a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Hukum;

d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 375

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana jangka panjang dan menengah, penyusunan dan revisi rencana program dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, bimbingan pelaksanaan program, penataan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas kinerja unit kerja, dan pengelolaan sistem informasi manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi, penelaahan,

penyusunan dan tinjau ulang rencana kebijakan dibidang transportasi udara, tinjau ulang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) / rencana strategis, cetak biru, pengelolaan sistem informasi manajemen pemerintahan dan E-goverment, penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI), standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik serta penyiapan bahan kebijakan di bidang organisasi dan tata laksana;


b. penyiapan pelaksanaan koordinasi, penelaahan, penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja (RENJA), prioritas program tahunan dan bantuan / pinjaman luar negeri;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis dan

evaluasi kinerja, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan, pemberian bimbingan pelaksanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program.

Pasal 377

Bagian Perencanaan, terdiri dari : a. Subbagian Rencana; b. Subbagian Program; c. Subbagian Analisa dan Evaluasi.

Pasal 378

(1) Subbagian Rencana mempunyai tugas :

a. pengelolaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana dalam rangka penyiapan pengambilan kebijakan di bidang transportasi udara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis (Renstra) serta cetak biru;

b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar

Nasional Indonesia (SNI), Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik, studi dan kajian kebijakan di bidang transportasi udara;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan

sistem informasi manajemen pemerintahan dan E-goverment;


d. evaluasi, analisis dan penelaahan serta

penyiapan bahan penyusunan rancangan penataan kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek/Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kajian, penelaahan prioritas program tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penyusunan daftar usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyiapan proses pengesahan konsep DIPA;

e. penyiapan bahan koordinasi serta pembahasan usulan program dan rencana anggaran di tingkat Departemen Perhubungan;

f. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penyusunan kegiatan program bantuan / pinjaman luar negeri (green book and blue book) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.


(3) Subbagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan : a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

dokumen penetapan kinerja tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan tahunan dan nota keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

d. evaluasi pelaksanaan program terhadap sasaran program yang telah ditentukan;

e. penyiapan bahan pelaporan dan rapat koordinasi antar lembaga;

f. penyiapan bahan koordinasi usulan pembahasan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) serta revisi POK.

Pasal 379

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), koordinasi pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA), penyusunan dan pengusulan pengelola anggaran, penatausahaan dan penyusunan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penatausahaan pelaksanaan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, penyusunan laporan keuangan, evaluasi dan pemantauan anggaran serta verifikasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.


Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penatausahaan, pembinaan,

penyusunan laporan keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), evaluasi, pemantauan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan verifikasi laporan keuangan, penatausahaan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan penggunaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), koordinasi tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), penyusunan dan pengusulan pengelola anggaran;

c. penyiapan bahan pembinaan penatausahaan,

inventarisasi, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan barang milik negara serta penyusunan laporan barang milik negara.

Pasal 381

Bagian Keuangan, terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha Barang Milik Negara; b. Subbagian Tata Usaha Penerimaan Negara Bukan

Pajak dan Laporan Hasil Audit;

c. Subbagian Akuntansi.


Pasal 382

(1) Subbagian Tata Usaha Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan : a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan

Barang Milik Negara (BMN); b. penatausahaan Barang Milik Negara (BMN); c. inventarisasi Barang Milik Negara (BMN); d. penatausahaan pemanfaatan Barang Milik

Negara (BMN); e. penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan

Barang Milik Negara (BMN); f. penyusunan laporan Barang Milik Negara

(BMN) berdasarkan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);

g. penatausahaan serah terima hasil kegiatan.

(2) Subbagian Tata Usaha Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Laporan Hasil Audit mempunyai tugas melakukan : a. penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pemantauan penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

c. analisis dan evaluasi pelaksanaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP); d. penyiapan bahan koordinasi serta analisis dan

evaluasi penetapan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);


e. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

f. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

g. penyiapan bahan koordinasi tindak lanjut

Laporan Hasil Audit (LHA) dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);

h. penyiapan bahan koordinasi dan pengusulan

pengelola anggaran.

(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan :

a. penyiapan bahan penatausahaan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. pelaksanaan fiatering / penelitian dokumen

keuangan DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c. pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai Kantor

Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; d. pemantauan, evaluasi dan verifikasi anggaran

di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

e. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

laporan realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

f. penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan

laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;


g. penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

h. rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan.

Pasal 383

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum, penyelesaian masalah hukum serta koordinasi pelaksanaan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan telaahan hukum dan penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum;

b. penyiapan bahan pertimbangan hukum, pembuatan

perjanjian, kontrak serta penyelesaian perselisihan dan permasalahan hukum serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK);

c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan penilaian

opini masyarakat, publikasi serta pelaksanaan urusan kerjasama luar negeri.

Pasal 385

Bagian Hukum, terdiri dari :

a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Bantuan Hukum; c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar

Negeri.


Pasal 386

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan :

a. penyiapan bahan telaahan hukum; b. penyiapan bahan dan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan;

c. dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan;

d. sosialisasi peraturan perundang-undangan.

(2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas

melakukan :

a. penyiapan dan penyusunan bahan pertimbangan hukum;

b. penyiapan naskah perjanjian / kontrak dan

kesepahaman / kesepakatan bersama (MoU);

c. penyiapan bahan pemrosesan dan pemberian bantuan penyelesaian kasus sengketa tata usaha negara, kepidanaan, keperdataan di lembaga peradilan;

d. penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan

terhadap pelaksanaan aturan perundang-undangan dan pelaksanaan naskah perjanjian / kontrak serta kesepahaman / kesepakatan bersama (MoU);

e. penyiapan program dan pemantauan rencana

aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN-PK);

f. penyiapan bahan pembinaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) bidang penerbangan sipil.


(3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan: a. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan

penilaian masyarakat terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. penyiapan bahan publikasi kegiatan dan

kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

materi dan administrasi pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri baik bilateral, multilateral dan lembaga internasional di bidang penerbangan;

d. penyiapan bahan pendapat hukum (legal

opinion) dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri;

e. penyiapan bahan tanggapan dan koordinasi

perkembangan ketentuan internasional di bidang penerbangan;

f. penyiapan bahan penyusunan rencana,

penelaahan dan penyiapan materi ratifikasi konvensi, persetujuan dan perjanjian internasional di bidang penerbangan.

. Pasal 387

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta tata usaha dan rumah tangga.


Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan

usulan formasi dan pengadaan pegawai, penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. penyusunan rencana pengembangan dan pembinaan

karier dan kesejahteraan pegawai; c. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, pemeliharaan,

pengadaan, analisis kebutuhan, pendistribusian, pengelolaan barang, dan pengelolaan rumah tangga.

Pasal 389

Bagian Kepegawaian dan Umum, terdiri dari : a. Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan; b. Subbagian Pengembangan dan Kesejahteraan; c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 390

(1) Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan

mempunyai tugas :

a. pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap kebutuhan pegawai;

b. penyiapan bahan formasi pegawai;

c. penyiapan bahan rencana pengadaan dan usulan

pengangkatan calon PNS;


d. pelaksanaan administrasi kepangkatan bagi PNS;

e. penyiapan bahan rencana mutasi bagi pejabat

dan PNS; f. penyiapan bahan pemberhentian dan pensiun

pegawai;

g. pengelolaan data base, sistem dan informasi kepegawaian.

(2) Subbagian Pengembangan dan Kesejahteraan

mempunyai tugas : a. penyiapan bahan usulan pendidikan dan

pelatihan serta pengembangan pegawai; b. penyiapan bahan pelaksanaan ujian dinas dan

ujian penyesuaian ijasah; c. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan

kesejahteraan pegawai dan pemberian tanda penghargaan;

d. penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai dan pencatatan prestasi kerja pegawai;

e. pelaksanaan administrasi dan penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional;

f. pelaksanaan tata usaha kepegawaian.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas :

a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan,

pendistribusian surat dan pengelolaan takah; b. pengelolaan dan pelaksanaan pemeliharaan

gedung kantor, serta sarana dan prasarana gedung;


c. pelaksanaan urusan perjalanan dinas di dalam dan luar negeri;

d. pelaksanaan kegiatan protokoler; e. pengelolaan pemeliharaan kendaraan dinas /

antar jemput pegawai; f. pengelolaan perpustakaan; g. pelaksanaan keamanan dalam kantor; h. pelaksanaan kegiatan rapat dinas; i. analisis kebutuhan, pengadaan barang,

pendistribusian, serta pengelolaan barang / pergudangan di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

j. pengelolaan administrasi penerimaan,

penyimpanan dan pengeluaran barang di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

Bagian Keempat

Direktorat Angkutan Udara

Pasal 391

Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, perizinan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan dibidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.


Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Direktorat Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem

data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;

b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria,

sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;

c. pelaksanaan pemberian izin di bidang

penyelenggaraan pelayanan angkutan udara; d. pelaksanaan dan perumusan naskah perjanjian dan

kerja sama bilateral dan multilateral di bidang angkutan udara;

e. pelaksanaan perjanjian angkutan udara bilateral dan

multilateral serta kerjasama lembaga internasional di bidang angkutan udara;

f. pelaksanaan penerbitan persetujuan kerjasama

perusahaan angkutan udara; g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk

fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional; h. pelaksanaan pertemuan di bidang fasilitasi pelayanan

angkutan udara internasional; i. pelaksanaan tanggapan dan masukan terhadap

perubahan annex 9 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional tentang Facilitation

j. pelaksanaan audit kinerja pelayanan angkutan udara;


k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;

l. penegakan hukum / tindakan korektif terhadap

pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara;

n. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan

rumah tangga Direktorat.

Pasal 393

Direktorat Angkutan Udara terdiri dari :

a. Subdirektorat Sistem Data dan Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara;

b. Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal; c. Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

dan Non Niaga; d. Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara; e. Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha

Angkutan Udara; f. Subbagian Tata Usaha.


Pasal 394

Subdirektorat Sistem Data dan Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Subdirektorat Sistem Data dan Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

sistem dan data angkutan udara serta standarisasi pelayanan angkutan udara;

b. penyiapan bahan standarisasi, norma, pedoman,

kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan informasi angkutan udara serta standarisasi pelayanan angkutan udara yang meliputi pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, pelayanan pengangkutan kargo dan penumpang, dan pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

c. penyiapan pelaksanaan evaluasi data lalu lintas

angkutan udara dalam rangka pengembangan jaringan angkutan udara dan pengembangan bandar udara;

d. penyiapan bahan penetapan sistem, rute dan jaringan

penerbangan serta kapasitas angkutan udara dan bandar udara;

e. penyiapan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;


f. pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara;

g. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk

bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara;

h. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan

penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara.

Pasal 396

Subdirektorat Sistem Data dan Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara, terdiri dari : a. Seksi Sistem dan Data Angkutan Udara;

b. Seksi Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara.

Pasal 397 (1) Seksi Sistem dan Data Angkutan Udara mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang sistem, rute, jaringan penerbangan, kapasitas angkutan udara, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;


b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem, rute dan jaringan penerbangan, kapasitas angkutan udara dan bandar udara, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;

c. pelaksanaan evaluasi data lalu lintas angkutan

udara dalam rangka pengembangan jaringan angkutan udara dan pengembangan bandar udara;

d. penetapan sistem, rute dan jaringan

penerbangan serta kapasitas angkutan udara dan bandar udara;

e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;

f. pengawasan (dalam arti pemantauan dan

penilaian) berkelanjutan di bidang sistem, rute dan jaringan penerbangan, kapasitas angkutan udara dan bandar udara, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;

g. pengendalian (dalam arti pemberian arahan,

petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem, rute dan jaringan penerbangan serta kapasitas angkutan udara dan bandar udara, pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;


h. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem, rute dan jaringan penerbangan serta kapasitas angkutan udara dan bandar udara, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang angkutan udara;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang sistem data angkutan udara. (2) Seksi Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, on time performance perusahaan angkutan udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman,

kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, on time performance perusahaan angkutan udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

c. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian) berkelanjutan di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, on time performance perusahaan angkutan udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

d. pengendalian (dalam arti pemberian arahan,

petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, on time performance perusahaan angkutan udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;


e. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan

penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, on time performance perusahaan angkutan udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang standarisasi pelayanan angkutan udara.

Pasal 398

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal menyelenggarakan fungsi :


kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;

b. penyiapan bahan penyusunan standarisasi, norma,

pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kegiatan angkutan udara berjadwal dalam negeri dan luar negeri;

c. penyiapan bahan evaluasi permintaan jasa angkutan

udara untuk pengembangan rute dan kapasitas angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;


d. penerbitan persetujuan rute dan perubahan kapasitas angkutan udara;

e. pemberian persetujuan terbang (Flight Approval / FA)

dalam negeri dan luar negeri;

f. pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;


angkutan udara berjadwal dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 400

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal terdiri dari : a. Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam

Negeri; b. Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri.

Pasal 401

(1) Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan: a. perumusan kebijakan di bidang angkutan udara

niaga berjadwal dalam negeri;


b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

c. pelaksanaan evaluasi permintaan jasa angkutan

udara untuk pengembangan rute dan kapasitas angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

d. penerbitan persetujuan rute dan perubahan

kapasitas angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

e. pelaksanaan pemberian persetujuan terbang

(Flight Approval / FA) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;


penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;


bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.


(2) Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a. perumusan kebijakan di bidang angkutan udara

niaga berjadwal luar negeri; b. penyusunan norma, pedoman, kriteria, sistem

dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

c. evaluasi permintaan jasa angkutan udara untuk

pengembangan rute dan kapasitas angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

d. penerbitan persetujuan rute dan perubahan

kapasitas angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;

e. pemberian persetujuan terbang (Flight Approval

/ FA) angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;


penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri;


bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri.


Pasal 402

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga menyelenggarakan fungsi :


kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji, serta angkutan udara perintis;


pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji, serta angkutan udara perintis;

c. penyiapan bahan evaluasi permintaan jasa angkutan

udara untuk pengembangan kapasitas angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri;

d. penyiapan bahan pemberian persetujuan terbang

(Flight aproval / FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri;

e. penyiapan bahan evaluasi pemanfaatan rute yang tidak

diterbangi oleh angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara perintis;


f. pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji serta angkutan udara perintis;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji serta angkutan udara perintis;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji serta angkutan udara perintis;


angkutan udara tidak berjadwal dan non niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji serta angkutan udara perintis.

Pasal 404

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga, terdiri dari : a. Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan

Non Niaga Dalam Negeri; b. Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan

Non Niaga Luar Negeri.


Pasal 405

(1) Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang angkutan udara

niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga dalam negeri yang meliputi standarisasi kegiatan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis;


udara untuk pengembangan daerah operasi angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri;

d. pemberian persetujuan terbang (Flight Approval

/ FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri;

e. pengawasan (dalam arti pemantauan dan

penilaian) berkala dan berkelanjutan pelaksanaan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis;

f. pengendalian (dalam arti pemberian arahan,

petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis;


g. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan

penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga dalam negeri serta angkutan udara perintis.

(2) Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan

Non Niaga Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a. perumusan kebijakan di bidang angkutan udara

niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga luar negeri serta angkutan udara haji;

b. penyusunan norma, pedoman, kriteria, sistem

dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga luar negeri serta angkutan udara haji;


udara untuk pengembangan kapasitas angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;

d. pemberian persetujuan pelaksanaan angkutan

udara haji; e. pemberian persetujuan terbang (Flight Approval

/ FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga luar negeri;


penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga luar negeri serta angkutan udara haji;



petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga luar negeri serta angkutan udara haji;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga luar negeri serta angkutan udara haji;


bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga luar negeri serta angkutan udara haji;

Pasal 406

Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama angkutan udara bilateral, multilateral dan lembaga internasional serta pelayanan fasilitasi (FAL) untuk kelancaran penyediaan jasa angkutan udara ke dan dari luar negeri.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

kerjasama bilateral, multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta kerjasama perusahaan angkutan udara;



kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama bilateral, multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara dan pelayanan fasilitasi (FAL);

c. penyiapan bahan pelaksanaan perjanjian angkutan

udara bilateral dan multilateral serta kerjasama lembaga internasional di bidang angkutan udara;

d. penyiapan bahan penerbitan persetujuan kerjasama

perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara; e. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait

untuk fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional;

f. penyiapan bahan pertemuan di bidang fasilitasi

pelayanan angkutan udara internasional;

g. penyiapan bahan tanggapan dan masukan terhadap perubahan annex 9 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional tentang Facilitation;

h. pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian)

berkala dan berkelanjutan di bidang kerjasama bilateral, multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara dan fasilitasi serta kerjasama perusahaan angkutan udara;

i. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk

bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama bilateral, multilateral, lembaga internasional di bidang angkutan udara dan fasilitasi serta kerjasama perusahaan angkutan udara;


j. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama bilateral, multilateral, lembaga internasional di bidang angkutan udara dan fasilitasi serta kerjasama perusahaan angkutan udara;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

kerjasama angkutan udara dan fasilitasi serta kerjasama perusahaan angkutan udara.

Pasal 408

Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara, terdiri dari : a. Seksi Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan

Udara; b. Seksi Kerjasama Multilateral dan Lembaga

Internasional.

Pasal 409

(1) Seksi Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan:

a. perumusan kebijakan di bidang perjanjian

kerja sama bilateral di bidang angkutan udara dan kerjasama perusahaan angkutan udara;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang perjanjian kerjasama bilateral dan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;

c. perjanjian angkutan udara bilateral dan

kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;


d. penerbitan persetujuan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang kerjasama bilateral dan perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;

e. pengawasan (dalam arti pemantauan dan

penilaian) berkala dan pengawasan berkelanjutan di bidang kerjasama bilateral dan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama bilateral dan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama bilateral dan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;

h. evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama

bilateral dan kerjasama perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara;


bidang kerjasama bilateral dan perusahaan angkutan udara di bidang angkutan udara.

(2) Seksi Kerjasama Multilateral dan Lembaga

Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan: a. perumusan kebijakan prosedur di bidang

perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi;



kriteria, sistem dan prosedur di bidang perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi;

c. pelaksanaan perjanjian angkutan udara

multilateral serta kerjasama lembaga internasional di bidang angkutan udara;

d. penerbitan persetujuan kerjasama perusahaan

angkutan udara di bidang Kerjasama Multilateral dan Lembaga Internasional di bidang angkutan udara;

e. koordinasi dengan instansi terkait untuk

fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional di bidang angkutan udara;

f. pertemuan di bidang fasilitasi pelayanan

angkutan udara internasional;

g. tanggapan dan masukan terhadap perubahan annex 9 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional tentang Facilitation.

h. pengawasan (dalam arti pemantauan dan

penilaian) berkala dan berkelanjutan di bidang perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi;

i. pengendalian (dalam arti pemberian arahan,

petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur dibidang perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi;


j. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur dibidang perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang

perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara serta pelayanan fasilitasi.

Pasal 410

Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara.

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bimbingan

usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara serta tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di bandar udara dan penunjang angkutan udara (general sales agent / GSA);

b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria,

sistem dan prosedur di bidang pengembangan rute baru angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, bimbingan usaha angkutan udara, tarif jasa pelayanan angkutan udara, tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara dan penunjang angkutan udara;


c. pelaksanaan evaluasi tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara;

d. pelaksanaan penetapan tarif jasa pelayanan angkutan

udara dan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara serta penunjang angkutan udara;

e. pelaksanaan quality assurance pelayanan angkutan

udara, tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara serta penunjang angkutan udara;

f. pelaksanaan evaluasi ranking pemeringkatan kinerja

pelayanan angkutan udara dan kinerja usaha angkutan udara;

g. pelaksanaan evaluasi izin usaha dan izin kegiatan

angkutan udara;

h. pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi penggunaan tenaga kerja di bidang penerbangan;

i. pelaksanaan tindak lanjut keluhan dan saran pengguna

jasa angkutan udara;

j. pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) yang berupa audit berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara serta tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara;

k. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk

bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara serta tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara;


l. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara serta tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara serta tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara di bandar udara.

Pasal 412

Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan Usaha Angkutan Udara; b. Seksi Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara.

Pasal 413

(1) Seksi Bimbingan Usaha Angkutan Udara mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan : a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan

usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengembangan rute baru angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;


udara untuk pengembangan daerah operasi baru angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga dalam negeri;


d. pelaksanaan evaluasi terhadap izin usaha dan

izin kegiatan angkutan udara;

e. pelaksanaan evaluasi terhadap pemeringkatan kinerja usaha perusahaan angkutan udara;


penilaian) yang berupa audit berkala dan berkelanjutan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara.

(2) Seksi Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang tarif jasa

pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;



kriteria, sistem dan prosedur di bidang evaluasi tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

c. pelaksanaan evaluasi tarif jasa pelayanan

angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

d. pelaksanaan penetapan tarif jasa pelayanan

angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

e. pelaksanaan quality assurance standarisasi

pelayanan jasa angkutan udara;

f. pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi penggunaan tenaga kerja di bidang penerbangan;

g. pelaksanaan tindak lanjut keluhan dan saran

pengguna jasa angkutan udara; h. pengawasan (dalam arti pemantauan dan

penilaian) yang berupa audit berkala dan berkelanjutan di bidang tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;


j. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar udara.

Pasal 414

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Bandar Udara

Pasal 415

Direktorat Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara.


Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Direktorat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:


tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;

b. penyiapan bahan penyusunan standar , norma,

pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;

c. pelaksanaan sertifikasi operasi bandar udara; d. pengawasan dan pengendalian di bidang tatanan

kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;

e. penegakan hukum / tindakan korektif terhadap

pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personil dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara;

g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan



Pasal 417

Direktorat Bandar Udara terdiri dari : a. Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan

Lingkungan; b. Subdirektorat Prasarana Bandar Udara; c. Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara; d. Subdirektorat Personil dan Operasi Bandar Udara;

e. Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara;

f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 418

Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata

bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma,

pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;


c. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;

d. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk

bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara;

f. evaluasi dan pelaporan di bidang tata bandar udara,

tata lingkungan dan kawasan bandar udara.

Pasal 420 Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan terdiri dari : a. Seksi Tata Bandar Udara; b. Seksi Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara.

Pasal 421

(1) Seksi Tata Bandar Udara mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang tata bandar udara, kelayakan pembangunan dan pengembangan bandar udara, penetapan lokasi, rencana induk, serta keterpaduan program pengembangan antar moda dan lintas sektoral;


b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, kelayakan pembangunan dan pengembangan bandar udara, penetapan lokasi, rencana induk, serta keterpaduan program pengembangan antar moda dan lintas sektoral;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, kelayakan pembangunan dan pengembangan bandar udara, penetapan lokasi, rencana induk, serta keterpaduan program pengembangan antar moda dan lintas sektoral;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, kelayakan pembangunan dan pengembangan bandar udara, penetapan lokasi, rencana induk, serta keterpaduan program pengembangan antar moda dan lintas sektoral;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tata bandar udara, kelayakan pembangunan dan pengembangan bandar udara, penetapan lokasi, rencana induk, serta keterpaduan program pengembangan antar moda dan lintas sektoral;


tata bandar udara.


(2) Seksi Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Batas Kawasan Kebisingan (BKK), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Eco-Airport;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Eco-Airport;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Eco-Airport;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Eco-Airport;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Eco-Airport;


tata lingkungan dan kawasan bandar udara.


Pasal 422

Subdirektorat Prasarana Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana bandar udara.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Subdirektorat Prasarana Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :


program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;

c. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian

atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;


e. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara;

f. evaluasi dan pelaporan di bidang program dan

standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara.

Pasal 424

Subdirektorat Prasarana Bandar Udara terdiri dari :

a. Seksi Program dan Standarisasi Prasarana Bandar

Udara; b. Seksi Verifikasi Prasarana Bandar Udara.

Pasal 425

(1) Seksi Program dan Standarisasi Prasarana Bandar

Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang prasarana bandar udara dibidang prasarana bangunan / building facilities yaitu bangunan terminal, bangunan cargo, bangunan operasi, bangunan teknik, bangunan umum, parkir, jalan dan jembatan, interior, pagar dan landscape, prasarana pergerakan pesawat udara / aircraft movement area yaitu runway (R/W), taxiway (T/W), Apron (A/P), shoulder, sistem drainase, tanggul dan marka, dan fasilitas penunjang movement area lainnya serta program pengembangan bandar udara;

b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman dan

kriteria, sistem dan prosedur di bidang prasarana bangunan prasarana pergerakan pesawat udara;


c. pelaksanaan verifikasi design pembangunan

prasarana bandar udara; d. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang prasarana bangunan dan prasarana pergerakan pesawat udara serta program pengembangan bandar udara;

e. pengendalian (dalam arti pemberian arahan,

petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang prasarana bangunan dan prasarana pergerakan pesawat udara serta program pengembangan bandar udara;

f. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan

penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang prasarana bangunan dan prasarana pergerakan pesawat udara serta program pengembangan bandar udara;

g. evaluasi dan pelaporan di bidang program dan

standarisasi prasarana bandar udara.

(2) Seksi Verifikasi Prasarana Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang verifikasi

prasarana bandar udara; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria,

sistem dan prosedur di bidang verifikasi prasarana bandar udara;


c. pelaksanaan verifikasi prasarana bandar udara; d. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi prasarana bandar udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi prasarana bandar udara;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi prasarana bandar udara;

g. evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi

prasarana bandar udara.

Pasal 426

Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan utilitas bandar udara.


Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;


pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;

c. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian

atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;

f. evaluasi dan pelaporan di bidang program dan

standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara, dan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara.


Pasal 428

Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara terdiri dari: a. Seksi Program dan Standarisasi Peralatan dan Utilitas

Bandar Udara; b. Seksi Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara.

Pasal 429

(1) Seksi Program dan Standarisasi Peralatan dan Utilitas

Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang peralatan dan

utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria,

sistem dan prosedur di bidang peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan,


standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);



peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system).

(2) Seksi Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a. perumusan kebijakan di bidang verifikasi

peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);


sistem dan prosedur di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);


c. pelaksanaan verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

d. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);



penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system);

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara yaitu airfield lighting system, sistem catu daya, sistem jaringan distribusi kelistrikan, sistem pengaman kelistrikan, sistem pengamanan bangunan gedung terhadap kebakaran, sistem utilitas bangunan, sistem mekanikal dan elektrikal bangunan serta penerangan jalan dan halaman parkir, sistem informasi dan elektronika bandar udara serta sistem Depot Pengisian Pesawat Udara / DPPU (fuel farm system).

Pasal 430

Subdirektorat Personil dan Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang personil dan operasi bandar udara.


Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Subdirektorat Personil dan Operasi Bandar Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

sertifikasi personil dan operasi bandar udara serta verifikasi personil dan operasi bandar udara;


pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara serta verifikasi personil dan operasi bandar udara;

c. penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi (evaluasi,

verifikasi, penerbitan dan perpanjangan) sertifikat di bidang personil dan operasi bandar udara;

d. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian

atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personil dan operasi bandar udara;

e. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk

bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personil dan operasi bandar udara;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personil dan operasi bandar udara;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang personil

dan operasi bandar udara.


Pasal 432

Subdirektorat Personil dan Operasi Bandar Udara terdiri dari : a. Seksi Sertifikasi Personil dan Operasi Bandar Udara; b. Seksi Verifikasi Personil dan Operasi Bandar Udara.

Pasal 433

(1) Seksi Sertifikasi Personil dan Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang sertifikasi

personil dan operasi bandar udara; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria,

sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara;

c. refreshing dan recurrent teknisi dan inspektur

bandar udara; d. sertifikasi teknisi dan inspektur bandar udara; e. penyusunan kompetensi teknisi dan inspektur

bandar udara; f. penerbitan sertifikat bandar udara (SOB); g. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara;

h. pengendalian (dalam arti pemberian arahan,

petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara;


i. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang sertifikasi personil dan operasi bandar udara;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

sertifikasi personil dan operasi bandar udara.

(2) Seksi Verifikasi Personil dan Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a. perumusan kebijakan di bidang verifikasi

personil dan operasi bandar udara; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria,

sistem dan prosedur di bidang verifikasi personil dan operasi bandar udara;

c. pelaksanaan verifikasi personil dan operasi

bandar udara (SOB); d. audit kinerja operasi bandar udara; e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi personil dan operasi bandar udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang verifikasi personil dan operasi bandar udara;


g. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang verifikasi personil dan operasi bandar udara;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

verifikasi personil dan operasi bandar udara.

Pasal 434

Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan bandar udara.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:


kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;


pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara yang meliputi pengusahaan bandar udara, pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan yang terdiri dari penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara dan jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan / hotel, toko dan restoran, penempatan kendaraan bermotor serta perawatan pada umumnya.


c. penyiapan bahan penilaian / penetapan terhadap :

1) tarif pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara;

2) tarif pelayanan jasa penunjang kegiatan

penerbangan yang terdiri dari penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara dan jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat;

3) tarif pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar

udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan / hotel, toko dan restoran, penempatan kendaraan bermotor serta perawatan pada umumnya.


atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara;


kerjasama penyelenggaraan bandar udara dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara.


Pasal 436

Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar udara terdiri dari :

a. Seksi Kerjasama Penyelenggaraan Bandar Udara; b. Seksi Verifikasi Penyelenggaraan Bandar Udara.

Pasal 437

(1) Seksi Kerjasama Penyelenggaraan Bandar Udara


a. perumusan kebijakan di bidang :

1) kerjasama penyelenggaraan bandar udara; 2) tarif pelayanan jasa pendaratan,

Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara;




bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan / hotel, toko dan restoran, penempatan kendaraan bermotor serta perawatan pada umumnya.


sistem dan prosedur di bidang : 1) kerjasama penyelenggaraan bandar udara; 2) pelayanan jasa pendaratan, Penempatan

dan Penyimpanan Pesawat Udara;


3) pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan yang terdiri dari penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara dan jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat;

4) pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar


c. penilaian / penetapan :

1) tarif pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara;





d. perijinan penyelenggaraan bandar udara;

e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang : 1) kerjasama penyelenggaraan bandar udara; 2) tarif pelayanan jasa pendaratan,








petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang:

1) kerjasama penyelenggaraan bandar udara; 2) tarif pelayanan jasa pendaratan,



penerbangan yang terdiri dari penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara dan jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara didarat;




g. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang :

1) kerjasama penyelenggaraan bandar udara; 2) pelayanan jasa pendaratan, Penempatan

dan Penyimpanan Pesawat Udara; 3) pelayanan jasa penunjang kegiatan


4) pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar



kerjasama penyelenggaraan bandar udara.

(2) Seksi Verifikasi Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang kelayakan

pengusahaan bandar udara, ijin pengusahaan bandar udara, pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara, pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara;


sistem dan prosedur di bidang kelayakan pengusahaan bandar udara, ijin pengusahaan bandar udara, pengusahaan dan pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan


Pesawat Udara, pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara;

c. audit kinerja pengusahaan bandar udara; d. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kelayakan pengusahaan bandar udara, ijin pengusahaan bandar udara, pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara, pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kelayakan pengusahaan bandar udara, ijin pengusahaan bandar udara, pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara, pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kelayakan pengusahaan bandar udara, ijin pengusahaan bandar udara, pelayanan jasa pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara, pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara;


verifikasi penyelenggaraan bandar udara.


Pasal 438


Bagian Keenam

Direktorat Keamanan Penerbangan

Pasal 439

Direktorat Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Direktorat Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


standarisasi dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem

dan prosedur di bidang standarisasi dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;


c. pelaksanaan sertifikasi di bidang personil keamanan penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan;

d. pelaksanaan investigasi dan pencegahan ancaman

keamanan penerbangan;

e. pelaksanaan kerjasama dan hubungan internasional di bidang keamaman penerbangan;

f. pengawasan dan pengendalian di bidang standarisasi

dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;

g. penegakan hukum / tindakan korektif terhadap

pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;


standarisasi dan program kerjasama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta quality control keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo;

i. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian dan rumah

tangga Direktorat


Pasal 441

Direktorat Keamanan Penerbangan terdiri dari : a. Subdirektorat Standarisasi dan Program Kerjasama

Keamanan Penerbangan; b. Subdirektorat Pelayanan Darurat;

c. Subdirektorat Sertifikasi Personil Keamanan

Penerbangan;

d. Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan;

e. Subdirektorat Quality Control Pengamanan Penerbangan, Barang Berbahaya dan Kargo;


Pasal 442

Subdirektorat Standarisasi dan Program Kerjasama Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi keamanan penerbangan dan pengangkutan barang berbahaya dan kargo, personil dan fasilitas keamanan penerbangan, investigasi dan pencegahan ancaman keamanan penerbangan serta kerjasama keamanan penerbangan.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Standarisasi dan Program Kerjasama Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


standarisasi keamanan penerbangan pengangkutan barang berbahaya dan kargo;


b. penyiapan bahan perumusan standar , norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan yang meliputi pengamanan pengangkutan barang berbahaya, senjata dan kargo, pengamanan penumpang dan barang serta pos, pengamanan awak pesawat udara, pengamanan pesawat udara, pengamanan bandar udara, pengamanan fasilitas / instalasi vital di bandar udara, pengamanan terhadap petugas yang melaksanakan kegiatan di darat, personil keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, program dan kerjasama keamanan penerbangan serta investigasi dan pencegahan ancaman keamanan penerbangan;

c. penyiapan bahan pengesahan program keamanan

penerbangan;

d. penyiapan bahan persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan;

e. pelaksanaan sekretariat komite nasional pengamanan

penerbangan sipil;

f. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan serta program dan kerjasama keamanan penerbangan;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan serta program dan kerjasama keamanan penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan serta program dan kerjasama keamanan penerbangan;



standarisasi keamanan penerbangan serta program dan kerjasama keamanan penerbangan;

j. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan

rumah tangga direktorat.

Pasal 444

Subdirektorat Standarisasi dan Program Kerjasama Keamanan Penerbangan terdiri dari :

a. Seksi Standarisasi Keamanan Penerbangan; b. Seksi Program dan Kerjasama Keamanan

Penerbangan.

Pasal 445

(1) Seksi Standarisasi Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang standarisasi

keamanan penerbangan; b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman,

kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan yang terdiri dari :

1) standarisasi pengamanan bandar udara

yang meliputi :

a) standarisasi pengamanan fasilitas / instalasi vital di bandar udara;

b) standarisasi pengamanan para

petugas yang melaksanakan tugas di darat.


2) standarisasi pengamanan operator pesawat udara yang meliputi :

a) standarisasi pengamanan

penumpang dan barang; b) standarisasi pengamanan kargo dan

pos; c) standarisasi pengamanan pengang-

kutan barang - barang berbahaya dan senjata;

d) standarisasi pengamanan awak

pesawat udara; e) standarisasi pengamanan pesawat

udara.

3) standarisasi personil termasuk standarisasi kesehatan personil keamanan penerbangan;

4) standarisasi fasilitas keamanan

penerbangan; 5) standarisasi pendidikan dan pelatihan

keamanan penerbangan.

c. penyusunan sistem dan prosedur pengamanan bandar udara yang meliputi :

1) sistem dan prosedur penanggulangan

keadaan darurat / contingency bandar udara dalam arti terdapat unsur tindakan melawan hukum yang terdiri dari : a) tindakan dalam hal pembajakan,

sabotase dan ancaman bom serta penyanderaan;


b) tindakan kekerasan terhadap seseorang di atas pesawat udara dalam penerbangan yang memungkinkan membahayakan keselamatan pesawat udara;

c) menghancurkan atau merusak

pesawat udara dengan cara apapun sehingga pesawat udara tersebut tidak dapat terbang, rusak, hancur atau membahayakan keselamatan selama penerbangan;

d) menghancurkan atau merusak atau

mengganggu operasi fasilitas navigasi penerbangan yang berakibat membahayakan keselamatan penerbangan;

e) komunikasi informasi palsu yang

berakibat membahayakan keselamatan penerbangan;

f) melakukan tindakan melawan

hukum yang disertai dengan menggunakan peralatan, zat atau bahan atau senjata.

2) sistem dan prosedur pengamanan para

petugas yang melaksanakan tugas di darat.

3) sistem dan prosedur pengamanan operator pesawat udara yang meliputi :

a) sistem dan prosedur pengamanan

penumpang dan barang; b) sistem dan prosedur pengamanan

kargo dan pos;


c) sistem dan prosedur pengamanan pengangkutan barang - barang berbahaya dan senjata;

d) sistem dan prosedur pengamanan

awak pesawat udara; e) sistem dan prosedur pengamanan

pesawat udara.

d. persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi keamanan penerbangan;

h. evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi


(2) Seksi Program dan Kerjasama Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang program

pengamanan penerbangan;


b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program pengamanan penerbangan;

c. penyusunan dan penetapan program

pengamanan bandar udara yang meliputi :

1) program pengamanan fasilitas / instalasi vital di bandar udara;

2) program penanggulangan keadaan

darurat; 3) program pengamanan para petugas yang

melaksanakan tugas di darat.

d. penyusunan dan penetapan program pengamanan operator pesawat udara yang meliputi :

1) program pengamanan penumpang dan

barang; 2) program pengamanan kargo dan pos; 3) program pengamanan pengangkutan

barang - barang berbahaya dan senjata; 4) program pengamanan awak pesawat

udara; 5) program pengamanan pesawat udara.

e. penyusunan mekanisme / sistem dan prosedur

kerjasama internasional, regional dan antar instansi di bidang pengamanan penerbangan;

f. pelaksanaan hubungan internasional dan

kerjasama dengan instansi lain ataupun negara lain termasuk informasi intelijen dalam penilaian ancaman dan pencegahan ancaman;


g. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan penanggulangan keadaan darurat;

h. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program pengamanan bandar udara dan program pengamanan operator pesawat udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program pengamanan bandar udara dan program pengamanan operator pesawat udara;

j. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan

penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang program pengamanan bandar udara dan program pengamanan operator pesawat udara;

k. evaluasi dan pelaporan di bidang program dan

kerjasama keamanan penerbangan.

Pasal 446

Subdirektorat Pelayanan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan salvage dan sertifikasi peralatan PKP-PK dan salvage.


Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Pelayanan Darurat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman

dan kriteria di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

c. penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur di

bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

d. penyusunan program diklat pengembangan personil

PKP-PK; e. penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi (evaluasi,

verifikasi, penerbitan serta perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat kecakapan personil PKP-PK dan dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

f. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian

atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;


h. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage;

i. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan darurat,

sertifikasi personil PKP-PK dan salvage dan sertifikasi fasilitas PKP-PK dan salvage.

Pasal 448

Subdirektorat Pelayanan Darurat terdiri dari :

a. Seksi Personil PKP-PK dan Salvage; b. Seksi Peralatan PKP-PK dan Salvage.

Pasal 449

(1) Seksi Personil PKP-PK dan Salvage mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan

darurat, sertifikasi personil PKP-PK dan salvage;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria

di bidang personil PKP-PK dan salvage dan pelayanan gawat darurat yang meliputi :

1) standar teknis pelayanan pesawat udara

yang mengalami keadaan darurat penerbangan;

2) standar teknis kebakaran pada pesawat

udara dan bangunan di bandar udara, water base, helideck, heliport;

3) standar teknis pada waktu terjadi

bencana alam;

4) standarisasi personil PKP-PK dan salvage.


c. penyusunan sistem dan prosedur pelayanan gawat darurat (pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage) yang meliputi :

1) sistem dan prosedur pelayanan pesawat

udara yang mengalami keadaan darurat penerbangan;

2) sistem dan prosedur kebakaran pada

pesawat udara dan bangunan di bandar udara, water base, helideck, heliport;

3) sistem dan prosedur pada waktu terjadi

bencana alam.

d. penyusunan program diklat pengembangan personil PKP-PK;

e. pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi,

penerbitan serta perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat kecakapan personil PKP-PK dan Salvage;

f. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan gawat darurat (pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage);


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan gawat darurat (pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage);


h. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif(berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan gawat darurat (pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage);

i. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan

darurat dan PKP-PK dan salvage.

(2) Seksi Peralatan PKP-PK dan Salvage mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang fasilitas PKP-

PK dan salvage; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria,

sistem dan prosedur teknis fasilitas pelayanan gawat darurat (pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage), penyusunan standarisasi personil PKP-PK dan salvage,

c. pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi,

penerbitan serta perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat fasilitas PKP-PK dan salvage;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang operasional pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage / PKP-PK dan salvage;


e. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage / PKP-PK dan salvage;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang fasilitas pemberian pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran dan salvage / PKP-PK dan salvage;

g. evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas PKP-

PK dan salvage.

Pasal 450

Subdirektorat Sertifikasi Personil Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi personil keamanan penerbangan.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Subdirektorat Sertifikasi personil Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


sertifikasi personil keamanan penerbangan; b. penyiapan bahan perumusan standarisasi, norma,

pedoman dan kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil keamanan penerbangan;


c. pelaksanaan sertifikasi personil keamanan penerbangan.


atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan penerbangan;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan penerbangan;

g. pelaksanaan pelaporan di bidang sertifikasi personil


Pasal 452

Subdirektorat Sertifikasi Personil Keamanan Penerbangan terdiri dari

a. Seksi Sertifikasi Personil Keamanan Bandar Udara; b. Seksi Sertifikasi Personil Keamanan Operator Pesawat

Udara.

Pasal 453

(1) Seksi Sertifikasi Personil Keamanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang sertifikasi

personil keamanan bandara;


b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman dan kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil keamanan bandar udara;

c. evaluasi dalam rangka sertifikasi personil

keamanan bandar udara;

d. verifikasi dalam rangka sertifikasi personil keamanan bandar udara;

e. penerbitan sertifikat personil keamanan bandar

udara; f. perpanjangan dan pembaharuan sertifikat

personil keamanan bandar udara;

g. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan bandar udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan bandar udara;

i. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan

penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan bandar udara;

j. pelaksanaan pelaporan di bidang sertifikasi

personil keamanan bandar udara.


(2) Seksi Sertifikasi Personil Keamanan Operator Pesawat

Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang sertifikasi personil keamanan operator pesawat udara;


kriteria di bidang sertifikasi personil keamanan operator pesawat udara;


penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat kecakapan personil keamanan operator pesawat udara;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan operator pesawat udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan operator pesawat udara;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat personil keamanan keamanan operator pesawat udara;

g. pelaksanaan pelaporan di bidang sertifikasi

personil keamanan operator pesawat udara.


Pasal 454

Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas keamanan penerbangan.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas

keamanan penerbangan dan personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman,

kriteria, sistem dan prosedur teknis fasilitas keamanan penerbangan, personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan, pengoperasian dan perawatan fasilitas keamanan penerbangan;

c. pelaksanaan sertifikasi yang meliputi evaluasi, verifikasi,

penerbitan dan perpanjangan serta pembaharuan sertifikat fasilitas keamanan penerbangan dalam rangka keandalan fasilitas keamanan penerbangan serta sertifikat teknisi / personil fasilitas keamanan penerbangan;

d. penyiapan bahan kajian teknologi baru di bidang fasilitas

keamanan penerbangan; e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau

audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan;

f. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk

bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan;



penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan;


sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan dan personil / teknisi fasilitas keamanan penerbangan.

Pasal 456

Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan terdiri dari :

a. Seksi Keandalan Fasilitas Keamanan Penerbangan; b. Seksi Sertifikasi Teknisi Fasilitas Keamanan

Penerbangan.

Pasal 457

(1) Seksi Keandalan Fasilitas Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang fasilitas

keamanan penerbangan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria,

sistem dan prosedur teknis di bidang fasilitas keamanan penerbangan, pengoperasian dan perawatan fasilitas keamanan penerbangan;

c. pelaksanaan sertifikasi yang meliputi evaluasi,

verifikasi, penerbitan dan perpanjangan serta pembaharuan sertifikat fasilitas keamanan penerbangan.dalam rangka keandalan fasilitas keamanan penerbangan;

d. kajian teknologi baru di bidang peralatan

keamanan penerbangan;


e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;

h. evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi

fasilitas keamanan penerbangan.

(2) Seksi Sertifikasi Teknisi Fasilitas Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. pelaksanaan evaluasi dalam rangka sertifikasi

teknisi keamanan penerbangan; b. verifikasi dalam rangka sertifikasi teknisi

keamanan penerbangan; c. penerbitan sertifikat teknisi fasilitas keamanan

penerbangan; d. perpanjangan dan pembaharuan sertifikat teknisi

fasilitas keamanan penerbangan; e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat teknisi fasilitas keamanan penerbangan;



petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat teknisi fasilitas keamanan penerbangan;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;


sertifikasi teknisi fasilitas keamanan penerbangan.

Pasal 458

Subdirektorat Quality Control Pengamanan Penerbangan, Barang Berbahaya dan Kargo mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang quality control pengamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Subdirektorat Quality Control Pengamanan Penerbangan, barang berbahaya dan kargo menyelenggarakan fungsi :


quality control pengamanan penerbangan dan quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;


b. penyiapan bahan perumusan standar, norma,

pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan penerbangan dan quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

c. pelaksanaan inspeksi pengamanan penerbangan,

barang berbahaya dan kargo; d. pelaksanaan survei pengamanan penerbangan, barang

berbahaya dan kargo; e. pengujian / testing pengamanan penerbangan, barang

berbahaya dan kargo; f. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian

atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan penerbangan dan quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan penerbangan dan quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

h. pemberian rekomendasi atas pelaksanaan quality

control di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya dan kargo;


quality control pengamanan penerbangan dan quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo.


Pasal 460

Subdirektorat Quality Control Pengamanan Penerbangan, Barang Berbahaya dan Kargo terdiri dari : a. Seksi Quality Control Pengamanan Penerbangan; b. Seksi Quality Control Pengangkutan Barang

Berbahaya dan Kargo.

Pasal 461

(1) Seksi Quality Control Pengamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan : a. perumusan kebijakan di bidang quality

control pengamanan bandar udara, pengamanan operator pesawat udara;

b. perumusan standar , norma, pedoman,

kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan bandar udara, pengamanan operator pesawat udara;

c. pelaksanaan survei pengamanan bandar udara

dan pengamanan operator pesawat udara; d. pengujian / testing pengamanan bandar udara

dan pengamanan operator pesawat udara;

e. pelaksanaan investigasi dan pencegahan ancaman penerbangan serta penyimpangan pelaksanaan aturan keamanan bandara dan keamanan operator pesawat udara.


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan bandar udara dan pengamanan operator pesawat udara;



petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengamanan bandar udara dan pengamanan operator pesawat udara;

h. pemberian rekomendasi atas pelaksanaan

quality control (dalam arti pengawasan dan pengendalian) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengamanan bandar udara dan pengamanan operator pesawat udara;


bidang quality control pengamanan penerbangan.

(2) Seksi Quality Control Pengangkutan Barang

Berbahaya dan Kargo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang quality

control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

b. penyusunan standar, norma, pedoman,

kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

c. pelaksanaan survei pengangkutan barang

berbahaya dan kargo;


d. pelaksanaan investigasi terhadap penyimpangan

pelaksanaan aturan pengangkutan barang berbahaya dan kargo;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

g. pemberian rekomendasi atas pelaksanaan

quality control (dalam arti pengawasan dan pengendalian) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengangkutan barang berbahaya dan kargo;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang quality control pengangkutan barang berbahaya dan kargo.

Pasal 462



Bagian Ketujuh

Direktorat Navigasi Penerbangan

Pasal 463

Direktorat Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi, pengawasan, pengendalian penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan (AirTraffic Management/ ATM), informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Direktorat Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen

lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan;


dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi, pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;

c. pelaksanaan sertifikasi di bidang ATM, informasi

aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan yang meliputi evaluasi, verifikasi, penerbitan dan perpanjangan serta pembaharuan sertifikat personil, fasilitas serta sistem dan prosedur navigasi penerbangan;


d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;

e. penegakan hukum / tindakan korektif terhadap

pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;


manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;

g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan

rumah tangga direktorat.

Pasal 465

Direktorat Navigasi Penerbangan terdiri dari :

a. Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan; b. Subdirektorat Informasi Aeronautika;

c. Subdirektorat Komunikasi Penerbangan;

d. Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi dan

Pengamatan Penerbangan;

e. Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan;



Pasal 466

Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan, personil pelayanan lalu lintas penerbangan, otomasi manajemen lalu lintas penerbangan dan manajemen otomasi pengendalian lalu lintas penerbangan, kontingensi pelayanan lalu lintas udara dan manajemen ruang udara;

c. penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di bidang

manajemen lalu lintas penerbangan; d. perjanjian / hubungan internasional di bidang

manajemen lalu lintas penerbangan; e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian

atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan;



bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan, personil, pendidikan dan pelatihan manajemen lalu lintas penerbangan;


manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan personil, pendidikan dan pelatihan manajemen lalu lintas penerbangan.

Pasal 468

Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan terdiri dari:

a. Seksi Manajemen Ruang Udara; b. Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.

Pasal 469

(1) Seksi Manajemen Ruang Udara mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan : a. perumusan kebijakan manajemen ruang udara

dan manajemen Arus Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Flow Management/ ATFM), prosedur pencegatan pesawat sipil asing;



kriteria, sistem dan prosedur di bidang ATFM serta otomasi manajemen ruang udara, kontingensi pelayanan lalu lintas udara dan manajemen ruang udara;

c. penetapan struktur ruang udara;

d. penetapan klasifikasi penggunaan ruang udara; e. perjanjian antar Air Traffic Services/ATS Unit

dan dengan ATS Unit negara lain mengenai penggunaan ruang udara dan pengaturan lalu lintas penerbangan;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan ruang udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan ruang udara;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan ruang udara;

i. evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen

ruang udara.


(2) Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan mempunyai


a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan dan program pendidikan dan pelatihan bagi personil pelayanan lalu lintas penerbangan;

b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman dan kriteria, sistem dan prosedur di bidang lalu lintas penerbangan yang terdiri dari pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan, pelayanan informasi penerbangan dan pelayanan kesiagaan dan standarisasi personil pelayanan lalu lintas penerbangan, otomasi pengendalian lalu lintas penerbangan (otomasi Air Traffic Control/ ATC);.

c. pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat personil pelayanan lalu lintas penerbangan;

d. pelaksanaan investigasi dan evaluasi insiden atau keluhan terhadap pelayanan lalu lintas penerbangan yang tidak sesuai standard dan prosedur ATS;

e. pemberian rekomendasi kebutuhan penempatan personil, peralatan/fasilitas, ruang udara dan kondisi operasional ATS;

f. pemberian rekomendasi terhadap evaluasi, pengembangan dan penelitian sistim serta fasilitas pelayanan lalu lintas penerbangan;

g. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan, sertifikat kecakapan (license dan rating) personil pelayanan lalu lintas penerbangan;



petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan dan personil lalu lintas penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pelayanan dan personil lalu lintas penerbangan;

j. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan lalu

lintas penerbangan.

Pasal 470

Subdirektorat Informasi Aeronautika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Informasi Aeronautika menyelenggarakan tugas :


kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;


b. penyiapan bahan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

c. penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di bidang

pelayanan informasi aeronautika; d. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian

atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;


kartografi penerbangan, publikasi informasi aeronautika dan informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;


Pasal 472

Subdirektorat Informasi Aeronautika terdiri dari:

a. Seksi Kartografi Penerbangan; b. Seksi Publikasi Informasi Aeronautika.

Pasal 473

(1) Seksi Kartografi Penerbangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang kartografi penerbangan;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang kartografi penerbangan;

c. pelaksanaan analisis data aeronautika; d. pembuatan peta-peta penerbangan; e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan peta-peta penerbangan;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan peta-peta penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang penggunaan peta-peta penerbangan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang kartografi penerbangan.


(2) Seksi Publikasi Infomasi Aeronautika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang publikasi

informasi aeronautika;

b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang publikasi informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan, personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

c. penyusunan sistem dan prosedur publikasi

informasi aeronautika, yang meliputi Aeronautical Information Publication/ AIP, AIP Amandement, AIP Suplement, Aeronautical Information Centre/ AIC, Notice To Airman (NOTAM), ASHTAM dan Monthly NOTAM Summary, informasi meteorologi penerbangan serta personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

d. pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi,

penerbitan, perpanjangan, pembaharuan) sertifikat personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang publikasi informasi aeronautika, sertifikat personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang publikasi informasi aeronautika, sertifikat personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;



penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang publikasi informasi aeronautika, sertifikat personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika;

h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

bidang publikasi informasi aeronautika, sertifikat personil dan organisasi pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi aeronautika.

Pasal 474

Subdirektorat Komunikasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Komunikasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan;


pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan, personil di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta personil operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan;


c. penyiapan bahan kajian terhadap teknologi baru di

bidang komunikasi penerbangan;

d. penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di bidang peralatan komunikasi penerbangan;

e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian

atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan;

h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang

manajemen frekuensi radio penerbangan serta operasi, jaringan dan fasilitas komunikasi penerbangan.

Pasal 476

Subdirektorat Komunikasi Penerbangan terdiri dari :

a. Seksi Manajemen Frekuensi Radio Penerbangan; b. Seksi Operasi, Jaringan dan Peralatan Komunikasi

Penerbangan.


Pasal 477

(1) Seksi Manajemen Frekuensi Radio Penerbangan


a. perumusan kebijakan di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan dan personil;

c. hasil kajian teknologi baru;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen frekuensi radio penerbangan;

g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

bidang manajemen frekuensi radio penerbangan.


(2) Seksi Operasi, Jaringan dan Peralatan Komunikasi

Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang operasi,

jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan serta peralatan meteorologi penerbangan;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang operasi, jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan baik komunikasi antar stasiun penerbangan (aeronautical fixed service) maupun komunikasi lalu lintas penerbangan (aeronautical mobile service) serta peralatan meteorologi penerbangan dan personil;

c. kajian teknologi baru di bidang peralatan

komunikasi penerbangan;

d. pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi, penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat personil pelayanan komunikasi penerbangan dan teknisi peralatan komunikasi penerbangan;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang operasi, jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan serta peralatan meteorologi penerbangan dan sertifikat personil pelayanan komunikasi penerbangan dan teknisi peralatan komunikasi penerbangan;



petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang operasi, jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan serta peralatan meteorologi penerbangan dan sertifikat personil pelayanan komunikasi penerbangan dan teknisi peralatan komunikasi penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang operasi, jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan serta peralatan meteorologi penerbangan dan sertifikat personil pelayanan komunikasi penerbangan dan teknisi peralatan komunikasi penerbangan;


bidang di bidang operasi, jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan serta peralatan meteorologi penerbangan.

Pasal 478

Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan.


Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan serta personil di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan;

c. penyiapan bahan kajian teknologi baru di bidang

peralatan bantu navigasi dan pengamatan penerbangan; d. penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di bidang

peralatan bantu navigasi dan pengamatan penerbangan; e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian

atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan;



peralatan bantu navigasi penerbangan dan peralatan pengamatan penerbangan.

Pasal 480

Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan terdiri dari : a. Seksi Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan; b. Seksi Fasilitas Pengamatan Penerbangan.

Pasal 481

(1) Seksi Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan


a. perumusan kebijakan di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan;


kriteria, sistem dan prosedur teknis dan pengoperasian di bidang sistem peralatan yang meliputi peralatan bantu navigasi dan pendaratan berbasis frekuensi, peralatan bantu navigasi dan pendaratan berbasis satelit berikut augmentasinya dan personil;

c. pelaksanaan sertifikasi personil di bidang

peralatan bantu navigasi penerbangan;

d. kajian teknologi baru di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan;


f. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan;


bidang peralatan bantu navigasi penerbangan.

(2) Seksi Fasilitas Pengamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang peralatan

pengamatan penerbangan; b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman,

kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan bantu navigasi penerbangan, peralatan pengamatan penerbangan;

c. penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di

bidang peralatan pengamatan penerbangan; d. penyiapan bahan kajian teknologi baru di

bidang peralatan pengamatan penerbangan; e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan pengamatan penerbangan;


f. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan pengamatan penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang peralatan pengamatan penerbangan;


bidang fasilitas peralatan pengamatan penerbangan.

Pasal 482

Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/ tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi prosedur navigasi penerbangan dan sertifikasi peralatan fasilitas navigasi penerbangan.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi :


prosedur navigasi penerbangan dan sertifikasi sistem dan peralatan navigasi penerbangan;


pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang prosedur penerbangan;


c. penyiapan pelaksanaan sertifikasi personil di bidang prosedur navigasi penerbangan serta sistem peralatan navigasi penerbangan;

d. penyiapan evaluasi / penilaian tarif pelayanan jasa

penerbangan (PJP); e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian

atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang navigasi penerbangan dan sertifikat sistem peralatan navigasi penerbangan;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang navigasi penerbangan dan sertifikat sistem peralatan navigasi penerbangan;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang prosedur navigasi penerbangan dan sertifikasi sistem dan peralatan navigasi penerbangan;


prosedur navigasi penerbangan dan sertifikasi sistem dan peralatan navigasi penerbangan.

Pasal 484

Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan terdiri dari: a. Seksi Standarisasi Prosedur Navigasi Penerbangan; b. Seksi Sertifikasi Sistem dan Peralatan Navigasi

Penerbangan.


Pasal 485

(1) Seksi Standarisasi Prosedur Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan:

a. perumusan kebijakan di bidang prosedur

navigasi penerbangan; b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman,

kriteria, sistem dan prosedur di bidang prosedur navigasi penerbangan yang meliputi pengumpulan data koordinat datum WGS-84, navigasi penerbangan visual dan instrumen, personil prosedur navigasi penerbangan;


penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan) sertifikat personil navigasi penerbangan;

d. pelaksanaan sertifikasi (evaluasi, verifikasi,

penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan) hasil/produk prosedur navigasi penerbangan;

e. pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan

data-data penerbangan (alat bantu navigasi penerbangan, obstacle);

f. penyusunan harga satuan (unit rate) pelayanan

jasa penerbangan; g. kajian konsep baru di bidang prosedur navigasi

penerbangan; h. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang navigasi penerbangan;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang navigasi penerbangan;


j. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan

penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang navigasi penerbangan;

k. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

bidang prosedur navigasi penerbangan.

(2) Seksi Sertifikasi Sistem dan Peralatan Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan sertifikasi sistem dan

peralatan navigasi penerbangan; b. pelaksanaan evaluasi dalam rangka sertifikasi

sistem dan peralatan navigasi penerbangan; c. pelaksanaan verifikasi dalam rangka sertifikasi

sistem dan peralatan navigasi penerbangan ; d. pelaksanaan penerbitan sertifikat sistem dan

peralatan navigasi penerbangan; e. pelaksanaan perpanjangan sertifikat sistem dan

peralatan navigasi penerbangan; f. pelaksanaan pembaharuan sertifikat sistem dan

peralatan navigasi penerbangan; g. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat sistem dan peralatan navigasi penerbangan;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat sistem dan peralatan navigasi penerbangan;



penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikat sistem dan peralatan navigasi penerbangan;

j. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

bidang sertifikasi sistem dan peralatan navigasi penerbangan.

Pasal 486


Bagian Kedelapan

Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

Pasal 487

Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan, dan personil pesawat udara.

Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standarisasi,

rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan, dan personil pesawat udara;



dan prosedur di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;

c. pelaksanaan sertifikasi di bidang rekayasa, pabrikasi,

produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;

d. pelaksanaan program pencegahan insiden dan

kecelakaan pesawat udara;

e. pelaksanaan hubungan internasional di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

f. pelaksanaan pengawasan (dalam arti pemantauan dan

penilaian) yang berupa audit berkala dan pengawasan berkelanjutan dan pengendalian di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

g. penegakan hukum / tindakan korektif terhadap

pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

h. evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi,

rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

i. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan



Pasal 489

Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri dari :

a. Subdirektorat Standarisasi; b. Subdirektorat Rekayasa;

c. Subdirektorat Produk Aeronautika;

d. Subdirektorat Operasi Pesawat Udara;

e. Subdirektorat Perawatan;


Pasal 490

Subdirektorat Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikasi, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan, personil pesawat udara, program pencegahan insiden dan kecelakaan pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Subdirektorat Standarisasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

standarisasi, rekayasa dan pabrikasi, personil penerbangan, operasi penerbangan dan perawatan penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;


b. penyiapan bahan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi, rekayasa dan pabrikasi, personil penerbangan, operasi penerbangan dan perawatan penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;

c. pelaksanaan program pencegahan insiden dan

kecelakaan pesawat udara;

d. penyiapan bahan hubungan internasional di bidang sertifikasi kelaikan dan pengoperasian pesawat udara serta personil pesawat udara;

e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian

atau audit berkala) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan sertifikasi organisasi rekayasa, pabrikasi, operator penerbangan, organisasi perawatan pesawat udara, distributor produk aeronautika, organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara, mutu kelaikan udara serta pengoperasian pesawat udara;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan sertifikasi organisasi rekayasa, pabrikasi, operator penerbangan, organisasi perawatan pesawat udara, distributor produk aeronautika serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi rekayasa, pabrikasi, operator penerbangan, organisasi perawatan pesawat udara, distributor produk aeronautika, personil pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;

h. evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan

sertifikasi organisasi rekayasa, pabrikasi, operator penerbangan, organisasi perawatan pesawat udara, distributor produk aeronautika, personil pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara.


Pasal 492

Subdirektorat Standarisasi, terdiri dari :

a. Seksi Standarisasi Teknik; b. Seksi Standarisasi Operasi Penerbangan.

Pasal 493

(1) Seksi Standarisasi Teknik mempunyai tugas


a. perumusan kebijakan di bidang standarisasi teknik kelaikan udara;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang rekayasa, pabrikasi, perawatan pesawat udara, kelaikan udara dan pelaksanaan hubungan internasional standarisasi kelaikan udara;

c. pelaksanaan sertifikasi terhadap organisasi

rekayasa, pabrik pesawat udara, operator pesawat udara (bidang teknik), bengkel pesawat udara, distributor, organisasi pendidikan dan pelatihan teknisi pesawat udara;

d. pelaksanaan hubungan internasional

standarisasi kelaikan udara; e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala) terhadap organisasi rekayasa, pabrik pesawat udara, operator pesawat udara (bidang teknik), bengkel pesawat udara, distributor, organisasi pendidikan dan pelatihan teknisi pesawat udara;


f. pengendalian yang meliputi pemberian arahan dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknik organisasi rekayasa, pabrik pesawat udara, operator pesawat udara (bidang teknik), bengkel pesawat udara, distributor, organisasi pendidikan dan pelatihan teknisi pesawat udara;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan atau sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknik yang dilakukan oleh organisasi rekayasa, pabrik pesawat udara, operator pesawat udara (bidang teknik), bengkel pesawat udara, distributor, organisasi pendidikan dan pelatihan teknisi pesawat udara;


teknik organisasi rekayasa, pabrik pesawat udara, operator pesawat udara (bidang teknik), bengkel pesawat udara, distributor, organisasi pendidikan dan pelatihan teknisi pesawat udara.

(2) Seksi Standarisasi Operasi Penerbangan mempunyai


a. perumusan kebijakan di bidang standarisasi pengoperasian pesawat udara;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara, pencegahan insiden kecelakaan pesawat udara dan pelaksanaan hubungan internasional di bidang standarisasi pengoperasian pesawat udara;


c. pelaksanaan sertifikasi terhadap organisasi operator pesawat udara, organisasi pendidikan dan pelatihan awak pesawat udara, dan peralatan simulator pesawat udara;

d. pelaksanaan hubungan internasional di bidang

standarisasi pengoperasian pesawat udara; e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau audit berkala) terhadap organisasi operator pesawat udara, organisasi pendidikan dan pelatihan awak pesawat udara, peralatan simulator pesawat udara serta pencegahan insiden dan/atau kecelakaan pesawat udara;

f. pengendalian yang meliputi pemberian arahan

dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur terhadap organisasi operator pesawat udara, organisasi pendidikan dan pelatihan awak pesawat udara, peralatan simulator pesawat udara serta pencegahan insiden dan/atau kecelakaan pesawat udara;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan atau sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur pengoperasian pesawat udara yang dilakukan oleh organisasi operator pesawat udara, organisasi pendidikan dan pelatihan awak pesawat udara, pengelola peralatan simulator pesawat udara;


pengoperasian pesawat udara, organisasi pendidikan dan pelatihan awak pesawat udara, dan peralatan simulator pesawat udara.


Pasal 494

Subdirektorat Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan proses rekayasa, penyiapan penerbitan persetujuan rekayasa, penerbitan perintah kelaikan udara dan penyiapan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang rekayasa serta uji terbang dan kemampuan pesawat udara.

Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Subdirektorat Rekayasa menyelenggarakan fungsi :


pengawasan proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara, bimbingan dan pengawasan teknis mutu rekayasa pesawat udara termasuk mesin, baling-baling, dan komponennya;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengawasan proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara, bimbingan dan pengawasan teknis mutu rekayasa pesawat udara termasuk mesin, baling-baling, dan komponennya;

c. penyiapan pelaksanaan uji terbang;

d. penyiapan pendelegasian kewenangan terbatas di

bidang rekayasa;

e. penyiapan bahan penerbitan persetujuan rekayasa dan penerbitan perintah kelaikan udara;


f. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara, bimbingan dan teknis mutu rekayasa pesawat udara termasuk mesin, baling-baling, dan komponennya;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara, bimbingan dan teknis mutu rekayasa pesawat udara termasuk mesin, baling-baling, dan komponennya;


penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan di bidang proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara, mutu rekayasa pesawat udara termasuk mesin, baling-baling, dan komponennya;

i. evaluasi dan pelaporan di bidang proses rekayasa

dan uji terbang kemampuan pesawat udara dan penerbitan persetujuan rekayasa dan penerbitan perintah kelaikan udara.

Pasal 496

Subdirektorat Rekayasa terdiri dari : a. Seksi Pengawasan Proses Rekayasa; b. Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara.


Pasal 497

(1) Seksi Pengawasan Proses Rekayasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan dibidang teknis rekayasa

pesawat udara dan komponennya; b. penyusunan standarisasi, norma, pedoman,

kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis rekayasa pesawat udara dan komponennya;

c. penerbitan perintah kelaikan udara;

d. pelimpahan wewenang terbatas di bidang

rekayasa pesawat udara;

e. untuk evaluasi laporan kerusakan;

f. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis rekayasa pesawat udara dan komponennya;

g. pengendalian yang meliputi pemberian arahan

dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis rekayasa pesawat udara dan komponennya;


h. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknik di bidang teknis rekayasa pesawat udara dan komponennya;

i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

bidang rekayasa pesawat udara dan komponennya serta evaluasi pelimpahan wewenang terbatas di bidang rekayasa.

(2) Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara

mempunyai tugas melakukan tugas penyiapan bahan :

a. perumusan kebijakan di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang standar teknis uji terbang pesawat udara, standar teknis kemampuan pesawat udara, pendelegasian kewewenangan terbatas di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;

c. pelaksanaan pendelegasian kewenangan terbatas

di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;


penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;


e. pengendalian yang meliputi pemberian arahan

dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur dan pendelegasian di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara;

g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara serta pendelegasian kewenangan terbatas bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara.

Pasal 498

Subdirektorat Produk Aeronautika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika.


Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Subdirektorat Produk Aeronautika menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

b. penyiapan bahan penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

c. penyiapan penerbitan dan penghapusan surat tanda pendaftaran pesawat udara;

d. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

e. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;


f. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur dibidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

g. evaluasi dan pelaporan di bidang pabrikasi pesawat

udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika.

Pasal 500

Subdirektorat Produk Aeronautika terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi; b. Seksi Pengesahan Produksi.

Pasal 501

(1) Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi


a. perumusan kebijakan dibidang teknis produksi pesawat udara;


kriteria, sistem dan prosedur teknis di bidang produksi pesawat udara dan standar teknis pengawasan terhadap mutu produksi pesawat udara;

c. pendelegasian kewenangan terbatas di bidang

produksi pesawat udara; d. evaluasi untuk pengadaan pesawat udara;



penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang produksi pesawat udara;


dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang produksi pesawat udara;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang produksi pesawat udara pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;


bidang produksi pesawat udara pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika.

(2) Seksi Pengesahan Produksi mempunyai tugas


a. perumusan kebijakan di bidang teknis pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang standar teknis pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental;

c. penerbitan dan penghapusan sertifikat pendaftaran pesawat udara;


d. penyusunan dan pemutakhiran data untuk daftar pesawat udara (aircraft register);


penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental;


dan petunjuk serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental;


bidang pemeriksaan kelaikan udara awal, ekspor dan eksperimental.

Pasal 502

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pengoperasian pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara.


Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Subdirektorat Operasi Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi :


pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pengoperasian pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;


pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang teknis pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;

c. penyiapan bahan pengujian dan sertifikasi kecakapan

personil pengoperasian pesawat udara;

d. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pengoperasian pesawat udara, serta pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;


e. pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pesawat udara, serta pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat/lisensi) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur teknis pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pesawat udara, serta pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang teknis

pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pengoperasian pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara.

Pasal 504

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara; b. Seksi Personil Operasi Pesawat Udara.


Pasal 505

(1) Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara mempunyai


a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan pengoperasian pesawat udara;


kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara dan pengawasan pengoperasian pesawat udara;

c. pendelegasian kewenangan terbatas di bidang

pengoperasian pesawat udara; d. evaluasi persyaratan pengoperasian pesawat

udara; e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengoperasian pesawat udara dan pendelegasian kewenangan terbatas pengoperasian pesawat udara;



bidang pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian dan pendelegasian kewenangan terbatas pengoperasian pesawat udara.

(2) Seksi Personil Operasi Pesawat Udara mempunyai


a. perumusan kebijakan di bidang personil pengoperasian pesawat udara;

b. penyusunan standarisasi personil pengoperasian

pesawat udara; c. program pendidikan dan pelatihan bagi personil

pengoperasian pesawat udara; d. pelaksanaan sertifikasi kecakapan personil

pengoperasian pesawat udara; e. pengawasan (dalam arti pemantauan atau

penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur sertifikasi personil pengoperasian pesawat udara dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil pengoperasian pesawat udara dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara;


g. penegakan hukum berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat/lisensi) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sertifikasi personil pengoperasian pesawat udara dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara;


bidang personil pengoperasian pesawat udara dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara.

Pasal 506

Subdirektorat Perawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara dan sistem pelaporan kerusakan pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, penerapan sanksi administratif serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Subdirektorat Perawatan menyelenggarakan fungsi :


perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, pemeriksaan berkala kelaikan udara, evaluasi persyaratan perawatan dan sistem pelaporan kerusakan pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara;



pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, pemeriksaan berkala kelaikan udara, evaluasi persyaratan perawatan dan sistem pelaporan kerusakan pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara;

c. penyiapan bahan evaluasi persyaratan perawatan dan

sistem pelaporan kerusakan pesawat udara;

d. penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi personil perawatan pesawat udara;

e. penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas

di bidang perawatan pesawat udara;

f. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara dan pemeriksaan berkala kelaikan udara;


bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara dan pemeriksaan berkala kelaikan udara;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan, sertifikat atau lisensi) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, sistem pelaporan kerusakan pesawat udara dan pemeriksaan berkala kelaikan udara serta personil perawatan pesawat udara;



perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, pemeriksaan berkala kelaikan udara, evaluasi persyaratan perawatan dan sistem pelaporan kerusakan pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara.

Pasal 508

Subdirektorat Perawatan terdiri dari : a. Seksi Perawatan Pesawat Udara; b. Seksi Personil Teknik Perawatan.

Pasal 509

(1) Seksi Perawatan Pesawat Udara mempunyai tugas


a. perumusan kebijakan di bidang perawatan pesawat udara;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria

sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara serta pendelegasian kewenangan terbatas bidang perawatan pesawat udara;

c. pelaksanaan pemeriksaan berkala kelaikan

udara; d. petunjuk operasional / staff instruction

pelaksanaan pemeriksaan berkala kelaikan udara;

e. pendelegasian kewenangan terbatas di bidang

perawatan pesawat udara;


f. pengawasan (dalam arti pemantauan atau penilaian atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan/sertifikat) terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara, sertifikasi kelaikan udara pesawat udara dan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara;

i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

bidang perawatan pesawat udara dan sistem pelaporan kerusakan pesawat udara dan kegiatan pemeriksaan berkala kelaikan udara serta pendelegasian terbatas di bidang perawatan pesawat udara.

(2) Seksi Personil Teknik Perawatan mempunyai tugas


a. perumusan kebijakan di bidang personil teknik perawatan pesawat udara;


kriteria sistem dan prosedur personil teknik perawatan pesawat udara;

c. pelaksanaan sertifikasi personil teknik

perawatan pesawat udara;


d. program pendidikan dan pelatihan bagi personil teknik perawatan pesawat udara;


penilaian atau audit berkala atau pengawasan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personil teknik perawatan pesawat udara dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan personil teknik perawatan pesawat udara;


petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang personil teknik perawatan pesawat udara dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan personil teknik perawatan pesawat udara;


penerapan sanksi administratif (berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan, sertifikat atau lisensi) sistem dan prosedur personil teknik perawatan pesawat udara dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan personil teknik perawatan pesawat udara;


bidang personil teknik perawatan pesawat udara dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan personil teknik perawatan pesawat udara.

Pasal 510



Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 511

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsioanl masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 512

(1) Kelompok Jabatan Fungsioanl terdiri dari sejumlah

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan masing-masing Direktur.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 30 Mei 2008

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 3. Menteri Keuangan; 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala

Badan di lingkungan Departemen Perhubungan, dan para Staf Ahli Menteri Perhubungan;

6. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

HERU PRASETYO, SH NIP. 120138360


No PROSES NAMA JABATAN TANGGAL PARAF 1. Disiapkan Agung Prasetyo Kabag ORTALA

2. Diperiksa Soesilo Hadi Karo Kepegawaian dan Organisasi

3. Diperiksa Heru Prasetyo Karo Hukum dan KSLN

4. Diperiksa Nyoman Suanda Santra Sesditjen Perhubungan Udara

5. Disetujui Budhi M. Suyitno Direktur Jenderal Perhubungan Udara

6. Disetujui H. Harijogi Sekretaris Jenderal

Documents

RINCIAN KEGIATAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI