RISALAH RAPAT KOMISI II DPR RI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tahun Sidang : 2014-2015 Masa Persidangan : II Rapat Ke : - Jenis Rapat : Rapat Kerja (RAKER) Sifat Rapat : Terbuka Hari,Tanggal : Kamis, 15 Januari 2015 Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III). Acara : 1. Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI

dengan Jajaran Kemendagri; 2. Progress Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) 3. Evaluasi Pelaksanaan Program E-KTP; 4. Rencana Strategis Kementerian Dalan Negeri dalan susunan

“Kabinet Kerja” 2011-2019; 5. Dan lain-lain.

Ketua Rapat : Rambe Kamarul Zaman./Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI Hadir : A. Anggota Komisi II DPR RI.

43 dari 50 orang Anggota dengan rincian: PIMPINAN 1. RAMBE KAMARUL ZAMAN 2. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA 3. Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si 4. Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si. 5. MUSTAFA KAMAL, S.S. F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP) 6. KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH 7. ARIF WIBOWO 8. BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil 9. DIAH PITALOKA, S.sos

10. Ir. TAGORE ABUBAKAR 11. ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 12. Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM 13. Drs. SIRMADJI, M.Pd F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-GOLKAR) 14. Drs. H. DADANG S MUCHTAR 15. Drs. A. H. MUJIB ROHMAT 16. Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR 17. TABRANI MAAMUN 18. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si

F-PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA) 19. DR. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si 20. H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si

2

21. H. SUBARNA, SE.,M.Si 22. SUASANA DACHI, SH 23. Ir. ENDRO HERMONO, MBA

F-PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 24. SAAN MUSTOFA, M.Si. 25. H. ZULKIFLI ANWAR 26. Ir. FANDI UTOMO 27. LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH 28. EVERT ERENST MANGINDAAN, S.Ip.

F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 29. YANDRI SUSANTO 30. H. SUKIMAN, S. Pd., M.M. 31. AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn 32. AMRAN, S.E.

F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 33. H. YANUAR PRIHATIN, M.Si 34. Dr. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM

F-PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 35. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A. 36. Dr. H SA'DUDDIN, MM

F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 37. H. MOH. ARWANI THOMAFI 38. DR. H. Mz. AMIRUL TAMIM, M.Si

F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 39. H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH 40. Drs. TAMANURI, MM 41. H. M. LUTHFI A. MUTTY

F-PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA) 42. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH 43. Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH

B. Pemerintah - Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo, SH.)

Jalannya Rapat: KETUA RAPAT (RAMBE KAMARUL ZAMAN/F-PG): Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarrokatuh Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya yang kami hormati; Para anggota dan pimpinan komisi II DPR RI yang berbahagia.

3

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, siang masuk sudah sore hari ini, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam bidang pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Komisi II DPR RI yang beranggotakan seluruhnya di dalamnya adalah fraksi-fraksi 10 Fraksi telah lengkap hadir, setidak tidaknya kuorum pada hari ini, dan ruangan Komisi II Saudara Menteri tidak berubah dari dulu sampai sekarang, di belakang dan di hadapan kita semua, ini ada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satu-satunya ruangan di DPR RI yang punya peta seperti ini dari dulu tetap hanya di Komisi II. Dan di dalam peta ini propinsi ada karena dibagi atas NKRI propinsi, provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Undang-Undang Pemda Nomor 23 Kabupaten Kota itu dibagi Kecamatan dan Desa dan kelurahan.

Oleh karena itu, dari laporan Sekretariat Komisi II dari jumlah anggota DPR RI 50, 30 orang hadir lengkap 10 fraksi oleh kemarin itu telah memenuhi kuorum sebagaimana Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka rapat ini, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.30 WIB)

Saudara Menteri dan para Pimpinan Anggota Komisi II yang berbahagia.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini, karena memang di pimpinan ini sudah lengkap, di pimpinan sudah lengkap dan fungsi pengawasan sebagaimana tugas konstitusional ini yang pertama dilakukan dan nanti kepada pers yang hadir di sini dan kepada kita sekalian nanti malam akan bersambung dengan tugas legislasi untuk membahas Perpu Nomor 1 dan Perpu Nomor 2. Oleh karenanya untuk acara kali ini kami menawarkan dan meminta persetujuan acara Rapat Kerja kita dengan Pak Menteri.

Yang pertama kami akan memperkenalkan Pimpinan Komisi II dan juga Anggota Komisi II DPR RI dan setelah itu juga Bapak Menteri memperkenalkan jajarannya, karena ini adalah anggota dan seluruh di komisi II adalah hasil pemilihan umum yang kita laksanakan yang lalu.

Acara yang kedua nanti mungkin ini, jadi tidak usah harus kita selesaikan pada sore hari ini, jadi ya kalau ada tadi yang mengatakan sebelum sidang ini kita mulai, wah sepertinya tegang ini pertemuan, saya katakan tidak ada yang tegang ya hal yang biasa ada, tidak ada seperti kiamat sudah republik ini, tidak ada, ya ini fungsi konstitusional dari lembaga negara yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu acara yang kedua nanti memang karena ini awalnya, tentunya akan disampaikan oleh Pak Menteri tentang progres disain besar penataan daerah, sebab ini baru dua bulan setengah berjalan, yang ada di Undang-Undang di Perpu Nomor 1 atau Undang-Undang Pemda Nomor 23.

Setelah itu adalah mungkin ada beberapa hal evaluasi yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri misalnya soal-soal yang sangat berkembang E-KTP misalnya.

Yang kedua mungkin soal-soal yang menyangkut tidak salah yang menyangkut Desa begitu, yang menyangkut desa ini sebab desa itu adalah bagian dari pada kabupaten kota ini sudah dan itu kita sahuti yang sebelumnya sebagaimana pernyataan dari komisi-komisi II dan juga kami dari pimpinan saya kira ya cocoklah dengan Saudara Menteri, tidak ada yang tidak cocok asal itu konstitusional semua kita cocok. Tapi kalau tidak konstitusional tidak sesuai dengan

4

konstitusi ya dan aturan perundang-undangan ya kita tidak cocok, karena kita menjaga dan menegakkan itu.

Berikutnya adalah rencana strategis Kementerian Dalam Negeri dalam Susunan Kabinet Kerja 2014 -2019, dan lain-lain nanti yang berkembang. Oleh karena itu kepada Rapat Kerja kita ini kita minta persetujuan dulu kita akhiri karena jam 19.30 nanti akan kita lanjutkan rapat dengan Kementerian yang sama mungkin Kemenkumham nanti yang akan turut bergabung, kalau dapat kita akhiri paling lama jam 17.30 paling lama.

Saya kira dapat kita setujui?

(RAPAT : SETUJU) Terima kasih.

Kalau sudah disetujui Pak Menteri, karena disini adalah resmi, bahwa karena kita melaksanakan fungsi pengawasan untuk kali pertama, maka kami terlebih dahulu memperkenalkan dari pimpinan nanti baru lanjut kepada anggota, setelah itu ya memang sebaiknya, sebaiknya begitu yang punya rumah dulu diperkenalkan, baru nanti dari pihak Kementrian Dalam Negeri.

Dari pimpinan saya sendiri adalah Rambe Kamarul Zaman dari fraksi Partai Golkar sebagai Ketua Komisi II, di sebelah kanan saya adalah Saudara Riza Patria Wakil Ketua dari fraksi Gerindra, sebelah kanan lagi adalah Saudara yang terhormat Mustafa Kamal dari fraksi PKS, di sebelah kiri adalah Bapak Wahidin Halim dari fraksi Gerindra eh dari Fraksi Demokrat, saya tidak, tidak ada yang pindah tetap hanya mohon maaf belum pindah, tidak tahu nanti kalau Pak Wahidin dari Fraksi Demokrat dan kemarin saya kira baru kita selesaikan kelengkapan Pimpinan Saudara Lukman Edy dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ini dari pimpinan jadi hadir lengkap kami persilakan, ya sebab biar pas nanti seperti itu selesai dulu sayap kanan, kalau sayap belakang tidak ada, jadi dari sayap belakang ada juga, saya kira jika ada sayap belakang biar enak suasananya untuk anggota yang terhormat untuk masuk ke sayap kiri.

Jadi tadi saya ingatkan Pak Menteri ruangan ini tidak asing, jangan lupa Pak Menteri tempat duduk Pak Menteri di sana, jangan nanti ambil kiri kanan, tertawa saja Pak Menteri Dalam Negeri, kami persilakan jika ada anggota untuk duduk di sayap sebelah kiri.

Kami persilakan dimulai biar kita lancar memperkenalkan diri masing-masing terhadap acara yang pertama, langsung terus tidak usah diselang seling selesai, baru masuk ke sayap kiri, kami persilakan. F-PDIP (Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM):

Terima kasih pimpinan. Nama kami Willy M. Yoseph Faksi PDI Perjuangan daerah pemilihan

Kalimantan Tengah. Terima kasih.

F-GERINDAR (H. BAMBANG RIYANTO, SH., MH., M.Si):

Bambang Riyanto dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Tengah V.

5

F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, S.Sc, M.Phil):

Nama saya Budiman Sujatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII. F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si):

Nama saya Amirul Tamim, daerah pemilihan Sulawesi Tenggara fraksi Partai Persatuan Pembangunan. F-PD (Ir. FANDI UTOMO):

Terima kasih saya Fandi Utomo dari daerah pemilihan Jawa Timur 1. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, MBA):

Terima kasih nama saya Endro Hermono A-369 dari partai Gerindra dapil Jawa Timur VI meliputi Blitar, Kediri, Tulungagung.

Terima kasih. F-PG (Drs. H. DADANG S. MUCHTAR):

Nama saya Dadang S. Muchtar dari Partai Golkar dapil 7 Jawa Barat, Karawang, Purwakarta, Bekasi.

Terima kasih.

F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos):

Terima kasih. Nama saya Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Jawa Barat 3.

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh Nama saya Tagore Abubakar dari daerah pemilihan dapil 2 Aceh PDI

Perjuangan. Terima kasih.

F-PAN (H, SUKIMAN, S.PD., MM): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

6

Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua, nama saya Haji Sukiman, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, 14 Kabupaten 1 Dapil dan dari Partai Amanat Nasional.

Terima kasih.

F-PAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH,., M.Kn): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

Ammy Amalia dapil Jawa Tengah 8 fraksi Partai Amanat Nasional. F-GERINDRA (Dr. AZIKIN SOLTHAN, M.Si): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

Saya Azikin Solthan dapil 1 Sulawesi Selatan, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto dan Bantaeng. F-PG (Drs. H.A. MUJIB ROHMAT): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

Nama saya Mujib Rohmat saya satu Dapil dengan Pak Menteri Dapil 1 Jawa Tengah, itu Kendal, Semarang, Ungaran dan kota Salatiga, sekarang sudah Dapilnya Pak Menteri sudah lebar menjadi dapilnya Indonesia.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

F-PG (TABRANI MA’AMUN): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

Saya Tabrani dari Dapil Riau 1 dari Partai Golkar. Terima kasih.

F-PG (Hj. ENNY ANGGRAENI ANWAR): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

Hj. Enny Anggraeni Anwar Fraksi Golkar dari dapil Sulawesi Barat. F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH., M.Si):

Terima kasih. Agung Widyantoro Dapil Jateng 9 dari fraksi Beringin Sakti. Terima kasih Pak, atau Partai Golongan Karya.

7

F-HANURA (Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos., MH): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh.

Mohon ijin Pak Menteri saya Frans Agung Mula Putra dari Dapil Lampung 1 dari Fraksi Hanura.

Terima kasih.

F-PD (EE. MANGINDAAN, S.IP): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

Pak Cahyo sudah kenal semua, EE. Mangindaan Fraksi Partai Demokrat Dapil Sulawesi Utara, orang baru stock lama.

Terima kasih. F-DEMOKRAT (SAAN MUSTOPA, M.Si): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

Saan Mustopa fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 7. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebelah kiri F-PD (LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH):

Terima kasih. Saya Libbert Kristo Ibo, Dapil Papua Partai Demokrat.

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua, kami Haji Zulkifli Anwar dari Dapil 1 Lampung Fraksi Partai Demokrat.

Terima kasih.

F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH):

Selamat siang, Saya Rufinus Hutauruk kita sering jalan Pak Menteri, dari Dapil Sumatera Utara 2 dari Partai Hanura.

Terima kasih.

8

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, SH., MH):

Merdeka! Komarudin Watubun A-230 Dapil Papua, PDI Perjuangan. Terima kasih.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

Nama Yandri Susanto dapil Banten II kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Nomor Anggota A-494 dari Partai Amanat Nasional. Periode yang lalu saya di sinilah Pak Menteri di Komisi II juga. F-PDIP (ARIF WIBOWO): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua, Arif Wibowo A-193 Fraksi PDI Perjuangan,

Jawa Timur 4 Jember, Lumajang. F-PDIP (Drs. SIRMADJI, M.Pd):

Sirmadji A-199 PDI Perjuangan Jawa Timur VII meliput Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek dan Pacitan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Habis ya? Nanti kalau ada yang terlambat nanti berikutnya saja. Saudara Menteri dari perkenalan ini yang pertama, anggota ini ada yang

mantan pimpinan Komisi II itu penting, mantan anggota komisi, berikutnya adalah mantan Gubernur nah itu. Jadi Pak Mangindaan ada di sini, mantan Menteri juga, berikutnya adalah mantan-mantan Bupati dan Walikota dan kawakan lagi semua. Setelah itu adalah anggota DPR, termasuk ada juga yang mantan Kepala Desa di sini. Jadi Pak Menteri ya jadi ya Iomisi II ini lengkap. Lengkap kita akan teruskan mungkin dan mudah-mudahan ke depan Pak Menteri, ya suasananya juga kita tetap enak, suasananya tetap enak, sebab ya di komisi II ini seperti kami katakan tadi mantan, mantan dan seterusnya, yang juga yang paham saya kira, urusan-urusan bangsa apalagi soal pemerintahan, Pak Menteri juga mantan, mantan DPR dan juga pernah juga di Komisi II.

Kami persilakan Pak Menteri memperkenalkan jajarannya yang hadir pada kesempatan ini setelah itu nanti baru kita langsung Pak Menteri menjelaskan sebagaimana yang kami katakan tadi, kami persilakan dengan hormat.

9

MENTERI DALAM NEGERI (TJAHJO KUMOLO, SH.): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh.

Selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang saya hormati Ketua komisi II DPR RI; Para Wakil Ketua; dan Para Bapak Ibu anggota komisi II yang saya hormati; Teman-teman pers dan Staf Sekretariat komisi II yang saya hormati.

Yang pertama kami menyampaikan terima kasih, sebenarnya teman-teman di Kemendagri cukup lama menunggu untuk kapan diundang oleh Komisi II, biasanya kalau satu minggu setelah pelantikan kabinet langsung bertemu dengan Komiisi II, ini kok lamaaa sekali, tapi Alhamdulillah mengawali tahun 2015 ini sekaligus mengucapkan selamat tahun baru, mudah-mudahan tahun ini tahun yang lebih baik buat semuanya dan saya dengan teman-teman Kemendagri menyampaikan terima kasih atas undangannya sore hari ini.

Sebelum nanti singkat saya kenalkan dengan teman-teman Eselon I saja dulu, pada prinsipnya jadwal yang Ketua sampaikan kami ikut, kami ikut hanya kemungkinan kalau ada hal-hal yang mohon bisa diundur, diundur, karena Januari ini kami menjadwalkan ada pertemuan 4 kali seluruh Bupati, Walikota se Indonesia dengan bapak Presiden supaya ada dialog, tapi tidak semuanya kita bagi. Kepala daerah tingkat II di wilayah Provinsi kepulauan, kepala Daerah Tingkat II di Wilayah perbatasan, dan lain sebagainya.

Yang kedua mohon ijin kami mengenalkan diri nama saya Cahyo Kumolo, saya lahir di Solo. Dapatan pekerjaan sebelumnya hanya anggota DPR karena belum pernah menjadi pegawai yang lain, hanya di DPR saja, sahabatnya Pak Rambe dulu lama. Istri saya satu yang kebetulan pekerja di Sekretariat Jendral DPR juga, sudah sama 30 tahun di DPR istri saya, dia dokter di Poliklinik DPR, anak 3 sudah selesai semua.

Yang pertama saya ingin mengenalkan ini masih lama semua: - Bapak Doktor Yuswandi A. Tumenggung, Sekjen supaya cepat, saya sebut

nama langsung berdiri, ini Sekjen masih baru masih 4 bulan, kalau tidak salah. - Yang kedua Saudara Ir. Agung Mulyana, M.Sc Dirjen Pemerintahan Umum - Ketiga Saudara Doktor Moh. Marwan, M.Si Dirjen Bina Pembangunan Daerah - Kemudian Saudara Ir. H. Irman, M.Si Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil - Saudara Drs. Redon Misar Munuk Munek selaku Dirjen Keuangan Daerah ini

dulu mantan Jubir Depdagri Kapuspen - Kemudian Saudara Maliki Heru Santoso selaku Inspektur Jenderal - Kemudian Saudara Dr. Afriyadi Hasibuan, selaku Kepala Badan Diklat

Pengembangan - Kemudian, Saudara Dr. Achmad Subaidi Wisuda Diklat - Kemudian Saudara Dr. Suhajar Diantoro Rektor IPDN - Kemudian Saudara Drs. Indro Baskoro, M.Si ini PLt. Dirjen Kesatuan Bangsa

karena Pak Dirjennya pensiun Pak Mayjen Tantri pensiun, ini ditunjuk Pltnya. - Kemudian Saudara Drs. Susilo, selaku Dirjen Otonomi Daerah ini Pak Dirjen

Pak Johermansyah pensiun, tapi kita tugaskan di gurubesar di IPDN

10

Kemudian didampingi ada 5 staf ahli - Satu Profesor Doktor Sudan Arif SH ini staf ahli bidang Hukum Politik dan

Hubungan Antar Lembaga. - Dua Saudara Drs. Saut Situmorang ini staf ahli bidang pemerintahan yang bulan

depan sudah mulai pensiun beliau. - Kemudian Saudara Drs. Nuryanto, MPA selaku staf ahli bidang pembangunan

dan kemasyarakatan - Saudara Doktor Didik Suprianto staf ahli bidang Sumberdaya Manusia dan

Kependudukan - Saudara Hamdani, MM., M.Si Staf ahli bidang ekonomi dan Keuangan.

Ada juga kapuspen hadir, kemudian dengan teman-teman eselon II yang

hadir yang mungkin untuk menyingkat waktu nanti akan kami sampaikan daftar namanya saja.

Oh Pak BNPP, Sekretaris BNPP terpisah kemudian didampingi oleh 3 Deputi: - Satu Pak Nuryanto - Kemudian Pak Hadi Prabowo - Pak Suharmansyah - Pak Eko Subowo, ini BNPP - Kemudian, Dirjen PMD Dirjen PMD masih tetap jadi Pak Tarmizi Karim.

Kemudian sudah ini. Yang kedua kami sampaikan bahwa Kemendagri ini kantornya cukup banyak

pak, jadi satu di Merdeka satu di Gambir, satu di Kebon Sirih. Kemudian 2, ada IPDN dan BNPP itu di Kemang, satu di Jatinganggor, satu di pasar Minggu, dan 2 Direktorat Jenderal di Kalibata. Jadi kalau pagi sebagai Menteri baru ini keliling-keliling mimpin apel di setiap kantor, memang kalau memungkinkan nanti kantor yang di Kebon Sirih mungkin pindah ke Merdeka, yang PNBP akan pindah di Kebonsirih itu.

Kemudian, khusus untuk IPDN nanti kami mohon kepada Ketua, Pimpinan dan Anggota untuk perlu ditinjau khusus baik di Jatinanggor, kemudian ada di Manado ada di Bukit Tinggi, ada di Riau Rokan Hulu, ada di NTB, di Semarang, di Papua, dan di Makasar. Karena kami ingin proses penerimaan IPDN tahun 2015 ini tidak hanya rekruitmen, termasuk kuotanya kami ingin sejajar dengan Akmil dan Akpol dalam proses rekruitmennya, sehingga 3 lembaga ini yang nantinya mampu melayani masyarakat di bawah dan di semua sektor bisa satu strata yang sama.

Untuk IPDN kami tambahkan, kami juga sudah mengajak kerjasama dengan Lemhanas untuk mengisi materi, mengajak dengan Komnasham, karena Komnasham mempunyai penilaian Pegawai Negeri ini nomor 3 yang melanggar HAM. Kemudian yang ketika adalah KPK dalam proses rekruitmen dan penentuan kuota dan sebagainya.

Demikian Bapak Ketua dan Wakil Ketua, para anggota yang secara prinsip kami mengenalkan diri.

Yang kedua Kementerian Dalam Negeri setelah dilantik selama 2 bulan ini, kami melaporkan dulu:

- Yang pertama selama 2 bulan kami sudah mencoba melakukan beberapa perubahan di buku ini, 2 bulan perubahan adalah yang menyangkut, satu peraturan pemerintah yang berkaitan PP Nomor 102 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

- Kemudian satu Perpers yang berkaitan dengan tata cara pelantikan gubernur bupati dan walikota.

11

- kemudian kami juga melakukan perubahan di 33 Permendagri datanya lengkap di sini

- Kemudian 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri yang kami rubah, kami perbaharui termasuk yang baru, kami mengembalikan baru 100 Perda bermasalah, baik yang disusun oleh Gubernur dan DPRD tingkat I maupun Bupati, Walikota dan DPRD Tingkat II, dimana Perda-Perda ini bertentangan dengan Undang-Undang yang ada. Ini perencanaan lebih kurang hampir 200 Perda-Perda Daerah yang bermasalah ini secara detail sudah kami sampaikan, nanti bisa mohon dikoreksi Bapak Ibu sekalian yang tentunya akan memasuki di masing-masing daerah pemilihan yang ada.

Yang ketiga seluruh anggota DPRD provinsi, Pemilu 2014 nanti Badan Diklat juga mungkim nanti akan menyampaikan sudah semua ada semacam penataranlah, pembahasan bersama dalam proses lebih memahami beberapa mekanisme dan aturan dalam proses pengambilan keputusan politik pembangunan di daerah, baik di tingkat Provinsi yang berkaitan dengan penyusunan Perda-Perda termasuk beberapa hal yang berkaitan dengan penyusunan APBD, termasuk lebih memahami hal-hal yang terkaitan dengan permasalah-permasalah, karena banyaknya Undang-Undang yang baru, termasuk nomenklatur pemerintahan yang baru, yang tentunya akan selalu nantinya Bapak Ibu Komisi II yang terhormat untuk bisa terus memberikan masukan dan untuk persiapan program tahun 2015, kami juga akan meminta secara resmi dari Bapak Ibu Anggota DPR untuk bisa ikut mengisi di Dapil Provinsi masing-masing, sehingga bisa memahami apa yang menjadi kendala di daerah, kemudian apa yang menjadi permasalahan DPRD dengan pemerintah daerah, apa yang menjadi permasalahan antara Gubernur, Wakil, Bupati atau dengan Wakil.

Karena hasil inventarisasi kami ini hampir mayoritas tidak terjadi permasalahan antara pimpinan, anggota dan kepala daerah, tetapi antara Gubernur dan Wakil mungkin ada berbeda persepsi antara bupati, walikota termasuk juga mungkin bapak ibu juga juga sudah mencatat, ada beberapa Kabupaten kota yang sampai hari ini juga hasil Pilkadanya belum bisa berjalan dengan baik, sehingga mengganggu proses jalanya pembangunan dan pemerintahan di daerah.

Yang ketiga untuk 2015 memang Kemendagri sudah menyiapkan beberapa program yang harus kita selesaikan dalam 1 tahun, kita tulis dalam satu lembar saja ini, di penjabarannya karena banyak permasalahan yang sangat kompleks, karena Kemendagri selama jangka pendek, menengah dan jangka panjang, kita berpegang pada visi misi pemerintahan, yang mana kita tidak ingin absen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih efektif, demokratis, terpercaya dengan cara membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat daerah-daerah dan Desa, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian terkait dengan disentralisasi asimetris dan seterusnya nanti bisa bapak ibu baca, kemudian pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Desa, kawasan wilayah timur, kawasan perbatasan, dengan reformasi tata hubungan keuangan pusat dan daerah termasuk penataan daerah Otonomi Baru yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, kemudian membangun transparansi tata kelola pemerintahan dengan mendorong pengalokasian anggaran yang lebih banyak untuk pelayanan public, kemudian menjalankan reformasi birokrasi Implementasi Undang-Undang Desa yang secara sistematis, konsisten, untuk bisa lebih dipercepat membuka partisipasi publik dan seterusnya. Kami ingin kemendagri ini memposisikan perannya sebagai poros pemerintahan, yang hierarkinya mulai dari Presiden sampai ke tingkat Kelurahan Desa RT/RW, satu kesatuan jadi poros

12

jalannya pemerintahan sebuah negara, poros untuk memberikan pelayanan public dengan baik, poros untuk membangun sebuah demokrasi demi tegaknya integrasi bangsa. Itu keinginan kami Mendagri ini dengan beberapa peran-peran penunjang yang ada ,yang kami juga sangat berterima kasih pada Komisi II, mungkin di era Pimpinan Pak Mangindaan, di Era Pak Arif dan sebagainya yang sudah banyak mengeluarkan berbagai Undang-undang yang memperkuat posisi Kemendagri, posisi Gubernur, dan posisi Bupati Walikota

Kemudian perencanaan dan pelaksanaan pokok-pokok operasional satu tahun ini agenda skala prioritas yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua adalah yang berkaitan mengenai pembahasan bersama atas Perpu Nomor 1, ini yang ingin kami tunggu, termasuk KPU juga menunggu, termasuk daerah juga menunggu, termasuk juga kami terbuka seandainya ada perbaikan secara sistemik terhadap beberapa aspek-aspek pelaksanaan Pilkada, yang kemaren mungkin dari fraksi Partai Demokrat sudah ada mengusulkan memperbaiki dan sebagainya terbuka.

Kemudian yang kedua meng-akselerasi pembahasan tentang peraturan atau tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemda, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang sudah kita ajukan kepada presiden yang sebenarnya sudah di Era bapak SBY sudah disusun lengkap semua pimpinan Polkam sudah paraf semua, tapi tinggal belum disahkan.

Kemudian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 terkait dengan Ormas yang dikaitkan dengan keputusan MK kemarin Nomor 82 dan Nomor 3, termasuk dengan berbagai perangkat aturan yang terkait daerah yang sifatnya khusus dan istimewa.

Kemudian yang ketiga agenda yang penting secara selektif kita ingin bersama-sama dengan yang terhormat Komisi II untuk mencermati, menyelesaikan, usulan 87 RUU komulatif terbuka tentang Daerah Otonomi Baru dengan secara cermat, secara proporsional, dengan pedoman sebagaimana daerah transisi di Undang-Undang Nomor 23.

Jadi kami laporkan selama 2 bulan ini banyak perwakilan daerah-daerah Otonomi yang kemarin hampir saja disahkan, tapi sempat ditunda itu banyak yang mengejar kembali. Dan saya kira 3 hal ini yang menjadi agenda skala yang ingin kita kita bahas bersama-sama dengan yang terhormat komisi II

Kemudian yang lain setahun ini kami ingin menghadirkan Negara dan pemerintah untuk bisa sedekat mungkin bisa bersentuhan dengan masyarakat, memberikan pelayanan publik, karena dari evaluasi kami baru 163 kabupaten kota yang masih mampu memberikan bentuk melayani masyarakat satu atap, satu atap dan gratis, masalah KTP, masalah pendaftaran kelahiran anak, surat pindah, surat kematian, IMB untuk golongan menengah ke bawah, dan sebagainya itu baru 160 dari 500 sekian daerah tingkat II.

Kemudian evaluasi kami mulai tahun 99 sampai sekarang, itu hanya 63 persen Daerah Otonomi Baru yang memenuhi 3 persyaratan, mampu meningkatkan PAD sehingga meningkatkan anggaran daerah, sehingga mampu untuk membangun pemerataan wilayah tersebut, kemudian yang ketiga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan, ketiga ini hampir 60 persen daerah otonomi baru ini tidak mampu diselesaikan dengan baik. Jadi persyaratan Komisi II yang ketat mengenai administrasi daerah otonomi baru itu masih belum bisa diwujudkan dengan baik, dan ini akhirnya membebani pusat, termasuk perangkat-perangkat dan sebagainya. Kita ambil contoh Provinsi Papua Barat saja baru terbentuk Poldanya kemarin, saya kira kalau bisa serempak akan sangat bagus.

13

Kemudian data kami yang nanti Bapak Ibu yang terhormat Komisi II melakukan pengecekan, kabupaten kota yang jumlah penduduknya misalnya 20.000, dengan Kabupaten kota yang penduduknya di atas 1 juta itu jumlah SKPD nya sama, ini juga 1 hal yang, yang memberatkan, termasuk staf di kelurahan, di Desa, di Kecamatan itu sebenarnya rata-rata kebutuhannya 10, tapi baru bisa tercapai 4 sampai 7, dan itu tidak hanya di luar Jawa tapi lebih banyak di Jawa, yang daerah-daerah yang termasuk daerah padat pemilih.

Saya kira ini beberapa agenda-agenda secara kami ingin buat pertahun,karena pemerintah pusat sudah membuat garis, kementerian tidak boleh visi misi, hanya menjabarkan visi misi Presiden, janji kampanye kemarin yang dijabarkan dalam renstra jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, kemudian kami menyusun sebagaimana hal-hal yang ini menjadi pegangan Gubernur, Bupati, Walikota kesemuanya.

Yang berikutnya kami laporkan pada minggu kedua setelah Kabinet terbentuk, kami melakukan inisiatif mempertemukan Gubernur dengan Kapolda, dengan Kepala BIN, dengan Pangdam, Danrem dan Kajati. Karena permasalahan institusi ini yang menjadi hal-hal ada yang kurang harmonis, kurang terbuka dan sebagainya, bukan dalam arti kata menghambat proses pengambilan keputusan politik pembangunan, tapi kadang-kadang koordinasi ini yang memang harus perlu di tingkatkan di forum pimpinan daerah.

Kemudian beberapa materi, ini materi awal yang ingin kami sampaikan adalah yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan negara, kami ingin 178 kecamatan di wilayah perbatasan ini sudah ada wajah yang, yang maju di tahun 2015. Kami sudah menganggarkan lebih kurang Rp.16 trilyun yang lalu dikelola oleh 17 Kementerian, ini akan kita kecilkan menjadi 3, 4 Kementerian, tapi bersama-sama dengan TNI Polri. Karena wilayah perbatasan mulai dari Pulau Rondo Aceh, kemudian masuk ke Kepri, ke Entekong, masuk ke Sebatik, Nunukan, kemudian Sangir Talaud, Skouw di Papua sampai ke NTT, ini mohon maaf sekali mulai gerbang sampai ke semua permasalahan ini dibanding dengan negara tetangga sangat-sangat menyedihkan, ini ingin kita percepat, dengan percepatan ini kami sudah langsung, saya dengan teman-teman eselon I menemui Kementerian PU dan Perumahan untuk meproses pembuatan beberapa gedung-gedung lewat Ciptakarya yang ada di seluruh wilayah perbatasan.

Kami sudah rapat dengan Menteri Kesehatan untuk mengalokasikan tahun ini 50 Puskesmas baru di tiap kecamatan, karena dari 187 kecamatan perbatasan ini separuh masih belum mempunyai Puskesmas.

Kami juga komunikasi dengan Menteri Diknas untuk sekolahnya, dengan Kementerian Perdagangan untuk pasarnya, kemudian dengan Perhubungan untuk sinyalnya, Telkomsel dan sebagainya, karena mulai Pulau Rondo sampai Sekoy ini masih rooming, tapi tahun ini harus sudah bisa selesai dengan Menteri Perhubungan sudah dialokasikan pembangunan 29 Landasan Perintis baru, 19 pelabuhan baru, dan 31 memperbaiki pelabuhan-pelabuhan yang ada di tingkat II. Misalnya seperti Pulau Rondo misalnya Sabang, kemudian Sebatik, Nunukan, kemudian Sangir Talaud dan sebagainya, ini yang ingin lebih kita perbaiki.

Kemudian beberapa hal termasuk pembangunan jalan dan jembatan, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, saya kira hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian, mudah-mudahan target satu tahun ini pengerjaannya itu ada yang dananya lewat dana alokasi khusus masuk kedaerah, dan ada dana yang dari kementrian, tetapi dilaksanakan bersama-sama dengan TNI Polri kerja sama, dan menggunakan kontraktor yang ada di daerah, ini

14

yang ingin kita tekankan agar perekonomian di daerah itu bisa tumbuh. Jadi PNBP Badan Nasional Pengelola Perbatasan itu memang Ketuanya dari Mendagri tapi, dari keputusan rapat kabinet yang kemarin di 17 kementerian, kita sempit kan menjadi 3, karena dari 17 itu yang terealisir baru 16 persen mudah-mudahan merapat di 13 ini akan bisa secara keseluruhan.

Jadi ini kami sampaikan ada 2 bahan yang satu bahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, pengelolaan perbatasan secara terpadu, kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bapak, ibu sekalian yang mungkin ini materi-materi yang mungkin bisa nanti malam kita bahas, pada prinsipnya Kemendagri dan KPU sudah terus berkoordinasi untuk mempersiapkan 204 Pilkada di tahun 2015, hanya bagaimana fatwa dari komisi II yang terhormat kuncinya saya kira Perpunya ada, kami hanya mohon tahap awal ini kami serahkan pada Komisi II DPR dan secara Paripurna, entah diterima atau mungkin ditolak atau apa itu hak penuh dari DPR secara Undang-undang, kemudian perbaikan-perbaikan ada, dan secara infrastruktur KPU siap, hanya masih ada dari DKPP yang masih apakah tepat waktu atau tidak, tapi pernyataan Pak Ketua sudah kami catat bahwa kalau mundur itu implikasi bisa panjang.

Kemudian Provinsi, Kabupaten, Kota anggarannya kemungkinan 98 persen siap, tinggal ada beberapa daerah tingkat II yang baru penyesuaian antara KPUD dengan DPRD yang memang belum klop, tapi untuk pejabat pelaksana penggantinya ini pada prinsipnya baik untuk pejabat Gubernur, maupun pejabat Bupati, Walikota semua siap, hanya mohon kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Papua ini yang masih menolak adanya Plt, karena masih ada sisa waktu yang cukup panjang ya kalau Plt nya cocok, kalau Plt nya tidak, saya kira ini di dalam pemahaman itu yang ingin, ingin kita sampaikan.

Kemudian permasalahan krusial ketiga ini sudah ada jalan keluar yang berkaitan dengan Nomenklatur Pemerintahan baru ini yaitu Departemen Desa, jadi tidak benar kalau istilah yang dipersepsikan ini rebutan dana antara Kemendagri, khususnya Dirjen PMD dengan Kementerian Desa itu tidak ada, yang ada dari Kementerian Keuangan itu langsung ke daerah di pengelolaannya saja, kemarin juga rapat terakhir sudah kita serahkan kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan dalam minggu depan sudah ada keputusan, bidang-bidang mana dari PMD ini yang masuk ranah Kementerian Desa, yang masuk ranah di Kemendagri, karena kalau kita bicara struktur pemerintahan itu adalah satu, tidak mungkin dipisah. Tetapi kalau kita bicara dari aspek untuk membangun daerah, memberdayakan daerah, kemudian mengembangkan desa khususnya, ini saya kira seluruh kementerian bisa terlibat dengan baik. Karena pemahaman Desa itu ada macam-macam, itu Desa tertinggal, masuk juga kawasan Desa Pesisir yang tertinggal, Desa perbatasan juga masih banyak Desa yang tertinggal, dan desa adat. Desa Adat yang ini ingin pengakuan sendiri, tadi pagi kami menerima seluruh Ketua Desa Adat dari Bali misalnya, yang akan menjadwalkan juga akan bertemu dengan komisi II, dia akan menyampaikan keluhannya mengenai posisi Desa Adat itu bagaimana?

Kemudian juga yang berkaitan dengan Desa ini adalah Tanah Bengkok, di Jawa Tanah Bengkok itu ada, tapi kalau di luar Jawa tidak ada, Tanah Bengkok itu sebagian besar kepala Desa itu masih ingin dipertahankan karena Perbulan itu bisa Rp. 3 sampai Rp. 4 juta rupiah tanah bengkok itu. Tapi juga seperti DIY Tanah Bengkok itu milik Kasultanan semua, nah ini posisinya ini bagaimana? di luar Jawa tidak ada istilah yang berkaitan dengan tanah Bengkok.

Yang ketiga, satu materi yaitu mencermati beberapa Kabupaten kota yang mempunyai wilayah pulau terluar yang belum bisa dikontrol dengan baik, ini ada

15

sebuah pola baru masuknya warga negara asing itu bisa Malaysia, bisa dari Philipina, bisa dari satu negara di Timur tengah itu, dengan menggunakan perahu-perahu baru semua bentuknya sama, modelnya sama, tahu-tahu sekian puluh masuk di satu pulau, ini yang kejadian Pulau Birou itu Berau itu kemarin, Kabupaten Berau.

Ini saya kira ini satu hal yang dikenal dengan istilah kejahatan lintas negara dan ini sangat-sangat sistematis sekali, pemerintah sudah mulai membuat peta, peta jalur kejahatan lintas negara, termasuk juga daerah area rawan bencana, kemudian kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk menangani hal tersebut berkaitan dengan kontrol perbatasan, berkaitan dengan masalah deportasi dan pengabsahan kebijakan, dan yang ketiga adalah pemeriksaan dan tinjauan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sangsi dan sebagainya dan sebagainya, nah saya kira ini banyak pulau-pulau terluar yang tidak tertangani, termonitor dengan baik oleh kepala daerah karena terbatasnya sarana prasarana sehingga masuknya beberapa Warga Negara Asing, tapi ini yang terkoordinasi, digerakkan, karena kapalnya hampir sama, jalannya hampir sama, materi yang dibawa hampir sama, menduduki Pulau dan tinggal di pulau tersebut, sehingga bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan adat ini. Itu salah satu agenda-agenda yang tentunya ingin perlu kita cermati dengan baik.

Berikutnya bapak, ibu sekalian, mungkin bapak ibu sudah dalam masa reses banyak mendapatkan laporan tentang pola-pola anggaran daerah yang mungkin banyak Kemendagri kita coret, karena tahun ini kita ingin ada keseimbangan, memang 80 persen APBD itu hanya untuk belanja pegawai, kecil sekali alokasi-alokasi untuk infrastruktur. Nah kita ingin memperbanyak untuk belanja infrastruktur khususnya para petani, nelayan, kelompok-kelompok pedagang kecil, itu bisa dengan gratis dan sebagainya, sebagai contoh sudah kita buat MoU dengan Kementerian UKM dan Koperasi untuk izin usaha kecil dan koperasi diselesaikan di tingkat kecamatan itu sifatnya gratis. Kita juga memotong dahulu perencanaan pembangunan gedung-gedung baru, kecuali yang terbakar, kecuali yang ambruk itu baru, tapi kalau gedung baru kita stop dulu, sehingga untuk bagaimana bisa membangun jalan Desa, jalan Kecamatan, yang memang tidak bisa dianggarkan oleh APBD.

Yang kedua kami juga sudah melakukan pembinaan mengevaluasi mengenai anggaran DKI dan Aceh yang tidak tepat waktu, DKI itu 40 persen tidak, hanya bisa melakukan anggarannya, saya kira ini perlu hal yang dicermat dengan baik, termasuk Aceh. Kedua sudah kita berikan peringatan keras dan kita minta dalam waktu 2 minggu tidak selesai ya tentunya akan ada sanksi, dan kedua Gubernur sudah mulai melakukan langkah-langkah dengan baik untuk antisipasi, antisipasi masalah yang ada.

Kemudian berikutnya kami menyampaikan hal-hal yang secara khusus nanti berkaitan dengan otonomi daerah Pak Ketua, mungkin perlu waktu rapat khusus antara kami dengan yang terhormat Komisi II membahas yang berkaitan dengan Otda, Otda bukan masalah pemekarannya, tapi kompleksitas permasalahan, termasuk Otonomi khusus Papua-Aceh, kemudian ini munculnya teman-teman kita di Kalimantan Timur, kemudian masih ada beberapa sengketa-sengketa yang muncul, berbagai permasalahan antisipasi langkah memang sudah kita persiapkan dengan baik, tetapi mungkin masukan-masukan bapak, ibu sekalian yang lebih memahami permasalahan di daerah, ini saya kira kita perlu adanya pembicaraan atau rapat kerja khusus disamping membahas Perpu, juga tahapan-tahapan Pilkada serentak, kemudian baik tahun 2015, tahun 2016, kemudian beberapa evaluasi-

16

evaluasi, kemudian bagaimana masukan mengenai RPJMN tahun 2016. Karena hal-hal yang menjadi bagian pemerintah daerah, yang tadinya menjadi kewenangan penuh Bupati, Walikota kan sudah dialihkan ke Gubernur ini banyak yang komplain ke saya, kalau masalah kelautan itu kewenangannya Gubernur, tapi kalau tambak-tambak hanya kewenangannya Bupati Walikota, ini saya kira sudah menjadi banyak keluhan dari para Bupati Walikota yang ada.

Kemudian memang secara khusus kita hati-hati betul, masalah yang berkaitan dengan anggaran Otonomi khusus di Papua, karena ini sudah mencapai 35 trilyun Papua itu, nah optimalisasi bagaimana? dan mereka menolak adanya pembangunan dari Kementerian dibangun langsung di daerah, kemudian beberapa kepala daerah tingkat II di Papua misalnya dari Papua Barat, itu menginginkan pola perubahan dari pembentukan pemekaran Otonomi Baru, tapi dia menginginkan pemekarannya di tingkat distrik Kecamatan saja, hanya dia yang masih bisa jadi komando, saya kira ini nanti perlu adanya satu pencermatan yang akan bisa kita bahas secara bersama sama.

Masalah Dipa sudah kita serahkan semua Pak Ketua, termasuk Dipa di Direktorat Jenderal kami semua sudah, kami bisa mampu pertahun memotong biaya rapat itu bisa mencapai Rp. 600 milyar kita akan mengoptimalkan, memanfaatkan rapat-rapat dan perjalanan dinas di sini, wisuda, jadi untuk lingkup program kegiatan dalam negeri kita sudah ada program Quick Wins ada 20 program ada 8 lanjutan masa lalu, kemudian ada 9 agenda yang menjadi fokus dari 43 fokus skala pembangunan yang ingin kita capai di 22 sasaran, dan saya kira terkait penghematan saya kira sudah terus kita potong termasuk kita minta di daerah Provinsi, Kota, Kabupaten, untuk memperbanyak anggaran infrastruktur bagi pembangunan daerah. Contoh Gubernur Papua, dan Papua Barat, sudah berani mengalokasikan 80 persen dana Otsus itu diserahkan daerah tingkat II, dia hanya mengelola 20 persen. Nah sekarang 20 persen ini kita minta bagaimana supaya di Papua itu bisa pertahun ada pembangunan target 1 juta rumah, kata Pak Gubnya siap dan kita tunjang dengan program Kementerian Perumahan, dengan Bank BTN, dengan REI, dan dengan Bapertarum.

Jadi saya mohon pada Pak Ketua walaupun Kementerian Kementerian PU itu bukan wilayah Komisi II tapi Bapertarumnya itu kan bisa di optimalkan karena ada dana nganggurnya sampai sekian trilyun, dari pada dimanfaatkan untuk membangun Real estate kan bisa digunakan untuk perumahan PNS, perumahan karyawan, buruh dengan baik, saya kira ini perlu ada keterbantuan.

Berikutnya Pak ketua ada satu hal yang ingin kami sampaikan, kami dengan Irjen sudah mengundang seluruh Inspektorat, kemudian dengan seluruh wakil gubernur, kita Undang KPK, undang Kejaksaan, undang BPK, kita sudah punya area rawan korupsi yang ingin kita coba cermati dengan pola identivikasi penyebabnya apa, kemudian langkah-langkah pengawasan kedepannya apa, kemudian isu-isu pengelolaaannya itu apa. Memang area rawan korupsi di Pemda ini menyangkut masalah penyusunan anggaran, masalah pajak dan retribusi daerah, masalah pengadaan barang dan jasa, masalah belanja hibah dan Bansos, dan masalah belanja perjalanan dinas, ini yang akhirnya menjerat teman-teman kita Kepala Daerah, termasuk beberapa teman-teman kita anggota DPRD. Juga mohon perhatian pada bapak, ibu sekalian kami menitipkan kalau kunjungan kerja ke daerah hasil pertemuan kami dengan OJK ini ada 4 Provinsi yang BUMD yaitu BPD nya itu lampu merah, ini akan sangat, sangat membahayakan sekali, 4 daerah ini saya kira ada hal-hal nanti akan kami sampaikan daerahnya, tidak tidak terbuka langsung kepada Pak Ketua saja. Ini sudah NPL nya, yang ada penyalahgunaan,

17

dan sebagainya, dan sebagainya, mungkin Pak Mangindaan lebih paham ini masalah salah satu BPD mana yang sangat bermasalah mungkin Pak Mangindaan faham sekali.

Kemudian identifikasi masalah memang Irjen yang mana BPKP itu langsung di bawah Presiden, itu nanti juga akan lebih memfokuskan dengan tata cara, mekanisme pengelolaan keuangan, mulai tahun ini, dimana BPK yang sudah menetapkan dengan penerapan akutansi yang berbasis aktual, kemudian pertanggungjawaban implementasi dana desa, ini kami juga minta ke kepada BPK tolonglah untuk laporan keuangan desa, desa tertinggal khususnya, kecamatan yang simpel lah satu lembar itu selesai.

Yang kedua kami juga sudah minta kepada Kepala Daerah untuk setidaknya berani menolak kalau mungkin ada pemeriksaan yang mundur, hari ini tim BPK datang misalnya untuk memeriksa anggaran tahun 2014, kalau sudah clien and clear ya sudah, kalau daerah itu clien dan clear sudah ada WTP terus dicari, bagaimana tahun kemarin? kalau tahun kemarin clear, bagaimana tahun yang lalu lagi? nah ini saya kira satu hal yang mungkin perlu nanti dukungan, yang terhormat bapak, ibu di Komisi II.

Kemudian masalah keselarasan penyusunan APBD dengan program-program nasional, misalnya masalah kartu sehat, kartu sejahtera, tingkat kemiskinan daerah, ini kebanyakan banyak daerah ini yang menggelembungkan angka kemiskinan agar program kemiskinan ini bisa banyak bertambah, untuk menjawab ini, satu tahun ini, kami akan mencoba menyempurnakan beberapa regulasi yang berkaitan dengan PP kependudukan keuangan kepala daerah, wakil kepala daerah, PP kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, PP dana perimbangan, PP Pinjaman Daerah, PP Pengelolaan Keuangan Daerah, dan seterusnya, dan seterusnya, saya kira beberapa regulasi yang teman-teman kita DPRD I dan II ini memposisikan sama dengan kita sebagai wakil rakyat, parlemen, Anggota DPR, yang hak-haknya ini minta lebih. Pada prinsipnya kalau anggaran di daerah cukup dan mungkin pusat dengan rekomendasi Komisi II setuju, ya saya kira tidak menjadi masalah. Hanya memang kami punya kebijakan memotong pengadaan anggaran mobil pimpinan dewan, dan kepala daerah yang diluar kewajaran, kaya seperti kemarin Riau. Riau itu mengajukan anggaran mobil dinas per orangnya saja itu Rp.4,7 milyar, memang Permendagrinya hanya 2700 CC, tapi kan tidak disebutkan ini merek Lexus, Mersedes atau Merek Toyota, nah misalkan sudah bisa apakan.

Kami juga menitipkan kepada bapak ibu sekalian yang terhormat komisi II, beban kami juga penetapan anggaran daerah yang sudah diputuskan oleh DPRD dengan kepala daerah. Misal diputuskan untuk membeli Aqua Rp. 1 milyar, dok antara DPRD dengan Gubernur. Gubernur membuat surat ke Kemendagri yang minta persetujuan Mendagri mengenai anggaran ini Aqua yang Rp.1 milyar itu diganti Coca cola Rp.10 milyar tanpa persetujuan DPRD. Nah itu kalau Mendagri teken, kalau ada masalah digugat ya ikut lautan teduh nanti, untung Pak Sekjen semua materi dicek dulu ke DPRD cocok tidak poin-poin, walaupun sempel tapi ini muncul gejala ini tanpa diketahui oleh DPRD tapi Gubernurnya main, dan saya kira juga sesuatu hal yang ini menjadi perhatian kita.

Memang kami terima kasih dengan DPR khususnya Komisi II mengenai Undang-Undang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan sehingga kewenangan Mendagri cukup kuat karena ada Kepala Daerah yang 2 bulan, 3 bulan, meninggalkan tempat tugas tanpa ijin tapi tidak memberikan mandat kepada wakilnya, ada yang total 156 hari PNS tidak masuk ada juga tapi untung ada kewenangan, dan setiap izin keluar negeri, akan kami cek betul, dia memang mau

18

berobat, atau memang mau liburan, atau hanya mau memang apa? ini kita cek ternyata kita punya kewenangan untuk ikut mengoreksi hal-hal semacam ini, hanya ya menang masih belum bisa tegas itu kalau Bimtek DPRD. Ambil contoh satu daerah kemarin di DIY itu rombongan hampir 70 an ya? Anggota Dewan dengan staf di Pemda ke Depdagri konsultasi untuk menyusun Perda Daerah, apa saran Mendagri menggunakan istilah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta saja, atau tanpa kalimat Provinsi, sudah itu saja. Itu 3 hari kerja, padahal cukup diputuskan 2 menit, tapi kan kita tahu jugalah ada mungkin ada penambahan-penambahan yang saya kira ini perlu nanti kita akan lebih banyak mengatur, kita di Dirjen Keuangan Daerah sudah memikirkan bagaimana mekanisme kunjungan kerja anggota DPRD kita di daerah. Kan kalau kalau model Lumsum atau modelnya Ad Cosh, kalau ad cosh itu kan kasihan, tidur hotel bisa di bintang 5, tapi makannya di kaki 5 nanti, ini kan mereka komplain juga itu saja, kemudian kan belum seragam mengenai hak kendaraan, kalau pimpinan dapat, tapi kalau anggota ada yang dapat ada yang tidak, perumahan ada yang dapat mess, ada yang bisa rumah atau tidak, saya kira ini banyak hal-hal yang tentunya perlu kita bahas bersama.

Jadi demikian bapak ketua, anggota, bapak, ibu yang kami hormati, 2 bulan ini kita melakukan penataan ke dalam, kemudian sudah kita mempertemukan Gubernur, Wakil gubernur, Sekda-sekda, Inspektorat, dengan Pusat, bertemu dengan Bapak Presiden dan Wapres juga sudah, ketemu dengan BPK juga sudah dijelaskan semua, ketemu semua, dan sudah melakukan rapat-rapat koordinasi untuk lebih banyak memfungsikan, karena banyak bidang-bidang yang di daerah tidak di manfaatkan dengan baik oleh Gubernur maupun oleh Bupati, Walikota, misalnya seperti Kesbangpol. Kesbangpol itu Gubernur, Bupati, Walikota lebih puas, kalau mendapat materi dari …(suara tidak jelas) misalnya dan tidak pernah memfungsikan Kesbangpolnya. Kemudian Badan Litbang di Tingkat I dan di Tingkat II juga tidak banyak, Ini mungkin yang terhormat bapak, ibu anggota Komisi II, yang mantan-mantan Bupati, Walikota kan juga sama juga mungkin, melihat posisi Kesbangpol dan posisi Litbang misalnya.

Kemudian yang terakhir DI Kemendagri kita ingin melakukan penataan Eselon IV, Eselon III, Eselon II, dan Eselon I, mudah-mudahan dalam 3 bulan ini dengan aturan dan mekanisme yang baru Kemendagri sudah bisa menata dengan struktur format baru, penyesuaian baru, yang lebih efektif, lebih ramping, lebih efisien, itu dalam konteks tadi yang digariskan oleh pemerintah untuk banyak turun ke bawah, memonitor pelaksanaan di bawah sehingga 3 bulan mudah-mudahan tim kami ini di Eselon I sudah bisa menata untuk Eselon II, III, IV, karena banyak yang 10 tahun nongkrok di Eselon III misalnya, sudah lebih dari 5 tahun di Eselon II misalnya, padahal dan itu kalau dilihat dari sisi pendidikannya, bukan bidang tugasnya misalnya, saya kira juga perlu hal-hal yang ingin kita tata, dan nanti akan kami laporkan kepada yang terhormat Pimpinan dan Komisi II.

Kemudian berikutnya mengenai E-KTP begitu masuk, E-KTP itu kami ibaratkan buah apel yang bagus, telah kita belah itu memang separuh sedang dalam proses pembersihan oleh KPK, kami sepakat dengan KPK tidak masuk, tapi kami juga minta dipercepat prosesnya kalau iya, iya, yang salah yang mana, yang mana, yang separo ini kita update. Sudah, kita sudah rakor di seluruh Indonesia mengundang Dinas Kependudukan, sudah ada arahan dari Dirjen juga, kami juga, 2 bulan itu meng- update kembali jangan sampai ada model server ganda, data ganda maaf, ya memang kalau kita ke negara yang dulu beli server di mana dibuka ya tahu data kita, tapi kita sepakat bahwa ini merupakan rahasia negara mungkin kerjasama dengan Lemsaneg juga karena ini rahasia ini harus clear, karena nantinya kalau ini

19

bisa Januari selesai, bisa digunakan untuk Pilkada 2015 dan data ini, data yang otomatis bisa digunakan untuk asuransi, untuk visa, untuk SIM, untuk asuransi kesehatan, dan sebagainya. Ini dari Data Base itu sudah meng-update semua, kemudian kekurangan satu juta ya pak? 8 juta, sudah kita kirim ke daerah, jadi modelnya tidak ngambil, kita kirim. Mudah-mudahan tahun ini 189 juta warga negara Indonesia yang harus punya KTP sudah punya KTP. Dan rata-rata tiap hari itu hampir 15.000 perputarannya, pergantian, yang hilang, yang pindah, dan sebagainya. Ini 3 bulan sudah ada, tinggal ada hal-hal yang nanti akan terus bisa kita perbaiki, dengan baik, termasuk gedung di Dukcapil yang memang tidak memenuhi persyaratan, mudah-mudahan kalau nanti ada anggaran untuk membangun pusat dengan baik, akan bisa kita punya data gitu dengan baik.

Jadi evaluasi, dan strategi perbaikan sistem E-KTP ini terus di Update dan mudah-mudahan Up datenya tidak hanya kartunya saja, tapi juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tadi warga bisa mendapatkan secara gratis, lewat Menko Polhukam juga sudah kita serahkan, karena juga beredar kartu penduduk palsu, ini hampir mirip, ini satu buatan Perancis, satu buatan Cina, tapi sudah kita serahkan kepada tim Menko Polhukam dengan koordinasi kerjasama, ini mudah-mudahan akan bisa terjawab dengan baik, memang masih kosong, tapi kalau data yang ada banyak warga negara kita yang orang laki, tapi tercantum wanita, misalnya ada yang namanya ditambah dan sebagainya, saya kira ini sudah sanggup semuanya. Tadi Pak Dirjen dan teman-teman untuk mudah-mudahan per Januari ini yang kartunya sudah 8 juta ini kita anter, malah seluruh pegawai kita ke daerah semua, sambil memberikan penyuluhan-penyuluhan, mudah-mudahan ini bisa berjalan.

Demikian yang terhormat, Pak ketua, Wakil Ketua dan bapak, ibu para anggota, laporan 2 bulan kerja nanti kami sampaikan kepada pimpinan dan bapak ibu anggota komisi II, Nomor Handphon, nomor telpon rumah, Eselon I, Eselon II, harus wajib 24 jam, ada keluhan bapak ibu sekalian, karena kita punya tanggung jawab yang sama melayani masyarakat, kita juga punya bapak, ibu sekalian punya konstituen, kami juga punya tanggung jawab untuk bisa melayani masyarakat, saya kira berbagai keluhan yang menyangkut daerah, Kepala Daerah, juga ingin kita sampaikan. Kami juga sudah mengirim surat kepada Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia bukan untuk mengistimewakan yang terhormat Anggota Komisi II, itu bukan tetapi setidaknya jangan diabaikan, kalau ada jadwal kunjungan kerja reses, jangan diwakilkan lah, minimal Gubernur atau Wakil Gubernur Bupati, Walikota yang hadir, paparan daerah, kondisi daerah ya harusnya Bupati, jangan Sekdanya saya kira itu. Jemputan lah, minimal menjemputlah di Air Port, kadang-kadang kan tidak, kalau ada acara di Kabupaten, Bupati, Walikota itu kan, Kadang-kadang Anggota DPR dikasih Nomornya 2, bukan kita minta dihormati, bukan tapi, ini kan pejabat negara, yang kelasnya itu sama dengan Menteri, itu kadang-kadang kalau di daerah kan tidak. Saya kira ini sudah kita kirimkan supaya ada perhatian, kami juga minta kepada bapak ibu sekalian, kalau Bupatinya ada, Gubernurnya ada, ogah-ogahan tidak menerima ya mohon pulang saja, tinggal saja tidak usah di layani. Dan bisa sampaikan ke kita, supaya kita juga akan memberikan sanksi, peringatan, dan sebagainya, saya kira untuk membangun kerjasama, jadi teman-teman pers bukan kita minta dihormati itu bukan, tapi kita mitra, dan bapak, ibu sekalian kan menyerap aspirasi, dan memperjuangkan anggaran, memperjuangkan kepentingan daerah, tapi kan banyak kepala daerah yang acuh, yang dikira apa dan sebagainya saya kira ini penting. Ini juga kami sampaikan juga kemarin kepada Komite II ya, di DPD juga menyampaikan keluhan yang sama bagaimana perhatian daerah, persamaan daerah, saya kira bisa lebih diatur dengan baik.

20

Demikian Pak Ketua, Pimpinan dan bapak, ibu sekalian laporan selama 2 bulan kami terbuka, saran, koreksi, baik melalui Rapat Kerja maupun juga kami terbuka kalau pimpinan mengagendakan rapat-rapat kecil, untuk mendalami masalah 1, 2 Dirjen, silakan, itu kami juga siap untuk bisa hadir, semua data keperluan sekarang sudah semakin canggih, apa yang dibutuhkan tinggal SMS, telpon Dirjen saja kita akan kirimkan bapak ibu sekalain mengenai data apa. Memang yang belum terpola adalah mengenai data-data pulau terluar, petanya ada, tapi nama-namanya itu memang belum bisa terdeteksi.

Yang paling akhir ini keluhan dari Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan Poso, menyangkut faktor keamanan ini dari hasil Kementrian Polkam sudah ingin mempercepat proses pengamanan yang ada di wilayah Poso, karena Poso sudah ada lebih kurang 100 lebih Warga Negara Asing yang bermarkas di Poso. Jadi Warga Negara Asing yang tidak bisa Jihad di Suriah ya jihadnya di Poso, memang beberapa daerah-daerah rawan masuknya ya tetap lewat Kepri, Batam, lewat Malaysia, lewat Entikong, lewat Sebatik, Sebatik kan ada Nunukan ada 2 kecil itu, masuk lewat Makassar dan langsung bisa masuk ke Poso. Kemudian juga mohon wilayah perbatasan itu juga area penyelundupan Narkoba, NTT juga basis masuknya Narkoba, Sekow di Papua juga masuknya Narkoba, kemudian ada 29 jalan tikus di Kepulauan Riau juga masuknya jalur Narkoba, ini sudah kita koordinansikan dengan semua kepala daerah, karena perhari sudah 46 warga negara kita yang meninggal karena Narkoba, dan pecandu Narkoba sudah masuk rata-rata satu sampai dua orang per RT, dan kami sudah minta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pengguna Narkoba kan tidak harus ditahan, nanti bagaimana daerah dan Departemen Sosial dan kesehatan untuk memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, karena 70 persen itu di daerah LP nya itu banyak, hal-hal yang berkaitan dengan hal ini.

Demikian Ketua. Hal yang kami sampaikan report selama 2 bulan, kemudian permasalahan, kendala apa yang sudah kita rencanakan, internal-eksternal jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang saya kira saran, kritik, masukan, terbuka dari yang terhormat Komisi II sebagai mitra kami, senantiasa kami harapkan, khususnya 3 poin penting agenda utama yang tahun ini harus bisa kita selesaikan yang berkaitan dengan mencermati usulan RUU Komulatif terbuka mengenai Otonomi Baru, kemudian meng-akselerasi beberapa peraturan ataupun langkah-langkah dari Undang-Undang yang ada, termasuk pembahasan bersama DPR yang berkaitan dengan masalah Perpu.

Mengenai nomenklatur Desa bagaimana isinya mohon maaf belum bisa kami sampaikan karena kami belum menerima Perpres dari Presiden, tapi semuanya sudah clear kami sudah ketemu dengan Menteri ya wakil ketua sudah ketemu, tidak ada masalah, ini bukan masalah uang dan pembagiannya sudah clear nanti kita menunggu, karena kita sebagai pembantu Presiden TNI, Taat, Nurut, Instruksi apa yang sikap keputusan dari pada Bapak Presiden, toh intinya sama untuk membangun daerah memberdayakan Desa.

Sekian terima kasih. Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarrakatuh. KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Menteri, saya kira sebelum kita buka, jadi nanti paling banyak 5 orang ya, nanti akan kita akan ada acara-acara lagi secara spesifik kita

21

dialog sudah ditawarkan oleh, jadi mekanisme kita juga sangat mengijinkan untuk itu jadi rapat pertama itu, saya kira secara lengkap penjabaran, operasional, visi misi Pemerintahan Kabinet Kerja sudah disampaikan khusus 2015- 2016 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ini sudah ada di tangan kita dan di sana tadi sudah dipaparkan oleh Saudara Menteri.

Jadi perlu kami ingatkan, kalau dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu Nomor 39 tahun 2008 Pasal 2 kalau Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara dia membagi bidang pemerintahan itu urusan tertentu, urusan tertentu itu dibagi 3 yang ada nomenklatur di dalam Undang-Undang Dasar yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, ini spesifik kalau presiden, wakil presiden tidak ada ya ini 3 Menteri ini. Jadi Menteri Dalam Negeri ini layar pertama, baru yang kedua urusan pemerintahan dalam ruang lingkupnya yang sebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 dan yang ketiga, layar yang ketiga adalah urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.

Undang-Undang Kementrian Negara ini adalah kita, saya ikut pansusnya membahas ini jadi kita sibuk capek juga Pak Menteri, masyarakat kita dan kita ada pertentangan ini dan itu, oleh karenanya Undang-Undang kita sudah punya, ini tadi dinyatakan di sini, kita ini wajib luruskanlah, wajib luruskan. Jadi ya, kalau saudara Menteri tadi menyampaikan refresh yang nanti saya belum mau beri tahu itu, yang kita inginkan jangan salah dari aturan perundang-undangan.

Berikutnya yang sudah disampaikan adalah program perlintas yang pertama, tampaknya di sini Saudara Menteri dan jajarannya akan mengawal untuk menyelesaikan pembahasan Perpu 1 dan 2 dalam masa sidang ini, sebab Perpu diselesaikan dalam masa sidang berikutnya sidang sekarang. Masa sidangnya cuma 28 hari, jadi 28 hari ini bagaimana cara, nanti malam mulai akan kita perbincangkan. Jadi kita pas sekali sampaikan, yang kedua meng-akselerasi pembahasan peraturan-peraturan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 23 UU nomor 23 ini keluar Perpu 2 Undang-undang 23 ini banyak yang harus disesuaikan terhadap itu termasuk tadi saudara Menteri menyampaikan soal-soal yang menyangkut daerah, ini saya kira banyak peraturan sekarang yang peraturan pemerintahnya juga harus segera diatur dan dikeluarkan.

Yang berikutnya adalah penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tentang Organisasi Kemasyarakatan, itu saya kira hal yang khusus dan juga hal yang menyangkut yang ketiga menindaklanjuti, ada jawaban kami yang sama, menindaklanjuti usulan 87 RUU komulatif terbuka, jadi nanti kalau Komisi II sudah cocok ya ini tidak perlu atau tidak tinggal kita mengatur lebih lanjut, apa yang lebih baik dan di sini Saudara Menteri, sesuai dengan UU nomor 23 tidak melarang juga daerah untuk melakukan, tapi ada tahapannya.

Berikutnya adalah yang 3 soal ini, intinya semua untuk tahun ini untuk menghadirkan negara sedekat mungkin dengan masyarakat, ini sangat menarik Pak Menteri dan beberapa hal tadi sudah disampaikan yang berikutnya adalah tentang pembenahan-pembenahan yang 2 bulan kini sudah dikerjakan, dua bulan ini sudah dikerjakan, oleh karenanya kita bersepakat dulu 5 orang saja nanti cukup, tadi juga sudah ketok palu Pak Zul, sudah ketok palu wah ini banyak sekali, kalau bisa tidak, 2 menit, 2 menit begitu, oke jadi kita buka saja, nanti malam kita khusus Perpu kami persilahkan, ini yang sudah mendaftar ya, saya sebutkan, yang sudah mendaftar Saudara Budiman Soedjatmoko.

22

F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTFI A. MUTTY, M.Si):

Ketua, interupsi Ketua, Pimpinan kanan, Pimpinan, kapan daftarnya itu?. KETUA RAPAT:

Melalui staf kami. F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Pimpinan bilang 5, ya sudah bagi satu sana, satu sini saja. KETUA RAPAT: Jadi begini saja, yang akan bicara secara singkat kami persilakan, jadi kalau sudah salah satu dari fraksinya disalurkan, disebutkan nama saja biar kita daftar, saudara Zulkifi Anwar, ini 1 menit Pak Zul, kita lanjutkan. F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Saya mulai saja. Terima kasih Pimpinan.

Saudara Menteri beserta jajaran.

Singkat saja 1 menit, sebenarnya kalau saya diberi waktu bisa lama. Jadi yang pertama yang singkat-singkat saja tolong ya dimaklumi, saya

mengapresiasi apa yang disampaikan dalam penjabaran soal visi misi Pemerintah Kabinet Kerja, jadi di sini saya tidak bicara Undang-Undang, aturan lain-lain, anggaran, hanya bicara Desa. Saya setuju membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa lagi kata-katanya. Disini ada kata-kata yang kedua pembangunan terutama Desa. Bicara desa ini pimpinan, sama-sama kita maklumi sekarang ini terjadi tarik menarik walaupun di Paripurna ini singkat saja, telah di sampaikan pembagian mitra masing-masing. Kementerian PDT ada di Komisi II, tapi ada yang menarik lagi ada yang mau nerik lagi ke Komisi V, saya satu periode di Komisi V, kalau itu kembali kesana Pimpinan, Pimpinan didalam harapan menyikapi program ini bukan masuk kepala desa, iya itulah disuruh cepat-cepat tadi.

Jadi kalau Pak Menteri juga sebagai pembantu Presiden tadi mengatakan sudah dibagi, sebelum terlambat kalau ini tidak ada di komisi II itu sama saja menghayal pak “pungguk merindukan bulan". Artinya program-program yang akan dikerjakan oleh Pak Menteri terutama desa tidak akan berhasil, kalau ada di Komisi II jelas sekali lewat ada Bupati, Walikota, Camat, Desa bisa berkoordinasi, bisa terpadu, baik input maupun pengawasan. Jangan terulang seperti peiode yang lalu, kalau ini betul-betul kembali ke Komisi II atas saran saja disampaikan Pak Menteri kepada Presiden sebab pembantu, jelas Pak Menteri akan mendapatkan aspirasi yang paling hebat dalam menyelesaikan desa.

Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pimpinan.

23

KETUA RAPAT:

Ini kanan dulu, Pak Zul lewat dia dari satu menit, jadi yang belakang dulu, nanti baru Pak Jatmiko, Kang Dadang ayo kang Dadang, silakan. F-PG (Drs. H. DADANG S. MUCHTAR):

Saya singkat saja Pak Menteri, jadi ini apa namanya sharing saja, saya sangat memberikan apresiasi tadi tentang sistim pengawasan, tolong dulu samakan dulu persepsi Bupati, Walikota, ini perlu selalu di brifing dulu, khusus tentang pengawasan. Saya ambil contoh saja tentang pemahaman tentang anggaran, itu belum semuanya bupati walikota mengerti tentang anggaran, tadi Pak Menteri sekilas menjelaskan pembagian mana untuk belanja pegawai, mana untuk belanja pembangunan. Kalau Bupati dan Walikota di breaf tentang mengerti tentang anggaran tadi, dalam aturan main Bupati mengeluarkan kebijakan KUA, Kebijakan Uang Anggaran, disitulah kalau Bupati mengerti betul, dia bagi itu uang itu untuk saja, setelah tahu dia bagi mana yang uang untuk belanja pegawai, mana untuk belanja publik, bagi untuk apa, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk apa, ini perlu ada penataran khusus, ini maaf shering.

Pengalaman saya tadi empirik bahwa, kalau digit-digit anggaran itu semua yang mengoreksi Bupati, dan Bupati hapal betul itu efektif dan efisien, itu yang pernah saya lakukan, dan itu mengurangi kebocoran, tapi bupatinya bersih dulu tadi dari KKN, ini yang pertama.

Sharing yang kedua, tentang KPU ini pelaksanaan pilkada untuk efektif dan efisien, saya dulu pernah mengajukan, saya menguji coba dan sudah saya sampaikan kepada KPU, pada saat itu menggunakan cluster, cluster artinya apa, karena Pilkades khususnya di daerah Jawa tidak ada 5 TPS, 2 TPS, dimana-mana Pilkades itu di satu alun-alun pak, jadi tidak merobah Undang-Undang cukup Menteri mengeluarkan juklak atau juknis atau PP tentang pelaksanaan Pilkada bupati, walikota, secara serentak tadi dibikin cluster.

Jadi contohnya begini, di satu lapangan bola yang penduduknya lebih dari 5 juta, pintu 1 itu TPS 2,3,4,5 dan pintu 2 itu TPS 6,7,8 dan seterusnya itu hemat 50% dari pengajuan alokasi anggaran yang ada di kabupaten-kabupaten. Satu sedikit lagi ini pak, soalnya ini penting, karena efektif dan efisien, itu sudah saya uji coba, saya panggil semua KPU pusat, provinsi, daerah pada saat itu, Dirjennya masih Tantri Bali, tidak ada yang hadir, begitu sebulan kemudian Tantri Bali datang ke ruangan saya, "Dang, loe jangan bikin cilaka, itu rejekinya KPU, semua berontak, ngeri dengan konsep itu, ini tolong laksanakan, nanti gampang ngomong-ngomong berikutnya”, saya kira ini.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau soal KPU nanti saja. Pak Tamanuri silakan. Habis itu baru Pak. F-NASDEM (Drs. TAMANURI, MM):

Terima kasih pak Pimpinan.

24

Yang saya hormati Pak menteri dalam negeri beserta jajarannya.

Ini hanya saya ingin menyampaikan hasil riset beberapa minggu yang lalu, yang menyangkut mungkin bawahan bapak di daerah. Ini kan biasanya kalau di daerah itu, yang terlambat menyampaikan APBD adalah Bupati ini di Lampung Utara Pak, kalau ini di Lampung Utara lain lagi, bahwa Bupatinya menyampaikan, tetapi DPM nya tidak menggarap malah diancam kalau hadir dari beberapa partai itu akan di pause, sehingga APBDnya dulu tidak disahkan kemudian sekarang lagi APBD nya juga tidak disahkan. Ini sesuai dengan surat putusan bapak bahwa ini akan ada sanksi, mohon sanksi ini betul-betul dilaksanakan yang 6 bulan tidak akan diberi gaji, (laksanakan pak), kalau tidak ini berlarut-larut, dan ini tentu akan terlaksana terus sampai nanti bisa 5 tahun, karena apa? karena di Lampung Utara itu yang mendukung Bupati 5 fraksi, 5 fraksi ini jumahnya 25 orang, yang ikut incumbent yang kalah dengan bupatinya dulu yang sekarang ini adalah 3 fraksi, yaitu fraksinya Bapak PDI, kemudian Gerindra, kemudian Demokrat, ini jumlahnya 20 ini jadi tidak pernah kuorum. Ini tidak diperkenankan hadir, kalau hadir pause sama Pimpinan partainya.

Jadi oleh karena itu mohon supaya ini dikenakan sanksi terima kasih. KETUA RAPAT:

Silakan Pak Budiman, setelah itu Pak Azikin. F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil): Assalamu;alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Dirjen PMD dalam programnya menyatakan penyiapan desa yang sampai saat ini masih sebesar Rp...(suara tidak jelas) triliun. Ketiga, penyelesaian strategi dan program-program yang sifatnya nasional untuk memajukan pedesaan, PNPM mandiri perdesaan, PNPM mandiri generasi sehat dan cerdas. Serta agenda Prioritas tahun 2015 yaitu menyiapan aparat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan pendamping desa dalam implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Pertanyaannya konkrit Pak Mendagri apa yang dilakukan oleh Kemendagri menyikapi Rp 10,4 triliun aset dana bergulir, Rp 26 triliun secara fisik dan 1,4 trilyun yang belum terserap. Sementara kontrak dari para fasilitator sudah berhenti tanggal 31 Desember kemarin, artinya bagaimana prospek dari 16.000 fasilitator, 300.000 kader sumber daya di 365 kabupaten, 4.762 kecamatan dan 46.413 desa. Karena tiba-tiba semuanya berhenti begitu saja, padahal masih ada dana yang belum terserap Rp 1,4 triliun dan berkaitan dengan poin ketiga agenda prioritas mengenai penyiapan aparat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dan pendaping desa dalam implenatasi Undang-undang Nomor 6.

Apakah Kementerian Dalam Negeri punya rencana strategi untuk mendayagunakan 16.000 fasilitator dengan 300.000 kader di masing-masing Desa ini. Karena ini adalah sebuah kerjaan yang menuntut sustainability dan pengalaman tentu saja kita membutuhkan itu, dan tentu saja ada reformasi dan cara berfikir namun ini pengalamanan yang menurut saya kekayaan sivil society yang tidak boleh di bunuh begitu, jadi menurut saya, apa rencana Mendagri untuk menangani sumber daya manusia ini.

Terima kasih.

25

KETUA RAPAT:

Selesaikan yang kanan itu semua, Pak Asikin silakan. F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si):

Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. Menteri Dalam Negeri beserta rombongan yang saya hormati.

Pertama-tama perkenan menyampaikan terima kasih karena Bapak Menteri

Dalam Negeri telah memberikan khusus kepada STPDN, kami tahun betul bahwa selama ini kondisi STPDN sangat parah, mulai dari sistim rekrutmen para kader-kader pamong praja, sampai kondisi dalam asrama, termasuk bagaimana kondisi makanan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Menteri kami harapkan agar kondisi STPDN ini betul-betul dipulihkan sebagaimana awal didirikannya STPDN itu sebagai Candradimuka kader-kader pamong praja di Indonesia. Tentu teman-teman para alumni APDN STPDN, IPDN, IIP sangat mengetahui bagaimana hancurnya sistim rekrutmen dan para kader-kader pamong praja kita. Saya takut kalau kondisi itu melekat di plain masing-masing kader pamong praja kita akhirnya dipilih camat, jadi lurah, jadi bupati, itu yang melekat di pikirannya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Yang kedua Pak Menteri, saya harapkan agar surat edaran Kementerian Dalam Negeri terhadap pemotongan biaya perjalanan dapat ditinjau kembali, khususnya kepada para dosen-dosen STPDN, karena dosen STPDN yang ada di daerah dia akan terbang ke Bandung menjadi pembimbing dan menguji di STPDN. Kalau itu dipotong dan diperintahkan untuk melakukan telekonferensi dengan sistim bimbingan kepada mahasiswa sementara daerah kondisi listrik hidup mati. Ini tidak akan mungkin efektif dilaksanakan pembimbingan tersebut, sekali lagi kami mohon pada Menteri Dalam Negeri agar melakukan evaluasi terhadap pemotongan biaya perjalanan kepada dosen-dosen STPDN yang berada di beberapa wilayah.

Yang kedua, yang ketiga Pak Menteri, terkait dengan dana Desa kami reses kurang lebih 20 hari di daerah, sekarang sudah gejolak antara kepala Desa dengan Kepala Daerah terkait dengan dana Desa, karena kepala Desa mengetahui bahwa dana Desa yang dijanjikan oleh Presiden, calon presiden pada waktu itu adalah Rp.1,4 milyar, sementara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, mungkin jauh lebih kurang, bahkan dana yang tersedia sekarang setelah dihitung APBD itu hanya sekitar 120 juta sampai dengan 200 juta. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Kemendagri agar segera mengeluarkan surat edaran melakukan kordinasi dengan kepentingan desa, memberikan plafon yang sebenarnya yang tersedia di APBN. Dan merupakan break down yang ada di APBD masing-masing Kabupaten. Ini mungkin beberapa hal yang sangat penting kami sampaikan kepada Mendagri dan Insya Allah sebentar malam kita akan bahas bersama Perpu nomor I dan II yang sangat mempunyai masalah yang berat, terima kasih. Bihahit Bisabilhaq Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

26

KETUA RAPAT: Nanti tidak sesuai dengan konsensus, mantan-mantan Bupati itu tadi yang ngomong, sekarang mantan anggota DPR, sudah anggota DPR sekarang, Rufinus baru nanti Pak Yandri, tiga orang lagi selesai. F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH):

Terima kasih Pimpinan. Pak Menteri yang kami hormati.

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Saya hanya ingin memberikan pandangan pada hasil kunker kita, kita temukan banyak structure di dalam pengawasan, karena di sini pengawasan ada efisiensi kita lihat seperti di Jawa Timur itu ada Ombudsman, ada pengawasan institusi, Inspektorat, kemudian ada Pengawas Tenaga Kerja, ini overlapping Pak menteri. Jadi ini hohon barangkali Pak Menteri bisa membuat satu structure yang lebih baik, yang membuat sistim pengawas itu menjadi benar dan kemudian kita harus susun structure yang benar, baik menyangkut berapa dinas, sehingga pelayanan benar-benar menjadi efisien, itu yang pertama.

Karena saya bicara sekilas tentang masalah Aceh, akan ada pelimpahan aset dari pusat ke daerah. Kemudian pembagian batas wilayah yang belum selesai sampai hari ini, kita kemarin sudah bahas di sini bagaimana kita akan kunker nanti ke Aceh, bagaimana sebagai gambaran menurut pandangan Pak Menteri, agar Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah mempunyai Undang-Undang tersendiri ini, bisa direalisasi melalui RPP yang direalease oleh Kementerian. Itu saja barangkali ia ingin sampaikan kalau bisa data itu lebih cepat karena ini menyangkut komisi-komisi lain, gitu.

Jadi demikian barangkali Pak menteri. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. KETUA RAPAT:

Lanjut Pak Yandri. F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Terima kasih Pimpinan, Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati; Pimpinan dan seluruh anggota DPR Komisi II.

Yang pertama pimpinan mungkin kita ini kan rapat kerja, saya kira masalah waktu jangan diburu-buru Ketua, karena kalaupun Pak Menteri tidak bisa memberikan jawaban, bisa jawaban tertulis sebenarnya, jadi hal-hal yang penting bisa kita sampaikan sebenarnya dengan tidak terburu buru. Ruang ini adalah ruang

27

kita untuk menyampaikan sesuatu yang penting kepada rekan kerja kita itu. Itu mungkin harapan saya Pimpinan.

Selanjutnya terhadap apa yang disampaikan Pak Mendagri, tentu kami sangat mengapreasi luar biasa menurut saya, apa yang dilakukan selama 2 bulan termasuk agenda besar ke depan mari kita sama-sama kawal, saya kira ini agenda kita bersama, pada prinsipnya Komisi II pastilah akan mengawal ini. Yang perlu saya sampaikan, saya dalami, pertama Pak Mendagri ada dua Plt pak, yang Bapak sebutkan tadi. Pak Tanri sama Pak Jo kan sudah pensiun. Kira-kira sampai kapan Plt, karena ini penting, karena namanya Plt kurang pas untuk mengambil kebijakan yang strategis.

Kemudian yang kedua, jangan sampai lagi terjadi Mendagri mengeluarkan SK yang tidak bisa dieksekusi Pak Mendagri, ini pengalaman kami di Komisi II yang lalu Pak, Pak Tarmisi tau itu, ya kan. SK rehab biasa itu sudah bertebaran Pak, ternyata tidak bisa dieksekusi dan kami dianggap pembohong Pak Mendagri, saya kira harus hati-hati mengeluarkan sebuah kebijakan apalagi menyangkut martabat sebuah lembaga Pak. Jadi rehab desa sampai sekarang tidak biasa dieksekusi, anggaran sudah disebutkan, dan itu kepala desa sudah tahu semua pak, dan itu hasil perjuangan dari Komisi II dan itu tidak bisa dieksekusi, Pak Tarmizi lebih dalam lebih tahu.

Nah kemudian yang ketiga Pak Mendagri ini penting Pak, karena ada Surat Edaran Mendagri tahun 2014 itu bahwa tidak ada Pilkades. Nah sampai hari ini terutama di dapil saya Pak ada 115 yang mau Pilkades, tapi sampai hari ini tidak bisa melakukan tahapan Pilkades, karena Bupati dan Wakil Bupati nya itu menunggu Surat Edaran Menteri, nah kalau ini misalkan tidak di antisipasi, kita terlalu lama Plt tadi Pak, jadi 115 ini sudah Plt semua, dan itu sudah sangat lama. Jadi saya juga sudah menyampaikan ke Mendagri tapi sampai hari tidak ada jawaban tentang surat itu, mohon kiranya ini bukan terjadi di dapil Banten II, saya kira di seluruh Indonesia akan sama kasusnya, cuma Jember yang berani menabrak aturan ini Pak dan itu saya kira sangat mulus, dan menurut saya segera mungkin Mendagri mengeluarkan Surat Edaran ini, untuk menghadapi Pilkada pak, jangan sampai Pilkades itu jadi tunggangan untuk kemenangan Pilkada, kalau ada surat edaran Menteri Dalam Negeri saya kira semua akan tunduk Pak. Itu yang selanjutnya.

Yang paling penting menurut saya di awal Pak Mendagri dilantik sebagai Mendagri tentang E-KTP ini Pak, jadi sangat boombastis pernyataan Pak Mendagri misalkan penghentian sementara E-KTP, itu saya kurang pas waktu itu, dan itu cukup meresahkan dibawah, karena kita bersentuhan dengan masyarakat bawah Pak. Mungkin perlu diklarifikasi di forum ini pak.

Kemudian mengenai server, Pak Mendagri yakin bahwa server itu ada di luar negeri dan ini mengagetkan kita, setahu saya selama dengan Pak Gamawan Fauzi tidak ada itu terungkap Pak, apakah itu sebagai isu atau sebuah kebenaran, ini penting Pak sehingga kita memulai rapat kerja dengan Mendagri ini ada kesamaan visi, kesamaan, sama pemahaman kita tentang pentingnya sebuah E-KTP ini pak, sehingga tidak ada tunggangan-tunganggan yang lain.

Nah yang paling menyentuh bagi kami di Banten II atau di Banten itu tentang pengosongan kolom agama pak, ini cukup meresahkan memang di revisi di Undang-Undang 23 tahun 2006 itu, di Nomor 24 tahun 2013 agama itu mutlak diisi pak, bagi yang sudah diakui, dan persepsi masyarakat kan seolah-olah Pak Mendagri boleh mengosongkan agama, jadi ini membuat resah pak, jadi saya kira ini penting diluruskan kembali jangan sampai kita ini warga kita seolah-olah punya pilihan, di

28

agama Islam boleh mengosongkan agama, padahal itu tidak boleh Pak. Di Pasal 64 ayat (1) jelas Pak nah ini mungkin menurut saya perlu Pak Herman mungkin Pak Dirjen mempertegas itu, sehingga pilihan masyarakat yang sudah diakui agamanya harus mengisi kolom agama itu pak, dan ini menurut saya sangat meresahkan.

Saya kira itu yang menurut saya sampaikan, intinya saya sangat salut dengan Pak Mendagri, luar biasa menurut saya, apalgi di sini nomor HP nya dicantumkan semua luar biasa Pak, jangan sampai pengalaman yang lulu, Pak Dirjen juga, kita telpon tidak diangkat-angkat pak, di SMS juga tidak dibalas Pak. Iya kan saya luar biasa Pak Mendagri terobosan ini luar biasa, ini awal yang baik menurut saya.

Jadi itu Pimpinan, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. KETUA RAPAT:

Silakan.

F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTFHI A. MUTTY, M.Si):

Terima kasih Pimpinan. Bapak Mendagri dan segenap jajaran nama saya Luthfi dari dapil 3 Sulsel. Pimpinan dan rekan-rekan yang saya hormati.

Pertama saya langsung saja, megenai kedudukan Forkom Pemda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), di Kabupaten ini institusi ilegal karena Forkom Pemda itu hanya diatur dalam Inpres Nomor 19 tahun 2010 itu hanya ada di provinsi dan berbeda dengan kedudukan Muspida yang secara tegas diatur dalam PP Nomor 10 tahun 88. Forkom Pemda ini diatur dalam PP tentang kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Berdasarkan PP ini maka salah satu pasal mengatakan untuk mendukung kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dapat dibentuk forkom Pemda. Permasalahannya adalah kalau di PP nomor 10 tahun 1988, sumber pembiayaannya jelas dibebankan pada APBD.

Tetapi di Forkom Pemda yang ada di Provinsi sumber pembiayaan tidak jelas. Sehingga kalau gubernur mengeluarkan biaya untuk kegiatan forkom Pemda ini akan menjadi temuan bagi BPK, yang lebih celaka lagi karena forkom Pemda ini hanya mengakomodir kedudukan atau mengatur kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sementara Bupati dengan Walikota bukan Wakil Pemerintah pusat, maka Forkom Pemda sebagai pengganti Muspida itu jadi ilegal. Akibatnya maka sumber pembiayaan pun jadi masalah, ini perlu dipertegas oleh Mendagri apakah Forkom Pemda sebagai pengganti Muspida ini masih diperlukan atau tidak, kalau diperlukan maka perlu payung hukum yang jelas sehingga hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari itu yang pertama.

Yang kedua mengenai penempatan pejabat, mantan napi koruptor menjadi pimpinan SKPD, apalagi menjadi kepala inspektorat, persoalan ini sudah saya sampaikan ketika saya menjadi staf khusus wakil presiden 5 tahun lalu. Saya sampaikan kepada Mendagri, kepada Menpan, waktu itu Menpan berjanji akan melakukan evaluasi, tapi pada masa reses kemarin pejabat yang bersangkutan masih menjabat sebagai kepala inspektorat dan mantan napi, bagaimana mungkin

29

kepala inspektorat yang mantan napi yang harusnya menertibkan proses administrasi keuangan atau admiinistrasi di daerah, diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah lembaga yang sangat apa namanya yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sebuah lembaga pemerintahan.

Yang ketiga menyambung apa yang disampaikan oleh rekan Azikin tadi mengenai IPDN. Ada keluhan dari Para Purnapraja atau alumni IPDN yang tidak diberdayakan maksimal di daerah, pertanyaan saya adalah apabila Purna praja ini tidak bisa diberdayakan dengan baik apa dipertimbangkan lembaga pendidikan ditutup saja, daripada dia di cetak tetapi tidak bertempatkan pada posisi-posisi sebagaimana yang seharusnya mereka tempati, misalnya kalau tidak salah di Undang-Undang pemda yang baru untuk menduduki jabatan camat itu dipersyaratkan memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan. Tapi di banyak daerah, dia tamatan non pendidikan pemerintahan dia sarjana agama, saya mohon maaf bukan membeda-bedakan latar belakang kesarjanaan, dia sarjana keperawatan, sarjana pendidikan, menduduki jabatan-jabatan seperti ini, sementara purna praja tidak dimanfaatkan secara maksimal, ini menjadi keluhan dari teman-teman alumni sekolah Pamong Praja di daerah.

Demikian Pak Menteri, terima kasih. F-PAN (H. SUKIMAN , S.PD., MM):

Pimpinan, satu Pimpina. KETUA RAPAT:

Ini dari kanan ada 2 orang lagi, kita setujui ya, biar kita tampung. Pak Sukiman dan Pak Mijib.

Kami persialakan.

F-PAN (H. SUKIMAN , S.PD., MM):

Baik terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Pimpinan dan anggota serta Bapak Menteri dan seluruh hadirin yang saya

hormati.

Tentu saya tidak mengulang apa yang ditanyakan teman-teman terdahulu, tapi saya ingin menyampaikan bahwa berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, saya ingin memberikan apresiasi karena begitu luar biasa saya pikir paparannya tadi dan telah dilakukan yang begitu baik.

Yang kedua saya ingin menyampaikan berkaitan dengan ketika kunjungan kerja pimpinan MPR dan seluruh katakanlah komisi yang dilibatkan dalam kunjungan ke daerah perbatasan terutama di Entikong, karena disini kebetulan juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga hadir, saya pikir ini perlu memang apa ditindaklanjuti karena bagaimanapun daerah perbatasan ini saya melihat dari apa disampaikan Bapak Menteri tadi, ini merupakan bagian dari halaman depan atau

30

garda terdepan negara kita, yang sudah barang tentu menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah negara. Yang mana dalam rangka menuju berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu sudah barang tentu saya pikir dengan keberpihakan dari anggaran dan kegiatan, terutama daerah perbatasan, saya pikir tidak lah melakukan kegiatan yang mesti harus menjadi prioritas.

Oleh karena itu Pak Menteri agar ini betul-betul ditindak lanjuti, sehingga betul, betul dirasakan dan bisa dilihat secara bersama, khususnya pembangunan daerah perbatasan. Dan tidak hanya sekedar slogan ataupun ya sekedar apa wacana, saya pikir itu catatan ini saya sampaikan.

Yang kedua karena waktunya sangat singkat menyangkut tentang kebijakan daerah otonomi baru, saya pikir memang pada periode yang lalu telah memberikan rekomendasi, melalui sidang Paripurna yang kurang lebih 65 daerah otonomi baru. Yang mana untuk bisa ditindaklanjuti dan telah mendapat amanah dari Presiden, tetapi pertanyaan saya yang mendasar apakah kita akan lanjutkan dan apa kita bahas kembali berdasarkan daripada hasil kajian daripada tim otonomi daerah, atau grand disain berkaitan dengan berapa jumlah provinsi, berapa jumlah kabupaten yang bisa kita mekarkan, saya pikir di awal periode inilah harus kita memiliki persepsi yang sama, sehingga kita tidak membuka yang luar biasa, sehingga memberikan harapan yang luar biasa juga kepada masyarakat pedalaman dan daerah perbatasan.

Saya pikir dua catatan ini yang ingin saya sampaikan, paling tidak bisa diberikan gambaran secara umum saja oleh Bapak Menteri, terima kasih Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. KETUA RAPAT:

Pak Mujib. F-PG (Drs. H.A. MUJIB ROHMAT)

Baik terima kasih. Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. Pak Menteri yang saya hormati; Pimpinan dan Teman-teman semua Anggota Dewan.

Yang pertama tentu kami ikut memberikan apresiasi ini luar biasa terhadap rencana-rencana kerja yang di sampaikan oleh Pak Menteri tadi, sekaligus pemahaman Pak Mentri terhadap suasana kebatinan di lingkungan DPR maupun DPRD, karena Pak Menteri pernah menjadi DPRD juga.

Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan yang tersisa pak, yaitu isu tentang moratorium CPNS. Memang ini barangkali itu domain-nya bisa jadi di Kementerian Menpan. Tetapi efeknya adalah kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan di daerah. Di beberapa daerah resah sekali dengan ini, salah satu daerah pun dia menyebutkan bahwa kami sekarang ini Pak Mijib sudah kekurangan 2.000 PNS, bahkan dia yang menyebutkan bahwa ada satu eselon III, IV tidak punya staf pak, karena ada isu tentang itu, sementara itu juga sebenarnya sedang dalam proses pengkajian. Karena itu apalagi yang berkaitan

31

dengan CPNS keahlian Pak, ini saya kira mungkin pertanian, mungkin penyuluh, dan lain sebagainya ini semua sangat meresahkan temen-temen di daerah.

Yang kedua Pak menteri soal daerah perbatasan, kira-kira 2004 dulu yang lalu, pernah menyampaikan gagasan bahwa daerah perbatasan itu kalau bisa kita jadikan sebagai daerah garda terdepan, sekaligus etalase daripada kehormatan dan martabat bangsa. Karena itu daerah perbatasan yang kita ketahui, ada daerah dimana kita lebih baik dari daerah seberang, ada daerah yang kita lebih jelek daripada daerah seberang. Ada juga daerah yang win-win, nah karena itu daerah-daerah yang seperti ini bagaimana kita ciptakan suasana menjadi sebagai daerah yang garda terdepan sekaligus juga etalase kehormatan bangsa. Sarannya adalah salah satunya apakah memungkinkan untuk kita bahas nanti secara khusus terutama bagaimana merubah managemen pemerintahan, kalau ini badan-badan koordinasi, misalnya PBN ini bisa jadi efektif bisa jadi enggak Pak Menteri. Kenapa? itu aja bisa dekrit apabila ada one manajemen ada one program dan yang ketiga one budget itu baru bisa dilakukan baru perubahan yang mendasar kalau masih sifatnya nya kordinasi-koordinasi antara sektoral kapan jadwalnya itu beda-beda. Dan kapan anggarannya juga beda-beda.

Oleh karena itu saya kira kita punya tekad bersama sama untuk menjadikan daerah perbatasan itu sekali lagi, sebagai garda terdepan kita, sebagai etalase martabat dan kehormatan bangsa ini. Untuk hal ini saya nanti mengusulkan pada Pak Menteri perlu ada pembahasan khusus berkaitan dengan soal daerah perbatasan ini.

Yang terakhir agar guyon sedikit pak Menteri pada periode-periode yang lalu kalau saya lihat di depan sini Pak Meenteri, yang di depan kemudian di barisan belakang itu ada yang agak rambut panjang-panjang Pak menteri ini, ini kok tidak ada yang rambut panjang pak, tidak ada yang ibu-ibunya, saya kira jangan sampai ini adalah bagian daripada melanggar apa kuota perempuan, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Interupsi Pimpinan. Ini genting sekali pimpinaan, mohon maaf Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Cepatlah, cepatlah.

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR): Saya hanya menambahkan yang disampaikan Pak Tamanuri karena dapil

sama, itu Kabupaten Lampung Utara itu sudah mengeluarkan Perbup karena terganjalnya pengesahan APBD kalau ingin melanjutkan menjadi presedent buruk khususnya untuk Kabupaten di Lampung, bukan preseden buruk akan diganjal terus, dia mengerluarkan Perbup, Peraturan Bupati untuk APBD nya Pak. Jadi kalau dia dibiarkan dia akan menjadi presedent buruk untuk Lampung, DPR tidak setuju Perbub, DPR tidak setuju Perbub lagi, itu kan merugikan, karena kalau Perbub itu memakai anggaran yang lalu dia, sekarang Perbub itu sudah ada di Provinsi, karena ini genting pak, maka saya berani menambahkan, karena Pak Tamanuri mungkin

32

kelupaan sanking emosinya juga. Jadi minimal Bapak bisa berkoordinasi dengan Pak Gubernur, maaf Pak Menteri nanti jangan menjadi kebiasaan itu yang mengganjalnya Partai PDI ini mohon maaf, kita kan terbuka namanya untuk kebaikan, terima kasih Pak Menteri, Pimpinan. KETUA RAPAT:

Saya kira cukup, kami tadi mendengar di Pimpinan Perpu dan ini rupanya Perbub dalam hal Ihwal kegentingan yang memaksa, nah sekarang Perbub pun dapat dikeluarkan padahal dimana aturan itu, silakan masih ada Pak Agung. F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si):

Ada sedikit, jadi banyaknya pertanyaan yang ingin diajukan oleh rekan-rekan anggota tetapi terbatasnya waktu yang tersedia, kami mohon berkenan Ketua agar kita yang ingin mengajukan pertanyaan tertulis bisa diajukan dan mohon respon dengan baik dari Kementerian Dalam Negeri.

Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT:

Saya kira dengan senang hati, jika ada dari anggota yang masih ini hak konstitusional juga enggak bisa kita, ya agar tertulis nanti tentunya Pak Menteri menugasi pihak eselon I atau siapapun memberikan jawaban secara tertulis. Dan kalau ada lagi nanti misalnya dalam penjelasan ini kita tadi janjinya sampai 17.30 WIB. Tapi intinya ini sudah lewat kehendak kita juga itu lewat, kalau kehendak sama-sama kita langggar sama-sama, ya tidak apa-apa asal kita paham kita langgar, ini nanti saya kira kita berikan ke Pak Menteri merespon nanti yang kurang bisa tertulis dan juga pertanyaan yang masuk nanti bisa tertulis.

Kami persilakan dengan hormat. MENTERI DALAM NEGERI:

Terima kasih bapak Ketua. Bapak Ketua Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati terima kasih,

karena sudah setengan enam, pada prinsipnya masukan-masukan bapak dan ibu sekalian kami catat, dan nanti bapak ibu tagih kembali pada raker kita berikutnya.

Yang pertama tadi saya acak saja, saya acak saja nanti kami mohon teman-teman eselon I untuk menjawab, tapi perlu sensitif dia, pengosongan KTP itu tidak ada pak, memang pada saat itu baru 3 hari saya jadi Menteri, kelompok-kelompok masyarakat yang diluar 6 agama itu datang, saya ini tidak bisa dapat KTP, saya ini meninggal dimakamkan dimana saja sulit, karena apa? karena di luar 6 KTP, padahal kan aturannya kan dicatat saja, tidak harus dimuat, dan dia itu tidak mau, tidak puas, namanya tidak puas, ya dia kita tampung itu memang mencapai 4 jutaan.

Ada kelompok satu kecamatan yang masyarakat Samin dan sebagainya, tapi kalau yang 6 itu prinsip karena kalau mohon maaf kita di jalan, mohon maaf ketabrak dan meninggal harus dimakamkan kan harus dilihat agamanya apa dulu, itu hanya salah persepsi saja, hanya kami mintakan yang di luar 6 harus dapat KTP, karena KTP itu nyawa kita di jalan setiap hari, soal dia tidak mau menuliskan keyakinan itu kan ada yang mirip-mirip tapi dia tidak mau. Islan tidak mau, Kristen Jawi misalnya

33

kan ada Kristennya, tidak kalau saya lebih cocok di Jawinya, artinya kan tidak bisa agama Jawi. Jadi itu saya kira itu clear bapak ibu sekalian.

Kemudian nanti masalah E-KTP dan server nanti Pak Dirjen sampaikan, permasalahannya server itu intinya server itu sudah ada di kita, tapi bapak yang punya server misalnya dulu ikut tender gagal, bisa mengakses nama, bisa mencetak di situ, padahal ini kan rahasia negara tidak boleh, ini yang ingin kita cegah disini, yaitu tidak bisa kami jernihkan karena sudah di tangan KPK, porsi KPK . Saya kira nanti itu nanti sajalah masalah server.

Kemudian yang berkaitan dengan Pilkades, Pilkades itu kan sudah mengeluarkan Permendagri tentang pilihan kepala desa nanti mohon Pak Sekjen di kopikan kepada bapak ibu anggota, sehingga prosesnya ini sudah sampai ke, sudah disetujui oleh Menteri Hukum dan Ham, sehingga ini bisa menjadi pegangan kita bersama. Urusan Departemen Desa ke Komisi II atau ke Komisi V kami tidak bisa ikut campur, kami paham kenapa minta V, karena program favorit Komisi V yang bapak pernah tahu itu PPID itu nanti masuk ke Desa, masuk di Kementerian Desa kalau tidak salah, maka dia ngotot, V itu kan domainnya PU. F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Interupsi Pak, tapi desa pak di PDT itu bukan hanya konstruksi saja pak, tidak ada yang mengawasi, tidak ada memberi input, desa tertinggal atau desa tidak tertinggal yang benar itu ada desa, ada camat yang mengawasi pak. Maka saya itu ingin membantu memberikan program Bapak ini betul-betul berhasil dengan Komisi II, terima kasih Pak.

MENTERI DALAM NEGERI Urusan komisi itu bukan kita Pak, tergantung lobby Pimpinan lah nanti. KETUA RAPAT:

Jadi nanti berikutnya ini jangan langsung ke Pak Menteri, melalui Pimpinan di sini dulu Pak Zul.

MENTERI DALAM NEGERI

Departemen itu masuk di komisi mana, kami tidak tidak punya kewenangan

Pak, tapi memang arahnya kenapa kelima, dan backgroundnya tadi Pak, ada satu hal yang memang lebih menarik disana.

Saya minta singkat mohon ijin Ketua bapak dari Eselon I menjawab, Pak Tarmizi saya silakan untuk sedikit menyampaikan kepada Pak Budiman kenapa 31 Desember kita stop, kalau itu nanti bukan kewenangan kami, karena kami kan tanggung jawab untuk membayar Januari kan hutang kami gimana? tapi kita lobby terus dengan Menteri Keuangan, lobby dengan Badan Anggaran mudah-mudahan per Januari fasilitator tadi akan bisa terus, mudah-mudahan karena anggaran yang Rp.1,4 itu mudah-mudahan masih bisa kita optimalkan, karena 31 jangan sampai nanti itu bukan masuk kewenangan kami, kami jadi hutang, silakan Pak Tarmizi, singkat.

34

ESELON I KEMENDAGRI (TARMIZI):

Terima kasih Pak Menteri. Bapak Pimpinan dan, bapak, ibu anggota Dewan yang terhormat.

Tadi sebetulnya isu besar apa yang di ungkapkan oleh Pak Budiman, juga

sekaligus beberapa rekan-rekan dari komisi yang tadi mengangkat Pak Yandri, Pak Zul, karena sebetulnya begini Pak Menteri, ini dulu adalah ini kebetulan tokoh-tokoh yang dulu melahirkan Undang-Undang Nomor 6 pak yang masih ada disini, tokoh-tokoh besar ini, ada 3 isu yang diangkat bahwa:

Pertama sekali adalah dulu pada setelah perjuangan kita di Undang-Undang Nomor 6 ini kita harapkan dana Desa 10% dari transfer KL sekarang dalam kenyataan karena tertulis dalam Undang-undang secara bertahap, kemampuan pemerintah adalah yang baru 9,07 nah artinya seperti diungkapkan tadi baru Rp.120 juta paling, dan ini harapan kita adalah perjuangan Bapak Mendagri nanti pada Perubahan Anggaran akan ditambah dana itu.

Yang kedua adalah dulu pada 15.000 sekian orang pendamping kita dan 500 sekian ditambah dengan kader yang dikatakan Pak Budiman tadi ada 300.000 sudah itu kita harapkan bahwa dia terus berlanjut karena apa karena dengan Undang-Undang Desa ini dia akan menjadi pendamping Desa juga, dulu Pak Yandri luar biasa perjuangannya, Pak Arif Wibowo, Pak Budiman, ini adalah kita harapkan tugas-tugas mereka walaupun sementara program PNPM itu sudah tidak ada dana, tapi dia bisa mendampingi Desa untuk anggaran Desa itu Pak pimpinan, inipun sudah kita lakukan sebuah post, pada tanggal 31 Desember tetapi kita sangat bersyukur, kita baru dapat mandat dari Menko PMK kepada Bapak Mendagri, yang kepada Pak Menteri Keuangan dan Bappenas, sekarang lagi dibahas oleh Menteri Keuangan dan Bappenas ini akan dilanjutkan, berita bagus pak, untuk ada dana Rp 1,4 triliun itu ada di Menteri Keuangan yaitu sudah menjadi deep Kementerian Dalam Negeri.

Mohon bantuan komisi II agar dana ini benar-benar cepat bisa diluncurkan, nah kalau misalnya ini dana berlangsung sampai dengan bulan 4 artinya pendampingan persis seperti apa yang dikatakan tadi ini lanjut, PNPM kita berjuang agar anggarannya ada di anggaran perubahan, supaya PNPM bisa tetap berlanjut.

Isu yang kedua adalah 2, sekarang ini Rp.10 trilyun lebih dana yang bergulir yaitu namanya SPP pak, ini sedang oleh Pak Mendagri memerintahkan kepada kami untuk segera mencari payung hukum dari dana Rp 10 triliun kalau tidak, kita bermasalah ini yang kami rumuskan, nanti ada beberapa ancang-ancang termasuk bomdes yang disebutkan dalam Undang-undang Desa akan bisa mengakomodir dana yang Rp 10 triliun itu, Undang-undang Desa, saya kira rekan-rekan Pak Budiman, Pak Arif yang sudah memperjuangkan LAK menjadi wawasan jadi antar desa.

Yang terakhir tadi adalah kalau semua proses ini bisa berlanjut secara normal, maka tadi program-program yang ada di desa bagaimana untuk kelangsungan daripada pemilihan kepala Desa yang kemaren itu tertunda, ini bisa terus, kenapa, tadi Pak Menteri menyatakan, Pak Menteri baru menandatangan 10 hari yang lalu, Permendagri dan itu sudah Minggu depan sudah bisa kita kirim semuanya, dan semuanya bisa berlangsung, Pak Yandri mudah-mudahan, mohon do’a, dan ini bisa berlangsung dengan cepat.

Yang terakhir adalah bahwa kami mohon bantuan di komisi II oleh karena aset-aset ini masalah besar, aset-aset yang ada di PNPM, tadi dibuka oleh Pak

35

Budiman karena beliau sangat paham dengan Pak Ari Wibowo, dulu Pak Yandri itu ada Rp.26 triliun lebih dan ini kita minta karena sedang kami susun pak, makanya sedang diatuo oleh Pak Sekjen, aset-aset ini, ini didalam waktu dekat karena kami akan paparkan, kami mohon ijin kepada Pak Pimpinan Komisi II, kami mohon ijin untuk memaparkan kepada Komisi II karena kami sangat membutuhkan supaya kami dapat cepat selesai.

Saya kira demiakian Pak Menteri.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarukatuh. MENTERI DALAM NEGERI:

Ini secara umum, secara detail akan kita laporkan secara tertulis, Pak Tarmizi tambahan mengenai Plt itu sudah kita atur prinsip, SK Mendagri yang memang tidak bisa dieksekusi memang sudah kita hapuskan saya tidak perlu detail, tapi publik kan tidak mau terjebak di rebutan proyek paham, tapi nanti Pak Sekjen tadi sudah sudah membisiki kira-kira arahnya kemana? masalah RPP memang ini yang menyita waktu saya hampir 3 minggu, sebulan-bulan November, karena kewenangan-kewenangan ini kan minta ditambah termasuk kewenangan yang berkaitan dengan pertanahan agraria, belum kanun-kanunnya, belum yang berkaitan dengan sumber daya alamnya. Repotnya buku pintarnya ini kan beda, buku pintarnya beliau-beliau ini kan MoU elsinki titik tolaknya dari sana, tapi memang akhirnya ada bentuk-bentuk yang bisa dikompromikan menyangkut pembagian hasil Sumberdaya alam, karena yang kedua menyangkut yang berkaitan dengan pertanahan dan agraria disana, pada hal-hal yang lain harus straic ke kita. Memang backgroundnya apa, ini menarik sumber daya dan energi, karena apa? pertarungannya di sana bukan hanya pertarungan antara kepentingan Cina, pertarungan dengan Amerika dan sebagainya juga bermain cukup besar, artinya memang kita perlu penekanan jadi masukan dari .... F- HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH):

Mohon maaf Pimpinan, saya interupsi sedikit saya sebenarnya berkeinginan bagaimana dari Kementerian Dalam Negeri melakukan due diligence dulu, karena tidak ada satu gambaran yang pasti baik itu menyangkut infrastruktur, menyangkut itu masalah existing aset yang akan dilimpahkan dari pusat kepada daerah khususnya, bekas-bekas dari mobil Oil umpamanya, kemudian bagaimana kita melakukan due deligent terhadap batas kalau yang diminta 12 atau 30 itu nanti sampai ke Medan. Nah jadi pandangan saya sebagai anggota Komisi II berharap Kementerian Dalam Negeri hendaknya kiranya melakukan due diligence terlebih dahulu supaya segala kepentingan-kepentingan lain itu bisa diadopsi dengan baik, contohnya gini nanti existing aset yang ada di Meulaboh apakah ini di bawah walikota? atau di bawah provinsi, padahal ada asas yang mengatakan Lex loji solisonis dimana benda itu berada, jadi memang harus dilakukan menurut pandangan saya kalau Kementerian Dalam Negeri bersedia dalam kesempatan bisa sampaikan, lakukan saja dulu, due deligent baik itu menyangkut aset maupun menyangkut masalah legally nya supaya di kemudian hari kita bisa lebih mudah melakukan mem-breakdown, apa yang menjadi bagian siapa dan bagaimana.

Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pimpinan.

36

MENTERI DALAM NEGERI:

Saya jawab langsung, saya setuju karena kemarin sudah ada kesepakatan hanya jarak laut saja, ZEE nya saja kan sudah ada yang 12 mill itu tapi kan mereka minta lebih, kan tidak bisa sudah ada aturan internasionalnya itu. Kemudian yang mengenai aset itu hanya berkaitan dengan beberapa kantor-kantor Badan Pertanahan saja yang lain kami sepakat, betul yang lain belum, ini nanti akan kita tampung dan kerjakan kembali ini.

Mengenai STPDN kami sangat berterima kasih sekali karena ini prosesnya 2015 sudah kita balik yang kemarin kuota itu dari daerah, sekarang diputuskan di atas memang banyak hal-hal yang ada, kemudian berkaitan dengan masukan KPK masukan Komnas HAM, masukan Lemhanas, juga sudah kita, sudah kita masukan di sini yang berkaitan dengan masalah IPDN, malah kami mohon Bapak dan Ibu sekalian meninjau pada saat proses. Mengenai anggaran tadi memang sifatnya selektif Pak, tidak semuanya kami selektif sekali, kenapa kita pindah-pindah ke Manado, ke Bukit Tinggi, ke Riau karena itu, jadi memang dalam konteks ini kami akan cukup konsern karena ini wajah kita ke depan, sampai sekarang juga masih belum jelas posisi alumni IPDN apakah otomatis jadi camat?, tidak kan kasihan mereka ini, padahal banyak lulusan yang lain tidak lewat sekolah kejuruan langsung camat, langsung kepala dinas, mungkin Pak Rektor bisa sedikit menambahkan secara singkat. REKTOR IPDN (SUHAJAR DIANTORO):

Terima kasih atas ijin Bapak Menteri dan Ketua Komisi ijinkan saya menambahkan sedikit dari pertanyaan ini Pak Azikin, seleksi IPDN seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, itu dimulai dari tes psikologi, kita bekerjasama dengan dinas psikologi angkatan darat. Selanjutnya komisi Pemberantasan Korupsi mengambil bagian pada tes integritas dan kejujuran, kemudian tes kesehatan, setelah itu tes samapta, setelah itu kompetensi dasar. Tes kompetensi dasar dilaksanakan oleh BKN dan Menpan. Soalnya dibuat oleh 17 konsorsium perguruan tinggi dan itu langsung dengan menggunakan sistem komputer yang nilainya langsung keluar, jadi siapa yang di bawah passing grade langsung mengetahui dirinya tidak lulus, setelah itu baru datang ke IPDN untuk Pantohir.

Jadi tahapan ini dan Pak Menteri sudah perintahkan rekomendasi KPK benar-benar akan kita patuhi sistem penerimaan tahun ini, mudah-mudahan ke depan sistem penerimaan ini akan menjadi lebih baik, saya tambahkan tadi seperti yang diarahkan Pak Menteri, untuk SPPD Dosen Insya Allah akan kami jaga sedemikian rupa agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, jadi pengurangan SPPD ini dan rapat-rapat di hotel itu terutama kami SPPD untuk pejabat strukturalnya yang kita batasi. Dengan mengurangi jumlah yang berangkat, dengan mengurangi hari yang berpergian dan lain sebagainya, jadi dosen tetap akan kita protect ini janji saya, dan tentu sudah kita bicarakan lengkap pada rapat 2 hari yang lalu, yang juga dipimpin Pak Menteri kemarin.

Asrama saya laporkan bahwa praja kita sekarang berjumlah 7.473 praja yang berjumlah sebanyak 7.473 ini 4.769 di kampus Pusat Jatinangor, 418 di kampus Cilandak dan 2.286 disebar di 7 kampus daerah untuk tingkat 2 madya praja dan tingkat 3 nindya praja. Kondisi kampus Jatinangor ini sekarang mempunyai 36 asrama tahun ini alhamdulillah selesai tahun kemarin 2 asrama tambah satu sumbangan dari Kaltim, jadi akan berjumlah 39 asrama. 2015 sudah dianggarkan

37

oleh anggaran tahun lalu 1 asrama, Insya Allah kita akan punya 40 asrama apabila satu asrama di menampung 100, maka sebenarnya daya tampung kita 4.000 ini yang barangkali dimaksudkan, ini masih kekurangan.

Beberapa kampus seperti Kalimantan Barat masih meminjam aset milik pemerintah daerah Kalimantan Barat dan kampus mulai dibangun tahun lalu dan diteruskan pada tahun ini, jadi apabila kampus-kampus daerah ini seperti Kalbar selesai, mungkin nanti jumlah praja yang di daerah akan bertambah banyak, dan jumlah yang di jatonaggor akan berkuran, itu tentang mahasiswa dan kondisi asrama.

Makan-makan praja, tahun 2013 praja diberikan indeks makan 23.000 perorang/per praja/hari, alhamdulillah tahun 2014 kemarin pembahasan dengan DPR segala macam, naik menjadi Rp. 27.000,- per hari/praja. Tahun 2015 ini sudah disetujui naik 34.000 jadi dengan indeks ini insya Allah saya pikir tak kuranglah makan, karena kalau Bapak nanti barangkali berkunjung saya lihat wajah saya alhamdulillah sehat-sehat lah.

Barangkali demikian tambahan Bapak Ketua Komisi. F-PG (Drs. H. DADANG S. MUCHTAR):

Interupsi Pimpinan, sebentar ikut bertanya pak, sebentar pada kasus ini, saya cuma bertanya saja dulu karena saya kebetulan di personalia angkatan darat, dulu itu ada kerjasama antara Depdagri dengan asisten personel angkatan darat tentang seleksi untuk warping IPDN ini yang menyangkut tadi, apa itu mesti dilakukan maksud saya, karena dulu artinya kita kan perangkatnya lengkap ya, angkatan darat dulu perangkatnya lengkap jadi yang disebut tes kesehatan, tes jasmani, dan tes psikologi, itu dulu kita meminta toatnya Depdagri minta tolong kepada Angkatan Darat agar mendapatkan para praja-praja yang sesuai, sedangkan untuk akademis saya kira itu bekerjasama tadi yang sudah disebutkan dengan Departmen Pendidikan kan? Matrik-matrik yang harus dilakukan. Ini yang saya tanyakan kerjasama ini masih ada tidak? MENTERI DALAM NEGERI:

Masih ada pak, masih ada Pak Dadang, jadi tes psikologi dengan Angkatan Darat, kemudian tes integritas dan kejujuran dengan KPK itu sudah kita bangun, termasuk meyakinkan tes kesehatan, tes kesamaan itu dengan Polri, tes kompetensi dasar dengan BKN dan Menpan, dan Pantohir juga kita inikan. Sudah Pak, kemudian menyambung tadi Pak Dadang, itu usul yang menarik tolong besok kalau RDPU bisa dipertegas kembali dari hasil apa yang dibicarakan pada intinya setuju, cuma mungkin perlu tegaskan kembali dengan Komisi II. F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTFI A. MUTTY, M.Si):

Interupsi Pimpinan, Pimpinan terkait dengan IPDN Pak Menteri, ini dalam beberapa kampus yang sempat saya kunjungi, di situ kelihatan bahwa kampus daerah itu menjadi tempat pelemparan orang-orang yang pensiun pak, orang yang sudah pensiun di struktural, di Pemda dikirim ke IPDN menjadi pejabat struktural disana, saya mohon penjelasan dari Pak Mendagri apakah ini kebijakan seperti akan dipertahankan atau akan segera diakhiri artinya memberi kesempatan kepada dosen-dosen muda yang berkualifikasi doktor, di situ yang berkualifikasi Profesor

38

untuk menduduki jabatan- jabatan ini agar ada transfer ilmu yang lebih bagus kepada anak-anak didik.

Terima kasih Pak Menteri. MENTERI DALAM NEGERI:

Terima kasih Pak, pas kemarin hari Senin, kami sudah Rapat di IPDN ini akan kita rubah semua, hanya masalahnya tuntutan mereka adalah yang berkaitan dengan sistem penggajian. Sistem penggajian ada sedikit keformatan, karena mereka juga harus mutar, kami juga sudah melihat bahwa yang di daerah itu juga bukan tempat buangan juga bukan, buangan mahasiswa bukan, itu memang bagian yang ingin, ingin kita bentuk supaya diputar mahasiswa itu, supaya dia tahu Padang, supaya dia tahu NTB, Papua dan sebagainya, sudah Pak, memang rektor-rektornya kebanyakan mantan-mantan Sekda disana supaya dia bisa mengetahui, tapi stafnya bisa kita putar, sudah kita janjikan.

Kemudian Pak Lutfi, menyangkut forkumpimda sudah diatur Pak, Pasal 26 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemda sudah diatur sampai tingkat kecamatan sudah ada disana, dan sudah disusun PP tentang forum Fompinda sebagai tindak lanjut Pasal 26, Undang-undang 23 tahun 2004 ini memang biayanya akan kita tekankan harus masuk di APBD yang berkaitan dengan Forpinda.

Tadi pertanyaan yang mengenai mantan napi, sudah sudah ada Surat Edaran Kemendagri yang melarang pengangkatan mantan narapidana menjadi pejabat struktural, sudah ada termasuk juga yang berkaitan dengan pengertian napi koruptor. Berikutnya saya juga sudah mengeluarkan surat ke daerah bahwa kewenangan pemilihan Sekda Kabupaten kota sudah bukan kewenangan lagi Mendagri, kita serahkan ke Gubernur, ribet Pak mengurusi itu ribet, kita tidak tahu orang nanti salam kirim, dan sebagainya kita teken salah. Sekarang untuk sekda-sekda kota Kabupaten mulai per November sudah kita serahkan semua kewenangannya kepada gubernur yang tanggung jawab yang menentukan.

Pak Sukiman tadi mengenai Entekong dan Sanggo, wilayah NKRI ini jalannya luar biasa, saya sudah kesana Pak anak saya sudah saya tetapkan disana, kerja disana setahun minta ampun, dia dokter puskesmas tidak tahan, jauh makanya dia terpaksa harus pulang, memang ini sudah kita lihat di sana kemarin, kami minta dengan Kementerian PU untuk konsentrasi jalan khusus antara Entekong Sanggo sampai di Kalimantan Utara termasuk jalan yang terpotong di wilayah-wilayah kehutanan. Kalbar daerah cukup besar tambangnya, memang daerah yang harus bisa menjadi perhatian.

Daerah Otonomi Baru Plt. Otda silakan sampaikan tadi ada usulan. PLT DIRJEN OTDA KEMENDAGRI:

Baik seizin Pak Menteri. Bapak Ibu Pimpinan Dewan maupun para anggota Dewan yang kami hormati. Jadi terkait dengan kelanjutan 87 DOB yang sudah sempat dari inisiatif

Dewan diusulkan disampaikan pada Presiden dan sempat dibahas untuk kelanjutannya tentunya kita harus memperhatikan betul betul dengan pasca berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014, dimana persyaratan pembentukan suatu daerah otonom harus melalui daerah persiapan. Tentunya supaya kita nanti tidak bertentangan atau nanti kalau ini kita proses terus nah jadi cacat hukum, ada

39

beberapa hal yang harus kita perhatikan mungkin nanti bisa di dibahas atau dapat dilakukan apabila semua persyaratan dan prosedur pembentukan daerah otonom disesuaikan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Kemudian berikutnya persyaratan administrasi disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang 23 namun demikian perlu dilakukan kajian bahasan yang lebih mendalam lagi terkait dengan kapasitas daerah melalui proses yang lebih selektif, ini kenapa? karena pengalaman yang sudah-sudah ini pembentukan daerah otonom masih menyisakan berbagai persoalan. Terutama terkait bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik ini masih menjadi pertanyaan atau menjadi masalah yang harus kita hadapi, bahkan soal batas daerah juga masih belum clear bahkan soal bantuan dana hibah dari induk ke Kabupaten kota ini juga sampai hari ini masih menyisakan persoalan. Penyerahan aset juga masih demikian, ini segera perlu kajian-kajian yang lebih mendalam lagi.

Kemudian keputusan tentunya perlu kita lakukan Bapak Menteri pembahasan kembali dengan baik, anggota Dewan maupun DPD dengan pemerintah, ini barangkali solusi yang bia dilakukan Pak Menteri.

Terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI:

Tambahan sedikit Ketua, saya persilakan Sekretaris BNBP untuk menyampaikan tadi banyak pertanyaan mengenai perbatasan termasuk Pak Mujib, Pak Mujib yang mengenai moratorium CPNS saya mohon maaf belum bisa komentar itu kan Skep dari Pak Menpan, Pak Menpan juga bagian dari Komisi II, silakan tanya kepada Menpan saja itu. SEKRETARIS BNPP:

Terima kasih Bapak Menteri.

Kami menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sukiman dan Pak Mujib Rahmat terkait dengan perbatasan negara, jadi saat ini sudah disusun rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2015-2019 yang juga inline dengan pembangunan jangka menengah yang sudah disahkan kemarin. Artinya sudah inline sehingga disana akan diturunkan jadi satu rencana induk yang nanti menjadi pedoman kita didalam rangka perencanaan termasuk juga penganggaran sekaligus pelaksanaannya di lapangan, memang perbatasan kita cukup luas total dari kajian atau dari rencana induk kita itu ada 187 kecamatan, sesuai dengan petunjuk Bapak Menteri kita akan konsentrasikan untuk tahun pertama 2015 pada 50 kecamatan atau lokasi prioritas yang sekarang inisedang kita koordinasikan dengan teman-teman kemeterian. Saya pikir ini nanti kami akan melaporkan secara lebih rinci pada kesempatan yang lain, saya pikir itu Bapak, terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI:

Beberapa poin saya persilakan Pak Sekjen untuk menyampaikan jawaban.

40

SEKJEN KEMENDAGRI (YUSWANDI):

Terima kasih Pak Menteri, Pimpinan dan anggota komisi II yang kami hormati.

Saya kira hampir menyeluruh hanya beberapa, satu yang terkait dengan APBD Lampung Utara, Pak Tamanuri, Pak Zul saya kira kami terima langsung delegasi Lampung Utara dan satu di antara solusi yang kami sampaikan, segera terbitkan Perpu, manakala tidak diterbitkan Peraturan Bupati Rp 1,- uang yang digunakan Pemda Lampung Utara itu tidak sah. Nah untuk itu transisinya peraturan Bupati dan waktu bersamaan kami sudah minta dengan Dirjen Keuangan daerah untuk memfasilitasi DPRD seharusnya ini pada level pertama ini Gubernur yang melakukan. Manakala itu akan terjadi datelock, kami akan fasilitasi untuk menyampaikan kepada DPRD ini adalah tugas utama DPRD untuk menerbitkan Peraturan Daerah, sehingga sisa waktu sampai 30 Desember 2015 normal. Baik penerimaan maupun pengeluaran.

Jadi sekali lagi bukan hanya belanjanya, bukan hanya pengeluaran oleh Pemda, tetapi uang yang mau masuk ke kas daerah pun akan bermasalah manakala tidak dilakukan payung hukum melalui Peraturan Bupati, kita berharap Peraturan Bupati ini hanya transisional yang bisa menyadarkan kita bersama di Lampung Utara bahwa butuh suatu Perda, karena apapun dinamika politik tentu pada akhirnya kebutuhan masyarakat yang harus dikedepankan. Ini visi fasilitasi yang kami sampaikan kepada delegasi dari Kabupaten Lampung Utara. Kita berharap Gubernur segera menyelesaikan Peraturan Bupati dan waktu bersamaan DPRD ini akan membuka ruang untuk menyelesaikan peraturan daerah sampai hak penggunaan anggaran sampai 31 Desember itu akan dilakukan.

Tadi juga Pak Pak Yandri menyampaikan tentang penataan ini, satu diantaranya juga terkait dengan penataan organisasi Pak Yandri, jadi tidak hanya PLT yang dua tadi, bahwa struktur organisasi Kementerian Lembaga juga akan berubah dan Menteri Dalam Negeri telah memberikan arahan paling lama 2 bulanlah kita secara menyeluruh untuk menata kelembagaan termasuk di dalamnya personilnya.

Saya kira demikian tambahan Pak Menteri, terima kasih. MENTERI DALAM NEGERI:

Saya kira demikian Pak Ketua secara umum, tapi nanti kami janji pertanyaannya akan kami jawab tertulis dengan detail Permendagrinya, termasuk Ppnya, supaya bisa lebih difahami. Tadi benar memang membangun visi dan misi kepala daerah utuk sama itu beda, sulit sekali, menentukan batas wilayah desa dan beberapa kabupaten sekarang antara Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi ini belum pernah bisa selesai, daerahnya mantan bupati Sukoarjo ini Sukoharjo, Solo, Sragen, Karang Anyar, Klaten, itu sampai sekarang batas Desa Bandara Adi Sucipto itu milik siapa? Sulitnya setengah mati. Hadi Sumarmo juga, saya kira juga masalah-masalah persepsi pak, ini kan banyak Bapak-bapak yang sukses sebagai bupati walikota, tapi ada bupati yang ukuran suksesnya simple saya sukses karena saya bupati yang paling banyak di Provinsi ini mendatangkan Menteri datang ke daerah saya, betul tidak bapak, itu ada tidak, itu sudah dianggap sukses, sulit gitu kalau diundang ke daerah, ke Jakarta juga kadang-kadang sulit, jadi ini memang, memang menjadi tanggung jawab kita semua daripada proses rekrutment Pilkada yang ada.

41

Saya kira sudah menjelang magrib Pak Ketua, saya kira kami cukupkan, mohon maaf kalau mungkin belum lengkap tapi secara keseluruhan semua masukan menjadi pegangan kami, beberapa saran usul pertimbangan yang cukup-cukup strategis akan kami catat akan kami lanjutkan, Bapak Ibu bisa mengejar kembali ke kami secara umum bisa kami jawab.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Menteri kita akan akhiri, nanti beberapa hal catatan kami berupa kesimpulan dari Pimpinan.

Yang pertama komisi II DPR RI menerima dan memahami penjabaran kebijakan dan agenda prioritas tahun 2015-2016, Kementerian Dalam Negeri dan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar dapat melaksanakannya secara konsisten itu satu.

Yang kedua komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri sepakat untuk memprioritaskan penyelesaian pembahasan dengan konsekuensi hukumnya atas Perpu Nomor I tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 tahun 2014 sebelum berakhirnya masa persidangan II DPR RI tahun 2014, tahun 2015 artinya agar pelaksanaan pilkada kita ada berkepastian yang konkrit.

Yang ketiga komisi II DPR RI akan segera mengagendakan Rapat Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri. Maksudnya segera bisa juga di masa yang akan datang yang membahas secara khusus terkait dengan tindak lanjut usulan 87 RUU komulatif terbukan, tadi catatannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23, sebab sudah ada Undang-undangnya tentang pembentukan daerah otonom baru, daerah perbatasan dan hal-hal lain yang mendesak, itu yang ketiga.

Yang keempat Komisi II mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk segera mempercepat penyelesaian peraturan-peraturan sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tadi respon Pak Menteri sampai pada urusan-urusan SPPD daripada anggota DPR Provinsi dan kabupaten, bagaimana cara mengaturnya, biar jangan timbul nanti menginap boleh di bintang 5, tapi makannya adalah di kaki 5, ini harus seperti itu, dan penanganan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta perangkat aturan terkait dan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta tentang kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyangkut pengelolaan Desa. Tadi sudah dinyatakan Pak Menteri PNPM jalan terus dan seterusnya jalan terus.

Yang kelima permasalahan-permasalahan lainnya yang menjadi ruang lingkup kerja Kementerian Dalam Negeri yang sudah disampaikan tadi kepada Komisi II DPR RI akan dibahas secara lebih mendalam oleh Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Kerja atau RDP-RDP yang mendesak di masa yang akan datang, seperti misalnya perbatasan, belum tuntas soal STPDN tadi, bisa sebab Komisi II nanti akan membuat panja panja yang menyangkut itu.

Inilah kesimpulan kita, saya kira kami tanya kepada Pak Menteri kalau disetujui biar kita ketok.

42

MENTERI DALAM NEGERI: Sangat setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, dengan demikian, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabil’alamin, dan bismillahirrahmanirrahim kesimpulan diterima.

Saudara-saudara jadi ini pers silakan muat, tidak ada hal yang gawat semua

bisa kita selesaikan secara adat, jadi dengan komisi II jadi tidak ada juga yang tegang, sebelum Magrib sudah juga kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbil’alamin rapat ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.10 WIB) Nanti jam 7 rapat jam 19.00 di tempat yang sama jam 19.30 rapat kerja dengan Kemenhumham dan Kemendagri tentang Perpu I dan Perpu II

Jakarta, 15 Januari 2015 Ketua Rapat Ttd Rambe Kamarul Zaman A-236