RINGKASAN LAPORAN PRA PENILAIAN LAPANGAN SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN

LESTARI (PHTL)

Unit Manajemen IUPHHK-HT

PT. SATRIA PERKASA AGUNG Propinsi Riau

Luas areal 76.017 ha

Oleh

Lembaga Sertifikasi PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PROSES PENAPISAN

PT. Satria Perkasa Agung telah mengajukan permohonan kepada lembaga

sertifikasi PT TUV International Indonesia untuk di lakukan proses sertifikasi

pengelolaan hutan tanaman lestari (PHTL) dengan skema sertifikasi bertahap yang

mengacu kepada Pedoman LEI 77 mengenai Pedoman Sertifikasi Bertahap PHPL

dan Standard LEI 5000-2 mengenai Standard PHTL. Areal yang diajukan untuk

dilakukan sertifikasi adalah mencakup seluruh areal kerja IUPHHK Hutan Tanaman

seluas 76.017 hektar.

Salah satu tahapan dari proses sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari

(PHTL) Standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dengan skema Bertahap adalah

Tahapan penapisan oleh Panel Pakar I dan penetapan keputusan penapisan yang

dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses penilaian. Hasil dari proses

penapisan oleh Panel Pakar I ini adalah untuk memutuskan apakah proses sertifikasi

PHTL dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak.

Proses penapisan oleh Panel Pakar I ini berpedoman kepada Pedoman LEI 77-21

mengenai Pedoman Penapisan Panel Pakar I sertifikasi Bertahap PHTL, Pedoman

LEI – 77 Sistem Sertifikasi Bertahap PHPL. Pengambilan keputusan didasarkan

kepada review dokumen dan pengecekan ke lapangan.

Pengumuman publik

Dengan skema sertifikasi bertahap, sebelum dilakukannya proses penapisan,

terlebih dahulu harus dilakukan pengumuman publik untuk mengundang masukan-

masukan atau input yang terkait informasi mengenai unit manajemen dari pemangku

kepentingan (stakeholders) yang akan dijadikan bahan informasi untuk penilaian.

Pengumuman kepada publik tentang proses sertifikasi PHTL PT SPA dilakukan

dengan Pengumuman melalui media massa “Kompas” dan “Riau Pos” pada tanggal

15 September 2010

Proses Penapisan

Proses penapisan awal dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan PT SPA

untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Proses penapisan dilakukan oleh tim Panel

Pakar I mengacu pada Pedoman LEI 77-21, diawali dengan penelaahan dokumen-

dokumen yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT SPA

Tim Panel Pakar I dari PT TUV International Indonesia yang melakukan kegiatan

penapisan awal untuk 3 aspek yang dinilai yaitu:

1 Ir. Budi Prihanto, Msi untuk aspek Produksi 2 Dr.Machmud Thohari, DEA. untuk aspek Ekologi 3 Dr. Ir. Pudji Mulyono, M.Si. untuk aspek Sosial 4. Fadli sebagai fasilitator

Konsultasi Publik /Forum Konsultasi Daerah

Sebagai bagian dari proses penapisan pada skema sertifikasi bertahap, harus

dilakukan konsultasi publik untuk menampung semua masukan dari pemangku

kepentingan (stakeholders). Pelaksanaan konsultasi publik dilakukan di Pekan Baru

pada tanggal 15 Oktober 2010 dengan bekerjasama dengan Forum Komunikasi

Daerah Riau. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang semua pihak yang

berkepentingan dari kalangan institusi pendidikan, pemerintah daerah, lembaga

swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, organisasi massa, dll.

Proses Peninjauan Lapangan

Proses penapisan dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan dilokasi Unit

Manajemen selama 5 hari (11 s/d 15 Oktober 2010). Dari hasil penapisan yang

mencakup penelaahan dokumen dan kunjungan lapangan serta konsultasi publik

maka Tim Panel Pakar I memutuskan bahwa PT Satria Perkasa Agung

direkomendasikan melanjutkan proses sertifikasi PHTL ke tahap berikutnya dengan

skema sertifikasi bertahap.

PROFIL PERUSAHAAN

PT. SPA didirikan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1985 berdasarkan Akta No. 29

tentang Pendirian Perusahaan Terbatas PT. SPA di hadapan Notaris Jhon Leonard

Waworuntu, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan No. C2-

8141 HT.01.01TH.85 tanggal 18 Desember 1985.

Unit Manajemen IUPHHK – HT PT. Satria Perkasa Agung (SPA) terletak di Provinsi

Riau, berdasarkan SK Menhutbun No.244/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000,

memiliki luas 76.017 Ha. PT. SPA terdiri dari 3 distrik, yaitu : Distrik Siak Kecil

(13.185 Ha), Distrik Dexter (21.540 Ha), dan Distrik Simpang Kanan (41.292 Ha).

Lokasi areal PT. SPA berada di wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis,

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan Kabupaten Indragiri Hilir

(Inhil). Namun berdasarkan SK Menhut No. 633/Menhut-II/2009 tanggal 7 Oktober

2009 ditetapkan batas areal kerja IUPHHK – HT PT. SPA adalah seluas 77.702 Ha

terletak di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau.

PT. SPA saat ini bekerja pada areal konsesi sesuai dengan SK definitif yaitu SK

Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 244/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000.

Berdasarkan SK Menhutbun No. 244/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000, luas areal

kerja PT. SPA adalah 76.017 ha. Sesuai dengan isi SK tersebut, areal tersebut

terpisah dalam 2 kelompok hutan, yaitu :

- Di Kelompok hutan S. Simpang Kanan – S. Awas seluas 41.292 ha. Bagian areal

ini selanjutnya disebut Blok Simpang Kanan.

- Di Kelompok hutan S. Bukit Batu – S. Pakning seluas 34.725 ha. Bagian ini di

lapangan terbagi menjadi 2 sub bagian, yang selanjutnya disebut Blok Siak Kecil

(luas 13.185 ha) dan Blok Dexter (luas 21.540 ha).

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 250.000 (Bakosurtanal) tahun 1984

dan Peta Satuan Lahan dan Tanah skala 1 : 250.000 yang diterbitkan oleh Pusat

Penelitian Tanah dan Agroklimat tahun 1990, Lembar Siak Sri Indrapura (0916),

Dumai (0817) dan Bagan Siapiapi (0818), seluruh areal PT. SPA merupakan dataran

dengan topografi datar (kelas lereng A) dan kemiringan lereng 0 – 8 %.

Tipe iklim areal kerja didekati berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Bandara

Simpang Tiga Pekanbaru tahun 1995 – 2004 dan data dari Stasiun Rengat. Menurut

sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson, areal PT. SPA termasuk daerah beriklim

sangat basah (Tipe A) dengan nilai Q = 2 % (data stasiun Simpang Tiga). Suhu udara

rata-rata bulanan di sekitar areal kerja berkisar antara 26,5 – 27,9 ºC dengan rata-rata

tahunan sebesar 27,1 ºC. Kelembaban udara (relatif) bulanan berkisar antara 71,4 –

75,1 % dengan rata-rata tahunan 73,0 %.

Pembangunan hutan tanaman yang dilaksanakan oleh PT SPA dengan kelas

perusahaan kayu serat (jenis Acasia sp.) bertujuan untuk menghasilkan kayu, yang

selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku industri pulp dari group perusahaan,

yaitu PT. Indah Kiat Pulp and Paper. Selain agar dapat memasok bahan baku kayu

secara terus-menerus dengan kuantitas dan kualitas yang memadai juga dapat

memberikan dampak positif terhadap aspek ekologi (keanekaragaman hayati) dan

lingkungan yang harus dikelola secara benar dan lestari. Apalagi mengingat PT.

Satria Perkasa Agung Distrik Siak Kecil merupakan bagian dari landsekap hutan Giam

Siak Kecil, dimana Kawasan Lindung PT. SPA Distrik Siak Kecil dan Dexter

merupakan Zona inti Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dan Hutan Tanaman berfungsi

sebagai Zona Penyangga.

Visi dan Misi, dan Kebijakan Lingkungan

PT. SPA memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan tanaman

secara lestari. Komitmen ini terlihat dari Visi, Misi dan Kebijakan Lingkungan

perusahaan seperti disampaikan dibawah ini.

VISI

”Menjadi perusahaan berkelas dunia yang menempatkan pengelolaan hutan lestari

yang harmonis secara sosial, berkesinambungan secara ekonomi, dan dapat diterima

secara lingkungan”

MISI

Mengelola dan mengembangkan sumberdaya hutan dengan:

1. Mengembangkan suatu hutan tanaman industri yang lestari pada tataran biaya

yang efisien dan resiko terendah untuk memasok bahan baku kayu.

2. Menyediakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat dan industri terkait

dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar.

3. Melindungi areal hutan yang mempunyai manfaat konservasi dan meningkatkan

kinerja lingkungan.

4. Berperan serta dalam penerimaan pajak Negara dan menghasilkan keuntungan

optimal.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

PT SPA adalah perusahaan di bidang kehutanan yang mempunyai komitmen

melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari untuk memasok kayu sebagai bahan

baku pembuatan pulp PT. Indah Kiat Pulp & Paper. PT SPA melaksanakan perbaikan

kinerja lingkungan secara berkelanjutan dengan jalan sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan lingkungan dengan mematuhi perundang-undangan dan

peraturan lingkungan serta persyaratan lingkungan lainnya yang berlaku.

2. Melakukan pemantauan kinerja lingkungan secara terus menerus

3. Meningkatkan efisiensi pemakaian sumberdaya

4. Meningkatkan kesadaran lingkungan semua karyawan melalui pendidikan dan

pelatihan secara terus-menerus dan memberikan informasi lingkungan kepada

masyarakat dan pemerintah

5. Memelihara kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat

6. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat

melalui program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan.

Alamat unit manajemen

Kantor Jakarta :

Plaza BII Menara 2 Lt. 19

Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350.

Telp. 021-39834473,

Fax. 021-39834707, 39834798

Kantor Riau :

Jl. Teuku Umar No. 51 Pekan Baru

Telp : 0761 – 858888

Pengurus Perusahaan

Susunan Komisaris :

• Komisaris Utama : Muktar Widjaya

• Komisaris : Stanley Najoan

Susunan Direksi :

• Direktur Utama : John Pandelaki

• Direktur : Soebardjo

• Direktur : Didi Harsa

RESUME HASIL PRA PENILAIAN LAPANGAN

I. ASPEK PRODUKSI

A. ISU KRITIS ASPEK PRODUKSI

- Ancaman terhadap kemantapan kawasan akibat potensi konflik kawasan dengan

masyarakat, meskipun secara legal kawasan hutan telah dikukuhkan secara

tuntas (ditetapkan).

- Potensi kerawanan gangguan kebakaran hutan lahan gambut akibat aktivitas

berladang dan okupasi konsesi oleh masyarakat.

- Jangka benah penataan kawasan hutan menuju pembentukan unit – unit

kelestarian pada setiap distrik.

- Perlu optimalisasi pemanfaatan potensi HHNK untuk meningkatkan secara

keseluruhan produktivitas ekosistem hutan dan manfaatnya bagi masyarakat.

- Pengembangan kemitraan usaha yang selaras dengan pola mata pencaharian

masyarakat, sebagai bagian dari kelola sosial untuk memantapkan kawasan.

- Kebijakan perusahaan tentang penetapan tingkat harga jual kayu bahan baku

pulp yang dijual ke industri dalam Sinarmas Group secara insider trading.

- Kebijakan penyediaan anggaran operasional UM yang cukup dari Sinarmas

Group dan pemberlakuan standar biaya yang seragam, padahal terdapat variasi

tingkat kemahalan akibat perbedaan aksesibilitas antar distrik/UM.

B. Rekomendasi Beberapa Indikator Aspek Produksi

INDIKATOR

REKOMENDASI

PIHAK-PIHAK TERLIBAT

Indikator P1.1

Kepastian lahan

sebagai areal hutan

tanaman.

1. Mengidentifikasi kawasan eksisting perambahan dan potensial rawan perambahan.

2. Memperkuat kelola sosial untuk mengendalikan perambahan.

3. Meningkatkan intensitas kegiatan pengelolaan pada lokasi-lokasi eksisting perambahan dan potensial rawan perambahan.

• Unit Manajemen

Indikator P1.2 Sistem

manajemen kebakaran

hutan.

1. Identifikasi secara akurat

kawasan rawan kebakaran.

2. Pengendalian kegiatan yang

• Unit Manajemen

beresiko menimbulkan

kebakaran, baik kegiatan

operasional pengelolaan hutan,

maupun kegiatan masyarakat di

dalam dan sekitar areal kerja.

Indikator P1.4

Pengembangan

manfaat hasil hutan

non kayu.

Perlu dikembangkan program untuk

lebih mengoptimalkan pemanfaatan

HHNK, agar produktivitas ekosistem

hutan meningkat, dan manfaat hutan

bagi masyarakat semakin meningkat.

• Unit Manajemen

• Tokoh Masyarakat

Indikator P1.5

Penerapan pengamatan

pertumbuhan tegakan

dan hasilnya.

Melakukan analisis secara

komprehensif data PSP dan data

inventory lain untuk menghasilkan

informasi yang diperlukan untuk

mendukung kegiatan perencanaan.

• Unit Manajemen

Indikator P1.8

Permasyarakatan hak-

hak atas areal.

Pendataan areal konflik dan

menyusun road map penyelesaian.

• UM

• Tokoh masyarakat

Indikator P2.1 Besaran

gangguan hutan.

Perlu dilakukan kajian internal

tentang kapasitas organisasi

pengendalian kebakaran hutan,

khususnya dalam mobilisasi

sumberdaya dan jangkauan

pengendalian dalam mengatasi

volume dan sebaran spasial potensi

kebakaran hutan.

• Unit Manajemen

Indikator P2.4

Kemampuan

pemeliharaan serta

kualitas hasilnya.

Melakukan kajian kualitas tegakan

dan hubungannya dengan

karakteristik tempat tumbuh.

• Unit Manajemen

Indikator P2.7

Kelancaran dan

keteraturan pendanaan

untuk setiap aspek

Penyesuaian/diferensiasi standar

biaya operasional sesuai dengan

tingkat kemahalan agar menjamin

kecukupan pendanaan setiap aspek

• Unit Manajemen

kegiatan.

kegiatan pengelolaan hutan lestari.

Indikator P3.1

Pengorganisasian areal

produksi.

Menyusun jangka benah yang

menuju pembentukan unit – unit

kelestarian pada setiap distrik.

• Unit manajemen

Indikator P3.4

Kesesuaian luas areal

produksi efektif dengan

perkiraan rentabilitas

usaha/kesehatan

perusahaan.

Menyiapkan data finansial

perusahaan yang menggambarkan

rentabilitas usaha/kesehatan

perusahaan.

• Unit Manajemen

Indikator P3.5

Pemanfaatan penelitian

dan pengembangan

hutan tanaman.

Mendayagunakan data PSP dan TSP

untuk mendapatkan informasi lain

tentang perkembangan /trend

tegakan, merumuskan tindakan

pengelolaan dan instrumen-

instrumen perencanaan.

• Unit Manajemen

Indikator P3.6

Terbentuknya

kemitraan usaha

dengan masyarakat

setempat.

Mengembangkan program kemitraan

usaha yang sejalan dengan pola

mata pencaharian masyarakat

setempat yang lebih produktif dan

bermanfaat bagi masyarakat, serta

mengurangi resiko/ancaman

kemantapan kawasan.

• Unit Masyarakat

• Tokoh Masyarakat

II. ASPEK EKOLOGI

A. ISU KRITIS ASPEK EKOLOGI

a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT.

Satria Perkasa Agung meliputi areal seluas ± 76.017,00 ha. Keseluruhan areal

konsesi tersebut berupa lahan gambut dalam sampai sangat dalam. UM telah

menetapkan Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi dan peruntukan kawasan

hutan yang dipertahankan dan ditetapkan sebagai kawasan lindung seluas 33.461

Ha atau 44,02% dari total luasan areal konsesi. Areal tanaman pokok seluas

38.201,36 ha atau 50,25%. Dari segi ekologi, kondisi areal tanaman pokok yang

seluruhnya berupa lahan gambut dalam merupakan hal yang harus diperlakukan

dengan ekstra hati-hati, walaupun lahan gambut dalam tersebut tidak terletak di

hulu sungai atau rawa. Peat subsidence atau penurunan permukaan gambut

karena pembuatan kanal untuk mengatur permukaan air tanah agar tanaman

dapat tumbuh memberikan potensi terjadinya genangan atau kebakaran pada

musim kemarau akibat keringnya permukaan lahan gambut; Potensi terjadinya

genangan pada musim hujan dikarenakan lahan gambut yang kering tidak mampu

mengikat butiran air dan menampung air hujan.

(Indikator terkait: E1.1, E1.2, E1.5, E2.2)

b. Kondisi gambut dalam sampai sangat dalam yang ditanami tanaman pokok akan

mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan pada masa yang akan datang.

Keadaan ini menuntut dilakukannya upaya-upaya keras dan dengan komitmen

tinggi untuk mencegah terjadinya penurunan tingkat kesuburan tersebut, apalagi

bila dalam proses produksi digunakan pupuk kimia anorganik dan pestisida yang

dapat menimbulkan pencemaran badan air oleh masuknya padatan tersuspensi

tanah gambut. Pengukuran untuk mengetahui kecenderungan perubahan

kesuburan harus dilakukan secara teratur dan diperlukan hasil pengukuran dalam

satu seri waktu supaya dapat diketahui perubahan besaran parameter kesuburan

tersebut dari satu waktu ke waktu berikutnya. Dalam jangka panjang diharapkan

kesimpulan yang lebih tepat menurut data pengukuran dalam beberapa rotasi

penebangan.

(Indikator terkait: E1.6)

c. Keberadaan jenis-jenis vegetasi yang semula ada di areal lahan gambut telah

berganti dengan tanaman pokok. Keberadaan jenis-jenis vegetasi alam setempat

hanya tersisa di dalam kawasan-kawasan lindung. Dengan demikian keberadaan

seluruh komunitas vegetasi alam tersebut mutlak harus dipertahankan di dalam

kawasan lindung. Pemantauan yang dilakukan oleh UM belum memberikan

indikasi ada/tidaknya penurunan jumlah jenis tumbuhan di dalam kawasan lindung,

apalagi jenis-jenis yang dilindungi.

(Indikator terkait: E1.8, E1.12)

d. Kelola produksi yang dilakukan secara intensif menimbulkan efek pemerangkapan

dan transformasi unsur hara dan bahan cemaran (pollutant). Walaupun pada saat

ini fenomena tersebut belum terlihat, tetapi mengingat penggunaan bahan kimia

(pupuk anorganik dan pestisida) digunakan terus menerus maka terjadinya

akumulasi bahan-bahan tersebut ke dalam tanah gambut dan ke dalam badan air

sangat dimungkinkan. Untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan lingkungan

maka keseimbangan biomassa harus dipantau secara teliti. Hal ini dapat diketahui

melalui pengukuran konsentrasi dan volume aliran air yang masuk dan keluar

lahan gambut.

(Indikator terkait: E1.9, E1.11, E1.13, E1.14)

e. Berdasarkan atas temuan adanya beberapa jenis satwa liar, diantaranya termasuk

dilindungi/langka/terancam punah, maka areal konsesi PT SPA semula merupakan

wilayah jelajah (home range) berbagai jenis satwa tersebut. Berdasarkan atas

inventarisasi yang dilakukan oleh UM, jenis-jenis satwa yang dijimpai di kawasan

lindung diantaranya adalah siamang (Hylobates syndactylus), beruang madu

(Helarctos malayanus), macan dahan (Neofelis nebulosa), rangkong (Buceros

rhinoceros), elang rawa (Cirus aeruginosus). Data tersebut mengindikasikan

bahwa areal tanaman pokok pun dahulunya merupakan wilayah jelajah bahkan

mungkin habitat berbagai jenis satwa tersebut. Kelola produksi di areal tanaman

pokok akan berpengaruh terhadap kehidupan satwa-satwa tersebut karena

komunitas vegetasi alam dari ekosistem gambut saat ini telah berubah menjadi

jenis monokultur hutan tanaman. Untuk itu jalur-jalur lintasan satwa harus dapat

diamankan dari tindakan-tindakan para pekerja atau masyarakat yang dapat

mengakibatkan pergerakan satwa terganggu.

(Indikator terkait: E2.5)

B. Rekomendasi Beberapa Indikator Aspek Ekologi

INDIKATOR

REKOMENDASI

PIHAK-PIHAK TERLIBAT

Indikator E1.1

Persentase atau rasio

luas aktual kawasan

lindung yang berfungsi

baik yang telah

ditetapkan/dikukuhkan

terhadap luas ideal

(seharusnya) kawasan

lindung.

• Penggunaan istilah tipe-tipe

kawasan lindung pada

dokumen-dokumen yang

berbeda (laporan Deliniasi

Mikro, laporan RKL-RPL, bahan

Presentasi UM) harus sama,

yaitu merujuk pada peratutan

yang ada.

• Untuk pendokumentasian

secara menyeluruh dan jelas,

data masing-masing distrik

(Conservation Management

Plan, dan lain-lain) termasuk

hasil pelaksanaan kerja (RKL,

RPL, dan lain-lain) harus

direkap dalam satu dokumen,

sehingga memudahkan pihak

lain untuk memahami kondisi

UM secara satu kesatuan.

• Data luas masing-masing tipe

kawasan lindung harus

diperiksa ulang, sehingga

datanya konsisten.

• Unit Manajemen

Indikator E1.2.

Perencanaan penataan

areal produksi efektif

berdasarkan kesesuaian

dan kemampuan lahan

serta kelangsungan

fungsi tata air.

• UM agar menambah luasan

areal tanaman unggulan dan

areal tanaman kehidupan

sesuai dengan persyaratan

yang ditentukan. Kebutuhan ini

dapat atasi dengan

memfungsikan areal lain,

misalnya kawasan lindung yang

difungsikan juga sebagai areal

tanaman kehidupan dan areal

tanaman unggulan. Sudah tentu

hal ini memerlukan pengkajian

terlebih dahulu. Demikian pula

penataan kawasan konservasi,

areal tanaman unggulan dan

• Unit Manajemen

• Tokoh Masyarakat

tanaman kehidupan harus

dilakukan sebaik-baiknya

sehingga memenuhi

kesesuaian dan kemampuan

lahan serta kelangsungan

fungsi tata air

Indikator E.1.3

Persentase atau rasio

tanda batas aktual

kawasan lindung dan

areal produksi efektif

(kesesuaian dan

kemampuan lahan dan

kelangsungan fungsi tata

air) terhadap tanda batas

seharusnya.

• UM harus terus melakukan

pemeliharaan secara reguler

pada tata batas setiap kawasan

lindung.

• Tata batas areal produksi

dengan kawasan lindung harus

dijaga sebaik-baiknya agar

tidak bergeser posisinya, dan

disertai dengan berita acara

pelaksanaan yang lengkap dan

jelas.

• Unit Manajemen

Indikator E.1.4

Rasio atau persentase

tanda batas kawasan

lindung yang berfungsi

baik terhadap tanda

batas seharusnya (ideal).

• Pemasangan papan-papan

nama agar ditertibkan sesuai

dengan status kawasan lindung

menurut peraturan yang ada.

• Unit Manajemen

Indikator E.1.5

Perancangan dan

penerapan sistem

silvikultur yang dapat

mengendalikan erosi di

areal tebangan atau

produksi.

• UM harus melakukan evaluasi

hasil dari upaya-upaya

mengurangi dampak

penggunaan alat-alat berat saat

pemanenan terhadap terjadinya

compaction gambut walaupun

telah dilakukan penyerakan

serasah dan kulit pohon secara

merata pada areal bekas

tebang.

• Unit Manajemen

Indikator E.1.6

Perubahan tingkat

kesuburan tanah (fisik

dan kimia), termasuk

pencemarannya akibat

kegiatan produksi.

• UM harus melakukan

pengukuran parameter

kesuburan berdasarkan SPT

(Satuan Peta Tanah) pada

petak tanam yang berbeda

siklus kelas umurnya yang

diukur pada tiga areal berbeda,

• Unit Manajemen

yaitu pada hutan alam dan

pada areal tanam dari beberapa

umur tanam berbeda, secara

berkala.

• UM harus membuat upaya

untuk mengurangi penurunan

tingkat kesuburan sebagai

dampak dari kegiatan produksi.

Lakukan terus pemantauan

secara teliti atas dampak dari

penggunaan pupuk anorganik.

• Unit Manajemen

Indikator E1.7

Persentase perubahan

erosi tanah pada areal

produksi.

• Upaya-upaya untuk

menghambat laju peat

subsidence dan penurunan

water table harus terus

dilakukan secara serius,

• Lakukan terus langkah-langkah

untuk mencegah pencemaran

badan air oleh masuknya

padatan tersuspensi tanah

gambut.

• Unit Manajemen

• Unit Manajemen

Indikator E1.8

Persentase perubahan

atau hilangnya struktur

dan jenis vegetasi pada

kawasan lindung.

• Untuk mengetahui adanya

perubahan struktur dan jenis

vegetasi atau adanya jenis-jenis

vegetasi dilindungi yang hilang

pada kawasan lindung, UM

harus terus melakukan

pemantauan secara teratur,

sehingga diperoleh data dalam

seri waktu.

• Unit Manejemen

Indikator E1.9

Persentase perubahan

kuantitatif (debit sungai),

kontinuitas (ketersediaan

air yang konstan) dan

kualitas (kandungan

bahan kimia, padatan,

suspensi) di badan-

badan air terhadap

ukuran standar yang

• Hasil pemantauan kuantitatif air

sungai (debit sungai) dan

kualitas air harus

diimplementasikan sebaik-

baiknya untuk memperbaiki

sistem kelola produksi,

sehingga mengurangi laju

penurunan tinggi muka air

tanah, laju sedimentasi, dan

• Unit Manajemen

telah ada yang

disebabkan oleh aktivitas

unit manajemen.

penurunan debit sungai.

Indikator E1.10

Penerapan sistem/pola

pemanfaatan lahan

dalam kegiatan

penanaman dan

pemeliharaan tegakan

hutan tanaman yang

dapat mempengaruhi

kondisi kualitas lahan

dan fungsi tata air.

• UM harus melakukan

penanaman tanaman penutup

tanah yang dapat mencegah

penurunan kualitas tanah, dan

yang dapat berfungsi juga untuk

menjaga kelembaban tanah

dan menghambat pertumbuhan

gulma di semua lokasi yang

terbuka, areal produksi yang

terbuka, dengan jenis-jenis

yang sesuai dengan lingkungan

setempat.

• Unit Manajemen

Indikator E1.11 Kegiatan

perlindungan tanah

terhadap erosi dan

pencemaran tanah dan

air (sebagai contoh:

penggunaan pestisida,

herbisida, dan pupuk

ramah lingkungan).

• Penggunaan pestisida,

herbisida, dan pupuk kimia oleh

petugas lapangan harus terus

diawasi sebaik-baiknya agar

tidak terjadi pencemaran ke

dalam badan-badan air.

• Bangunan gudang agar

direnovasi atau disediakan

bangunan khusus gudang

penyimpanan bahan-bahan

kimia yang sesuai dengan

persyaratan lingkungan dan

kesehatan petugasnya.

Demikian pula tata cara

penyimpanan bahan-bahan

kimia dalam gudang harus

dilakukan secara tepat, dengan

sistem pencatatan yang rapih

dan sistematis.

• Unit Manajemen

• Unit Manajemen

Indikator E1.12

Kegiatan pemeliharaan

dan rehabilitasi struktur

dan komposisi jenis

hutan (vegetasi) kawasan

lindung.

• UM harus terus melakukan

pemantauan kemungkinan

terjadinya perubahan vegetasi

struktur dan komposisi jenis

hutan (vegetasi), dan dilakukan

rehabilitasi lahan dan

• Unit Manajemen

pemeliharaan struktur vegetasi,

dan melakukan pengayaan

jenis-jenis vegetasi sebagai

sumber pakan satwa.

Indikator E1.13 Sistem

penanganan limbah

untuk menjaga

kelestarian kualitas lahan

dan fungsi tata air.

• SOP yang berkaitan dengan

penanganan limbah harus

diimplementasikan secara

cermat.

• UM harus menyediakan lokasi

khusus gudang penyimpanan

sementara limbah B3 sebelum

dikirim keluar.

• Unit Manajemen

• Unit Manajemen

Indikator E1.14

Penggunaan bahan kimia

yang mungkin dapat

mencemari air.

• Buat SOP tentang

penyimpanan dan penggunaan

bahan kimia dan

implementasikan secara

cermat.

• Unit Manajemen

Indikator E1.15

Keterlibatan masyarakat

secara aktif dalam sistem

pola pemanfaatan lahan

yang ramah lingkungan.

• UM harus dapat

mengembangkan peluang-

peluang usaha bagi masyarakat

sekitar berkaitan dengan

pemanfaatan sumberdaya

hutan yang ada.

• Peningkatan keterampilan

masyarakat harus terus

dilakukan dalam rangka

pemberdayaan mereka.

• UM agar memulai menjalin

kerjasama dengan masyarakat

dalam penanaman tanaman

yang bermanfaat bagi

masyarakat serta

operasionalisasinya di lapangan

sehingga terjalin saling

pemahaman, pengertian, dan

kemanfaatannya bagi kedua

belah pihak.

• Unit Manajemen

• Tokoh Masyarakat

• Unit Manajemen

• Tokoh Masyarakat

• Unit Manajemen

• Tokoh Masyarakat

Indikator E.2.1

Persentase luas aktual

kawasan lindung (plasma

• Pemeliharaan tanda batas

harus dilakukan secara teratur

• Penataan areal harus dilakukan

• Unit Manajemen

nutfah, habitat flora/fauna

khas/unik dan atau

langka, koridor satwa,

zona penyangga, dan

sumberdaya hutan yang

dimanfaatkan oleh

masyarakat) yang

berfungsi baik dan yang

telah dikukuhkan di

lapangan terhadap luas

ideal (seharusnya)

kawasan lindung.

terhadap semua kawasan lindung

Indikator E2.2 Penataan

areal unit manajemen

yang didasarkan pada

kepentingan konservasi

flora/fauna, perlindungan

tegakan hutan tanaman,

dan sumberdaya hutan

yang sangat berguna

bagi masyarakat lokal.

• UM agar melakukan pencatatan

pemanfaatan sumberdaya

hutan di areal kawasan lindung

oleh masyarakat, meliputi asal

masyarakat & jumlah

masyarakat yang

memanfaatkan, jenis sumber

daya hutan, jumlah ambilan.

• Perlu diperiksa kesesuaian

lokasi areal kerja UM dengan

rancangan yang dibuat dan

sesuai dengan baku lingkungan

untuk kepentingan konservasi

flora dan fauna, perlindungan

tegakan hutan tanaman, dan

sumber daya hutan yang

sangat berguna bagi

masyarakat lokal yang dapat

menjamin terpeliharanya

keanekaragaman hayati dan

kestabilan ekosistem tegakan

hutan tanaman dalam jangka

panjang.

• Unit Manajemen

• Masyarakat sekitar

• Unit Manajemen

Indikator E2.3

Persentase luas aktual

kawasan lindung (plasma

nutfah, habitat flora/fauna

khas/unik dan atau

langka, koridor satwa,

zona penyangga, dan

• UM harus segera merapikan

pendokumentasian klasifikasi

kawasan lindung dan luas

masing-masing, agar

pencantuman data pada

berbagai dokumen konsisten

• Unit Manajemen

areal tanaman kehidupan

yang dimanfaatkan oleh

masyarakat) yang telah

ditata secara baik di

lapangan terhadap luas

ideal (seharusnya)

kawasan lindung.

sama tidak berbeda-beda.

Indikator E2.4

Terjaminnya/terpeliharan

ya keamanan kawasan

lindung (plasma nutfah,

habitat flora/fauna

khas/unik dan atau

langka, koridor satwa,

zona penyangga, dan

sumberdaya hutan yang

dimanfaatkan oleh

masyarakat).

• Pelaksanaan kegiatan

perlindungan dan pengamanan

kawasan lindung harus

dilaksanakan secara terpadu

dengan melibatkan tenaga dari

bagian Lingkungan

• Unit Manajemen

Indikator E 2.5 Kekayaan

jenis satwaliar di areal

produksi.

• UM harus menyempurnakan

formulir pencatatan satwaliar di

areal produksi, yang mudah

dikerjakan oleh petugas

lapangan.

• WI pemantauan keberadaan

satwa liar di areal produksi

harus terus diimplementasikan

dengan baik, termasuk metode

perjumpaan, koordinat

keberadaan satwaliar yang

dijumpai.

• Unit Manajemen

• Unit Manajemen

Indikator E 2.6 Sistem

informasi sumberdaya

hutan (lokasi, potensi,

teknik budidaya, teknik

pemanenan, dll).

• UM harus segera membangun

sistem informasi sumberdaya

hutan dan mensosialisasikan

kepada masyarakat lokal

sehingga mereka dapat

memanfaatkan sumberdaya

alam hayati secara baik dan

benar dalam jangka panjang

• UM

• Masyarakat sekitar

Indikator E2.7 Kegiatan

pengendalian hama,

• UM harus terus • Unit Manajemen

penyakit dan gulma

dengan menggunakan

teknologi ramah

lingkungan (sebagai

contoh dengan

menggunakan predator

alaminya), sehingga tidak

mengganggu/ mengubah

ekosistem alami yang

ada di dalam areal unit

manajemen

mengimplementasikan secara

reguler panduan sistem

peringatan dini (early warning

system) hama dan penyakit

tanaman untuk mengantitisipasi

terjadinya serangan.

• UM harus mulai menyiapkan

penggunaan musuh alami untuk

mengendalikan populasi hama

dan penyakit tanaman yang

secara potensial dapat

menyerang.

• Unit Manajemen

Indikator E2.8

Keberadaan sumberdaya

hutan yang dapat

dimanfaatkan oleh

masyarakat lokal.

• UM supaya melakukan

penanaman jenis-jenis tanaman

yang dibutuhkan oleh

masyarakat setempat, misalnya

pohon buah-buahan, tanaman

obat-obatan, yang ditanam di

areal tanaman kehidupan.

• UM harus mengembangkan

komoditas-komoditas hutan lain

yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat setempat dan

sistem kerjasamanya, termasuk

pemberdayaan masyarakat di

bidang pelestarian lingkungan.

• Unit Manajemen

• Masyarakat sekitar

• Unit Manajemen

• Masyarakat sekitar

II. ASPEK SOSIAL

A. ISU KRITIS ASPEK SOSIAL

a. Kemantapan kawasan/status areal pemanfaatan hutan PT. SPA belum terjamin

statusnya secara mantap. Masyarakat Desa Bukit Kerikil yang terletak di sekitar

areal kawasan konsesi Distrik Siak Kecil sebagian besar belum mengenal

terhadap PT. SPA dan mereka belum mengetahui dimana batas kawasan konsesi

dengan areal yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Sebagian masyarakat

Desa Pulau Muda juga masih melakukan klaim pada sebagian kawasan di Distrik

Simpang Kanan. Permasalahan klaim lahan oleh masyarakat di dalam kawasan

hutan tanaman tersebut sampai saat ini belum dapat diatasi secara penuh oleh

unit manajemen dan masih perlu penanganan dan partisipasi berbagai pihak

terkait dalam upaya penyelesaiannya. Indikator yang terkait adalah S1.1 dan S2.1.

b. Pelaksanaan dan monitoring terhadap mekanisme pengelolaan konflik, khususnya

dalam mengatasi permasalahan konflik lahan dengan masyarakat dan keterlibatan

berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hal tersebut. Indikator yang

terkait adalah S2.2 dan S2.7.

c. Belum efektifnya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit

manajemen diakibatkan oleh adanya beberapa hambatan dan keterbatasan yang

dihadapi oleh unit manajemen. Indikator yang terkait adalah S1.4, S2.3, S2.8 dan

S2.9.

B. Rekomendasi Indikator Aspek Sosial

INDIKATOR

REKOMENDASI

PIHAK-PIHAK TERLIBAT

Indikator S1.1

Kepastian status

areal pemanfaatan

hutan.

• Perlu dilakukan langkah-langkah

strategis dan bijaksana dalam

rangka memantapkan status areal

kawasan hutan, terutama

menyangkut areal yang diokupasi

oleh masyarakat setempat (areal di

sekitar Desa Bukit Kerikil) dan

rencana pengembangan areal

untuk tanaman kehidupan pada

areal hutan lindung di sekitar Desa

• Unit Manajemen

• Tokoh Masyarakat

• Pemerintahan Desa

Pulau Muda.

Indikator S1.4

Peluang kerja

terbuka bagi

seluruh warga

komuniti.

• Unit manajemen perlu membuka

peluang kerja lebih banyak bagi

warga komuniti dengan tetap

memperhatikan kualitas dan

profesionalisme kerja yang

diberlakukan oleh unit manajemen.

• Unit Manajemen

• Tokoh Masyarakat

• Pemerintahan Desa

Indikator S2.1 Unit

manajemen

mempertimbangka

n terjadinya

dampak sosial

budaya pada

komuniti.

• Unit manajemen perlu

mempertimbangkan terjadinya

dampak sosial budaya pada

komuniti akibat adanya

operasionalisasi oleh unit

manajemen di sekitar kawasan

konsesi.

• Unit Manajemen

Indikator S2.2

Ada kompensasi

terhadap

penggunaan atau

kerusakan

sumberdaya milik

warga komuniti.

• Unit manajemen perlu memberikan

kompensasi/ganti rugi yang adil dan

disetujui bersama warga komuniti

atas terjadinya kerusakan hak milik

atau sumber daya warga komuniti

akibat adanya operasionalisasi oleh

unit manajemen.

• Unit Manajemen

• Masyarakat sekitar

Indikator S2.3

Penambahan

ragam sumber

ekonomi bagi

warga komuniti.

• Unit manajemen perlu

mengupayakan agar sumber mata

pencaharian makin bervariasi

sebagai akibat adanya kegiatan

pengusahaan hutan dan ada

dukungan unit manajemen

sehingga pendapatan ekonomi

rumah tangga warga komuniti

meningkat.

• Unit Manajemen

• Tokoh Masyarakat

• Pemerintahan Desa

Indikator S2.7

Bekerjanya

mekanisme

pengelolaan

konflik

• Agar mekanisme pengelolaan

konflik dapat bekerja dengan baik

dan efektif, dalam prosedur

penyelesaian konflik perlu

melibatkan semua pihak

(stakeholders) dengan partisipasi

• Unit Manajemen

• Tokoh Masyarakat

• Pemerintahan Desa

secara jujur, adil dan beradab.

Indikator S2.8

Tercipta dan

terpeliharanya

produktivitas

usaha warga

komuniti.

• Unit manajemen harus terus

mengupayakan agar terjadi

pengembangan perekonomian

komuniti sehingga produktivitas

usaha warga meningkat secara

signifikan terutama melalui program

kemitraan.

• Unit Manajemen

• Kelompok

Tani/Masyarakat

• Pemerintahan Desa

Indikator S2.9

Besarnya

kontribusi unit

manajemen dalam

pertumbuhan

ekonomi di

kawasan unit

manajemen.

• Kontribusi unit manajemen dalam

pertumbuhan ekonomi di kawasan

unit manajemen perlu ditingkatkan,

terutama bagi perkembangan

ekonomi masyarakat di sekitar

kawasan hutan melalui program

kemitraan.

• Unit Manajemen

• Tokoh Masyarakat

• Pemerintahan Desa

C. KEPUTUSAN

Berdasarkan hasil Pra-penilaian lapangan sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman

Lestari dari Unit Manajemen PT. Satria Perkasa Agung (SPA) Propinsi Riau yang

telah dilakukan oleh Panel Pakar I aspek produksi, ekologi dan sosial, , maka Tim

Panel Pakar I memutuskan bahwa Unit Manajemen PT. Satria Perkasa Agung

dengan luas areal 76.017 hektar dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan

proses sertifikasi PHTL secara bertahap ke tahap berikutnya sesuai dengan Pedoman

LEI 77 dan Standard LEI 5000-2.

Isu-isu pokok atau isu kritis dan Rekomendasi-rekomendasi setiap aspek dari laporan

ini harus ditindaklanjuti oleh Unit Manajemen sebelum melangkah ke proses

selanjutnya dan dijadikan dasar dalam pembuatan rencana kegiatan sertifikasi

bertahap.

Jakarta, Nopember 2010

Tim Panel Pakar I :

Ir. Budi Prihanto, MSi Dr. Machmud Thohari, DEA Dr. Ir. Pudji Muljono, Msi Aspek Produksi Aspek Ekologi Aspek Sosial